Bab. 1 1.1
Ilmu EKONOMI Sejarah Ilmu Ekonomi.
Membaca literatur sejarah didalam tujuan mencari asal - usul kata “EKONOMI” atau dalam bahasa Inggris disebut “ECONOMICS”, ternyata kalimat tersebut diperoleh dari bahasa Yunani kuno yaitu “OIKOS NOMOS” sedangkan untuk makna dari kalimat itu sendiri, hingga saat ini tidak seorangpun yang dapat memastikannya, hanya saja, pakar sejarah telah mendefinisikannya sebagai “ Tata laksana rumah tangga dan kepemilikan ” atau “ The management of house hold and estate “. Alkisah dalam kebesaran sejarah Yunani kuno ( 322 Sebelum Masehi ) terdapat seorang pakar ilmu sosial bernama Aristoteles yang menuliskan karyanya berjudul “Politichia, Etichia, Nichomachea”. Didalam buku bersejarah ini terdapat kalimat “Oikos Nomos ” dimana arti persisnya tidak diketahui. Namun inti dari tulisan tersebut adalah tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh konsep pengaturan perdagangan beserta tata cara pengaturan nilai tukar uang. Kembali kepada pencarian arti ekonomi, ternyata dari waktu ke waktu terus berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman, bahkan definisi dari seorang pakar ekonomi kepada pakar ekonomi lainnya. Pada akhirnya untuk arti “ Ekonomi “ kebanyakan ilmuwan ekonomi, saat ini merujuk kepada pendapat Professor Paul Anthony Samuelson. Beliau adalah penerima hadiah Nobel bidang ekonomi pada tahun 1970. Mengutip pendapat Samuelson, untuk arti ilmu ekonomi adalah :
Ilmu Ekonomi : Adalah kumpulan dari kajian ilmiah mengenai cara-cara individu atau kelompok masyarakat sekitar maupun kelompok luar dalam menentukan pilihannya, memakai uang atau tanpa memakai uang, untuk menggunakan sumber daya yang terbatas jumlahnya serta memiliki berbagai kemungkinan didalam penggunaannya. Baik untuk diproduksi atau dikonsumsi yaitu pada masa sekarang atau dimasa mendatang. Berdasarkan definisi “ilmu ekonomi” oleh Samuelson, maka muncul pertanyaan seperti : 1. What comodities shall be produced & in What quantity could be produced..? 2. Why shall goods be produced ..? 3. for Whom shall goods be produced ..? 4. Where shall goods be produced ..? 5. When shall goods be produced ..? Jawaban dari kelima pertanyaan tersebut adalah “ To get the minimum cost and to have the maksimum benefits of resources allocation “ jika kita sempitkan kembali dari jawaban tersebut maka masalah dasar dari ilmu ekonomi itu sendiri sebenarnya hanyalah “ The scarce problem to choice ” atau kira-kira artinya menjawab dari suatu masalah “ Bagaimana dengan tepat menentukan pilihan akibat dari suatu kelangkaan“. Pada saat ini, hampir seluruh kajian disiplin ilmu telah mengkaitkan ilmu ekonomi didalam analisanya, yaitu didalam tujuan mencapai efisiensi dan efektifitas produksi. serta upaya meraih keuntungan sebesarnya dengan memaksimalkan cara berproduksi. Contohnya ekonomi pertanian, ekonomi transportasi, ekonomi kesehatan, ekonomi teknik dan lainnya. Seluruh cabang ilmu ekonomi tersebut saling mendukung bagi kesahjateraan umat manusia sehingga ilmu ekonomi mempunyai arti dan tujuan sebagai “ Sekumpulan cara paling rasional didalam maksud dan kepentingan, membantu
1
umat manusia untuk mencapai kesahjateraan dalam waktu yang lebih cepat ” Sejarah dari perkembangan ilmu ekonomi, jika disusun secara waktu penulisannya maka dapat dirangkum sebagaimana gambar 01 dibawah ini : Kaum Fisiokrat Kelompok Tuan tanah zaman Raja Lodewijk XIV, berpaham : penggerak utama dari perekonomian kerajaaan adalah pajak yang dikutip dari sumber daya alam ( pajak tanah )
Kaum Merkantilis Kelompok Pedagang zaman Raja Lodewijk XV. yang berpaham, penggerak utama dari perekonomian kerajaan adalah pajak yang dikutip dari suatu perdagangan.
Adam Smith ~ 1776 – Bapak ilmu Ekonomi – England. An Inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations Pendapatnya : Invisible hands for manage the factor production. pendapatnya berpaham kepada perdagangan bebas ( laissez faire ).
David Ricardo ~ 1817 ~ England The Principal of Political Economy & Taxion. Pendapatnya : The Law of Deminishing Return dengan terbatasnya sumber daya alam(tidak dapat diperbaharui) maka harus dikelola pemerintah.
Thomas Robert Malthus ~1798~England In An Essay on the principle of Population as it affects the future improvement of society. Bapak demography. Konsep : Pertambahan Penduduk berdasarkan nilai deret ukur (2,4,8..n)
Karl Marx ~1867~ Germany Dalam buku “Das Kapital“ Pendapat Marx Ekonomi bukan milik kaum Borjuis sehingga kaum Proletar menjadi korban pemerasan. Maka campur tangan dari pemerintah perlu.
Jhon Stuart Mills ~1848~England Bapak ilmu ekonomi Neo Klasik. Gagasannya 4 faktor produksi sangat penting diperhatikan & campur tangan pemerintah dalam perekonomian tidak diperlukan setiap saat, tergantung dari kondisi perekonomian.
William Stanley Jevons ~1871~ England Dalam buku “Theory of Political Economy” pendapat : Ilmu Ekonomi sebagai disiplin ilmu sosial tetapi harus menggunakan ilmu matematika sebagai analisa & aplikasi
Victor Lenin ~ 1917 ~ USSR Dalam buku “ The Comonism of Economics” Ekonomi adalah untuk kepentingan seluruh rakyat maka ekonomi harus diatur dan dikuasai negara serta dijalankan dalam wadah usaha “ Koperasi ” Faham Ilmu Ekonomi Komunis
Jhon Maynard Keyness ~ 1936 ~ USA Dalam buku In The General theory of Employment, Interest & Money. “Bapak ilmu ekonomi Moderen” Gagasan : Ekonomi dalam analisa masalah dibagi atas kelompok ekonomi mikro & ekonomi makro. Faham Ilmu Ekonomi Liberal
Faham Ilmu Ekonomi Campuran
Gambar 01. Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi. Sumber dikutip dan diolah dari : 1. Lewis C Solmon “ECONOMICS” 1980.
2
2. Paul A.Samuelson & William Nordhaus “ECONOMICS “ 1987.
Adam Smith pada tahun 1776 menyampaikan gagasannya dalam buku berjudul “An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations” yang kemudian buku ini dinyatakan sebagai sumbangan pemikiran guna kepentingan umat manusia, dalam melangkah perjalanan panjang menuju peradaban kesahjateraan dunia, atau lebih khususnya kepada dasar dan manfaat didalam membangun ilmu ekonomi. Selanjutnya setelah buku ini terbit, ilmu ekonomi telah dianggap eksist dan sejajar dengan kelompok ilmu-ilmu sosial lainnya seperti ilmu politik, ilmu hukum, ilmu sastra, ilmu agama, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dimana sebelum Adam Smith menulis buku tersebut pembahasan ilmu ekonomi masih terbatas didalam sub bahagian dari berbagaibagai kajian ilmu politik sehingga kekangan-kekangan atas kondisi tersebut mengakibatkan ilmu ekonomi tidak dapat berkembang sebagaimana adanya ilmu ekonomi saat ini. Atas karya tersebut Adam Smith diberi penghormatan sebagai bapak ilmu ekonomi dengan karyanya yang kemudian digolongkan sebagai faham ilmu ekonomi aliran klasik yang melandas pendapat pada perdagangan bebas (laissez faire). Dewasa ini ilmu ekonomi dalam menganalisa cenderung untuk menggunakan bantuan ilmu matematika murni maupun terapan seperti statistika, tetapi disebabkan objek analisanya adalah prilaku manusia ( Human Behavior ), maka ilmu ekonomi sampai saat ini tetap dikelompokan kedalam ilmu sosial. Pendapat mengenai ini pertama sekali dikemukakan oleh William.S.Jevons ( ahli matematika ) pada tahun 1871 yang menyatakan “ Adalah keharusan untuk menggunakan bantuan ilmu matematika didalam menjelaskan serta menganalisa keadaan perekonomian yang telah, sedang dan akan terjadi dimasyarakat.” Semenjak itu kajian mengenai ilmu ekonomi tidak terlepas sedikitpun dari ilmu matematika hanya saja kemudian ilmu ekonomi penyatuannya kepada ilmu matematika dan ilmu aplikasi statistika berkembang menjadi ilmu ekonomika gabungan dari disiplin ilmu ( ekonomi dan matematika ) serta ilmu ekonometrika yaitu gabungan dari disiplin ilmu ( ekonomi, matematika dan statistika ). Sedangkan pembahagian Ilmu Ekonomi sebagaimana disampaikan oleh Alfred W.Stoiner & Douglas C Hague – dalam buku A Text Book Of Economic Theory. Pembahagian ilmu ekonomi adalah sebagai berikut : 1. Ilmu Ekonomi Deskriptif ( Kelompok ekonomi bertujuan pengumpulan data/fakta yang kemudian dapat diolah tanpa melalui suatu tentangan empiris ). 2. Ilmu Ekonomi Teori ( Kelompok ekonomi analisa dan pemerosesan masalah yang telah disederhanakan dan menjelaskan sistem tata kerja dari ilmu ekonomi ). 3. Ilmu Ekonomi Terapan ( Kelompok ekonomi dimana digunakannya kerangka dasar umum dari suatu analisa atau teori yang diberikan untuk menerangkan sebab musabab terjadinya dan arti didalam realitas serta indikasi dari suatu masalah yang telah dideskriptifkan sebagai suatu terapan ). Perkembangan kemudian dari cabang ilmu ekonomi yang paling penting adalah munculnya ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro munculnya kedua cabang ilmu ekonomi ini dianggap dalam waktu yang bersamaan, oleh Jhon Maynard Keynes dalam buku “In The General Theory of Employment , Interest and Money - 1936,” Keynes menyampaikan model dalam persamaan linear yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ilmu ekonomi moderen saat ini, model linear ekonomi mikro yaitu : Y= C +S
notasi ; Y = Pendapatan , C = Konsumsi , dan S = Tabungan.
3
Persamaan teori dasar ekonomi mikro disebut sebagai “teori harga” dengan analisis mengkaitkan masalah input dan output didalam memproduksi barang atau jasa. Sedangkan teori untuk ekonomi makro disebut juga sebagai “teori kesempatan tenaga kerja” dengan analisanya mengenai pendapatan nasional, komponennya adalah : konsumsi masyarakat (C) , Investasi (I) , belanja pemerintah (G) ditambah selisih perdagangan internasional ( X - M ) akhirnya jika saja seluruh komponen tersebut didalam kondisi maksimum ( positif ) maka ( Y ) sebagai pendapatan nasional akan signifikan menciptakan lapangan kerja. Persamaannya sebagai berikut : Y= C +I + G+ (X – M) J.M.Keyness
Notasi ; C = Konsumsi. X = Ekspor.
I = Investasi. M = Impor.
G = Belanja Pemerintah. Y = Pendapatan Nasional.
Cabang ilmu ekonomi lainnya adalah “Ilmu Ekonomi Pembangunan” dimana sebagai cabang dari ilmu ekonomi kapan munculnya masih tetap menjadi kontraversial dikalangan para ahli ekonomi, setidaknya atas 3 faham, dimana sebahagian ekonom berpendapat, ilmu ekonomi pembangunan telah ada semenjak buku The Wealth of Nations (1776) diterbitkan. Alasan dijadikan asumsi adalah kajian dari buku itu untuk mencapai kesahjateraan justru menjadi kebijaksanaan dasar dari ilmu ekonomi pembangunan sendiri dan dalam hal mana teori tersebut telah lebih dahulu diterapkan bagi beberapa negara Eropa dan Amerika yang kini telah menjadi negara maju. Namun sebahagian ekonom berpendapat, ilmu ekonomi pembangunan muncul, setelah berakhirnya perang dunia ke II, dimana pada zaman tersebut banyak negara baru merdeka dengan kondisi serta struktur ekonomi masih terkebelakang sehingga kajian ilmu ekonomi pembangunan diperlukan dalam upaya mempercepat laju pembangunan ekonomi guna mengejar ketertinggalan negara baru merdeka tersebut dan hal ini yang dijadikan asumsi bagi munculnya ilmu ekonomi pembangunan. Pendapat kelompok ekonom yang terakhir, menyatakan ruang lingkup dari kajian ekonomi pembangunan adalah pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang dan bukannya dinegara maju. Sementara disiplin ilmu ekonomi pembangunan telah dikenal semenjak terbitnya buku The Wealth of Nations (1776). Namun perkembangan kajian ilmu ini kurang diperhatikan. Kembalinya ilmu ekonomi pembangunan menjadi perhatian besar masyarakat dunia adalah setelah pasca perang dunia ke II, atau disebut sebagai waktu kebangkitan kembali dari ilmu ekonomi pembangunan. Definisi ilmu ekonomi pembangunan menurut Michael. P.Todaro ,1988, adalah :
Ilmu Ekonomi Pembangunan : Kumpulan analisa dari masalah-masalah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang, serta menjawab cara penyelesaian masalah tersebut agar pembangunan ekonomi dinegara tersebut dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih cepat. Kumpulan dari pandangan para ekonom tentang aspek terkait dari suatu pembangunan ekonomi ( Lihat definisi pembangunan ekonomi dihalaman 10 ) disebut sebagai ekonomi pembangunan, namun demikian pola pembahasan dalam analisis ekonomi pembangunan tidak seragam sebagaimana seragamnya pola analisis ekonomi mikro atau ekonomi makro atau juga analisis ekonomi internasional, hal ini disebabkan oleh kompleksitas masalah dari suatu pembangunan dan banyaknya faktor internal maupun eksternal keilmuan yang mempengaruhi suatu analisa pembangunan. Namun demikian secara garis besarnya pola analisis ekonomi pembangunan dipisahkan kedalam dua
4
kelompok besar yakni kelompok ekonomi analisis dan deskriptif dan kelompok kedua adalah bersifat alternatif kebijakan serta pemilihan prioritas pembangunan.
1.2 Pengelompokan Negara. Menurut laporan World Bank, dalam World Development Report (1990), Ofxord University Pers 1991, dari 178 negara-negara didunia, dapat dikelompokan atas 3 (tiga) kelompok negara dengan dasar penetapan kelompok adalah angka perolehan GNP (Gross National Product) dari setiap negara serta kondisi struktur ekonominya, yakni : 1. Negara Maju - DC - ( Developed Country ) saat ini popular disebut sebagai G.8 2. Negara Industri Baru - NIC - ( New Industrilization Country ) 3. Negara Sedang Berkembang - NSB - ( Developing Country ) atau disebut juga sebagai Negara dunia ketiga ( The Third World Countries ) Namun dasar dari pengelompokan negara diatas belum dapat diterima sepenuhnya, sebab ada kelemahan yang jelas terlihat dalam dasar pengelompokan tersebut seperti: A. Pada kenyataannya seluruh negara anggota OPEC (13 Negara ) dikelompokan kepada negara sedang berkembang. Tetapi, faktanya rangking tertinggi dalam pendapatan perkapita didunia justru negara anggota OPEC yakni ( Kuwait , Brunai , Arab Saudi dan Qatar ) meskipun struktur ekonomi dari negara tersebut masih tertinggal. Untuk itu M.P.Todaro dalam bukunya Economics development in the third world, 1988, menengahi persoalan tersebut dengan mengecualikan negaranegara anggota OPEC sebagai kelompok negara yang terpisah dari NSB. B. Pada kenyataannya perbandingan struktur ekonomi dari suatu negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, India, China, Indonesia, Jepang dimana memiliki wilayah teritorial sangat luas dengan jumlah penduduk sangat besar adalah janggal bila disamakan dengan negara wilayah kecil dan memiliki penduduk sedikit seperti Brunai, Kuwait, Singapore. Sehingga menurut Lewis C. Solmon dalam bukunya Economics,1980 “Adalah lebih bijaksana jika dipisahkan kembali pengelompokan suatu negara dengan jumlah penduduk kecil dari 10 juta serta luas wilayah yang tidak memadai kepada kelompok negara yang dihitung terpisah”. Pengelompokan negara-negara diatas oleh World Bank hanyalah bertujuan untuk membantu masyarakat internasional atau pemerintahan diseluruh dunia, agar mereka dapat secara mudah memahami dan mengenali kondisi sosial perekonomian yang sedang terjadi sehingga apabila dilakukan generalisasi masalah tentu saja tidak akan memberikan hasil yang sesuai dengan keadaan, sebab adanya perbedaan mendasar seperti iklim negara, latar belakang sosial kependudukan dan lainnya, sehingga indikator perekonomian disuatu wilayah negara hanyalah untuk kepentingan didalam membuat atau menyusun kebijakan ekonomi diwilayah negara tersebut. Selanjutnya coba perhatikan tabel 01.A dan 01.B pada halaman 6 dimana secara umum data-data tersebut memberikan gambaran kondisi perekonomian pada 30 negara didunia secara terpilih. Perhatikan pula tabel 02, yakni gambaran perekonomian atas 26 propinsi di Indonesia minus Timor-timur dan minus pengembangan Propinsi Nasional.
5
Tabel 01.A Indikator Sosial Ekonomi & Pembangunan 30 Negara. ( Tahun 1985–1986). No
Nama Negara
Popu lasi Juta 02
Pertbh PQLI Pnddk 1985 %
GNP Pertbhn Usia Infant Buta elanja Belanja Export 1985 GNP Harapan Morta Huruf Militer Penddk F.O.B (US.$) (%) Hidup lity % (U$) (U$) (U$/M)
Import C.I.F (U$/M)
00
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01
Afghanistan 14.2
2.6
21
280
n.a
38
187
24
21
4
636
1.026
02
Argentina
1.6
90
2.130
0.2
70
34
96
39
52
7.477
5.067
03
Bangladesh 107.1
2.7
43
150
0.4
51
123
33
2
2
889
2.502
04
Burma
38.8
2.1
71
190
2.4
59
66
78
7
4
506
668
05
Brazil
141.5
2.1
77
1.640
4.3
65
67
78
16
59
24.551
16.390
06
Brunai.DSE 0.2
2.6
90
17.570
-1.2
74
12
79
1.318
360
2.156
1.114
07
Columbia
2.1
82
1.320
2.9
65
48
88
17
41
5.174
4.077
08
China Rep 1.062
1.3
80
310
4.8
69
35
69
22
8
31.366
43.503
09
India
800.3
2.1
55
270
1.7
56
89
44
8
8
10.317
18.830
10
Iran #
50.4
3.2
59
3.690
n.a
65
60
111
248
136
9.005
9.775
11 12
Irak # 17.0 Indonesia # 174.9
3.3 2.1
62 63
1.970 530
n.a 4.8
61 55
73 96
47 74
717 15
61 18
7.634 14.824
8.847 10.724
13
Jepang ^
0.6
99
11.300
4.7
77
6
99
102
558
210.804 127.660
14
KoreaSouth 42.1
1.4
88
2.150
6.6
69
27
92
115
100
35.624
33.335
15
Kuwait #
1.9
3.2
84
14.480
- 0.3
72
22
70
962
724
7.707
5.634
16
Malaysia
16.1
2.1
81
2.000
4.4
68
28
73
160
151
13.832
10.819
17
Mexico
81.9
2.5
84
2.080
2.7
67
50
90
12
60
16.579
12.899
18
Netherland 14.6
0.4
99
9.290
2.0
77
8
99
319
751
80.550
75.738
19
Pakistan
104.6
2.9
43
380
2.6
51
115
30
23
8
3.383
5.367
20
Philipine
61.5
28
79
580
2.3
64
43
91
32
32
9.776
9.303
21
Peru
20.7
2.5
71
1.010
0.2
59
94
85
64
42
2.505
2.089
22
Singapore
2.6
1.1
91
7.420
7.6
73
9
86
291
339
22.490
25.506
23
Srilanka
16.3
1.8
87
380
2.9
70
36
87
5
10
1.163
1.829
24
Taiwan
19.6
1.2
94
3.250
n.a
73
7
92
197
n.a
30.700
20.100
25
Thailand
53.6
2.1
82
800
4.0
64
43
91
32
32
9.776
9.303
26
U.E.Arab # 1.4
2.6
74
19.270
n.a
70
35
48
1.694
433
11.397
6.750
27
U.S.A^
243.8
0.7
98
16.690
1.7
76
11
99
926
725
217.291 387.075
28
U.S.S.R
284.0
0.9
91
7.120
n.a
70
29
99
778
319
86.400
82.450
29
Venezuela # 18.3
2.7
87
3.080
0.5
70
37
87
58
325
8.412
8.475
30
Vietnam
2.6
80
220
n.a
55
49
84
n.a
n.a
320
629
31.5
29.9
122.2
62.2
Tabel 01.B Indikator Sosial Ekonomi dan Pembangunan Dunia, Rata-2 (Tahun 1985–1987 ) No
Nama Negara
Popu lasi Juta
Pertbh PQLI Pnddk 1985 %
GNP Pertbhn Usia Infant Buta Belanja Belanja Export 1985 GNP Harapan Morta Huruf Militer PenddkF.O.B (US.$) (%) Hidup lity % (U$) (U$) (U$/M)
Import C.I.F (U$/M) 13
00 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
5.021
1.7
73
2.899
2.5
64
59
69
54
134
2.138350 2.222739
02 Developed
1.158
0.6
96
10.169
1.7
74
15
99
524
487
1.654327 1.722553
03 DevelopIng
3.863
2.1
66
720
2.7
61
72
61
43
28
484.023
World
500.186
Keterangan Tabel 01.A dan 01.B
1. 2. 3. 4.
Tanda # adalah anggota OPEC ( total berjumlah 13 Negara ) Tanda ^ adalah negara maju ( developed country ) PQLI = physical quality life of index oleh Adelman & Morris (nilai 1= buruk, 100=baik ) yaitu index dari 3 komposisi. 1.kematian per 1000 kelahiran, 2.usia harapan hidup,3. buta huruf. ke3nya diberi nilai index. Sumber : Michael .P Todaro. Economics Development in The third World. 1988. hlmn : 48–61 diolah.
6
Tabel 02. Indikator Sosial Ekonomi & Pembangunan Daerah di Indonesia Tahun 2000. No
Nama Pro Pinsi
Populasi Thn 2000 Juta jiwa
Pertum Luas buhan Wilayah Penddk( km2 ) % 03 04
PDRB PDRB P.A.D Propinsi PerKapita Rp / Rp/Milyar Rp Milyar
Angka tan Kerja Pria 08
Angka tan Kerja Wanita 09
Jumlah Jumlah Kemis Rumah Pnddukkinan Sakit Miskin (%)
00
01
02
01
Aceh NAD 4.010.865
1.67
55.392
10
11
12
24.919,10 6.186.476 48.68
1.082.9
709.5
24
602.1
02
Sumut
11.476.272
1.17
14.75
70.787
48.331.73 4.174.632 204.57
3.013.5
2.249.6
115
1.972.7 16.74
03
Sumbar
4.228.103
0.57
49.778
18.052.89 4.012.869 56.96
1.136.1
875.8
39
601.5
13.24
04
Riau
05
Jambi
4.733.948
3.79
94.561
42.490.85 10.233.580 94.11
1.168.8
591.8
26
589.7
14.0
2.400.940
1.80
44.800
6.633.29
703.0
413.3
14
677.0
06
26.64
Sumsel
7.756.506
2.15
103.668 32.575.56 4.315.644 10.10
2.053.3
1360.1
32
1.813.7 23.53
07
Bengkulu
1.405.060
1.83
21.168
3.401.18
429.0
326.6
7
302.3
08
Lampung
6.654.354
1.05
33.307
19.409.56 2.799.974 74.69
2.011.2
1.281.1
18
2.037.1 29.11
09
D.I.Jakarta 8.384.853
0.16
590
146.215.78 15.502.672 1.721.04 2.608.0
1.424
102
379.6
10
Jabar
43.552.923
2.17
46.300
142.763.79 3.464.859 537.72
11.900.1 5.869.8
122
8.393.4 19.78
11
Jateng
30.856.825
0.82
34.206
84.227.03 2.758.485 385.45
8.798.7
6.561.0
143
8.755.4 28.46
12
D.I.Yogya 3.109.142
0.68
3.169
9.725.41
858.4
748.4
28
789.1
13
Jatim
34.525.588
0.63
47.921
136.911.32 3.947.465 550.03
10.364.6 7.184.0
131
10.286 29.47
14
Bali
3.124.674
1.22
5.561
13.525.98 4.515.360 120.92
941.1
833.4
29
257.8
15
N.T.B
3.821.794
1.31
20.177
7.784.90
2.038.172 24.38
967.1
803.7
12
1.276.8 32.96
16
N.T.T
3.929.039
1.92
47.876
4.758.35
1.268.302 21.85
994.5
867.7
24
1.779.0 46.73
17
Kalbar
3.740.017
1.53
146.760 15.666.18 4.085.905 49.08
1.072.6
707.5
23
1.016.2 26.17
18
Kalteng
1.801.504
2.67
152.600 8.783.85
5.107.336 23.50
512.9
310.3
11
261.7
15.06
19
Kalsel
2.970.244
1.40
37.600
11.932.23 3.941.150 48.89
879.0
645.5
25
440.2
14.37
20
Kaltim
2.436.545
2.74
202.440 53.486.09 21.525.311 82.73
961.9
374.9
23
509.2
20.16
21
Sulut
2.820.839
1.35
19.023
9.267.13
3.371.703 23.46
840.6
422.4
23
504.6
18.19
22
Sulteng
2.066.394
1.97
69.726
6.692.78
3.249.788 25.92
600.5
355.9
19
599.4
28.69
23
Sulsel
7.787.299
1.14
72.781
21.950.76 2.779.422 94.37
2.129.5
1.089.4
59
1.462.0 18.32
24
Sultenggr
1.771.951
2.86
27.686
4.382.99
2.594.102 11.64
440.5
320.3
11
504.9
25
Maluku
1.977.570
0.65
74.505
5.270.84
2.421.647 19.90
561.7
339.1
20
1.013.9 46.14
26
Irian jaya
2.112.756
2.60
421.981 19.263.71 9.239.409 25.35
566.5
442.4
22
1.148.6 54.75
Σ
Total
203.458.007 - - -
1.904.367899.832,10 - - - - - - -
57.703.0 37.220.
1112
48.083. - - - -
05
06
07
2.641.168 31.59 2.262.251 19.12
3.240.452 62.80
5.747.0
19.79 3.99
26.10 8.53
29.51
Keterangan Tabel 02 : 1. 2. 3. 4.
Jumlah Propinsi 33 diantaranya ( Bangka, Banten, Belitung, Gorontalo,Maluku utara, Irian tengah, irian Timur, datanya dimasukan kedalam kelompok pembagian Propinsi yang lama.) PDRB dalam harga berlaku atas harga tahun dasar ( IHK ) 1998 =100. % pertambahan penduduk per 1.000 jiwa dengan perbandingan dari tahun 1999. Sumber, BPS - 2000.
7
1.3 Karakteristik Negara Sedang Berkembang. Karakteristik atau ciri-ciri dari Negara Sedang Berkembang ( NSB ) menurut ahli ekonomi pembangunan didefinisikan selalu berbeda-beda. Berikut disajikan beberapa pendapat pakar ekonomi pembangunan tentang karakteristik NSB diantaranya pendapat A. Meirr Gerald M & Baldwin R.E dalam bukunya “Economics Development Theory History and Policy - 1960 , menurutnya karakteristik NSB adalah : Produsen barang-barang primair. Menghadapi masalah tekanan penduduk. Sumber daya alam belum diolah sampai kepada produk akhir Penduduk yang masih terkebelakang kebudayaannya. Kekurangan modal dalam berproduksi. Ketergantungan dalam orientasi perdagangan luar negeri.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
B. Michael P.Todaro dalam bukunya Economics Development in the Third World 1988, pendapatnya mengenai karakteristik negara sedang berkembang adalah : 1. 2. 3 4. 5. 6.
Standar kehidupan yang rendah baik secara kualitas atau kuantitas. Standar produktivitas yang rendah, dan hal ini konotasi dengan pendapatan rendah. Tingkat pertumbuhan penduduk tinggi maka beban tanggungan hidup terlalu besar. Tingginya angka pengangguran dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi Ketergantungan atas produk pertanian sebagai komoditi utama ekspor. Perdagangan luar negeri diatur dan dikuasai oleh negara maju ( vulnerability ) .
C. Dalam Bundel ekonomi “SEANZA Lectures” 1980 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Dudley Sears. Dosen bidang ekonomi pembangunan di Sussex University of London, menyampaikan pendapatnya prihal karakteristik negara sedang berkembang berdasarkan struktur sosial masyarakat dan pemerintah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang sebagai berikut : 1. 2. -
Buruknya kondisi sosial masyarakat di negara sedang berkembang, seperti : Tingginya angka prosentase kematian per 1.000. kelahiran bayi. Tingginya angka prosentase pertambahan penduduk. Rendahnya usia harapan hidup rata-rata. Kurangnya fasilitas dan kwalitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Banyaknya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Lemahnya kinerja perekonomian dilihat dari sisi indikator ekonomi, seperti : Inflasi yang tinggi dan bersifat kronis Nilai tukar mata uang lokal terus menerus terdepresiasi. Rendahnya jumlah tabungan masyarakat berbanding pendapatan nasional. Rendahnya mobilitas pasar dalam menyediakan barang dan jasa. Komoditi ekspor adalah explorasi SDA, Komoditi impor barang manufaktur Pertumbuhan ekonomi bukan berasal dari investasi dalam negeri. Besarnya angka hutang pinjaman luar negeri.
8
3. -
Lemahnya perangkat dan penerapan hukum di masyarakat, seperti : Minimnya perangkat dan fasilitas pelayanan hukum. Ketidak berdayaan hukum menjangkau keseluruh sisi sosial masyarakat. Masyarakat belum menyadari pentingnya hukum didalam kehidupannya.
4. -
Lemahnya administrasi dan politik serta beban negatif kebudayaan, seperti : Buruknya pelayanan administrasi dan sulitnya mendapatkan data akurat. Tingginya angka persentase kebocoran anggaran. Politik hanyalah bahagian kerja dalam mempertahankan kekuasaan. Pemahaman dan pelaksanaan demokrasi baru sekadar simbol saja. Sisi negatif dari suatu kultur budaya masyarakat sulit dihilangkan. Kondisi sosial masyarakat bersifat hirarki agraris, sulit dihilangkan.
D. Dapat disimpulkan karakteristik dari negara sedang berkembang adalah : 1. Rendahnya kualitas SDM dan cepatnya pertumbuhan kuantitas penduduk di NSB berakibat standar kehidupan dan produktifitas rendah. 2. Rendahnya kemampuan dalam penguasaan teknologi. 3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi. 4. Tekanan sosial dan kultur kebudayaan yang sifatnya lebih irasionil. 5. Penghimpunan kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil masyarakat. 6. Terlalu besarnya beban (jumlah) hutang luar negeri. Karakteristik dari negara sedang berkembang oleh setiap ahli disampaikan secara berbeda-beda walaupun ditemui juga titik kesamaan pandang. Prihal ini dapat dimaklumi, karena lebih dari separuh jumlah negara didunia pada saat ini, adalah negara sedang berkembang. Pemahaman yang perlu diambil adalah untuk memberikan gambaran riil tentang kondisi negara sedang berkembang sebagai mayoritas negaranegara didunia. Latihan Soal Bab 1. 1. a. b.
Mengapa ilmu ekonomi menjadi penting dalam kehidupan umat manusia.? Bagaimana keterkaitan ilmu ekonomi dengan disiplin ilmu lainnya.?
2. a.
Dalam keaneka ragaman kebudayaan bangsa di dunia ternyata negara sedang berkembang (NSB) memiliki karakteristik yang hampir sama. Menurut anda karakteristik apa saja yang sama.? Apa pula alasannya..? Indikator perekonomian suatu negara jika dibandingkan langsung dengan negara lain memiliki kelemahan. mengapa demikian.? berikan contohnya.
b. 3 .a. b. 4. a. b.
Bagaimana Ilmu ekonomi pembangunan dapat terus berkembang pada saat ini dan apa dasarnya ilmu tersebut didalam menganalisa masalah.? Berikan penjelasan tujuan dan manfaat Ilmu ekonomi Pembangunan.? Jelaskan faham-faham tentang kemunculan ekonomi pembangunan.? Uraikan dan jelaskan secara satu persatu pendapat Meirr Gerald M & Baldwin mengenai karakteristik dari negara sedang berkembang.
9
Bab. 2 2.1
Indikator Perekonomian.
Pembangunan Ekonomi.
Pendapatan perkapita lebih populer digunakan sebagai indikator penilaian atas suatu pembangunan ekonomi, untuk itu dalam bab ini akan dijelaskan maksud serta tujuan dari pendapatan perkapita serta hubungannya dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan Ekonomi : Suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara dapat meningkat secara terus menerus dalam jangka panjang. Jika definisi dari pembangunan ekonomi tersebut diuraikan maka, diperoleh : 1. Terjadinya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dari waktu ke waktu. ( boleh angka yang diperoleh dari selisih perhitungan GDP atau GNP) 2. Peningkatan pendapatan perkapita dari waktu kewaktu dimaksudkan berlangsung secara kontiniutas atau berlangsung terus menerus dalam jangka panjang. 3. Peningkatan pendapatan perkapita disebabkan oleh terjadinya perubahan struktur ekonomi, bukan semata akibat selisih perubahan peningkatan ekspor ( X - M ) 4. Peningkatan pendapatan perkapita disertai dengan turunnya nilai persentase pertambahan penduduk. Dalam kenyataannya sering terlihat orang mencampur adukan pemakaian istilah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, memang kedua istilah tersebut sama-sama menjelaskan perkembangan ekonomi yang terjadi disuatu negara namun perbedaannya pertumbuhan ekonomi menjelaskan tingkat perkembangan ekonomi di suatu negara yang dinilai melalui pertambahan pendapatan nasional rill sedangkan pembangunan ekonomi menjelaskan terjadinya pertumbuhan ekonomi melalui perubahan-perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi negara sedang berkembang Pertumbuhan Ekonomi. Angka perseratus persen, dalam menghitungnya tidak direspons selisih dari peningkatan atau penurunan angka ( GDP / GNP ) tetapi lebih menyatakan kepada perubahan angka kependudukan, serta terjadi atau tidaknya perubahan struktur ekonomi dinegara tersebut disimbolkan dengan (Gt ). ( lihat cara mencari angka pertumbuhan ekonomi, pada halaman 15 )
Sedangkan definisi dari GNP dan GDP adalah sebagai berikut : Gross Domestic Product ( GDP) Total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun fiskal. Dimana pendapatan warga negara asing bekerja didalam negeri turut dihitung didalamnya tetapi pendapatan warga negara berkerja diluar negeri tidak dihitung. Maksudnya batas dalam perhitungan jumlah produksi adalah teritorial wilayah negara (Domestic Teritory). Gross National Product ( GNP) Total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun fiskal. Dimana pendapatan dari Warga Negara yang berkerja diluar negeri turut dihitung didalamnya tetapi pendapatan Warga Negara Asing dari dalam negeri tidak dihitung. Maksudnya batas perhitungan untuk penjumlahan produksi adalah kewarga negaraan atau ( Nationality Counter ).
10
2.2
Metode Untuk Mencari GDP Atau GNP.
Metode untuk mencari GDP atau GNP ada 3 cara yang lazim yaitu : 1, Metode Produksi : Menjumlahkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara / wilayah didalam satu satuan waktu. Tujuan menghitung GDP/GNP dengan methode ini untuk menghindari terjadinya multiple accounting. Metode ini disebut pula Value Add Method. 2. Metode Pendapatan : Menjumlahkan pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang & jasa oleh suatu negara atau wilayah dalam satu satuan waktu. Metode ini disebut pula sebagai Gross National Income Method dan jikalau hasilnya dikurangi oleh penyusutan barang & modal, dikurangi faktor produksi maka diperoleh Nett National Income. Atau diringkaskan NNI = GNI – Depreciate – Factor of Production. 3. Metode Pengeluaran : Dengan menjumlah pengeluaran (konsumsi) rumah tangga dan Pemerintah serta Investasi perusahaan ditambah selisih eksport – import pada suatu negara atau wilayah dalam satu satuan waktu. Hasilnya adalah pendapatan nasional, atau sama dengan aplikasi dari persamaan Y = C + I + G + ( X – M ). Pendapatan nasional disimbolkan sebagai (Y) yaitu nilai nominal / riil, yang menunjukan tingkat kegiatan perkonomian telah dicapai pada tahun (t) oleh suatu bangsa. Atau pendapatan nasional disebut juga sebagai jumlah yang harus dibayar oleh usahawan kepada gaji, bunga, sewa, pajak, serta biaya lain yang terkait dalam memproduksi barang dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase angka yang menunjukan tingkat perubahan dari kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun sebelumnya kepada tahun berikutnya disimbolkan dengan (Gt). Suatu perekonomian dapat dikatakan “tumbuh“ jikalau jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi telah mengalami nilai peningkatan dari jumlah yang dihasilkan atau dikonsumsi dari waktu sebelumnya. Sehingga didalam membandingbandingkan pendapatan nasional harus dipisahkan kembali metode mencarinya, hal ini disebabkan kondisi, bahwa nilai pendapatan nasional sangat terpengaruh oleh 2 faktor yang memiliki korelasi langsung terhadap suatu perekonomian, faktor tersebut yaitu : 1. Perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari waktu ke waktu. 2. Perubahan tingkat harga barang dan jasa hasil akibat interaksi dipasar. Menyadari kondisi tersebut harus dibuat suatu cara dalam menetapkan harga atas barang dan jasa yang berlaku pada tahun tersebut. Sehingga didalam menghitung pendapatan nasional dibagi lagi kepada 2 kelompok yaitu : 1. Menghitung dengan harga yang berlaku pada saat harga tersebut diperoleh, atau hasilnya disebut Pendapatan Nasional Nominal. 2. Menghitung dengan harga yang konstan ( konstanta = nominal ) atau hasilnya dikenal sebagai Pendapatan Nasional riil.
11
Indikator ekonomi , dapat disederhanakan sebagaimana penjelasan dibawah ini : Jika GDP > GNP berarti PMA > PMLN. ( PMA = Penanaman Modal Asing ). Jika GDP < GNP berarti PMA < PMLN. ( PMLN=Penanaman Modal Luar Negeri ). Maka andai GDP > GNP = selisihnya (NFP) Nett Factor Payment to abroad. Dan untuk GDP < GNP = selisihnya (NFI ) Nett Factor Income to abroad. Atau boleh juga notasi tersebut diartikan jikalau : •
•
GDP - NFP = GNP GNP - NFI = GDP
maka NFP < 0 maka NFP > 0 ( ∆ NFI)
Selanjutnya jikalau : GNP / GDP - ( DpV ) Nilai penyusutan = ( NNP ) Nett National Product.
NNP - ( IdT ) Pajak tak langsung • •
= ( NNI ) Nett National Income.
Kemudian jikalau : Angka GDP atau GNP dibagi jumlah penduduk = ( IP ) Income Percapita. Income Percapita (IP) - Personal Taxes ( PT ) = Disposable Income ( DI ). atau ( IP – PT = DI ). DI = Pendapatan masyarakat yg belum digunakan.
Pendapatan nasional (Y) dihitung dengan menjumlahkan komponen : konsumsi masyarakat ( C) , Investasi ( I ) , belanja pemerintah (G) dan selisih nilai eksport (X) dikurangi import (M) Maka persamaannya ditulis : Y = C + I + G + ( X – M ) •
Gross National Income = Nett National Income+Depreciate + Factor product. Atau GNI = NNI + DpV + FPd (cara menghitungnya lihat metode pendapatan pada halaman berikut )
•
Biaya produksi barang & jasa =komponen pendapatan nasional+pajak +penyusutan.
•
Komponen pendapatan nasional dihitung atas 4 faktor produksi, yaitu sbb
:
1. Sumber daya Manusia ( Human Resources ) terdiri atas : a. Pekerja ( Labor ) kepada pendapatan upah. b. Tenaga ahli ( Skill ) kepada pendapatan gaji.
c. Usahawan 2. Sumber Daya Alam 3. Modal 4. Teknologi
( Entrepreneur)
kepada pendapatan laba usaha.
( Land ) ( Capital ) ( Technology )
kepada pendapatan pajak / sewa. kepada pendapatan bunga uang. kepada pendapatan hak cipta.
Catatan : 1. Entrepreneur harus dibedakan dengan labor dan skill, sebab Entrepreneur tidak memperoleh apa yang disebut upah atau gaji tetapi mereka menerima laba. 2. Sumber daya alam untuk saat ini lebih sesuai jika diartikan sebagai faktor non ekonomi dengan sumbangan pendapatan diperoleh disebut sebagai pajak usaha (bussines tax) atau biaya sewa pakai dan juga harus dihitung nilai depresiasinya.
12
Untuk menyatukan persepsi indikator ekonomi di Indonesia maka istilah dari : GDP ( Gross Domestic Product ) diartikan PDB ( Produk Domestik Bruto) dan GNP ( Gross National Product ) diartikan sebagai PNB ( Produk Nasional Bruto) . Sebagaimana didefinisikan pada halaman 10, yaitu tujuan utama dari suatu pembangunan ekonomi hanyalah “kenaikan pendapatan perkapita masyarakat secara kontinuitas” sehingga didalam pemaparan ekonomi selalu digunakan istilah GNP/GDP sebagai alat indikator pertumbuhan ekonomi. Berikutnya akan diuraikan tentang peranan dan fungsi dari indikator perekonomian tersebut kedalam berbagai keadaan ekonomi. Sebagai contohnya diambil dari laporan keuangan yang biasa digunakan oleh setiap perusahaan.Tujuannya untuk menyatukan persepsi pendistribusian GDP/GNP pada perusahaan yang dicontohkan kepada output perekonomian nasional. Diketahui : Di Medan suatu perusahaan industri manufaktur bersifat padat modal berskala Multi Nasional Corporate ( MNC ) , memperkerjakan karyawan sebanyak 28 orang dengan rincian 4 orang pekerjanya adalah warga negara Jepang dan 24 orang adalah warga negara Indonesia dimana 9 orang diantaranya berkerja diluar negeri. Misalnya laporan keuangan dari perusahaan tersebut, ialah sebagai berikut : Omset Pemasukan …………….………………………….……. ……. Rp 30.000.000.. (1) Biaya Operasional …………………………………………... Rp 22.000.000. (2) Gaji ……………………………………. Rp 15.000.000. (2.a) Gaji pekerja W.N Indonesia Rp 9.000.000. (2a.1) Gaji pekerja W.N Jepang Rp 6.000.000. (2a.2) Biaya sewa dan bahan material …….Rp 7.000.000. (2.b) Laba bersih Perusahaan ……………………………………Rp 8.000.000. (3) Dibayar kepemilik modal Indonesia Rp 5.000.000. (3a) Dibayar kepemilik modal Jepang Rp 3.000.000. (3b) Penerimaan dan transfer……………………………………………… Rp 1.000.000. (4) Kiriman gaji kepada keluarga di Jepang Rp 3.000.000. (4a) Kiriman gaji dari luar negeri ke di Indonesia Rp 4.000.000. (4.b) Pertanyaan : Bagaimana caranya menafsirkan kontribusi perusahaan tersebut kedalam output perekonomian nasional khususnya untuk mengklarifikasi dari perbedaan antara penerimaan dan pembayaran GDP dan GNP. ( Sebelum menjawabnya, simak kembali definisi GDP dan definisi GNP dihalaman 10.) Jawab : Maka dari contoh laporan keuangan diatas telah dapat dihitung kontribusi GDP dan GNP atas perusahaan tersebut kedalam output perekonomian nasional yakni : GDP = Rp 23 juta = Rp 30 juta (1) – Rp 7 juta (2b) atau Rp 15 juta (2.a) + Rp 8 juta (3). GNP = Rp 18 juta = Rp 30 juta (1) – Rp 7 juta (2b) - { Rp 6 juta (2.a.2)+ Rp 3 juta (3.b)} + Rp 4 juta (4.b) atau Rp 9 juta (2a.1)+ Rp 5 juta (3a) + Rp 4 juta (4.b). Sehingga dapat didefinisikan jika GNP = GDP ditambah faktor diterima dari pihak asing dikurangi faktor yang harus dibayarkan kembali kepada pihak asing. Dari perhitungan kontribusi perusahaan contoh tersebut terlihat : GDP > GNP berarti ada selisih yang kemudian disebut sebagai Nett Factor Payment to abroad (NFP) yaitu sebesar Rp 5 juta. tetapi sebaliknya jikalau angka GDP < GNP maka pendapatan yang diperoleh disebut sebagai Nett Factor Income to abroad (NFI).
13
2.3 Indeks Harga Konsumen Indeks Harga Konsumen ( IHK ) : Maksudnya adalah cara menghitung dari perubahan harga barang & jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dari tahun ketahun Untuk itu diberikan angka indeks pada tahun dasar sebagai perbandingan nilai indeks tahun dasar yaitu nilai indeks = 100. Selanjutnya dengan demikian jika terjadi perubahan harga pada tahun t+1, misalnya sebesar 5 % maka indeks harga pada tahun t+1 atau = 105%. Kemudian jikalau terjadi lagi perubahan harga pada tahun t+2 sebesar 15 % maka indeks harga pada tahun t + 2 = 90%. Demikian seterusnya.Angka indeks adalah suatu nilai / ukuran bersifat statistik untuk menyatakan perubahan relatif yang terjadi dari satuan waktu ke satuan waktu lain atau lebih dimana hasilnya dinyatakan dalam %,. Untuk saat ini ada 3 macam angka indeks yang telah dikenal yaitu : 1.Indeks Harga : Angka yang menunjukan perubahan harga dari waktu kewaktu. Rumus mencarinya : Keterangan : IP (t) = indeks harga tahun t berdasar thn 0. IP( t ) = P t x 100% Pt = harga berlaku pada tahun t Po Po = harga pada tahun dasar 2.Indeks Kuantitas : Angka indeks menunjukan adanya perubahan yang terjadi pada jumlah komoditi yang dikonsumsi dari waktu kewaktu. Rumus mencarinya : Keterangan : IQ = Indeks kuantita thn t berdasar thn 0. Qn = Kuantitas yang dihitung pada thn t. Qo = Kuantitas pada tahun dasar. 3.Indeks Nilai : Angka indeks yang menunjukan -perubahan nilai uang dari satu waktu ke waktu lainnya. Rumus mencari indeks nilai adalah :
IQ
= Qn x 100 % Qo
IV = Vt x 100 % Vo
Keterangan : IV = Indeks nilai tahun t berdasar tahun 0. Vt = Nilai yang berlaku pada tahun t Vo = Nilai pada tahun dasar.
Pendapatan nasional riil, dapat dicari dengan cara mendeflasikan pendapatan nasional menurut harga yang berlaku, yaitu dengan menilainya kembali atas dasar perbandingan harga-harga barang dan jasa dalam kuantiti dan kualiti yang sama pada tahun dasar. Dan untuk mendeflasikan harga tersebut ada beberapa cara tetapi yang paling populer adalah cara mendeflasi Indeks harga konsumen atau IHK. Dimana indeks harga sebagai konstanta adalah menunjukan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dari waktu ke waktu. Untuk menghitung dengan menggunakan metode konstanta, terlebih dahulu konversikan harga – harga barang & jasa kepada index harga konsumen (IHK) selanjutnya nilai yang telah dikonversikan tersebut dapat digunakan sebagai variabel input pendapatan nasional. Rumus mencari pendapatan nasional riil adalah : Keterangan Yr (t) = Pendapatan nasional riil pada tahun (t). 100 IHK(t)= Indeks harga konsumen pada tahun (t) Yr (t) = ---------- X YB (t) YB (t)= Pendapatan nasional harga berlaku thn (t). IHK (t)
14
Contoh perhitungan indikator ekonomi : Tabel 03 : Pendapatan Nasional Riil
( Sumber : angka fiktif )
Tahun
GDP atas Harga berlaku (Rp.Milyar)
Indeks Harga 1993 = 100.
GDP atas harga konstan / Riil ( Rp )
1995 1996 1997 1998 1999 2000
3.206 3.768 3.911 4.265 4.678 5.032
106 109 115 240 364 375
100 / 106 X 3.206 = 3.024.528. 100 / 109 X 3.768 = 3.456.880. 100 / 115 X 3.911 = 3.400.869. 100 / 240 X 4.265 = 1.777.083. 100 / 364 X 4.678 = 1.285.164. 100 / 375 X 5.032 = 1.341.866.
