16 JUNI Pelatihan TKI Diperketat. Tidak semua potensi daerah bisa

INDONESIA KINI

indonesia kini EDISI 03/16 JUNI 2012

Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Siapkan Konversi ke Gas

edisi 03 16 JUNI 2012

Susana Mengabdi Anak Bangsa

Pelatihan TKI Diperketat

3

Produksi Beras Terus Digenjot

5

Peyelamatan Orangutan

7

Evaluasi Ujian Nasional 2012

Halaman 2

Halaman 6

Pancasila, Keadilan dan Pemerataaan P

ancasila , sebagai menjadi perekat bangsa Indonesia yang beragam etnik, budaya , dan golongan, juga menjadi pendorong kemajuan karena keragaman justru menjadi bangsa lebih kreatif. Permasalahannya bagaimana agar kelima sila dalam Pancasila bisa dilaksanakan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sementara di sisi lain terdapat kecenderungan pola hidup yang ingin mudah dan menguntungkan sesaat tetapi mengabaikan nilainilai luhur seperti kemandirian, menghargai produksi dalam negeri, memperhatikan kelompok marjinal dan lainnya. Pengamat Hukum dan Politik Tata Negara Universitas Tanjungpura Pontianak, Turiman Fathurrahman Nur, SH. M Hum mengatakan, pemahaman menyeluruh Pancasila merupakan solusi bagi permasalahan bangsa. Dia melihat masing-masing sila saling terkait sehingga membentuk karakter bangsa Indonesia. Pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dua warna pada perisai di tengah, yakni hitam dan kuning emas pada bintang segilima menyimbolkan perlunya pencerahan terus menerus dan penyadaran bangsa ini ada karena berkat dan rahmat Tuhan. Pada sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menyimbolkan, pengakuan pada nilai-nilai lokal. Pada masyarakat Dayak, ada falsafah Adil ka’ talino (adil kepada mahluk hidup), Bacuramin ka’ Saruga (bercermin ke surga) , Basengan ka’ Jubata (bekerja karena Tuhan), sedangkan untuk beradab, berarti jangan menyakiti orang lain. Setelah itu dilanjutkan dengan nasionalisme yang tercermin pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika hendaknya diartikan ragam budaya dalam kesatuan. Persamaan ditonjolkan, sedangkan perbedaan adalah rahmat. Sementara untuk menyelesaikan masalah dibutuhkan musyawarah untuk mufakat seperti yang tertuang di sila keempat. Dia mencontohkan di daerah perbatasan Kalbar dan Sarawak, telah terbentuk berbagai forum masyarakat yang melibatkan berbagai elemen seperti tokoh agama, akademisi, dan sebagainya. Dalam membangun, hendaknya memperhatikan kebutuhan masyara-

S

usana (45 tahun), sejak 2003 menjadi guru di Sekolah Dasar Negeri 05 Saparan, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, di perbatasan RI dan Malaysia. Jarak tempuh Jagoi Babang ke batas negara sekitar dua kilometer sedangkan dengan Kota Sirikin, Malaysia, sekitar empat kilometer. Susana lahir di Jagoi Kindau pada 20 Mei 1967. Ia berasal dari suku Dayak Bidayuh yang memiliki

kekerabatan sangat dekat dengan orang Bidayuh di Malaysia. Desa kelahirannya itu masih berada di wilayah Jagoi Babang, sekitar 1 jam 45 menit dari sekolah tempatnya mengajar. Dia lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Setelah lulus SPG, dia sempat bekerja di pastoran selama 5 tahun, kemudian menjadi TKI penata laksana rumah tangga di Malaysia selama 7 tahun dengan gaji 500 ringgit per bulan atau sekitar

Rp1.350.000 dengan nilai tukar ketika itu 1 ringgit sama dengan Rp2.700. Perlu waktu 10 tahun baginya untuk memutuskan menjadi guru. Ketika masih sebagai TKI, dia terus berpikir, apakah hidupnya akan dihabiskan sebagai TKI atau kembali ke Indonesia dan mengabdi untuk anak bangsa. Pertanyaan itu baru terjawab pada tahun 2002. Ini kesempatan terakhir baginya untuk melamar se-

Sadjan

Ceritakan Potensi Daerah

bagai seorang guru. Maka sejak 2003, ia menjadi guru sekolah dasar negeri di desa Kumba. Untuk sampai ke desa tersebut, jalur yang ditempuh justru lebih dekat kalau lewat Seluas, ibu kota kecamatan Seluas padahal jarak Jagoi Babang ke Seluas cukup jauh, sekitar 16 kilometer. “Kalau lewat jalan darat, ketika hujan papan-papan akan licin dan kita harus menunggu bantuan orang yang melintas membawa motor kita,” kata Susana. Kondisi berat perjalanan ke sekolahnya tak mencegah Susana untuk tetap mengajar di tiga kelas, yakni kelas 3, 4 dan 5. Bahkan meski kelas tersebut menempati bangunan baru yang jaraknya sekitar 3 kilometer dari bangunan sekolah lama dan perkampungan warga Kumba. Sejak Februari lalu, sebagian dari 102 murid SDN 05 Saparan pindah ke sekolah baru tersebut. Alasannya, karena bangunan lama sering terkena banjir. Kalau hujan turun selama tiga hari, maka dipastikan desa Kumba terkena banjir dari luapan air sungai Kumba. Kalau sudah banjir, maka murid kelas 1 dan 2 biasanya tidak sekolah. Sementara murid kelas 3 hingga 6 tetap ke sekolah dengan menumpang perahu. Menurut Susana, kalau banjir, tinggi permukaan air bisa mencapai kepala orang dewasa. “Pengalaman saat banjir, mau ambil gaji di Seluas, banjirnya setinggi kepala. Jadi berenang sambil membawa tas,” katanya, dan pengalaman itu dialaminya hingga enam kali. Perempuan berkaca mata itu

Pemerataan DAU

Terkait dengan keadilan social itu, pengamat politik Universitas Sam Ratulangi Manado, Max Rembang, menilai diperlukan Dana Alokasi Umum (DAU) khusus bagi wilayah berbatasan. Menurut Max area perbatasan itu harus dijadikan beranda depan negara ini dan pembangunannya tidak bisa dipertimbangkan dari perspektif ekonomis saja (untung rugi), tetapi dilihat secara komprehensif. Untuk itu diperlukan kebijakan khusus.

Pengalokasian DAU itu tidak boleh hanya berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, tetapi dimasukkan kedalam rencana strategi (renstra) daerah dan renstra nasional. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah penyiapan berbagai infrastruktur diantaranya prasarana dan sarana transportasi, telekomunikasi dan energi listrik, juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan, kata Pembantu Dekan I FISIP Unsrat Manado tersebut. Yang tidak kalah penting, menurut akademisi Universitas Sam Ratulangi Manado, Drs Mahyudin Damis MSi , Pemerintah perlu memfasilitasi investor masuk ke wilayah perbatasan karena akan membuka lapangan kerja yang berujung pada

kesejahteraan masyarakat setempat. (T011*J009/Erafzon SAS/Bu)

naskah kurang 1000 karakter Karakter : 4900 Words : 594

T

idak semua potensi daerah bisa diulas media massa secara apik untuk mengundang perhatian publik. Tantangan itu harus bisa diatasi para wartawan. Inilah harapan Sadjan, Direktur Pengelolaan Media Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika menanggapi penerbitan "Indonesia Kini" di lima provinsi. “Galilah potensi daerah perbatasan sebagai beranda Indonesia.

Ceritakan betapa potensi masih terpendam dan memerlukan tangantangan kreatif untuk menggarapnya,” kata Sadjan seusai Seminar Pengelolaan Media Publik. Pria kalem itu berharap ke depan tidak hanya koran sisipan yang akan menyapa wilayah beranda Indonesia tetapi juga majalah yang bisa mengupas lebih dalam potensi ekonomi dan gelora kebangsaan yang masih tertanam di dada warga perbatasan.

Ia yakin tukar-menukar informasi antardaerah melalui berbagai media akan memperkuat NKRI dan memotivasi setiap daerah maju sejajar dengan daerah lainnya. “Kreativitas di satu daerah bisa menular ke daerah lain melalui tulisan yang bisa membangkitkan rasa optimisme dan memperkuat nasionalisme,” katanya. (B Santoso/M Sunyoto/B Setia wanto)

sosok

menyadari, keinginan untuk menjadi seorang guru atas kemauannya sendiri. Karena itu, ketika menghadapi banyak risiko, dia bisa melaluinya tanpa kendala berarti. Ia masih ingat betul ketika tahun-tahun pertama bekerja sebagai guru di perbatasan tersebut. Ia hanya menerima gaji pokok sebesar Rp500 ribu, sedangkan total gaji yang diterima setiap bulannya Rp700 ribuan. Gaji sebesar itu ia terima selama tiga tahun pertama padahal dia juga masih harus kuliah di Universitas Terbuka. Untuk menuju tempat kuliah di Seluas dan Sanggau Ledo, ia harus melewati perbukitan dengan waktu tempat empat jam. Setiap berangkat kuliah harus jam 04.00 WIB karena masuk kuliah jam 08.00 WIB. Kini kondisi semakin membaik dan Susana sudah bisa bernapas lega karena gajinya memadai apalagi setiap guru di perbatasan juga mendapatkan tunjangan perbatasan. Tunjangan perbatasan sebesar Rp13 juta setahun dan diterima dengan lancar. “Tunjangan setahun sekali diambil di bank atau kantor pos,” katanya tersenyum. Dia pun sudah melunasi kredit motor. Susana yang sudah mengabdi selama sembilan tahun, kini merasa senang dan bangga. Dia mengatakan, untuk meningkatkan prestasi belajar para pelajar di perbatasan, sangat tergantung pada guru yang mengajar anak didik tersebut. “Kalau bagus mengajarnya, tentu bagus pula hasilnya,” katanya. (Nurul Hayat/M Sunyoto/B Setiawanto)

Shahnaz Haque

Mengarahkan Anak

A kat lokal agar keadilan sosial (sila kelima) terwujud. Pusat seharusnya memahami keinginan masyarakat di perbatasan. “Filosofinya seperti itu terus berputar dari satu ke sila berikutnya,” kataTuriman.

