1.174 TANGGAL : 25 Agustus 2011 TENTANG

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR : 910/3.022 NOMOR : 910/1.174 TANGGAL : 25 Agustus 2011 TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL ………………..…….……………………………………………………………

i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………...

ii

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 910/3.022 – 910/1.174 TANGGAL 25 AGUSTUS 2011 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011 ……………………………...…………

1

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………….........…....……....

3

A. Latar Belakang Penyusunan KUA Perubahan APBD …….......……

3

B. Tujuan Penyusunan KUA Perubahan APBD ……………..............

4

C. Dasar Hukum Penyusunan KUA Perubahan APBD ………...........

5

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD ……………….......……...

9

A. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD ……….........…

9

B. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ……….....……..........

13

C. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ………….......………..........

13

D. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah …….......…….………..

17

PENUTUP ………….......…...........................................................

19

BAB II

BAB III

ii

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR : 910/3.022 NOMOR : 910/1.174 TANGGAL : 25 Agustus 2011 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Ir. H. JOKO WIDODO Jabatan : Walikota Surakarta Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Surakarta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. 2. a. Nama : Y. F. SUKASNO, S.H. Jabatan : Ketua DPRD Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 143 Surakarta b. Nama : SUPRIYANTO, S.H. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 143 Surakarta. c. Nama : Ir. MUHAMMAD RODHI Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 143 Surakarta sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P – APBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2011, Perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan

1

pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. Surakarta, 25 Agustus 2011

WALIKOTA SURAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

selaku, PIHAK KESATU

selaku, PIHAK KEDUA

Ir. H. JOKO WIDODO

Y. F. SUKASNO, S.H. KETUA

SUPRIYANTO, S.H. WAKIL KETUA

Ir. MUHAMMAD RODHI WAKIL KETUA

2

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Surakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor : 910/3.022 – 910/1.174 Tanggal : 25 Agustus 2011

KOTA SURAKARTA

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUPA) TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KUA PERUBAHAN APBD Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai melalui APBD setiap tahunnya. APBD Kota Surakarta Tahun anggaran 2011 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011, yang sebelumnya didahului dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD Kota Surakarta Nomor 910/2.944 – 910/2.118 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD Kota Surakarta Nomor 910/2.945 – 910/2.119 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011, dengan merujuk pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2011.

3

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 4. Keadaan darurat; dan 5. Keadaan luar biasa. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi – asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011, meliputi : penyesuaian standar satuan harga, perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, adanya beberapa kebutuhan daerah yang ditunda, Proyeksi Belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan di atas. B. TUJUAN PENYUSUNAN KUPA Dengan memperhatikan permasalahan – permasalahan yang ada, maka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Surakarta Tahun 2011 bertujuan untuk : 1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi – asumsi kebijakan umum APBD; 2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain – lain pendapatan yang sah; 3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sesuai hasil audit BPK dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010; 4. Mengakomodir anggaran Dana Penguatan Infrastruktur Daerah (DPID) bidang Infrastruktur Jalan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011; 4

5. Menyesuaikan perubahan anggaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011; 6. Menyesuaikan anggaran Pembangunan RSUD berpedoman pada Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perjanjian Investasi dalam Bentuk Pinjaman Daerah untuk Pembangunan RSUD Tipe C di Kota Surakarta; 7. Menyesuaikan perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait desentralisasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan berpedoman pada : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pendoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011; b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Angggaran 2011; c. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 900/5106/SJ – Nomor 02/XII/SEB/2010. 8. Menyesuaikan penetapan anggaran DPDF dan PPD Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Penetapan Alokasi dari Kementerian keuangan; 9. Menyesuaikan penetapan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2011 dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Penetapan Alokasi; 10. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah; 11. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011; 12. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku. C. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUPA Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Surakarta Tahun 2011, secara spesifik - legal formal mendasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857); 5

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tambahan

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

6

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata KerjaPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); 19. Peraturan Presiden

Nomor

1

Tahun

2007

tentang

Pengesahan,

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pendoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011; 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011; 25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4); 26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6); 27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2); 28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7); 29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta Tahun 2010 2015; 30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011; 31. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010; 32. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2011; 33. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011; 34. Akta Pinjaman Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perjanjian Investasi dalam Bentuk Pinjaman Daerah dalam rangka Pembangunan RSUD Tipe C di Kota Surakarta antara Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan RI dan Pemerintah Kota Surakarta.