Jikalau angka GDP atas harga konstan/ riil untuk berbagai tahun telah diperoleh, maka angka tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan menggunakan rumus
G(t) = Yr(t) - Yr(t-1) x 100 % Yr (t-1)
Keterangan : G(t) =Tkt pertumbuhan ekonomi pada thn (t). Yr(t)= Pendapatan riil pada tahun (t).
Tabel 04 : Tingkat Pertumbuhan Ekonomi ( Sumber : angka fiktif ) Tahun 1996
GDP atas harga konstan / Riil (Rp.milyar) 3.456.880.
1997
3.400.869.
1998
1.777.083.
1999
1.285.164.
2000
1.341.866.
Tingkat pertumbuhan ekonomi % 3.456.880 – 3.024.528 3.024.528 3.400.869 – 3.456.880 3.456.880 1.777.083 – 3.400.869 3.400.869 1.285.264 – 1.777.083 1.777.083 1.341.866 – 1.285.164 1.285.164
X 100 % = 14.29. X 100 % =
-1.62.
X 100 % = - 47.74. X 100 % = - 27.67. X 100 % =
4.41.
Selain itu dengan didapatkannya angka GDP atas harga konstan / riil pada berbagai tahun, maka juga dapat dicari nilai pendapatan perkapita masyarakat, dengan rumus : Keterangan : Yp (t) = Pendapatan perkapita tahun (t) Yr (t) = Pendapatan riil pada tahun (t) YP(t) = Yr (t) P (t) = Jumlah penduduk pada tahun (t) P (t) Sebagai catatan, angka untuk tahun (t) pada pendapatan nasional riil { Yr (t) } haruslah sama dengan angka tahun (t) pada jumlah penduduk { P(t) } .
15
Tabel 05 : Pendapatan Perkapita ( Sumber : angka fiktif ) Tahun GDP harga Riil Jumlah penduduk Pendapatan perkapita pertahun konstan ( juta jiwa) ( Rupiah) (Rp / Milyar) 1995 3.024.528. 196 3.024.528./ 196 = 15.431.000. 1996 3.456.880. 198 3.456.880./ 198 = 17.458.000. 1997 3.400.869. 201 3.400.869./ 201 = 16.919.000. 1998 1.777.083. 205 1.777.083./ 205 = 8.668.000. 1999 1.285.164. 210 1.285.164./ 210 = 6.119.000. 2000 1.341.866. 216 1.341.866./ 216 = 6.212.000. Kemudian untuk menentukan tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita dapat dicari dengan menggunakan rumus : Keterangan : Gc(t) = Pertumbuhan pendapatan GC(t) = Y P (t) - Y P( t -1) X 100 % Perkapita pada tahun t. YP (t-1) Tabel 06 : Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Perkapita ( Sumber : angka fiktif ) Tahun Pendapatan.perkapita Tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita pertahun (Rupiah / Milyar) ( %) 1996 17.458.000. 17.458.000 – 15.431.000 X 100% = 13,13 15.431.000 1997 16.919.000. 16.919.000 - 17.458.000 X 100% = - 3,08 17.458.000 1998 8.668.000. 8.668.000 - 16.919.000 X 100 % = - 48,7 16.919.000 1999 6.119.000. 6.119.000. - 8.668.000 X 100 % = - 29,4 8.668.000 2000 6.212.000. 6.212.000 - 6.119.000 X 100 % = 1.51 6.119.000
2.4.
Kelemahan Pendekatan Pendapatan Perkapita Sebagai Indikator Perbandingan Kesahjateraan Masyarakat.
1. Nilai perolehan pendapatan nasional telah mengabaikan pola pengeluaran konsumsi yang berbeda dari setiap negara sehingga angka GNP /GDP tidaklah mutlak sebagai angka pedoman dalam pendistribusian barang & jasa, walaupun hanya antar daerah. Contohnya, seorang peneliti ekonomi : Usher ( 1963) telah melaksanakan study perbandingan dalam hal pendapatan perkapita diantara Inggris dan Thailand, pada tahun 1963. dari hasil riset tersebut diperoleh kenyataan penelitian : - GNP antara masyarakat Inggris dan Thailand adalah 13,06 : 1 dimana nilai mata uang Bath & Poundsterlling lebih dahulu dikonversikan kepada nilai kurs US $ pada saat itu namun jika diperbandingkan langsung GNP dari kedua negara kepada Bath Thailand maka diperoleh perbandingan GNP 6,27 : 1. - Sedangkan jika diperbandingkan langsung GNP kedua negara kepada Poundsterlling inggris diperoleh perbandingan GNP 2,76 : 1. 2. Perbedaan alam geografis dan iklim mengakibatkan perbedaan dalam biaya hidup. Contoh. Masyarakat berada didaerah empat musim harus menambah biaya energi bahan bakar ( alat pemanas ) pada musim dingin, sementara masyarakat pada dua musim harus membayar lebih mahal untuk biaya air bersih dimusim kemarau.
16
3. Metode perhitungan bersifat agregatif, sehingga tidak dapat menunjukan perobahan antar sektor ekonomi. Contoh untuk GNP Sektor pertanian menyumbang 60%, sektor Industri menyumbang 30%, dan sektor jasa 10% dan pertumbuhan ekonomi 7% jika terjadi 2% pertumbuhan GNP maka datang dari sektor mana perubahan itu.? 4. Di NSB kebanyakan nilai barang dan jasa dinilai tidak sesuai dengan harga dipasar dimana penilaian selalu under value, bahkan kepada pendapatan Contohnya petani yang mengkonsumsi hasil produksinya sendiri misal beras, sayur buah tidak ikut dinilai sebagai pendapatan petani berakibat penilaian terlalu rendahnya pendapatan petani.( maksudnya hampir sama pada ad.1) padahal konsumsi pokok pada setiap manusia yang bertempat tinggal pada satu wilayah regional umumnya adalah sama. Latihan Soal Bab 2. 1. Di Jakarta suatu perusahaan jasa financial berskala internasional , memperkerjakan karyawan sebanyak 97 orang dengan rincian,10 orang penduduk Singapura dan 9 orang penduduk Malaysia. Serta 78 orang penduduk Indonesia, diantaranya 14 orang berkerja di Singapura dan Malaysia. Misalnya laporan keuangan perusahaan itu sebagai berikut : Pemasukan kas…………….………………………….……. ………. S$ 8.000.000 Biaya Operasional …………………………………………………….S$ 5.000.000. Gaji pegawai penduduk Indonesia……… S$ 1.500.000. Gaji pegawai penduduk Malaysia………..S$ 400.000. Gaji pegawai penduduk Singapura………S$ 500.000. Biaya, sewa, bahan, pajak dan lainnya S$ 2.600.000. Laba bersih perusahaan ……………………………………………S$ 3.000.000. Dibayar kepemodal Indonesia S$ 1.100.000. Dibayar kepemodal Malaysia dan Singapura S$ 900.000. Laba ditahan S$ 1.000.000. Kiriman gaji kepada keluarga di Malaysia & Singapura S$ 450.000. Kiriman gaji dari luar negeri ke Indonesia S$ 350.000. Pertanyaan : a. Berapa perolehan GDP dan GNP ?. b. Beri komentar jawaban anda. 2. Dari Internet dalam situs Http//www//EntahDimana @Gov.Economics.id , diperoleh data-data Indikator ekonomi untuk Negara Entah Dimana, yaitu pada tabel dibawah: Tabel : 07. Latihan Soal. Tahun 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
GDP harga belaku ( U$ Juta ) 226, 901 229, 012 232, 123 236, 345 240, 456 244, 567 249, 678 255, 789 360, 123
Indeks Harga Konsm (IHK 1990 = 100) 120 122 124 128 132 137 146 144 140
Jumlah Penduduk ( juta jiwa ) 105.729 105.895 106.012 106.234 106.467 106.578 106.689 106.790 106.856
2001 368, 345 139 106.967 Hitung indikator perekonomian untuk Negara “Entah Dimana” yaitu : a. % pertumbuhan ekonomi.( Gt ) “Negara Entah Dimana” . b. % pertumbuhan pendapatan percapita ( Gct ) “Negara Entah Dimana” . c. Berikan komentar dan saran,supaya “Negara Entah Dimana” tetap mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka dimasa mendatang.
17
Bab. 3
Komponen Serta Keseimbangan Pendapatan Nasional.
Topik pembahasan didalam bab tiga adalah mengulas komponen dari rumus “full employment “yaitu : Y = C + I + G + (X – M), tujuannya adalah memaparkan bagaimana masing-masing komponen berfungsi pada suatu keseimbangan ekonomi (equlibrium) atau gangguan ketidak seimbangan (disequlibrium) terhadap pendapatan nasional (Y). Kemungkinan atas gangguan yang terjadi dalam komponen tersebut memang banyak sekali beberapa diantara gangguan ekonomi yang kerap terjadi dinegara sedang berkembang akan dibahas pada mata kuliah ini. Sebelum membicarakan keseimbangan maka setiap komponen dari rumus tersebut lebih dahulu dijelaskan satu persatu, yakni : 3.1 Konsumsi Masyarakat. ( C ). Sebagaimana diketahui konsumsi mayarakat dapat di klasifikasi kepada 3 besar kelompok konsumsi yaitu sebagaimana tabel 08 dibawah: Tabel 08. Klasifikasi Konsumsi Terhadap Barang dan Jasa. No Skala kebutuhan Contoh Barang Contoh Jasa 01 Primair ( Pokok ) Beras, Pakaian, Air bersih Pendidikan , Kesehatan. 02 Skundair ( Pelengkap ) Sepeda motor, Televisi. Listrik, Transportasi. 03 Tertier ( Mewah) Perhiasan,Mobil, Sarana Handphone Rekreasi,O.Raga. Pengelompokkan konsumsi atas kelompok primair, skundair maupun tertier dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh setiap individu masyarakat memiliki nilai dan arti yang berbeda-beda, misalnya, ballpoint dan sepatu bagi pelajar maupun mahasiswa adalah barang kebutuhan yang digolongkan primair tetapi bagi petani barang itu hanyalah bersifat tertier, demikian pula halnya walaupun sesama pengusaha didapatkan perbedaan misalnya dalam pemanfaatan jasa akuntan / notaris atau izin usaha bagi pengusaha besar adalah kebutuhan primair usaha tetapi untuk pengusaha kecil ternyata hanya kebutuhan skundair bahkan tertier usaha. Perbedaan tersebut disebabkan kondisi atau situasi dari masyarakat terkait kepada manfaat barang dan jasa yang ditawarkan serta tingkat pendistribusian pendapatan yang diperoleh. Dalam peyediaan barang dan jasa kebutuhan konsumsi tersebut dapat digambarkan dalam denah yang menghubungkan keterkaitan 4 sektor ekonomi secara ringkas yaitu sebagai berikut : 3
Perusahaan Swasta dan Pasar
4a.b
Perusahaan dan Pasar asing serta Pemerintah Asing
Keluarga
Pemerintah 2 Gambar 02 : Keterkaitan Diantara 4 Sektor Ekonomi. Keterangan : 1. Keluarga mengkonsumsi barang & jasa yang tersedia dipasar , membayar pajak dari perolehan gaji / upah / bunga tabungan. 3. Pemerintah membangun dan merawat fasilitas publik dari hasil pajak dikutip. 4. Perusahaan memproduksi barang & jasa , menjualnya kepada pemerintah serta keluarga, dan memperoleh laba penjualan serta membayar pajak. 4a Perusahaan asing mengimpor/mengekspor barang & jasa kebutuhan yang kurang atau kelebihan produksi dalam hubungan perdagangan internasional 4b Pemerintah asing mengutip tariff perdagangan Internasional & menetapkan 1
18
Kuota perdagangan dalam upaya melindungi perusahaaan dalam negeri. Sementara keterkaitan antara faktor produksi pada 4 sektor ekonomi penyediaan barang dan jasa digambarkan pada gambar 03 sebagai berikut :
- Tenaga kerja
Pasar tenaga kerja
- Gaji / Upah
- Modal usaha
Lembaga keuangan
- Bunga / laba
- Pengusaha ( Entrepreneur )
Perusahaan / pasar
- Keuntungan usaha
-Tanah (Faktor non ekonomi - Teknologi
Pemerintah
Inovasi & aplikasi
dalam
- Pajak kepada fasiltas publik - Reseach & Development
Gambar 03 : Peran Setiap Faktor Produksi. Kemandirian atau swasembada bagi suatu perekonomian negara didalam menyediakan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan masyarakatnya, dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi negara tersebut atau “kemandirian ekonomi menunjukan tingkat kemakmuran disuatu negara” tetapi dalam hal ini disertai asumsi penyediaan faktor produksi dimaksud tidak bersumber dari luar negeri ( impor ). Sedangkan kekuatan ekonomi suatu negara sebenarnya terletak dalam kemampuannya menyediakan kebutuhan konsumsi pokok bagi masyarakatnya secara kontiniu dan berlangsung didalam jangka panjang. Di Indonesia semenjak awal pemerintahan orde baru untuk penyediaan 9 bahan pangan pokok (sembako ) hal ini diatur dengan Keppres dan dilaksanakan oleh Badan Urusan LOGistik, (BULOG) sementara sifat kemonopolian dari bulog dalam penyediaan sembako telah dicabut pada Desember 1998 yaitu didalam nota kesepakatan bersama antara Pemerintah R.I dengan World Bank yang kemudian populer sebagai “Letter Of Intence”. Kemudian oleh World Bank dijelaskan peranan bulog dimasa mendatang dalam perekonomian Indonesia hanya sebagai stabilisator harga barang konsumsi pokok (sembako ) dan bukan untuk kepentingan politik pemerintah berkuasa. Menurut Lewis.C .Solmon (1980) Konsumsi pokok untuk rumah tangga yang harus diperhatikan oleh pemerintah terbagi atas 7 jenis yakni: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Bahan pangan pokok (hasil pertanian) seperti: beras, sayur, ikan, daging,dan lain. Bahan hasil olahan (hasil industri) seperti : pakaian, sabun, sepatu, mentega, dll. Sarana Kawasan Perumahan yang sehat dan terencana. Sarana Kesehatan dan Sarana Pendidikan yang berkualitas. Sarana Energi dan Transportasi serta Telekomunikasi. Sarana Hiburan atau Rekreasi serta Olah raga. Sarana Keamanan dan Pelayanan Hukum.
19
Persamaan dasar konsumsi oleh Keynes dituliskan sebagai Y = F (C + S) atau disederhanakan sebagai Y = C + S. notasi : Y = Pendapatan, C = Konsumsi, S = Tabungan. Hal ini sama saja dengan C = Y – S. Atau sama juga dengan S = Y – C. Maka diperoleh S= f (Y) disingkat dalam penulisannya menjadi S (Y) atau S.Y C= f (Y) disingkat dalam penulisannya menjadi C (Y) atau C.Y Batasan hasrat dari tabungan maupun konsumsi dituliskan sebagai berikut : MPS = ∆S / ∆ Y...(Marginal propensity to save) batasan hasrat untuk menabung. Menyatakan besar nilai hasrat menabung dari setiap pertambahan pendapatan yang dapat ditabungkan. MPC = ∆C /∆Y...(Marginal propensity to consume) batasan hasrat untuk konsumsi. Yaitu menyatakan besarnya nilai hasrat mengkonsumsi dari setiap pertambahan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk menambah konsumsi. Angka yang diperoleh dari kedua notasi ( MPS atau MPC ) dimaksudkan sebagai cara ringkas untuk menjelaskan perubahan yang akan terjadi atas naik atau turunnya perubahan pendapatan kepada tabungan dan perubahan pendapatan kepada konsumsi. sehingga dapat diringkas kedua persamaan tersebut menjadi, MPC + MPS = 1 ....., pembuktiannya adalah sebagai berikut : ∆C + ∆S =1 ∆Y ∆Y
disederhanakan ∆ C + ∆ S = 1 akhirnya ∆Y = 1. ∆Y ∆Y
Sedangkan rata-rata hasrat dari tabungan maupun konsumsi dituliskan sebagai APS = S / Y
........
Average propensity to save
Menyatakan bahagian dari pendapatan yang dikonsumsikan adalah : APC = C / Y
........
Average propensity to consume
Rata-rata hasrat untuk menabung = APS dan rata-rata hasrat untuk konsumsi = APC, adalah dua notasi yang menunjukan perbandingan diantara tabungan (S) dengan pendapatan ( S = Y ) atau konsumsi dengan pendapatan ( C = Y ) sehingga jika disederhanakan kedua persamaan tersebut menjadi : APC + APS = Y = 1 S Y
......, pembuktiannya adalah sebagai berikut :
+ C = 1 kalau disederhanakan lagi menjadi…, Y
S + C = 1 akhirnya diperoleh Y = 1. Y Y Oleh sebab itu MPC berada dalam nilai > 0 dan < 1. Sebab konsumsi tidak mungkin nol dan tidak akan lebih dari 1 atau melebihi Y, dimana jika MPC lebih besar dari 1 memberi arti telah terjadi pengambilan tabungan atau disaving, sedangkan jika MPC < 0 berarti tidak mengkonsumsi.
20
3.2 Jenis Investasi dan Tabungan. (S = I ) Investasi dilakukan dengan tiga alasan rasional didalam pembangunan yaitu : 1. Investasi konstruksi. 2. Investasi perbaikan. 3. Investasi perluasan. Jenis Investasi dapat dibagi kedalam delapan jenis dan dikelompokkan kedalam 4 kelompok sebagai berikut : 1. Kelompok Autonomous investment dan Induced investment. Autonomus investment atau investasi regional,adalah kelompok investasi yang besar kecilnya nilai investasi tidak terpengaruh oleh perubahan pendapatan tetapi jenis investasi ini dapat berubah karena adanya perubahan diluar faktor pendapatan, misal tingkat teknologi, kebijaksanaan pemerintah. iklim investasi yang kondusif contohnya investasi industri disuatu daerah oleh sebab kemudahan dari pemerintah dalam memberi fasilitas industri dimaksud seperti di pulau Batam dan lainnya. Induced investment atau investasi terdorong (akibat sesuatu hal) sangat terpengaruh kepada perubahan pendapatan juga dapat berubah karena adanya perubahan diluar faktor pendapatan. Sehingga diantara pendapatan dan investasi memiliki nilai korelasi positif. investor pada bidang ini cenderung menutup dan menjual usahanya apabila pendapatan cenderung menurun atau Disinvestment. Contohnya investasi pada bidang resto cepat saji atau pada bidang usaha jasa brand retailler. 2. Kelompok Public Investment dan Private investment. Public Investment adalah investasi yang bersumber dari pajak dilaksanakan oleh pemerintah didalam kaedah kepentingan umum. Pertimbangan yang dilakukan dalam investasi ini bertolak belakang dengan investasi lainnya yang cenderung untuk mengambil return on investment ( ROI ) tetapi investasi ini memandang kepada kepentingan masyarakat daripada keuntungan semata misalnya sarana Listrik Air dll. Private Investment. Adalah investasi yang memandang kaedah ROI sebagai pertimbangan utama selain azas manfaat kepada norma usaha apakah memiliki kelayakan usaha dimasa depan (forecast) sehingga intuisi bisnis diperlukan.contoh investasi jasa perbankan, atau agribisnis dan lainnya. 3. Kelompok Dometic Investment dan Foreign Investment. Domestic investment adalah investasi yang dimiliki oleh pengusaha lokal (dari dalam negeri) dan sumber dana juga berasal dari dalam negeri. Diisitilahkan sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri ( PMDN ). Contohnya suatu usaha yang berawal dari usaha lokal kemudian tumbuh berkembang menjadi skala nasional. Foreign Investment adalah Investasi yang dimiliki oleh pengusaha asing (dari luar negeri) dan sumber dana juga berasal dari luar negeri disitilahkan sebagai Penanaman Modal Asing ( PMA ). Contoh : PT. FreePort, PT Newmount Minahasa, PT.INALUM.dll.
21
4. Kelompok Gross Investment dan Nett Investment. Gross Investment atau investasi bruto adalah total seluruh investasi yang akan atau sedang ditanamkan pada saat itu. sehingga investasi model ini memilki nilai diantara nol dan satu, tidak akan negatif sebab hanya menunggu realisasi penyelesaian investasi serta tidak melihat jenis usaha apa yang bakal diinvestasi Singkatnya model atau jenis investasi Gross Investment selalu digunakan oleh pemerintah untuk menjelaskan iklim investasi. Contoh, Tahun 2000 direalisasikan 250 proyek investasi senilai Rp 21 trilyun. Nett Investment. atau investasi bersih yaitu nilai sisa dari Gross investment penyusutan. sehingga dapat disimpulkan jika : 1. Gross Investment > penyusutan, perekonomian mengalami kemajuan. 2. Gross Investment = penyusutan, perekonomian mengalami stagnant. 3. Gross Investment < penyusutan, perekonomian mengalami degradasi. Merujuk kepada beberapa hasil riset dan penelitian dibeberapa negara para ekonom yang menganut paham Capital fundamentalism, telah sepakat untuk memberikan kesimpulan: bahwa “Proses pembentukan investasi disuatu perekonomian sebagai faktor utama untuk menilai keberhasilan suatu konsep pembangunan.” Sehingga semakin besar arus modal investasi yang akan mengalir maka hasilnya signifikan kepada pertumbuhan ekonomi jika saja semua diawali dari kenyataan S = I . Pandangan ekonom kelompok Capital Fundamentalism tersebut sangat menarik, perhatian masyarakat dunia, yaitu sekitar awal tahun 1960an berpangkal dari menumpuknya modal di negara-negara maju serta telah terindikasinya suatu saat kelak akan terjadi kondisi The law of Diminsihing return, maka jika tidak diekspansinya modal dimiliki kepada investasi keluar negeri (NSB) maka keadaan tersebut merupakan suatu bencana ekonomi bagi negara maju. Sementara pada saat yang sama negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan justru sangat banyak memerlukan modal investasi dalam mengisi pembangunannya sehingga akhirnya diperoleh solusi alternative untuk mengalirkannya modal investasi dari negara maju kepada NSB. Ironisnya pilihan tersebut sebenarnya merupakan suatu awal dari bencana hutang luar negeri yang menumpuk di NSB dan pada saat ini telah menyebabkan stagnasi perekonomian global. Negara sedang berkembang, jika perekonomiannya dalam keadaan normal akan mampu membiayai rasio investasinya dengan cara memobilisasi tabungan dalam negeri secara intensif dan berkesinambungan kepada investasi tepat guna sehingga akan berdampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. prihal dimaksud dapat dijelaskan melalui persamaan tabungan sebagai berikut : St = Sdt +Sft ............(1) St = jumlah tabungan suatu negara pada tahun t Sdt = jumlah tabungan domestik pada tahun t Sft = jumlah tabungan asing pada tahun t
22
Apabila persamaan (1) lebih diperinci maka akan menjadi : St = ( Sg + Sp )t + ( Sf0 + Sfp )t..........(2) Sg = jumlah tabungan pemerintah pada tahun t Sp = jumlah tabungan rumah tangga warga lokal pada tahun t Sfo = jumlah tabungan rumah tangga warga asing pada tahun t Sfp = jumlah tabungan pemerintah asing didalam negeri asing pada tahun t Apabila persamaan (2) lebih diperinci maka akan menjadi : St = { [Sgb + Sge]t + [Spc+Sph ]t + [ Sfo+ Sfpd ]t + [ Sfpe ]t............(3) Sgb Sge Spc Sph Sfo Sfpd Sfpe
= jumlah tabungan pemerintah dari kelebihan APBN pada tahun t = jumlah tabungan BUMN pada tahun t = jumlah tabungan / laba perusahaan swasta lokal pada tahun t = jumlah tabungan rumah tangga warga lokal pada tahun t = jumlah tabungan rumah tangga warga asing pada tahun t = jumlah tabungan perusahaan transnational dan komersial eksternal thn t = jumlah tabungan pemerintah asing di dalam negeri pada tahun t
Kemudian jika seluruh tabungan yang telah dihimpun yaitu berasal dari sumbersumber dalam negeri ( sebagaimana dijelaskan diatas ) akan digunakan untuk investasi guna memenuhi dan menyediakan permintaan dari dalam negeri dimana laba yang akan diperoleh juga kelak digunakan untuk investasi selanjutnya maka pembangunan telah berjalan sebagaimana mestinya, demikianlah seterusnya sumber investasi diperoleh dan terus berputar semakin besar, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh teori Harod Dommar pada bab 4, halaman 34 sehingga Harrod Dommar dapat membuktikan bahwa ada hubungan yang berkorelasi positif diantara tabungan dan investasi atau lebih sederhana melalui persamaan S = I.
23
3.3
Pemerintah. ( Government = G ).
Menurut Adam Smith. Pemerintah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu : 1. Memelihara keamanan dan mempertahankan kesatuan negara. 2. Menyelenggarakan peradilan untuk semua pihak disuatu ketata negaraan. 3. Mengatur jalannya perekonomian secara tak langsung. Sehingga menurut Adam Smith keberhasilan didalam suatu pembangunan ekonomi ditentukan oleh seberapa banyak keterlibatan pemerintah atas jalannya perekonomian negara yaitu mengatur alokasi faktor-faktor produksi (sumber daya alam dan sumber daya manusia ), namun Adam Smith juga menyarankan sifat dari keterlibatan pemeritah tersebut adalah secara tidak langsung ( invisible hand ). Menurut Richard Musgrave. Peranan pemerintah dalam suatu perekonomian dapat menjadi peran ganda, yaitu dapat dari sisi permintaan atau boleh dari sisi penawaran, keduanya sama-sama dapat berfungsi mengurangi atau menambah jumlah peredaran barang dan jasa melalui rentang campur tangan pemerintah didalam roda perekonomian misalnya. 1. Menentukan besar pajak dan mengutip pajak. ( mengurangi sisi permintaan ) 2. Memperbesar anggaran belanja negara. ( menambah sisi penawaran ) Selain dari kedua hal tersebut menurut Richard Musgrave, sebaiknya pemerintah juga harus turut serta berperan dalam hal : 3. Mengontrol kegiatan pendistribusian barang & jasa diseluruh daerah negara. 4. Membantu ( mengurus ) rakyatnya yang kurang mampu ( miskin ). 5. Menjaga stabilisasi tingkat pertumbuhan penduduk. Alokasi kegiatan pemerintah adalah penyediaan berbagai jasa pemerintahan kepada rakyatnya seperti administrasi umum, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya selain dari menyediakan kebutuhan yang bersifat “public goods” yaitu penyediaan barang ataupun jasa yang tidak dapat disediakan oleh pasar disebabkan adanya kegagalan pasar ( failure market ).misal jalan raya, Air minum. Kegiatan pendistribusian barang dan jasa oleh pemerintah bukan dilihat hanya dari satu sisi saja tetapi dari berbagai sisi (multi dimensional) misalnya saja pemungutan pajak progresif yang disalurkan kepada bantuan sosial ( subsidi ) kepada masyarakat miskin, atau memprakarsai konsep bapak angkat didalam sektor perindustrian dan lainnya. Musgrave menyatakan Pemerintah secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi distribusi pendapatan melalui kebijakan anggaran ( government expenditure ) misalnya pengadaaan fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan dan lainnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah kesemuanya harus diatur melalui kebijaksanaan fiskal dimana inti dari kebijakan pemerintah tersebut ditujukan kepada stabilisasi perekonomian nasional serta memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Kebijaksanaan Fiskal adalah kebijakan dalam mendayagunakan instrumen anggaran pembiayaan belanja negara ( APBN ) yaitu melalui mekanisme pos penerimaan dan pos pengeluaran APBN
24
Kendala utama dalam pembangunan di NSB umumnya berkisar pada masalahmasalah sosial kemasyarakatan ( lihat kembali karakteristik NSB ). Sehingga didalam menyusun anggaran pembiayaan pembangunan di NSB kendala tersebut turut dibicarakan sebagai kekangan atas suatu rencana pembangunan. Kemudian oleh sebab banyaknya jumlah kekangan atau kondisi yang tidak logis dimana hal tesebut terkait didalam pos pemasukan serta pos pengeluaran anggaran belanja negara berakibat menjadi tidak logisnya anggaran belanja di NSB. Suatu penjelasan ekonomi pembangunan murni tidak akan mungkin digunakan untuk menyusun anggaran belanja di NSB, biasanya pos-pos penerimaan dan pengeluaran dari suatu anggaran belanja NSB dijelaskan melalui pendekatan konseptual ( IPOLEKSOSBUDHANKAM ) negara itu sendiri. Contoh : Pada pos aktiva syarat-syarat pemberian dana pinjaman apalagi untuk pemberian hibah dari luar negeri ke Indonesia ternyata terkait erat dengan pesan isyarat ( paksaan terselubung ) seperti : Letter of intence. kedalam mekanisme pemerintahan didalam negeri atau telah terjadinya suatu praktek halus dalam menjual harga diri bangsa / negara atau politik luar negeri tidak bebas aktif. Contoh lain pada pos pasiva : Biaya perjalanan dinas pimpinan negara atau wakil rakyat ke luar negeri ternyata jumlahnya melebihi anggaran belanja dari beberapa Kabupaten dalam setahun bahkan dalam masa krisis ekonomi tetap demikian halnya, yang lebih mengejutkan lagi ternyata ada anggaran Non Budgeter ( ghose budget ) didalam anggaran nasional, atau ketidak transparanan dalam mengelola dana. sementara sudah dicantumkan pos “Dana lain–lain” sebesar 28. triliun rupiah pada APBN 98/99. Akhirnya pembentukan pos dana seperti ini hanya membentuk peluang akan terjadinya kasus korupsi, sebab pos dana tidak dipublikasikan kepada umum meskipun dipertanggung jawabkan oleh departermen terkait. Semestinya pengeluaran pemerintah terbagi atas dua bahagian saja yaitu : 1. Government expenditure dinotasikan sebagai G. 2. Transfer Payment dinotasikan sebagai Tr. Persamaan G memperoleh dana bersumber dari peraturan bersifat kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat diistilahkan sebagai “pajak”, yaitu sebagai balas jasa atas prestasi yang diraih oleh pemerintah pada waktu berjalan. Perbedaannya dengan Tr adalah G digunakan untuk pembiayaan gaji dan operasional lainnya, sedangkan Tr adalah variabel eksogen yang besarnya tidak ditentukan oleh pendapatan nasional tetapi kepada seluruh sektor ekonomi yaitu rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Contoh : Subsidi BBM, atau penggunaan dana oleh Bank Indonesia untuk pembiayaan rupiah termasuk biaya mengintervensi pasar kurs uang yang menyedot dana sebesar Rp 52,142 milyar atau 20 % dari APBN (lihat tabel 8). Disadari atas terjadinya inflasi nasional yang terus menerus jika sampai menyentuh angka dua digit dapat menyebabkan overheat bagi perekonomian tetapi sesungguhnya langkah intervensi rupiah pada pasar uang tidaklah rasional dalam jangka panjang, sehingga jika menyimak pendapat Paul.A.Samuelson mengenai cara menghadapi suatu inflasi yaitu : “Jikalau saja masih ada kesenjangan untuk terjadinya inflasi, maka hal itu akan tetap terus bertahan, sampai kita cukup beruntung untuk mendapatkan turunnya jumlah konsumsi dan terkontradiksinya investasi untuk menutupinya. Sehingga suatu bangsa, jika mereka ingin keluar dari suatu krisis perekonomian, maka ditentukan oleh seberapa besar kemauan serta seberapa kuat kemampuan dari bangsa itu untuk menerapkan kebijakan yang bersifat mengkoreksi kekurangan atau kesalahan serta bagaimana sikap diambil dalam memperbaiki sebab-musabab terjadinya kesenjangan inflasi itu ”. ( Lebih jauh mengenai inflasi lihat bab 10. )
25
Paul.A.Samuelson
Selanjutnya didalam menyusun rencana anggaran belanja negara, terlebih dahulu ditetapkan dahulu jumlah pengeluaran anggaran tahun tersebut setelah selesainya rencana anggaran belanja negara (disetujui oleh wakil rakyat), selanjutnya akan disusun rencana penutupan / penerimaan anggaran pada tahun itu, oleh sebab itu neraca anggaran disebut sebagai neraca anggaran defisit. jika melihat lembaran negara mengenai APBN maka terlihat pos anggaran sebagai berikut : Tabel 09.
APBN 1998 / 1999 dan RAPBN 1999 / 2000 (Milyar Rupiah).
Aktiva
Pasiva
Penerimaan Negara
APBN 98 / 99
I.Penerimaan dari Dalam Negeri
149.302 140.803 I.Pengeluaran Rutin. ,5 ,8 A.Belanja Pegawai
A.Migas
49.711, 4 32.908, 6 16.802, 8
1.Minyak bumi 2.Gas
RAPBN 2000.
20.965, 0 12.443, 4 8.521,6
Pengeluaran Negara
1.Gaji & pensiun PNS / ABRI 2.Tunjangan beras
3.Bea masuk 4.Cukai
99.591, 1 25.846, 2 28.940, 0 5.494,9 7.755,9
5.Pajak eksport
942,8
3.Uang makan / lauk pauk 4.lain-lain belanja pegawai DN 119.838 5.lain-lain belanja ,8 pegawai LN 40.626, B.Belanja barang 0 34.697, 1.Belanja barang 4 D.N 2.950,3 2.Belanja barang L.N 9.360,0 C.Belanja rutin daerah 2.594,5 1.Belanja pegawai
6.PBB & BPHIB
3.411,0
3.247,6
7.Pajak lainnya
540,0
564,5
8.Penerimaan non pajak 9.Laba bersih BUMN
26.660, 3 0
25.799, 1 0
B.Non Migas 1.Pajak penghasilan 2.PPN & PPnBM
2.Belanja non pegawai D.Bunga & Cicilan Hutang 1.Hutang dalam negeri 2.Hutang luar negeri E.Pengeluaran rutin lain2
APBN 98 / 99
RAPBN 2000.
171.205 ,1 24.781, 4 19.120, 0 1.872,4
134.555 ,5 32.037, 1 25.292, 9 2.087,1
1.484,4
2.106,9
1.154,6
1.489,9
1.150,0
1.060,3
11.425, 1 10.059, 7 1.365,4 13.289, 7 12.606, 5 683,2
11.039, 0 10.006, 8 1.032,2 18.429, 6 17.628, 8 800,8
66.236, 4 1.940,1
44.810, 9 380,1
64.296, 3 55.472, 5
44.430, 8 28.238, 9 26
II.Peneriman.Luar Negeri
114.585 77.400, ,6 0
1.Subsidi BBM 2.Lain-lain
I. Pinjaman Luar 74.044, Negeri 7 2.Pinjaman Proyek 40.540, 9
Jumlah Penerimaan • • • •
47.400, 0 30.000, 0
II.Pengeluaran Pembangun I.Pembiayaan Rupiah 2.Pembiayaan Proyek
263.888 218.203 Jumlah Pengeluaran ,1 ,8
27.534, 0 27.938, 5 92.683, 0 52.142, 1 40.540, 9
9.985,8 18.253, 1 83.648, 3 53.648, 3 30.000, 0
263.888 218.203 ,1 ,8
Keterangan : Tabungan Pemerintah ( per Desember 1999) Rp – 21,902,6.milyar Total penerimaan APBN 99 ke RAPBN 2000 = - 17,3 % Kurs patokan Bank Indonesia 1 US$ = 9.000 Rupiah. Sumber : Harian Bisnis Indonesia, 2000.
3.4 Keseimbangan Ekonomi. Didalam faham ekonomi klasik bentuk campur tangan pemerintah kedalam pasar bebas dinyatakan sebagai Invisible hand. Cerminan dimaksud tampak dalam APBN pos pasiva dikelompok pengeluaran Pemerintah (G) sedangkan dalam pos aktiva pada penerimaan pajak bea & cukai (T). Sehingga campur tangan pemerintah dinyatakan sebagai (G), jikalau ingin menambah daya beli nasional atau sebagai (T), hal yang sama jika menginginkan pengurangan daya beli nasional. kedua komponen ini dapat mempengaruhi perekonomian nasional walaupun bersifat tidak mutlak. Di Indonesia kecenderungan pengeluaran pemerintah adalah variabel yang didominasi oleh pertimbangan politik ketimbang rasional ekonomi sehingga tidak tergantung kepada pendapatan nasional ( Irasionil Decision ). Akibatnya dalam penjelasan selanjutnya variabel (G) dianggap sebagai variabel eksogen atau variabel yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan diluar sistem. Sehingga harus meletakkan G = Go alias (Otonomous = Eksogen). Tetapi lain halnya dengan pajak langsung yang disebut pajak Endogen sedang pajak tidak langsung disebut pajak Eksogen (To) sebab besarnya tidak disebutkan sebagai bagian pendapatan nasional. Dengan demikian persamaan baru telah dapat dibentuk yaitu berdasarkan dari persamaan : Y = f ( C + S ) dan jika dilihat dari disposable income ditambah pajak eksogen (To) diperoleh persamaan baru yakni : Y = C + S + To (1) (Agregate suply format)
27
Disebabkan adanya pengutipan pajak tidak langsung maka persamaan dibentuk dari sisi agregate suply. sementara dari sisi agregate demand persamaan semula dirubah menjadi, Y = C + Io ( I = Investasi otonom) Y = C + Io + Go (2) ( Agregate demand fomat) Go muncul disebabkan adanya belanja pemerintah dan jikalau agregate demand adalah sama dengan agregate suply maka didapat persamaan baru : C + S + To = C + Io + Go atau (3) S + To = Io + Go (4) Yakni tabungan ditambah pajak sama dengan investasi swasta ditambah pengeluaran pemerintah sehingga persamaan (4) dituliskan sebagai : ( Io - S ) + ( Go – To ) = 0 (5) Yakni sektor swasta ( investasi dan tabungan) atau disektor pemerintah (belanja pemerintah dan pajak) variable tersebut tidak boleh mengalami benturan yang menyebabkan terjadinya kemungkinan deflasi atau inflasi saat itu juga sehingga persamaan (5) dikembangkan lagi menjadi : (Io + Go) – ( S + To) = 0 (5a) atau Io + Go = S + To (5b) pendekatan injeksi = kebocoran. Jika saja persamaan (5b) memberikan hasil > 0 maka nilai variabel injeksi yaitu Io dan Go lebih besar dari nilai kebocoran S + To artinya output dari investasi perusahaan dan belanja pemerintah lebih besar dari tabungan serta pajak dikutip. Atau dapat juga dikatakan jumlah uang yang beredar lebih besar dari keperluan semestinya berakibat turunnya nilai uang nominal dan akibatnya naiklah secara ekuivalen tingkat harga-harga dipasar. proses ini yang disebut dengan inflasi ,hal yang sebaliknya apabila hasilnya < 0, maka yang terjadi deflasi yakni injeksi lebih kecil dari kebocoran. Prihal lebih jauh mengenai inflasi lihat bab 10 pembahasan mengenai inflasi. Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa Y = C + I + G + ( X - M) namun dalam pendekatan agregate demand adalah sama dengan pendekatan agregate suply sehingga persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai : Y = C + Io + Go (6) Dari Persamaan (1) s/d (4), terlihat jika investasi yang digunakan adalah investasi otonom sehingga tidak tergantung kepada pendapatan nasional., sedangkan pajak (To) mengakibatkan pengeluaran konsumsumsi masyarakat tidak digunakan lagi tetapi digunakan pendapatan siap pakai ( disposable Income ) persamaannya adalah : C = f (Yd) dimana Yd = Y – To (Yd = pendapatan siap pakai, Y = pendapatan, To= pajak tidak langsung ) Sehingga analisa persamaan selanjutnya diawali dari : Y = f (Yd) C = a + b (Yd) C = a + b (Y - To) C = a + bY – bTo Y = (a + b Y ) - (b To + Io + Go) Y – by = (a - b To ) + Io + Go Y (1–b )=(a - b To ) + Io + Go Y = [(a – b )To + Io + Go] 1–b
atau sama dengan..., (7) jika digabung pers, (6) & (7) didapat (8) jika disederhanakan menjadi atau ..., atau ..., (9) pembuktian dari sisi Investasi.
28
a = Pendapatan yang dikeluarkan untuk tujuan konsumsi atau ditabung b = Produk total dihasilkan dari barang konsumsi dan Investasi. sehingga a digunakan untuk b. ( produksi untuk konsumsi,investasi dari tabungan ) Kemudian melalui pendekatan (5b) dapat pula mengarah kepersamaan (9) caranya : Io + Go = S + To S = Yd – C S = Yd – [a +b (Yd)] S = Yd – a + b (Yd) S = - a + (1 – b ) Yd Io + Go = - a + (1 – b ) Yd
(5b)
(10) (11)
oleh karena..., maka..., atau ..., atau ..., gabungkan persamaan (5b) & (10) didapat pembuktian sisi tabungan.
Karena Yd =Y- to pada persamaan (11) ditulis sebagai Y (1-b) = (a–b)To + Io + Go atau sama dengan Y = [(a–b) To + Io + Go] 1–b
...(9)
Jadi dengan memakai pendekatan manapun hasilnya akan tetap sama. Yaitu dengan memperhatikan sifat-sifat dari variabel tersebut maka keseimbangan pendapatan nasional dapat dihitung, demikian pula efek pengganda dari variabel tersebut, sehingga yang perlu diingat sebagai simpulan dari bahagian ini adalah : “Sebagai tujuan dari konsep pembangunan adalah bagaimana mengatur perekonomian dapat selalu seimbang dan optimumisasi perekonomian dapat tercapai dalam hal ini tentu tidak mengejar nilai surplus (deflasi) dan bukan pula untuk mengejar nilai defisit ( Inflasi ) tetapi bagaimana ekonomi selalu dapat seimbang ( balance ).
29
3.5 Keseimbangan Ekonomi Dalam Perdagangan Internasional. Kegiatan perdagangan eksport ( Xo ) suatu negara kenegara lain dipengaruhi oleh faktor permintaan pasar dunia, hubungan politik antar negara, kartel dagang dan lainnya. Seluruh kaitan tersebut sama sekali tidak dibicarakan dalam keseimbangan pendapatan nasional, sebab yang menentukan besar kecil pendapatan nasional ( Y ) adalah jumlah eksport dan bukan hal sebaliknya.sehingga eksport dikategorikan sebagai variabel bersifat eksogen, persamaan untuk eksport adalah : Y = F ( Xo ) Sedangkan Import (M) adalah kemampuan dari suatu negara membeli barang atau jasa dari negara lain, sehingga tergantung kepada pendapatan nasionalnya (Y) , maka persamaannya adalah : M = F ( Y ). Tetapi tidak boleh diartikan jika pendapatan nasional meningkat 10 % maka import juga berkorelasi 10 % , dapat saja import justru turun atau jelasnya tidak ada nilai korelasi positip diantara nilai import kepada naik turunnya pendapatan nasional. Hubungan antara Import dan pendapatan nasional ditentukan oleh hasrat marginal import atau MPM ( marginal propensity to Import ) maka persamaannya adalah MPM =
∆M ∆Y
MPM = Menunjukan bagian dari perubahan (+ / -) pendapatan nasional yang dipakai untuk meng import barang dan jasa. ∆ M = besaran nilai import. ∆ Y = besaran pendapatan nasional Jika “Mpm” ditukar dengan notasi m maka bentuk hubungan antara pendapatan nasional dengan import menjadi M = Mo + my, dimana “Mo” menunjukkan besar impor otonom yang tidak terpengaruh oleh pendapatan nasional. Notasi “my” adalah sebagian pendapatan nasional yang dibelanjakan untuk import. Secara grafis kurva impor dapat digambarkan sebagai berikut : Impor M = Mo+my
A O
Y/GNP
Gambar 04. Kurva Impor. Jika nilai impor berubah keatas maka kurva akan berubah dengan arah bergeser positip, jika kecenderungan M terus bertambah maka akan semakin positif korelasinya dalam menghabiskan pendapatan nasional, sedangkan perubahan pada import otonom lebih disebabkan kebijakan penetapan peraturan import misalnya, Kouta, Tariff, dll. Jikalau perubahan import marginal lebih disebabkan kepada cita-rasa selera, harga, perubahan nilai kurs, dsb. Sehingga koefisien kemiringan dari kurva impor tersebut ditentukan oleh besar kecilnya m /MPM.
30
Untuk dapat menjelaskan eksport dalam keseimbangan empat sektor ekonomi terlebih dahulu diberikan beberapa asumsi yakni : 1. I = Io yakni investasi otonom. 2. T = To yakni pajak tidak langsung. 3. G = Go yakni pengeluaran pemerintah otonom. Dengan memperhatikan ketiga asumsi tersebut maka dapat disusun analisa pendapatan nasional secara utuh, yaitu dengan memperhitungkan telah masuknya variabel eksport dan import kepada As = Ad , selanjutnya kembali membicarakan persamaan dasar ekonomi makro Y = C + I +G + ( X - M ) tetapi disebabkan oleh ketiga asumsi tersebut diatas maka persamaan makro berubah menjadi : Y= C + Io +Go + ( X - M ) ..... (1) oleh karena C = a + b.Y – b.To ...... (2) dan juga karena M = Mo + mY maka persamaan (1) dapat ditulis ulang menjadi : Y = (a + bY – bTo) + Io + Go + (Xo – Mo – My ) .... (3a) disederhanakan (Y – by) + My = ( a – bTo) + Io + Go + ( Xo – Mo )....(3b) atau , Y = (a – bTo) + Io + Go + ( Xo – Mo) ..... (3c) (1 – b ) + m
( persamaan untuk keseimbangan ekonomi 4 sektor )
Dengan diperolehnya persamaan (3c) maka telah dapat dihitung angka pengganda untuk perekonomian keempat sektor ekonomi secara lengkap yaitu dengan memberi nilai dari setiap konstanta. Latihan Soal Bab 3. 1. Perhatikan data berikut ini. GDP riil (Y) = 1,0. MPC = 0,8. To = 1,0. I= 0,6. C = 0,9 + 0,8 ( Y - 1.0 ) G = 1,0. X – M = 0,1. tugas anda......, a. Substitusikan nilai - nilai tersebut kedalam garis pengeluaran Agregat. b. Jika belanja pemerintah (G) bertambah sebesar 0,4 menjadi 1,4 Hitunglah keseimbangan yang baru. 2
Perhatikan data berikut ini C = 2000 , I = 400 , G = 500 , sementara jumlah Export = 300, Import = 400, Depresiasi = 10 , Pembayaran transfer = 20. Ditanya : a. Berapa nilai Gross Domestic Product (GDP)..? b. Berapa nilai Nett National Product (NNP)..? c. Berapa jumlah dari harga barang produksi..?
3. Perhatikan data-data dari kondisi suatu perekonomian yang dijelaskan dalam persamaan sebagai berikut ( Y= C + I + G ) dimana nilai Y= 5.500. C= 250 + 0,75 ( Y- T ). I =1.000 – 50 r dan G = 1.500, Tugas Anda ialah : a. Hitung besar tabungan nasional. b. Jikalau G turun menjadi 1.000. hitung ulang besar tabungan nasional baru. c Jikalau nilai pajak kita naikan menjadi 2000 hitung kembali jumlah tabungan nasional yang baru. 4. a. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan akhir didalam suatu pembangunan ? b. Atas jawaban anda dipoint 4.a, maka bagaimana cara menjaganya ?
31
Bab. 4
Teori Pembangunan Ekonomi .