08

nak-anak juga bisa galau, kata aktris Shahnaz Haque (39 tahun) pada lokakarya mendongeng untuk guru TK dan PAUD yang diadakan Toyota di Jakarta baru-baru ini. Adik Marissa Haque dan Soraya Haque ini mencontohkan putri pertamanya, Pruistin Aisha, sempat galau dalam suatu pertandingan baseball karena menjadi penentu kemenangan tim. "Saya yakinkan Prue, ia bisa memukul bola," ujar istri penabuh drum Gilang Ramadhan itu. Orang tua harus memberi arahan jelas agar anak-anak tidak galau, kata ibu tiga putri ini. Pruistin akhirnya bisa memukul bola dan berlari. Momentum itu tidak akan dilupakan seumur hidupnya, kata Shahnaz yang pernah menjadi Putri Indonesia Favorit 1995. Lulusan Fakultas Teknik Sipil UI 1996 itu mengingatkan setiap anak memiliki karakter berbeda. Anak visual biasanya tenang dan duduk manis, anak auditori kuat pendengarannya, dan anak kinetik butuh sentuhan lebih banyak karena dia senang bergerak terus. (Risbiani/B Setiawanto)

ekonomi

02

edisi 03 16 junI 2012

tajuk

Energi Pancasila Setiap 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari kelahiran Pancasila: dasar negara dan falsafah bangsa. Tahun ini Pancasila sudah diperingati untuk ke-67 kalinya. Tapi siapa yang masih peduli Pancasila? Ada. Salah satunya adalah As”ad Said Ali, penulis buku ”Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa” yang diterbitkan LP3ES (2009). As’ad mengaku sudah kagum dan bangga terhadap Pancasila sejak mengikuti kuliah mata pelajaran Pancasila di Universitas Gajah Mada tahun 1969. Yang mengajar waktu itu Profesor Notonagoro, tokoh yang dianggap pelopor pengkajian Pancasila secara ilmiah. Namun demikian, di era reformasi, Pancasila yang dikagumi As’ad dipersoalkan oleh sejumlah anak bangsa. Saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan, Pancasila dijadikan kambing hitam. Menurut mereka, hanya liberalisme dan kapitalisme --yang terbukti memenangi perang ideologi dunia-- bisa menyelamatkan Indonesia. Bahkan, ada salah seorang tokoh yang terang-terangan menyatakan diri “Aku seorang neoliberalis”. Sementara yang lain berani mengatakan, “tinggalkan Pancasila, ikutilah neolib.” KH. Mustofa Bisri pernah mengatakan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat semakin menjauh dari Pancasila. Menurut tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu, kondisi di negeri berketuhanan ini sudah seperti tanpa Tuhan atau “kebanyakan tuhan”. Negeri berkemanusiaan yang adil dan beradab ini sudah seperti tidak kenal lagi dengan perikemanusiaan. Persatuan Indonesia sudah seperti dilecehkan. Rakyat seperti tidak terwakili. Keadaan sosial hanya bagi segelintir orang. Maka orang pun bertanya, “Dimanakah kau, Pancasila? Masih kan kau ada menafasi bangsa ini?”. Pertanyaan Mustofa Bisri adalah pertanyaan kita semua yang sekarang ini memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni. Buku As’ad Said Ali merupakan upaya untuk “menghidupkan” kembali Pancasila dan membuktikan pentingnya Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini maupun di masa akan datang. Sebagaimana Soekarno dan para arsitek Pancasila ini, kami sangat yakin bahwa Pancasila adalah anugrah Tuhan buat bangsa Indonesia. Terlepas dari pasang surutnya dalam kehidupan bangsa, Pancasila telah membuktikan diri sebagai ”common platform” yang paling cocok dan mampu bertahan sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia. Selama periode pascareformasi, secara tidak disadari energi Pancasila berproses secara otomatis. Coba renungkan, berbagai macam konflik dan musibah luar biasa besar mampu diatasi. Ketika terjadi bencana alam tsunami di Aceh, misalnya, kesetiakawanan yang melandasi terwujudnya sila “Persatuan Indonesia” dan sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” muncul secara serempak. Bantuan kemanusiaan mengalir dari seluruh penjuru Tanah Air membantu rakyat Aceh tanpa ada yang memberi komando. Energi Pancasila itulah yang muncul dan mendorong terciptanya perdamaian di berbagai daerah konflik, seperti di Ambon dan Poso. Kebersamaan dan penghormatan terhadap kebinekaan mendorong mereka menciptakan perdamaian. Itulah energi Pancasila yang muncul dengan sendirinya pada saat-saat kritis. Bila “tenaga dalam” itu dapat dikelola dengan benar, Indonesia tidak pelak menjadi negara besar yang disegani. Kita semua menjadi sangat yakin bahwa energi Pancasila tersebut tidak dapat dengan mudah musnah dari bangsa Indonesia. Secara tidak disadari, karena melekat dengan budaya, energi Pancasila menjadi bagian tak terpisahkan khususnya dalam semangat kebersamaan. Rakyat Indonesia yang tinggal di perbatasan dan daerah terluar Indonesia melaksanakan kelima sila Pancasila itu dalam kehidupan nyata sehari-hari tanpa banyak gembar-gembor. Sebagian dari mereka mungkin saja melaksanakan gotong royong, merajut persatuan dan kesatuan, dan menjaga NKRI setiap saat, setiap hari, tanpa tahu itu sebenarnya pengejawantahan nilai-nilai Pancasila. Saatnya, bangsa ini menengok kembali kepada Pancasila lalu merevitalisasinya. Akhmad Kusaeni Pemimpin Redaksi

sorot “ Pemikiran Bung Karno terkait Pancasila tidak diambil dari buku manapun,atau dikarangkarang tapi digali dari pengalaman bertahun-tahun bangsa Indonesia seperti yang dialami Bung Karno sendiri,” Wapres Boediono pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2012.*

indonesia kini

Menyelamatkan Holtikultura Indonesia

D

ahulu kita mudah mendapatkan jeruk lokal seperti jeruk medan dan jeruk pontianak. Namun belakangan ini, sulit sekali mendapatkannya di pasaran. Posisinya digantikan jeruk impor berkualitas buruk. Membanjirnya buah impor ini telah menjadi perhatian serius pemerintah. Mulai 19 Juni 2012 pemerintah akan memberlakukan pembatasan pemasukan produk hortikultura impor. Kebijakan ini tidak lain bertujuan menjaga keamanan pangan, termasuk melindungi pasar domestik dan konsumen dalam negeri. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No 15/2012 dan No 16/2012, pemerintah membatasi pintu masuk impor holtikultura, yakni hanya melalui Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Makassar, dan Bandar Udara Soekarno Hatta (Banten). Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Permentan No 03/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

(RIPH). Dengan peraturan itu pemerintah akan memberikan keterangan tertulis untuk setiap produk hortikultura yang akan diimpor. Beberapa produk hortikultura yang bisa mendapat RIPH dari jenis bunga antara lain bunga potong, anggrek, krisan. Sedang jenis umbiumbian seperti kentang, bawang merah, bawang bombay, bawang putih, kubis, bunga kol, wortel, cabai. Sementara buah-buahan antara lain korma, nenas, jambu, mangga, manggis, jeruk mandarin, anggur, melon, pepaya, apel, pir, dan durian. Dengan aturan itu, setiap importir harus mendapatkan surat rekomendasi pemasukan yang berisi kuota yang diizinkan, jenis, waktu masuk, tempat pemasukan, dan distribusinya. Selain itu, Kementerian Pertanian akan memberikan informasi kepada Kementerian Perdagangan terkait waktu panen petani, wilayah panen, dan volume produksi petani. ”Informasi ini diharapkan

S

etahui konsumsi BBM kendaraan tersebut per hari. “Langkah ini untuk menjamin bahwa konsumsi BBM, khususnya yang bersubsidi, dapat dikendalikan secara transparan dan akuntabel, serta penggunaannya pun tepat sasaran,” ujar Presiden. Kedua, semua kendaraan pemerintah baik pusat dan daerah serta BUMN/BUMD dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Ketiga, hal yang sama berlaku bagi kendaraan milik perusahaan pertambangan dan perkebunan. “Pelarangan ini kami lakukan dengan menerapkan sistem stiker,” katanya. BPH Migas, lanjut Presiden, akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedang untuk memenuhi kebutuhan BBM nonsubsidi untuk kendaraan pertambangan dan perkebunan, Pertamina akan menambah SPBU BBM nonsubsidi sesuai kebutuhan di lokasi-lokasi tersebut.

bisa menjadi dasar bagi Kemendag dalam memberikan izin impor dan waktu pemasukan impor hortikultura,” kata Suswono. Untuk mendukung regulasi dari Kementerian Pertanian dan sesuai dengan UU No 13/2010 tentang Hortikultura, Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 30/2012 tentang Ketentuan

Keempat, pemerintah akan melakukan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) terutama untuk transportasi, serta kelima penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan empat peraturan menteri, yang harus dilaksanakan setiap instansi pemerintah serta BUMN/BUMD.

Tidak itu saja, pemerintah juga menargetkan pembangunan 33 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan revitalisasi delapan SPBG yang sudah ada. “Program konversi atau pengalihan penggunaan BBM ke BBG ini harus menjadi program utama nasional, terutama di sektor transportasi,” ujar Presiden. Pemerintah juga akan membagikan secara gratis dan bertahap 15.000 alat konversi ke angkutan umum. (F008*G003*K007/Risbiani/ Irmanto)

Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika PEMIMPIN perusahaan Hempi N Prajudi PEMIMPIN REDAKSI Akhmad Kusaeni Redaktur pelaksana Erafzon Saptiyulda AS Wakil Redaktur pelaksana Irmanto

Indonesia Mampu

Dewan Redaksi Budi Santoso Budi Setiawanto Mulyo Sunyoto Rahmad Nasution Risbiani Fardaniah Agus Setiawan (Biro Sulut) Zaenal Abidin (Biro Kalbar)

Alamat Redaksi Pusat : Redaksi Indonesia Kini, Wisma Antara lantai 20, Alamat Redaksi Indonesia Kini Biro Kalbar : Jl. Johar No. 1 Pontianak 78111 Jl. Merdeka Selatan No.17, Jakarta 10110. Telp : (0561) 732800, 741312 Telp: (021) 3802383 ext. 238/370 Fax : (0561) 732800, 738982 Fax : (021) 3865577 Email: [email protected]

Foto: Zarqoni Maksum Design: Syofiar Chan Sekretariat Redaksi: Indri Prasetyowati Bachtiar

Keuangan: Kusnanto Bambang Tri M sirkulasi: Iswahyuni

Alamat Redaksi Indonesia Kini Biro Sulut : Jl. 17 Agustus, Manado 95113 Telp : (0431) 852828 Fax : (0431) 852828

menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan terus memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kondisi infrastruktur,” katanya. Selain itu, menurut Wakil Menkeu Anny Ratnawati, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih cukup rendah, hanya 26,3 persen dibandingkan negara-negara berkembang lainnya yang rata-rata 39 persen. Bahkan di negara maju rasio utang terhadap PDB mencapai 109 persen. Itu artinya Indonesia masih memiliki ruang untuk berkembang lebih pesat dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itulah, ia optimistis Indonesia masih menarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya secara langsung (foreign direct investment/FDI) maupun tidak langsung melalui pasar saham/obligasi. “Kami yakin dengan investment grade (peringkat layak investasi) yang ada, Indonesia tetap dilihat sebagai negara yang menarik untuk investasi,” ujarnya. Ia juga yakin tidak akan

KILAS EKONOMI

Impor Produk Hortikultura. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Deddy Saleh mengatakan dalam aturan itu, importir juga harus memenuhi persyaratan kemasan dan pelabelan, standar mutu, dan ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan. (D011/Irmanto/ Risbiani)

SUSUNAN REDAKSI Dewan pengarah: Ahmad Mukhlis Yusuf Rahmat Mulyana Rajab Ritonga Rully C Iswachyudi PELINDUNG Saiful Hadi

indonesia kini

Hadapi Krisis

Mulai Juni Pemerintah Berhemat Energi

etelah kenaikan harga bahan bakar minyak tidak diambil sebagai pilihan untuk menekan angka subsidi di tengah harga minyak mentah dunia yang berfluktuasi, Presiden akhirnya mengambil langkah penghematan energi dengan menjadikan pemerintah seba gai contoh. Untuk itu, pemerintah mengambil lima langkah penghematan energi yang berlaku mulai 1 Juni tahun ini. Kelima langkah yang diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu (29/5) itu adalah pertama, pengendalian sistem distribusi BBM pada setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan menggunakan teknologi informasi. “Jadi setiap kendaraan akan didata secara elektronik, baik data kepemilikan maupun data fisik kendaraan,” katanya. Dengan penggunaan teknologi informasi tersebut, jumlah pembelian BBM bersubsidi pada setiap kendaraan akan tercatat dan dapat dik-


WITA

T

ak perlu khawatir terhadap dampak krisis utang di kawasan Uni Eropa akan memukul keras perekonomian Indonesia seperti pada 1997/1998. Namun dampaknya harus tetap diwaspadai karena Bank Dunia mensinya lir akan terjadi perlambatan pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Menteri Keuangan Agus Martowardojo meyakini ketahanan ekonomi Indonesia masih cukup baik. Indonesia telah belajar banyak dari krisis ekonomi global pada 2008, 2009, dan 2011. “Ketika krisis utang Eropa melanda pada tahun lalu, perekonomian kita masih bisa

tumbuh pesat sebesar 6,5 persen, sementara Eropa, India, dan China mengalami tekanan,” ujarnya pada seminar Improving Entrepreneurial Ecosystem for Sustainable Business Competitiveness di Jakarta pada akhir Mei lalu. Ia optimistis tahun ini pun daya tahan ekonomi Indonesia masih cukup baik untuk mengantisipasi dampak krisis utang di Eropa. Apalagi, nilai investasi yang masuk juga terus tumbuh. “Dari sisi ketahanan fiskal, pemerintah optimistis akan tetap dapat menjaga defisit APBN di bawah tiga persen. Sedangkan untuk