8

BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

A. PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM APBD Sampai dengan periode triwulan ke-2 tahun 2011 indikator ekonomi makro menunjukkan sinyal yang positif. Tingkat inflasi sampai dengan bulan Mei sebesar 5,98% (y to y) atau 0,12% (m to m) atau 0,51% untuk (y to d) dari target tingkat inflasi tahun 2011 sebesar 5%±1%. Sumbangan angka inflasi masih berasal dari tekanan bahan pangan (baik pada skala nasional dan internasional terkait kelangkaan dan meningkatnya komoditas pangan). Tekanan dari kenaikan sektor energi melalui kenaikan BBM dan listrik, juga berpotensi memberi untuk tekanan pada tingkat inflasi. Tren apresiasi nilai tukar Rupiah masih berlanjut, meskipun pada tingkat yang lebih terbatas, sejalan dengan berlanjutnya aliran masuk modal asing. Sampai bulan Mei 2011, nilai tukar Rupiah menguat 0,33% (ptp) ke level Rp 8.536 per dolar AS dengan volatilitas yang tetap terjaga. Tren apresiasi mata uang di kawasan Asia sejauh ini tidak memberikan tekanan pada kinerja ekspor, seperti terlihat pada tetap kuatnya pertumbuhan ekspor sejalan dengan masih tingginya harga komoditas internasional dan kuatnya permintaan luar negeri. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sampai dengan triwulan II-2011 diprakirakan masih mencatat surplus yang relatif besar. Menguatnya kegiatan ekonomi domestik dan eksternal telah mendorong kenaikan impor terutama migas untuk memenuhi konsumsi BBM dalam negeri. Di sisi transaksi modal dan finansial, persepsi positif investor terhadap semakin kuatnya fundamental perekonomian Indonesia mendorong tingginya penanaman modal asing langsung (FDI) serta aliran investasi portofolio. Tingginya aliran masuk modal asing tersebut mendorong surplus transaksi modal dan finansial yang lebih tinggi dari triwulan I-2011 dan dapat mengimbangi penurunan surplus transaksi berjalan. Sejalan dengan itu, cadangan devisa pada akhir Mei 2011 tercatat sebesar 118,1 miliar dolar AS, atau setara dengan 6,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Stabilitas sistem perbankan tetap terjaga disertai dengan akselerasi pertumbuhan kredit. Industri perbankan menunjukkan perkembangan yang tetap stabil sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) jauh di atas minimum 8% dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Sementara itu, penyaluran kredit untuk pembiayaan kegiatan perekonomian terus berlanjut, tercermin pada pertumbuhan kredit yang hingga akhir Mei 2011 mencapai 23,3% (yoy). Indikator sektor perbankan nasional yang positif diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi. 9

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan moneter yang berimbas pada arus modal asing BI, intermediasi perbankan dan sektor riil Bank Indonesia sampai dengan awal Trimester ke-3 (bulan Juni 2011) menetapkan Suku Bunga BI sebesar 6,75 dengan asumsi membaiknya indikator ekonomi domestik. Dengan menguatnya indikator ekonomi domestik atas berbagai indikator stabilisasi harga, nilai tukar dan sistem keuangan memberikan sinyal meningkatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Sampai dengan triwulan II tahun 2011, ekspansi ekonomi domestik diprakirakan terus berlanjut dan lebih kuat dari prakiraan sebelumnya, terutama didukung oleh kenaikan kinerja ekspor seiring dengan tingginya volume perdagangan dunia dan kenaikan harga komoditas internasional. Sementara itu, kegiatan investasi dan konsumsi rumah tangga diprakirakan tetap tumbuh tinggi didukung oleh optimisme yang masih kuat serta kenaikan daya beli masyarakat. Secara sektoral, ekspansi ekonomi masih ditopang oleh pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor industri, dan sektor keuangan. Terus meningkatnya aktivitas ekonomi domestik mengonfirmasi prakiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi mengarah ke batas atas kisaran 6,0%-6,5% untuk keseluruhan tahun 2011. Secara Lengkap progress indikator ekonomi makro tahun 2011 sampai dengan triwulan ke-2 tahun 2011, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : TABEL II.1 INDIKATOR EKONOMI MAKRO NASIONAL (TRIWULAN II TAHUN 2011) NO

ANGKA PREDIKSI

1.

Inflasi (dari prediksi sebesar 5%±1%) Nilai Tukar Rp terhadap $ US (dari prediksi sebesar 9.250) Neraca pembayaran Indonesia (NPI)

2. 3.