Teori - teori pembangunan ekonomi dapat dibagi dalam 2 kelompok besar yaitu : -. Kelompok teori “Tahap pembangunan (development phase theory )”. - .Kelompok teori “Analistis pembangunan ( development analysis theory )”. 4.1 Kelompok “ Teori Tahap Pembangunan ( Development Phase Theory )” Karl Marx, ekonom kebangsaan Jerman dalam bukunya “Das Kapital” tahun 1867, menyampaikan teori pembangunan ekonomi dengan melihat tahapan atau pengelompokan masyarakat yaitu dari caranya, memproduksi barang dan jasa kebutuhan mereka, tahapannya yakni : 1.Masyarakat communnal primitive.(masyarakat tradisionil / subsisten). 2.Masyarakat perbudakan.(penguasa memiliki modal & sumber alam). 3.Masyarakat feodalis.(tuan tanah menguasai roda perekonomian). 4.Masyarakat kapitalis.( masyarakat berproduksi dengan aliran modal). 5.Masyarakat sosialis.( masyarakat berkerjasama dalam berproduksi). Karl Marx Menurut Marx, perubahan struktur sosial masyarakat dari satu tahap ketahap berikutnya tidak dapat diukur oleh satuan waktu tetapi kepada kemauan masyarakatnya untuk berkerja keras dalam merubah kondisi sosial, dan perubahan akan semakin cepat terjadi jikalau terjadi suatu kerjasama diantara masyarakat itu atau ( gotong royong sosial). Dalam hal ini Marx memperkenalkan konsep yang disebut “cooperative” atau koperasi didalam suatu pembangunan ekonomi. Friedrich List, ekonom berkebangsaan Jerman sekitar awal abad 19, menyampaikan pendapatnya bahwa, disetiap pembangunan ekonomi negara akan melalui 5 fase yaitu : 1. Fase masyarakat primitif. 2 Fase masyarakat pertanian dan peternakan. 3 Fase masyarakat produksi (industri). 4 Fase masyarakat perdagangan. 5 Fase masyarakat peningkatan kwalitas dan kwantitas. Menurut List dalam berproduksi letak geografis sangat menentukan dimana daerah tropis tidak sesuai, sebab masyarakat yang padat menyebabkan pertanian tidak efisien, tetapi daerah sub tropis adalah daerah yang paling ideal berproduksi. Sedangkan sistem ekonomi yang menjadi acuan adalah ekonomi sistem liberal sebab menurut List, ekonomi sistem liberal dapat menjamin pendistribusian sumber daya dengan baik dan optimum. Kebebasan berusaha adalah faktor utama serta sebagai penjamin tumbuh berkembangnya ekonomi disuatu negara dan sebaliknya jika inisiatif berusaha dikekang hanya menimbulkan stagnasi bagi suatu perekonomian. Hilderbrand Bruno, pendapatnya pembangunan ekonomi didasarkan kepada cara distribusi yang digunakan. Bruno memisah cara distribusi pembangunan terdiri atas: 1. Perekonomian Barter 2. Perekonomian Uang 3. Perekonomian Kredit Investasi. Tahapan terakhir menurut Bruno jika masyarakat, telah mencapai tahap investasi melaui kredit produksi sehingga profit dari produksi diperoleh sebagian akan kembali kepada pemodal dan itu kembali diinvestasikan melalui kredit produksi yang baru.
32
Bruno mengatakan demikian seterusnya sehingga secara stimultan semua kegiatan ekonomi akan memperbesar skala ekonomi. Maka pembangunan ekonomi telah dimulai dinegara tersebut. W.W.Rostow, dalam Economics Journal (1956) menyampaikan pendapatnya, yang masih mengacu kepada pendapat Friedrich List meskipun Rostow tidak membatasi atas kondisi geografis maupun sistem ekonomi dari suatu negara, Pendapatnya bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu kondisi sosial yang hidup dan akan tetap tumbuh berkembang dari satu tahap ketahap berikutnya meskipun Rostow tidak dapat menentukan waktunya seberapa lama dalam suatu tahap. Teori ini kemudian terkenal sebagai The Theory of Linear Stages. Secara ringkas teori ini yaitu : 1.
Masyarakat Tradisionil ( Tradisionil society ) ciri-ciri :
a. b. c.
Masyarakat pertanian berkerja untuk konsumsi sehari-hari atau subsisten. Aturan yang digunakan adalah adat istiadat setempat yang bersifat hirarki. Kegiatan pemerintahan dikuasai dan dijalankan oleh tuan tanah.
2. Masyarakat Prasyarat lepas landas ( Pre condition for take off society ) ciri-ciri : a. b. c.
Masyarakat pertanian berkerja dengan memakai teknologi sederhana. Aturan digunakan meggunakan hukum-istiadat dari kebudayaan barat. Kegiatan pemerintahan dikuasai dengan sistem sentralisasi / doktrin.
3.
Masyarakat Lepas landas ( The take off society ) ciri-ciri :
a. Masyarakat Industri berkerja dengan konsep faktor produksi moderen. b. Terjadinya perubahan struktur sosial dimasyarakat akibat dari moderenisasi c. Menciptakan kebudayaan dan hukum baru yang rasional serta tepat guna. d. Kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan sistem politik desentralisasi. 4.
Masyarakat Menuju kedewasaan (The drive to maturity society ) ciri-ciri :
a. b. c. e.
Masyarakat jasa (skill) berkerja dengan menggunakan teknologi tinggi Transformasi sektor ekonomi tercipta akibat adanya tekanan: Persaingan perdagangan dipasar Internasional. Sikap pemilik modal memaksa perusahaan untuk lebih efisien & efektif. Pemerintahan diatur, dikuasai pembayar pajak akibat dari pajak yang dikutip. Perekonomian mandiri oleh swasta & pemerintah sebagai fasilitator publik.
5.
Masyarakat Konsumsi tinggi ( The high age mass cunsumption society) ciri-ciri :
a. Masyarakat yang kritis kepada masalah kelangsungan hidup dimasa depan sehingga pemikiran kualitas & kuantitas pada konsumsi sebagai target ekonomi. b. Dalam berproduksi, Komponen faktor produksi ( Modal, Pengusaha, skill dan teknologi ) merupakan suatu kebudayaan yg senantiasa tumbuh pesat. c. Pemerintahan lebih cenderung mengurusi masalah internasional ketimbang masalah didalam negeri kesemuanya dalam upaya menjaga perekonomian dalam negeri untuk dapat tetap tumbuh berkembang dimasa mendatang. d Upaya menciptakan negara sejahtera “Welfare state” dengan konsep dasar penguasaan pasar global serta memperbesar pengaruh politik diluar negeri.
33
4.2
Kelompok “ Teori Analistis Pembangunan (Development Analysis Theory) ”
Adam Smith.
Adam Smith, didalam bukunya “The Wealth of Nations, tahun 1776 “ Menyatakan pembangunan ekonomi terjadinya dapat dilihat dari dua aspek yaitu : 1. Aspek pertumbuhan penduduk kepada output produksi total. 2. Aspek terciptanya akumulasi modal kepada output produksi total. Dimana pada zaman tersebut faktor produksi baru dikenal atas tiga Unsur saja , yaitu : sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal. Batasan dalam perkembangan ekonomi adalah ketersediaan eksplorasi sumber daya alam,(sebab faktor teknologi belum masuk) maka sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam proses input atau output barang & jasa,sementara perputaran modal sangat menentukan perekonomian dan faktor lainnya mempengaruhi yakni berkembangnya pasar, serta hasil keuntungan yang diperoleh. Smith menyatakan, satu hal yang dapat menjamin tetap terciptanya perkembangan pasar serta keuntungan adalah kebebasan didalam berusaha atau konsep “Laissez Faire” sangat penting sekali bagi keberlangsungan perekonomian suatu negara.
. David Ricardo, Dalam bukunya “The principles of political economi” tahun1823 menyampaikan pendapatnya yang intinya mendukung pendapat Adam Smith yakni bahwa pembangunan ekonomi didasarkan atau ditentukan oleh output produksi, dan kendala output pruduksi adalah keberadaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui akibat adanya keterbatasan alam ( marginal resources ). Ricardo memperkenalkan konsep The law of deminishing return dalam berproduksi. Dimana dalam berproduksi marginal produksi adalah sumber daya alam dan untuk menjawab masalah itu dapat digunakan teknologi. Pendapatnya walaupun teknologi tidak mampu menyelesaikan masalah tetapi masih dapat membantu meningkatkan produksi sampai ketingkat tertentu setelah itu akan turun kembali. Thomas Robert Malthus. Pendapatnya, kecenderungan akan naiknya jumlah penduduk yang terus menerus sesuai deret ukur. ( 2,4,8,16,32,....n) merupakan unsur yang sangat perlu untuk menambah kekuatan permintaan dipasar sekaligus akan menekan biaya produksi didalam jangka panjang sehingga kelak menambah jumlah modal sebab diperolehnya keuntungan yaitu dari turunnya biaya produksi akibat turunnya tingkat upah sedangkan modal diperoleh dari sebahagian keuntungan yang tidak digunakan sehingga akumulasi modal dapat terjadi sedangkan laba penjualan semakin besar diperoleh jikalau jumlah penduduk semakin besar yang berarti jumlah konsumsi naik maka jumlah produksi barang dan jasa akan ikut naik juga. Jean.B.Say yang menyatakan “Suply Creates its Own demand”, (hukum pasar) maksudnya pertambahan produksi akan selalu sama dengan pertambahan permintaan dipasar atau diartikan ∆Y = ∆C sehingga masyarakat harus menghabiskan pendapatannya untuk konsumsinya. Say berpendapat, percepatan pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan pertambahan jumlah penduduk tetapi lebih kepada pertambahan jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga ditafsirkan oleh “Say” jika masyarakat mau bekerja keras maka akan memperoleh pendapatan yang tinggi dan pendapatan tinggi yang telah diperoleh tersebut akan dibelanjakan kembali untuk menggerakkan roda perekonomian.
34
R. F Harrod & Evsey Dommar, adalah dua ekonom yang secara berkebetulan menyampaikan pendapat mereka dalam waktu dan jurnal yang berbeda tetapi pendapat mereka intinya adalah sama diawali oleh R.F Harrod menyampaikan pendapatnya pada tahun 1939 dalam Economics Journal, sedangkan Evsey Dommar tahun 1947 dalam American Economics Review. Sehingga dikemudian hari entah oleh siapa dipopulerkan sebagai teori pembangunan Harrod Dommar. Teori ini mengembangkan analisis Keynes, mengenai kegiatan ekonomi nasional agar dapat tetap berkembang ( Steady Growth ) diperlukan investasi dengan asumsi ( Ceteris Paribus ) sebagai berikut : 1. Perekonomian dalam keadaan full employment. 2. Perekonomian terdiri 2 sektor yaitu rumah tangga dan perusahaan. 3. Besar tabungan masyarakat proporsional dengan besar pendapatan nasional. 4. Batas Kecenderungan untuk menabung atau marginal propensity to save ( MPS ) = besarnya tetap. 5. Rasio keluaran modal atau capital output ratio (COR ) = besarnya tetap. 6. Rasio pertambahan keluaran modal atau incremental Capital Output Ratio (ICOR) = besarnya tetap. Selanjutnya Ratio COR dan ICOR yang tetap dapat dilihat pada gambar 05 berikut. Modal Q1
Q2
Qn.,
L2
Ln
Kn
K2
K1
0
L1
Buruh
Gambar 05. Kurva Pertumbuhan Harrod – Dommar. Dalam kurva Harrod Dommar yang berbentuk ∟ sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu, ( modal dan tenaga kerja tidak substitutif ) dimana untuk berproduksi dalam hasil sebesar Q1 diperlukan modal sebesar K1 dan buruh sebanyak L1 jika ingin menambah produksi kepada Q2 maka modal bertambah sebesar K2 dan buruh bertambah sebesar L2, atau jika salah satu kombinasi berubah maka output juga berubah, sehingga untuk menambah produksi diperlukan stok modal (k) dan ini akan berakumulasi sampai jumlah modal kepada Kn, buruh kepada Ln dan tingkat produksi kepada Qn.
35
Menurut Harrod Dommar, suatu perekonomian tetap memerlukan stok modal sebagai investasi baru dan bukan pengganti depresiasi alat produksi, sebab kelak akan terlihat ( berkorelasi ) output total yang dihasilkan (Y) misalnya 4 Rupiah stok modal diperlukan untuk menambah produksi dengan kenaikan output total 1 Rupiah , maka setiap unit tambahan stok modal akan berkorelasi kepada output total, dalam contoh sebesar 1 berbanding 4. Maka pertambahan yang diciptakan oleh 1 unit stok modal menambah 0,25 unit ouput produksi. Hubungan korelasi tersebut kita kenal sebagai COR atau kita notasikan dengan k, kemudian kita juga sudah memahami bahwa investasi berasal dari tabungan dan keuntungan investasi sebagian diperuntukan membayar bunga tabungan serta operasional lembaga keuangan, sehingga semakin besar bunga yang diperoleh penabung berakibat batas kecenderungan menabung semakin besar, sehingga MPS notasinya s, merupakan proporsi tetap dari output total = Y. Sehingga dapat dibuat model pertumbuhan ekonomi sederhana sebagai berikut : Persamaan dasar oleh Keynes menyebutkan pendapatan (Y) sama dengan konsumsi (C) ditambah dengan tabungan ( S) dituliskan sebagai : Y = C + S …………..….
(1)
Tabungan ( S) adalah proporsi dari MPS (s) dari output total (Y) disimbolkan : S = s.Y
………………
(2)
Investasi (I) adalah sama dengan stok modal ( ∆K) I = ∆ K…………………..
(3)
Tetapi karena stok modal memiliki hubungan korelasi dengan output total. Seperti ditunjukan COR ( k ) maka diperoleh : K = k Y
atau
∆K= k ∆Y
∆ K = k . ∆Y ……………..
atau…, (4)
Karena tabungan (S) adalah sama dengan Investasi (I), maka dituliskan : S = I ………………….
(5)
Selanjutnya dari persamaan (2) terbukti adalah sama nilainya dengan persamaan (3) dan juga sama dengan persamaan (4) kita sederhanakan persamaan tersebut menjadi : S = s.Y = k . ∆Y = ∆ K = I atau…, s.Y = k.∆Y ………………
(6a)
Jika persamaannya disederhanakan lagi menjadi : ∆Y = s ……………….
(6b)
36
Y
k
Persamaan (6b) disebut “Harrod Dommar Equation” yang menunjukan (persentase) tingkat pertumbuhan output yang juga adalah akibat penambahan sejumlah stok modal atau tingkat pertumbuhan output ∆Y/Y yang juga ditentukan secara bersama oleh rasio tabungan (s) dan rasio modal, atau semakin tinggi nilai tabungan akan menyebabkan semakin tingginya investasi kemudian naiknya pertumbuhan output akhirnya kepada tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dengan mengalikan kepada tingkat investasi yang baru yaitu s = I/Y yaitu : 1/k
….
(1) dengan tingkat produktivitas
….
(2)
akan menghasilkan tingkat kenaikan output total sebab s = SY dan 1/k dapat dituliskan lagi
hal ini sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka :
1 I / ∆Y
…..
s.1/k = I/Y.∆Y/I= ∆Y/Y
……
(3) jika disederhanakan menjadi, (4)
Akhirnya dengan memakai persamaan 4 telah dapat dihitung pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui persamaan Harrod Dommar yakni contohnya sebagai berikut : Diketahui : COR = ( k ) pada tahun t, suatu perekonomian negara sebesar 4. sedangkan rasio tabungan adalah 20 persen dari output total. Ditanya Jawab
: Berapa tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. : Dengan memakai persamaan (6b) dapat dijawab tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut sebesar 5 % pada tahun t. penjelasannya : ∆Y = s. Y k
= 20 = 5 %. 4
37
Robert Sollow & Trevor Swan, Staf pengajar dari Massachussets Institute USA dan National University Australia penerima hadiah Nobel Ekonomi tahun 1987 berpendapat, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan kualitas dan kuantitas faktor produksi. Teori ini berpegang kepada teori Neo Klasik yaitu perekonomian dalam keadaan full employment jikalau faktor produksi senantiasa berkembang secara harmonis. Selanjutnya dijelaskan, COR ( capital output ratio ) bisa berubah-ubah atau dengan kata lain untuk memproduksi sejumlah barang / jasa, jumlah modal yang digunakan dapat berbeda-beda misalnya : untuk memproduksi barang,/ jasa sejumlah X, diperlukan buruh sebesar L, modal sebesar K dengan perubahan target produksi bertambah 2 kali. hal ini diperoleh dari alternative pemakaian teknologi dalam produksi, maka diperlukan tambahan modal sebesar 2K dan pemakaian buruh bertambah menjadi sebesar 1½ L, atau modal dapat saja tetap sebesar K dan konsekwensinya pemakaian buruh akan meningkat menjadi 4L. agar dapat beproduksi sejumlah 2 kali, kombinasi dari kedua faktor produksi modal dan buruh dapat dilihat dengan jelas pada gambar 06 sebagai berikut. Modal
K3
P1 C
K2
P2 C`
B
B`
K1
A
∞ ∞ Labor
0
L3
L2/L3`
L2
L1
Gambar 06. Kurva Pertumbuhan Sollow – Swan. Keterangan : 1. Fungsi produksi ditunjukan oleh kurva produksi I & 2, dimana diawali dari usaha untuk memproduksi sejumlah barang diperlukan modal minimal K1 dan diserap buruh sebanyak L1. Tetapi dengan modal K1. tidak cukup untuk membeli teknologi untuk meningkatkan produksi kepada kurva P 2, terlihat garis tidak bersinggung dengan kurva P2. sampai ketitik infinity dan modal sebesar K1, hanya memaksa produksi menyerap buruh sebesar L1. 2. Untuk modal sebesar K2 dapat dipilih kombinasi tingkat produksi sebesar B Diperlukan buruh sebanyak L2 Atau B` dengan buruh sebanyak L2`. 3. Untuk modal sebesar K3 dapat dipilih kombinasi tingkat produksi sebesar C Diperlukan buruh sebanyak L3 Atau C` dengan buruh sebanyak L3`. Kesimpulan yang didapat dari kurva tersebut semakin banyak modal diinvestasi semakin sedikit buruh yang dapat dipekerjakan untuk memproduksi barang atau jasa hal
38
ini terlihat dari berkurangnya jumlah buruh dari L1 kepada L2 dan L3 sedangkan modal bertambah dari K1 kepada K2 dan K3. Sementara usaha pada modal skala kecil teknologi tidak dapat menyentuhnya terlihat dari garis infinity sehingga kendala pada kondisi ini adalah tidak berkembangnya usaha. Dari kurva tersebut dapat dibuat fungsi persamaan Sollow Swan sebagai berikut :
a b Qt = Tt . Kt . Lt
Keterangan : Qt = Tingkat produksi pada tahun t. Tt = Tingkat teknologi pada tahun t. Kt = Jumlah stok barang modal pada tahun t. Lt = Jumlah tenaga kerja pada tahun t. a = Penambahan output yang diciptakan oleh penambahan 1 unit modal. b = Penambahan output yang diciptakan oleh penambahan 1 unit pekerja.
Nilai dari Tt , a, b dapat diestimasi secara empiris dimana nilai a + b = 1, berarti nilai a dan b adalah sama dengan batas kapasitas produksi. atau nilai a dan b adalah terpulang kepada pilihan pengusaha pada padat modal atau padat karya. Konsep Sollow Swan sebagai konsep pembangunan kemudian berkembang dengan istilah “Teori produksi padat modal dan padat karya”, Di Indonesia teori ini telah digunakan namun pada kenyataannya dibeberapa daerah justru menjadi kendala serius pada investasi industri sebab orientasi pemilihan padat karya konsekwensinya kepada kualitas dari SDM yang berkualitas, terlebih lagi dengan promosi pemerintah Indonesia di dunia Internasional menyatakan “upah pekerja nasional yang rendah” dan ini justru menjadi jebakan bagi para pekerja pada sektor industri nasional untuk berkembang. Konsep Sollow Swan yang memahami teori neo klasik ini memang tepat digunakan untuk pemecahan masalah pengangguran di negara sedang berkembang, namun saja kwalitas dari pekerja di NSB juga harus diperhatikan. Hal ini menyangkut pertimbangan, teknis seperti kondisi full employment didalam jangka panjang. Latihan Soal Bab 4. 1. a Jelaskan 2 (dua) perbedaan mendasar dari teori pembangunan ekonomi disampaikan oleh Friedrich List dan W.W.Rostow. b. sebutkan pula 2 (dua) hal yang menjadi persamaan dari teori-teori tersebut. 2. a Hitung pertumbuhan ekonomi negara “Entah Dimana” jika diketahui : Tahun 2000 : COR 5,4. Rasio tabungan 25,2 %. Tahun 2001 : COR 5,8. Rasio tabungan 25,5 %. Tahun 2002 : COR 6,7. Rasio tabungan 26,1 %. Tahun 2003 : COR 8,4. Rasio tabungan 27,3 %. b. Apa yang terjadi dengan pertumbuhan ekonomi negara “Entah Dimana” ? c. Bagaimana pula saran-saran anda dalam mengantisipasi masalahnya ? 3.a. Jelaskan alasannya mengapa pengangguran akan mempengaruhi model pertumbuhan ekonomi Sollow Swan. b. Apa saran anda (berupa antisipasi) agar pemilihan model tersebut tidak menimbulkan kerugian / hambatan didalam jalannya suatu pembangunan. 4.a. Bagaimana pendapat Adam Smith mengenai suatu pembangunan Ekonomi ? b. Bagaimana pula pendapat Harrod Dommar ? apa perbedaan dan persamaannya?
39
Bab. 5
Perencanaan Pembangunan.
Perencanaan pembangunan adalah program kerja pemerintah didalam menjalankan perekonomian untuk jangka waktu tertentu, dengan tujuan dapat mengatur serta menguasai jalannya perekonomian menuju kearah yang dikehendaki.
5.1
Karakteristik Perencanaan Pembangunan.
Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan yakni : 1. Upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang mantap atau.., ( Steady Social Economics Growth ). 2. Upaya untuk memperbaiki strukur ekonomi dan menjaga kestabilan ekonomi yang kontiniutas. 3. Upaya untuk memberdayakan masyarakat dari segi sosial ekonomi. 4. Upaya untuk melakukan pendistribusian pembangunan dan mewujudkan keinginan dari masyarakat banyak. Unsur pokok yang harus dimiliki suatu perencanaan adalah : 1. Memiliki program dasar sebagai acuan yang kemudian diperjelas dalam setiap tahap pembangunan. 2. Memiliki kerangka kebijaksanaan dasar yang kemudian di implikasikan kepada kebijaksanaan pembangunan di daerah. 3. Memiliki mekanisme administrasi pembangunan yang transparansi dan 4. realistis dengan kondisi. 5. Memiliki keterkaitan dengan kemampuan dan minat masyarakat dalam membangun. 6. Memiliki koordinasi kerja antara pelaku pembangunan dari daerah ke daerah atau dari daerah kepusat. Fungsi dari perencanaan pembangunan yaitu : 1. Adanya pedoman arah dalam pembangunan. 2. Adanya estimasi potensi dan prospek pembangunan yang dapat memberi alternative investasi pembangunan. 3. Dapat menyusun skala prioritas pembangunan. 4. Adanya alat ukur dalam standar atau evaluasi. 5. Sebagai konsep sosial yang ditawarkan kepada masyarakat luas.
5.2
Tahap-tahap Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
Tahap-tahap penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi menurut Blakelly Edward dalam Planning economics development theory & practice. 2nd edition (1989) maka dalam proses perencanaan terbagi atas 6 tahap yaitu : 1.
Pengumpulan & analisa data mengenai : Basis ekonomi, struktur tenaga kerja, evaluasi kebutuhan tenaga kerja, analisa peluang dan kendala pembangunan, serta analisa kapasitas kelembagaan.
40
2. 3. 4. 5. 6.
Pemilihan strategi / model pembangunan berupa : Penentuan tujuan dan skala prioritas, kriteria tujuan, alternative / kemungkinan yang layak, estimasi resiko dan kendala serta hambatan, penyusunan strategi. Pemilihan proyek pembangunanberupa :Indentifikasi & penilaian viabilitas proyek Penyusunan rencana dan tindakan berupa : Pra penilaian hasil proyek, pengembangan input proyek, penentuan alternative sumber pembiayaan, dan indentifikasi struktur proyek. Penenentuan rincian proyek pembangunan berupa : Pelaksanaan studi kelayakan, penyiapan rencana usaha, pengembangan proyek, pengawasan proyek dan evaluasi hasil. Persiapan perencanaan secara keseluruhan dan penerapannya, yakni berupa : Penyiapan jadwal penerapan rencana proyek, penyusunan program pembangunan secara keseluruhan, penentuan dan pemasaran asset masyarakat, pemasaran dan manajemen keuangan.
Sementara itu dalam perencanaan pembangunan ekonomi menurut pendapat Bendavid–Vall Avrom, dalam Regional Economics Development, Analysis for Practioners 1991 fourth edition.- NY-1991. Ditemukan ada perbedaannya yang mendasar dengan pendapat Blakelly sebagaimana telah disampaikan diatas yaitu : 1. Pengumpulan dan analisa data bukan merupakan suatu tahap dalam proses perencanaan. Tetapi dilakukan pengumpulan data dan analisa secara terus menerus yang berfungsi memberikan input kepada setiap tahap perencanaan 2. Semua tahap dalam proses perencanaan merupakan bagian dari siklus sehingga tujuan secara priodik harus ditinjau kembali, selanjutnya sasaran akan dirumuskan kembali demikian seterusnya ( Re-match planning ). 3. Suatu rencana yang sudah disosialisasikan bukan merupakan akhir dari suatu proses tetapi hanyalah prestasi yang telah dicapai pada waktu itu sehingga harus diperbaiki dan direvisi kembali untuk mencapai hasil yang lebih maksimum atau dapat lebih memuaskan semua pihak. Melihat perbedaan kedua pendapat tersebut diatas maka sebenarnya pendapat tersebut jika ingin diterapkan tidaklah satupun yang sesuai dengan situasi atau kondisi yang ada disuatu negeri atau disuatu daerah sehingga kedua pendapat tersebut hanyalah metode atau konsep perencanaan yang harus disesuaikan lagi (plan adjusting) dengan situasi dan kondisi yang lebih sesuai dan rasional, agar dalam penerapannya dapat ditekan seminimal mungkin kerugian atau kemelesetan dari tujuan strategi perencanaan pembangunan ekonomi yang akan diaplikasikan tersebut.
5.3 Sifat Perencanaan Dalam Berbagai Perekonomian. •
Sifat perencanaan dalam perekonomian kapitalis, pemerintah berperan tidak langsung mengatur perekonomian dimana keterlibatan langsung pemerintah dalam perekonomian hanya sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan serta mengambil tindakan dari penyimpangan yang telah terjadi dipasar. Sehingga program kerja pemerintah sebenarnya dilaksanakan oleh masyarakat atau pelaku ekonomi dan peranan pemerintah hanya mengontrol dan mengarahkan kegiatan kepada sasaran yang dikehendaki semula. Apabila terjadi stagnasi ekonomi, maka pemerintah dan masyarakat berkerja sama untuk mengendalikan serta memperbaiki perekonomian, semula pemerintah tidak ikut bertanggung jawab jika terjadi stagnasi ekonomi tetapi dengan pertimbangan mempercepat perbaikan ekonomi pemerintah ikut terlibat, (campur tangan pemerintah masih dibatasi dengan undang-undang ).
41
•
Sifat perencanaan dalam perekonomian komunis, pemerintah berperan dominan, yaitu langsung mengatur,mengarahkan dan mengawasi jalannya perekonomian, keterlibatan pihak swasta didalam perekonomian adalah atas izin dan kendali langsung dari pemerintah, ( swasta dibatasi undang-undang) Apabila terjadi stagnasi ekonomi, maka pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memperbaiki perekonomian.
•
Sifat perencanaan dalam perekonomian campuran, lebih terkondisi kepada faktor politik yang menguasai negara teresebut, dimana kecenderungan kepada model kapitalis atau sosialis selalu berubah-ubah, sesuai dengan perkembangan politik yang terjadi di NSB. Menyangkut kelemahan ditimbulkan dari konsep campuran adalah kurang tegasnya siapa pihak yang bertanggung jawab dalam perekonomian, sehingga apabila terjadi stagnasi ekonomi, misalnya, akibat dari keadaan inflasi atau juga krisis ekonomi maka masyarakat yang selalu dirugikan. Semestinya jika terjadi suatu stagnasi ekonomi, maka pemerintah dan masyarakat berkerja sama untuk mengendalikan serta memperbaiki perekonomian kenyataanya karena dominasi dari pemerintah NSB didalam perekonomiannya tidak lebih besar ketimbang pihak swasta menyebabkan suatu kemungkinan saling tuduh menuduh diantara swasta dan pemerintah. Pada tabel 10 disaji sejarah perencanaan pembangunan nasional. Tabel 10. Sejarah Singkat Perencanaan Pembangunan Nasional.
Rentang Tahun 1947–1952 1952–1960 1960-1968 1969-1994 1994-1998 1998-1999 1999-2001 2001- 2004
Nama Perencanaan
NamaKabinet
Perencanaan Produksi pertanian nasional Perencanaan Rakyat semesta sub 4 tahun Perencanaan Pembangunan nasional semesta PJPT Tahap I Sektor Pertanian.sub 5 tahun PJPT Tahap II Sektor Industri sub 5 tahun Transisi Transisi Transisi
Orde Lama Orde Lama Orde Lama Orde Baru Orde Baru Orde Reformasi Orde Persatuan Orde Gotongroyong
Nama Pemimpin Bangsa Soekarno Soekarno Soekarno Soeharto Soeharto B.J Habibie Abd.Rhm. Wahid Megawati S.P
Sumber : diolah dari berbagai sumber. Latihan Soal Bab 5. 1.a. Sebutkan dua keunggulan sekaligus dua kelemahan dari teori perencanaan pembangunan disampaikan oleh Blakelly dan juga pedapat Vall Avrom. b. Untuk perencanaan pembangunan di Indonesia saat ini teori siapa lebih sesuai ? 2.a. Jelaskan sifat dasar perencanaan di negara menganut faham komunis dan liberal. b. Bagaimana pula sifat dasar dalam perencanaan pembangunan nasional.? 3.a. Apa saja manfaatnya dari perencanaan pembangunan ? b. Bagaimana jika fungsi suatu perencanaan pembangunan terabaikan.? 4.a. Bagaimana prosedur dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan.? b. Apakah harus mengikuti semua prosedur atas jawaban anda tersebut.? c. Jika jawaban adalah “ya” atau juga “tidak” mengapa demikian ? beri alasannya.
42
Bab. 6
Masalah Pokok Dihadapi NSB ( Topik : Migrasi dan Pengangguran ).
Beberapa masalah pokok yang dihadapi oleh NSB dalam melaksanakan pembangunan akan diuraikan dari bab 6 sampai dengan bab 10, dimulai sebagai berikut
6.1
Migrasi
Migrasi adalah terjadinya perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Penyebab terjadinya perpindahan penduduk tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor dan bersifat kompleks ( bersifat positif maupun negatif ) mempengaruhi individu atau kelompok untuk melakukan migrasi. Sedangkan pengelompokan migrasi menurut I.B.Mantra terbagi atas : 1. Perubahan tempat yang bersifat rutinitas ( Commuter ). Dimana setiap pagi para pekerja meninggalkan rumah yang berada diluar kota dan bekerja di pusat kota, kembali kerumah pada petang hari. 2. Perubahan tempat yang bersifat sementara ( Pekerja musiman ) Dimana para pekerja meninggalkan rumahnya dalam beberapa hari / minggu / bulan untuk menyelesaikan pekerjaan ditempat lain. 3. Perubahan tempat yang bersifat menetap ( Permanent imigran ). Membaca definisi migrasi diatas ternyata pendapat I.B mantra masih memiliki kelemahan pendapat yaitu tidak menyebutkan adanya kemungkinan untuk dilakukannya migrasi tanpa harus berpindahnya fisik / wujud manusia pekerja, dimana yang berpindah tempat hanyalah pikiran dan waktunya saja yang bermigrasi hal ini telah banyak terjadi, akibat dari kemajuan teknologi telekomunikasi seperti Multi Media Telecomunication Confrence atau dengan Internet Comunication atau teknologi komunikasi lainnya sehingga saat ini banyak orang telah berkerja secara tetap dilain tempat ( dengan melewati batas wilayah) tetapi sipekerja tetap tinggal di wilayah asalnya (non commuter) ada yang secara permanent atau hanya sementara waktu. Lincolin Arsyad dalam bukunya Ekonomi Pembangunan 1992 berpendapat migrasi dapat terjadinya, dengan disebabkan oleh pengaruh tiga hal yaitu : 1. Karakteristik Demografis. Para imigran di NSB umumnya berusia diantara 15 sampai 24 tahun berasal dari desa mencari kerja dikota (urbanisasi), dengan dominasi imigran adalah kaum pria pad awalnya kemudian diikuti oleh kaum wanita. Hal ini disebabkan telah terbukanya peluang yang sama antara pria dan wanita didalam mendapatkan pekerjaan dikota. 2. Karakteristik Pendidikan. Penyebab imigran yang terkini adalah peluang memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, Lincolin berpendapat orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung untuk melakukan migrasi dari kota kekota besar lainnya untuk memperoleh pekerjaan dengan upah lebih baik. 3. Karakteristik Ekonomi. Dengan impian para imigran untuk hidup layak dikota kebanyakan imigran nekat melakukan migrasi ( pertimbangan pribadi ) tetapi disebabkan rendahnya tingkat pendidikan imigran di NSB sehingga sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dikota akhirnya impian imigran tersebut tidak pernah tercapai, justru kesengsaraan yang diperoleh dari kehidupan para imigran dikota besar dan semua itu adalah sebagai gambaran dari masyarakat NSB yang miskin dan kumuh.
43
Michael P Todaro dalam bukunya Economics Development in the Third World (1988) berpendapat Migrasi kebanyakan disebabkan oleh faktor rangsangan sosial ekonomi antar wilayah yang berbeda secara kontras sehingga memotivasi individu atau kelompok untuk melakukan migrasi, Todaro yang banyak melakukan penelitian di NSB menemukan fakta kesamaan yang menjadi karakteristik terjadinya migrasi di NSB adalah sebagai berikut : 1. Perbedaan tingkat upah antara kota dan desa dihubungkan kepada pertimbangan manfaat dan biaya hidup antara kota dan desa. 2. Peluang mendapatkan pekerjaan dikota yang lebih besar dihubungkan kepada peluang mendapat pekerjaan dikota atau tetap menganggur didesa. 3. Fasilitas kehidupan yang lebih memungkinkan terjadinya persaingan. Untuk itu model migrasi Todaro dapat diringkaskan dalam fungsi matematis : Mt = Jumlah imigran dari desa ke kota pada tahun t. F = Fungsi respons dari., Wu = Tingkat upah dikota. Mt = F ( Wu - Wr ) Wr = Tingkat upah didesa. Disebabkan adanya kemungkinan untuk menganggur dikota maka para imigran harus memperhitungkan kemungkinan berkerja ( probabilitas ) serta tingkat upah yang akan diterima yaitu melalui persamaan : P = Peluang mendapatkan pekerjaan Wu = P wu wu = Tingkat upah kota yang diharapkan. Sehingga kemungkinan mendapatkan pekerjaan dikota adalah faktor utama untuk terjadinya migrasi, selanjutnya Todaro menjelaskan untuk mendapatkan P dapat dihitung melalui : Eu = Tingkat pengerjaan dikota P = . Eu . Uu = Tingkat pengangguran dikota
( Eu + Uu )
Dalam persamaan diatas angkatan kerja dikota memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia sehingga Wu merupakan tingkat upah dikota diharapkan dikalikan dengan tingkat pengangguran dikota. Jadi migrasi dapat terjadi setiap waktu tergantung kepada 3 faktor yaitu : perbedaan tingkat upah kota dan desa, tingkat pengangguran dikota, respons para imigran potensial. ketiga variabel dirumuskan Todaro sebagai : h
= Tingkat respons migrasi potensial.
Mt = h ( P.wu - Wr
Maka sepanjang Wu > Wr migrasi dari desa ke kota tetap terjadi (Urbanization) dan jikalau Wu = Wr migrasi terhenti tetapi kalau Wu < Wr kebalikannya migrasi dari kota ke desa yang terjadi atau ( Rural Migration ).
44
Everett.S.Lee, Berpendapat ada 4 faktor yang menyebabkan orang untuk memutuskan melakukan migrasi yaitu : 1. Faktor positif ditempat asal < faktor negatif ditempat asal. (Penahan sedikit) 2. Faktor positif tempat tujuan > faktor negatif tempat tujuan. (Penarik besar) 3. Faktor rintangan / penghambat telah diketahui / dikuasai 4. Faktor dorongan pribadi. Hubungan dari faktor kesatu sampai ketiga digambarkan oleh Everett sebagai berikut :
+o-+o-+o-+ +o-+o-+o-+ +o-+o-+o-+ Tempat asal ( + ) = Faktor positive ( penarik)
Rintangan Antara & Penghubung
+o-+o-+o-+ +o-+o-+o-+ +o-+o-+o-+
Tempat tujuan ( - ) = Faktor Negative (penahan) 0 = faktor neutral
Gambar 07. Teori Migrasi Everett.S.Lee 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Contoh dari faktor Negative (-) ditempat asal : Makin sempitnya lahan atau kurangnya sumber daya alam ditempat asal. Menyempitnya lapangan pekerjaan sementara tingkat upah rendah. Merasa tidak sesuai dengan adat istiadat / tradisi masyarakat setempat. Alasan pernikahan mengikuti pasangan pekerjaan kepada karir, pendidikan Kondisi tak terduga ( force majeure ) bencana alam , wabah penyakit dll. Contoh faktor Positive (+) ditempat asal : Memiliki hubungan kekeluargaan dan kerabat bahkan turun temurun. Telah mengenal kondisi iklim dengan baik. Telah memiliki status sosial dikalangan masyarakat setempat. Telah memiliki mata pencarian yang tetap dan layak ditempat asal. Contoh dari faktor Negative (-) ditempat tujuan : Kesulitan mendapat pekerjaan atau tempat tinggal yang layak dll. Kesulitan penyesesuaian dengan adat istiadat / tradisi ditempat tujuan Tidak ada sanak saudara / kerabat, relasi. Tidak sesuai (belum beradaptasi) dengan kondisi iklim ditempat tujuan Contoh faktor Positive (+) ditempat tujuan : Adanya harapan dan rasa lebih superior ditempat baru Adanya kesempatan mendapat pekerjaan, pendidikan, kesehatan lebih baik. Tarikan dari kawan atau keluarga dari tempat tujuan. Adanya aktifitas kehidupan yang lebih baik ditempat tujuan.
Contoh dari faktor rintangan antara ( penghambat ) : 1. Jarak perjalanan berkonotasi kepada biaya pindah. 2. Kesulitan mendapatkan informasi prihal tempat tujuan. 3. Undang-undang keimigrasian. Contoh dari faktor penarik (penghubung) : 1. Sarana komunikasi yang dapat menginformasikan keadaan tempat tujuan. 2. Sarana transportasi yang lancar bahkan kontiniutas. Contoh Faktor Pribadi lebih kepada pertimbangan seseorang akan kemampuan dan kemauannya dalam memilih bertahan ditempat asal atau pindah ketempat baru.
45
6.2
Pengganguran.
Untuk memahami maksud dari pengangguran perlu maka terlebih dahulu perhatikan dimensi dari orang berkerja menurut O.Edwards (1974 ) yaitu yang dimaksud orang berkerja haruslah sesuai dengan dimensi dibawah ini : 1. Jumlah jam berkerja harus sesuai dengan ketentuan setempat. Misalnya di Indonesia peraturannya adalah 8 jam/hari, dan 6 hari /minggu. 2. Intensitas pekerjaan sesuai dengan standar setempat. terkait kepada kemampuan seseorang menyelesaikan pekerjaan misalnya (latar belakang pendidikan, pengalaman berkerja, kesehatan fisik dll) 3. Produktivitas pekerjaan sesuai dengan standar internasional. (umumnya di NSB hal ini masih terkendala pada sumber daya komplementer) Selain dari 3 dimensi berkerja tersebut O.Edwards masih menambahkan ada hal lain yang perlu diperhatikan yaitu unsur pendukung bekerja : 1. Motivasi untuk berkerja dengan baik dan benar. 2. Sikap berkerja yang baik dan benar 3. Kebudayaan yang mendukung untuk berkerja. Berdasarkan hal diatas O.Edwards membedakan pengangguran kepada kelompok pengangguran yaitu sebagai berikut : 1. Pengangguran terbuka. ( Open Unemployment ) Adalah tenaga kerja yang secara sukarela ( tidak berkerja disebabkan ingin memperoleh pekerjaan yang lebih sesuai) atau secara terpaksa (tidak berkerja disebabkan tidak atau belum mendapatkan pekerjaan) menganggur. 2. Setengah menganggur . ( Under Employment ) Adalah tenaga kerja yang berkerja tetapi tidak sesuai dengan tingkat upah standar atau kurang dari ketentuan waktu berkerja semestinya. 3. Pengangguran tidak kentara. ( Disgueshed Unemployment ) Biasanya adalah tenaga kerja yang berkerja didalam kelompok tetapi tidak memberikan hasil positif kepada kelompok atas apa yang telah dikerjakannya. ( marginal productivity kepada berlakunya the law of deminishing returns ) 4. Pengangguran tersembunyi ( Hidden Unemployment ) Adalah tenaga kerja yang berkerja tetapi tidak sesuai dengan keahlian atau latar berlakang pendidikannya atau tingkat pendidikannya dengan pekerjaan. 5. Pensiun dini ( Premature Pensioner ) Adalah tenaga kerja dalam usia dan fisik layak berkerja, serta masih mau berkerja tetapi telah dipensiunkan dengan alasan regenerasi, biasanya terkait kepada kondisi perekonomian atau kebijakan dipemerintahan NSB dan hal ini umum terjadi. 6 Pekerja yang lemah ( Impaired Workers ) Adalah tenaga kerja yang berkerja tetapi lebih banyak waktu istirahat dengan alasan sakit berbeda dengan pekerja wanita pada saat bersalin atau alasan alamiah lain. 7. Pekerja tidak produktif ( Less Productivity ) Adalah tenaga kerja yang berkerja dengan hasil minim atau tidak standar, hal ini disebabkan ketiadaan atau kurangnya sumber daya komplementer didalam berkerja sehingga tidak mampu memberikan hasil pekerjaan optimum atau standar kerja.
46
Pengangguran oleh Lewis C.Solmon (1980) hanya diklasifikasi dalam 3 hal yaitu : 1. Pengangguran Pergeseran ( Frictional Un employment ) Adalah pengangguran yang disebabkan oleh ketidak sempurnaan fungsi pasar tenaga kerja dalam menyalurkan tenaga kerja atau lebih diakibatkan kepada kondisi dinamis perekonomian sehingga memerlukan tenaga kerja yang lebih baik dalam pendidikan dan pengalaman atau dapat juga misalnya tenaga kerja yang dimaksud justru memerlukan gaji lebih tinggi dari pekerjaan semula. 2. Pengangguran Struktural ( Structural Un employment ) Adalah pengangguran diakibatkan terjadinya perubahan struktur ekonomi sebagaimana akibat krisis ekonomi sehingga berakibat terjadinya penurunan permintaan yang pada gilirannya akan menyebabkan pengangguran. 3. Pengangguran Siklus ( Cyclical Un employment ) Adalah pengangguran yang disebabkan akibat terjadinya perubahan tingkat kegiatan ekonomi atau dapat juga akibat perubahan tujuan ekonomi sebagaimana perubahan dalam perencanaan ekonomi ( kebijakan pembangunan ekonomi )sehingga kebijakan semula misalnya membangun sektor pertanian kemudian mengubahnya menjadi sektor industri maka hal ini akan menyebabkan terjadinya pengangguran.
6.2.1
Pengangguran di Negara Sedang berkembang.
Pengangguran di Negara Sedang berkembang pada umumnya disebabkan oleh: 1. Rendahnya kemampuan atau kualitas dari calon pekerja ( tenaga kerja potensial ) didalam mengisi kualifikasi lapangan pekerjaan ditawarkan. 2. Tingginya penawaran tenaga kerja pada bidang pekerjaan padat karya ketimbang permintaan tenaga kerja dan berakibat rendahnya tingkat upah. 3. Lemahnya perlindungan undang-undang tenaga kerja. 4. Investasi yang berimplikasi kepada permintaan lapangan kerja lebih rendah sehingga peluang yang diberikan kepada penawaran tenaga kerja kecil. 5. Penanaman Modal Asing di NSB selalu tidak rasional menurut masyarakat NSB sebab lebih cenderung memilih padat modal ketimbang padat karya kondisinya tidak sesuai dengan penawaran lapangan kerja di NSB. 6. Usia pekerja di NSB yang sangat lebar ( 12 tahun telah diangggap dewasa ) sehingga setiap tahun harus mempersiapkan lapangan pekerjaan yang besar Tetapi tenaga kerja yang menganggur tetap merupakan persediaan faktor produksi utama yang dapat dikombinasikan dengan faktor produksi lain untuk meningkatkan output produksi di NSB Namun sayangnya kelebihan penawaran tenaga kerja tersebut tidak sesuai dengan kenyataaan dan harapan sebab rendahnya kualitas produktifitas pekerja (kualifikasi) di NSB terkait kepada pendidikan & pengalaman calon pekerja yang rendah serta motivasi kerja yang buruk sebagaimana disebutkan diatas.
47
6.2.2
Antisipasi Pengangguran di NSB.
Banyak cara-cara rasional yang secara umum layak untuk ditempuh atau dipilih secara bersamaan didalam upaya pengentasan masalah pengangguran di NSB namun semuanya, terpulang lagi kepada mekanisme pemerintahan dan motivasi masyarakat untuk melaksanakan program direncanakan tersebut diantaranya adalah: 1. Mengutamakan pembangunan sektor pertanian sebagai sektor ekonomi unggulan (Leading sector) sebab sektor pertanian memiliki karakteristik perekonomian yang sesuai dengan kondisi NSB pada umumnya. ( lihat penjelasan lebih jauh pada bab 13, pembangunan sektor pertanian). 2. Melaksanakan program wajib belajar kepada seluruh warga negara, dengan target dan metode standar, sehingga didalam melanjutkan pembangunan dimasa depan kesiapan generasi penerus sudah terencanakan dengan baik. Sekaligus program ini memperlambat calon pekerja memasuki lapangan kerja yang tidak memerlukan kualitas pekerja kepada calon pekerja yang berkualifikasi. 3. Membina kemampuan serta memperluas peluang usaha skala kecil sebagai bahagian dari perekonomian nasional, dan khusus mengatasi masalah pengangguran diperkotaan, sektor informal perlu diperhatikan dengan baik. 4. Memilih pembangunan sektor industri yang hanya memiliki keterkaitan dengan sektor pertanian sebagai penyedia bahan bakunya. (lihat pada bab pembangunan sekor Industri). Latihan Soal Bab 6. 1.
Menurut M.P. Todaro, Sepanjang tingkat upah di kota (Wu) lebih besar dari tingkat upah di desa (Wr) Maka jumlah migrasi (Mt) akan tetap positif, buatlah suatu persamaan sederhana yang dapat menjelaskan kondisi dimaksud, kemudian berikan notasi baru yang menjelaskan keterkaitan diantara hasrat migrasi ternyata signifikan dipengaruhi oleh tingkat pengerjaaan dikota (Eu) dan tingkat pengangguran dikota (Uu), berikan penjelasan dengan notasi yang ringkas saja.
2.a. Jelaskan pendapat Everett S.Lee mengenai sebab musabab terjadinya migrasi. berikan uraian yang bersifat deskriptif dari penyebabnya tersebut. b. Bagaimana hubungan diantara tingkat pengangguran dikota dan urbanisasi..? 3.a. Jelaskan kategori pengangguran menurut O.Edwards. b. Jelaskan kategori pengangguran menurut Lewis C.Solmon. 4.a Mengapa angka pengangguran di NSB selalu tinggi ? berikan alasannya. b. Apa akibat negative bagi suatu perekonomian jika angka pengangguran tinggi..? c. Bagaimana pula menurut anda untuk mengantisipasi masalah pengangguran ?
48
Bab. 7
Masalah Pokok Dihadapi NSB
( Topik : Distibusi Pendapatan dan Kemiskinan ) 7.1
Latar Belakang Kemiskinan & Distribusi Pendapatan.
Program pengentasan kemiskinan saat ini adalah program pembangunan yang menjadi prioritas di NSB. Fokus dalam masalah sosial yang selalu mendapat perhatian dari kemiskinan ialah ketidak merataan tingkat pendapatan masyarakat NSB. Berkembangnya isu, dan masalah ketidak merataan tingkat pendapatan di NSB merupakan gejala sosial tidak sehat dan juga tidak mungkin dihindarkan pada saat pembangunan sedang dilaksanakan, dimana ketika pembangunan belum dilaksanakan kesenjangan pendapatan bukan suatu masalah berarti. Selain itu tingkat kesenjangan hidup yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan ternyata semakin lama semakin melebar derajat kesenjangan sehingga menimbulkan jurang pemisah atau jarak yang besar (GAP) diantara kelompok kaya dan miskin. Salah satu penyebab terjadinya ketidakmerataan tingkat pendapatan adalah akibat dari tingginya tingkat pertumbuhan GNP di NSB, dan ternyata pertambahan GNP tersebut tidaklah meningkatkan kesahjateraan masyarakat, tetapi malah justru menyebabkan terjadinya kemiskinan relatif di kota maupun didesa. Eratnya keterkaitan masalah antara kemiskinan dengan distribusi pendapatan adalah masalah yang sosial yang saling memicu sehingga membicarakannya haruslah melalui pendekatan yang spesifik, salah satu cara sederhana yang lazim digunakan untuk menjelaskan bagaimana persoalan tersebut terjadi melalui Production Possibility Curve ( PPC ) atau kurva kemungkinan produksi, lihat gambar dibawah, dimana untuk memproduksi barang & jasa ekonomi, kita membaginya menjadi dua bahagian besar saja yaitu -.Barang & jasa bersifat kebutuhan pokok. misal, beras, air bersih, kesehatan dll. dalam gambar diwakilkan oleh sumbu Vertikal. -.Barang & jasa bersifat kebutuhan mewah.misal, mobil pribadi, konseling psikologi dll. dalam gambar diwakilkan oleh sumbu Horizontal. Dengan diasumsikan bahwa produksi pada saat ini dijalankan pada batas yang maksimum (faktor produksi maksimum), maka muncul berbagai pertanyaan seperti : -. Bagaimana menentukan kombinasi produksi antara barang mewah & pokok ..? -. Siapa yang mengkonsumsi dan bagaimana daya beli konsumen dipasar ..? Barang mewah A 6
PPF Curve
B 1 0 4
20
Barang pokok
Gambar 08. Kurva Production Possibility Curve.