Membenahi Tata Niaga Bawang

K

alau berkendaraan dari Jakarta menuju Semarang, maka ketika tercium aroma bawang merah, itu artinya anda sedang melewati Brebes. Brebes merupakan salah satu sentra penghasil bawang merah di Tanah Air. Pada akhir Mei lalu Menteri Perdagangan Gita Wirjawan meninjau langsung perkembangan harga dan produksi bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dia melihat terdapat perbedaan harga yang cukup mencolok di tingkat produsen dan konsumen. “Disparitas harga di tingkat produsen dan konsumen terlihat tinggi. Kami sangat ingin mengupayakan agar disparitas ini mengecil yang menguntungkan petani dan tidak memberatkan konsumen,” kata Gita Wirjawan. Menteri mengatakan pihaknya akan membenahi tata niaga bawang merah sehingga menguntungkan semua pihak baik petani maupun konsumen. Saat ini harga bawang merah cenderung meningkat seiring belum masuknya masa panen raya. Panen raya jatuh pada Juni hingga September, sedangkan pada periode MaretMei biasanya produksi bawang mengalami titik terendah. Harga bawang merah di tingkat produsen di Brebes pada 24 Mei 2012 tercatat Rp9.500/kg, sedangkan harga rata-rata di pasar tradisional Brebes Rp11.000/kg. Sementara harga bawang

merah secara nasional di tingkat eceran pada minggu keempat Mei 2012 tercatat Rp18.690/ kg. “Dalam membenahi tata niaga bawang merah, pemerintah akan mengusahakan agar produksi tidak terlalu terkonsentrasi pada bulan tertentu,” kata Gita. Selain itu pengembangan budidaya bawang merah akan disesuaikan dengan wilayah yang memiliki potensi, sehingga tidak terkonsentrasi di satu daerah saja. Menurut Gita, pemerataan produksi bawang merah dan waktu panennya akan menyeimbangkan penawaran dan permintaan sehingga menciptakan harga yang wajar baik di tingkat petani maupun konsumen. “Selanjutnya, efisiensi biaya produksi bawang merah, khususnya di Kabupaten Brebes, akan ditingkatkan, sehingga di satu sisi budidaya bawang merah dapat menguntungkan petani, namun di lain sisi harga di tingkat eceran tidak terlalu tinggi,” kata Gita. Proses produksi yang efisien akan meningkatkan daya saing bawang merah lokal terhadap bawang merah impor. Sekadar informasi, pada 2010, produksi bawang merah Kabupaten Brebes tercatat 400.501 ton, atau 38,18 persen dari produksi bawang merah nasional 1.048.934 ton. (T.R027/irmanto/risbiani)

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyepakati rencana penyatuan tiga zona waktu yang selama ini berlaku di Indonesia menjadi satu zona waktu. Penyatuan zona waktu itu akan menguntungkan sektor perdagangan karena transaksi perdagangan di Indonesia dapat dilakukan secara bersamaan. Manfaat lain, kata Gita di Jakarta akhir Mei lalu, adalah dapat meningkatkan ruang komunikasi dan produktivitas kinerja birokrasi dari Sabang sampai Merauke. Pemberlakuan satu zona waktu ini direncanakan efektif 28 Oktober 2012, kemudian waktu seluruh Indonesia akan mengikuti GMT +8 (sama dengan Wita). GMT +8 ini juga digunakan China, Korea, Singapura, dan Malaysia. Dengan begitu, waktu transaksi dagang sama dengan negara-negara tersebut. (R017)

TAMBANG

Menteri Perindustrian MS Hidayat mendorong perbankan untuk membantu industri pertambangan mempersiapkan smelter atau pemurnian mineral, karena bisnis ini bersifat padat modal. Pemerintah, kata Hidayat di Jakarta akhir Mei lalu, sedang melakukan pembi-

03

EKONOMI

ada penarikan dana secara besar-besaran atau tiba-tiba (sudden reversal). Apalagi, katanya, pemerintah terus menggenjot penyerapan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mendekati triwulan II tahun ini, belanja modal pemerintah naik dua kali lipat dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu. Selain itu, konsumsi masyarakat masih cukup baik. Konsumsi masyarakat tersebut, diakuinya, harus dijaga dengan baik di tengah tren melemahnya permintaan barang-barang ekspor dari Indonesia, akibat penurunan atau perlambatan laju perekonomian di negara tujuan ekspor, seperti kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat. “Meski dolar AS menguat dan terjadi krisis di kawasan Eropa maupun global, kondisi Indonesia saat ini dalam keadaan stabil dan aman dari krisis,” ujar Anny meyakinkan. (R027*S034/Risbiani/Irmanto)

caraan dengan beberapa bank. Di negaranegara yang kuat industri pemurnian bahan mineralnya, bank di negara itu ikut dalam persiapan smelter. Terdapat enam industri besi baja melakukan investasi baru yang ditargetkan memulai produksi pengolahan biji besi pada 2012-2015.

KERTAS

Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengatakan industri pulp dan kertas memerlukan tambahan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 1,5 juta hektare dengan tingkat pertumbuhan 4-5 persen hingga 2014. Tambahan HTI ini akan menjamin tersedianya bahan baku kayu guna mewujudkan target produksi yang diinginkan Kementerian Kehutanan yaitu 13,3 juta ton pulp dan 8,1 juta ton kertas pada 2014, kata Ketua Umum APKI Misbahul Huda dalam rapat kerja nasional APKI di Jakarta, akhir Mei lalu. Ia mengatakan tahun ini pemerintah menargetkan kapasitas ekspor pulp dan kertas meningkat sebesar 10 persen, sedangkan tahun lalu ekspor komoditas ini memberikan kontribusi sekitar lima persen dari total ekspor Indonesia, atau 6,2 miliar dolar AS. (R027) (Irmanto/risbiani)

DAERAH

04


indonesia kini dengan kawasan Heart of Borneo (HoB). HoB merupakan inisiasi tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Imran masih ragu karena rencana Jalan Entikong-Suruh Tembawang sepanjang 48 kilometer juga belum terwujud. “Apalagi yang ratusan kilometer,” katanya.

Jangan Pesimis

Menghapus Mimpi

I

Jalan Paralel Perbatasan

mran Manuk, Kepala Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, hanya tertawa saat mendengar rencana pembangunan jalan paralel perbatasan yang dimulai tahun ini. “Saya pesimis. Sudah lama tapi tak pernah

T

terwujud,” katanya. Desa Suruh Tembawang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur. Ada Gun Sapit, kampung di sisi Sarawak, yang bertetangga dengan Dusun Gun Jemak, di Desa Suruh Tembawang.

Desa Suruh Tembawang hanya dapat ditempuh melalui jalur air menyusuri Sungai Sekayam ke arah hulu. Waktu tempuhnya enam jam dengan biaya hampir satu juta rupiah. Menurut Imran, rencana jalan paralel tersebut akan berhadapan

Wagub Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya meminta masyarakat tidak pesimis . “Pemerintah pusat serius, bukan basa basi,” kata Ketua Majelis Pertimbangan Daerah DPD Partai Demokrat Kalbar itu. Ia mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir Pemprov Kalbar melakukan pendekatan intensif ke pemerintah pusat untuk membangun kawasan perbatasan. Salah satu hasilnya adalah realisasi pembangunan jalan paralel perbatasan yang dimulai tahun ini. Jalan tersebut akan menghubungkan bagian barat Kalbar dengan ujung timur mulai dari Temajuk, Kabupaten Sambas, hingga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Panjang perbatasan Kalbar dengan Sarawak sekitar 996 kilometer. Beberapa diantaranya sudah berupa jalan dan yang akan dibangun 450 kilometer termasuk 100 kilometer melintasi kawasan hutan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar Jakius Sinyor mengatakan pembangunan akan dimulai dari Kabupaten Sambas, lalu ke Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau. Dari arah timur, mulai Kabupaten Kapuas Hulu ke arah barat ke Kabupaten Sintang dan bertemu

di Kabupaten Sanggau. Jalan paralel perbatasan itu bukan berarti benar-benar berimpit dengan batas negara. “Tetapi akan menghubungkan bagian utara Kalbar dari Kabupaten Sambas di Temajuk sampai Kabupaten Kapuas Hulu,” kata Jakius. Sebagian besar akan memanfaatkan jalan yang sudah ada baik jalan nasional, provinsi, kabupaten, desa hingga perkebunan. Sedangkan pembangunan jalan baru akan dilakukan di daerah yang benar-benar tidak terhubung oleh transportasi darat. Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Suprayoga Hadi mengatakan dananya sekitar Rp350 miliar dari Kementerian Perhubungan tahun ini yang diambil dari sisa anggaran di Kementerian PU tahun 2011.

Dorong Perekonomian

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak Prof Dr Eddy Suratman mengatakan pembangunan jalan itu akan mendorong perekonomian daerah perbatasan. “Potensi pertumbuhan ekonomi bisa 5,34 persen per tahun. Ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan di antarnegara di Eropa yang dibangun mulai 25 tahun lalu,” kata Eddy. Pemerintah pusat dan daerah agaknya harus serius menggarap proyek ini agar masyarakat tidak menganggap proyek itu hanya mimpi dan mewujudkan daerah perbatasan benar menjadi beranda terdepan Indonesia. *** (T011/Erafzon SAS/Budi Santoso)

Danau Sentarum Menyasar Turis Jiran

aman Nasional Danau Sentarum (TNDS) di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat kini sedang menggeliat sebagai kawasan ekowisata. Masyarakat setempat terus berbenah untuk kenyamanan tamu-tamunya. Danau Sentarum yang ditetapkan sebagai taman nasional pada 2007 itu merupakan kumpulan sekitar 83 danau di bagian barat Kota Lanjak, Kecamatan Batang Lupar. Danau ini merupakan taman nasional lahan basah terunik di Indonesia. Data WWF Kalimantan Barat menyebutkan terdapat 242 dari 279 spesies burung dataran rendah ada di taman itu . Sejumlah 215 spesies di Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan sekitar 158 spesies di koridor TNBK dan TNDS. Ikan biawan, gabus, toman, patin, belida, jelawat, dan baung berkembangbiak di Danau Sentarum yang membentang 132 ribu hektare dengan volume air sekitar 6 miliar meter kubik. Membentang juga Sungai Tawang yang menghubungkan danau dengan Sungai Kapuas, dan Sungai Leboyan yang berhulu ke Sungai Embaloh. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kapuas Hulu, Alexander Rombonang mengatakan Danau Sentarum tak hanya ikon regional,

KILAS DAERAH PETERNAKAN

tetapi juga masuk ikon nasional dan mancanegara. Pada 30 Oktober 2011, pemkab setempat meluncurkan Dusun Wisata Sadap di Kecamatan Embaloh Hulu sebagai pintu masuk taman nasional. Warga setempat menyiapkan rumah penginapan bagi wisatawan, hiburan berupa tarian tradisional, makanan khas dan berbagai suvenir. Direktur WWF Indonesia Program Kalimantan Barat Hermayani Putra mengatakan hasil studi mengungkapkan ekowisata itu bisa berkembang setelah melalui se-

jumlah pembenahan antara lain mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana transportasi. Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir mengakui infrastruktur dan sumber daya manusia masih terbatas. Dia mengharapkan pemerintah pusat segera membuka Pos Pemeriksaan Lintas Batas Badau dengan Lubok Antu di Malaysia untuk mempermudah akses dan pembangunan infrastruktur bagi turis negara jiran, Malaysia Timur. (N005/Erafzon SAS)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi Kalimantan Barat menyatakan virus nipah saat ini mengancam peternakan babi di perbatasan IndonesiaMalaysia dan diduga berasal dari negara tetangga itu. Disnakeswan Provinsi Kalbar setahun lalu meneliti 65 kelelawar di daerah perbatasan yang diduga menularkan virus nipah kepada ternak babi. Manaf menjelaskan virus menyebar melalui gigitan nyamuk maupun kelelawar. Cara sederhana mengatasinya, memelihara babi dalam kandang yang bersih. Masyarakat dilarang keras membeli ternak babi dari negara tetangga untuk mencegah penularan penyakit nipah, juga penyakit mulut dan kuku. (A057)