4.

5.

INDIKATOR PER TRIWULAN II 5,98 Rp 8.536 per dolar AS

Surplus : Cadangan devisa pada akhir Mei 2011 tercatat sebesar 118,1 miliar dolar AS, atau setara dengan 6,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Sistem keuangan BI rate : 6,75% modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) jauh di atas minimum 8% dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%.  Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I Tahun 2011: (Prediksi 2011 sebesar Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 6-6,5%) Triwulan I-2011 dibandingkanTriwulan IV2010, yang diukur dari kenaikan Produk  PDB : 7.019, 9 triliun rupiah Domestik Bruto (PDB) meningkat sebesar 1,5 persen (q-to-q) Pertumbuhan ini didukung oleh Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan 10

NO

6. 7.

ANGKA PREDIKSI

Harga Minyak (US$/barel) Lift minyak (juta barel/hari)

Sumber

: http://www.bi.go.id, http://www.bps.go.id

INDIKATOR PER TRIWULAN II Perikanan dan Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan sebesar 18,1 persen, karena adanya musim panen tanaman padi pada Triwulan I-2011. Pada Triwulan I-2011 dibandingkan dengan Triwulan IV-2010, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara riil meningkat sebesar 0,9 persen, sedangkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah turun sebesar 46,6 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto turun 3,4 persen. Ekspor Barang dan Jasa juga turun sebesar 7,0 persen dan Impor Barang dan Jasa turun sebesar 3,4 persen. Prediksi : US$ 80,0 per barel 0,970 juta barel per hari http://www.fiskal.depkeu.go.id,

dan

Untuk perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I – 2011 meningkat sebesar 6,4% dibandingkan dengan triwulan IV-2010 (q to q) pertumuhan terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan –real estate-jasa perusahaan. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pertanian sebesar 49,9% karena panen raya tanaman pangan yang terjadi pada triwulan-I Tahun 2011. Nilai PDRB Atas Dasar Harga berlaku (ADHB) triwulan I Tahun 2011 mencapai Rp. 121,267,0 milyar sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai sebesar Rp. 48.884,3 milyar. Dari sisi penggunaan sebagian besar PDRB digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 63,7%, pembentukan modal tetap bruto & perubahan stok sebesar 22,8%, konsumsi pemerintah 10,6%, ekspor netto 1,6% serta konsumsi lembaga non profit sebesar 1,3%. Prediksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 berkisar antara 5,75% - 6,25%. Sementara itu laju inflasi Jawa Tengah pada triwulan II – 2011 tercatat sebesar 5,27% (yoy), sedikit lebih rendah jika dibandingkan triwulan IV – 2010 sebesar 6,88%. Laju inflasi Jawa Tengah sampai dengan triwulan-II lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi nasional triwulan II – 2011 sebesar 5,98% (yoy). Prediksi angka inflasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 berkisar antara 5% - 5,5%. Berikut adalah prediksi indikator ekonomi Provinsi Jateng Tahun 2011 :

11

TABEL II.2 PREDIKSI INDIKATOR EKONOMI PROVINSI JATENG TAHUN 2011 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ANGKA PREDIKSI Inflasi ADHB (atas dasar harga berlaku) ADHK (atas dasar harga konstan) PDRB perkapita ADHB PDRB perkapita ADHK Pertumbuhan ekonomi