49
Selanjutnya GNP riil yang sama ditunjukan pada titik titik kombinasi yang membentuk kurva PPF, sehingga jikalau yang diinginkan lebih banyak diproduksi barang mewah dan sedikit barang pokok (negara maju) maka kombinasi diwakili oleh titik A ( yaitu 4 barang pokok dan 6 barang mewah ) sebaliknya jika yang diinginkan diproduksi lebih banyak barang pokok dari barang mewah maka kombinasi berada dititik B. ( yaitu 20 barang pokok dan 1 barang mewah ) sebagai konsumsi di NSB. Faktor penentu utama untuk kombinasi output dalam perekonomian liberal atau ekonomi campuran adalah tingkat permintaan konsumen secara keseluruhan, sehingga dalam hal ini penawaran barang atau jasa lebih disebabkan kepada keadaan tingkat distribusi pendapatan masyarakat negara tersebut. Bagi negara yang tingkat pendapatannya perkapitanya rendah maka akan semakin timpang pendistribusian pendapatannya dan selanjutnya yang terjadi adalah permintaan agregat akan semakin dipengaruhi oleh prilaku konsumsi kelompok orang kaya yang umumnya proporsi pengeluarannya lebih besar kepada barang atau jasa bersifat mewah ketimbang barang dan jasa bersifat pokok dan selanjutnya kelompok orang miskin tidak akan mampu lagi membeli barang dan jasa keperluan seharinya sebab kesenjangan tersebut, maka disitu telah terjadi mekanisme penindasan dari kebutuhan kelompok orang-orang miskin. Dalam pembahasan berikutnya kita menitik beratkan perhatian kepada ketimpangan kekayaan ( asset ) meskipun sebenarnya masih banyak lagi bentuk-bentuk ketidak merataan lainnya yang sangat penting untuk diketahui seperti ketidak merataan agama, kelamin, ras, hukum, politik, hak azasi, dan ketidak merataan lainnya. Penyebab dari ketidakmerataan pendapatan di NSB menurut Irma Adelmann & Cynthia Taft Morris (1973) disebabkan oleh 8 hal yaitu : 1. Pertambahan jumlah penduduk yang jauh lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita didalam kurun waktu yang sama. 2. Tingkat inflasi yang tinggi akibat bertambah banyaknya jumlah uang beredar tetapi tidak proporsional dengan pertambahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. 3. Tertekannya nilai kurs mata uang NSB akibat dari sering minusnya neraca perdagangan atau lebih kepada tidak elastis-nya barang yang diekspor oleh NSB. 4. Ketimpangan pembangunan antar daerah. 5. Investasi dilakukan lebih cenderung kepada padat modal ketimbang padat karya. 6. Rendahnya mobilitas sosial dari masyarakat. 7. Pemerintah sering salah dalam mengaplikasi kebijaksanaan yang telah dibuatnya. Misal, penetapan kebijakan Industri Substitusi Impor namun malah justru memicu harga barang tersebut menjadi jauh lebih mahal dari harga pasar Internasional. 8. Perekonomian NSB dimonopoli oleh sekelompok kecil masyarakat (konglomerat) sementara usaha skala kecil yang berjumlah mayoritas kurang mendapat perhatian.
50
7.2 Distribusi Pendapatan Perseorangan. Ukuran distribusi pendapatan perorangan merupakan ukuran yang umumnya digunakan oleh para ekonom untuk melihat kesenjangan pendapatan yang terjadi pada suatu negara atau pada suatu kelompok masyarakat. Manfaat dari diketahuinya kesenjangan pendapatan yang telah diperhitungkan adalah dapat mengetahui kondisi ketimpangan ekonomi disuatu kelompok masyarakat sehingga dapat memperkirakan prihal sosial ekonomi sebagai berikut : 1. Jumlah individu yang telah atau belum melampaui garis kemiskinan. 2. Hasil pembangunan apakah sudah tepat mencapai sasaran / tujuan. 3. Langkah perbaikan struktur ekonomi kepada pemerataan pembangunan (ketimpangan) yang dapat memperbaiki pendistribusian pendapatan. Kebiasaan untuk menghitung distribusi pendapatan adalah melakukan survey dari sekolompok masyarakat yang diamati, tentang nilai perolehan pendapatan mereka kemudian menyusun hasil survey tersebut, dimana angka disusun dari nilai terkecil perolehan pendapatan sampai nilai terbesar pendapatan, selanjutnya dikelompokan sesuai dengan besaran nilai kelompok perolehan pendapatan yang diinginkan atau pangsa pendapatan (Grouping share of income) yang boleh disusun dalam kelompok Dual (dua pekerja) Kuintil (empat pekerja) atau Desil (delapan pekerja) dan seterusnya. Selain itu didalam survey tersebut tidak dipermasalahkan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh (misalnya bersumber dari warisan, hibah, hadiah maka dinilai sama saja selain itu bertempat tinggal dikota atau desa, juga berkerja disektor pertanian atau sektor industri dianggap sama saja) yang penting nilai dari pendapatan objek survey didalam satuan waktu yang sama. Sebagai contoh pada tabel 11 telah disusun tabel distribusi pendapatan perseorangan yang terdiri atas 20 pekerja mereka masing-masing telah memperoleh sejumlah pendapatan perbulan sebagaimana dalam kolom “income perbulan (Rp)” dimana terlebih dahulu pendapatan mereka disusun dari jumlah Y yang terkecil sampai Y terbesar. Selanjutnya pendapatan individu tersebut diprosentasekan kepada total pendapatan dan jika seluruhnya dijumlahkan ( % pangsa Y individu ) harus diperoleh nilai = 1,00. Jikalau diperoleh nilai lebih atau kurang dari 1,00, berarti ada kesalahan dalam menghitungnya, rumus untuk mencarinya adalah: Y Individu % Pangsa Y = x 100%. individu Σ total Y individu Kemudian dalam kolom % pangsa Y kuintil , dijumlahkan pendapatan individu ke 1 sampai individu ke 4 atau jumlah pendapatan perkelompok kuintil (per empat pekerja) kemudian jumlahkan lagi invidu 5 sampai individu ke 8 dan demikianlah seterusnya. Untuk kolom % proporsi Y kumulatif adalah penjumlahan group kuintil 1 dan 2, kemudian group kuintil 2 dan 3 demikian seterusnya. Selanjutnya kolom F.i menjelaskan pendistribusian merata yang semestinya dimana setiap group kuintil memperoleh bahagian sama atau untuk contoh dimana ada 5 grup kuintil berarti 100 % dibagi 5 grup maka 20 % pergrup. Terakhir kolom X.i menunjukan kelipatan F.i yang merupakan total penyebaran pendapatan yang semestinya group kuintil didalam hasil survey dilakukan.
51
Tabel 11.
Income Individu Atas Dasar Pendapatan Riil Perbulan.
Indi vidu
Income perbulan (Rp)
% Pangsa Y Individu
% Pangsa Y Kuintil
% Proporsi Kumulatif
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
360.000. 378.000. 414.000. 432.000. 486.000. 522.000. 558.000. 612.000. 684.000. 756.000. 792.000. 882.000. 954.000. 1.062.000. 1.134.000. 1.242.000. 1.332.000. 1.440.000. 1.710.000. 2.248.000.
0,020 0,021 0,023 0,024 0,027 0,029 0,031 0,034 0,038 0,042 0,044 0,049 0,053 0,059 0,063 0,069 0,074 0,080 0,095 0,125
0,000
Total
18.000.000
1,00
Y
Fi %
Xi %
0,000
0
0
0,088
0,088
20.0
20.0
0,121
0,209
20.0
40.0
0,173
0,382
20.0
60.0
0,244
0,626
20.0
80.0
0,374
1,0
20.0
100.0
100
Sumber : ( survey fiktif ) Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 11, maka untuk mengetahui kondisi distribusi pendapatan pada kelompok sosial tersebut telah dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Gini coefissien (Gc) yaitu rumusnya sebagai berikut :
Gc
n = 1-Σ 1
{ ( X i + 1) – X i } ( Y + Y1 + 1 )
Jika persamaan Ginni coeficient dikonversi kepada nilai dari tabel 11 maka diperoleh : Gc
=1–
Gc
= 1 - ( 0,0176 + 0,0594 + 0,1182 + 0,2016 + 0,3252 )
Gc = 1 -
( 0.20 - 0.00 ) ( 0.000 + 0,088 ) + ( 0.40 - 0.20 ) (0,088 + 0,209 ) + ( 0.60 - 0.40 ) ( 0,209 + 0,382 ) + ( 0.80 - 0.60 ) (0,382 + 0,626 ) + ( 0.100 – 0.80 ) ( 0,626 + 1,0 )
0,722
Gc = 0,278
digenapkan =
0,28.
52
Makna ketimpangan pendapatan dari nilai Gini coefisien yang diterjemahkan menurut H.T.Oshima, adalah memberikan arti baik atau buruk dari ketimpangan pendapatan yang telah terjadi pada kelompok sosial pekerja tersebut yaitu jikalau nilai ketimpangan ( gini ratio ) yang diperoleh adalah diantara nilai sbb : 1. Gini Ratio < 0.3 2. Gini Ratio > 0.3 s/d 0.4 3. Gini Ratio > 0,4
( Rendah ), ( Sedang ), ( Tinggi ),
distribusi pendapatan, sangat baik. distribusi pendapatan, normal. distribusi pendapatan, buruk.
Berdasarkan pendapat H.T.Oshima , maka data yang dihitung dalam tabel 11 diperoleh hasilnya 0,28 berarti distribusi pendapatan pada masyarakat tersebut adalah rendah ( sangat baik) , sebab Ginni coefisien berada dibawah nilai 0,3. Sedangkan menurut ukuran Relative In Equality ( World Bank ) penilaian dengan dasar kategori pangsa pendapatan yang diperoleh kelompok pekerja tersebut ( lihat kolom, % proporsi pendapatan kumulatif ) yaitu jika diperoleh : 1. 40 % dari total pekerja pangsa income terkecil menerima besar dari 17 % dari total GNP berarti distribusi pendapatan ialah Low In Equality ( Baik ). 2. 40 % dari total pekerja pangsa income terkecil menerima besar dari 12 % sampai dengan 17 % total GNP, distribusi pendapatan ialah Moderat In Equality ( Sedang ). 3. 40 % dari total pekerja dengan pangsa income terkecil menerima < 12 % dari total GNP berarti distribusi pendapatan ialah High In Equality ( Buruk ). Berdasarkan ukuran relative in equality distribusi pendapatan dalam tabel 11 adalah baik ( Low in equality ) sebab 40 % dari pekerja dengan pangsa income terkecil menerima > 17 % dari total GNP atau sejumlah 40 %, pekerja menerima 20,9 % dari total pendapatan. Berikut pada tabel 12 disajikan pendapatan perkapita, distribusi pendapatan dan Gini koefisien pada sepuluh negara sedang berkembang didunia untuk tahun 1996. Tabel. 12
Pendapatan Perkapita & Ketimpangan Distribusi Pendapatan Untuk 10 ( sepuluh ) NSB Terpilih Tahun 1996. No Nama GNP / Kapita Pangsa Y, 40% Rasio Y, 20% mor Negara 1996 ( US$) Rumah Rmh.tangga kaya tangga kepada R.tangga Termiskin termiskin Bangladesh 260 22,9 4,0 01 Kenya 320 10,1 18,3 02 Sri Lanka 740 22,0 4,4 03 04 Indonesia 1.080 20,4 5.1 Filiphina 1.160 15,5 8,4 05 Jamaica 1.600 16,0 8,2 06 Paraguay 1.850 8,2 27,1 07 Costarica 2.640 12,8 12,9 08 Malaysia 4.370 12,9 11,7 09 10 Brazille 4.400 8,2 25,7 Sumber : World Bank, World Development Report, New York, 1998, ( diolah )
Ginni Koefisie n 0,28 0,58 0,30 0,34 0,43 0,41 0,59 0,47 0,48 0,60
53
7.3 Kurva Lorenz. Konsep lain yang lazim digunakan untuk menganalisa distribusi pendapatan individu adalah dengan menggambar kurva yang dikenal sebagai kurva Lorenz. Diciptakan oleh Conrad Lorenz, ahli matematika berasal dari Amerika Serikat , dimana pada tahun 1905. Lorenz menggambarkan hubungan diantara pendapatan dan pangsa pekerja beliau menemukan adanya perbedaan mendasar diantaranya, selanjutnya kurva lorenz tetap digunakan sampai saat ini. Ciri-ciri dari Kurva Lorenz sebagai berikut : 1.
Digambarkan pada bidang segi empat bujur sangkar dan terbelah dua sudutnya oleh satu garis lurus yang disebut sebagai garis kemerataan sempurna atau line of equality sehingga diperoleh dua segitiga sama sisi. Sumbu horizontal mewakili pangsa pendapatan sedang sumbu Vertikal mewakili pangsa pekerja. Kurva terbentuk dengan menghubungkan setiap titik-titik yang mewakili pangsa pendapatan dengan pangsa pekerja / penduduk. Kurva ditarik dari kiri bawah (titik C) menuju kanan atas (titik B), sehingga hasilnya secara ringkas dapat disimpulkan jikalau kurva semakin mendekati garis kesamarataan berarti distribusi pendapatan semakin baik dan sebaliknya yang terjadi jikalau kurva menjauhi garis kesama rataan memberi arti semakin buruk.
2. 3. 4.
Perhatikan pada gambar 09 terlihat kurva notasi E yang lebih dekat dengan garis kesamarataan, sementara kurva F menjauh dari garis kesamarataan, perbedaan busur tersebut ternyata memberi arti sederhana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Lorenz. A B Keterangan. % Pendapatan ABCD = Segi empat bujur sangkar. ABC dan BCD =Segi tiga sama kaki. CB,E = Busur yang mendekati garis kesamarataan. CB,F = Busur yang menjauhi Line of Equality / garis kesama rataan. Garis Kesamarataan Gc = Luas Busur CB (E/F) Luas Segitiga BCD E
F % Penduduk
C
D Gambar 09. Kombinasi Kurva Lorenz
Cara lain dalam mencari Ginni coefficient pada bidang kurva Lorenz adalah dengan cara perhitungan geometri yaitu dicari luas busur dibagikan luas bidang segi tiga, sebaiknya bila memilih menghitung dengan cara ini maka untuk mengambarkan kurva Lorenz gunakan kertas milimeter (block milimeter) dengan tujuan akurasi gambar yang diperoleh dapat lebih tepat sekaligus menghitung Ginni coefficient dalam gambar.
54
Dari data yang diperoleh dalam tabel 11, telah dapat digambarkan kurva Lorenz sbb: % Pangsa income individu 0.130 0.120 0.110 0.100 0.090 0.080 0.070 0.060 0.050 0.040 0.030 0.020 0.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Individu pekerja Gambar 10 : Kurva Lorenz. (Sumber : Diolah dari tabel 11) Mengambarkan kurva Lorenz untuk hasil yang diperoleh dari tabel 11, yaitu dengan mengkombinasikan setiap titik titik mewakili pada individu pekerja dengan prosentase pangsa pendapatan individu kemudian menarik satu persatu titik menjadi garis yang akhirnya membentuk suatu busur ( lihat garis putus-putus) maka untuk kelompok sosial diamati terlihat bahwa kurva Lorenz berada tidak jauh dari garis kesamaan sebab distribusi pendapatan yang terjadi pada kelompok tersebut adalah baik. Bernilai (Gc = 0,28) sehingga dapat disimpulkan bahwa kurva Lorenz telah menunjukan hubungan kuantitatif diantara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang diterima. Apabila kesenjangan yang terjadi adalah semakin buruk maka kurva akan semakin menjauhi garis kesamaan dan sebaliknya yang terjadi jika kurva semakin mendekati garis kesamaan maka distribusi pendapatan semakin baik. Sedangkan garis kemerataan sempurna atau Line of equality ialah menunjukan batas maksimum distribusi pendapatan yang sangat sempurna dimana kurva akan bersinggungan / menyentuhnya, hal dimaksud sangat jarang terjadi dimana kurva Lorenz adalah sama dengan garis kesamaan. Demikian pula jikalau kurva Lorenz menyentuh garis individu pekerja atau sangat-sangat buruknya distribusi pendapatan.
55
7.4
Distribusi Pendapatan Fungsional.
Distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pangsa faktor produksi adalah cara melihat distribusi pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi, sehingga dapat pula digunakan untuk melihat distribusi pendapatan dari sisi individu pekerja dengan sudut yang terpisah. Misalnya perolehan diantara pendapatan buruh dengan perolehan laba entrepreneur. Teori ukuran distribusi pendapatan fungsional umumnya digunakan untuk melihat persentase pendapatan nasional yang terdiri atas bunga, upah, sewa ( Lihat keterangan pada halaman 19 ). Konsep ini mencoba menjelaskan pendapatan sebagai suatu faktor produksi melalui kontribusi faktor tersebut atas produksi yang dijalankan. Kurva permintaan dan penawaran digunakan untuk menentukan harga dari setiap faktor produksi seandainya harga tersebut dikalikan kuantitas digunakan dengan anggapan penggunaan faktor produksi secara efisien akan diperoleh jumlah yang diterima masing-masing faktor produksi. Misalnya permintaan dan penawaran tenaga kerja digunakan untuk menentukan tingkat upah kemudian jika angka itu dikali dengan penyerapan tenaga kerja diperoleh nilai upah total . Tingkat Upah
SL R
Laba E
W Buruh DL = MPL 0
L
Tingkat penyerapan buruh
Gambar 11. Kurva Distribusi Pendapatan Fungsional. Notasi gambar 11 : E = Equilibrium (Keseimbangan), R = Profit ( Laba ). L = Labor (Buruh). SL = Suply of labor ( penawaran buruh). W = Wages (Gaji). MPL = Marginal propensity of labor. DL = (Demand of labor) Permintaan buruh. Diasumsikan untuk memproduksi satu jenis barang hanya diperlukan 2 faktor produksi, yaitu modal sebagai faktor produksi tetap dan tenaga kerja sebagai satusatunya variabel faktor produksi. Menurut teori pasar persaingan, permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh marginal product dari tenaga kerja atau disebut sebagai MPL yaitu tambahan pekerja akan menambah output sampai kepada titik dimana nilai marginal product sama dengan tingkat upah riil, tetapi sesuai dengan prinsip marginal product yang menurun, maka permintaan akan tenaga kerja ini akan merupakan fungsi yang menurun juga dari jumlah yang buruh diperkerjakan.
56
Kurva yang berslope negative tersebut ditunjukan oleh kurva DL, dan kurva penawaran tenaga kerja adalah SL, maka tingkat upah keseimbangan akan sama dengan O-W, dan tingkat keseimbangan penggunaan tenaga kerja adalah O-L, Selanjutnya Pendapatan nasional adalah pada bidang O-R-E-L, dimana pendapatan nasional terbagi menjadi 2 yaitu OWEL merupakan pangsa tenaga kerja dalam bentuk upah dan WRE sebagai bagian laba pemodal usaha (entrepreneur). Oleh karena itu dalam suatu pasar persaingan, dengan fungsi produksi yang bersifat Constant return to scale harga-harga faktor produksi ditentukan oleh kurva permintaan dan penawaran akan faktor produksi tersebut, kemudian pendapatan akan didistribusikan menurut fungsi faktor produksi yaitu ; tenaga kerja menerima upah, modal menerima laba, tanah menerima sewa dan teknologi menerima pembayaran, kontribusi besar kecil pembagian adalah sesuai dengan peran masing-masing faktor produksi kepada penciptaan produk. Kelemahan dari teori distribusi fungsional terlihat pada saat digunakan dalam memperhitungkan peranan serta pengaruh dari kekuatan non pasar, misalnya kekuatan untuk menentukan harga-harga faktor produksi yang digunakan. Contoh yang lebih spesifik misalnya kesepakatan dari para pemodal dalam menentukan tingkat perolehan laba yang diperoleh atas setiap unit modal ditanamkan atau dari sisi lainnya penetapan tingkat upah yang diterima atas setiap satu-satuan waktu kerja oleh kelompok pekerja atau bisa juga oleh kebijakan dari pemerintah setempat.
7.5 Kemiskinan. Pada tahun 1990, World Bank menyampaikan laporannya, dimana untuk Indonesia diberikan pujian tentang keberhasilan pembangunan ekonomi dalam menekan jumlah penduduk miskin, dimana telah dilaporkan sebelumnya pada tahun 1976, jumlah penduduk Indonesia yang dikategorikan miskin relatif berjumlah 40 % dari populasi penduduk, dan telah berkurang ditahun 1988, menjadi 22 %. Namun demikian dilaporkan juga, jumlah penduduk yang dikategorikan miskin absolute masih dalam jumlah yang sama, selain itu yang perlu dicatat adalah jumlah penduduk yang berada sedikit diatas garis kemiskinan ternyata mereka adalah kelompok mayoritas penduduk Indonesia pada saat laporan disampaikan sehingga dinyatakan dalam kondisi sosial kemasyarakatan masih sangat rawan atas perubahan kondisi ekonomi, sehingga dianjurkan oleh World Bank agar program pembangunan jangka pendek atau jangka menengah Indonesia agar lebih memperhatikan perbaikan kondisi masyarakat yang hidup dibawah atau sedikit diatas garis kemiskinan. Kemiskinan dapat diamati sebagai suatu kondisi dimana adanya anggota atau sekelompok masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam perubahan kemajuan pembangunan disebabkan mereka tidak memiliki kemampuan dalam pemilikan faktor produksi sehingga tidak mampu berkompetisi dengan kelompok masyarakat lainnya. Disisi lain dapat juga disebabkan program pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kemampuan dan kondisi masyarakat miskin tersebut untuk berpartisipasi sehingga hasil pembangunan tidak menjangkau lapisan masyarakat miskin. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah yang bertalian dalam segala aspek sosial kemasyarakatan dan juga kepada pemerintahan, sehingga masalah kemiskinan adalah masalah kultural bangsa yang timbul secara alamiah,maka umumnya para ahli ekonomi melihatnya dalam sudut pandang struktural, dan akhirnya timbul istilah “Kemiskinan Struktural” ( Selo Sumardjan, 1980 ) yaitu kemiskinan yang diidap oleh sekelompok masyarakat karena masyarakat tersebut tidak ikut menikmati pemanfaatan sumber daya alam yang sebenarnya juga diperuntukan bagi mereka.
57
7.6
Ukuran Kemiskinan.
Pada dasarnya konsep ukuran kemiskinan mengkaitkan perkiraan antara tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi kepada penyediaan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinan seseorang dapat hidup dengan layak. Seandainya kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka dikategorikan sebagai miskin. Dengan demikian miskin adalah maksud dari perbandingan antara pendapatan yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Sedangkan untuk tingkat pendapatan minimum / garis kemiskinan ( Line Of Poority) adalah batasan biaya yang diperlukan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. (M.P Todaro , 1988 ) Untuk itu miskin dikelompokan atas 2 bahagian besar yaitu “ : 1. Miskin Absolute Kemiskinan Absolute, adalah sekelompok / anggota masyarakat yang pendapatannya tidak mampu memenuhi / mencukupi kebutuhan dasarnya. Kesulitan yang ditemui oleh para ekonom dalam menyatakan kemiskinan absolute adalah menyatakan bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar, karena dalam setiap kelompok masyarakat memiliki perbedaan kebutuhan yang disebabkan iklim, adat istiadat, agama sehingga arti dari pemenuhan kebutuhan dasar setiap masyarakat akan berbeda,maka tidak dapat dinyatakan secara eksplisit maksud dari pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut UNIRISD ( United Nation Research Institute for Social Development ) menggolongkan kebutuhan dasar manusia kedalam 3 kelompok yaitu : 1. Kebutuhan dasar primair (pokok) yaitu kebutuhan atas: gizi, pakaian, rumah, dll. 2. Kebutuhan dasar skundair ( kultural ) yaitu kebutuhan akan pendidikan, waktu istirahat ( leisure ), olah raga dan lainnya. 3. Kebutuhan dasar tertier ialah kebutuhan lainnya yang bersifat memuhi kepuasan batin ( psikis ) seperti rekreasi, kendaraan, komunikasi dan lainnya. Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan orang atau keluarga tetapi juga meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan sosial sebagaimana disebutkan oleh ILO ,1976 ( international of labor organization) yaitu kebutuhan dasar meliputi 2 unsur saja yaitu : 1. Pemenuhan kebutuhan minimum seperti ; makanan, air bersih, pakaian, rumah. 2. Pemenuhan kebutuhan sosial seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dll. Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum sangat mudah dipahami tetapi menentukan pemenuhan dasar kebutuhan minimum secara objektif sangatlah berbeda, sehingga penetapan garis kemiskinan tidak dapat mutlak berlaku secara global. 2. Miskin Relative Menurut Miller (1971) walaupun seseorang telah mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi karena masih jauh berada dibawah standar pemenuhan kebutuhan lingkungan sosialnya, maka orang tersebut masih digolongkan kepada miskin. Menilik pendapat Miller maka garis kemiskinan berada pada lingkungan tempat tinggal sekitarnya, sehingga konsep ini membedakan dengan konsep kemiskinan absolute dengan suatu kelebihan bersifat dinamis ( mengikuti kehidupan masyarakat sekitar ) sehingga kemiskinan tetap selalu ada. Menurut Kincaid (1975) kemiskinan relative sebab dipandang dari sudut ketimpangan sosial dimana semakin besar ketimpangan sosial terjadi diantara kelompok kaya dan miskin maka semakin banyak pula orang yang hidup dalam keadaan miskin.
58
7.7
Indikator Kemiskinan.
Indikator kemiskinan ada berbagai macam diantaranya , konsumsi pokok perkapita pertahun, tingkat pendapatan, dan tingkat kesahjateraan, kalori dan protein ukuran tersebut pada umumnya tidak dapat dijadikan pedoman penilaian dalam jangka panjang atau secara generalisasi hanya saja dapat membantu untuk memahami akan pemenuhan kebutuhan pokok manusia agar dapat hidup dengan layak. Tabel 13 . Indikator Garis Kemiskinan. Peneliti / Instansi
Ukuran digunakan
Sayogyo (1977)
Konsumsi beras perkapita pertahun (beserta lauk pauk) Pengelompokan masyarakat - Miskin, - Sangat miskin - Melarat
Nilai konsumsi Kota
480 Kg 360 Kg 270 Kg
World Bank ( 1984 )
Konsumsi yang dibelanjakan perhari
World Bank (1989)
Garis kemiskinan Internasional Perkapita pertahun US.$
US.$ 500.
International Report (1976)
Pendapatan perkapita per tahun US.$
US.$ 200.
Montek.S. Ahlu walia. (1975)
Tingkat pendapatan per kapita pertahun. ( Kurs US$ = Rp 75 )
US$ 75.
Biro Pusat Statistik (1989)
Tingkat pendapatan per kapita ( perbulan Rp) untuk tahun survey 1987.
Rp 17.381
Deswani Idrus ( 1984 )
Tingkat kebutuhan kalori & protein rata-rata perorang dewasa dalam sehari
Sumber : 1. M.P Todaro (1988)
Rp 6.719
Nilai konsumsi Desa
320 Kg 240 Kg 180 Kg Rp 4.479
US$ 50.
Rp 10.294.
2100 kilo kalori + 55 gram protein
2. Lincolin Arsyad (1992) (diolah)
Selain data pendapatan dan pengeluaran ada berbagai komponen tingkat kesahjateraan lainnya selalu digunakan oleh PBB, World Health Organization ( WHO ) dimana pada laporan sarana sosial tahun 1961, disebutkan ada 9 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesahjateraan masyarakat diseluruh dunia yakni : 1. Konsumsi makanan dan gizi. 2. Pakaian dan kelengkapannya 3. Pendidikan 4. Kesehatan 5. Perumahan 6. Jaminan Sosial 7. Sarana hiburan dan olah raga 8. Kesempatan berkerja 9. Kebebasan dalam menentukan pilihan hidup. Selanjutnya terlihat dalam tabel 14 dan tabel 15 disajika data-data yang mengambarkan penduduk miskin didunia pada berbagai negara dan didesa sebagai perbandingannya.
59
Tabel : 14. Jumlah Penduduk Hidup Dibawah Garis Kemiskinan pada 12 NSB Dengan 80 % Dari Total Penduduk Miskin Dunia 1997. Nama Negara
Jumlah Penduduk 1997 (juta)
01. Brazil 02. China 03. Ethiopia 04. Filiphina 05. Kenya 06. India 07. Indonesia 08. Meksiko 09. Nepal 10. Nigeria 11. Pakistan 12. Peru
160 1.236 59 73 29 970 204 96 23 107 138 24
% penduduk hidup dibawah garis kemiskinan ditahun 23,6 22,2 46,0 28,6 50,2 52,5 11,8 14,9 50,3 31,1 11,6 54,0
Estimasi jumlah penduduk miskin (juta orang)
(1995) (1995) (1982) (1991) (1992) (1992) (1995) (1992) (1995) (1993) (1991) (1991)
38 274 27 21 15 509 24 14 12 33 16 13
Sumber : World Bank, World Development Report, New York, 1998, ( diolah )
Tabel : 15. Kemiskinan Dipedesaan NSB Dalam Prosentase. . Nama Negara Ghana Pantai gading Kenya India Indonesia Malaysia Filiphina Thailand Guatemala Meksiko Panama Peru Venezuela
Penduduk desa dari total penduduk 65 57 80 77 73 62 60 70 59 31 50 44 15
Penduduk desa miskin dari total penduduk miskin 80 86 96 79 91 80 67 80 66 37 59 52 20
Sumber : World Bank, World Development Report, New York, 1998, ( diolah )
Latihan Soal Bab 7. 1
2
Dari hasil survey disekitar kampus UMA diperoleh data sebagai berikut : jumlah koresponden 20 orang pekerja dengan income ( Ribuan Rupiah ) 210. 237. 243. 248. 269. 271. 322. 386. 410. 434. 475. 527. 555. 613. 656. 734. 759. 801. 908. 942. Tugas anda adalah : a. Hitung Ginni Coeficient dari data tersebut. b. Berikan analisis atas hasil yang diperoleh. c. Gambarkan Kurva Lorenz. a. Apa yang dimaksudkan dengan miskin struktural dan apa itu miskin absolute.? b. Apa sebenarnya perbedaan maupun persamaan pendapat diantara Miller dan Kincaid mengenai miskin relative ? c. Menurut WHO, apa saja indikator dapat dipergunakan mengukur kemiskinan.? dan indikator yang mana pula lazim untuk digunakan ?. Apa alasannya ? d. Jelaskan keterkaitan : kemiskinan, ketimpangan dan distribusi pendapatan.
60
Bab. 8
Masalah Pokok Dihadapi NSB ( Topik :
8.1.
Dualisme dan Korupsi ).
Dualisme.
Dualisme adalah suatu konsep dari kondisi sosial perekonomian yang terjadi di NSB, dualisme juga mengindikasikan kontradiksi dari kehidupan masyarakat yang terus meningkat dari waktu kewaktu dan sepertinya sudah tidak ada lagi jalan keluarnya. Terjadinya dualisme disebabkan oleh 4 unsur pokok dualisme yaitu : 1. Dua keadaan hidup yang sangat berbeda. Dimana satu kelompok masyarakat kaya dan berkuasa ( Superior ) sementara kelompok masyarakat lainnya adalah miskin dan tertindas ( Inferior ) sementara dua unsur duniawi tersebut hidup berdampingan dalam realitas ruang dan waktu yang sama. 2. Kenyataan hidup superior dan inferior adalah kondisi yang kronis dan bukan suatu kondisi transisional atau bukan pula akibat dari konsep pembangunan ekonomi. 3. Kenyataan hidup superior dan inferior menunjukan kecenderungan semakin lama semakin senjangnya kehidupan masyarakat sehingga akhirnya unsur inferior menunjukan kondisi masyarakat terkebelakang ( Under Development ) 4. Pada kenyataannya unsur superior adalah jumlah kelompok minoritas masyarakat sedangkan unsur inferior adalah jumlah kelompok mayoritas masyarakat sehingga kemungkinan kelompok superior untuk membantu kelompok inferior tidak mungkin diharapkan. ( unsur negative dari konsep “Ttricle Down Effect “). Berdasarkan unsur pokok dualisme disebutkan diatas , maka dualisme dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis dualisme yaitu :
8.2 Dualisme Sosial. J.H.Boeke dalam karya disertasi untuk memperoleh gelar Doktor ekonominya, pada tahun 1910, menulis masalah dualisme sosial, dimana wilayah penelitiannya berada dibeberapa daerah dan kota dipulau Jawa. Tulisan Boeke, disadur ulang dalam dalam buku “Prekapitalisme di Asia” Penerbit Sinar Harapan. 1983. Boeke mencoba mengangkat masalah sosial yang terjadi di Hindia Belanda ( sekarang indonesia ) dan menguraikan penyebab terjadinya melalui pendekatan ekonomi kemudian juga membandingkannya dengan kondisi sosial yang terjadi sebelumnya di belanda pada tahun 1870. Boeke memberi kesimpulan tentang perlunya perbaikan dari kondisi kehidupan masyarakat pribumi hindia belanda yang hidup dalam kondisi sangat miskin. Boeke menyatakan bahwa konsep sosial pemerintahan kolonial yang telah lama diterapkan sebelumnya adalah salah atau tidak tepat sehingga pada saatnya hanya akan mengakibatkan pemberontakan dari rakyat pribumi secara meluas & menimbulkan kerugian serta kesengsaraan yang parah. Selanjutnya Boeke menyatakan pemikiran dari ekonom barat tidak mungkin diaplikasikan didaerah khatulistiwa tanpa adanya modifikasi konsep ekonomi yang bertujuan akhir mempertahankan kekuasaan, Dimana prinsipnya jikalau pemerintah kolonial akan melakukan pembahagian ( pengalokasian ) secara tajam, luas serta mendalam pada akhirnya akan membagi masyarakat kedalam dua kelompok sehingga pada suatu saat kelompok inferior akan menjadi tidak terkendali (liar) dengan sebab utama pada kelompok masyarakat inferior tidak menemukan rasa keadilan atau kesesuaian kondisi sosial lainnya.
61
Prinsip pokok dari disertasi Boeke adalah pembedaan antara tujuan kegiatan ekonomi di belanda (barat) dan di hindia belanda (timur) yang menegaskan kegiatan ekonomi barat mendasarkan pada rangsangan kondisi kebutuhan ekonomi sedangkan kegiatan ekonomi di timur berdasarkan pada kondisi kebutuhan sosial. Boeke mencoba menjelaskannya melalui teori ekonomi produktivitas marginal neo klasik dengan menganalisa masalah faktor produksi yaitu alokasian keuntungan dari eksplorasi sumberdaya alam di Hindia Belanda ternyata tidak proporsional. Tetapi Boeke menegaskan upaya untuk menyelesaikan masalah dari pendekatan teori barat tidak mungkin digunakan sehingga perlu dimodifikasi dahulu agar teori tersebut dalam penerapannya tidak kehilangan konteks realitas sosial atau antara nilai logika dengan kaidah sosial di masyarakat timur yang cenderung mempertahankan sikap sosial umumnya yaitu faktor – faktor ketimuran tersebut adalah : 1. Pengakuan harga diri kepada kedaulatan bersuku / berbangsa. 2. Kultur Agama , adat istiadat dan kebudayaan setempat. 3. Semangat hidup didalam masyarakat sosial gotong royong. Kenyataannya sampai dengan saat ini di Indonesia apa yang dipikirkan Boeke pada tahun 1910 ternyata masih merupakan suatu keadaan yang persis sama sehingga jika disimpulkan atas teori Boeke diatas maka perbaikan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia sebenarnya mendesak sebagai prioritas utama didalam mekanisme pembangunan Nasional ketimbang mentargetkan pembangunan ekonomi yang cenderung mengejar-ngejar profit dari penerapan produksi berteknologi tinggi atau kepada ekspansi usaha berskala internasional dalam sektor ekonomi yang manfaatnya tak terjangkau oleh masyarakat inferior di Indonesia sehingga pada akhirnya hanya kembali menyebabkan benturan diantara kelompok inferior dan superior, maka wajar saja jikalau krisis ekonomi yang melanda negeri Indonesia pada akhir abad 20 oleh sebahagian ekonom berasal dari dalam dan luar negeri disimpulkan sebagai akibat dari kondisi dualisme sosial sehingga krisis tersebut digelar sebagai krisis multi dimensial. Kontraversial pendapat Boeke pertama sekali disampaikan oleh Mackie (1981) dalam bukunya “Dualisme sosial di Indonesia” Mackie menyatakan bahwa teori dualisme sosial Boeke tidak membantu menyelesaikan masalah perekonomian di Indonesia tetapi justru hanya menghambat konsep kemajuan dari pembangunan ekonomi. Dimana menurut Mackie jikalau konsep Boeke diaplikasikan walaupun dengan revisi dan penyesuaian maka stagnasi ekonomi kepada kehancuran ekonomi total akan menjadi resikonya. Sehingga teori Boeke tidak benar atau masih memiliki kelemahan dan kekurangan disana sini, walaupun pada akhir tulisan tersebut Mackie mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Boeke sungguh-sungguh sangat menarik perhatian sekaligus Mackie menyatakan keheranan mengapa analisa sosial ekonomi yang dianggap telah usang dan tidak relevan lagi sebagaimana disampaikan oleh Boeke, tetap dapat menarik perhatian para ekonom hingga saat ini khususnya didalam upaya menerapkan kebijaksanaan pada pembangunan ekonomi di NSB.
8.3
Dualisme Teknologi.
Benyamin Higgins (1956) dalam bukunya Economics Development Problem Principle and Policies, Norton & Co, 1975, mempertanyakan kesahihan dan observasi empiris atas Disertasi Boeke. Kemudian Higgins dalam bukunya menunjukkan contoh yang lebih spesifik dari teori ekonomi barat dalam menghadapi apa yang dikatakan suatu kekurangan atau kelemahan teori barat menurut Boeke. Akhirnya dalam tulisan Higgins tersirat untuk menolak teori dualisme sosial J.H.Boeke dan sekaligus menetapkan asal mula dari penyebab terjadinya dualisme adalah adanya perbedaan dalam penerapan teknologi produksi.
62
Higgins berpendapat pengelolaan ekonomi di NSB khususnya sektor ekonomi moderen terpusat pada eksplorasi komoditi produk primer seperti pertanian, pertambangan, pertenakan, kehutanan dan lainnya, dimana cara produksi pemerosesannya telah menggunakan teknologi yang diimpor, dan bersifat padat modal atau hemat tenaga kerja ( Labor Saving ) dimana pembentukan usaha telah memperkirakan berbagai hal termasuk target hasil produksi yang merujuk kepada standar kualitas dan kuantitas produksi berlaku dipasar. Sedang pada sektor ekonomi tradisional adalah sama-sama mengeksplorasi pada produksi primer pertanian, pertambangan, peternakan, kehutanan tetapi disebabkan ketiadaan modal untuk membeli teknologi akhirnya mereka hanya mampu memproses dengan menggunakan teknologi yang sangat minim sehingga harus mengorbankan pemakaian tenaga kerja dalam jumlah lebih besar ( Labor Intensive ) selain itu masih disertai kendala tidak tercapainya target kualitas dan kuantitas produksi sehingga perbedaan mencolok dari pencapaian hasil kedua metode produksi telah menyebabkan kondisi kesenjangan pendapatan dari akibat dualisme teknologi . Akibat dari kondisi persaingan yang tidak seimbang tersebut yaitu dimulai dari eksplorasi sampai kepada pemasaran produk akhirnya akan menyebabkan timbulnya gejolak sosial. Selain itu Higgins juga menyoroti masalah faktor pembentukan modal yang sangat rendah di NSB ( disebabkan rendahnya tingkat pendapatan ) serta pendidikan sumber daya manusia yang kurang diberikan perhatian sehingga menimbulkan banyak kesulitan atau mustahil bagi masyarakat inferior untuk memenangkan persaingan dipasar. Hal lain yang menyulitkan menurut Higgins, masyarakat Inferior tidak memiliki suatu organisasi yang khusus mengurus kepentingan mereka bersama dalam hal berproduksi dan mengkonsumsi sehingga kepentingan masyarakat secara mayoritas dalam pasar dapat diombang- ambingkan kekuasan dan kepentingan masyarakat minoritas. Berbeda dengan masyarakat superior yang terlebih dahulu membentuk komunitas dengan sistem manajemen teruji dan perangkat manajer terlatih sehingga sangat memungkinkan bagi mereka menjadi market leader. Perbedaan inilah menurut Higgins yang perlu mendapat perhatian terlebih dahulu didalam menyusun suatu skope pembangunan ekonomi di NSB yang selalu terabaikan.
8.4
Dualisme Finansial.
Hla Myint dalam bukunya The Economics of Developing Countries, Hutchinson London 1967. Meneruskan penelitian sosial yang terlebih dahulu dilakukan oleh Boeke dan Higgins namun dalam kajian sosial yang lebih spesifik yaitu proses pembentukan modal di NSB, Myint membuat analisa mengenai pasar uang di NSB dan menyatakan telah terjadinya dualisme finanasial untuk itu Myint mengelompokan pasar uang di NSB terbagi kedalam dua kelompok besar yaitu : 1. Pasar uang resmi / Lembaga keuangan ( terkoordinir ) misal Bank devisa komersil, Pasar modal atau termasuk juga lembaga keuangan non bank seperti asuransi. leassing dll. 2. Pasar uang tidak Resmi / Non lembaga ( tidak terkoordinir ) misal Rentenir , Lintah darat dll. Dalam operasional rutin lembaga keuangan resmi hanya beroperasi dikota-kota besar sementara untuk memperoleh pelayanan modal mereka mengisyaratkan prosedur administrasi yang ketat dan terjadwal sehingga tidak banyak yang dapat dilakukan dalam upaya membantu permodalan masyarakat inferior yang notabene awam dalam hal administrasi sehingga umumnya yang dapat menikmati fasilitas permodalan dari lembaga keuangan resmi hanyalah kelompok superior.
63
Sementara dalam menutupi celah kelemahan dari operasional lembaga keuangan resmi pasar uang tidak resmi lebih banyak berperan membantu permodalan kepada kelompok Inferior walaupun dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi tidak menjadi persoalan buat mereka, dimana dalam proses peminjaman kepada lembaga keuangan tidak resmi tidak diperlukan berbagai proses administrasi prosedural sebagaimana adanya di lembaga keuangan resmi. Akibatnya keterpurukan dari kelompok inferior akan semakin parah berbeda dengan kelompok superior yang akan semakin super dengan pelayanan perbankan yang solid. Selain dari itu kelemahan lembaga keuangan resmi adalah tidak ada beroperasional didaerah sentra produksi pertanian, atau domisili sekitara inferior tetapi hanya dikota-kota besar sehingga lebih menyulitkan dalam proses pemberian modal kerja yang mengharuskan adanya survey serta pemeriksaan berkala dilapangan oleh petugas perbankan. Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan tidak resmi yang setiap saat siap untuk mengucurkan pinjaman modal diperlukan kepada kelompok inferior. Dilematis permodalan ini menurut Myint harus dicermati dengan baik seperti upaya dari pemerintah NSB untuk : 1. Membuka cabang perbankan disetiap daerah pada sentra produksi dengan tujuan memperlancar arus modal produksi dikelompok inferior. 2. Mendidik masyarakat inferior agar mulai memanfaatkan jasa perbankan khususnya dalam hal pelayanan simpan dan pinjam. 3. Menjaga sirkulasi pembentukan arus modal nasional agar tidak lebih banyak mengucur kepada kelompok superior. Pada pelbagai kondisi keuangan di NSB pada wilayah Asia umumnya masalah dualisme finansial yang ditemui oleh Myint memiliki corak yang indentik, namun dalam methode penanganannya menurut Myint harus disesuaikan kembali yang sesuai dengan corak kebudayaan atau adat istiadat serta agama yang dianut oleh penduduk setempat agar tidak menimbulkan suatu gejolak sosial finansial.
8.5
Dualisme Regional.
Dualisme regional membicarakan masalah ketimpangan pembangunan yang dilaksanakan sehingga menimbulkan berbagai masalah sosial untuk itu dualisme regional terbagi atas : 1. Dualisme regional antara wilayah kota dan wilayah desa. 2. Dualisme regional antara wilayah pusat dan wilayah daerah. termasuk pusat industri dengan pusat penghasil bahan baku. Pembahasan mengenai kedua dualisme regional tersebut lebih disebabkan kepada kesenjangan investasi yang pada akhirnya menimbulkan persoalan klasik seperti imigran yang mencari kerja dikota atau tenaga ahli berimigrasi dari seluruh daerah berkumpul dipusat negara. Dualisme regional sebenarnya seperti anekdot buah simalakama dimana kalau investasi industri dipilih didaerah penghasil bahan baku maka konsekwensinya harus dibangun struktur dan infrastruktur penunjang investasi industri tersebut yang pada akhirnya investasi tersebut sangat besar jumlahnya dan pada akhirnya sulit untuk mencapai profit, sementara jikalau investasi dilakukan dikota maka masalah imigrasi telah menghadang, walaupun didalam pembahasan teori pembangunan regional bahwa jarak material bahan baku kepada tempat produksi kemudian kepelabuhan sampai kepasar sangat menentukan biaya produksi yang efisien guna menekan harga jual tetapi kebenaran tersebut tidak dapat diikuti seluruhnya sebab fasilitas produksi dari daerah penghasil bahan baku sangatlah minim seperti transportasi, komunikasi, energi dan lainnya sehingga jikalau terlebih dahulu harus membangun sarana tersebut menyebabkan investasi tersebut tidak layak dilakukan.
64
Pada saat ini dari hasil pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh NSB umumnya menunjukan gejala semakin memburuknya dualisme regional dan tentunya akan berakibat semakin lebarnya kesenjangan tingkat kesejahteraan diantara masyarakat yang tinggal dikota dan didesa atau diantara masyarakat berada dipusat dan tinggal didaerah, yang akan menyebabkan gejolak sosial dan politik dan akhirnya menghambat laju pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Menyadari akan persoalan yang dihadapi tersebut , pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden B.J Habibie mencoba menetaskan masalah dualisme regional dengan meluncurkan Undang-undang no 22, yaitu mengenai kewenangan pemerintah di daerah. dan undang-undang nomor 25 yaitu tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. namun saja kesiapan aparat didaerah dalam melaksanakan undang-undang tersebut belumlah sebagaimana yang diharapkan sehingga masih banyak ditemui kekurangan dan kelemahan didalam pelaksanaan.
8.6
Pemerintahan dan Korupsi.