TNI

Mabes TNI AD akan memperkuat Kodam XII/Tanjungpura dengan menambah satu batalion pasukan kavaleri dan alutsista tank berat dan ringan yang ditempatkan di Kabupaten Bengkayang. Kavaleri di Kodam Tanjupura ditingkatkan dari setingkat

detasemen menjadi batalyon. Markas Batalyon Kavaleri juga akan dibangun di Kabupaten Bengkayang, kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo saat kunjungan kerja di Makodam Tanjungpura, pekan lalu. Penambahan itu untuk melengkapi peralatan di Kodam Tanjungpura yang baru berusia dua tahun dan membawahi wilayah Kalbar dan Kalteng. (Pso-171)

PERUMAHAN

Pemerintah Kabupaten Sanggau menyalurkan bantuan untuk perbaikan 50 rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu yang tinggal di Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas. Kades Penyeladi Teteh Sutrisno mengatakan Dusun Balai Nanga, juga mendapatkan bantuan jalan setapak (rabat beton) sepanjang 789 meter. Sutrisno mengatakan, selain mendapatkan bantuan dari pemerintah, desa yang dipimpinnya juga kerap mendapatkan bantuan dari beberapa perusahaan di sekitar desa itu seperti pembinaan usaha ekonomi rakyat dan perbaikan sarana jalan. Ia berharap mendapat bantuan prasarana air bersih karena sebagian besar pemukiman penduduk berada di atas bukit yang jauh dari sumber air. (Pso-171) (Erafzon/Budi Santoso)


indonesia kini

05

PENDAPAT

Mendengar Kalla tentang Pancasila M Sunyoto dan J Sugiyanta

S

esekali orang perlu mendengar suara Jusuf Kalla tentang Pancasila dan relevansinya dengan kekinian terkait Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Mantan Wapres yang sejatinya berwatak pengusaha bukan politisi apalagi pakar politik itu punya pendapat praktis dan lugas. Pendapat mantan Ketua Umum Partai Golkar yang kini mengemban tugas sebagai Ketua Palang Merah Indonesia itu tentang Pancasila amat realistis. Dia mengatakan Pancasila tidak boleh diperdebatkan lagi namun diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh elemen masyarakat. “Pancasila jangan diperdebatkan lagi, nanti waktu kita habis hanya untuk berdebat. Yang lebih penting tindakannya,” katanya. Ya, begitulah suara khas Kalla yang berdarah wirausaha. Baginya, perdebatan tentang Pancasila harus berakhir. Suara Kalla itu tentu tidak sekadar asal bersuara. Dia tentu sadar bahwa perdebatan ideologis pada tataran global saat ini sudah berakhir. Bangkrutnya ideologi komunis yang mengilhami Francis Fukuyama dengan

bukunya The End History and the Last Man yang terbit dua puluh tahun silam menjadikan demokrasi sebagai sang pemenang di kancah pertarungan ideologis. Tak ada gunanya lagi orang berdebat tentang ideologi. Kini sudah saatnya mempraktikkan demokrasi, nilai-nilai keadilan, persamaan hak di hadapan hukum dan kesejahteraan bersama. Jika perdebatan ideologi di skala global sudah tak relevan, sungguh menggelikan jika di skala domestik, orang masih gontok-gontokkan untuk memperdebatkan ideologi, termasuk yang nilai-nilai ideologis yang terkemas dalam Pancasila. Bagi Kalla, mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila itulah yang terpenting. Kata kunci “mengamalkan” dalam opini Kalla saat ini tentu tak sama sebangun dengan idealisme para penganjur pengamalan Pancasila di zaman Orde Baru. Kalla realistis bahwa setiap orang tak perlu mengamalkan semua nilai-nilai dalam Pancasila. “Tidak perlu berpretensi bahwa semua orang melaksanakan semua butirbutir Pancasila,” kata Kalla. “Tapi laksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Misal saya di PMI ya

laksanakan soal kemanusiaan saja,” kata Jusuf Kalla. Dalam pemikiran Kalla, sudah cukup baik jika seorang yang bergerak di dunia kerja kemanusiaan seperti di PMI dapat menjalankan tugasnya dengan sungguhsungguh. Tentu, kerja yang sungguh-sungguh harus diikuti semangat integritas. Tanpa integritas maka sia-sia juga aktivitas kemanusiaan itu. Kalla juga bersuara tentang sosialisasi Pancasila sebagai bagian dari empat pilar dalam menjalankan asas berbangsa dan bernegara. Menurut Kalla, metoda sosialisasi empat pilar yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika saat ini harus berbeda dengan di masa lalu yang menekankan indoktrinasi. Sosialisasi kepada para siswa yang menggunakan cara cerdas cermat, kata Jusuf Kalla, tidak masalah. ”Hal itu biasa saja,” tuturnya. Namun Jusuf Kalla mengingatkan semua pihak untuk tidak menanggap terlalu penting cara cerdascermat itu. “Saya tak ingin nanti Pancasila hanya menjadi bahan cerdas cermat,” kata Jusuf

Pancasila tidak boleh diperdebatkan lagi namun diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh elemen masyarakat. Kalla. Jika hanya menjadi bahan cerdas cermat, nilai-nilai Pancasila menjadi sekadar wacana, tidak menjadi bagian integral dalam kehidupan praktis sehari-hari. Di masa lalu, nasib Pancasila begitu kelam karena ideologi dasar negara itu menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan. Oposisi yang dicap sebagai antiPancasila dengan mudah ditumpas dari arena perpolitikan. Menuduh lawan politik sebagai anti-Pancasila menjadi alat pemukul bagi penguasa ketika itu. Politisasi Pancasila menjadi semacam pemaksaan. Nah, kini Kalla tak mau hal itu terulang. Perbincangan soal Pancasilapun sudah tak penting lagi. Yang dibutuhkan saat ini adalah aksi untuk melaksanakan butir-butir nilai dalam Pancasila. Tentu tak selalu harus semua nilai, satu nilai pun cukup lah! Yang penting tidak melanggar nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.*

Kerukunan Umat Achmad Gunaryo

Yang ingin kita tuju adalah kerukunan yang tidak perlu mengorbankan akidah dan kemurnian masingmasing agama.

K

erukunan umat beragama merupakan fondasi ideal meletakkan segenap upaya mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Tanpa kerukunan, program pembangunan bangsa menemui jalan buntu. Kerukunan umat beragama harus diupayakan bersama segenap elemen bangsa yang sadar akan pentingnya pembangunan karakter dan budaya rukun. Berbagai program Kementerian Agama terkait kerukunan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik. Indikator yang dapat digunakan misalnya semakin berkurangnya berbagai konflik bernuansa agama dan semakin berkembangnya pendidikan multikultural sebagai jembatan emas menuju kerukunan. Ini juga merupakan hasil akumulasi kehendak mulia dan karya kolektif dari berbagai pihak yang mendukung dan peduli dengan kerukunan. Indonesia dianggap sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Hal ini terungkap dari pernyataan Menteri Luar Negeri Italia Franco Frattini dan pendiri komunitas Sant’ Egidio, Andrea Riccardi, dalam pidatonya pada pembukaan seminar internasional dengan tema “Unity in Diversity: The Indonesian Model for a Society in which to Live Together” yang digelar pada 4 Maret 2009 di Roma. Indonesia adalah sebuah negara yang dipandang istimewa, sebagai tempat persandingan keberagaman di mana agama-agama besar dunia berkembang dengan subur, saling toleran tanpa adanya sikap saling meniadakan. Pujian tentang keberhasilan kerukunan di Indonesia yang datang dari berbagai pihak tentu saja tidak boleh membuat terlena tetapi justru harus tetap mawas diri, karena kerukunan umat beragama bukan merupakan sesuatu yang stagnan dan final, ia terus mengalami perubahan, kadang sangat sederhana tetapi pada kondisi tertentu sangat kompleks terkait dengan berbagai dinamika kehidupan sosial yang berkembang. Kepekaan terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat terkait kerukunan tersebut yang harus dimiliki oleh kita semua yang memiliki tekad menjaga dan melestarikan kerukunan umat.

Tantangan terhadap kerukunan makin bertambah. Selain permasalahan seputar rumah ibadah, penyiaran agama, penodaan agama, secara nyata masyarakat dapat menyaksikan merebaknya berbagai paham keagamaan yang keluar dari arus pemahaman mainstream yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap wajah kerukunan. Pada titik tertentu kondisi ini tidak menimbulkan masalah, tetapi manakala ekspresi keagamaanya berbenturan dengan sistem dan paham keagamaan mainstream secara tajam baru akan menimbulkan permasalahan. Ekspresi keagamaan terbaru yang keluar dari arus utama setidaknya dapat digolongkan dalam dua kutub ekstrem, kutub pertama dikenal dengan kutub radikalisme dan kutub kedua adalah liberalisme. Kutub radikal ditandai dengan berbagai sikap fanatisme, dan yang paling berat adalah kelompok yang selalu mengatakan bahwa di luar dirinya adalah salah mutlak. Ekspresi yang berlebihan dari sikap ini dapat berpotensi mengganggu kerukunan. Kutub ekstrem lain dikenal dengan sebutan paham keagamaan liberal. Corak keagamaan liberal pada dasarnya sangat menghargai kerukunan dan multikulturalisme tetapi terjerumus pada sekularisme, inklusivisme, dan pluralisme agama tanpa kendali yang jelas. Sekularisme dipahami dengan menganggap bahwa agama itu tidak ada urusan dengan dunia maupun negara. Inklusifisme dipahami secara sangat ekstrem dengan menganggap agama kita dan agama orang lain itu posisinya sama, saling mengisi, mungkin agama kita salah, agama lain benar. Tidak boleh mengakui bahwa agama kita saja yang benar. Terlebih lagi faham pluralisme dipahami dengan menganggap semua agama itu sejajar, paralel, prinsipnya sama, hanya beda teknis. Hal yang harus diwaspadai dalam corak keagamaan liberal ini adalah rusaknya nilai-nilai akidah dan sakralitas agama. Yang ingin kita tuju adalah kerukunan tanpa mengorbankan akidah dan kemurnian masing-masing agama.* Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc.Sc adalah Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

POLHUKAM

06


indonesia kini

Membumikan Pancasila

S

audara-saudara! Dasar-dasar Negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. …. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi - saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya, ialah Pancasila. Sila artinya azas atau

dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi, itulah kutipan pidato Soekarno yang berapi-api tanggal 1 Juni 1945, . Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu

diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUKI) dan kemudian menjadi dasar negara. Setiap hari Senin, puluhan juta siswa, guru, pegawai negeri dan anggota TNI/Polri, mengulang setiap

sila yang agung itu, namun disadari bahwa belum semua mengamalkan apa yang dilontarkan di setiap upacara bendera itu. Ideologi Pancasila saat ini tidak membumi, karena nilai-nilainya belum mampu diimplementasikan masyarakat dalam kehidupan seharihari, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. "Implementasi nilai luhur Pancasila masih sangat jauh dari harapan," katanya. Saat ini masyarakat justru banyak dipandu oleh nilai di luar Pancasila seperti pragmatisme dan primordialisme. “Nilai Pancasila seharusnya merupakan kesatuan rasa cipta dan karsa yang memiliki tujuan ke depan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik," katanya. Sultan mengajak semua elemen bangsa untuk membumikan Pancasila sebagai ideologi hidup. "Dalam konteks itu, Pancasila perlu ditransfer dalam bentuk dan model aplikatif, sehingga tidak hanya menjadi mitos atau politis," katanya. Jadi, Pancasila tidak akan bisa membumi jika hanya dijadikan mitos tanpa menjadi ideologi praktis masyarakat. "Kita perlu menjadikan masyarakat mempunyai pijakan pokok nilai Pancasila, sehingga bisa digunakan untuk menyelesaikan perbedaan nilai dengan dasar prinsip musyawarah mufakat damai bermartabat," kata Sultan.