INDIKATOR PER TRIWULAN II 5-5,5% Rp. 439.473.000.000.000 Rp. 244.409.000.000.000 Rp. 13.472.000 Rp. 7.491.000

5,75% - 6,25%

Sumber : http://www.bpsjateng.bi.go.id dan http://www.bappedajateng.go.id

Untuk Kota Surakarta inflasi sampai dengan Triwulan II-Tahun 2011 lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jateng dan angka inflasi nasional. Pada Mei 2011 Kota Surakarta justru mengalami deflasi sebesar 0,30% (m to m) atau deflasi 1,42% (year to date) atau inflasi sebesar 4,06% (year on year). Angka inflasi Kota Surakarta masih dalam kisaran angka sasaran inflasi nasional sebesar 5%±1%. Terkendalinya angka inflasi di Kota Surakarta karena kontinuitas pasokan pangan yang relatif lancar dan mencukupi kebutuhan. Selain trend penguatan kurs rupiah yang meredam tekanan inflasi yang bersumber dari kenaikan harga komoditas impor. Komoditas utama penyumbang deflasi berasal dari komoditas pangan, sedangkan penyumbang inflasi berasal dari rokok kretek filter, batu bata, sabun mandi, pasta gigi dan bensin pertamax. Prediksi tekanan inflasi masih mungkin berasal dari naiknya harga komoditas pangan dunia, kenaikan harga beras di dalam negeri dan kegagalan panen akibat serangan hama tanaman pangan. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2011 diprediksi sebesar 6,03%. Kontibusi terbesar masih berasal dari sektor tersier dan sekunder, dimana sektor jasa-jasa diprediksi memberi kontribusi terbesar sebesar 8,63%, sektor keuangan persewaan & jasa perusahaan sebesar 7,49% dan sektor sekunder rata-rata sebesar 6,5%. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp. 11.020.163,56 (juta rupiah) sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp. 5.411.868,94 (juta rupiah). TABEL II.3 PREDIKSI INDIKATOR EKONOMI KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ANGKA PREDIKSI Inflasi ADHB ADHK PDRB perkapita ADHB PDRB perkapita ADHK Pertumbuhan ekonomi

INDIKATOR PER TRIWULAN II 5%±1%

Rp. 11.020.163.560.000,Rp. 5.411.868.940.000 Rp. 20.540.921,92 Rp. 10.087.398,16

6,03%

Sumber : BI Solo, 2011 dan BPS Kota Surakarta, 2011

12

Secara umum berdasarkan indikator ekonomi makro pada skala nasional, Provinsi Jateng dan Kota Surakarta arah kegiatan ekonomi tahun 2011 diprediksi memberi sinyal yang positif untuk kegiatan ekonomi. Dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan berkualitas tersebut, APBD sebagai instrumen utama kebijakan fiskal dirancang untuk menjalankan fungsinya baik sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat alokasi sumber daya untuk menggerakkan ekonomi, maupun alat memperbaiki distribusi pendapatan. Kebijakan alokasi anggaran dalam APBD akan diarahkan kepada upaya memacu pertumbuhan ekonomi lokal yang selanjutnya diharapkan dapat menimbulkan efek spiral bagi peningkatan PAD. B. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2011, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kota Surakarta diarahkan sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD T.A 2011 mempertimbangkan : a. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2011. 2. Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3. Penyesuaian alokasi dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 4. Penyesuaian alokasi dana Penyesuaian yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa Dana Penyesuaian Desentralisasi Fiskal (DPDF) dan Percepatan Pembangunan Daerah (PPD), Dana Penyesuaian infrastruktur Daerah (DPID), Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), serta Dana Insentif Daerah (DID) berpedoman pada Keputusan Penetapan Alokasi dari Kementerian Keuangan. C. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 dan penyesuaian belanja hibah dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Tengah, maka kebijakan belanja perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 diarahkan sebagai berikut :

13

1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai 1) Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2011 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS. 2) Tambahan penghasilan PNS/CPNSD (non guru) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 30 – A Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan Keputusan Walikota Nomor 840/81 – E/I/2010. 3) Pemberian tambahan penghasilan bagi guru PNSD/CPNSD yang belum bersertifikasi dan tunjangan profesi guru disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011. 4) Penganggaran belanja gaji, tunjangan dan biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. 5) Penganggaran belanja uang representasi/tunjangan dan belanja penunjang komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD serta penunjang operasional pimpinan DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 beserta perubahan – perubahannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007. b. Belanja Bunga Belanja bunga memperhitungkan kewajiban – kewajiban yang memasuki masa jatuh tempo pembayaran sampai akhir tahun 2011, termasuk biaya – biaya dalam rangka proses pencairan pinjaman RSUD tahun 2011. c. Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan 1) Alokasi hibah Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) sebagai pendamping BOS ditambah kebutuhan sesuai dengan jumlah penerbitan dan distribusi kartu BPMKS (silver, gold, platinum). 2) Program/kegiatan yang bersumber dana hibah, bantuan keuangan atau dana perimbangan yang bersifat spesifik grant seperti DAK, bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah, hibah 14