Prihal Korupsi ( Corrupt ) pernah ditulis dalam bahasa India kuno sekitar 2000 tahun silam oleh Arthashastra yang menyebutkan “Seperti suatu hal yang mustahil jika tidak mencicipi lezatnya madu yang sudah menetes diujung lidah seseorang, maka sama saja mustahilnya bagi orang-orang yang selalu berurusan dengan uang kerajaan, paling tidak setetes-dua., sudah tercicipi harta kerajaan dan itu adalah perbuatan nista. Korupsi lazim didefinisikan sebagai “Penyalahgunaan kedudukan publik untuk kepentingan dan urusan pribadi” kendati sering diperdebatkan tentang batasan korupsi definisi tersebut kiranya telah mewakili prihal essensial atas perbuatan korupsi. Sedangkan pemerintahan dapat didefinisikan sebagai “ Pelaksana tunggal otoritas melalui suatu institusi bersifat formalitas atau non formal, guna mencapai kemaslahatan bangsa bersama-sama.“ Untuk cakupan kerja pemerintahan dimulai dari proses pemilihan, pemantauan situasi dan kondisi atas interaksi sosial, memformulasi dan meng-implementasi kebijakan ditempuh dengan penuh rasa hormat kepada setiap warga negara dan terakhir pergantian jabatan disertai suatu tanggung jawab. Fakta dari seluruh seantero jagad dunia menyatakan bahwa suatu negara yang kapabel dengan institusi pemerintahan ter-audit, transparan, dan penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil sehingga langsung mendongkrak perolehan nilai ekonomi pembangunan seperti Physical Quality Life of Index ( PQLI ) dan menjadi rendahnya angka kemiskinan, pengangguran dan membaiknya distribusi pendapatan serta angka pembangunan lain. Menurut Kaufmann, dkk, dalam New Frontiers in Anti Coruption Empirical Diagnostic, World Bank (1999), pemerintahan terbagi atas tiga fungsi / komponen yakni : 1. Suara akuntabilitas, mencakup kebebasan suara sipil, pers dan stabilitas politik. 2. Efektifitas pemerintah mencakup kualitas kebijakan dan pelayanan publik. 3. Aturan hukum mencakup hak milik, independensi, judikatif, dan kontrol publik. Oleh sebab itu menurut Kaufmann,dkk (1999), korupsi dapat dipostulatkan sehingga merupakan salah satu dari 3 komponen tersebut yang memang saling terkait erat. Kemudian fungsi dari pemerintahan ternyata memiliki pengaruh bersifat langsung atau tidak terhadap kesahjateraan rakyat. Untuk itu Kaufmann, dkk dalam penelitiannya atas 160 negara didunia mendapati ada 3 kelompok besar negara dan kemudian dipisahkannya sebagaimana warna-warni lampu pengatur lalu lintas dijalan raya yaitu : - Warna Hijau : Adalah kategori negara yang telah melaksanakan 3 fungsi diatas dan negara dalam kelompok ini memiliki resiko kecil atas krisis pemerintahan dan umumnya disini adalah negara-negara Maju.
65
- Warna Kuning :
Adalah kategori negara belum melaksanakan sepenuhnya fungsi tersebut namun setidaknya sudah ada fungsi, sehingga negara dikelompok ini beresiko sedang menghadapi krisis pemerintahan. Anggota dalam kelompok ini biasanya negara-negara Industri. - Warna Merah : Adalah kategori negara yang sama sekali belum melaksanakan 3 fungsi diatas meski telah mencoba satu dua fungsi tetapi margin of error tidak terlampaui maka negara didalam kelompok merah memiliki resiko besar menghadapi krisis pemerintahan. Anggota dalam kelompok biasanya adalah negara sedang berkembang. Kaufmann dkk, juga mengakui kelemahan atas cara mereka dalam melakukan estimasi pengelompokan suatu negara diantaranya kekurangan data atau kepresisian, akurasi data sehingga bisa saja beberapa negara dikategorikan dalam lampu merah padahal sudah melewati margin of error, atau bisa juga sebaliknya dimana dari hasil penelitian Kaufmann dkk Indonesia masuk dalam kategori warna kuning bersama dengan Filiphina, Senegal, Haiti, Thailand dan beberapa negara lainnya Analisis empirik atas contoh representatif menunjukkan korelasi yang sederhana bahwa korupsi mengakibatkan beberapa hal negatif bagi suatu pertumbuhan ekonomi diantaranya : tingkat investasi yang rendah hal ini sebagaimana temuan Mauro (1997), dalam penelitian berjudul “Tingkat Investasi Asing dan Domestik Serta Pengaruhnya”. Mauro menyatakan korupsi memberi akibat fatal bagi suatu investasi domestik / asing. Selain itu korupsi juga memberi pengaruh kepada roda ekonomi nasional seperti alokasi pengeluaran publik yang tidak tepat. Hal ini sebagaimana temuan Jhonson dan Zoido (1998) dengan judul “Perkembangan Perusahaan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Terdistorsi” Jhonson & Zoido menyatakan korupsi sangat mengganggu keseimbangan penerimaan dan pengeluaran dari suatu perusahaan atau negara sehingga akan mengganggu kelancaran pelayanan kepada konsumen atau masyarakat. Penelitian lainnya menemukan bahwa korupsi menyebabkan semakin melaratnya kelompok miskin dan semakin banyaknya orang jatuh miskin hal ini sebagaimana penelitian Guupta dan Alonso (1998). Dengan judul “Dampak Korupsi terhadap Kemiskinan” mereka menemukan fakta bahwa pada negara-negara, dengan perbuatan korup dianggap wajar maka kehidupan yang sengsara juga melanda rakyatnya, sebab pengadaan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya dan fasilitas publik lainnya selalu menjadi sasaran koruptor untuk beraksi sehingga fungsi dari pajak tidak sebagaimana mestinya. Latihan Soal Bab 8. 1. a b
Sebutkan 4 unsur pokok penyebab terjadinya dualisme. Uraikan dengan ringkas, pengaruh dualisme terhadap pembangunan ekonomi yang diawali dari suatu kontradiksi kualitas sumber daya manusia, sehingga sumber daya alam tidak dieksplorasi dengan baik dan seterusnya.
2. a. b.
Sebutkan 4 jenis dualisme yang anda ketahui. Jelaskan dampak negatif dari setiap dualisme yang anda sebutkan kepada pembangunan yang sedang dilaksanakan. Apakah dualisme dapat memberi pengaruh positif bagi suatu pembangunan ? kalau anda menjawab “dapat” coba jelaskan dan berikan contohnya. Apakah yang dimaksud dengan Korupsi ? Apa saja akibat dari korupsi bagi suatu negara ? beri contoh jawaban anda. Bagaimana cara menghentikan atau setidaknya mengurangi terjadinya korupsi? Bagaimana fungsi dari suatu pemerintahan yang benar ?
c. 3. a. b. c. d.
66
Bab. 9
Masalah Pokok Dihadapi NSB
( Topik : Kependudukan / Demography ). Sebagaimana telah diuraikan pada bab satu, tentang karakteristik NSB. Salah satu ciri dari NSB adalah menghadapi masalah kependudukan diantaranya masalah laju pertambahan jumlah penduduk, kemiskinan, pengangguran dan lainnya sedangkan tujuan dari suatu pembangunan ekonomi sebenarnya, bagaimana meningkatkan standar kualitas hidup penduduk. Oleh sebab itu keberhasilan dari pembangunan ekonomi ditentukan oleh masyarakat sendiri. Apakah masyarakat rela merubah pola kehidupan irasional menjadi pola ekonomi rasional.? Seandainya masyarakat di NSB rela untuk merubahnya maka keuntungan yang diperoleh adalah selisih waktu serta penghematan biaya yang dapat digunakan kepada kegiatan mendukung kesahjateraan masyarakat. Ukuran standar kesahjateraan dan kualitas hidup dari masyarakat internasional adalah pendapatan perkapita meski masih ada beberapa kelemahan sebagai indikator. Pendapatan perkapita adalah sama dengan pendapatan nasional atau output nasional yang dihasilkan dalam setahun dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi standar kualitas hidup masyarakat sulit untuk naik kecuali output nasional yang meningkat lebih cepat dibanding laju pertumbuhan penduduknya. Untuk mempengaruhi perkembangan output nasional ternyata diperlukan pertumbuhan investasi yang cukup besar agar dapat menyerap tenaga kerja, namun sayangnya investasi juga masih harus dihadapkan kepada masalah pemilihan padat karya atau padat modal. Sementara waktu masalah lain seperti rendahnya produktifitas penduduk di NSB mengakibatkan rendahnya tingkat produksi nasional yang disebabkan sebahagian besar masyarakat NSB adalah tinggal didesa dan berkerja pada sektor pertanian subsisten. Maka semua hasil dari pertanian yang dipanen akan habis dikonsumsi sendiri jika ada sisa yang diperoleh uang tersebut tidaklah disimpan di lembaga keuangan sehingga aliran modal investasi sulit terwujud.
9.1
Teori Kependudukan. Teori yang membicarakan keterkaitan masalah pertambahan penduduk dan pendapatan perkapita adalah teori penduduk optimum, oleh Thomas Robert Malthus, 1798. Dimana jumlah penduduk yang sesuai akan berkerja sesuai tingkat produksi pangan nasional saat itu. Hal ini senada dengan teori produksi David Ricardo, 1817. Yaitu pada suatu tingkat produksi tertentu maka penambahan dari input produksi tidak akan mampu menambah output yang pantas, jadi penambahan input tersebut adalah sia-sia. (berlakunya hukum The law of deminishing return ) perhatikan gambar 12 yakni pergerakan kurva dibawah ini, diantara jumlah penduduk dan pendapatan perkapita. Y / Pendapatan percapita 7 6 5 4 3 2 1 0
optimum of income percapita increasing returns
1
decreasing returns
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X / Jumlah Penduduk
Gambar 12. The Law Of Deminishing Return.
67
Dari gambar 12 , terlihat pada saat pertambahan jumlah penduduk berkerja yakni 1 sampai 7 orang dibarengi dengan pertambahan income percapita sampai memperoleh angka 5 atau terjadi increasing returns of income percapita , saat itu juga secara bersamaan diperoleh optimum of income percapita yakni sebesar 5. Selanjutnya untuk penduduk ke 8 sampai penduduk ke 12 yang terjadi adalah pengurangan pendapatan perkapita atau decreasing of income percapita. Sebagai asumsi dalam gambar tersebut tingkat teknologi dan modal digunakan dalam berproduksi adalah tetap. Pengurangan jumlah penduduk dengan cepat disuatu negara tidak mungkin terjadi walaupun ada direncanakan, kemungkinan terjadinya adalah hal tak terduga ( force mayor condition ) berupa bencana wabah penyakit, bencana alam atau perang. Thomas Robert Malthus dalam bukunya “In An Essay On The Principle Of Population As Its Affects The Future Improvement Of Society” 1798. Menyatakan pertumbuhan produksi pangan adalah seperti deret hitung (1,2,3,4 dst) namun angka pertumbuhan penduduk tumbuh seperti deret ukur ( 2,4,8,16, dst). Maka akibatnya kelak di dunia ini akan terjadi suatu bencana kelaparan.Lihat gambar 13 dibawah kemudian pendapat ini disebut sebagai “Perangkap Penduduk Malthus ”. T.R.Malthus.
Tingkat pertumbuhan (G) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 YO
B
C
A Kurva Produksi Pangan (P)
Kurva Pertumbuhan Penduduk (P)
Waktu Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Gambar 13. Malthus Population Trap. Pada tahap awal pembangunan suatu bangsa, kurva, produksi pangan (Y0) adalah lebih besar dari pada tingkat pertumbuhan penduduk (Y1), oleh sebab suburnya alam, kondisi ini bertahan sampai (Y0) bertemu dengan (Y1) pada titik A dan disebut sebagai masa kemakmuran awal, seterusnya pertambahan penduduk terjadi dengan cepat jauh melampaui tingkat pertambahan produksi pangan, sehinga (Y0) bertemu lagi dengan (Y1) pada titik B maka disebut masa krisis pertama, selanjutnya oleh kemajuan kualitas dalam berproduksi telah meningkatkan kembali produksi pangan mereka, sementara pertambahan penduduk sedikit menurun karena adanya perubahan kebudayaan dari masyarakat dalam memandang nilai berkeluarga maka tingkat pertambahan produksi pangan telah berada jauh diatas tingkat pertumbuhan penduduk, bahkan produksi pangan berada di puncak kurva yaitu (Y4) dan hal ini disebut masa kejayaan kedua. Kondisi ini bertahan sampai titik C di (Y5) dimana slope mulai bergeser kearah negatif dan kedua kurva kembali bersinggungan di titik C, tentunya disebabkan pertambahan jumlah penduduk yang tinggi misal akibat migrasi, pertambahannya jauh diatas produksi pangan oleh Malthus ini disebut masa kesuraman kedua, sekaligus bencana kelaparan.
68
Dalam bahagian lain Malthus menyatakan agar menggambar hubungan diantara tingkat pendapatan perkapita dan pertumbuhan penduduk coba bandingkan keduanya dalam jangka waktu tertentu, maksudnya jika ingin membuktikan kebenaran kurva yang disampaikan diatas (gambar 13). Akhirnya menurut Malthus bahwa NSB tak akan mampu untuk meningkatkan pendapatan perkapita diatas pertambahan penduduk sebagaimana dimaksudkan kecuali masyarakat di NSB mau menerima persyaratan : 1. Menekan jumlah angka kelahiran dibawah 15 kelahiran / 1000 penduduk. 2. Mengubah pola produksi dari Subsisten kepada produksi moderen. 3. Mengubah pola permodalan didalam negeri sebagai investasi lokal. 4. Mencegah terjadinya arus migrasi internasional. Namun teori Malthus mendapat banyak kritikan dan sanggahan dari ekonom seperti 1. Tidak memasukkan unsur perkembangan teknologi. Dengan adanya peningkatan teknologi maka pertumbuhan produksi pangan tidak seperti deret hitung dan juga pertumbuhan penduduk juga tidak seperti deret ukur dikemukakan oleh Malthus. 2. Tidak ada hubungan langsung diantara peningkatan pendapatan perkapita akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk. Bahkan di negara maju, masyarakat telah memiliki pendapatan yang tinggi dan terus meningkat, namun jumlah penduduk dari waktu kewaktu malah semakin berkurang. Perkembangan teori Malthus dienal sebagai Neo Malthusian, pendapat yang lebih antusias, menyatakan teknologi adalah salah satu cara logis ( selain cara memperbesar modal produksi kedalam Reseach and Development) sekaligus upaya mempertahankan tingkat pendapatan tetap diatas tingkat pertumbuhan penduduk sehingga semakin lama slope kurva penduduk adalah negatif tetapi slope pendapatan adalah semakin positif sehingga jarak kedua slope semakin lama semakin jauh sebagaimana pada gambar 14. Tingkat pertumbuhan 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1
Kurva Pertumbuhan Pendapatan ( Y )
Kurva Pertumbuhan Penduduk ( P )
Y
P
Tp 1
Tp2
Waktu
Gambar 14. Pertumbuhan Penduduk Neo Malthusian. Pendapat dari Neo Malthusian meyakini teknologi akan mampu menjawab masalah kebutuhan masyarakat sehingga peningkatan pendapatan perkapita akan juga tetap dapat berada diatas kurva atau kurva selalu berslope positif sementara jumlah penduduk semula bertambah dengan cepat sampai ditingkat Tp1 kemudian bertambah perlahan yaitu sampai tingkat Tp2. Selanjutnya kurva penduduk akan berslope negatif. Hal ini menurut Neo Malthusian disebabkan pandangan masyarakat kepada keluarga, yaitu diantara sikap / pendapat masyarakat negara maju dan sikap / pendapat masyarakat NSB sangat berbeda dalam memandang arti anak dikeluarga lihat tabel 16 :
69
Tabel 16. Pandangan Masyarakat Negara Maju dan NSB Prihal Nilai Anak. Negara Berkembang Nilai Anak (+) 1. Meneruskan garis keturunan (tradisi) 2. Penjamin hidup dihari tua 3. Sebagai tenaga kerja ( upah rendah) 4. Biaya hidup anak rendah 5. Pengorbanan waktu pd anak sedikit 6. Sebagai lambang ( arti ) pernikahan.
Negara Maju Nilai Anak ( - ) 1. Tidak perlu garis keturunan 2. Punya pensiun anak tidak perlu. 3.Tidak dibenarkan undang-undang 4. Biaya hidup anak tinggi 5. Pengorbanan waktu pd anak besar 6. Tidak perlu., lebih kepada leisure.
Penduduk memiliki peran ganda dalam perekonomian yaitu sebagai penyedia produksi atau berada disisi penawaran serta sebagai penyerap konsumsi atau berada disisi permintaan. Oleh karena itu pertambahan penduduk yang tinggi bukanlah suatu masalah jikalau penduduk tersebut mampu menyediakan sendiri barang dan jasa yang diperlukan. namun kenyataannya di NSB jumlah penduduk yang tinggi tidak dibarengi dengan kemampuannya dalam menyediakan kebutuhannya sehingga mengakibatkan kemiskinan bahkan menimbulkan bencana kelaparan atau kesengsaraan. Penduduk memiliki arti sangat strategis bagi suatu negara yakni sebagai objek utama dari suatu pembangunan juga sebagai pelaku utama dalam pembangunan, maka wajar saja jika prihal keberadaan penduduk dipandang lebih penting dari faktor apapun. Sejarah telah membuktikan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dinegara maju yaitu pasca perang dunia I dan pasca perang dunia II, tidak menjadi persoalan sebab mereka mampu menyediakan sendiri akan barang dan jasa yang diperlukan. bahkan masalah yang mereka hadapi saat ini dengan cemas adalah berkurangnya jumlah penduduk, sebab itu pemerintah dinegara maju justru berupaya untuk menambah jumlah penduduknya atau disana telah terjadi suatu kontradiksi fenomena kependudukan dengan di NSB. Sehingga jikalau terjadi penurunan jumlah penduduk maka akan terjadi rangsangan menurunnya menyediakan kebutuhan agregatif maka berakibat turunnya jumlah investasi, ( dimaksudkan disini bukan nilai investasi). Sedangkan pertambahan penduduk dalam jumlah yang besar tanpa terkendali juga hanya mengakibatkan kekacauan ekonomi (Disc Economics of Scale) sebab hal ini akan menyebabkan kesulitan dalam menyediakan kebutuhan agregatif, dan sebaiknya pertumbuhan penduduk yang terkendali adalah pilihan yang terbaik dalam batasan masih didalam kemampuan menyediakan kebutuhan agregatif penduduk. Dapat disimpulkan pendapat neo malthusian untuk sementara waktu pertambahan penduduk di negara maju adalah sebagai modal terpenting dalam upaya meneruskan pembangunan, kontradiksi dengan di NSB bahwa pertambahan penduduk justru menjadi beban dalam melaksanakan pembangunan. Opini terkait dari keadaan manapun penduduk didunia cuma suatu kecemasan yang tidak beralasan dalam menghadapi masa depan, dan itu bukanlah suatu akibat oleh banyak atau sedikitnya anak-anak, tetapi lebih kepada sikap pandangan realitas orang tua saat ini dalam mempersiapkan anak-anak mereka untuk berkompetisi dimasa depan.
70
Dalam Teori Mikroekonomi Kelahiran (The Microeconomic Theory of Fertility) menceritakan suatu rumah tangga baru menikah,diberikan pilihan diantara memiliki anak dalam keluarga atau memilih kepuasan mengkonsumsi barang. Untuk memilih salah satu kepuasan tersebut kepala rumah tangga memiliki keterbatasan yaitu pendapatan. Jika ingin memiliki anak maka harus menyisihkan sebagian pendapatan untuk si anak, sedangkan jika memilih tidak punya anak, maka keluarga tersebut dapat mengkonsumsi barang yang lebih banyak atau lebih baik serta waktu istirahat juga semakin banyak. Secara matematika, hubungan ini dapat digambarkan dalam sebuah fungsi, yaitu : Notasi : Cd = Keinginan untuk memiliki anak. Y = Pendapatan rumah tangga. Cd = F (Y, Po, Px, Tx) Po = Biaya untuk memiliki dan membesarkan Px = Harga barang lain selain biaya memiliki anak Tx = taste, rasa kepuasan mengkonsumsi barang dan rasa kepuasan memiliki anak Dari fungsi dimaksud diharapkan mendapatkan hasil :
δ Cd > 0. → Semakin tinggi penghasilan maka semakin besar keinginan punya anak. δy δ Cd < 0. → Semakin besar biaya untuk memiliki dan membesarkan anak, maka δPo semakin kecil keinginan untuk memiliki anak. δ Cd > 0. → Semakin mahal harga barang lain daripada biaya membesarkan anak δPx maka semakin besar keinginan memiliki anak. δ Cd < 0. → Semakin tinggi rasa memiliki barang dibanding memiliki anak,maka δPx permintaan untuk anak akan turun. Jumlah bayi yang akan lahir akan sangat tergantung sekali dengan preferensi dari keluarga, terutama pada kepala rumah tangga. Bagi masyarakat di negara sedang berkembang anak adalah suatu investasi ( lihat tabel16 ), yang mana diharapkan oleh orang tua pada masa mendatang, anak akan memberikan keuntungan balas jasa. Oleh karena itu di negara sedang berkembang, memiliki dua atau tiga orang anak tidaklah terlalu berat secara financial, bahkan diharapkan nanti ketika anak-anak mereka telah dewasa secara tradisi akan membiayai kehidupan orang tua mereka. Perkembangan terakhir di NSB jumlah pertambahan penduduk umumnya semakin berkurang pada setiap negara secara umum hal ini disebabkan : 1. Semakin tingginya tingkat pendidikan para wanita negara sedang berkembang. 2. Semakin banyaknya wanita yang bekerja di perkantoran/ fabrik sehingga mereka tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk mengurusi anak 3. Semakin tingginya biaya untuk memelihara seorang anak, sehingga diharuskan kedua orang tua untuk bekerja agar memiliki pendapatan yang cukup. 4. Semakin berkurangnya subsidi dari pemerintah untuk pendidikan, obat-obatan dll sehingga menyebabkan biaya yang diperlukan seorang anak semakin tinggi. 5. Semakin banyaknya fasilitas hiburan dan semakin beranekanya barang dan jasa ditawarkan di NSB berakibat beralihnya orentasi terhadap anak.
71
9.2. Fertilitas dan Mortalitas. Laju pertumbuhan penduduk secara kuantitatif diukur sebagai petumbuhan bersih penduduk pertahun, kuantitas relatif sebab angkanya bersumber dari pertumbuhan penduduk natural ditambah selisih migrasi internasional terjadi. Pertumbuhan penduduk natural adalah selisih dari fertilitas dan mortalitas. Sedangkan ukuran kualitatif penduduk terpulang kepada angka buta huruf (Literacy), tingkat pendidikan rata-rata, metode produksi yang digunakan dan lain sebagainya. Jikalau angka migrasi internasional, saat ini sudah tidak diperhitungkan lagi sebab telah dikendalikan dengan baik, berbeda keadaannya diawal abad 18 ketika ditemukan benua–benua baru atau pulau baru seperti Australia dan Amerika sekaligus penyebab terjadinya arus migrasi internasional besar-besaran dari benua Eropa ke benua Australia dan Amerika. serta diberlakukannya hukum perbudakan dizaman tersebut dimana banyak orang dari benua Afrika diperjual belikan ke Amerika. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di NSB saat ini berkisar antara nilai 2,5 % sampai dengan 8.0 % pertahun, sementara dinegara maju nilai pertumbuhannya ratarata kurang dari 2 % pertahun. Kelahiran atau fertilitas di NSB rata–rata mencapai angka 20 s/d 40 kelahiran per 1000 penduduk dalam setahun sedangkan fertilitas di negara maju fertilitas kurang dari 15 kelahiran per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Rata-rata usia harapan hidup atau Life Expectancy di NSB berada dibawah usia 70 tahun, yaitu pria 61 tahun dan wanita 63 tahun sedangkan life expectancy di negara maju berada diatas 70 tahun dengan angka tertinggi adalah di Jepang yakni pria 77 tahun dan wanita 78 tahun . Sebenarnya angka life expectancy di NSB telah mengalami kemajuan pesat dimana pada awal tahun 1950 an rata-rata nilai life expectancy diNSB hanya 56 tahun untuk wanita dan 52 tahun untuk pria, sedangkan pada saat itu Life expectancy dinegara maju telah mencapai 65 tahun wanita dan 63 tahun pria. Kemajuan nilai Life expectancy di NSB disebabkan semakin baiknya pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi di NSB. Lihat tabel 01.A Halaman 6 atas prihal dimaksud. Sehingga variabel pertambahan penduduk adalah : 1. Jumlah Kelahiran ( koneksitas kepada pertambahan penduduk natural ) 2. Jumlah Kematian ( koneksitas kepada pertambahan penduduk natural ) 3. Jumlah Migrasi ( koneksitas dengan syarat atau kondisi ) Beberapa masalah muncul akibat tingginya pertumbuhan penduduk di NSB adalah : 1. Tingginya jumlah beban tanggungan ( perbandingan diantara jumlah pekerja dan tanggungan tidak sebanding ) menyebabkan wabah kemiskinan. 2. Tidak mampunya masyarakat dan pemerintah membiayai anak-anak kepada standar layak kehidupan anak-anak. misal sarana sekolah,kesehatan, sarana bermain dll. 3. Rendahnya kualitas kehidupan masyarakat di NSB berakibat kepada rendahnya produktifitas kerja ( Low Input To Be Low Output ) 4. Menimbulkan berbagai masalah sosial misalnya, penjualan anak, buruh anak, dan berbagai penindasan lainnya kepada anak (Humaniora Demoralization ).
72
9.3. Menghitung Laju Pertumbuhan Penduduk. Rumus untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk adalah : Keterangan Pt = Jumlah penduduk akhir Po = Jumlah penduduk awal Cr = % pertumbuhan penduduk n = tahun perhitungan.
n Pt = Po ( 1 + Cr )
Contoh soal perhitungan penduduk : Diketahui : Tahun 1980 jumlah penduduk Indonesia 147.490.298 jiwa Tahun 1990 jumlah penduduk Indonesia 179.321.641 jiwa Ditanya
: a. Berapa % pertumbuhan penduduk Indonesia untuk tahun 2000 ? b. Berapa jumlah penduduk Indonesia tahun 2000 ?
Jawab
: a. Persentase pertumbuhan penduduk Indonesia adalah : n Pt = Po ( 1 + Cr ) n 179.321.641 = 147.490.298 X ( 1 + r ) n log 179.321.641 = log 147.490.298 X ( 1 + r ) log 1 + r = log 179.321.641 - log 147.490.298 10 tahun Log 1 + r = 1,215.817.084 r = 0.019.541.634
a. Persentase pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2000 adalah 1.95 % untuk mencari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 adalah : n Pt = Po ( 1 + Cr ) Pt = 179.321.641 . 0.019.541.634 . log 2.718.281.828 Pt = 179.321.641 . 0.019.541.634 . 0.434.229.448 Pt = 179.321.641 . anti log 0.848.682.38 Pt = 179.321.641 . α 1.215.817.074 b. Maka penduduk Indonesia tahun 2000 adalah 218. 022. 313 juta jiwa.
73
9.4
Teori Transisi Penduduk.
Demographic Transition atau teori transisi penduduk berusaha menjelaskan mengapa semua negara maju saat ini mengalami 3 tahap yang sama dalam perjalanan dari negara sedang berkembang menjadi suatu negara maju yaitu : Tahap I. Sebelum adanya moderenisasi didunia, pertambahan penduduk disetiap negara bertambah dengan sangat lambat, hal ini ditandai dengan jumlah kelahiran sama dengan jumlah kematian sehingga jumlah penduduk konstan. Tahap II. Dengan adanya moderenisasi pertambahan penduduk sangat pesat hal ini disebabkan rendahnya angka kematian, bertambahnya usia harapan hidup dan tingginya angka kelahiran. Kondisi ini disebut Demographic Transition yaitu telah terjadinya pergeseran komposisi jumlah penduduk dari menaik lambat kepada menaik jumlahnya dengan cepat hal ini akibat dari pengaruh moderenisasi Tahap III Dengan semakin moderennya cara berpikir masyarakat yang tidak ingin disibukan dengan masalah anak mengakibatkan mundur kembalinya jumlah penduduk atau mungkin juga tumbuh tetapi hanya pada jumlah yang sama. Ketiga hal tersebut jikalau digambarkan menjadi bentuk sebagai berikut : Tingkat pertumbuhan 35 30 25 20 Tingkat kelahiran 15 Tingkat kematian 10 5 0
Tahap I
Tahap II 1850
Tahap III 1910
1970
Tahun
Gambar 15. Kurva Transisi penduduk Negara Maju. Negara-negara maju di Eropa barat Sebelum abad 1850, tingkat kelahiran adalah 35 kelahiran per 1000 penduduk sedangkan tingkat kematian berfluktuasi antara 26 sampai 30 kematian per1000 penduduk keadaan ini mengakibatkan tingkat pertumbuhan penduduk kurang dari 0,5 % pertahun ( Tahap I ). Dengan dimulainya pembangunan ditandai dengan revolusi industri di Inggris berimplikasi kepada kemajuan atau moderenisasi, sehingga cenderung tajamnya turunnya tingkat kematian demikian pula tingkat kelahiran walaupun kecenderungan turun terlihat tetapi sangat lambat turunnya (landai) sehingga pertambahan jumlah penduduk sangat cepat. ( Tahap II ) Semakin moderennya teknologi menyebabkan masyarakat memilih tidak atau hanya memiliki sedikit anak dan menyebabkan kurva mempunyai slope curam dan pada akhirnya berfluktuasi akibat dorongan atau bujukan dari pemerintah, sementara kurva tingkat kematian tetap curam disebabkan teknologi kesehatan. semakin maju serta gizi yang sangat baik ( Tahap III )
74
Dinegara sedang berkembang Demographic transition memiliki kondisi berbeda pada waktu yang sama dengan negara maju dimana sekitar tahun 1970 , pola perkembangan diantara penduduk NSB juga masih berbeda-beda, hal itu tampak dalam gambar dibawah, Dimana ada negara yang sudah mencapai tahap III seperti Taiwan, Korea selatan, Singapore sudah berada ditahap III tetapi tingkat kelahiran masih tinggi setelah 20 tahun kemudian tingkat kelahiran menurun demikian pula tingkat kematian yang menurun dengan drastis pola ini ditandai dengan kasus A. Pada kasus NSB lainnya belum mencapai tahap III sampai tahun 1970an dimana tingkat kematian sudah menurun tetapi tingkat kelahiran masih tinggi, hal ini dipicu oleh adat istiadat dan kebudayaan setempat untuk menikah diusia muda serta fenomena harus memiliki banyak keturunan akibatnya hanya menjadi lingkaran kemiskinan pada masyarakat tersebut, dan ini tandai sebagai kasus B. Tingkat pertumbuhan 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Tingkat kelahiran Kasus B Kasus A Kasus B
Tingkat kematian
Kasus A Tahap I
Tahap II 1950
Gambar 16.
Tahap III 1970
Tahun
Kurva Transisi Penduduk di NSB.
9.5 Struktur Kelompok Usia Penduduk. Jika data kependudukan dipilah-pilah berdasarkan komposisi kelompok umur penduduk dalam pengelompokan negara dunia maka akan diperoleh kurva dibawah, yang menjelaskan struktur penduduk berdasarkan komposisi kelompok umur. Kelompok manula
> 61 tahun Constrictive population
Kelompok produktif Kelompok pelajar
Expansive population
18 s/d 60 tahun 6 s/d 17 tahun
Stagnant population
Kelompok anak-anak
0 s/d 5 tahun NSB
NIC
Negara Maju
Gambar 17. Kombinasi Struktur Umur Penduduk Dunia . Keterangan gambar : 1. Untuk Expansive Population umumnya ditemukan pada masyarakat NSB dimana tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian juga tinggi sehingga struktur penduduk berdasarkan kelompok usia digambar segi tiga sama sisi.
75
2. Untuk Stagnant Population ditemui pada negara industri baru ( NIC ) dimana telah terjadi perubahan komposisi usia penduduknya dari bentuk awalnya segi tiga, menjadi bentuk limas, dimana tingkat kelahiran yang sudah terkendali dan tingkat kematian juga demikian halnya 3. Untuk Constrictive Population adalah ciri kelompok umur penduduk di negara maju, dimana tingkat kelahiran adalah rendah dan tingkat kematian juga rendah sehingga gambar membentuk segi tiga sama sisi terbalik. Dari ketiga gambar diatas dapat disimpulkan bahwa komposisi usia penduduk disetiap tahap pertumbuhan pembangunan akan mengalami perubahan bahkan di Indonesia pada saat ini telah mengalami perubahan komposisi penduduk sebagaimana hasil sensus penduduk 2000. menjadi bangunan berbentuk limas, sebagai berikut : Kelompok manula
> 61 tahun
Kelompok produktif
18 s/d 60 tahun
Kelompok pelajar
6 s/d 17 tahun
Kelompok Anak-anak
0 s/d 5 tahun
Gambar 18. Komposisi Umur Penduduk Indonesia 2000. Latihan Soal Bab 9. 1.a. b. c. d.
Apa fungsi penduduk bagi suatu negara.? Apa dampak bagi pertumbuhan ekonomi jika pertambahan penduduk tinggi ? Jika pertambahan penduduk rendah apa dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi.? Lalu bagaimana sebaiknya..?
2.a. Apa perbedaan dan persamaan pendapat diantara T.R Malthus dan Neo Malthus ? b. Apa perbedaan dan persamaan masalah kependudukan diNegara maju dan NSB.? c. Apa saja syarat dari T.R Malthus agar NSB dapat menjadi negara maju. 3. Dalam “Journal Demography and Development” edisi Juni 2002, diperoleh data-data tentang kependudukan negara “Kiribati” sebagai berikut : - Tahun 1982 jumlah penduduk Kiribati sejumlah 2.676.538 jiwa. - Tahun 1992 jumlah penduduk Kiribati sejumlah 3.432.645 jiwa. Pertanyaan : a. Berapa % tingkat pertumbuhan penduduk Kiribati pada tahun 2002..? b. Berapa jumlah penduduk Kiribati pada tahun 2002..? c. Apa saran-saran ekonomi pembangunan dari anda kepada Pemerintah dan Rakyat Kiribati agar pembangunan dinegeri itu lebih baik dimasa mendatang..?
76
Bab. 10
Masalah Pokok Dihadapi NSB
( Topik : Ganguan Ekonomi / Inflasi ). Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa dikatakan sebagai inflasi, kecuali kenaikan harga barang itu mengakibatkan harga barang lain menjadi serta merta ikut naik. Misalnya kenaikkan harga cabe merah tentu tidak akan mempengaruhi harga barang lain akan naik, maka cabe merah bukanlah kategori barang pemicu terjadi inflasi. Tetapi kenaikkan harga minyak bumi, atau tarif listrik jelas menyebabkan harga-harga barang lain menjadi ikut naik. Kenaikkan harga minyak bumi dan listrik ini dapat dimasukkan sebagai harga barang pemicu inflasi. Didalam tabel indikator perekonomian sering dituliskan angka inflasi. Misal angka inflasi 10 persen. Ini menunjukkan kenaikkan harga barang-barang secara umum adalah sebesar 10 persen. Hal ini bukan berarti bahwa semua barang harganya naik 10 persen. Ada barang yang naiknya di atas 10 persen dan ada pula yang naik kurang dari 10 persen. Namun secara rata-rata harga semua barang - barang naik sebesar 10 persen.
10.1 Pengukuran Inflasi. Untuk menghitung Inflasi dapat digunakan 2 cara yaitu cara IHK dan GDP yaitu : a.
inflasi (t) = IHK(t) - IHK(t-1) X 100 %
Cara IHK
IHK ( t-1) Dimana : IHK = indeks harga konsumen dan t = tahun. Dengan menggunakan pendekatan agregat demand ( AD ) dan agregat supply, inflasi dapat dijelaskan sebagai berikut : b.
GDP Deflator = GDP Nominal
Cara GDP
X 100 %
GDP Riil
10.2
Penyebab terjadinya inflasi,
Penyebab terjadinya suatu inflasi dapat dipisahkan menjadi : A. Inflasi akibat adanya gejolak pada permintaan. Diilustrasikan sebagai berikut : Price S P2 P1 D1
D2 Quantity
0
Q1 Q2
Gambar 19. Inflasi Akibat Agregat Demand.
77
Gejolak pada agregat demand ditandai dengan bergesernya kurva demand D1→D2, sebagaimana terlihat pada gambar 19, sementara penawaran tetap, hal ini disebabkan : a. Perubahan pada investasi. (investasi semakin meningkat akibat ekspektasi bisnis yang semakin baik) b. Perubahan pada kebijakan fiskal. (penurunan pajak, dan peningkatan pengeluaran pemerintah) c. Perubahan pada kebijakan moneter. (kebijakan moneter yang ekspansif) Dua kelompok ekonom yang memberi komentar atas terjadinya hal tersebut yakni ; • Keynesian : Pergeseran AD, akibat adanya perubahan pada interest rate. ( Δ interest rate Æ Δ investasi) • Monetaris : Pergeseran AD, akibat adanya perubahan pada jumlah uang yang beredar. Dichotomy classic Æ (teori kuantitas uang MV = PY) B. Inflasi akibat adanya gejolak pada penawaran. Diilustrasikan sebagai berikut : Price S4 S3 P4 P3 D Quantity 0
Q4 Q3
Gambar 20. Inflasi Akibat Agregat Suply. Inflasi akibat adanya gejolak pada penawaran terlihat dari bergesernya kurva agregat supply ke kiri atas s3→s4, sementara demand tetap. Pergeseran ini terjadi karena : Meningkatnya biaya produksi perunit barang mengakibatkan naiknya harga input barang yang diimpor (depresiasi mata uang), atau bisa juga oleh sebab naiknya tingkat upah.
10.3
Penggolongan Jenis Inflasi.
Ada berbagai cara untuk menggolongkan inflasi. Penggolongan pertama didasarkan atas parah-tidaknya inflasi tersebut. Berdasarkan cara ini inflasi dapat dibagi atas : 10.3.1 Inflasi ringan 10.3.2 Inflasi sedang 10.3.3 Inflasi berat 10.3.4. Hiperinflasi
( dibawah angka ( diantara angka ( diantara angka ( diatas angka
10 persen per tahun ). 10% - 30 % per tahun). 30 - 100% per tahun). 100% per tahun).
Indonesia pernah mengalami hiper inflasi pada tahun 1967 yaitu mencapai angka 650 persen dan Indonesia pernah juga mengalami inflasi berat yaitu mencapai 70 persen pada tahun 1998. Di tahun 1999 inflasi telah melemah pada angka 20 persen-an.
78
Penggolongan kedua adalah atas dasar sebab musabab awal dari terjadi inflasi. Atas dasar cara ini, maka inflasi dapat dibedakan lagi menjadi : - Inflasi yang timbul akibat kenaikkan permintaan masyarakat (Demand Pull Inflation). - Inflasi yang timbul akibat kenaikkan ongkos produksi (Cost Push Inflation). 10.3.5 Demand Pull Inflation. Menurut Keynes, demand pull inflation merupakan tekanan inflasi akibat adanya excess demand terhadap barang dan jasa. Oleh karena adanya kenaikan pemintaan masyarakat, yang tercermin dari bergesernya kurva permintaan (Demand Curve) dari D1 ke D2 mengakibatkan harga naik dari P1 ke P2. Harga disini maksudnya adalah hargaharga barng dan jasa umum atau yang disebut sebagai inflasi. Bertambahnya permintaan dapat disebabkan oleh naiknya permintaan barang, pengeluaran pemerintah, dan permintaan barang suatu oleh penduduk luar negeri. Menurut Kaum Klasik, demand pull inflation dijelaskan melalui Quantity Theory of Money. Jika supply uang melebihi jumlah permintaannya, maka individu-individu ekonomi akan menggunakan kelebihan uangnya itu untuk meningkatkan dibanding pertumbuhan ekonomi maka akan terjadi inflasi (Too Much Money Chasing Few Goods). MV = PY
Bila dilihat perubahannya, maka :
P=M+V–Y
Velositas uang dapat stabil dalam jangka pendek, jadi V = 0.P menunjukkan perubahan harga (inflasi), M menunjukkan perubahan jumlah uang beredar, dan Y menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi 2%,dan pertumbuhan jumlah uang beredar 5%, maka inflasi terjadi sebesar 3%. Kaum monetaris juga mengatakan, jika ingin inflasi itu nol persen ( 0% ), maka perlu kebijakan dari otoritas moneter untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan jumlah uang beredar dengan pertumbuhan ekonomi. 10.3.6 Cost Push Inflation. Pada gambar 20, juga menunjukkan terjadinya cost push inflation. Karena adanya penurunan kurva penawaran ( supply curve ) dari S3 → S4 mengakibatkan harga naik dari P3 → P4. Penurunan supply dapat terjadi akibat meningkatnya harga barang-barang material, naiknya harga bahan bakar, naiknya upah, dan naiknya pajak. • •
Perbedaan dari demand pull inflation dengan cost push inflation adalah : Pada demand pull inflation terjadi kenaikkan output sedangkan pada cost push inflation yang terjadi malah penurunan output. Pada demand pull inflation, kenaikkan harga barang mendahului kenaikkan harga bahan-bahan input (material) sedang pada cost push inflation, kenaikan harga barang input yang justru mendahului kenaikan harga barang output.
79
Penggolongan inflasi ketiga adalah berdasarkan asal muasal datangnya inflasi. Maka dari cara ini inflasi dapat dibedakan lagi menjadi : 10.3.7. Inflasi yang berasal dari dalam negeri ( Domestic Inflation ). 10.3.8 Inlfasi yang berasal dari luar negeri ( Imported Inflation ). Inflasi yang berasal dari dalam negeri ( domestic inflation ) adalah jenis inflasi yang berasal dari dalam negeri itu sendiri seperti defisit keuangan negara yang dapat dibiayai (ditutupi) dengan pencetakan uang baru, atau juga dengan pengenaan dan peningkatan pajak dikutip oleh pemerintah. Sedangkan inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation) adalah inflasi yang terjadi akibat pengaruh kenaikan harga barang-barang dari luar negeri. Misalnya kenaikan harga barang-barang material (input) dari luar negeri, atau akibat perubahan nilai tukar mata uang ( kurs ) yang mengakibatkan harga barang-barang dari luar negeri menjadi mahal, dan sebab lain-lainnya dari perdagangan internasional. Kenaikan harga barang didalam negeri oleh sebab peningkatan dagang dari luar negeri juga bisa terjadi, misalnya akibat naiknya nilai dan jumlah ekspor, yakni akibat naiknya permintaan dari luar negeri. Maka dengan naiknya nilai dan jumlah ekspor telah mengakibatkan harga dan jumlah barang di dalam negeri menjadi mahal dan berkurang pada gilirannya mengakibatkan terjadi inflasi didalam negeri.
10.4
Dampak Inflasi.
Dampak negatif yang muncul akibat terjadinya inflasi bagi suatu negara adalah :
1. Memburuknya distribusi pendapatan : Dengan terjadinya inflasi, pendapatan juga naik. Namun bagi produsen naiknya biaya produksi dibebankan kepada konsumen, sehingga pendapatannya tetap meningkat. Bagi para pekerja, walaupun gaji yang diterimanya naik, kenaikkan harga-harga barang konsumsi naik lebih tinggi sehingga membuat kemampuan atas daya beli pekerja menurun. 2. Bunga bank semakin tinggi : Inflasi akan cenderung menyebabkan suku bunga bank semakin meningkat akibatnya banyak kelompok usaha kecil dan menengah gulung tikar oleh sebab tak mampu membayar pokok serta bunga pinjaman bank. Ada perbedaan sudut pandang diantara kelompok Keynesian dan kaum Monetaris tentang fenomena inflasi yaitu : Keynesian : Naiknya tingkat harga menyebabkan semakin tingginya pengeluaran nominal. Meningkatnya pengeluaran nominal tersebut, mengakibatkan permintaan akan uang untuk transaksi juga meningkat. Bila jumlah uang yang beredar tetap, maka akan mengakibatkan suku bunga menjadi meningkat. Hal ini ditunjukkan dalam gambar 21. Interest rate
Ms
i’ i
Md’ Md
Money
Gambar 21. Permintaan Uang dan Tingkat Suku Bunga.
80
Monetaris : Ekspektasi terhadap inflasi meyebabkan suku bunga nominal meningkat. Irving Fisher, mengatakan bahwa ada korelasi diantara inflasi dengan tingkat suku bunga. Fisher menuliskan hubungan itu melalui rumus: r n = rr + Pe dimana rr adalah suku bunga riil (besarnya ditentukan oleh produktivitas dari kapital) dan Pe adalah ekspektasi inflasi. Jika harga naik dan suku bunga riil dianggap tetap, maka menyebabkan suku bunga juga naik sebesar naiknya harga. Menurut Fisher, penabung memperoleh keuntungan secara riil jika tingkat bunga nominal melebihi tingkat inflasi. Akan tetapi jika tingkat bunga nominal berada dibawah inflasi maka secara riil orang yang menabungkan uangnya mengalami kerugian .
3. Ketidakpastian dan spekulasi Inflasi akan menciptakan ketidakpastian menjadi semakin besar, mengingat profitability dari investasi menjadi semakin tidak jelas. Ekspektasi dari keuntungan investasi menjadi lebih sulit, dan inflasi dapat meningkatkan ketidakpastian untuk pembiayaan investasi. Pengusaha akan memilih investasi dengan nilai pengembalian yang tinggi, yang cepat kembali modal (Quick Pay-Off) serta tidak akan melakukan investasi yang dibiayai pinjaman jangka pendek karena suku bunga nominal saat itu sangat tinggi.
4. Problem pada Balance of Payment. Bila inflasi di dalam negeri lebih besar dibanding inflasi negara lain (partner berdagang) maka barang kita tidak akan kalah bersaing, ekspor menurun, dan negara partner menjadi diuntungkan. Dengan kata lain, inflasi menyebabkan ekspor menjadi lesu, dan impor menjadi lebih diminati. Akibatnya neraca transaksi berjalan semakin memburuk. Dengan neraca transaksi berjalan semakin memburuk, muncul spekulasi akan terjadinya devaluasi mata uang. Apabila kurs mata uang menurun (depresiasi), maka harga barang domestik yang berasal dari impor akan semakin mahal, dan dapat meyebabkan ongkos produksi menjadi semakin mahal, sehingga inflasi semakin besar.
10.5
Hubungan Inflasi Dengan Pengangguran (Kurva Philips)
Menurut A.W.Philips terdapat suatu Trade-Off diantara upah dan tingkat pengangguran. Menurut penelitiannya secara empiris dari tahun 1861 sampai 1957 di Inggris, ditemukan hubungan negatif antara upah dan tingkat pengangguran. Hal ini digambarkan oleh Philips sebagaimana kurva dibawah ini. Wages
Unemployment Gambar 22. Hubungan Inflasi dan Pengangguran Philips.
81
Tingkat inflasi dicerminkan dari adanya kenaikan tingkat upah. Menurut Philips, ia menemukan keadaan jika tingkat upah naik tajam yaitu apabila tingkat pengangguran rendah, karena bila tidak banyak orang menganggur perusahaan akan sulit untuk mendapatkan tenaga kerja. Untuk menarik tenaga kerja, maka perusahaan harus menetapkan gaji yang tinggi. Justru gaji yang tinggi mencerminkan terciptanya inflasi yang tinggi. Kemudian, jika banyak orang yang menganggur, maka tingkat upah akan semakin rendah, karena perusahaan sangat mudah untuk memperoleh karyawan, dan orang akan mau bekerja walaupun dengan gaji rendah. Penurunan gaji mencerminkan adanya penurunan inflasi. Demikianlah hubungan diantara inflasi dan tingkat pengangguran menurut Philips. Peneliti lainnya Samuelson dan Sollow pada tahun 1960, melakukan penelitian atas kasus yang sama seperti Philips, yaitu mencari pola hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran. Mereka menemukan hal yang tidak jauh berbeda dengan temuan Philips. Pengidentikan antara kenaikan upah dan kenaikan inflasi dilakukan dengan penalaran sebagai berikut. Jika upah naik, menyebabkan naiknya biaya produksi, dan meyebabkan harga produk barang yang dijual juga semakin meningkat.
10.6
Beberapa Kebijakan Dalam Menanggulangi Inflasi.
Inflasi yang berkepanjangan bisa mengakibatkan kondisi perekonomian semakin hancur remuk redam. Untuk itu perlu diambil tindakan-tindakan strategis dari pemerintah didalam menanggulangi inflasi tersebut. Kebijakan pemerintah ada dua jenis yaitu kebijkan moneter maupun kebijakan fiskal. 10.6.1 Di dalam kebijakan moneter, langkah yang ditempuh suatu pemerintahan adalah: 1. Tight Money Policy : Adalah kebijakan mengatur jumlah uang beredar. Pengurangan jumlah uang yang beredar akan Mv = Pt mengurangi tingkat inflasi. Seperti halnya yang dituliskan Milton Friedman, melalui teori “Quantitas of Money” yaitu : MV = PT
Milton Friedman Penerima Nobel thn
Dimana : M = money (uang ), V = velositas uang P = harga barang dan jasa umum. T = volume transaksi perdagangan. Dalam jangka pendek V dan T adalah tetap, sehingga hanya ada dua variabel eksogen yaitu M dan P. Hubungan keduanya adalah positip, yaitu jika jumlah uang beredar naik (M naik) maka harga harga barang dan jasa secara umum juga akan naik pula (P naik), demikian pula yang terjadi untuk kondisi sebaliknya.
2. Menaikkan suku bunga bank sentral, di Indonesia (SBI :Sertifikat Bank Indonesia) dengan naiknya suku bunga SBI maka akan banyak bank-bank umum yang ingin memilikinya. Akhirnya bank umum akan menaikkan suku bunga deposito. Uang yang berhasil mereka kumpulkan, mereka gunakan untuk pembelian Sertifikat Bank Indonesia. Akhirnya bank tersebut harus mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya agar dapat membeli SBI tersebut. Dana tadi diperoleh dari tabungan, sehingga untuk mencegah penarikan tabungan tersebut maka tingkat suku bunga juga harus tinggi.