Anggota Komisi Penyiaran Pusat Idy Muzayyad mengingatkan media massa khususnya penyiaran bahwa mereka memiliki peran yang besar bagi proses pembumian nilai Pancasila, namun di sisi lain juga memiliki pengaruh besar bagi upaya pengabaian Pancasila. Salah satu Ketua Gerakan Pemuda Ansor itu berharap melalui momentum hari lahir Pancasila 1 Juni, bisa menggugah media untuk melakukan refleksi dan reorientasi untuk mengambil peran dalam aktualisasi kembali nilai-nilai Pancasila, bukan semata aspek formalitasnya. Menurut dia, formalitas dan hafalan teks Pancasila yang dibaca setiap upacara resmi memang penting, namun lebih dari itu adalah bagaimana membumikan semangat dan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Ketika segenap elemen bangsa memiliki kekhawatiran dan bahkan merasakan pudarnya nilai Pancasila, maka media penyiaran seharusnya juga mengambil tanggung jawab dan memberikan jawaban," tuturnya. KPI mendorong agar rasa nasionalisme, kebanggaan ber-Indonesia, prestasi anak bangsa, semangat gotong royong dijadikan tema program siaran, sungguhpun ada orientasi bisnis dalam kegiatan penyiaran yang tidak bisa dinafikkan. (S024/B015/Budi Santoso/Erafzon SAS)

Anggaran Pembangunan Untuk Desa

J

ika benar Rancangan Undangundang Desa tuntas akhir tahun ini seperti janji DPR, betapa bangga aparat desa dan warganya, karena ada payung hukum untuk mengelolaan anggaran pembangunan yang selama ini hanya terhenti di kabupaten/kota. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) di tingkat desa akan mempunyai greget yang lebih kuat karena semua program yang diusulkan dan dirembugkan tidak lagi menjadi mimpi yang belum jelas kapan terealisasi. Mereka akan lebih bersemangat membahas karena sudah ada anggaran yang jelas. Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko menilai, UU Desa akan memberi ruang penguasaan anggaran bagi pemerintahan desa sehingga aspirasi Musrenbang dapat diakomodasi dan direncanakan kapan terealisasi. “Selama ini mekanisme musrenbang ibaratkan jalan tol, meski berada di depan rumah kita tidak boleh masuk kalau tak punya mobil. Artinya program yang diharapkan masyarakat tak terakomodasi,” ujarnya. Anggaran untuk desa tersebut, menurut politikus PDI Perjuangan itu, tidak harus berada di kas desa, tapi bisa diletakkan di kas daerah dan pemerintah desa punya hak kuasa untuk mengalokasikan sesuai program yang direncanakan dalam musrenbang. “Pemerintah kabupaten dan kota tidak boleh pula mengalihkan peruntukan anggaran desa itu,” katanya.

Ketum Persatuan Rakyat Desa Sudir Santoso mengatakan, kehadiran UU Desa dapat menuntaskan ketidakadilan di desa yang menjadi tempat tinggal 78 persen rakyat Indonesia. Sebagai gambaran menurut dia, sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 APBN yang disediakan untuk membangun 73.000 desa di seluruh Indonesia hanya Rp17 triliun. “Kalau rata-rata APBN setiap tahunnya Rp.1300 triliun berarti anggaran untuk desa tidak lebih dari 1,3 persennya saja,” katanya. Ia mengusulkan angka 10 persen dari APBN karena angka kemiskinan sebagian besar berada di desa. “Jika program pemberdayaan desa ber-

KILAS POLHUKAM BAKN

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Sumarjati Arjoso mengatakan fungsi serta tugas institusinya harus diperkuat untuk mencegah kemungkinan terjadinya korupsi di parlemen dan berbagai kementerian negara. “Penguatan itu perlu dilakukan dengan penyempurnaan UU No 27 Tahun 2009 terutama tentang kewenangan BAKN,” katanya. Sumarjati menjelaskan nantinya alat kelengkapan DPR itu harus bisa melakukan pemeriksaan proyek pada tahap perencanaan (pre-audit). “Pola seperti itu dilakukan di Inggris dan Belanda sehingga bisa

dicegah kemungkinan kebocoran,” katanya sambil menambahkan bahwa selama ini pemeriksaan hanya dilakukan setelah proyek berjalan (postaudit). (J004)

ASURANSI TKI

Mulai 1 Juni 2012, pengurusan klaim asuransi untuk TKI akan dibantu pengacara, setelah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) menandatangani nota kesepahaman. Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat mengatakan, AAI akan mengawasi secara hukum tentang proses pencairan tersebut agar beberapa tindakan yang merugikan TKI, termasuk yang terjadi sebelumnya, bila diproses ke pengadilan dan terbukti

indonesia kini

P

endidikan Pancasila di Sekolah Perbatasan Sekolah-sekolah di wilayah perbatasan menghadapi keterbatasan jumlah tenaga guru sehingga berpengaruh pada kelengkapan materi mata pelajaran yang mesti disampaikan kepada siswa. Pendidikan Pancasila disampaikan dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) secara umum dan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang lebih khusus dan agak mendalam, sebagaimana kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan menurut Susana, guru di Sekolah Dasar Negeri 05 Saparan, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang yang hanya berjarak dua kilometer dari Sirikin, Malaysia, Pancasila dikaitkan dalam pembelajaran terpadu dari berbagai mata pelajaran seperti IPS, Agama, Bahasa Indonesia, dan Budi Pekerti. Materi Pancasila yang cukup luas cakupannya itu menghadapi persoalan pada keterbatasan jumlah guru. “Guru yang mengajarkan mata pelajaran itu kurang sehingga diajarkan secara rangkap oleh guru lain,” kata Ambresius Murjani, Koordinator Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ia menyebutkan satu sekolah dasar di daerah perbatasan hanya memiliki dua atau tiga guru termasuk

TEMBAKAU

ada tindakan pelanggaran. Ia berharap perusahaan asuransi agar serius mematuhi aturan yang ada bila tidak ingin berimplikasi pada tuntutan hukum. “Petugas AAI tidak diperkenankan untuk memungut biaya apapun dari TKI karena sudah kami tutupi,” kata Jumhur. (B009)

PERFILMAN

Pemerintah Malaysia ingin bekerja sama di bidang perfilman dengan Indonesia melalui Kolaborasi Film Malaysia-Indonesia (Kofi Malindo) yang dideklarasikan Kamis (31/5). Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia Rais Yatim mengatakan, film merupakan salah satu industri kreatif yang perlu dijadikan sebagai jembatan untuk

mencari manfaat kemasyarakatan dan Indonesia adalah rekan paling penting bagi Malaysia. “Kerja sama ini akan mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara,” kata Rais Yatim. Keinginan Pemerintah Malaysia tersebut perlahan mulai diwujudkan dengan membentuk Kolaborasi Film Malaysia-Indonesia (Kofi Malindo) yang dideklarasikan Kamis. Dengan memproduksi sejumlah film bermutu dengan latar belakang dua budaya bangsa yang serumpun tersebut, Kofi Malindo diharapkan mampu menguasai pasar perfilman di Indonesia dan Malaysia , serta mengurangi dominasi film Hollywood dan Bollywood. (F013)

07

KESRA

Pendidikan Pancasila di Sekolah Perbatasan

KILAS KESRA

jalan maka urbanisasi ke kota akan berkurang, dan tidak perlu lagi orang desa berbondong-bondong jadi TKI,” katanya. Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqoam memberikan apresiasi yang tinggi atas masukan tersebut dan memberikan kesempatan kepada DPR untuk membahas RUU tersebut. “Fokus kita dengan RUU Desa ini menjadikan desa sebagai entitas lokal yang bertenaga sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, bertahta secara budaya,” kata anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa itu. (KR-SA/Budi Santoso/Erafzon SAS)


Pelaksana Tugas Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti berharap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau segera disahkan menjadi Peraturan Pemerintah. Meskipun rokok telah terbukti merupakan faktor risiko dari berbagai penyakit yang berakibat kematian seperti kardiovaskuler, kanker maupun berakibat negatif terhadap kesuburan, namun dari berbagai hasil survei ditemukan bahwa masyarakat miskin dan hampir miskin merupakan konsumen terbesar rokok. “Kerugian akibat rokok sampai ratusan triliun,” kata Ghufron. RPP Tembakau antara lain mengatur pembatasan iklan rokok maupun penyediaan ruangan khusus merokok. Ia berharap pengesahan Peraturan Pemerintah itu pada Juni ini. (A043)

WTP

Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan upaya meraih status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ternyata bukan persoalan sederhana karena kemampuan sumber daya yang ada di Kementerian Agama beragam dengan 4.474 satuan kerja (satker). “Aparat saya sudah bekerja keras sejak 2010, target WTP harusnya sudah tercapai, tetapi yang didapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” katanya mengomentari hasil WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Agama 2011.

kepala sekolah dan mereka pada umumnya juga mengajar di sekolahsekolah lain sedangkan mata pelajaran yang harus disampaikan sesuai kurikulum lebih banyak. Susana juga merasakan kekurangan guru sehingga berpengaruh pada kedalaman materi pelajaran, termasuk mata pelajaran yang menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada murid. Meskipun demikian, kata guru yang merangkap untuk mengajar berbagai mata pelajaran itu, setiap upacara bendera pada hari Senin, butir-butir Pancasila selalu dibacakan. Susana yang mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia mengaku tetap mengupayakan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara RI kepada muridmuridnya. “Pancasila bukan sekadar untuk dihafal tetapi penekanan lebih pada praktik dalam kehidupan siswa sehari-hari di lingkungan sekolah maupun rumah terutama pada butir sila pertama untuk membentuk siswa menjadi insan sopan santun dan berudi pekerti serta memiliki akhlak mulia,” kata Susana. Ambresius menceritakan butirbutir Pancasila sudah dihafal oleh para murid karena setiap upacara bendera pada Senin selalu dibaca bersama-sama. Namun khusus pada butir kelima Disebut tidak sederhana, katanya, bisa dibayangkan jika ada madrasah negeri yang kepala sekolahnya menjadi tukang buka dan tutup pintu kelas, sebagai pejabat tata usaha dan juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Belum lagi kemampuan dan latar belakang dalam mengelola keuangan, pada tahun-tahun sebelumnya kerap dijumpai salah menempatkan di kolom dalam laporan keuangan. (E001)

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang kerap menjadi bahan pertanyaan. “Anak saya saja mempertanyakan sila kelima itu dengan kondisi yang serba terbatas di daerah perbatasan. Pembangunan tertinggal sedangkan kalau melihat negara tetangga lebih maju daerah perbatasannya. Soal pendidikan Pancasila sudah

ada dari dahulu, tidaklah lekang oleh zaman hanya kondisi kenyataannya tidaklah seperti di daerah perkotaan yang serba ada,” katanya. Pendidikan Pancasila di sekolah merupakan proses menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap diri murid dan yang menjadi pekerjaan bersama bagi pemerintah adalah ketika para murid itu membandingkan