WASAP-D dan hibah AUS-AID INDII yang dilaksanakan dengan berbasis masyarakat (KSM) dan institusi/lembaga non SKPD, dialokasikan pada belanja hibah atau penyertaan modal sesuai dengan juknisnya. 3) Penyesuaian anggaran Bantuan kepada partai politik pada kode rekening Bantuan Keuangan dan dihitung berdasarkan peraturan perundang – undangan. 4) Alokasi dana BOS yang diterima sekolah swasta dialokasikan pada belanja hibah sesuai pedoman pelaksanaan dana BOS dari Pemerintah Pusat 2. Belanja Langsung a. Penyesuaian alokasi belanja Program/kegiatan yang bersumber pemerintah pusat dan provinsi Jawa Tengah. b. Penyesuaian sasaran Program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat. c. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dihindari, dan direncanakan dalam APBD tahun anggaran berikutnya. d. Kegiatan – kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (konstruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, yaitu pada minggu kedua bulan desember 2011 dan tidak diperkenankan diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali kegiatan yang benar-benar mengalami hambatan teknis/force majeur. e. Belanja pegawai 1) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2011. 2) Upah/honor THL dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/THL dan penetapan upah bagi tenaga honorer daerah dan pekerja harian lepas di jajaran Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2011. 3) Kebutuhan tambahan tenaga kerja dalam rangka mendukung kinerja program dan kegiatannya dilaksanakan secara outsourcing dan dikriteriakan sebagai jasa dari pihak ketiga. 4) Belanja upah/honor THL yang masuk database tetapi belum terangkat atau tidak dapat terangkat sebagai CPNSD, honor tim yang berasal dari unsur non PNS serta tenaga ahli/narasumber non PNS dikriteriakan sebagai belanja pegawai Non PNS.

15

f.

Belanja Barang dan Jasa 1) Belanja barang dan jasa di setiap SKPD digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 2) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran 2010. 3) Penyesuaian kebutuhan pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah negeri dihitung sesuai perubahan jumlah murid tahun ajaran baru. 4) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi. 5) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja barang dan jasa tidak dikapitalisasi pada nilai barang dan jasa tersebut, melainkan tetap dianggarkan pada kode rekening belanja yang bersangkutan. 6) Belanja pemeliharaan aset barang, infrastruktur, kontruksi dianggarakan pada belanja barang dan jasa. 7) Belanja konsultan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pengadaan/pembangunan sebuah aset (misal : DED, FS, RAB) namun pelaksanaan pengadaan/ pembangunannya tidak dilakukan pada tahun anggaran yang sama, dianggarkan pada belanja barang dan jasa. 8) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa. g. Belanja Modal 1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal. Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut. 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi yang meliputi : a) Pengeluaran untuk pengadaan per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,-. b) Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,16

c) Nilai satuan minimum aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. 3) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya 3 bulan termasuk Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun 2011. 4) Belanja modal yang telah selesai dilaksanakan proses pengadaannya disesuaikan alokasi anggarannya dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan nilai kontrak/realisasinya. Sedangkan sisa pagu anggarannya tidak dapat digunakan kembali, kecuali untuk kontrak yang mengalami addendum (CCO). D. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Berdasarkan realisasi APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011, maka kebijakan pembiayaan perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 diarahkan sebagai berikut : 1. Penerimaan Pembiayaan a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) disesuaikan dengan hasil audit BPK. b. Penerimaan kredit bergulir diperhitungkan sampai akhir tahun 2011 dengan memperhatikan realisasi penerimaan sampai bulan Mei 2011. c. Penerimaan Pinjaman Daerah disesuaikan dengan rencana tahapan pembangunan RSUD pada Tahun 2011, dan sisanya akan disesuaikan untuk tahapan pembangunan RSUD pada Tahun 2012. d. Penarikan kembali dana penjaminan kredit (KUR) karena telah berakhirnya masa perjanjiannya. 2. Pengeluaran Pembiayaan a. Pembayaran hutang pokok dialokasikan sesuai kewajiban jatuh tempo tahun 2011. b. Penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah dialokasikan berpedoman pada peraturan daerah atau ketentuan lain yang mengatur mengenai penyertaan modal. c. Kredit bergulir dihitung sesuai kebutuhan dengan mengakomodir realisasi pengeluaran sampai bulan Juni 2011. d. Melakukan realokasi anggaran untuk mendukung program penjaminan kredit, sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi kerakyatan.

17

BAB III PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2011.

Surakarta, 25 Agustus 2011

WALIKOTA SURAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

selaku, PIHAK PERTAMA

selaku, PIHAK KEDUA

Ir. H. JOKO WIDODO

Y. F. SUKASNO, S.H. KETUA

SUPRIYANTO, S.H. WAKIL KETUA

Ir. MUHAMMAD RODHI WAKIL KETUA

18