3. Memperbaiki nilai tukar mata uang ( Kurs ) : Dengan melakukan intervensi terhadap mata uang asing, maka nilai tukar uang dapat diatur, sehingga akan mempermudah arus barang masuk karena turunnya biaya impor dari barang-barang material (input).
82
10.6.2 Untuk Kebijakan Fiskal, langkah ditempuh oleh Pemerintah yaitu : Kebijakan fiskal adalah kebijakan dilakukan oleh pemerintah dalam kegiatan ekonomi riil yang menyangkut keuangan pemerintah seperti pemungutan pajak, pengeluaran pemerintah, atau pemberian subsidi. Dalam menanggulangi inflasi pemerintah dapat melakukan beberapa kebijakan fiskal antara lain :
1. Menaikkan pajak. Salah satu cara untuk meredam inflasi akibat Cost Push Inflation adalah dengan mengurangi Agregat Demand, yaitu dengan jalan menaikkan pajak.
2. Menekan pengeluaran pemerintah : Pengeluaran pemerintah untuk tujuan subsidi sedikit demi sedikit dikurangi dalam tujuan kelak masyarakat menjadi semakin mandiri. Pengeluaran pemerintah berbentuk subsidi yang semakin kecil akan mengakibatkan masyarakat menjadi semakin efisien. Seperti halnya subsidi bahan bakar minyak, dengan ditetapkannya harga bensin, solar, minyak lampu yang notabene adalah termurah di dunia akibat subsidi pemerintah, maka uang tersisa dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan lainnya yang bersifat sosial. 3. Mengurangi ekonomi biaya tinggi : Dengan melakukan deregulasi dalam perizinan usaha serta kemudahan dalam pendistribusian barang juga menekan pungutan liar atas usaha maka dapat mengakibatkan harga barang menjadi turun atau paling tidak tetap, sehingga perekonomian tidak berada dekat dengan keadaan inflasi. Latihan Soal Bab 10. Dalam situs (Http//Www//Entah Dimana.gov) sub prihal data statistik : Indeks Harga Konsumen nasional Entah Dimana diperoleh data ekonomi sebagai berikut : Tabel 17. Latihan Soal tahun Beras Ramos Kain textile Semen bangunan Obat Antibiotik A.1 US.$ /5kg KatunUS$/M2 US$ /zak 40kg 500mgUS$/Tablet 1994 1,80. 2.10. 4.50. 0.32. 1995 1,95. 2.30. 4.80. 0.35. 1996 2,10. 2.50. 5.00. 0.38. 1997 2,60. 2.70. 5.20. 0.40. 1998 2,70. 3.10. 5.70. 0,50. 1999 2,85. 3.50. 6.10. 0,60. 2000 2,95. 3.70. 6.20. 0,65. 2001 3,00. 3.80. 6.30. 0,70. 2002 3,10. 3.90 6.50. 0,85. 1.a. Berapa angka inflasi dinegara Entah Dimana ? dan sebut kategori inflasinya b. Apa saja jenis komoditi yang mengalami inflasi tertinggi dan yang terendah.? c. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar laju inflasi terkendali..? 2. a. Sebutkan ada berapa macam jenis inflasi ? b. Tahun 1998 Indonesia mengalami inflasi, dari jenis apa inflasi yang melanda? c. Sebutkan 3 jenis barang dan 3 jenis jasa yang dapat memicu terjadi inflasi. 3 a. Sebutkan dampak-dampak inflasi bagi suatu pembangunan ? b. Bagaimana pandangan kaum Keynessian terhadap dampak inflasi ? c. Bagaimana pula pandangan kelompok Monetaris terhadap dampak inflasi ? 4. a. Apa saja langkah konkrit ditempuh suatu pemerintahan untuk mengatasi inflasi ? b. Bagaimana pula langkah pemerintah, ketika inflasi melanda Indonesia (1998) ? c. Apa saran-saran dari anda, kepada Pemerintah Republik Indonesia.?
83
Bab. 11
Model Pembangunan Ekonomi
Topik : Pembangunan Seimbang & Pembangunan Tidak Seimbang. Dalam pelajaran bab 11,12,13 dan 14 akan disampaikan mengenai model-model didalam pembangunan ekonomi, meskipun hanya disajikan beberapa model pembangunan, tetapi telah dinilai mencukupi untuk sylabus didalam mata kuliah ini.
11.1 Model Pembangunan Seimbang. Konsep pembangunan seimbang sering memiliki penafsiran yang berbeda-beda dari pakar ekonomi kepada pakar ekonomi lainnya dimana sebahagian berpendapat pembangunan seimbang adalah pembangunan sektor industri yang dilaksanakan secara bersamaan ( Simultaneous ) sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi keperluan industri selanjutnya, namun sebahagian ekonom lainnya berpendapat bahwa pembangunan seimbang ialah pembangunan yang dilaksanakan serentak pada 3 sektor ekonomi yang saling memiliki keterkaitan produksi misalnya diawali dari sektor pertanian dibangun perkebunan sebagai penyedia bahan baku, kemudian pada sektor industri dibuka industri yang mengolah bahan baku pertanian untuk diproses sehingga menjadi produk akhir, selanjutnya pada sektor jasa dibangun jasa marketing dan retailing dari produk tersebut, atau singkatnya penciptaan rantai produk yang berawal dari bahan baku sampai produk tiba ditangan konsumen. Istilah pembangunan seimbang diciptakan oleh Nurkse (1953), namun secara teoritis lebih dahulu disampaikan oleh Rosenstein dan Rodan (1953) dimana gagasan mereka menciptakan pembangunan seimbang dikawasan Eropa, pasca perang dunia ke II, pada waktu itu negara-negara di Eropa, tengah berusaha untuk membangun kembali ekonominya yang porak poranda akibat perang dunia ke II. Tujuan utama dari konsep pembangunan seimbang adalah menciptakan berbagai jenis industri yang saling berkaitan sehingga setiap industri akan memperoleh “eksternalitas ekonomi” didalam perekonomian yang akhirnya kepada kemampuan negara tersebut untuk memproduksi barang dan jasa. Scitovsky mendefinisikan eksternalitas ekonomi adalah sesuatu balas jasa yang akan diperoleh dengan cuma-cuma oleh masyarakat sekitar akibat pembangunan industri. Misalnya jika telah dibangun suatu industri maka memberi dampak positif dan negatif kepada masyarakat sekitar, Dampak positif seperti kemungkinan membuka usaha terkait, yaitu terbukanya lapangan kerja, perumahan indekost karyawan, sampai kepada naiknya harga tanah disekitar industri sedangkan dampak negatif seperti polusi lingkungan. Scitovsky menyatakan kemungkinan eksternalitas ekonomi yang negatif semata-mata hanyalah akibat tidak dilakukannya perhitungan yang cermat. Sehingga Scitovsky berasumsi jika perusahaan telah banyak memperoleh eksternalitas ekonomi maka perusahaan akan mendapat imbas turunnya biaya operasional, sehingga biaya produksi juga akan ikut turun dengan demikian memperbesar daya saing perusahaan. Umumnya para ekonom berpendapat teori pembangunan seimbang dianggap sesuai untuk negara yang sudah maju namun kembali mengalami kehancuran ekonomi akibat perang atau bencana alam, sehingga untuk membangun ekonominya dengan cepat, konsep pembangunan seimbang sesuai untuk diterapkan.
84
Didefinisikan pembangunan seimbang adalah pembangunan yang dilaksanakan secara serentak dan harmonis pada berbagai sektor ekonomi sehingga setiap sektor yang dibangun dapat memberikan kontribusi positip kepada sektor ainnya. Oleh sebab itu dalam pembangunan seimbang diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran yang dapat memberikan reaksi investasi mewujudkan konsep pembangunan tersebut. misalnya pada sisi penawaran diharapkan dapat memberikan tekanan kepada pembangunan yang serentak dari semua sektor berkaitan dengan tujuan efisiensi dan efektifitas serta jaminan ketersediaan bahan baku produksi, sebaliknya dari sisi permintaan memberikan dukungan penyediaan lapangan kerja yang akhirnya kepada penambahan konsumsi, Selain itu juga sebagai faktor kemandirian penyediaan barang dan jasa yang diperlukan serta sekaligus membuka ketersediaan pasar bagi pelemparan hasil produksi. Sehingga konsep pembangunan seimbang diharapkan dapat mengatasi kendala pembangunan sekaligus mendapatkan keuntungan dan kelebihan seperti : 1. Memanfaatkan potensi faktor produksi yang ada semaksimal mungkin sehingga dapat menekan biaya produksi serendah mungkin serta memiliki daya saing kuat oleh suatu keunggulan disebut comparative advantage. Kemudian mengurangi kesulitan penyediaan bahan-baku, jarak bahan baku ke industri dan seterusnya. 2. Menciptakan pasar bagi barang dan jasa yang telah diproduksi, sehingga akan mempercepat perputaran roda perekonomian, dimana konsep ini juga menghapus ketergantungan proses produksi, sekaligus ketergantungan perdagangan sehingga memungkinkan untuk mengekspansi pasar barang dan jasa dihasilkan pada tingkat internasional, terlebih dengan adanya konsep perdagangan bebas dari World Trade Organization, atau ASEAN Free Trade Area, serta North America Free Trade Area. 3. Waktu pembangunan yang diperlukan jauh lebih singkat sebab efisiensi dan efektifitas produksi yang tinggi oleh sebab itu pemborosan dapat dihindarkan. Namun ternyata pembangunan seimbang juga memiliki kelemahan atau kekurangan yang umumnya sangat berarti sekali bagi NSB untuk djadikan pilihan model seperti : 1. Harus disediakannya faktor produksi dalam jumlah yang besar, sehingga agak mustahil bagi NSB menyediakan Skill dan Capital ,Technology dalam jumlah yang cukup, dimana umumnya faktor produksi yang tersedia hanya Land dan Labor, sedangkan faktor Entrepreneur ternyata masih minim dengan pengalaman produksi. 2. Pembangunan seimbang dapat menyebabkan stagnasi perekonomian, jikalau salah satu faktor produksi tidak tersedia sebagaimana seharusnya atau tidak dipersiapkan terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya ( antisipasi masalah ). 3. Pasar yang telah tercipta didalam negeri akan statis jikalau perdagangan luar negeri tidak dikembangkan sejak awal pembangunan, Sehingga perubahan struktur sosial didalam negeri secara keseluruhan haruslah ekspansif dan dinamis mengikuti arah perubahan pembangunan, hal ini agak sulit diaplikasikan secara mendadak bagi masyarakat NSB yang umumnya masih memilki pola pikir hirarki. Sehingga tanpa adanya dukungan dari masyarakat program pembangunan akan terancam gagal.
85
11.2. Pembangunan Tidak Seimbang. Teori pembangunan tidak seimbang disampaikan oleh Hirschman dan Streeten, mereka menyampaikan teori ini dengan pertimbangan dan alasan keadaan serta situasi realitas yang ditemui di NSB yaitu sebagai berikut : 1. Secara historis, pembangunan ekonomi di NSB coraknya tidak sama dan tidak seimbang keberadaannya. 2. Sumber daya yang tersedia belum dieksplorasi, jikalaupun sudah masih belum dimaksimalkan pemanfaatannya. 3. Pembangunan tidak seimbang dapat menyebabkan kemacetan (bottleneck) yang justru akan menjadi pendorong pembangunan selanjutnya. Pembangunan tidak seimbang adalah pembangunan yang berkonsentrasi hanya pada satu sektor ekonomi saja ( leading sector concentrate )sehingga diharapkan sektor dipilih mampu menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi selanjutnya oleh sebab itu teori ini disebut juga teori investasi terdorong ( Induced Investment ) karena dengan adanya usaha pembangunan dalam satu sektor ekonomi secara intensive dan dalam jangka waktu yang lama ( priode long term ) tentu akan menciptakan keunggulan pada sektor tersebut yang akhirnya akan menyebabkan datang dengan sendirinya investasi untuk memproses kelanjutan dari produksi tersebut. Pembangunan tidak seimbang dianggap lebih cocok bagi keperluan NSB, disebabkan adanya beberapa hambatan serta kekurangan dalam faktor produksi yang dimiliki seperti Capital, Skill, dan Tehcnology dalam berproduksi. Sehingga dengan demikian pembangunan tidak seimbang telah memilki kelebihan sebagai berikut : 1. Pembangunan tidak seimbang adalah konsep yang realistis dengan kondisi di NSB seperti konsentrasi kepada satu sektor ekonomi ( pertanian ) dimana mayoritas masyarakat NSB umumnya berkerja pada sektor tersebut, sehingga program pembangunan telah sejalan dengan aspirasi masyarakat di NSB. 2. Pembangunan tidak seimbang relative tidak memerlukan Capital, Skill, Technology dalam jumlah yang besar atau tinggi sehingga tidak mempersulit pemerintah melaksanakan program pembangunan, selain itu hasil pembangunan akan segera terlihat seperti penyerapan tenaga kerja yang besar ( keunggulan sektor pertanian ) terbentuknya pasar komoditi atas bahan baku dihasilkan, dan manfaat lainnya. 3. Menciptakan profesionalitas pada satu sektor ekonomi dalam jangka panjang
sehingga akan memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi selanjutnya misalnya di Malaysia pembangunan perkebunan kelapa sawit selain telah menciptakan pemasukan devisa yang sangat besar dari pengolahan CPO (dengan 176 jenis turunannya seperti sabun, mentega, parafin olefin dll) ternyata dari hasil riset telah menambah peluang usaha lain seperti penciptaan Bio diesel dan Bio engine oil, yakni minyak solar dan minyak pelumas mesin yang berasal dari kelapa sawit, dimana dapat digunakan mengganti solar dan pelumas yang berasal dari pertambangan pengganti energi konvensional. Sedangkan kelemahan konsep pembangunan tidak seimbang diantaranya adalah : 1. Waktu pembangunan yang dibutuhkan relative lebih lama dibandingkan dengan pembangunan seimbang sebab hanya berkonsentrasi pada satu sektor saja sehingga harus kemandirian usaha dulu baru selanjutnya mendukung sektor lainnya. 2. Rentan terhadap guncangan ekonomi, sebab hanya memproduksi bahan mentah yang tidak memiliki nilai jual ekonomis.
86
3. Pada saat awal pembangunan tidak memperoleh nilai tambah (value added) dari rangkaian produksi, sebab hanya memproduksi bahan baku, tidak memprosesnya menjadi bahan siap pakai, selain itu akan menerima akibat tidak mampu mengatur pasar perdagangan bahan baku atau senada kepada konsep Todaro (vulnerability) yaitu ketergantungan perdagangan dengan negara maju . Hirschman menjelaskan bagaimana menentukan prioritas pembangunan berbagai proyek yang harus didahulukan, dimana proyek itu memerlukan faktor produksi yang jumlahnya terbatas, maka pemilihan proyek diharap mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Untuk itu pemilihan proyek terbagi atas dua bahagian yaitu : 1. Cara memilih proyek penggantian ( substitution choice ) adalah proses penentuan pemilihan jenis proyek kepada pemilihan yang paling menguntungkan. misal telah dimiliki sawah, apakah perlu dibangun pabrik pupuk atau pabrik traktor dimana keduanya sama-sama dibutuhkan segera. 2. Cara memilih penundaan ( post ponement choise ) adalah proses penentuan proyek dengan menentukan urutan yang paling memberikan keuntungan. misal telah memilki sawah apakah terlebih dahulu dibangun pabrik karung atau pabrik serat biji plastik dimana keduanya saling terkait. Hirschman menjelaskan juga bagaimana analisis alokasi sumber daya antara sektor prasarana sosial (social overhead capital) dengan sektor produksi yang langsung memberikan barang kebutuhan bagi masyarakat (directly productive activities ) . Ada 3 kemungkinan diantara pengembangan sektor prasarana dan sektor produktif yaitu : 1. Pembangunan seimbang diantara kedua sektor tersebut. 2. Pembangunan tidak seimbang dengan mendahulukan sektor prasarana. 3. Pembangunan tidak seimbang dengan mendahulukan sektor produktif. Untuk memilih cara yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi NSB, Hirschman menggambarkannya dalam gambar 23 berikut dibawah ini: Jumlah Biaya Produksi Z A
B
C
D
d c
C1
b B1 a
0
x1
x2
A1
x3
x4 x5 Jumlah Biaya Prasarana
Gambar 23. Kurva Produksi Hirscman.
87
Tingkatan kurva A,B,C,D dari setiap kurva merupakan masing-masing tingkat produksi, yang dicapai dengan sejumlah tingkat investasi, dimana jika modal digunakan secara penuh, diwakili oleh sebuah kurva jika modal ditambah maka diwakili sebuah kurva yang semakin menjauh (lebih tinggi) korelasinya tingkat produksi yang dicapai juga lebih tinggi, keadaan tersebut terjadi karena adanya jumlah modal masuk yang lebih banyak pada sektor DPA. Sedang OX menunjukkan jumlah biaya prasarana (SOC) yang tersedia, kemudian OY menunjukkan seluruh biaya produksi yang dikeluarkan pada sektor DPA. Untuk suatu tingkat produksi tertentu misalkan tingkat produksi yang ditunjukan oleh kurva A, jumlah seluruh biaya produksinya tergantung kepada besarnya SOC yang tersedia dimana semakin besar SOC yang tersedia maka semakin rendah biaya produksi pada sektor DPA, dimana untuk dapat berjalan dengan layak DPA membutuhkan SOC minimum, misalnya pada gambar dibawah untuk tingkat produksi sejumlah A, diperlukan minimal sejumlah SOC yaitu sebesar OX.1, agar DPA dapat berproduksi, setelah itu jikalau jumlah SOC bertambah maka tingkat poduksi sebesar A, dapat dicapai dengan biaya yang lebih rendah. Kurva A,B,C,D menunjukan jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu tergantung pada besar SOC yg tersedia. Kegiatan ekonomi akan mampu mencapai optimal jikalau sumberdaya dialokasikan diantara sektor DPA dan sektor SOC, juga diletakan investasi dalam jumlah sedemikian rupa sehingga dengan sumber daya atas sejumlah tersedia dapat dicapai tingkat produksi yang maksimum. Cara pendekatan dalam penentuan untuk melakukan alokasi yang paling efisien ada 2 cara yaitu : (1) Mendahulukan pembangunan DPA baru diikuti SOC dalam gambar ini ditunjukkan oleh perpotongan kurva A dan B menjadi a minimum , kemudian kurva B dengan C menjadi B1 minimum dst. Maka ini dinamakan cara pembangunan minimum atau pembangunan kekurangan atau disebut ( development via shortage ). (2) Mendahulukan pembangunan SOC baru diikuti SOC yaitu dalam gambar hal ini ditunjukkan oleh perpotongan kurva A,BCD dengan sumbu OZ membentuk suatu keseimbangan a,b,c,d, titik OZ atau disebut juga jalur pembangunan seimbang. Model pembangunan ini disebut juga pembangunan maksimum, atau (Development via excess capacity). Latihan Soal Bab 11. 1.a. Sebutkan definisi dari pembangunan seimbang dan oleh siapa? b. Jika definisi pembangunan seimbang. Oleh siapa pula ? c. Sebut 5 eksternalitas ekonomi jika disuatu daerah dibangun Hotel internasional. 2.a. Apa saja kelebihan dan kelemahan jika memilih pembangunan seimbang ? b. Bagaimana pula kelebihan dan kelemahan memilih pembangunan tidak seimbang ? c. Apa kendala dihadapi NSB dalam pembangunannya ? 3.a Bagaimana pendekatan paling efisien dalam melakukan alokasi menurut Hirscman? b. Sebut kemungkinan diantara pengembangan sektor prasarana dan sektor produktif. c. Bagaimana memilih prioritas pembangunan berbagai proyek yg harus didahulukan ?
88
Bab. 12
Model Pembangunan Ekonomi
Topik : Berbagai Model Pembangunan Ekonomi. Berbagai corak pembangunan ekonomi telah dibentuk oleh negara-negara telah maju di dunia ini dan model itu tidaklah dapat ditiru begitu saja oleh negara yang sedang berkembang. Meskipun ada beberapa aspek pembangunan yang sama tetapi pada dasarnya itu berbeda, baik mengenai keadaannya maupun tujuannya. Walaupun demikian bentuk pembangunan ekonomi di seluruh dunia hanya menyampaikan cara terbaik atau metode pemecahan beberapa masalah pokok. Adapun masalah pokok ekonomi ialah akumulasi kapital dan pengunaan semaksimal dan sefektif mungkin dari sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk menaikkan serta memperbaiki kwalitas dan kwantitas produksi melalui pemanfaatan teknologi. Apa yang akan digambarkan di bawah ini adalah model ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan pembangunan ekonomi. Hal ini perlu disampaikan untuk memahami keadaan ekonomi sekarang dan mungkin juga untuk menyusun berbagai kebijaksanaan ekonomi pada masa mendatang.
12.1 Model Pembangunan Ekonomi Spontan di Eropa Barat. - Spontaneous Development Keadaan ekonomi dunia yang statis sebelum abad ke 16, diduga oleh sebab faktor non ekonomi. Faktor tersebut merupakan faktor eksternal yang penting, artinya bagi semua pernilaian kemajuan ekonomi,. Selanjutnya setelah abad ke 16 dimana ekonomi dunia mulai menunjukan perubahan, hal ini ditandai dengan revolusi industri di Inggris, yang mana akhirnya revolusi itu membentuk pertumbuhan ekonomi seperti pada saat ini. Juga pada masa itu akumulasi kapital yang didasarkan atas konsep pinjaman dengan beban bunga dilarang. Karena alasan-alasan agama. Lagi pula pinjaman yang ada saat itu semata hanya untuk keperluan konsumsi dan bukan untuk tujuan produksi. Pada masa itu struktur masyarakat masih didasarkan atas konsep agama dan dipertajam dengan faham feodalis dan kondisi dizaman itu bukan seperti saat ini yang didasarkan kepada struktur nilai materil ekonomis. Tujuan pokok dari suatu organisasi ekonomi umumnya saat ini ialah menciptakan konsep hubungan konsumen & produsen yang akan terjamin kepentingannya serta akan sejalan dengan cara membagi-bagi pasar. Tetapi pada masa pra abad 16 produksi masih dibatasi dan diatur dalam hubungan sederhana yaitu antara kualitas dan keperluan dari barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena konsumen masih bersifat lokal dan komunitas kecil sehingga tidak mungkin untuk diperluasnya pasar karena dizaman itu tidak tersedianya transportasi dan komunikasi yang memadai. Perkembangan konsep perdagangan baru mulai meluas setelah terjadinya perang salib di Eropa, dan perkembangan itu masih terbatas hanya di daerah mediterania. Daerah lain di dunia masih tetap belum memperbaiki keadaan ekonominya. Sebab pada saat itu perekonomian masih dianggap belum suatu usaha penting bagi menjamin kehidupan manusia. Pada masa itu usaha kesenian yang artistik adalah lebih penting. Sehingga kekayaan akan kebendaan bukanlah merupakan hal yang penting, sedang kemiskinan malah dianggap sebagai hal yang dapat menaikkan derajat kelompok superior. Demikian pula suatu hal yang penting dizaman itu ialah belum atau tidak adanya suatu “kebudayaan pengertian” atas kemungkinan untuk mencapai kemajuan bagi setiap orang yang sama. Padahal tanpa adanya sikap pengertian tersebut maka tidaklah mungkin diharapkan adanya suatu perubahan sosial.
89
Namun saja keberuntungan untuk merubah keadaan semacam ini masih dapat dimungkinkan oleh kondisi Renaissance, di mana setiap orang pasti akan menggunakan rasionya untuk dapat hidup layak sehingga akan mendorong suatu perkembangan ilmu pengetahuan kepada kemajuan teknologi. Ternyata reformasi sosial hanya berimbas sedikit demi sedikit bahkan terkesan lambat kepada kebudayaan dalam tujuan mendobrak halangan agama dan budaya dalam kepentingan pembangunan ekonomi. Pinjaman berbunga akhirnya dapat diterima oleh masyarakat ekonomi Eropa. Sikap Ini mendorong untuk terjadinya akumulasi kapital. Sementara waktu kekayaan materil masih dipandang berharga sehingga pendorong untuk lebih giat berusaha, yang akhirnya merupakan mesin bagi pertumbuhan ekonomi. Keadaan semacam ini sangat menguntungkan negara Eropa Barat pada masa itu untuk maju, terutama di negeri Belanda dan Inggris. Hal ini ditunjukkan oleh kota perdagangan pelabuhan yang tumbuh cepat dan maju sehingga merupakan pioneer dari ekonomi perdagangan berpaham kapitalis Eropa. (capitalist commercial economy). Faktor-faktor lain yang mendorong pembangunan ekonomi dunia ialah adanya penemuan daerah baru dibelahan bumi lainnya sehingga berhasil menepis anggapan bahwa bentuk bumi itu rata. Logam mulia banyak ditemukan di Benua Amerika ( daratan Mexico dan Peru saat ini). Demikian pula bahan rempah-rempah dapat mudah diperoleh dalam jumlah besar dari daerah tropis Asia dan Afrika. Eksplorasi hasil bumi tersebut ternyata menyebabkan inflasi didaratan Eropa pada masa itu. Tetapi akibat positifnya perdagangan semakin meluas didaratan Eropa, maka spekulasi besar-besaran mulai terjadi. Keadaan ini sangat merugikan kaum feodalis yang mempunyai tanah luas, tetapi mereka hanya menerima sewa tanah yang tetap sementara harga barang produksi naik. Kenaikkan produktifitas di bidang pertanian pada masa itu telah terbukti mampu untuk mendorong pembangunan ekonomi dunia lebih lanjut lagi. Dimana pembangunan ekonomi diluar daratan Eropa tumbuh sangat pesat, terutama disektor produksi pertanian hal ini terlihat dari banyaknya dibuka sentra dagang Eropa diberbagai belahan dunia serta dibentuknya pasar lokal dari sumber-sumber ekonomi baru. Kesemua hal tersebut sangat mendorong terbentuknya suatu kelompok wiraswasta kapitalis yang mencakup teknik berbisnis baru (new business techniques) dengan mengedepankan konsep akumulasi kapital. Selanjutnya mendorong konsep perbaikkan dalam keamanan perdagangan serta konsep transaksi perdagangan dunia. Akhirnya mendorong masyarakat untuk menabung dan berusaha lebih gigih. Susunan pemerintahan yang moderen yaitu di Inggris, Perancis, negeri Belanda dan Jerman mendorong pembangunan lebih jauh bagi kemajuan perdagangan internasional dan itu telah mengekspansi pasar kepada belahan dunia lain. Kutipan pajak dagang yang menghalangi perdagangan bebas telah dilarang. hal ini mengakibatkan Industri banyak tumbuh dan berkembang. Pada mulanya sekitar akhir abab 17 yang lalu, perubahan perubahan mekanisme ekonomi sangat lambat. Hal ini karena sukarnya merubah cara berfikir terutama bagi orang pedalaman. Kemudian setelah itu perubahan berangsur mulai nampak, ini terlihat pada semakin banyaknya kaum pengusaha. Begitu pula kemajuan bidang politik dan hukum didalam mekanisme dan orientasi pemerintahan Eropa mengalami perubahan dramastis. Periode pembangunan perekonomian yang telah dimulai didaratan Eropa Barat, yakni dengan adanya revolusi industri pada akhir abad 18 serta penemuan baru dalam bidang teknologi industri dan pertanian. Pembangunan terjadi dalam investasi yang melonjak, telah semenjak permulaan industrialisasi terlaksana dimana akumulasi kapital berasal dari wirawasta yang memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri.
90
Perdagangan dengan daerah koloni Eropa, terutama di Asia Tenggara serta Carribean, bersifat monopoli. Akhirnya perdagangan luar negeri masa itu merupakan sumber bagi akumulasi kapital selama awal permulaan industrialisasi eropa, sehingga keuntungan inilah yang mendorong pembangunan ekonomi di Eropa Barat. Salah satu faktor (terpenting) untuk pembangunan ekonomi yang sangat pesat ialah adanya kemajuan di bidang transportasi. Kapal-kapal bertenaga uap besar (steamers) berperan dalam membuka pasaran didaerah pedalaman bahkan antar benua. Keadaan ini menjadikan suatu perekonomian nasional di Eropa akan semakin baik sekaligus menjadi jawaban dari masalah kesulitan angkutan atas barang-barang yang tadinya tidak dapat diangkut karena ongkos yang cukup mahal dan faktor berat dari barang tersebut. Disitu disimpulkan transportasi mampu mendorong produksi industri dan pertanian untuk pasar nasional dan internasional. Pembangunan ini diperlancar dengan adanya kebebasan berusaha dan jaminan keamanan perdagangan. Pembangunan ini hanya berjalan dengan cepat sampai masa perang dunia I. Tetapi menjadi waktu yang lama, hingga perang duna ke II,. Disebabkan kenaikan harga faktor produksi serta hambatan produktivitas akhirnya hanya mengakibatkan lambatnya pertumbuhan pendapatan per kapita didunia. Pada pertengahan abab ke-19 perekonomian dunia kembali dinamis, hal ini lebih disebabkan peranan wiraswasta dalam membangun perekonomian dunia. Kelas inilah yang merupakan elemen dinamis dalam perekonomian masa kini. Memang diakui masih ada kelas buruh yang tersisih dari perekonomian dunia akibat adanya teknologi mesin industri, sehingga banyak warga dunia yang menganggur, hal ini menjadi spesifik masalah bagi kependudukan di dunia ketiga tetapi tidak demikian halnya di negara maju sebab teknologi telah menekan biaya produksi sebagai suatu tindakan rasional sehingga kualitas SDM harus tetap diperbaiki jika tidak ingin diganti oleh mesin industri. Selanjutnya keadaan unemployment di NSB , masih dilengkapi dengan dikeluarkannya larangan untuk mempekerjakan anak-anak atau peraturan keselamatan dan jamian berkerja serta aturan lainnya oleh International of Labour Organization. Hal ini sebenarnya merujuk kepada sifat serta prilaku kerja yang manusiawi, tetapi sayang hal itu masih sulit diterima bagi pekerja dan pengusaha di NSB. Konsentrasi pendapatan terbesar dunia saat itu berada pada kelas wiraswasta. Pendapatan yang besar tersebut tidak dikonsumir tetapi diinvestasikan kembali. Keadaan ini mengakibatkan akumulasi modal yang besar dan akhirnya kepada pertumbuhan ekonomi dunia yang pesat dalam rangkaian produksi serta berimbas kepada perdagangan luar negeri dan akhirnya kepada pendapatan nasional yang sangat tinggi. misalnya di Inggris rata-rata tingkat investasi sebesar 12,8 % dari total pendapatan nasionalnya kondisi pada tahun 1855. sementara di negara sedang berkembang pada akhir tahun 2000 tingkat investasi berbanding pendapatan nasional, rata-rata berkisar diantara 5% saja, angka ini jauh dibawah kelayakan. Sedangkan jumlah investasi menurut Rostow, dianggap merupakan prequisite (syarat mutlak yang harus dipenuhi lebih dahulu) untuk memulai pembangunan ekonomi bila paling sedikit di investasi sebesar 10 % dari total pendapatan nasional. Kemudian jika syarat Rostow dipatuhi maka sedikit demi sedikit pembangunan ekonomi ini dapat dirasakan setelah upah berangsur naik kepada kelayakan tingkat hidup yang bertambah baik. Perbaikan hidup ini karena adanya kesadaran sosial yang semakin meluas serta perkembangan politik dan demokrasi serta majunya organisasi buruh. Sekali saja faktor pembangunan bergerak maju maka proses pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat.
91
Agar pendapatan lebih merata (tidak terkonsenterat pada kelas wiraswasta) maka perlu dilakukan batasan hasrat berkonsumsi dalam upaya mengurangi batasan hasrat menabung. Sehingga tingkat investasi untuk kelanjutan pembangunan ekonomi semakin bertambah dari masyarakat dan membentuk kondisi perekonomian full employment. Pembangunan ekonomi di Eropa barat pada awalnya memang berjalan lambat dan prosesnya tak dapat diperkirakan seberapa besar sebab tiadanya petunjuk pembangunan ( Development guidance ) dan hanya terkadang saja pemerintah memikirkannya. Gejala-gejala yang penting disitu adalah terbentuknya modal secara perlahan ( gradual capital accumulation ) dan tersebarnya ketrampilan untuk berwiraswasta ( entrepreneurial skill ) dengan jalan membuka pintu perdagangan luar negeri, moderenisasi pertanian menaikkan produksi sehingga dapat mensuply bahan makanan dan lancarnya transportasi yang dapat memperluas pasar baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Akhirnya, sebagian hasil kemajuan teknologi, dapat dilihat dari kenaikkan produksi untuk pasar didalam dan luar negeri. Sumber pembangunan ekonomi ini terutama berasal dari kelas wiraswasta (usahawan) yang suka untuk menanamkan kembali keuntungan yang diperolehnya. Naiknya keuntungan pada mulanya karena adanya dasar tukar yang menguntungkan (favourable terms of trade) dengan negara penghasil produk primer dan karena tingkat upah pada waktu itu masih rendah. Kemudian perbaikan yang terus-menerus di bidang pengupahan dan tingkat pendapatan, menyebabkan tabungan dalam negeri makin meningkat untuk investasi dan perluasan pasar yang cepat menguntungkan terutama bagi industri yang berproduksi secara masal.
12.2
Model Pembangunan Ekonomi Didorong ( Jepang ) - Induced Development -
Pembangunan ekonomi di negara-negara barat, mempunyai sifat spontan, yang dipimpin dan dibiayai oleh sektor swasta. Sementara di Jepang pembangunan ekonomi diatur dan dipimpin oleh pemerintah dengan menggunakan kelas feodal sebagai alat pembangunan dengan dukungan pemerintah menjadikan kelas tersebut sebagai kelas wiraswasta dunia saat ini. Pembangunan ekonomi Jepang ditujukan untuk dapat memoderenisir dan memperkuat kedudukan militer, politik dan organisasi ekonomi ditingkat dunia serta untuk tujuan menanggulangi pengrongrongan ekonomi dari barat. Jadi “kekuatan ekonomi” merupakan tujuan pokok pembangunan ekonomi di Jepang. Struktur sosial dan sistem yang lain serta keta’atan kepada raja dari kelas rendah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun negeri yang sampai saat ini konsep itu masih tetap dipertahankan. Akhirnya pemerintah pada awal pembangunan negerinya memandang tidak perlu untuk menaikkan tingkat hidup penduduk, sebab pola hidup mereka yang telah terbiasa dengan hidup sederhana. Dalam hal ini sangat menguntungkan perekonomian Jepang dalam awal pembangunannya misalnya kenaikan pendapatan tidak signifikan kepada mempengaruhi kenaikan konsumsi tetapi signifikan kepada perubahan investasi. Kenyataan itu tidaklah seperti keadaan dinegara sedang berkembang dewasa ini, sebenarnya Jepang tidak mempunyai revolusi harapan yang baik dari sumber daya alam (revolution of rising expectation). Untuk waktu yang sangat lama penduduk Jepang tetap mempunyai tingkat konsumsi yang rendah. Tanah pertanian yang tidak jelas kepemilikannya diambil alih oleh pemerintah dan kemudian sebagian besar petani hanya dijadikan buruh tani.
92
Penduduk pada umumnya taat kepada aturan raja dan tidak boros dalam berkonsumsi, sehingga sikap itu sangat membantu dalam merencanakan perekonomian Jepang. Selanjutnya pada waktu itu Jepang belum mengalami kelebihan penduduk. Politik pembangunan ekonomi telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai kenyataan saat itu. Contohnya atas titah Kaisar Meiji untuk mengirim pemuda Jepang kedaratan Eropa dan Amerika melaksanakan tugas belajar, sehingga hal itu telah terbukti berhasil merealisir tujuan pemerintah seperti memoderenisir industri didalam negeri dan mampu untuk mengekspansi ekonomi Jepang di luar negeri. Sehingga dalam perjalanan waktu kurang dari satu generasi, Jepang telah membangun kedudukan ekonomi dan militer yang tangguh di dunia. Pemerintah Jepang didalam awal pertumbuhan ekonomi negeri itu telah berperan untuk mempelopori peningkatan investasi baik dalam investasi disektor industri atau sektor perbankan. Konsepnya apa yang telah diterima oleh kaum feodal akan diserahkan kembali kepada pemerintah. Sehingga pajak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara efisien, dan disisi lain, ternyata produksi pertanian dapat menanjak dari tahun 1783 – 1900. Free entrepreneur (berusaha bebas) sementara dianggap metode paling efisien dalam memoderenisir perekonomian Jepang. Biaya awal pembangunan dari pajak semula dirasakan sangat berat terutama oleh golongan yang berpendapat rendah seperti petani dan buruh. tetapi peraturan ini tetap dipatuhi oleh kaum petani dan kaum buruh sebagaimana adanya titah kaisar tanpa pernah melakukan demonstrasi untuk menentangnya. Sikap tersebut memang sulit untuk ditiru tetapi terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang. Perdagangan tradisional yang dilakukan antar suku di Jepang masa itu juga dilarang. Berhubung masih kurangnya entrepreneur, maka pemerintah mengambil prakarsa dalam pembangunan industri nasional. Maka investasi besar baik di bidang transportasi maupun di bidang industri dasar ( besi baja ) dilakukan oleh pemerintah sendiri, dalam upaya menyiapkan jalan untuk membantu langkah investasi pihak swasta kemudian. Sumber keuangan pemerintah waktu itu hanya berasal dari pajak. Selain itu pemerintah juga mempelopori pembangunan bidang perbankan dan pertanian. Pihak perbanan juga tidak ragu-ragu dalam memberi dalam pinjaman jangka panjang kepada dunia usaha. Dengan telah terbentuknya industri swasta yang sederhana dan padat karya dari dalam negeri maka usaha pemerintah untuk segera membangun perdagangan dibidang ekspor dimulai dengan membangun pelabuhan laut diberbagai kota, disisi lain sektor pertanian dengan andalan produksi ulat sutera kepada kain sutera telah terbentuk terutama untuk pasar di Amerika. Sudah barang tentu pada awalnya untuk investasi tekstil sutera ini diperlukan pinjaman dari luar negeri dimana sebahagian untuk investasi peralatannya. Serta merta usaha dikelola pihak swasta dapat dengan cepat mengikuti jejak pemerintah. Kaum feodal yang mempunyai kapital besar menjadi kelas kapitalis terhormat. Keturunan bangsawan seperti “Samurai” juga turut berperan dalam bidang perdagangan. Pendidikan tetap menjadi perhatian utama pemerintah bahkan sampai saat ini pendidikan merupakan program wajib bagi setiap warga negara Jepang. Mulanya biaya diperlukan dalam pembangunan ekonomi Jepang terutama ditanggung oleh golongan petani dan buruh. Para petani membayar pajak dalam wujud uang tunai dan ini mempengaruhi petani untuk lebih berproduksi lebih banyak lagi agar lebih surplus. Peningkatan suplus makanan digunakan untuk mensuplay keperluan penduduk kota. Masa itu di kota besar Jepang upah tenaga buruh relatif murah, karena berjubelnya tenaga kerja berimigrasi kekota.
93
Tetapi Di desa juga telah bermunculan industri kecil sederhana yang memberikan peluang kepada para petani bila saja tidak ada kegiatan di sawah. Industri kecil tersebut membutuhkan kapital relatif kecil dan memperoleh bantuan dari industri besar dalam korelasi saling memerlukan. Sehingga tingkat upah yang rendah segera mendorong kegiatan industri berorientasi ekspor dan ternyata jumlah ekspor tetap saja besar dalam masa perang dunia I sampai masa pra perang dunia II. Setelah usai perang dunia ke II perekonomian Jepang hancur luluh lantak, kondisi perekonomian yang paling sulit dalam sejarah negeri telah dialami masyarakat Jepang dimasa itu. Dengan berbekal hanya satu saja dari 4 faktor produksi yaitu kemampuan sumber daya manusia, Jepang memulai membangun negerinya dan perekonomian Jepang segera mulai bangkit lagi. Konsep Industri manufaktur Jepang yang semula hanya memproduksi barang berkualitas rendah ( inferior goods ) serta teknik mem-plagiat penciptaan barang konsumsi sehingga semulanya di pasar Internasional barang konsumsi berasal dari Jepang dikenal hanya sebagai barang murahan, tetapi secara perlahan berangsur Jepang mengubah image tersebut kepada penciptaan barang berkualitas kemudian beralih kepada inovasi barang konsumsi sehingga barang konsumsi yang berasal dari Jepang saat ini adalah barang manufaktur berkualitas tinggi serta orisinilitas produksi sehingga wajar jikalau barang tersebut dirasakan mahal oleh masyarakat negara sedang berkembang untuk di konsumsi. Hingga saat ini Jepang meraih sukses dalam mendominasi perekonomian dunia didalam basis industri manufaktur barang konsumsi berkualitas tinggi. Jepang juga telah memimpin dunia didalam pengembangan teknologi tinggi serta mereka mampu untuk mengendalikan distribusi dan produksi dari barang konsumsi bagi keperluan negara-negara di seluruh belahan dunia. Jepang merupakan contoh baik dari awalnya negara yang diperintah oleh kaum feodal dan telah menyesuaikan diri dengan baik dibawah kepemimpinan pemerintah de facto, kemudian beralih lagi kepada model perekonomian kapitalis. Perubahan tersebut juga dapat diterima dengan baik oleh rakyat Jepang. Keberhasilan pembangunan ekonomi mengagumkan ini juga terkait erat kepada faktor psikologi dan kebudayaan masyarakat Jepang di mana penduduk tetap disiplin dan mematuhi peraturan pemerintah sebagai amanah kaisar . Pemerintah mengambil peranan yang sangat penting dan kemudian sektor swasta dengan setia mengikutinya kemudian secara perlahan pihak swasta akhirnya mampu mengambil alih usaha pemerintah tersebut. Ekspor Jepang yang semula berupa produksi barang primair ( kain sutera ) kemudian ekspor Jepang beralih kepada barang industri manufaktur atau industri barang konsumsi dan saat ini Jepang berkonsentrasi kepada pencarian dominasi di dunia dalam bidang ekspor berteknologi tinggi. Saat ini Jepang sebagai negara paling maju ekonominya di Asia bahkan di dunia dan Jepang sebagai satu-satunya negara Asia yang duduk dalam kelompok G.8. Jepang terbukti berhasil mengatasi kesulitan perekonomiannya dengan hanya berbekal kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia, sebab Jepang bukanlah negara yang kaya dengan sumber daya alam, sebagaimana anugerah dari maha kuasa yang berlimpah kepada negara sedang berkembang. Tetapi Jepang mampu menguasai perkonomian dunia hanya dengan kemampuan dan kehandalan sumber daya manusia.
94
12.3
Model Pembangunan Ekonomi Dipaksakan ( Uni Sovyet ) - Forced Development -
Pembangunan ekonomi di Eropa serta di Jepang meski terlihat sama tujuannya tapi pada dasarnya jelas ditemui perbedaannya yaitu dalam proses pembangunan dimana Eropa pembangunannya dari pihak swasta, untuk milik pihak swasta, dikelola oleh pihak swasta sedangkan Jepang dari pemerintah, untuk milik pihak swasta, oleh pihak swasta. Sedangkan pembangunan perekonomian Uni Sovyet didasarkan pada suatu kepemilikan dan pengawasan mutlak dari pemerintah seluruhnya. Industrialisasi di Sovyet dibagi dalam rencana menengah lima tahun serta rencana jangka panjang 25 tahun, ini merupakan contoh yang baik untuk dapat ditiru oleh negara sedang berkembang. Pembangunan dikerjakan memakai sumber yang dimiliki sendiri. Tetapi hendaknya patut diingat bahwa suatu negara belum tentu dapat meniru begitu saja pembangunan di Rusia. Sebelumnya juga telah ada perubahan di Rusia, dimana tenaga skill, telah banyak tersedia namun keadaan perekonomiannya relatif tidak maju dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Dengan demikian semua usaha tersebut dapat dilaksanakan menurut rencana dengan cepat. Tetapi di samping pembangunan pesat di sektor industri masih ada sektor pertanian yang masih dalam tingkat subsisten. Di sini terdapat suatu dualisme ekonomi tanpa dominasi kolonial. Tetapi bagaimana juga, Rusia ketika membangun industrinya semasa revolusi, telah banyak mendapatkan bantuan baik keuntungan maupun teknis dari luar negeri. Pada revolusi 1917 Partai Komunis Rusia belum mempunyai blue print (perencanaan) untuk pembangunan. Politik perekonomian hingga 10 tahun pertama nampak seperti kurangnya persiapan. Mula-mula para petani membagi-bagikan tanah luas, dan karena hal ini merupakan tindakan masal maka sukar untuk dihalangi dan kaum buruh menguasai industri. Pemerintah mencoba mengenalkan suatu tatanan baru dengan mengorganisir perekonomian yang ditirunya dari perekonomian Jerman. Penjiplakan terutama dari sistem penjatahan, pengendalian harga dan keharusan untuk menyerahkan hasil pertanian kepada pemerintah. Dengan aplikasi sistem ini keadaan perekonomian Rusia malah menjadi mundur, produksi sektor pertanian turun drastis, sehingga terjadi bahaya kelaparan sekitar tahun 1917 -1921. Selanjutnya tahun 1921 diadakan kebijaksanaan ekonomi baru (newly economic policy). Ini merupakan suatu perubahan dengan diintroduksinya sistem perekonomian campuran. Para petani dibenarkan menjual hasilnya sendiri serta boleh mengusahakan kegiatan pertanian asal tidak menyewa tenaga buruh. Usaha swasta diperbolehkan terjun dalam bidang perdagangan eceran, kerajinan dan industri kecil. Sedangkan negara tetap mengawasi dan menguasai sektor strategis dan vital, yaitu semua mekanisme industri berskala besar, misalnya industri pertambangan, industri dasar, jasa perbankan serta monopoli didalam perdagangan luar negeri. Di bawah sistem baru perekonomian Rusia menjadi bagus selama 6 tahun, kedepan sampai tahun 1927 sebelum tahap kedua yaitu industrilisasi dimulai , artinya dalam jangka waktu tersebut sektor pertanian telah dapat dikembalikan kepada tingkat produksi semula. Berhubung dengan perubahan politik yang dimenangkan oleh Stallin terhadap Triptsky, maka ekonomi Rusia juga turut mengalami perubahan. Jadi perubahan ekonomi terutama karena perubahan politik. Rencana menengah lima tahun bertujuan untuk merubah struktur perekonomian yang bersifat pertanian ke industri yang segera dibangun sehingga diharapkan tidak tergantung lagi kepada pasar luar negeri.
95
Tujuan ekonomi lain yang hendak dicapai Rusia adalah membangun ekonomi dengan cara kolektivitas / koperasi (cooperative) konsep ini bertujuan hendak menghilangkan halangan yang disebabkan oleh adanya keadaan kepala batu dari para petani perorangan yang telah menjadi kaya raya di bawah kebijaksanaan ekonomi baru. Disaat itu penduduk desa langsung dipimpin oleh pemerintahan desa untuk menjalankan konsep kolektivitas, sehingga semua dapat berjalan dengan mekanisasi pertanian selanjutnya kelebihan tenaga di sektor pertanian dapat segera dipindahkan ke sektor non pertanian ( Informal sektor ). Industrialisasi mempunyai periode antara tahun 19271940 di mana investasi ke sektor industri sebesar 28 - 30 % dari pendapatan nasional, 80 % dari investasi tersebut diarahkan ke industri barang kapital. Akibatnya produksi barang kapital jauh lebih besar dibanding barang konsumsi. Rencana lima tahun tahap kedua ini dimulai yaitu pada tahun 1928. Konsentrasi pemerintah Rusia untuk berinvestasi pada industri berat telah menyebabkan kenaikan harga produksi bahan baku untuk industri dan juga mesin hal ini disebabkan tidak efisiennya produksi itu sendiri. Tetapi investasi di bidang pertanian dan transport menjadi relatif kecil demikian pula investasi di bidang kesejahteraan sosial. Jadi investasi besar-besaran dalam rencana lima tahun itu dibebankan dengan penekanan konsumsi. Hal ini terlihat dengan adanya pembagian bahan konsumsi (rationing), serta pengenaan pajak yang tinggi terhadap semua penjualan kepada konsumen, dimana tingkat upah rendah akibatnya dorongan untuk bekerja kurang. Selanjutnya setelah diadakan perubahan peraturan pada pemerintahan, maka terlihat ada kenaikan produksi, misalnya para petani diperbolehkan menjual di pasar terbuka bagi yang kelebihan hasil. Lagi pula mereka diperbolehkan menanam sayursayuran, buah-buahan dan sebagainya dan juga beternak kecil-kecilan. Produksi bertambah dengan digunakannya mekanisasi pertanian. Mula-mula mereka menyewa alat mekanisasi tersebut secara kolektif, kemudian dari keuntungan membelinya. Meskipun demikian kemajuan pembangunan disektor pertanian Rusia masih kalah maju dibandingkan dengan pembangunan sektor industri dan ini berlanjut sampai sekarang.