Selamatkan Perempuan

dari AIDS

MENSOS

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan nota kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang sudah ditandatangani oleh para pejabat tinggi dari tujuh Kementerian dan Mabes Polri pada 2010 belum begitu dipahami oleh pemerintah daerah sehingga penanganan anak belum maksimal. “Sosialisasi MoU masih lemah,” kata Mensos. MoU ditandatangani oleh tujuh pejabat tinggi kementerian yakni dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dari Mabes Polri. Untuk 2012 anggaran Kementerian Sosial untuk Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) hanya menjangkau 160.885 anak dari total 4,5 juta anak terlantar di seluruh Indonesia. (D016) (B Setiawanto/M Sunyoto)

P

erkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) meminta semua pihak untuk segera menyelamatkan perempuan dan anakanak dari kematian akibat penyakit hilangnya daya kekebalan tubuh atau AIDS/HIV. "Bila pencegahan ini tidak segera dilakukan maka jumlah perempuan dan anak yang terinfeksi AIDS/HIV terus bertambah dan bukan mustahil Indonesia terancam kehilangan satu generasi," kata Ketua PKBI Nasional

Sarsanto Wibisono Sarwono. Berdasarkan data kasus AIDS terbaru selama Januari hingga Desember 2011 menurut kelompok pekerjaan menjadikan Ibu rumah tangga menjadi kelompok tertinggi yaitu sebanyak 622 kasus. Peningkatan jumlah kasus AIDS pada perempuan terus meningkat dari 19,5 persen pada 2005 menjadi 34,0 persen pada 2011. Kemungkinan besar perempuan, terutama ibu rumah tangga, terin-

dengan kondisi yang ada di perbatasan, tempat mereka tinggal. Menurut Ambresius, Pancasila jangan hanya menjadi bahan bacaan pada mata pelajaran atau saat upacara bendera tetapi harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat termasuk di perbatasan. (B Setiawanto/M Sunyoto) feksi HIV adalah tertular dari laki-laki pasangannya sendiri. Laki-laki pasangan, bisa dalam kategori Penasun (Pemakai Narkoba Suntik) atau lelaki yang membeli seks. Kelompok teratas yang menyebabkan ibu rumah tangga terinfeksi HIV adalah laki-laki pembeli seks. Berdasarkan estimasi pada 2009 dari Kementerian Kesehatan, menurut Sarsanto, jumlah laki-laki pembeli seks diperkirakan 3,2 juta orang sedangkan lelaki yang Penasun hanya sekitar 106 ribu. Jadi secara matematis, laki-laki pembeli seks menjadi kelompok teratas yang paling berpengaruh dalam menularkan HIV kepada kelompok ibu rumah tangga dan anak. "Oleh sebab itu, perlu ada program khusus kepada laki-laki pembeli seks, dan membangkitkan kesadaran mereka agar bertanggung jawab terhadap keluarga, baik pasangannya, maupun anak-anak," katanya. Selama ini pemerintah, lembaga donor internasional, akademisi dan masyarakat berasumsi bahwa komunitas tertentu (penasun, waria, gay) adalah kelompok yang lebih berisiko menularkan HIV dan AIDS, hal ini perlu untuk ditinjau ulang. "Fokus perhatian kepada komunitas tertentu tersebut, tidak saja menambah stigma dan diskriminasi, namun juga membuat ibu rumah tangga dan anak luput untuk mendapatkan perlindungan dari kemungkinan terinfeksi HIV. Karena program pencegahan melalui transmisi seksual terfokus pada pekerja seks," katanya.(KRZON/B Setiawanto/M Sunyoto)

DAERAH

04


indonesia kini

Energi Terbarukan Sepenggal “Kesyukuran” Dari Sangihe

K

erinduan masyarakat Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada penerangan listrik di rumah-rumah mereka tanpa lagi bergantung pada genset kini terbayar sudah. Penantian panjang itu pupus setelah Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Kadidima hadir di tengah warga di sana sejak dua bulan lalu. “Kerinduan kami pada listrik saat ini sudah terbayar,” kata Frans Mukate, warga Laine Lindongan V, Kecamatan Manganitu Selatan, baru-baru ini. Ayah dua anak ini mengatakan, penerangan listrik yang kehadiran-

nya sudah dirindukan sejak lama ini akhirnya terjawab setelah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral membangun PLTMH berkapasitas 15 KWh dengan memanfaatkan sumber air Sungai dan Air Terjun Kadidima. “Sudah sekitar dua bulan ini warga bisa menikmati listrik dari bantuan pemerintah ini," katanya. Penerangan listrik yang dipasok PLTMH Kadidima itu kini telah membebaskan warga seperti dirinya untuk berkegiatan di siang dan malam hari seperti bekerja, menonton siaran televisi dan belajar. Sebelum PLTMH Kadidima hadir, hal demikian sulit dilakukan banyak warga.

Frans mengatakan dia mensyukuri kondisi “baru” yang dirasakannya itu kendati pembangkit listrik tenaga air berskala kecil itu hanya beroperasi sekitar 12 jam dari pukul 17.00 sampai 07.00 waktu setempat. “Listrik dinyalakan pada jam lima sore dan besoknya sekitar jam tujuh pagi dimatikan lagi," kata Frans yang bekerja sebagai operator pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air ini. Dengan kehadiran PLTMH yang mampu melayani 33 rumah ini, warga tidak lagi perlu menggunakan genset yang membutuhkan bahan bakar. “Warga bisa lebih menghemat karena listrik telah tersedia. Warga

hanya membayar semacam iuran senilai Rp22.500 per bulan,” katanya. Kehadiran PLTMH Kadidima itu disambut hangat Kepala Kampung Laine, N Lahengko. Bahkan dia menyebut pembangkit listrik mikrohidro ini memunculkan “kebanggaan” dan harapan baru bagi meningkatnya perekonomian warga di kampungnya. Untuk menangani biaya operasional pembangkit listrik ini, Lahengko mengatakan warga telah membentuk pengurus organisasi masyarakat setempat (OMS) yang tidak hanya bertugas sebagai ope rator tetapi juga pemelihara seluruh perangkat PLTMH. PLTMH Kadidima bukanlah satu-satunya pembangkit yang ada di daerah itu karena ada PLTMH lain berkapasitas 22 KWh di Lindongan IV atau biasa disebut Pempulu, katanya. Pembangunan PLTMH tersebut terkait dengan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan. Namun pembang-

kit itu belum dapat beroperasi karena mesinnya rusak, katanya. PLTMH itu diharapkan bisa segera beroperasi sehingga 427 kepala keluarga atau 1.600 jiwa warga Kampung Laine yang tersebar di tujuh lindongan semakin dapat merasakan penerangan listrik, katanya. Apa yang kini dirasakan banyak warga Kecamatan Manganitu Selatan seperti Frans Mukate dan N Lahengko ini merupakan buah pembangunan. Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sangihe ZJ Lesawengan mengatakan pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan listrik berbagai daerah, termasuk wilayah perbatasan yang sulit dijangkau lewat jalan darat dan belum tersentuh jaringan PLN. Selain PLTMH, pemerintah juga mengupayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas sekitar 50 watt per unit, kata Lesawengan. (J009/R Nasution/Erafzon SAS)

Potensi Sangihe Jadi “Karibia” Indonesia

J

KILAS SULUT MP3EI

Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Gaghana memandang potensi pariwisata daerahnya layak menjadi fokus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) karena keindahan alamnya dan letaknya yang berbatasan langsung dengan Filipina. Keindahan terumbu karang dan gunung berapi bawah laut di perairan Sangihe merupakan potensi wisata yang telah diakui pelaku bisnis

pariwisata namun pemerintah tidak memasukkannya dalam fokus MP3EI, katanya. MP3EI diresmikan pemerintah pada 27 Mei 2011 dengan fokus kegiatan di enam koridor, termasuk Koridor Sulawesi yang meliputi pengembangan industri nikel, pertanian pangan, migas, kakao dan perikanan.

PERMATA

Kabupaten Kepulauan Talaud akang mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) batu permata

ika Karibia memiliki gunung api bawah laut bernama Kick’em Jenny, Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara punya “Banua Wuhu”. Gunung berapi bawah laut perairan Pulau Mahengetang yang disebut warga setempat sebagai “Banua Wuhu” itu dipandang pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai potensi wisata yang layak mendapat perhatian. Betapa tidak, gunung yang ber ada sekitar 300 meter dari sisi barat daya Pulau Mahengetang itu diyakini Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes Gaghana memiliki keindahan yang tak kalah dengan panorama gunung bawah laut sejenis yang ada di Karibia. “Di dunia ini, hanya ada dua gunung api bawah laut yang sangat indah, yakni di Karibia dan Sangihe. Sayangnya potensinya belum digarap menjadi kawasan wisata yang menarik,” katanya di Manado barubaru ini. Menurut Gaghana, keindahan dan keunikan alami yang menyertai

keberadaan gunung-gunung api bawah laut di perairan Kepulauan Sangihe itu seharusnya masuk dalam fokus program pengembangan pariwisata Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) . Potensi gunung api bawah laut Sangihe itu semakin menarik karena di kawasan tersebut terdapat terumbu karang yang indah, katanya. Hasil survei asosiasi pariwisata bahari Indonesia bahkan menunjukkan terumbu karang di Sangihe sebagai “salah satu yang terindah di dunia” sehingga layak dikembangkan guna mendukung pariwisata Sulut, katanya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri tidak tinggal diam dengan mengambil langkah promosi seperti mengundang artis nasional untuk menyelam di perairan Sangihe. “Pada 3 – 7 Juni, kami mengundang Puteri Indonesia tahun 2005 Nadine Chandrawinata untuk menikmati keindahan terumbu karang dan gunung bawah laut Sangihe,” katanya.

Di samping itu, seperti dikatakan Kadis Pariwisata Sangihe Velma Maseho, pemerintah juga berupaya meningkatkan mutu sumberdaya manusia sektor pariwisata kabupaten itu secara bertahap. “Untuk 2012 ini, kita melakukan sosialisasi sadar wisata untuk membangun mental masyarakat di kawasan wisata,” katanya. Pembentukan mentalitas positif masyarakat itu penting untuk membuat mereka mencintai kawasan wisata sehingga mereka terdorong untuk menjaga dan memelihara bersama lokasi tersebut, katanya. Pemerintah juga memberi masyarakat setempat pelatihan pembuatan souvenir, kuliner khas daerah, serta bahasa Inggris untuk memperbaiki mutu pramuwisata, katanya. “Pada 2013, program kita akan menyentuh sarana dan prasarana pendukung pariwisata,” kata Maseho menambahkan. (G004/R.Nasution/Erafzon)

dengan sistem “satu wilayah satu produk. Kepala Bidang Fasilitasi Pengembangan IKM Disperindag Sulawesi Utara Nico Rambitan menyatakan pemerintah daerah akan mengembangkan IKM batu permata di kabupaten ini karena sebelumnya sudah ada pengrajin yang menghasilkan produk perhiasan tersebut. Pengembangan IKM batu permata ini sudah menjadi program pemberdayaan IKM Sulut untuk beberapa tahun ke depan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Talaud melanjutkan proses pembayaran ganti rugi tanah warga Pulau Miangas, Kecamatan Miangas, yang terkena pembangunan Bandar Udara Miangas sebesar Rp150 ribu per meter. “Proses penyelesaian administrasi pembayarannya masih berlanjut. Kami perkirakan semuanya tuntas pada Juni tahun ini,” kata Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Utara Parlindungan Tampubolon di Manado.

Pembayaran ganti rugi sebesar Rp150 ribu per meter tersebut mencakup tanah, tanaman kelapa, pala, maupun tanaman lain yang tumbuh di atasnya. (G004/R.Nasution/Erafzon)

GANTI RUGI


indonesia kini

08

SOSOK

Martintje, Pendidik Anak Cacat Perbatasan

M

engajar anak cacat tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, atau tunarungu tidak mudah. Itu yang dirasakan oleh Martintje Hiboran Pulu, Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Manganitu Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Ia harus lebih dulu belajar memahami masing-masing karakter murid. “Kebiasaan mereka di rumah harus dipelajari dulu,” kata Martintje yang mengajar di sekolah itu sejak 1986. Ibu tiga anak kelahiran Desa Kakorotan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud, 1 Maret 1963 itu memperlakukan muridnya sebagai teman sehingga mereka tidak rendah diri. “Dengan demikian, memudahkan guru mengajarkan anak-anak tersebut supaya mandiri, bergaul serta membuat sesuatu untuk masa depan mereka,” kata Martintje, tamatan Sekolah Guru Luar biasa (SGLB) jurusan Tuna Rungu tahun 1986 di Surabaya, Jawa Timur. Bagi Martintje, menjadi guru di SDLB Manganitu merupakan kebanggaan. Ia bersyukur, Tuhan menem-

patkan dirinya untuk mengabdi di sekolah itu. “Ada suka cita. Selain saya dapat membina, merangkul, membagi rasa dengan mereka, saya juga dapat belajar sabar, memahami dan menerima keberadaan anak-anak tersebut,” kata istri dari Piet Hein Tamatompo, Kepala Seksi Imunisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sangihe itu. Ia merasa tidak mudah memberi pelajaran kepada setiap muridnya mengingat jenis ketunaan mereka bervariasi. Ia tertantang memberi yang terbaik baik bagi murid. Guru harus juga memakai alat peraga seperti untuk tunanetra mengunakan huruf braille, sementara tunarungu menggunakan bahasa isyarat. Beberapa anak yang setelah keluar dari sekolah itu bisa hidup mandiri.”Ada yang kerja di salon, jadi tukang kayu atau bangunan,” katanya. Sikap orangtua yang malu punya anak cacat masih terasa. Martinje tak habis akal. Dia terus mendatangi anak-anak cacat yang “disembunyikan” orangtua mereka. Ia menyadarkan orangtua untuk menyekolahkan putra-putri mereka.

“Saya merasa gembira jika ada orangtua membawa anak-anak untuk datang ke sekolah ini,” katanya. SDLB Manganitu merupakan satu-satunya sekolah di Kabupaten Sangihe yang melayani anak-anak tunarungu, tunadaksa, tunagrahita dan tunanetra. Sekolah tersebut menjadi tempat belajar anak-anak yang datang dari berbagai daerah kepulauan dan perbatasan itu seperti dari Kecamatan Tatoareng, Tabukan Utara, Tabukan Tengah, Tahuna, Manganitu Selatan dan Manganitu. Dalam praktiknya sekolah tersebut memberikan pendidikan kepada murid dari tingkat SD hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). “Saat ini kami sedang memperjuangkan status untuk mengubah SDLB menjadi sekolah luar biasa (SLB) yang melayani anak dari tingkat SD hingga SMA,” katanya. Jumlah murid di sekolah tersebut saat ini 70 siswa dari tingkat SD hingga SMA dan 16 orang di antara mereka ditampung di asrama sekolah itu sedangkan jumlah guru 18 orang termasuk dua tenaga honor dan penjaga sekolah. (JMR Darondo/M Sunyoto/B Setiawanto)

Sadjan


Shahnaz Haque

Mengarahkan Anak

A

T





DAERAH

04


indonesia kini

JUDUL Karakter Words

: :


indonesia kini

Gubernur HM Sani

Merangkai Pulau

FOTO

2034 267

JUDUL Karakter Words

FOTO

: :

3500 485

K

epulauan Riau terdiri atas 96 persen lautan dan 4 persen daratan yang berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja. Di provinsi itu terdapat 2.408 pulau besar dan kecil. Dari ribuan pulau yang berserak dari Selat Berhala hingga Laut Cina Selatan itu hanya 1.350 pulau yang berpenghuni. Menghadapi kondisi unik dan kaya sumber daya alam inilah Gubernur Kepulauan Riau H. Muhammad Sani bergerak merangkai pulau, menyatukan dan mendekatkan masyarakatnya agar tidak lagi terisolasi tapi merasakan kemajuan dengan memanfaatkan geografis daerah yang berada di bibir pasar dunia. Memasuki tahun kedua masa kepemimpinannya Sani yang rajin mengunjungi masyarakatnya dari pulau ke pulau itu mengaku tetap fokus pada rencana awal pembangunannya yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Karena wilayah Kepulauan Riau ini terdiri dari perairan laut maka konsep pertamanya adalah bagaimana menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya, agar menjadi lebih lancar. Saat ini pulau-pulau itu sudah tersambung tapi kualitasnya masih belum memadai karena masih lamanya rentang waktu penghubung dengan rata-rata jadwalnya antara 10 hari sampai 15 hari sekali sebulan. Seharusnya, dengan transportasi laut yang memadai maka pulau-pulau yang letaknya tersebar itu dapat terhubungkan paling tidak frekuensi kapal tujuh hari sekali. “Jika transportasi lancar tentu tidak ada daerah yang terisolasi. Lancarnya transportasi merupakan prioritas pembangunan di daerah ini,” ujar Gubernur. Sedangkan untuk transportasi udara dengan membuka lapangan terbang perintis dan lapangan terbang yang telah ada seperti di Ranai, Natuna bakal diperluas agar pesawat berukuran besar dapat mendarat. Ia mengatakan moda transportasi laut dan udara akan memperlancarkan arus barang, uang dan orang ke berbagai pulau sehingga

perniagaan tumbuh serta kesejahteraan rakyat meningkat. Itu sebabnya dia tidak sungkan secara langsung meminta kepada Menteri Perhubungan bahkan juga kepada Presiden saat berkunjung ke Batam pada bulan lalu, agar dapat menambahkan kapal baru karena kapal pelayaran perintis yang ada saat ini sangat tidak layak untuk mengangkut penumpang, terkesan kumuh dan tidak terawat serta dikhawatirkan tidak sanggup menghadapi ombak besar. Untuk memperlancar transportasi ke daerah terpencil, Gubernur merencanakan membangun lapangan terbang di pulau terdepan yakni di Tambelan Kabupaten Bintan, dan di Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. “Sudah saatnya prioritas diberikan untuk pulau-pulau terdepan karena terpencil,” katanya. Sejauh ini keberadaan pulau-pulau terdepan Kepulauan Riau itu tidak diklaim negeri tetangga. Gubernur merancang pembangunan pelabuhan perikanan besar di Anambas dan Natuna, yaitu pelabuhan minapolitan. Pelabuhan itu lengkap dengan cold storage, tempat pelelangan ikan, bunker BBM dan lainnya. Termasuk pabrik pengolahan hasil perikanan. Kelak pelabuhan perikanan terpadu itu merupakan sentra pelabuhan perikanan besar di Indonesia barat. Saat ini pembangunan pelabuhan tersebut sedang dirancang dengan harapan kelak membawa dampak perubahan pada masyarakat disekitarnya. “Kapal dari Vietnam atau Thailand tidak hanya menangkap ikan di kawasan ini tapi mereka juga akan membangun pabrik pengolahan ikan di sini. Dengan adanya pabrik ini tentu menyerap tenaga kerja lokal,” katanya. Negara-negara tetangga yang memiliki izin menangkap ikan di perairan Kepulauan Riau tidak boleh membawa hasil tangkapannya ke negaranya. Ikan-ikan itu harus dilelang atau diolah di tempat penangkapan. Sehingga dari hulu ke hilir Kepri mendapatkan manfaatnya. ‘’Sekarang, hulu tak dapat, hilir pun tak dapat. Lenyap begitu aja,” katanya. Konsep NAL tak hanya terbatas pada transportasi laut dan perikanan yang saling terhubung tapi juga pariwisata. Gubernur sedang mengembangkan Pulau Bawah di Kabupaten Anambas. Pulau Bawah merupakan pulau tropis terbaik di dunia,

Sadjan


PLTU

PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau siap membangun pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 2x7 Megawatt di Penarik, Desa Cemaga, Bunguran Selatan atau sekitar 24 km dari Ranai, Natuna. Konsultan Prima Layanan Nasional Enjiniring, Ibrahim, mengatakan untuk tahap pertama akan membangun dua unit pembangkit dari empat unit pembangkit yang direncanakan. Bupati Natuna Ilyas Sabli mengatakan bila PLTU sudah terbangun di Natuna, maka diharapkan tidak ada lagi pemadaman listrik bergilir dan perekonomian akan bisa tumbuh lebih cepat. (KR-RST)

Kematian Ibu

Pemerintah Kabupaten Karimun,

Provinsi Kepulauan Riau, berupaya menekan angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan melalui peningkatan kapasitas parabidan sebagai ujung tombak persalinan. Wakil Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan pelatihan bagi bidan itu diharapkan dapat menekan AKI yang saat ini mencapai 152 per 100.000 kelahiran hidup atau di atas rata-rata nasional 102 per 100.000 kelahiran hidup. Dinas Kesehatan juga meme takan berdasarkan AKI dan faktorfaktor penyebabnya. “Hasil pemetaan itu kemudian dimasukkan dalam database untuk menjadi bahan pembelajaran bagi pencegahan AKI,” kata Aunur. (KRRDT)

Nelayan

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat melindungi nelayan

kedua negara yang mencari ikan di wilayah yang belum selesai dirundingkan atau wilayah “abu-abu”. Kepala Pusat Informasi Hukum dan Kerjasama Bakorkamla, Batam, Laksamana Pertama Maritim Triyususwoyo mengatakan kedua negara sepakat untuk memperlakukan nelayan yang diketahui mencari ikan di wilayah itu dengan baik tanpa penahanan dan tindakan hukum lain. “Jadi, kalau ditemukan ada nelayan yang mencari ikan di area itu, petugas hanya memeriksa. Bila diketahui hanya nelayan, maka akan langsung dilepaskan. Istilahnya tanya dan pulang (ask and go),” katanya. Namun, jika dalam pemeriksaan aparat keamanan menemukan barang-barang mencurigakan seperti bom dan lain-lain, maka akan ditahan. (Y011) (Budi Santoso/Erafzon SAS)

T




SOSOK

dengan pantai berpasir putih sepanjang 7 kilometer dan kawasan pulau tersebut merupakan kawasan konservasi laut. Telah ada investor yang berminat mengembangkan Pulau Bawah dengan investasi mencapai 2 juta dolar AS. “Tidak mungkin daerah berkembang jika masih terisolasi. Itu sebabnya sangat diutamakan membangun bidang transportasi dalam merangkai pulau,” katanya. (Evy R Syamsir/M Sunyoto/B Setiawanto)