12.4. Model Pembangunan Ekonomi Di Negara Sedang Berkembang. Sebenarnya masalah pembangunan yang akan dihadapi dan harus dipecahkan oleh negara sedang berkembang sekarang sebenarnya sudah lama ada dan telah terjadi pada negara yang telah maju saat ini. Hanya saja masalah itu dipersoalkan kembali oleh ekonom sesudah selesainya perang Dunia II. Pada saat itu masalah pembangunan merupakan faktor utama dalam menjalankan perekonomian, politik dan hukum serta telah diakui oleh kalangan luas akan pentingnya penyelesaian masalah tersebut dalam keterkaitannya. Maka untuk dapat mengetahui duduk masalah diatas haruslah diselidiki terlebih dahulu perspektif sejarahnya kemudian bagaimana masalah itu dipersoalkan dan bagaimana cara yang dipilih untuk menyelesaikannya. Kebanyakan negara sedang berkembang hanya mengadopsi konsep dan resep pembangunan dari negara maju, maka jikalau hasil pembangunannya tidak begitu baik adalah sebab konsep tersebut memang tidak sesuai dengan NSB tersebut, sebab lainnya adalah masyarakat NSB tersebut bukanlah masyarakat asal konsep tersebut, Sehingga jika ingin mengadopsi suatu konsep harus dipahami dahulu apa masyarakat sebagai objek utama dari suatu pembangunan mau serta dapat menerimanya.
96
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi di negara Eropa barat berjalan lambat dan juga membutuhkan sumber kapital yang besar serta pengetahuan teknis yang baik. Kedua faktor produksi tersebut ( kapital dan teknologi ) ternyata ditemui relatif sedikit di negara sedang berkembang sehingga kedua hal tersebut diharapkan datangnya dari negara maju sebagai adopsi pembangunan. Pembangunan ekonomi Jepang relatif lebih cepat dari negara manapun didunia dan hal ini lebih karena semangat kebangsaannya. Semangat tersebut sebenarnya juga ada di negara sedang berkembang. Tetapi metoda yang diterapkan yaitu dengan mengeksploitir golongan yang berpendapat rendah tidak dapat diterima untuk saat ini. Sementara di Rusia pembangunan yang pesat justru dari sektor industri terutama industri berat hal ini dapat dicapai dengan penekanan tingkat konsumsi. Konsep inipun kiranya tidaklah mutlak cocok jika saja diterapkan di negara sedang berkembang. Sedangkan Pembangunan di NSB terpulang kembali kepada kemauan dan keinginan serta kepada kemampuan dan keadaan yang dihadapi di NSB tersebut atau dengan kata lain suatu konsep pembangunan yang telah terbukti berhasil pada suatu negara jika diadopsi untuk membangun negara lain belum tentu berhasil mutlak, perlu penyesuaian konsep pembangunan kepada situasi dan kondisi setempat.
12.5.
Asal Mula Ekonomi Dualistis. (Dualistic of Economics)
Diakhir abab ke 19 negara-negara industri baru Eropa barat telah meluaskan imperialisnya hampir merata diseluruh belahan dunia terutama di negara sedang berkembang Amerika selatan, Afrika dan Asia pada saat itu kecuali Jepang. Seluruh daratan dibenua Asia dan benua Afrika serta Amerika Latin merupakan daerah koloni dari negara Eropa Barat pengecualian Amerika Serikat, Kanada dan Australia serta Afrika Utara adalah daerah migrasi baru bagi penduduk Eropa saat itu. Seperti diketahui, mulanya mereka datang hanya untuk berdagang tetapi kemudian memperoleh kekuasaan mutlak. Sehingga bangsa Eropa dapat memperoleh hasil bumi yang lebih banyak serta kemudian memerintahkan rakyat untuk menanam bahan yang mereka butuhkan. Misalnya di Indonesia, dahulu petani diharuskan menanam kopi, gula, teh dan rempah-rempah untuk kepentingan Belanda. Sama halnya juga terdapat di koloni Portugis (Afrika selatan) dimana para petani diharuskan untuk menanam kopi di Angola dan kapas di Mozambique. Sementara hasil pertanian harus dijual kepada penjajah dengan harga yang sudah ditentukan lebih dahulu oleh pembeli. Hal ini tentu akan menyebabkan berkurangnya produksi pertanian penyediaan bahan makanan pokok. Negara sedang berkembang pada akhir abad 19, dimana produksi serta ekspor terutama adalah produksi primer yaitu bahan makanan dan bahan mentah. Bahan tersebut merupakan satu-satunya yang di ekspor. Semua kegiatan perekonomian dalam negeri terutama hanya ditujukan untuk ekspor sementara kepentingan penduduk setempat tidak diperhatikan. Kian lama ekspor mereka hanya tertuju kepada beberapa bahan mentah yang diperlukan bagi kolonialis saja sehingga tidak banyak jenisnya bahkan sering hanya satu jenis saja. keadaan ini akan mengganggu kestabilan perekonomian karena sangat terpengaruh oleh fluktuasi harga dunia. Pada masa itu perekonomian negara sedang berkembang sangatlah terpadu dengan perekonomian dunia yang di kuasai oleh negara-negara Eropa barat.
97
Investasi di negara sedang berkembang oleh negara kolonialis ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri yang berarti target ekspor kolonialis. Contoh Investasi di sektor pertambangan misalnya emas di Uni Afrika Selatan, tembaga di Chili, Rhodesia dan Congo. Timah di Ceylon dan Malaysia serta minyak bumi dari Indonesia dan Ceylon serta hasil dari daerah lain sebagainya. Maka investasi dibidang transport hanya ditujukan untuk melancarkan pengangkutan barang eksplorasi dari pedalaman ke negeri mereka sendiri. Sedangkan investasi yang ditujukan untuk pasar dalam negeri berkembang sangat kecil. Hal ini agar NSB tetap tergantung kepada perekonomian negara penjajah. Akibat dari politik tersebut permintaan efektif (effective demand) tidak ada, karena rendahnya produktivitas. Memang ada beberapa industri yang didirikan seperti pabrik tekstil di India, tetapi hal ini pun tidak banyak menolong untuk meningkatkan perekonomian di negara tersebut. Keengganan untuk mengadakan investasi juga karena kebanyakan investasi itu berasal dari sektor swasta, jadi mereka akan memilih proyek yang menguntungkan serta hasil produksinya memiliki nilai jual di pasar dunia serta keuntungan yang diperoleh tidak kembali ditanamkan di NSB. Jadi sifat pokok dari perekonomian di negara sedang berkembang adalah “ekonomi dualistis”. Yaitu industri ekspor yang terpadu dengan perekonomian dunia, yang sudah menggunakan sistem moderen dan di samping itu masih ada kegiatan yang dikelola dengan tingkat subsisten ( pertanian tradisional dan kerajinan). Kedua sektor kegiatan ini memproduksir barang untuk pasar lokal dan terpisah dari perekonomian pasar moderen. Keseluruhan hal tersebut dapat dipisahkan menjadi dua bahagian besar priode pembangunan ekonomi di NSB yaitu sebagai berikut : 1. Periode Antara Perang Dunia I dan II “Turunnya Kekuatan Barat” Akibat perang tersebut telah membawa beberapa dampak perang bagi NSB yaitu : a. Menaikkan permintaan akan bahan mentah untuk industri dipasar dunia serta meningkatnya produksi bahan makanan pokok ditingkat lokal NSB. b. Pengurangan ekspor barang primer ke negara maju akibat terganggunya kelancaran transportrasi bahan baku. Keadaan ini mendorong NSB untuk membuka industrialisasi. Seperti Chili, Uni Afrika Selatan, India dan China. dalam mengisi kekosongan ekonomi. Krisis ekonomi di NSB mencapai keadaan terburuk, dibanding tahun 1930 ketika produksi karet di Malaysia, Indonesia dan Ceylon dan lainnya justru mengalami perkembangan pesat. Pada tahun 1932 ekspor menurun drastis, tidak ada lagi yang berani memberikan pinjaman untuk investasi kecuali pinjaman dari pemerintah terutama untuk membangun fasilitas prasarana umum. Pendapatan dari ekspor tidak ada lagi, faktor produksi banyak yang menganggur. Keadaan inilah yang mendorong NSB untuk membangun industri dasar supaya tidak tergantung lagi pada luar negeri. Sektor Industri diharapkan untuk menampung pengangguran. Pembangunan Industrialisasi dimulai, meski mempunyai ekonomi dualistis, tetapi usaha ke arah perbaikan kestabilan ekonomi sudah dilakukan. 2. Periode Sesudah Perang Dunia II “Pembangunan Internasional” Setelah perang dunia ke II berakhir maka perubahan pandangan terhadap pembangunan ekonomi juga terjadi. Negara maju menyadari bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu tujuan penting harus dicapai bersama. Statement ini dituangkan dalam Atlantic Charter, Agustus 1941, dimana istilah kebebasan untuk berkeinginan ( freedom of needs ) suatu hak asasi. Hal ini berpengaruh terhadap semangat pemimpin negara besar. Mereka berpendapat bahwa kemiskinan akan menyebabkan ketidakstabilan perekonomian terhadap NSB yang selama perang dunia belangsung berperan mensuply negara induk berupa bahan pokok yang ditentukan oleh Amerika dan United kingdom dalam perdagangan Combined Commodity Board, yang terdiri dari wakil dari negara sekutu penghasil bahan mentah serta makanan.
98
Negara maju membelinya dengan cara kredit. sementara Impor barang konsumsi dan barang kapital ke NSB terbatas sekali, karena sebagian besar digunakan untuk keperluan perang. Upaya untuk membantu NSB dibentuk oleh Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan International (Bank For Reconstruction and Development) Bank tersebut bertujuan mendorong investasi di NSB dengan jalan mengadakan jaminan. Juga didirikannya badan dunia lain seperti FAO (Food and Agriculture Organization) yang memikirkan menaikkan produksi bahan makanan dunia. Juga ITO (International Trade Organization) yang salah satu tujuannya memajukan perdagangan serta menekankan pada penggunaan maksimum dari sumber manusia dan alam dunia. Terutama di NSB, hal itu akan menguntungkan semua negara. Di samping itu ITO juga mengajukan adanya acara kerja sama Internasional, dalam kegiatan memberi bantuan teknis bagi persiapan perencanaan pembangunan internasional dalam mengalokasikan sumber keuangan dan teknik. ITO juga menstabilisir harga produksi primer dengan jalan membentuk pasar komoditas dunia. Belakangan ITO berubah nama menjadi WTO ( World Trade of Organization ). Segera sesudah perang dunia II berakhir, keadaan di NSB tidak banyak mengalami kemajuan karena devisa yang mereka punyai selama perang itu tidak banyak manfaatnya. Hal ini karena harga barang impor dari Amerika naik dua kalil ipat sehingga pembangunan ekonomi mereka mengalami kelambatan, bahkan terkadang devisa digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Hal ini di sebabkan karena banyak beredarnya majalah dan film-film Amerika misalnya, yang menggambarkan tingkat komsumsi tinggi, sehingga timbul keinginan masyarakat NSB untuk menirunya (International minded). Hal ini terasa sekali di negara Amerika Latin dan Asia Tenggara. Keadaan ekspor produksi barang primer nampak cendrung menurun karena adanya persaingan dari bahan sintetis. Di samping itu juga adanya sikap lebih hemat dalam penggunaan sumber alam dan juga adanya proteksi dari negara maju. Dasar untuk pertukaran dari negara sedang berkembang makin lemah terutama untuk hasil pertanian primer, karena penawaran bersifat tidak elastis. Lain halnya dengan harga barang industri negara maju, nampak terus naik karena adanya kecendrungan inflasi. Bantuan dari Amerika untuk negara sedang berkembang memang ada, tetapi terbatas sekali dibandingkan dengan semua harapan yang hendak dicapai oleh negara tersebut. Bantuan berupa kapital saja tidaklah cukup bila tidak disertai dengan faktor pendukung lainnya seperti ketrampilan, tenaga manusia dan kemampuan memimpin sesuai dengan rencana pembangunan. Faktor disebutkan terakhir inilah yang sangat kurang sekali di negara sedang berkembang. Soal latihan bab 12. 1.a Sebut perbedaan diantara model pembangunan dipaksakan dan didorong. b.Sebut perbedaan diantara model pembangunan dipaksakan dan spontan. c.Sebut perbedaan diantara model pembangunan didorong dan spontan. 2.a Sebut persamaan diantara model pembangunan dipaksakan dan didorong. b.Sebut persamaan diantara model pembangunan dipaksakan dan spontan. c.Sebut persamaan diantara model pembangunan didorong dan spontan. 3.a Bagaimana dan mengapa pembangunan ekonomi di NSB bisa menjadi dualistis? b. Apa persoalan pokok dalam pembangunan ekonomi di NSB ? c. Dari 3 model pembangunan yaitu spontan, didorong dan dipaksakan apa saja prihal positif atas ke 3 model tersebut yang perlu diambil bagi pembangunan di NSB?
99
Bab. 13
Model Pembangunan Ekonomi
Topik : Model Pembangunan Sektoral Bidang Pertanian. 13.1. Peranan Sektor Pertanian. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi, sangatlah penting, hal ini disebabkan sebahagian besar masyarakat NSB berkerja di sektor pertanian sehingga sektor ini selalu mendapat perhatian khusus didalam penyusunan perencanaan pembangunan. Kaedahnya sektor pertanian di NSB memiliki beberapa ciri-ciri yang spesifik ( oleh sesuatu keunggulan ) dari sektor industri seperti : 1, Menyediakan kebutuhan pokok masyarakat desa dan masyarakat kota. Sektor pertanian dipedesaan umumnya menyediakan kebutuhan hidup pokok dari seluruh masyarakat di NSB, sehingga pertambahan jumlah konsumsi dari masyarakat kota harus diimbangi penambahan produksi pertanian. Masalah yang dihadapi pertanian di NSB umumnya menyangkut pemasaran hasil produksi dimana jika harga produksi pertanian naik, misalnya akibat dari musim kemarau, maka masyarakat kota akan mengimport kekurangan kebutuhan pokok tersebut sementara jikalau harga produksi pertanian turun misalnya akibat panen raya, masyarakat kota tidak memperdulikannya, sikap egoisme dari masyarakat kota di NSB tersebut hanya mengakibatkan produksi total dari pertanian diNSB selalu gagal memenuhi target nasional produksi pertanian. 2. Menyediakan bahan baku bagi keperluan industri. Sektor pertanian perkebunan merupakan sektor yang menyediakan bahan baku bagi industri pertanian, disini yang selalu terlihat dari kelemahan sektor pertanian seperti kenaikan akan permintaan tidak dapat diimbangi dengan penambahan penawaran seketika sehingga petani tidak dapat banyak menikmati keuntungan yang maksimal ( batasan alam akan produksi ). Selain itu petani selalu menghadapi masalah permodalan ketika hendak bercocok tanam. 3. Menyediakan input tenaga kerja bagi sektor industri dan sektor lainnya. Dua pertiga dari masyarakat NSB adalah berkerja disektor pertanian, sehingga apabila diperlukan sejumlah tenaga kerja bagi sektor industri, maka sejumlah pekerja dari sektor pertanian akan ditarik dengan cara perbedaan tingkat upah antar sektor ekonomi. 4. Dapat dengan seketika menyerap tenaga kerja (pengangguran) dalam jumlah yang besar jikalau terjadi resesi ekonomi ( sektor penyangga sosial ). Sektor pertanian sebagai lahan pekerjaan tidak memerlukan kualifikasi pekerja seperti pendidikan formal atau pengalaman khusus, sehingga mudah menyerap tenaga kerja, berbeda dengan sektor lain yang memerlukan kualifikasi, sehingga masalah yang muncul dari hal ini biasanya adalah masalah pengangguran terselubung atau pengangguran tidak kentara. 5. Merupakan sumber modal utama bagi pertumbuhan ekonomi moderen. Memang tidak semua negara harus terlebih dahulu membangun sektor pertaniannya, contohnya seperti Singapore dan Korea selatan, kedua negara Asia tersebut perekonomiannya tumbuh dari sektor jasa dan industri, namun kebanyakan negara maju pertumbuhan ekonominya dimulai dari pembangunan sektor pertanian dimana pembentukan modal merupakan proses investasi yang bersumber dari pendapatan atau keuntungan produksi pertanian,.
100
13.2. Tahapan Pembangunan Sektor Pertanian. Pertanian secara mekanisasi dan pengelolaannya dapat dikelompokan atas 3 bahagian besar, dengan ciri-ciri yaitu : 1. Pertanian Tradisional ( Pertanian Subsisten ) ciri-cirinya adalah : -
Hanya menanam satu atau dua jenis tanaman yang menjadi komoditi tanaman dan umumnya merupakan bahan pokok misalnya padi, ubi, jagung. Hasil panen hanya cukup untuk keperluan konsumsi sehari-hari petani dan tidak tergantung kepada harga produk atau pada permintaan pasar. Tingkat produktifitas rendah, sebab belum menggunakan faktor produksi. Berlakunya hukum “ The law of deminishing return ” dalam proses produksi. Ketergantungan dengan kondisi musim / cuaca sangat dominan. Menghadapi masalah kemiskinan kronis sehingga motivasi untuk berkerja adalah mempertahankan hidup dari pada meningkatkan produktifitas. Kepemilikan lahan pertanian yang masih dikuasai tuan tanah.
2. Pertanian Transisi ( Pertanian Disversifikasi ) ciri-cirinya adalah : -
Telah mengenal konsep penganeka ragaman pertanian atau “disversifikasi” Telah memakai faktor produksi didalam produksi namun belum maksimal. Tidak tergantung dengan kondisi musim / cuaca serta tidak terikat kepada The law of deminishing return . Transformasi peruntukan lahan kepemilikan tanah khusus lahan pertanian. Produk dihasilkan tergantung permintaan pasar yang tinggi. Belum mengenal konsep spesialisasi produk pertanian. Belum melaksanakan konsep ramah lingkungan dan sehat konsumsi.
hukum
3. Pertanian Moderen ( Pertanian skala Ekonomis ) ciri-cirinya adalah : -
Spesialisasinya pertanian tersebut pada satu komoditi yang diperlukan untuk memperoleh kwalitas dan kwantitas produksi yang dikonsumsi. Penggunaan teknologi tinggi dalam produksi tetapi bersikap cenderung untuk memperoleh hasil pertanian sehat untuk dikonsumsi dan ramah lingkungan. Meminimumkan biaya produksi seperti mengemat pemakaian tenaga kerja disebabkan oleh economics of scale. Produk dihasilkan berorentasi konsumsi dalam negeri dan hanya kelebihan produk yang dieksport. Lahan pertanian telah tetap peruntukannya dan tidak dapat dialihkan menjadi lahan produksi sektor ekonomi lainnya.
101
13.3. Syarat-syarat Pembangunan Pertanian. Pembangunan pertanian tidak dapat terlaksana jikalau hanya oleh para petani sendiri dan pertanian juga tidak dapat berkembang melalui tahap subsisten (tradisional) ketahap berikutnya tanpa adanya pembangunan yang sesuai pada bidang kehidupan ekonomi nasional lainnya. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, setiap petani semakin lama akan semakin tergantung kepada sumber-sumber dari luar lingkungannya. Petani dapat meningkatkan kadar kesuburan tanah dengan menambah pupuk pada lahan pertaniannya demikian pula meningkatkan hasilnya dengan memakai teknologi pertanian seperti mekanisasi pertanian, atau teknik penanaman. Petani meningkatkan kelembaban lahan pertaniannya dengan debit air yang berasal dari pengairan dan sering kali datangnya melalui saluran irigasi yang ternyata sumber mata air jauh letaknya. Petani membeli dan menebarkan bibit yang dihasilkan oleh lembaga penelitian pertanian. Petani memberantas penyakit tanaman dan hewan penganggu dengan bahan kimia dan obat-obatan yang di buat dari Industri kimia dikota yang mungkin sangat jauh jaraknya. Selain hal disebutkan diatas, para petani juga semakin banyak menjual hasil pertaniannya ke pasar pelemparan jauh diluar daerahnya. Bahkan keterampilan dan pengetahuan yang dipraktekkan dalam usaha taninya, semakin bertambah pula oleh pendidikan yang diperolehnya lewat kursus, llatihan, atau penyuluhan yang diberikan oleh Dinas pertanian. A.T.Mosher (1965) peneliti ekonomi menganalisa syarat pembangunan pertanian jika pertanian akan dikembangkan dengan baik. Mosher mengelompokkan syarat pembangunan tersebut menjadi dua bahagian yaitu syarat mutlak untuk adanya pembangunan sektor tersebut dan syarat pelancar Untuk peningkatan hasil produksi. Juga menurut Mosher 5 syarat mutlak tidak boleh tidak harus disediakan untuk adanya pembangunan pertanian. Kalau satu saja diantara syarat mutlak tersebut tidak ada, maka terhentilah pembangunan pertanian, atau dimana pertanian bisa berjalan tetapi dalam kondisi statis. Syarat mutlak itu menurut Mosher adalah : 1. Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani. Pembangunan pertanian akan meningkatkan produksi hasil-hasil usaha tani. Hasilhasil pertanian tentunya akan dipasarkan dan dijual dengan harga yang cukup untuk membayar biaya memproduksinya. Didalam memasarkan hasil-hasil produk pertanian ini diperlukan permintaan (demand) akan hasil-hasil pertanian tersebut, sistem pemasaran dan kepercayaan para petani kepada sistem pemasaran tersebut lebih penting untuk dikembangkan. 2. Teknologi yang senantiasa berkembang. Meningkatnya produksi pertanian ternyata lebih banyak diakibatkan oleh pemakaian cara atau teknik baru di dalam usaha tani. Memang tidak mungkin memperoleh hasil tani yang banyak dengan mengandalkan tanaman serta hewan konvensional, dan menggunakan tanah yang sama atau dengan cara bertani yang tetap seperti dulu. Teknologi pertanian berarti “cara-cara bertani dengan benar”.Didalamnya termasuk cara bagaimana para petani menyebarkan benih, memelihara tanaman dan memungut hasil serta menyimpannya yang benar. Termasuk pula di dalamnya penggunaan benih, pupuk, obat-obatan pemberantasan hama, alat mekanisasi dan sumber tenaga. Juga termasuk berbagai kombinasi jenis usaha pertanian oleh para petani agar dapat menggunakan tenaga dan tanah mereka sebaik mungkin. Agar pembangunan pertanian dapat berjalan terus, maka harus selalu terjadi perubahan. Apabila perubahan ini terhenti, maka pembangunan pertanian terhenti. Produk terhenti kenaikannya, bahkan menurun karena merosotnya kesuburan tanah atau karena kerusakan yang semakin meningkat oleh hama penyakit pertanian.
102
3. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal. Sebagian besar metode baru yang dapat meningkatkan produksi pertanian memerlukan penggunaan bahan dan alat produksi yang khusus oleh para petani. Diantaranya, bibit, pupuk, obat-obatan pemberantas hama, makanan, obat ternak, spare-parts mekanisasi pertanian dan lainnya. Pembangunan pertanian sangat memerlukan kesemua faktor diatas yang harus tersedia di sentra pertanian atau tersedia dilokasi setempat dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang kompetitif untuk memenuhi keperluan tiap petani yang akan menggunakannya. 4. Adanya rangsangan bagi hasil produksi para petani. Teknologi yang telah maju serta pasar yang mudah dicapai dan tersedianya bahan dan alat produksi, kesemuanya memberikan kesempatan kepada para petani untuk menaikkan produksi pertanian. Akan tetapi apakah para petani mau menggunakan kesempatan tersebut ?. Para petani sebagai orang yang menginginkan kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, tentunya harus berusaha untuk mencapai tujuannya tersebut yakni dengan meningkatkan usaha taninya. Faktor perangsang tersebut adalah harga pasar hasil produksi pertanian yang menguntungkan, dimana pembagian hasil yang wajar, dan tersedianya barang dan jasa yang ingin dibeli oleh para petani untuk kesahjateraan keluarganya sehingga menjadikan motivasi usaha. 5. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu. Syarat mutlak kelima adalah pengangkutan. Tanpa pengangkutan yang efisien dan murah, keempat syarat mutlak lainnya tidak dapat berjalan dengan efektif karena produksi pertanian harus tersebar luas. Oleh karena itu diperlukan suatu jaringan pengangkutan yang bercabang luas yaitu untuk membawa bahan perlengkapan produksi ke tiap usaha tani, dan membawa kembali hasil usaha tani kepada konsumen di kota. Oleh sebab dari sifat umum barang pertanian yang mudah rusak ( Perishable goods ) maka sangat merugikan petani jikalau hasil panen tidak dapat segera dipasarkan misalnya akibat sarana transportasi yang tidak atau kurang baik. Disamping kelima syarat mutlak itu menurut Mosher masih ada lima syarat lagi yang adanya tidak mutlak tetapi kalau ada (atau dapat diadakan) benar-benar akan sangat memperlancar pembangunan pertanian. 6. Adanya pendidikan pertanian. Pendidikan dalam pembangunan pertanian dalam hal ini dititik beratkan kepada pendidikan non-formal yaitu berupa kursus, latihan, atau penyuluhan dan bentuk lainnya. Pendidikan pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara langsung. 7. Kredit produksi pertanian. Untuk meningkatkan produksi, para petani harus lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli bibit unggul, obat-obatan pemberantasan hama, pupuk dan alat pertanian. Pengeluaran seperti itu harus dibiayai dari tabungan atau dengan meminjam untuk jangka waktu antara saat bahan produksi dan peralatan itu dibeli dan saat hasil panen dapat dijual. Oleh karena itu lembaga perkreditan yang memberikan kredit produksi kepada para petani merupakan suatu faktor pelancar penting bagi pembangunan pertanian. 8. Kegiatan gotong-royong petani (LSM). Kegiatan gotong-royong petani biasanya dilakukan secara informal. Para petani bekerja sama dalam menanam tanaman mereka atau dalam memanen hasil panen. Petani juga bekerja sama dalam menanggulangi masalah seperti bencana alam yang mendadak datangnya misal banjir, angin topan, serangan hama dan sebagainya. Kegiatan seperti ini juga mempercepat pembangunan pertanian.
103
9.
10.
Perbaikan dan perluasan tanah pertanian serta hak kepemilikan. Sebagian besar usaha-usaha pembangunan pertanian yang telah kita bicarakan di atas ditujukan untuk menaikkan hasil panen setiap tahun dari tanah usaha tani. Ada 2 cara tambahan mempercepat pembangunan pertanian yaitu : - pertama, Memperbaiki mutu tanah yang telah menjadi usaha tani, misalnya dengan pupuk, irigasi dan pengaturan pola tanam. - kedua , Mengusahakan tanah baru, pembukaan petak-petak sawah baru (ekstensifikasi lahan pertanian). yang peruntukan lahannya tetap serta kepemilikan lahan yang jelas peruntukan dan kepemilikan. Perencanaan nasional dibidang pembangunan pertanian. Perencanaan pertanian adalah proses memutuskan apa yang hendak dilakukan pemerintah mengenai setiap kebijaksanaan dan kegiatan yang mempengaruhi pembangunan pertanian selama jangka waktu tertentu. Dalam pengambilan keputusan , pemerintah harus menghadapi pertanyaan mengenai kebijaksanaan apa yang pada saat ini diperlukan untuk memajukan pertanian dan persiapan apa yang perlu dilakukan untuk masa depan., baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena pemerintah mempunyai keperluan pembangunan yang tidak terbatas sedang sumber-sumber dan dana-dana yang dimiliki terbatas, maka perencanaan berarti proses pengambilan keputusan untuk memilih kebijaksanaan dan program yang perlu didahulukan pengerjaannya. Penentuan dan pemilihan prioritas inilah yang merupakan ciri khusus perencanaan pertanian. 13.4. Strategi Moderenisasi Pertanian di NSB. A. Perubahan dalam Teknologi dan Inovasi.
Pada sebahagian konsep pembangunan NSB, teknologi baru dibidang pertanian dan inovasi dalam kegiatan pertanian dinyatakan sebagai prasyarat awal bagi upaya dalam peningkatan output dan produktivitas tani. Namun demikian, ditemui agak berbeda untuk beberapa negara di Afrika dan Amerika latin, disana peningkatan output telah dapat dicapai tanpa menggunakan teknologi baru yaitu hanya dengan memperluas areal pertanian (ekstensifikasi) untuk memanfaatkan lahan kosong, tetapi secara potensial cukup produktif. Ada dua sumber inovasi teknologi yang bisa meningkatkan hasil pertanian yang memilikii implikasi berbeda bagi pembangunan pertanian di NSB. Inovasi pertama adalah pengenalan terhadap mekanisasi pertanian sebagai ganti tenaga kerja manusia. Pengenalan terhadap mekanisasi pertanian adalah untuk menghemat tenaga kerja hal ini akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap volume output setiap tenaga kerja petani, terutama sekali kalau tanah yang ditanami itu luas dan tenaga kerja agak mahal. Sebagai contoh petani yang mengoperasikan traktor panen yang besar, hanya dalam waktu kerja dua jam saja dapat mencapai hasil kerja, yang sama dengan seminggu metode panen tradisional. Akan tetapi, daerah pertanian di NSB pada umumnya tanah dibagi dalam petak kecil, modal kerja sangat minim dan tenaga kerja yang berlimpah serta murah, maka pemakaian alat teknologi mekanisasi pertanian bukan hanya tidak sesuai dengan keadaan lingkungan secara fisik, tetapi juga strategi tersebut seringkali menimbulkan pengangguran yang lebih tinggi di daerah pedesaan. Oleh karena itu,aplikasi mesin pertanian merupakan suatu kebijakan yang “anti pembangunan” karena konsepnya mekanisasi agar hasil kerja efesien maka diperlukan tanah yang luas dan hal tersebut akan menambah hebatnya masalah kemiskinan dan pengangguran di pedesaan yang memang sudah serius.
104
Inovasi kedua yaitu Inovasi biologis (seperti bibit unggul) dan kimiawi (pupuk buatan, pestisida, insektisida dan lain-lain) merupakan usaha untuk memperbaiki mutu tanah yang ada dengan meningkatkan hasil (produktivitas) per hektar walaupun memang tidak langsung meningkatkan output setiap tenaga kerja. Penggunaan bibit unggul, teknik irigasi dan rotasi penanaman yang sudah lebih maju, memperbanyak penggunaan pupuk, mengurangi pemakaian pestisida, dan insektisida kemudian pembangunan pelayanan dibidang kedokteran hewan dan pakan hewan, mencerminkan kemajuan ilmu pengetahuan yang penting dalam pertanian moderen. Usaha ini secara teknologis bersifat netral, artinya secara teoritis bisa dipakai dalam pertanian besar maupun pertanian kecil dengan efektifitas yang sama. Usaha ini tidak memerlukan input modal yang besar atau peralatan mekanis. Oleh karena itu usaha seperti ini terutama sekali sangat sesuai untuk pertanian di daerah tropis dan sub-tropis. B. Perbaikan pola pemilikan tanah ( land reform ). Struktur pertanian dan pola penggunaan tanah perlu disesuaikan dengan tujuan ganda, yaitu meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan pemerataan keuntungan bagi petani secara meluas. Pertanian dan pembangunan desa yang menguntungkan rakyat kecil hanya bisa tercapai melalui usaha bersama antara pemerintah dengan semua petani, bukan hanya dengan petani kaya saja. Adapun langkah pertama dalam usaha ini adalah pemberian dan perbaikan hak-hak penggunaan tanah pertanian kepada setiap petani. Keterikatan petani kecil terhadap tanahnya sangat mendalam. Hubungan psikologis itu merupakan ikatan batin dan harga diri serta kebebasan dari segala macam paksaan. Apabila sipetani itu kehilangan tanahnya atau ia jatuh miskin karena dicekik utang yang menumpuk, maka bukan hanya keadaan lahiriahnya saja yang rusak, tetapi juga rasa kepercayaan pada diri sendiri dan semangat untuk berusaha memperbaiki dirinya dan keluarga juga akan hancur. Hal tersebut merupakan alasan kuat dari segi kemanusian. Dari segi peningkatan hasil pertanian, perbaikan pola pemilikan tanah seringkali dianggap sebagai kondisi awal yang yang diperlukan untuk pembangunan pertanian di berbagai NSB. Pada sebagian besar NSB, struktur pemilikan tanah yang sangat tidak seimbang merupakan salah satu penyebab yang paling utama dan selalu menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan rakyat pedesaan. Program penataan ruang tanam pertanian serta pola kepemilikan tanah bisa dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah, maka dasar transisi dari pertanian subsisten ke pertanian moderen dengan memperbaiki tingkat output produksi dan meningkatkan taraf hidup bagi rakyat pedesaan akan menjadi kenyataan. Tetapi jika program penataan kembali ruang tanam dan pola pemilikan tanah hanya berupa ketentuan dan peraturan tanpa ada tindakan yang efektif maka tidak ada jaminan suksesnya pembangunan pertanian dipedesaan. C. Kebijaksanaan penunjang pertanian. Seluruh keuntungan dari pembangunan usaha tani kecil tidak akan bisa dicapai jika pemerintah tidak menciptakan kebijaksanaan atau sistem kelembagaan yang menunjang, misalnya berupa isentif usaha yang diperlukan, kesempatan berusaha dalam kegiatan ekonomi, dan kemudahan untuk memperoleh input yang diperlukan memungkinkan para petani kecil bisa meningkatkan output mereka dan sekaligus meningkatkan produktivitas mereka.
105
Sedangkan penataan kembali pola pemilikan tanah adalah sangat penting, tetapi mungkin tidak akan bisa efektif jika tidak ada perubahan yang sesuai di dalam lembaga pedesaaan yang dapat menunjang produksi (seperti lembaga keuangan, distributor pupuk, bibit unggul dan lain-lain) pelayanan yang menunjang (seperti penyuluhan, fasilitas pergudangan dan pemasaran, angkutan dan lain-lain) dan kebijaksanaan pemerintah di bidang harga untuk input maupun output pertanian. Bahkan di daerah yang tidak memerlukan land-reform pun, hal-hal tersebut di atas merupakan syarat yang sangat penting untuk memperjuangkan kemajuan pertanian. D. Tujuan pembangunan terpadu. Pembangunan pedesaan terutama sekali masih tergantung pada kemajuan usaha tani dari para petani kecil. Kemajuan itu meliputi ; - Perbaikan taraf hidup termasuk ; pendidikan, kesehatan atau nutrisi, perumahan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan jaminan-jaminan sosial, - Mengurangi ketimpangan pemerataan pendapatan di pedesaan dari ketimpangan pendapatan antara pedesaan dan perkotaan serta kesempatan berusaha. - Perbaikan kapasitas sektor pedesaan dari waktu ke waktu. Usaha untuk mencapai ketiga tujuan di atas sangat penting bagi pembangunan nasional. Hal ini dilakukan bukan hanya karena mayoritas penduduk di negara sedang berkembang bertempat tinggal di pedesaan, tetapi juga karena masalah perkotaan seperti pengangguran dan proses pemadatan penduduk harus ditemukan penyelesaian akhirnya. Dengan dasar memperbaiki keseimbangan yang tepat antara pedesaan dan perkotaan dalam kesempatan berusaha dan dengan menciptakan kondisi untuk mempopulerkan peran serta secara meluas dalam usaha pembangunan nasional, maka negara yang sedang berkembang telah mengambil langkah yang positif dalam menuju tercapainya realisasi dari arti pembangunan.
13.5 Kebijaksanaan Pertanian di Indonesia. A. Program Bimas dan Inmas. Bimas merupakan singkatan dari bimbingan massal. Dalam pengertian tersebut bimas merupakan suatu sistem penyuluhan yaitu pembimbingan petani ke arah usaha tani yang lebih baik dan lebih maju, sehingga petani mampu meningkatkan pendapatan usaha taninya. Bimbingan ini dilaksanakan secara massal (untuk membedakan dari pembimbingan individu) karena, pertama, yang hendak dicapai adalah peningkatan produksi dan pendapatan yang sangat besar (8 -10 persen per tahun) dan kedua, pembimbingan secara perorangan akan sangat lambat dan mahal. Karena bimas merupakan sistem penyuluhan maka intinya sudah pasti berupa motivasi, ajakan atau bujukan (persuasi) melalui contoh-contoh yang bisa ditiru baik di kebun-kebun percobaan, demontrasi plot (dem plot) maupun di sawah-sawah petani maju. Istilah bimas mulai dipakai secara resmi pertama kali pada tahun 1967/1968, pada saat pemerintah ingin melaksanakan intensifikasi padi pada sawah seluas 1.000.000 ha dengan menerapkan sistem panca usaha yaitu : perbaikan irigasi, penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk, pemberantasan hama dan penyakit, perbaikan cara bercocok tanam (teknologi). Sebelum itu dipakai istilah demas (demontrasi massal) yang berawal dari proyek peningkatan produksi padi di karawang (1963) pada persawahan seluas 100 hektar lebih yang dilakukan oleh 12 mahasiswa serta 7 asisten dosen Institute Pertanian Bogor. Mereka di kirim kedesa selama kurang lebih 7 bulan dan hidup berdampingan dengan para petani selama kurun waktu tersebut.
106
Program tersebut didukung oleh Departemen Research Nasional (sekarang LIPI) dan Departemen Pertanian. Sebagaimana telah disebutkan diatas, salah satu dari lima usaha (panca usaha tani) meningkatkan produsi padi dengan penggunaan bibit unggul. Karena pada tahun 1967/1968 “bibit ajaib PB 8” telah tersedia dalam jumlah besar, maka bibit unggul inilah yang menjadi simbol pengenalan sistem bimas. Dan sebagaimana terjadi di negara tetangga ASEAN, bibit baru ini mampu meningkatkan produksi sampai rata-rata 50 persen, sehingga merupakan suatu kemajuan besar yang ‘mengagumkan’. Inilah tahun permulaan revolusi hijau (green revolution) di Indonesia. Tanpa bermaksud mengurangi arti sarana produksi yang lain, faktor kedua yang sangat penting peranannya dalam program bimas ini adalah kredit tani. Karena untuk memungkinkan efektifnya bibit unggul tersebut, harus digunakan cukup banyak pupuk buatan, dan karena pupuk ini harus dibeli dengan uang, maka pemerintah menyediakan kredit tani yang diperlukan melalui jalur koperasi tani atau Bank Rakyat Indonesia. Pemerintahan ORBA (orde baru) waktu itu mewarisi perekonomian dari pemerintah ORLA (orde lama) dengan inflasi yang tinggi dan cadangan devisa yang sangat sedikit, merasa tidak mampu menyediakan seluruh kredit yang diperlukan. Itulah sebabnya dari 1.000.000 ha areal yang harus dapat diintensifikasikan, hanya 500.000 ha yang dapat di bimaskan. Selebihnya dimasukkan dalam inmas (intensifikasi massal). Inmas artinya intensifikasi padi dengan fasilitas penyuluhan yang sama tetapi tanpa kredit. Daerah inmas mencakup daerah persawahan yang memenuhi semua syarat-syarat teknis bimas (antara lain sawah yang beririgasi teknis atau setengah teknis, tetapi petaninya dianggap sudah cukup mampu, sehingga tanpa kredit dari pemerintah, mereka diharapkan sanggup untuk melaksanakan penerapan panca usaha secara lengkap. B. Organisasi bimas. Pengaturan dan pengelolaan program bimas dan inmas ini dilakukan oleh organisasi yang sama yaitu organisasi bimas. Kita tidak mengenal organisasi yang akan menangani inmas walaupun pada mulanya mempunyai areal yang sama dengan bimas. Didalam kenyataannya, penyuluhan yang dilakukan oleh para penyuluh pertanian benarbenar sama intensifnya di daerah areal bimas maupun areal inmas. Hal ini semata-mata dilakukan untuk keperluan masalah perkreditan dari bank atau untuk membuat analisis intensifikasi dari keuangan. Karena peningkatan produksi padi merupakan program yang mendapat prioritas tertinggi pada program Pelita I, maka dibentuklah organisasi bimas tingkat nasional sampai ditingkat kecamatan. Isi pokoknya adalah menghendaki koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik antar berbagai departemen terkait serta instansinya mulai dari atas (pusat ) sampai bawah (daerah). Kalau pada tingkat organisasi bimas mampu berkembang dan bekerja cepat karena diatur diluar birokrasi rutin, maka pembentukan badan pembinaan bimas pada tingkat Propinsi dan badan pelaksana bimas pada tingkat Kabupaten tidak demikian halnya. Pada pemerintah daerah tingkat I dan II, organisasi bimas dilimpahkan pada birokrasi rutin daerah yaitu Ketua Badan Pembina Bimas adalah Gubernur, dan ketua Bapelda bimas adalah Bupati, sedangkan kepala Dinas Pertanian menjadi wakil ketua. Ini berarti bahwa pada tingkat I dan II ini, bimas merupakan tugas ekstra yang cukup berat dan menyita banyak sekali waktu dan pikiran Gubernur serta Bupati. Tetapi pola bimas yang demikianlah yang dianggap paling mungkin diwujudkan, karena apabila bukan Gubernur dan Bupati sendiri yang memimpin, dikhawatirkan program ini tidak akan berjalan. Keberhasilan program bimas di dalam peningkatan produksi beras nasional tidak perlu diragukan lagi, tetapi tenyataan itu tidak diimbangi oleh keberhasilan dalam bidang produksi bahan pangan lainnya. Misalnya produksi jagung, kacang tanah mengalami stagnasi, sedangkan produksi ubi kayu tapioka, dan kacang kedele justru mengalami penurunan drastis pada priode pelita ke II.
107
C. Kebijaksanaan Kredit Pertanian. Kita mengetahui secara umum bahwa sebagian besar masyarakat pedesaan adalah para petani dan mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang lemah. Tingkat pendidikan rendah berakibat keterampilan bertani rendah dan terutama sekali modal yang dimiliki sangat terbatas. Keterbatasan akan ketiga hal tersebut menyebabkan kecilnya output usaha pertanian. Oleh karena itu sedikit saja terjadi perubahan dalam produksi pertanian akan mempengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Jika para petani mengalami kegagalan dalam usaha tani, maka mereka akan berusaha mencari sumber pendapatan lain yang dengan segera dapat mengatasi kesulitannya salah satu sumber bantuan tersebut adalah lembaga perkreditan yang ada di pedesaan. Lembaga perkreditan yang beroperasi di tingkat pedesaan sudah berlangsung sejak jaman penjajahan, meskipun bentuknya berubah sesuai dengan pembangunan zaman. Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda masalah perkreditan dipedesaan (terutama dijawa) sudah menjadi perhatian pemerintah. Hal ini terbukti dengan didirikannya lembaga perkreditan rakyat (LPR) sekitar tahun 1990 sebagai akibat adanya kegelisahan yang semakin tumbuh pada para pejabat pamong praja tentang keadaan ekonomi penduduk. Setelah kemerdekaan, lembaga perkreditan resmi maupun tidak resmi semakin berkembang. Kredit bimas dengan lembaga koperta yang kemudian menjadi BUUD/KUD merupakan contoh lembaga perkreditan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian. Kemudian dalam tahun 1970 –an muncul KIK, KMKP, KCK serta beberapa bentuk perkreditan lainnya yang dijalankan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan bantuan modal kepada pengusaha kecil agar lebih bergairah meningkatkan kegiatan usahanya. Disamping itu semua, bentuk perkreditan ini diharapkan dapat dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat, terutama bagi golongan petani kecil dan golongan ekonomi lemah, sehingga mengurangi ketergantungan para petani terhadap perkreditan informal dengan bunga tinggi. Pemberi kredit informal antara lain Perente uang, tukang kredit barang, petani kaya dan lain-lain
13.6 Arti dan Tujuan Kebijaksanaan Harga. Dalam kajian ekonomi pertanian masalah harga tani dan analisis harga merupakan pokok bahasan yang sangat penting. Harga adalah hasil akhir kerja sistem pasar, yaitu bertemunya nilai permintaan dan penawaran, antara pembeli (konsumen) dan penjual (produsen). Karena kondisi permintaan dan penawaran merupakan indikator pembangunan serta preferensi konsumen dan produsen, maka harga yang merupakan hasil akhir bekerjanya sistem pasar juga dianggap sebagai indikator penting bagi konsumen dan produsen. Dengan demikian berarti harga pasar menjadi pedoman bagi konsumen untuk melaksanakan produksi dan penjualan di pasar, yang dimaksud dengan kebijaksanaan harga dalam uraian kita sekarang adalah kebijaksanaan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bidang harga di dalam pertanian. Baik yang menyangkut produk (produk pertanian) maupun sasaran produksi (input). Jadi kebijaksanaan harga di sini menyangkut masalah sebagaimana pemerintah mengatur dan menetapkan kebijaksanaan harga dasar (minimum) dan harga tertinggi (maksimum) untuk komoditi padi atau palawija, serta bagaimana menetapkan kebijaksanaan harga produk, harga atau pungutan atas jasa air irigasi dan lain-lain. Keadaan krisis ekonomi ditandai dengan laju inflasi yang tinggi pada tahun 1966 (sebesar 650 persen) menyadarkan pemerintah untuk mulai mengendalikan harga pangan karena sekitar separoh dari pengeluaran masyarakat untuk makanan adalah beras atau sekitar 30 persen dari seluruh pengeluaran biaya hidup. Oleh karena itu pada tahun 1967 lahir sebuah konsep kebijaksanaan harga beras yang diajukan oleh Saleh Afiff & Leon Mears yang memuat “lima prinsip kebijakan harga tani “ sebagai berikut :
108
1. Perlu ada harga dasar (floor price) yang cukup merangsang produksi. 2. Perlu adanya harga maksimum (ceiling price)yang melindungi konsumen. 3. Perlu ada selisih yang memadai antara harga dasar dan harga maksimum untuk merangsang perdagangan dilakukan oleh pihak swasta. 4. Perlu ada relasi harga antar daerah, perlu isolasi harga terhadap pasaran dunia dengan fluktuasi yang lebar, (dalam jangka panjang) perlu korelasi tertentu dengan harga luar negeri untuk memperkecil subsidi impor beras. 5. Disarankan pula adanya stok penyangga pangan nasional (buffer stock) yang dikuasai oleh pemerintah. Dengan kata lain, kebijaksanaan pemerintah selalu didasarkan pada berbagai macam pertimbangan dan juga biasanya ingin mencapai beberapa tujuan sekaligus. Misalnya saja dalam kebijaksanaan stok dan harga pangan ditugaskan kepada BULOG (badan urusan logistik) sesuai Keppres No. 11/1969 tanggal 22 januari 1969, dan menyatakan bahwa sasaran utama dari program kerja Bulog adalah : 1. Mempertahankan harga minimum beras. 2. Menjaga harga beras agar tidak melampaui tingkat harga maksimum. Kedua sasaran tersebut tampaknya tidak bertentangan satu sama lain, karena yang pertama menyangkut perangsang bagi produsen padi, sedangkan yang kedua menyangkut perlindungan pada konsumen. Namun dalam kenyataan, keduanya bisa bertentangan satu sama lain. Dengan sasaran “menjamin kestabilan harga”, maka pertimbangan pemerintah disamping aspek perlindungan kepada konsumen adalah mengendalikan tingkat inflasi serendah mungkin. Dengan pengendalian inflasi melalui pengendalian harga beras berarti harus “menekan” harga beras baik secara langsung dengan memberikan subsidi atas beras impor. Perilaku pasar kepada kondisi ataupun gejala Ceilling price dan Floor price dapat dikenali pada gambar 24 dibawah ini : Harga Suply Curve Ceiling price E2.1
p3 p1 p2
E2.2
E0 E1.2 Floor Price
E1.1 Demand Curve Quantity
0
Q2
Q1
Q3
Gambar 24. Kurva Ceiling Price & Floor Price Keterangan gambar 24 : 1. Misalnya harga ideal dipasar untuk komoditi pertanian A , sebenarnya adalah E0, dengan quantity barang sebanyak Q1 dan harga barang adalah p1, 2. Jikalau masa panen berhasil dengan baik maka komoditi A tentu akan mengalami kelebihan produksi hal ini menyebabkan kelebihan penawaran yang berakibat harga turun dari P1 kepada P2 maka jumlah komoditi A yang dibeli akan naik dari Q1 kepada Q3 atau keseimbangan bergeser dari E0 kepada E1.1, didalam kondisi ini produsen dirugikan cukup besar, semestinya yang diinginkan oleh produsen –
109
untuk sejumlah harga P2 maka komoditi diserahkan Q2 atau keseimbangan E1.2. Selisih diantara jumlah kuantiti A,dan harga A disebut sebagai kasus “Floor price” Atau kasus“Under Pricing ” atau disebut juga “Suply excess” 3. Seandainya justru yang terjadi musibah bencana alam yaitu banjir besar, maka prihal dimaksud telah mengganggu produksi A menjadi turun dari Q1 menjadi Q2 tetapi harga A malah naik dari p1 kepada p3 dan keseimbangan juga bergeser dari E0 kepada E2.1 hal ini disebabkan turunnya jumlah penawaran. Konsumen berharap semestinya untuk harga senilai p3 konsumen memperoleh sejumlah Q3 atau pada keseimbagan titik E2.2, selisih antara harga A dengan jumlah komoditi A ,disebut sebagai kasus“Ceiling price”atau kasus “Over pricing” atau “Demand Excess”. A. Kebijaksanaan harga minimum ( floor price ). Pada tahun 1968, muncul konsep kebijaksanaan harga dasar (floor price) dengan julukan “rumus tani”. Rumus ini dapat membantu membuat kebijaksanaan untuk memperhatikan hubungan diantara harga sarana produksi yang terpenting yaitu pupuk, bibit, tenaga kerja dengan harga hasil produksi. Dengan kata lain, rumus tani adalah satu pedoman perhitungan dalam membandingkan harga beras yang dijual oleh petani dengan harga dasar yang telah disarankan oleh Saleh Afiff dan Mears. Karena pupuk pada saat itu (1968) hampir semuanya harus di impor, maka harga beras yang dianggap “wajar” atau merangsang dapat dihitung sebagai berikut : notasi : 1,5 A.B P = Harga minimum padi diproduksi (Rp per kilogram) P = A = Harga CIF pupuk urea yang diimpor (dalam US $) 2 B = Kurs Bebas berlaku Rupiah per US $. Dalam rumus tersebut terdapat angka satu setengah yang berarti bahwa harga pupuk urea dalam rupiah diterima dipelabuhan cost and insurance freight (CIF) berarti harga pupuk harus dikalikan satu setengah sampai barang tiba ditingkat petani karena ongkos pengangkutan dan biaya administrasi dipelabuhan. Angka pembagi dua menyatakan perbandingan antara berat padi dan berat beras ; artinya dua kilogram padi kering sama dengan satu kilogram beras bersih. Sebagai suatu pedoman kasar, rumus tani pada waktu itu dapat dianggap memadai terutama bagi pelaksanaan program bimas yang hendak digalakkan. Secara objektif rumus tersebut masih banyak kekurangannya karena tidak memperhatikan faktor harga beras internasional dan perbedaan yang mungkin diperlukan antara daerah-daerah yang begitu luas. Tetapi semua itu bertujuan untuk membantu pemerintah yang belum siap dalam penguasaan sarana atau dana yang diperlukan bila harga beras benar-benar jatuh saat panen, dibawah harga (dasar). B. Kebijaksanaan harga tertinggi (Ceiling price). Kebijaksanaan harga biasanya ditujukan untuk dua pihak yaitu produsen dan konsumen. Salah satu tugas pemerintah dimanapun dan dalam sistem ekonomi apa pun ialah mengusahakan agar rakyat (konsumen) dapat memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan pokoknya. Ditinjau dari tugas pemerintah yang demikian, maka dalam kebijaksanaan harga pemerintah berkewajiban menjaga harga kebutuhan pokok rakyat terjangkau oleh daya beli rakyat. Dalam kebutuhan seperti beras misalnya, pemerintah mempunyai pedoman harga tertinggi (ceiling price) yang dianggap wajar, sehingga pemerintah berupaya agar harga tersebut tidak dilampaui. Usaha untuk menetapkan semacam harga maksimum (ceiling price) dilakukan pemerintah dengan berbagai cara, misalnya dengan kebijaksanaan pengadaan barang murah (operasi pasar) atau dengan pemberian subsidi harga serta kebijaksanaan lainnya yang prinsipnya bertujuan sama. Perlindungan harga konsumen berupa subsidi ini tidak hanya terjadi pada beras, tetapi juga dapat ditemukan pada komoditi lain seperti tepung, gandum, gula atau pupuk.