Shahnaz Haque

Mengarahkan Anak

A KILAS KEPRI

08


DAERAH

04


indonesia kini

NTT Dukung Swasembada Daging

D

mengatakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian melaksanakan pendataan sapi potong, sapi perah dan kerbau bekerja sama dengan BPS tahun 2011 (PSPK-2011). PSPK-2011 itu dimaksudkan untuk memperoleh data populasi dasar sapi potong, sapi perah, dan kerbau, mengetahui komposisi populasi berdasarkan umur dan jenis kelamin serta stok dalam negeri dan karakteristik peternakan lainnya serta membangun basis data peternak (nama dan alamat). Pendataan yang menjadikan rumah tangga, perusahaan berbadan hukum, dan unit lainnya yang melakukan pemeliharaan sapi potong, sapi perah, atau kerbau, seperti koperasi, yayasan, pesantren, lembaga penelitian, dan sekolah sebagai unit pencacahan, itu memberikan gambaran kondisi riil populasi ternak di NTT. Berdasarkan hasil PSPK-2011 itu, total populasi sapi potong di provinsi tersebut tercatat 778,6 ribu ekor. Sebanyak 533,7 ribu ekornya terdapat di Pulau Timor (68,5 persen), 132,4 ribu ekor lainnya (17 persen) berada di Pulau Flores, 62,5 ribu ekor atau delapan persen di Pulau Sumba dan 50,1 ribu ekor (6,4 persen) sisanya berada di pulau-pulau lainnya. Mencermati kondisi yang ada, Kadis Peternakan NTT Semuel Rebu optimistis bahwa jalan bagi NTT untuk meraih kembali masa keemasannya sebagai salah satu gudang ternak di Tanah Air sekaligus membantu Indonesia berswasembada daging sapi dan kerbau pada 2014 terbuka. (L.Molan/R.Nasution/Erafzon)

i era 1970-an hingga 1980-an, Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal sebagai salah satu “gudang” ternak sapi di Indonesia berkat program paronisasi dan inseminasi buatan (IB). Akankah provinsi yang berbatasan langsung dengan Timor Leste ini mampu membantu Indonesia berswasembada daging sapi dan kerbau pada 2014? Kepala Dinas Peternakan NTT Semuel Rebo mengatakan optimistis bahwa program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) akan mendorong provinsi di Indonesia Timur ini meningkatkan produksi daging dalam negeri. Dilihat dari fokus program MP3EI untuk Koridor Bali-Nusa Tenggara, sikap optimistis Semuel Rebo ini memiliki dasar karena percepatan pembangunan di sektor peternakan merupakan salah satu bidang yang menjadi perhatian garis besar arah pembangunan ekonomi Indonesia ini. Ia mengatakan program swasembada daging sapi dan kerbau pada 2014 itu akan tercapai jika kebutuhan daging nasional dapat dipasok dari produksi dalam negeri. Data yang terungkap dalam kegiatan “Stadium General: Peluang

dan Tantangan Swasembada Daging 2014” di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor baru-baru ini menunjukkan sekitar 15 persen kebutuhan daging sapi nasional masih dipenuhi lewat impor. Sejauh ini Indonesia baru mampu memenuhi 85 persen dari total kebutuhan daging sapi sebanyak 448 ribu ton per tahun dari produksi dalam negeri sedangkan sisanya dipenuhi eksportir asal negara produsen sapi utama dunia seperti Australia. Menurut Semuel Rebo, diperlukan langkah strategis yang tidak hanya mampu mendorong peningkatan populasi sapi dan kerbau tetapi juga menghindari dampak negatif dalam proses pencapaian target swasembada daging sapi dan kerbau pada 2014 itu. Masa keemasan NTT sebagai salah satu produsen ternak sapi Indonesia yang pernah dinikmati pada tahun 1970-an sampai 1980-an dapat diraih kembali jika Program Desa Mandiri Anggur Merah (Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera) Gubernur NTT Frans Lebu Raya tidak sekadar obsesi. Melalui program itu, pihak terkait menyebarkan “anakan sapi” kepada para peternak dengan wilayah sebaran sapi dan kerbau yang besar

berada di daratan Pulau Timor bagian barat, Sumba dan Flores. Wilayah sebaran ternak di Pulau Timor bagian barat itu berada di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu, sedangkan di Pulau Sumba meliputi Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.

ujuh dermaga baru akan dibangun di Nusa Tenggara Timur tahun ini untuk mendukung aktivitas kapal-kapal niaga serta feri dalam menunjang pembangunan ekonomi antardaerah kepulauan, kata Kepala Dinas Perhubungan NTT Bruno Kupok. Empat dari tujuh dermaga baru tersebut berada di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Timur di Pulau Flores, Maurole di Kabupaten Ende, Pulau Flores, serta Kolbano di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pulau Timor, untuk melayani kapal-kapal penumpang dan niaga, katanya. Tiga dermaga lainnya akan dibangun di Pulau Solor dan Adonara,

Kabupaten Flores Timur, serta di Pulau Ndao, Kabupaten Rote Ndao yang merupakan pulau terselatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Benua Australia. Pembangunan dermaga baru itu merupakan bagian dari upaya mendukung infrastuktur perhubungan di NTT yang dirasakan masih minim, katanya sehubungan dengan perkembangan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Koridor Bali-Nusa Tenggara. Ia mengatakan, pada tahun anggaran ini, pemerintah pusat akan mengalokasikan dana sebesar Rp1,25 triliun untuk membiayai pembangu-

nan ketujuh dermaga tersebut secara bertahap. Pembangunan satu dermaga diperkirakan membutuhkan dana antara Rp40 miliar dan Rp200 miliar, katanya. Sementara itu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan pembangunan pelabuhan laut di daerahnya yang merupakan tindaklanjut dari program MP3EI itu sesuai dengan kebutuhan NTT sebagai provinsi kepulauan. Kehadiran infrastruktur perhubungan itu, katanya, akan semakin membantu upaya pemerintah mengurangi jumlah penduduk miskin. (L.Molan/R.Nasution/Erafzon)

KILAS NTT

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Timur (NTT), kelulusan ujian nasional (UN) 2012 para siswa dari 15 sekolah menengah atas tersebut mencapai 100 persen. Sekolah-sekolah itu adalah SMAN I Atambua, SMAN I Malaka Tengah, SMAN Weluli, SMA Seminari Lalian, SMAK Surya Atambua, SMA 17 Agustus Weoe, SMA Sinar Pancasila Betun, SMA Mgr Gabriel Manek SVD Lahurus, SMKN-2 Atambua, SMKN Kobalima, SMKN Kakulukmesak, SMK Katolik St Yosep Nenuk, SMK Wilibro-

dus Betun, SMKN Badarai dan SMKN Raihat, katanya.

tugas Korem 161/Wirasakti Kupang yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia, katanya. Kapendam Udayana itu mengatakan Korem 161/Wirasakti Kupang saat ini dipimpin Brigjen TNI F Setiawan menggantikan Kolonel (Inf) Edison Napitupulu.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, kata Kadis Koperasi dan UKM Kota Kupang Nova Bessie. Dana hibah yang diterima koperasi sekolah SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Kupang itu dimaksudkan untuk membantu pengelola koperasi mengembangkan usahanya lewat kantin. Jumlah koperasi di Kota Kupang saat ini tercatat 494 unit. Sepuluh di antaranya adalah koperasi sekolah dan koperasi mahasiswa. (L.Molan/R.Nasution/Erafzon)

UN

Siapa bilang mutu siswa SMA/ SMK di daerah perbatasan kalah dari pelajar Jakarta dan kota-kota besar lain di Tanah Air. Delapan SMA dan tujuh SMK di Kabupaten Belu, wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, telah membuktikan hal itu. Menurut Wakil Bupati Belu Ludovikus Taolin mengutip laporan

Data akurat

Menurut Semuel Rebo, ketersediaan data akurat tentang populasi sapi dan kerbau di wilayah sebaran ternak di NTT merupakan faktor yang turut menentukan keberhasilan. Untuk memenuhi kebutuhan akan data populasi ternak yang akurat lewat metode sensus, ia

Tujuh Dermaga Baru di NTT

T

TNI

Korem 161/Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur, dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat brigadir jenderal seiring dengan peningkatan status Komando Resor Militer itu, kata Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Wing Handoko. Peningkatan status tersebut terkait dengan keberadaan wilayah

Koperasi

Dua koperasi sekolah di Kota Kupang yang memiliki usaha kantin menerima dana hibah masing-masing senilai Rp50 juta dari Kementerian


indonesia kini

“Anggur Merah” Frans Lebu Raya

S

etelah terpilih menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur empat tahun lalu, Frans Lebu Raya memiliki gagasan unik memberdayakan rakyatnya. Gagasan pemberdayaan yang dilontarkan putra kedua dari tujuh bersaudara pasangan Paulus Ola Samon dan Maria Wae Peka itu adalah “Anggur Merah”. Hampir semua elemen masyarakat tercengang dengan gagasan yang dilontarkan suami dari Lusia Adinda Du’a Nurak itu. Ayah dari Maria Jubilane Laetare Nurak dan Kornelia Eleonora Bengan Tokan ini tetap tersenyum dan terus bergerak dengan gagasannya. Frans Lebu Raya, kelahiran Desa Watoone di lereng Gunung Boleng, Pulau Adonara, Kabupaten Fllores Timur pada 18 Mei 1960 mengungkapkan bahwa Anggur Merah yang terinspirasi dari lagu gubahan Leola Draker itu adalah singkatan dari Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera. Makna hakiki dari Anggur Merah tersebut adalah mengembalikan porsi perencanaan pembangunan dalam APBD NTT yang selama ini diprioritaskan untuk belanja pegawai, dibalik menjadi 60 persen untuk belanja publik dan 40 persen sisanya untuk belanja pegawai agar anggaran tersebut langsung menyentuh kepentingan rakyat di desa-desa. Pada 20 Desember 2010, bertepatan dengan HUT ke-52 NTT, Lebu Raya, mewujudkan gagasannya dengan meluncurkan program pemberdayaan pembangunan ekonomi rakyat yang diberi nama Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM). Dalam program ini, setiap desa/kelurahan diberikan suntikan dana hibah sebesar Rp250 juta dari APBD NTT untuk usaha ekonomi produktif. Dana ini tidak dikembalikan kepada pemerintah, tetapi menjadi modal di desa dan seluruh masyarakat desa bisa memanfaatkan dana itu untuk usaha ekonomi produktif, tanpa harus ke kota untuk mengajukan pinjaman di bank. Pada setiap desa ini pula ditempatkan seorang petugas yang direkrut pemerintah sebagai pendamping kelompok masyarakat (PKM) di desa untuk membentuk kelompok, sekaligus membantu mempersiapkan masyarakat dalam menyiapkan usaha ekonomi produktif. Frans Lebu Raya yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan NTT, pada 2011, mengucurkan dana dari APBD NTT sebesar Rp71,75 miliar untuk 287 desa atau masing-masing desa mendapat bagian Rp250 juta untuk mengembangkan usahanya. Dalam anggaran tahun ini dialokasikan lagi dana sebesar Rp74,50 miliar untuk 298 desa sasaran Anggur Merah. Program “DeMAM” yang diluncurkan Gubernur mendapat

Sadjan


T



SOSOK

perhatian serius dari Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Kemiskinan Kantor Wakil Presiden karena mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat yang merupakan implementasi dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011. Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Kemiskinan dari Kantor Wakil Presiden itu masih terus mengkaji dan mendalami program tersebut karena berpeluang untuk menggantikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang akan berakhir pada 2014. Banyak lembaga internasional yang memberikan dukungan terhadap Program Desa Mandiri Anggur Merah karena langsung menyentuh kepentingan masyarakat dan lebih cepat menciptakan kemandirian masyarakat di pedesaan. Masyarakat desa diberi kepercayaan mengelola uang ratusan juta rupiah untuk membangun usaha. Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Kemiskinan dari Kantor Wakil Presiden melihat langsung pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah di NTT. Ketua Bappeda NTT Wayan Darmawa selaku pengawal Program “DeMAM” mengatakan hingga posisi Desember 2011, tercatat sekitar Rp2 miliar dana yang sudah dikembalikan oleh kelompok tani yang tergabung dalam Program DeMAM. Jumlah pengembaliannya terus bertambah karena disetor langsung ke kas kelompok untuk kemudian digulirkan kepada kelompok lain belum kebagian. Ada kelompok yang sudah mengembalikan dana bantuan Rp250 juta ke kas kelompok karena jenis usaha produktif yang ditekuni berjangka pendek atau usaha yang bisa mendatangkan keuntungan dalam jumlah besar, kata Wayan. Pengembalian modal pinjaman ini sangat bergantung pada jenis usaha masing-masing. Jika usahanya ternak sapi maka kelompok tersebut membutuhkan waktu paling kurang sembilan bulan untuk mengembalikan karena ternak tersebut baru bisa dijual paling cepat pada usia 8-9 bulan. Tetesan Anggur Merah yang diberikan Gubernur Lebu Raya kepada rakyat di daerah ini, tidaklah memabukan tetapi telah membawa nuansa baru dalam tata kehidupan masyarakat menuju sejahtera. (L Molan/M Sunyoto/B Setiawanto)

Shahnaz Haque

Mengarahkan Anak

A


08


16 JUNI Pelatihan TKI Diperketat. Tidak semua potensi daerah bisa

Recommend Documents