110
Soal latihan bab 13 1 a. b.
Sebut dan jelaskan 5 syarat pokok serta 5 syarat pelancar pembangunan pertanian menurut A.T Mosher. Sebutkan 3 tahap pembangunan pertanian, dan beri uraian.
2 a. b.
Bagaimana peranan sektor pertanian dalam suatu pembangunan ? Apa saja keunggulan sektor pertanian dalam suatu pembangunan ?
3 a. b.
Apa maksud dan tujuan dari Program Bimas dan Inmas? Semenjak kapan dan sampai kapan program ini berjalan.?
4 a. b.
Apa maksud serta tujuan program kebijaksanaan harga? Jika sampai sekarang, harga beras selalu anjlok disaat panen padi sawah sehingga petani selalu dirugikan apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia ?
5 a.
Jika beras impor dibenarkan masuk tentu akan mengganggu harga beras serta produksi beras didalam negeri namun disisi lain konsumen akan diuntungkan dengan adanya pilihan bermacam beras tersebut, bagaimana menurut anda ? Seandainya peran Bulog sebagai stabilitator harga ditiadakan, apakah anda setuju? Apapun jawaban anda harus ada alasannya, sebutkan minimal dua.
b. 6.a b c
Apakah yang dimaksud dengan Ceilling Price dan Floor Price..? Sebagai petani mana yang dipilih Ceilling Price atau Floor Price..? mengapa ? Sebutkan sepuluh macam barang dalam kategori dikendalikan oleh pemerintah.
Soal latihan bab 15 1.a b c
Apa hubungan diantara sikap masyarakat dan pembangunan ekonomi.? Menurut Baldwin & Meier” apa saja syarat dalam pembangunan ekonomi ? Apa saja faktor penting bagi menunjang keberhasilan suatu pembangunan ?
2.a
Kekeuatan dari dalam merupakan syarat utama didalam suatu pembangunan. Mengapa harus demikian ? Ketidak sempurnaan pasar ( market imperfections ) akan menyebabkan sangat terbatasnya pergeseran faktor produksi benarkah begitu ? coba jelaskan. Bagaimana pula mengatasi keadaan sehubungan poin 2.b ?
b c. 3.a b. 4.a b
Mengapa investasi di NSB disarankan ekonom untuk dilakukan pada satu titik pertumbuhan ( Growth Point ) ? Pembangunan seimbang masih sejalan dengan “Growth Point” demikian menurut Baldwin & Meier” coba jelaskan dan berikan contohnya. Entrepreneur sebagai tiang dari suatu pembangunan diharapkan, mempunyai sifat dan kemampuan apa saja ? Investasi dapat ditingkatkan dengan beberapa cara ?
111
Bab. 14
Model Pembangunan Ekonomi
Topik : Model Pembangunan Sektoral Bidang Industri. Dalam bab ini dibicarakan beberapa pola pembangunan sektor industri dan sesungguhnya pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh adanya perbaikan sistem serta pengaturan tata niaga dari suatu negara.
14.1. Perdagangan Sebagai Mesin Pertumbuhan. Perdagangan secara umum bertujuan untuk meningkatkan manfaat barang dan jasa bagi pihak yang berdagang. Demikian pula halnya perdagangan antar negara bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari barang dan jasa yang lebih tinggi bagi masing-masing negara. Dengan adanya pilihan perdagangan memungkinkan adanya perluasan alternatif atau pilihan atas barang yang bisa dikonsumsi atau diproduksi oleh suatu negara. Dengan adanya perdagangan maka skala ekonomi yang paling efisien bagi suatu negara dapat dimanfaatkan. Sedangkan pencapaian skala ekonomi optimal dimungkinkan oleh karena perdagangan itu sendiri sehingga perluasan pasar dapat dilaksanakan. Secara teknis perdagangan juga memungkinkan tumbuhnya inovasi teknologi baru sehingga akan memperluas pilihan produksi dan konsumsi. Efisiensi produksi tertinggi dapat dicapai jika suatu negara dapat memanfaatkan sumber daya dimilikinya untuk memproduksi barang yang paling besar permintaannya di pasaran dunia. Ini berarti ada kecendrungan spesialisasi antar negara, karena sumber yang dikuasai oleh setiap negara (comparative advantage).Akan tetapi pada spesialisasi produk antar negara tidak selalu menguntungkan negara itu terutama apabila dikaitkan dengan keuntungan relatif antara negara yang berdagang. “Terms of trade” dimana tidak menguntungkan bagi penghasil barang primer, hal ini mendorong negara penghasil barang primer untuk mengolahnya melalui sektor industri agar memperoleh nilai tambah. Pengembangan sektor industri saat ini masih dianggap sebagai pemecahan masalah keterbelakangan suatu negara, karena dengan pengembangan sektor industri dapat diraih berbagai manfaat perdagangan yang tertinggi. Bagi negara sedang membangun, seperti Indonesia, pengembangan sektor indusri sering ditujukan untuk mengurangi arus impor dari luar negeri, yang berarti penghematan devisa atau disebut industri substitusi impor. Kebijakan pengembangan industri masih dianggap kebijakan terbaik bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pilihan itu pada dasarnya disebabkan oleh dorongan untuk memperoleh surplus neraca pembayaran yang sebesarnya, sehingga keuntungan untuk akumulasi modal bagi pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Pembangunan industri berskala besar bisa dilakukan apabila ada jaminan pasar yang luas. Dengan begitu perdagangan internasional adalah syarat bagi terlaksananya pengembangan sektor industri berskala besar. Industri berjalan baik akan menghasilkan laba dan surplus bagi pertumbuhan ekonomi negara. Dengan demikian disimpulkan bahwa kunci pembangunan adalah investasi modal, yang hanya dapat diciptakan melalui surplus yang cukup besar. Surplus bisa dihasilkan apabila negara yang bersangkutan memiliki keuntungan dari perdagangan. Peluang untuk memperoleh keuntungan semacam itu hanya dimungkinkan apabila negara yang bersangkutan menganut kebijakan perekonomian terbuka dan mampu mengekspor barang yang memiliki “terms of trade” yang relatif baik. Barang demikian, pada umumnya adalah barang industri. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dari pembangunan sektor industri pada suatu negara hanya bisa terlaksana dengan baik apabila terdapat pengaturan tata niaga yang mendukungnya.
112
14.2. Pembangunan Industri Pola Ekspor. Proses pembangunan sektor industri atau Industrialisasi harus memiliki pola pembangunan, jika dilihat dari faktor produksi dimiliki suatu negara yaitu sumber daya alam maka industrilisasi dapat dikelompokkan menjadi dua bahagian, lihat gambar 25, Industri Negara Kaya Sumber Daya Alam
Pasar Dalam Negeri (Pasar Bebas)
Produksi dalam Negeri
Industri Negara Miskin Sumber Daya Alam
Income And Employment
Pasar Luar Negeri ( Campur Tangan Pemerintah)
Gambar 25 . Denah Pengembangan Sektor Industri. Pola sektor industrialisasi tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi negara tersebut dimana negara kaya dengan sumber daya alam seperti Amerika Serikat dan Jerman Barat lebih banyak menggunakan pola pengembangan pasar dalam negeri (inward looking strategy), sedangkan negara miskin sumber daya alam seperti Jepang, Singapore, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan menganut pola pengembangan pasar luar negeri (outward looking strategy). Kedua jenis pola ini akan memberi keberhasilan yang sama dan mampu menopang pembangunan produksi di dalam negeri yang selanjutnya berarti menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan nasional. Walaupun tidak memiliki sumber daya alam yang cukup, terbukti berhasil mengembangkan perekonomian dengan menggunakan pola pengembangan sektor industri tersebut. Pada umumnya negara yang menggunakan strategi ini mengundang perusahaan multinasional untuk mengembangkan suatu jenis industri di negara mereka. Karena secara internasional keberadaan perusahaan multinasional itu sudah dikenal luas, maka hasil produksi walau oleh cabang perusahaan dinegara sedang berkembang, tidak akan mengalami kesulitan didalam pemasaran barang hasil produksi. Dengan kata lain negara yang memanfaatkan perusahaan multinasional selain produk dikonsumsi didalam negeri juga telah mengekspor produk mereka ke luar negeri. Pasaran internasional mudah terbuka akhirnya penduduk dunia termasuk konsumen pasar produk tersebut dan menghargai barang produksi dihasilkan tersebut, contohnya di Indonesia seperti Ban mobil oleh Good Year Indonesia, hasil olahan CPO kepada produk akhir seperti odol, sabun, margarine oleh Unilever Indonesia. dimana telah berkembang dipasar dalam dan luar negeri serta menggerakan roda perekonomian negara. Dapat dikatakan bahwa pasar ekspor akan menarik pembangunan pasar dalam negeri untuk berkembang lebih lanjut. Sedangkan 5 fase ekspor (led strategy) yaitu : 1, Fase Industri berproduksi dengan menerima pesanan (Industry product by order). Pada fase ini barang industri diproduksi berdasarkan pesanan. Inisiatif dalam memproduksi berupa macam ragam dan spesifikasi produk yang dihasilkan bukan datang dari produsen melainkan datang dari konsumen atau pedagang perantara. Jadi para pedagang perantara itulah yang menghubungkan pemesanan dan pabrikan, dan para pengusaha sehingga pabrikan hanya mengikuti kehendak selera pemesannya. Sebagai contoh disini adalah industri meubel olahan kayu
113
karet sebagai komoditi ekspor Indonesia non migas yang dieskpor ke Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat semua aspek produksi pembuatan masih berdasarkan atas selera dan ketentuan serta jumlah dari sipemesan (importir). Produsen harus berproduksi berdasar spesifikasi dari luar negeri. Keadaan industri semacam ini masih berlaku pula bagi pasaran beberapa produk di dalam negeri. Misalnya produk meubel rotan yang didasarkan atas pesanan konsumen misalnya kursi rotan, lemari rotan untuk keperluan konsumsi rumah tangga setempat. Dalam fase ini kreativitas produsen masih terbatas, yaitu dibatasi oleh tingkat keahlian serta modal. Dengan kata lain para produsen masih pasif peranannya dan bersifat menjual kemampuan berproduksi, sedangkan jumlah produksi, design, serta spesifikasi produk masih ditentukan oleh kehendak pemesan barang. 2.
Fase Industri berproduksi untuk mendorong kegiatan ekspor. Karena ada pengalaman dalam fase pertama yaitu berproduksi berdasarkan pesanan, maka kemampuan dan keahlian pabrikan akan menjadi lebih baik. Mereka mulai memahami pola dan design serta harga yang dikehendaki oleh pasar didalam negeri maupun diluar negeri dan biasanya pasar dilayaninya akan semakin meluas. Kesemua ini menyebabkan para pabrikan segera meningkatkan kapasitas produksi atau kualitas produksinya dalam membuat “design sendiri” boleh dengan cara meniru produk laris yang telah dihasilkan oleh pabrikan lain lebih besar. Dalam fase ini, pabrikan tidak lagi pasif menunggu pesanan, tetapi aktif mengadakan riset dan pengembangan (Research and Development) untuk menemukan motif baru yang cocok atau disukai pasaran. Untuk fase ini, Contohnya : Perusahaan Sepeda motor dalam negeri di Jakarta dan Surabaya. Walaupun masih ada sebagian komponen produknya yang harus di impor dari luar negeri, tetapi penelitian dan pengembangan terus diupayakan guna mampu menghasilkan produk dengan design serta kemampuan layak pakai juga sesuai selera konsumen. Perusahaan sepeda motor nasional tersebut telah mampu menghasilkan beberapa produk sepeda motor berkapasitas mesin 100 cc dan 125 cc, dimana kelebihan produknya adalah harga produk sangat kompetitif serta model terbaru selayaknya penampilan dari sepeda motor import. Dalam fase ini pabrikan juga tidak lagi mendasarkan produksinya pada pesanan tetapi pabrikan aktif mencari peluang pasar. Hal ini akan memaksa pabrikan untuk berusaha lebih efisien, sehingga dapat menjual produk dengan harga yang lebih murah dan kualitas lebih baik. Namun dalam kasus disebutkan yaitu pemasaran sepeda motor tidak memiliki induk semang diluar negeri maka perusahaan tersebut akan merasakan adanya suatu tekanan berat akibat nama besar dari produk impor.
3.
Fase industri penciptaan kapabilitas sendiri. Fase kesatu dan kedua sesungguhnya merupakan fase persiapan kearah penciptaan kapabilitas sendiri yaitu dalam hal design produk, kualitas produk, harga dan spesifikasi produk. Pada tahap tersebut pabrikan dianggap telah mampu menciptakan produk yang dapat diterima oleh pasar luar negeri dan pasar dalam negeri. Perusahaan pada fase industri penciptaan kapabilitas sendiri telah mengenal cara produksi yang baik dan benar sampai produk ditangan konsumen maka proses pengepakan, pembuatan label dagang serta garansi untuk menjamin mutu hasil produksi, pengawasan terhadap rangkaian produk terkait, dan juga kebijaksanaan harga jual serta aspek keuangan pemasaran produk adalah tambahan dari fase sebelumnya. Dalam tahap ini pabrikan juga tidak lagi merasa cukup mengadakan display produk dan pemasangan iklan, tetapi mereka juga harus memikirkan
114
4.
5.
pengiriman langsung, mengunjungi pembeli, bahkan menempatkan agen atau perwakilan di daerah lain,. Tugas agen atau perwakilan bukan hanya mencari pesanan tetapi juga merupakan pusat informasi yang dapat memberikan masukan kepada pabrik mengenai : cita rasa konsumen, keadaan pasaran produk, rangkaian produk, serta mencari kesempatan baru dalam pasar dan melakukan inovasi yang diperlukan. Jadi fase ketiga ini merupakan fase perubahan fokus dari penjualan menurut kapasitas produksi menjadi penciptaan produk atau rangkaian produk yang secara aktif dipasarkan di dalam negeri maupun luar negeri. dengan sendirinya akan mampu bersaing dengan cara menciptakan produk berkualitas tinggi dan dengan design yang disenangi konsumen. Gambaran dalam fase ketiga ini sudah dialami oleh pabrikan seperti “Unilever” yang menjual berbagai macam produk manufaktur; demikian juga pabrik tekstil seperti “batik keris” dan sebagainya. Mereka telah menghasilkan design sendiri, berusaha memperbaiki mutu dan turut serta aktif dalam memasarkan barang hasil produksinya. Fase Industri dalam pemasaran produk. Dalam fase ini para pabrikan berusaha keras menghasilkan produk terbaru yang syarat dengan teknologi tinggi atau pabrikan mencipta rangkaian produk terpisah dan kemudian langsung memasarkan hasil produk tersebut. Para pabrikan tidak lagi memproduksi barang untuk memenuhi pesanan tetapi memproduksi untuk persediaan sendiri dan menjual barang atas dasar persediaan (distributor,dealer,subdealer). Pada fase ini pabrikan telah menciptakan design sendiri, bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas barang sampai kepada purna jual yaitu pemakaian dan perawatan barang oleh konsumen. Kegiatan ini membutuhkan keahlian produksi aspek pembiayaan, pengiriman barang ke pusat distribusi, penyediaan bahan mentah untuk jangka waktu tertentu serta keahlian bidang pemasaran.Contohnya pabrik mobil Mercedes, pabrik komputer IBM dll. Fase pembentukan fasilitas produksi di negara lain. Oleh sebab banyaknya peraturan didalam perdagangan internasional menjadikan suatu produk harganya menjadi tidak rasional. Untuk mengatasi masalah tersebut para pabrikan membuka cabangnya dinegara lain. Selain itu manfaat yang diperoleh adalah biaya produksi lebih murah dan sekaligus ekspansi perusahaan menjadi Multinasional corporate. Contoh pabrik sepeda motor Honda, Yamaha, pabrik elektronik Panasonic dll.
14.3
Indutrialisasi Di Indonesia.
Pembangunan Industri Nasional merupakan bahagian dari rangkaian pelaksanaan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam pencapaian sasaran Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II orde baru. Untuk Industri Nasional, Departermen Perindustrian telah membaginya menjadi 3 jenis Industri yaitu : a. Industri Dasar (Hulu). Adalah Industri yang menghasilkan barang bagi keperluan industri selanjutnya seperti kelompok mesin dan logam dasar atau kelompok industri kimia dasar. contoh industri tersebut industri mesin, industri besi baja industri komponen elektronika, industri pesawat terbang, industri pupuk, industri semen, industri batubara. dan lainnya Dilihat dari misinya maka Industri dasar, mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membangun ekonomi secara mandiri dalam industrialisasi nasional. Teknologi yang digunakan bersifat padat modal, dan berteknologi tinggi, sehingga industri ini tidak menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar tetapi produk yang dihasilkan justru akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang besar.
115
b. Industri Hilir Adalah industri yang mengolah hasil-hasil pertanian menjadi bahan baku sehingga mempunyai nilai tambah. Contoh Industri CPO kepada industri Parafin /Olefin, Industri Latex, kepada industri plastik atau fiber. Industri tepung seperti tepung tapioka dan lainnya. Industri Jenis ini mempunyai misi mengolah bahan pertanian menjadi bahan baku siap digunakan sehingga kemampuan sektor pertanian didalam pasar memiliki daya saing . Industri jenis ini menggunakan teknologi menengah dan tepat guna, serta cukup banyak menyerap tenaga kerja. c. Industri Kecil . Adalah industri-industri yang mengolah bahan baku baik dari industri dasar atau industri hilir sehingga dapat menghasilkan produk akhir untuk keperluan konsumsi. Contoh Industri percetakan, industri sandang ( garment ) industri sepatu, industri perakitan barang elektronika, industri makanan dan minuman serta produk habis pakai seperti odol, sabun. Industri bahan bahan perumahan. Industri kategori ini mempunyai misi melaksanakan pemerataan pembangunan dan menyediakan barang keperluan konsumsi masyarakat dalam negeri. Industri jenis ini diharapkan mampu menciptakan peluang lapangan kerja yang besar. Selain penggolongan industri disebutkan diatas maka pengelompokkan Industri dapat juga dibedakan melalui jumlah karayawan yang diperkerjakan yaitu menurut BPS ( Biro Pusat Statistik) adalah sebagai berikut : 1. Industri besar jika memperkerjakan karyawan > 100 orang 2. Industri sedang jika memperkerjakan karyawan 22 orang s.d 100 orang. 3. Industri kecil jika memperkerjakan karyawan 5 orang s.d 21 orang. 4. Industri rumah tangga jika memperkerjakan karyawan < dari 5 orang. Jika dilihat dari peluang penciptaan kesempatan kerja maka industri rumah tangga memberikan sumbangan terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.
14.4 Strategi Pasar Dalam Negeri. Pada umumnya negara kaya dengan sumber daya alam akan menempuh strategi pengembangan pasaran dalam negeri sebagai alat untuk mengembangkan ekonomi nasional mereka. Amerika Serikat, Inggris dan Jerman Barat menempuh strategi ini. pengembangan pasaran dalam negeri ini tidak memerlukan campur tangan dari pemerintah tetapi justru dicapai dengan sistem persaingan bebas. Pengembangan pasar dalam negeri ini tidak mengalami kesulitan, karena negara yang bersangkutan kaya bahan mentah, sehingga hasil produksi akan relatif murah harganya. Di pihak lain industri yang bersangkutan akan mudah berkembang karena adanya jaminan pasar di dalam negeri. Industri jenis ini akan memiliki keuntungan dalam bentuk biaya produksi yang relatif murah. Pada tahap selanjutnya apabila pasaran dalam negeri sudah jenuh menampung produk yang sama maka produk itu diekspansi kepasar luar negeri. Dengan demikian pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri akan menopang pertumbuhan dan pembangunan industri di dalam negeri, yang menjadi masalah adalah bagaimana memulai atau mendorong penduduk agar mau untuk menggunakan barang produksi dalam negeri. Untuk itu diperlukan kemampuan bersaing terhadap barang impor lewat harga yang lebih murah dan mutu yang lebih baik. Tetapi baik mutu maupun harga dapat dipengaruhi oleh sistem tata niaga. Sistem tata niaga yang kurang baik akan mengakibatkan harga menjadi lebih mahal dan mutu menjadi buruk, pada gilirannya akan mengakibatkan lemahnya posisi barang produksi dalam negeri bersaing terhadap barang impor.
116
Sesungguhnya produk barang dihasilkan NSB telah dijual dengan harga lebih mahal dari harga barang impor sejenis. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya produksi. Oleh karena itu agar barang produksi dalam negeri dapat bersaing, diperlukan suatu perlindungan tata niaga oleh pemerintah. Khususnya untuk barang substitusi impor, perlindungan yang diberikan dapat berupa bea masuk tariff, kuota maupun larangan impor serta jaminan pasar dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Biasanya hasil usaha perlindungan ini adalah berupa harga jual tinggi dan perekonomian akan mengalami harga tinggi (high-cost-economy). Dimana harga jual yang mahal adalah sebagai akibat biaya produksi yang tinggi dan hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya : 1. Kelemahan dalam mengelola perusahaan sehingga tingkat efisiensi tidak tercapai. 2. Birokrasi yang berlebihan. Hal ini berupa prosedur perizinan yang panjang dan tidak jelas disamping mendorong timbulnya pungutan pungutan tidak resmi. 3. Perlindungan industri yang berlebihan dan terus menerus. Hal ini biasanya membuat harga menjadi mahal dan mutu kurang memadai sehingga konsumen jadi korban. Berbagai usaha telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut misalnya melalui bimbingan dan latihan untuk meningkatkan efisiensi. Dikeluarkannya INPRES No. 4, 1985 sebagai cara untuk mengurangi birokrasi di mana terdapat penyederhanaan prosedur atau tata cara pengeluaran barang di pelabuhan, supaya biaya pergudangan lebih murah dan pungutan liar berkurang. Mengenai perlindungan terhadap industri dalam negeri perlu diamati secara khusus karena persoalannya sangat mendasar dan mempunyai dampak yang luas bagi keberhasilan pembangunan dimasa mendatang. Memang kita mengenal apa yang disebut dengan “infant industry argument” di mana industri yang masih muda harus dilindungi agar mampu bersaing dengan barang impor dari luar negeri, asalkan saja : 1. Perlindungan hanya dalam jangka waktu tertentu, dan industri yang diberi perlindungan adalah masuk dalam kategori industri substitusi barang impor. 2. Perlindungan yang diberikan harus dibatasi sifatnya sehingga tidak menimbulkan dampak in-efisiensi industri dan rasa manja kaum pabrikan. Perlindungan akan semakin memperburuk keadaan perekonomian apabila yang dilindungi justru industri hulu, karena sebagai penghasil bahan mentah atau bahan penolong yang akan dipakai didalam proses produksi selanjutnya. Selain itu penunjukkan importir tunggal seringkali ditengarai menjadi penyebab mahalnya harga bahan baku atau bahan penolong oleh karena tindakan monopoli tersebut. Sebab musabab dari mahalnya harga dari hasil produksi industri subsitusi impor diNSB adalah : 1. Skala produksi terlalu kecil dibanding skala produksi dinegara industri, karena memang pasaran di dalam negeri masih terbatas maka harus membatasi risiko. 2. Investasinya terlalu mahal karena harus membangun tidak hanya pabrik dan perlengkapannya tetapi juga prasarana seperti listrik, air, telekomunikasi dsb, masih ditambah lagi biaya modal dibebankan bunga pinjaman yang tinggi. 3. Biaya teknologi yang besar. Hal ini karena umumnya usahawan di NSB harus membayar royalty fee atas pemakaian teknologi produksi. 4. Biaya diluar operasi perusahaan seperti birokrasi, dan pungutan retribusi juga tinggi.
14.5 Industri Subsitusi Impor. ( I.S.I ) Salah satu strategi industrialisasi yang dilaksanakan Indonesia, sejak zaman pemerintahan ORBA adalah industri substitusi impor (ISI). konsep ini diharapkan mampu menghasilkan barang baru di dalam negeri yang semula di impor. Setelah kebijakan substitusi impor ini berhasil, baru kemudian sebagian hasil produknya diekspor. Jadi substitusi impor ini memegang peranan penting dalam mengenalkan produksi barang baru yang semula diimpor dan kemudian dihasilkan sendiri.
117
Alasan untuk mengadakan ISI ini sebenarnya berbeda-beda antara NSB. Namun demikian, berikut ini dijelaskan beberapa alasan penting dari kebijakan ISI yaitu : 1. ISI ini dimaksud untuk mengurangi atau menghemat penggunaan devisa. Seperti diketahui, hampir semua NSB seringkali mengalami kekurangan devisa. Oleh karena itu, devisa yang sedikit tersebut harus digunakan secara efektif dan efisien. 2. Dengan adanya ISI pemerintah dapat melakukan proteksi terhadap barang sejenis dari luar negeri yaitu dengan cara pembatasan barang impor atau pelarangan impor. Pembatasan barang impor tersebut tentu akan mengurangi jumlah barang impor, sementara permintaan didalam negeri tetap besar,sehingga para pengusaha dalam negeri terdorong untuk meningkatkan produksi barang yang terkena pembatasan impor tersebut. Dengan kata lain, ISI merangsang kegiatan ekonomi di dalam negeri. 3. Kebijakan ISI bisa ditafsirkan untuk segera dapat mandiri menciptakan berbagai barang industri dan oleh karena semangat kemerdekaan di NSB, yang kemudian diikuti pula oleh keinginan untuk mencapai kemerdekaan dalam bidang ekonomi. 4. Alasan lain bagi adanya ISI ini adalah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di dalam negeri. Walaupun suatu negara tidak mengalami kesulitan devisa, misalnya, tetapi untuk memajukan perekonomian dan mendorong munculnya industri utama di dalam negeri, Dengan demikian keuntungan yang diperoleh para pengusaha lokal bisa meningkat sehingga mendorong kegiatan ekonomi lebih lanjut. Dari uraian diatas tampak ISI timbul karena alasan yang berbeda-beda. Akan tetapi dalam kenyataan, alasan dari kebijaksanaan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dalam beberapa hal ISI merupakan tujuan dasar kebijaksanaan pembangunan nasional. Namun demikian, kebijaksanaan pembangunan ekonomi suatu negara tidak hanya ditujukan untuk mengadakan subsitusi impor semata. Masih banyak tujuan lain yang lebih luas sehingga untuk mencapainya diperlukan berbagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan subsitusi impor merupakan satu bagian saja dari berbagai kebijaksanaan perdagangan industri yang dapat ditempuh. Dalam pelaksanaan kebijaksanaan ISI ada masalah yang mengikutinya yaitu : Pertama, kualitas barang yang dihasilkan didalam negeri sebagai barang subsitusi impor selalu jauh lebih rendah dari pada hasil produksi luar negeri. Kualitas barang yang rendah ini akan sulit untuk diekspor. Dengan demikian, ISI ini bukannya menghemat penggunaan devisa tetapi malah menaikkan impor. Kedua, Biaya produksi pada tahap awal industrialisasi biasanya sangat besar yang digunakan untuk mendidik tenaga kerja, membeli mesin-mesin, dan membeli bahan baku dan lainnya. Oleh karena negara hanya memiliki modal sedikit maka dalam tahap awal industrialisasi terpaksa memakai modal dan tenaga kerja dari luar negeri yang berarti biaya keluar. Mendatangkan modal dan tenaga kerja dari luar negeri tersebut tentu akan memperbesar biaya produksi sehingga melemahkan daya saing dari barang tersebut. Untuk menghadapi saingan dari barang-barang impor yang kualitasnya lebih baik dan harganya lebih murah, maka pemerintah perlu melakukan pembatasan impor dan memberikan subsidi kepada industri dalam negeri tersebut. Misalnya di Indonesia, sejak tahun 1972 pemerintah melarang impor mobil jadi (built-up) untuk mengembangkan industri perakitan mobil dan industri karoseri dalam bentuk complette knock down (CKD) atau semi Complette Knock Down (SCKD). Usaha Indonesia dalam strategi ISI ini telah mengakibatkan masuknya teknologi tinggi secara besar-besaran ke Indonesia. Banyak teknologi tersebut yang menggeser teknologi industri konvensional yang ada. Beberapa contoh tereliminasinya bahan plastik dengan plastik olahan yang lebih kuat dan bermutu seperti fiberglass atau melamine dan sebagainya. Timbulnya industri kaca tempered ( kaca jika pecah bertaburan seperti jagung ) pengganti kaca konvensional dan lainnya.
118
Namun demikian, studi yang telah dilakukan oleh beberapa ahli ekonomi antara lain ahli ekonomi dari Bank Dunia Clive Gray (1982) telah mengungkapkan bahwa berbagai industri perakitan yang telah dibangun di Indonesia selama satu dasawarsa yang lalu, misalnya industri otomotif, ternyata tidak efisien dan menghasilkan “nilai tambah negatif” jika diukur dengan harga pasaran dunia. Meskipun produksi dalam negeri dari produk akhir menguntungkan para industrialis karena proteksi efektif atau effective rate of protection (proteksi atas nilai tambah domestik) yang tinggi sekali, namun nilai input-input (bahan-bahan baku dan komponen-komponen) pada harga pasaran dunia sering melebihi nilai produk akhir pada harga pasaran dunia. Dengan demikian, maka jumlah devisa yang perlu dikeluarkan untuk kegiatan subsitusi impor tersebut lebih besar dari pada jumlah devisa yang dapat dihemat dengan berkurangnya impor produk akhir dari luar negeri.
14.6
Industri Promosi Ekspor. ( I.P.E )
Oleh karena strategi subsitusi impor, yang telah ditempuh Indonesia selama kurang lebih 20 tahun, kurang berhasil membangun struktur industri yang kokoh dengan daya saing internasional yang kuat maka strategi tersebut secara perlahan bergeser ke stategi promosi ekspor, terutama untuk komoditi non migas. Apalagi setelah kita dihadapkan pada kenyataan bahwa penerimaan devisa dari migas tidak selamanya dapat diharapkan, baik karena cadangan migas kita yang relatif terbatas maupun karena fluktuasi harga migas di pasar internasional yang sering kali tidak menentu. Menurut Anne Kruegger (1978), wakil Presiden Bank Dunia, ada 4 faktor yang dapat menerangkan mengapa strategi industrialisasi promosi ekspor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesar ketimbang strategi subsitusi impor. Keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut : (1). Kaitan sektor pertanian dengan industri Pengalaman beberapa NSB, antara lain India, RRC dan Philipina, telah menunjukkan bahwa suatu sektor pertanian yang pertumbuhannya lamban dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan sektor industri pada khususnya. Hal ini dapat terjadi karena produksi pertanian yang lamban akan meningkatkan harga pangan, sehingga tingkat upah yang cenderung naik, pada akhirnya akan dapat menghambat pertumbuhan sektor industri. Pertumbuhan sektor pertanian yang pesat memang penting sekali bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, namun pengalaman dari Korea Selatan (yang sejak tahun 1961 telah menempuh strategi industrialisasi promosi ekspor) menunjukkan bahwa dengan strategi promosi eskpor, kaitan antara keberhasilan sektor pertanian dan keberhasilan sektor industri tidak begitu erat. Hal ini disebabkan karena NSB yang telah menempuh strategi promosi ekspor ternyata lebih berhasil dalam memupuk cukup cadangan devisa untuk mengimpor pangan dari pada negara-negara yang telah menempuh strategi substitusi impor. Negara-negara terakhir ini sering mengalami kekurangan devisa, karena strategi substitusi impor ternyata justru mempunyai kepadatan impor yang tinggi. Dengan demikian maka biaya oportunitas impor pangan tinggi sekali, karena devisa yang langka ini tidak dapat digunakan untuk impor lainnya, misalnya barang modal untuk pembangunan. (2). Skala ekonomis Bagi industri di mana faktor skala ekonomi (economies of scale) adalah penting, maka strategi promosi ekspor akan dapat memberikan dorongan yang lebih kuat kepada perusahaan baru dari pada di bawah strategi substitusi impor, karena
119
perusahaan baru dapat menyusun rencana investasi, produksi dan pemasaran mereka atas dasar potensi pasar domestik dan pasar ekspor. Dengan strategi promosi ekspor sejak semula dapat dibangun pabrik dengan skala ekonomi yang efesien, oleh karena dalam membangun pabrik tersebut para industrialis sudah merencanakan untuk memasarkan sebagian dari produksi mereka dipasar dunia. Sebaliknya di bawah strategi substitusi impor rencana investasi, produksi dan pemasaran hanya dipasarkan atas perkiraan mengenai potensi pasar domestik, khususnya tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dalam pasaran domestik yang menikmati proteksi. Jika jumlah perusahaan domestik yang “memasuki” cabang industri tertentu dibatasi (entry barrier) oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan pemerintah untuk menghindarkan kelebihan kapasitas (excess capasity), maka perusahaan atau beberapa perusahaan yang memperoleh izin (license) usaha, akan dapat menikmati kedudukan monopolistik dalam pasar tersebut. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan harga jual barang-barang yang mereka hasilkan di atas tingkat harga yang akan berlaku jika seandainya terdapat persaingan sempurna dalam pasar tersebut, dan juga di atas tingkat harga internasional (harga yang berlaku dipasar dunia). Akan tetapi dalam konteks NSB di man luasnya pasar domestik masih terbatas sekali karena daya beli terbatas dari masyarakat luas, maka kenaikan tingkat harga penjualan barang-barang akan lebih memperkecil lagi luasnya pasar domestik. Dengan demikian maka strategi industrialisasi promosi ekspor akan memberikan peluang yang lebih besar dari berbagai manufaktur untuk mencapai skala ekonomi yang efisien dari pada di bawah strategi substitusi impor. (3)
Persaingan pasar. suatu segi positif yang penting dari strategi promosi ekspor adalah bahwa persaingan di pasar ekspor mengharuskan para industrialis untuk menjajagi berbagai cara untuk menekan biaya produksi mereka sampai ke tingkat yang serendah-rendahnya, sehingga hasil produksi mereka dapat bersaing dalam hal harga (price competitive) di pasar ekspor. Di samping kemampuan bersaing dalam hal harga, maka persaingan ketat di pasar ekspor juga akan mengharuskan para industriawan untuk mengadakan pengendalian mutu (quality control) yang ketat pula, mengadakan modifikasi dalam disain barang-barang sesuai dengan perubahan selera masyarakat dan kemajuan teknologi baru, dan mematikan pengadaan barang-barang sesuai dengan jadwal pengadaan yang telah ditetapkan persaingan ketat yang pada umumnya terdapat dipasar ekspor tidak dirasakan oleh industri-industri yang telah berkembang di bawah strategi substitusi impor. Dengan proteksi kuat dipasar domestik (yang memberikan perlindungan terhadap saingan impor), dan kadang-kadang dengan pembatasan jumlah perusahaan di suatu cabang industri tertentu, berdasarkan kekhawatiran akan timbulnya kelebihan kapasitas dan kelebihan investasi (over investment), yang mengurangi persaingan di pasar domestik, maka tidak mengherankan bahwa para industrialis kurang mempunyai insentif untuk menekan harga barang-barang mereka, mengendalikan mutu, menyesuaikan barang-barang mereka dengan selera masyarakat atau perubahan teknologi, dan menetapkan jadwal pengadaan yang tepat. Malahan dengan harga tinggi dan mutu yang kurang memadai, para industrialis dalam pasar domestik yang menikmati proteksi masih tetap akan dapat memperoleh laba yang cukup.
120
(4). Kekurangan devisa. pengalaman NSB, termasuk Indonesia telah menunjukkan bahwa kekurangan devisa dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pada tingkat makro ekonomi, skala investasi nasional perlu dikurangi, jika diperkirakan bahwa di tahun-tahun mendatang akan dihadapi masalah kekurangan devisa. Pada tingkat mikro ekonomi, berbagai proyek pembangunan mungkin perlu dijadwalkan kembali (seperti dilakukan Indonesia pada tahun 1983 sebagai akibat dari devisit transaksi berjalan yang telah dialami sejak tahun 1982 dengan berakhirnya rezeki minyak dan demikian juga pada tahun 1991 sebagai akibat dari adanya booming investasi pasca deregulasi perbankan) atau terpaksa dihentikan jika impor bahan-bahan baku, barang-barang setengah jadi dan barang-barang modal tidak dapat dilanjutkan akibat kekurangan devisa. Meskipun NSB yang telah menempuh strategi promosi ekspor tentu tidak bebas dari masalah tekanan pada neraca pembayaran dan kekurangan devisa, namun strategi yang bertujuan untuk memperoleh devisa sebanyak mungkin melalui ekspor barang-barang jadi (manufactured exports) akan lebih berhasil dalam memupuk cadangan devisa yang memadai dari pada strategi substitusi impor yang ternyata sering memperbesar kekurangan devisa bertalian dengan kepadatan impor yang tinggi dari berbagai industri substitusi impor. Latihan Soal Bab 14. 1a. b. c. 2a. b. 3.a b
Jelaskan dengan singkat bahwa industrial linkages sangat penting dalam upaya memenangkan persaingan pasar terlebih didalam pasar global. Sebutkan jenis industri menurut deperindag, beri contoh barang produksi. Sebutkan jenis industri menurut BPS. Sebutkan (minimal 3) kelebihan dan kekurangan pembangunan sektor Industri menganut pola industri promosi eksport menurut Anna Krugger. Sebutkan (minimal 3) kelebihan dan kekurangan pemba ngunan sektor Industri menganut pola industri substitusi import, menurut Anna Krugger. Jika melihat faktor produksi dimiliki Indonesia yaitu sumber daya alam maka industrilisasi harus dibangun bagaimana? Bagaimana pula jika harus dibangun industrilisasi di Singapura.?
4.a b
Sebutkan 3 jenis hasil produksi Industri berproduksi dengan menerima pesanan Sebutkan 3 jenis hasil produksi industri penciptaan kapabilitas sendiri
5.a b
Mengapa sektor industri dikatakan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi ? Apa sebabnya hasil produksi industri di NSB menjadi lebih mahal ?
121
Bab. 15 Syarat Umum Pembangunan Ekonomi 15.1 Pembangunan Ekonomi. Salah satu keadaan terpenting dalam setiap pembangunan ekonomi ialah adanya sikap keluwesan peradaban, yaitu mengenai sikap masyarakat kepada bentuk aktifitas perekonomian, dimana sikap Ini sangat penting dalam membuka kesempatan serta memungkinkan adanya perubahan di masyarakat. Struktur masyarakat yang statis seperti di Asia yaitu adanya kasta-kasta yang tidak dapat diubah, akan menghalangi pembangunan itu sebagaimana juga pemahaman agama yang fasis dan kebudayaan yang berkesan kolot dan puritan, sehingga sulit bagi mereka untuk menerima perubahan melanda dunia yang dinamis, akhirnya suatu perubahan hanya akan mendapat reaksi dan tantangan dari masyarakat. Keluwesan peradaban ini menghendaki pula terbukanya pola pikir, yang memberikan dasar untuk celah ruang gerak bagi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Suatu dorongan kuat untuk pembangunan ekonomi bagi masyarakat ialah kehendak untuk menjadi makmur atau lebih sejahtera. Seperti diketahui sukar menghubungkan antara maksud dari kemakmuran dan kebahagiaan. Tapi untuk sederhananya, maka dapat dikatakan bahwa kebahagiaan adalah “posession” ( hak milik ) dibagi dengan “desire” (keinginan). Yaitu setiap kali ada pertambahan keinginan maka biasanya diikuti oleh usaha untuk menaikkan hak milik terkait. Maka suatu kelompok masyarakat yang mempunyai keinginan terbatas apa adanya (“nerimo” : Bahasa Jawa), maka masyarakat tersebut akan lebih cepat mencapai tujuannya. Demikian pula masyarakat subsistence mempunyai keinginan terbatas sehingga tingkat kepuasannya juga mudah tercapai, tetapi dilihat dari sisi ekonomi, type masyarakat dimaksud tidak banyak mengalami kemajuan berarti. Pembangunan ekonomi ialah proses pembentukan modal yang terus menerus dalam upaya menambah alat-alat produksi. Maka sikap dari masyarakat juga harus memberi peluang untuk terjadinya akumulasi modal, yaitu dengan investasi diambil dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Oleh sebab itu harus ada semangat untuk menabung. Namun di NSB, bagian pendapatan tidak untuk konsumsi ini (tabungan), tidak juga untuk investasi tapi untuk “conspicuous consumption” ( konsumsi menyolok ) atau untuk keperluan non ekonomi, contohnya pembangunan “Menara Monas” di Jakarta, atau lampu-lampu hias dikota Medan dan lainnya yang sebenarya tidak perlu. Seperti dikatakan semula bahwa pembangunan ekonomi merupakan masalah penting yang baru muncul sesudah selesai perang dunia II. Untuk berabad-abad lamanya sebelum itu, negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin sudah merasa puas dengan tingkat hidup yang relatif sederhana sehingga kondisi buta huruf, wabah penyakit, kelaparan dan sebagainya menjadi sesuatu yang lumrah. Perubahan sikap dan pola pandang mulai berubah setelah ada hubungan komunikasi dengan negara lain yaitu terutama pada saat perang dunia II telah berakhir. Mereka sadar bahwa sebenarnya tingkat hidup berbangsa akan dapat naik lebih tinggi lagi. Dorongan untuk membangun perekonomian menjadi sikap keseharian terpenting sebagai bangsa berdaulat. Tujuan mereka memang berbeda-beda, tapi pada prinsipnya adalah sama yaitu ingin menggapai tingkat kemakmuran dan kesahjateraan yang lebih tinggi lagi. Adapun faktor penting bagi menunjang keberhasilan suatu pembangunan adalah faktor : Sejarah, Religius, Psikologi, Sosiologi dan Politik. Menurut “Baldwin & Meier” ada hal 6 penting sebagai syarat dalam pembangunan ekonomi yaitu penjelasan berikut:
122
15.2
Kekuatan Dari Dalam Negeri Untuk Berkembang. Indegenous Forces For Growth
Yang dimaksud dengan “kekuatan dari dalam” adalah kekuatan berada dari dalam masyarakat itu sendiri untuk tumbuh berkembang. Ini sangat penting diperhatikan agar terjadinya pembangunan berkesinambungan. Jadi harus ada kehendak kuat dari masyarakat itu untuk meningkatkan kesahjateraan dari hasil kerja keras setiap anggota masyarakat ( Competitive ). Kekuatan berasal dari luar masyarakat dapat mendorong dan memberikan fasilitas pada kehendak untuk berkembang, namun hanya bersifat pelengkap dan tidak dapat menggantikan kekuatan yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Bantuan luar negeri belum tentu dapat menjamin terus berkembangnya perekonomian tersebut sebab selalunya bantuan luar negeri selalu dikaitkan dengan kepentingan negara donor pada negara yang didonor. Singkatnya sebelum adanya kehendak yang kuat untuk berkembang di negara sedang berkembang, maka dorongan atau stimulasi dari luar tidak banyak merubah keadaan. Lagi pula logisnya investasi asing di NSB cuma akan cenderung memanfaatkan modalnya ke arah sumber alam untuk keperluan pasar dunia, dan belum tentu hal ini menguntungkan rakyat setempat. Maka untuk menghindari hal merugikan prakarsa serta pengaturan lembaga masyarakat bagi pembangunan ekonomi harus tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri. 15.3.
Mobilitas Faktor-Faktor Produksi
Ketidak sempurnaan pasar ( market imperfections ) akan menyebabkan sangat terbatasnya pergeseran faktor produksi, yaitu penggunaan sumber daya yang kurang produktif kepada penggunaan yang lebih produktif. Untuk mengatasi hal ini maka market imperfection harus ditiadakan, sehingga faktor produksi dapat digunakan sepenuhnya. Adapun caranya antara lain mengganti bentuk organisasi sosial dan ekonomi, kemudian memberi kesempatan untuk menaikkan produktivitas kepada tingkat teknologi yang ada. Disamping tingkat teknologi harus ditingkatkan, serta kemungkinan penjualannya, keadaan monopoli harus dikurangi dan pasar modal juga diperluas. Demikian pula fasilitas kredit usaha dipermudah bagi petani dan pedagang kecil. Jadi harus ada pengarahan kegiatan pada penggunaan semua sumber ekonomi secara efisien. “Schultz” dalam bukunya “the role of Government in Promoting Economic Growth”, menyebutkan bahwa sebenarnya pembangunan ekonomi negara sedang berkembang tidak cukup hanya memikirkan dan mengatasi kesukaran yang ada. Untuk pembangunan ekonomi perlu menempatkan usaha dan modal dalam 3 bentuk yaitu : a. Menaikkan jumlah barang modal. b. Menaikkan kualitas penduduk sebagai produsen. c. Menaikkan tingkat usaha produktif.
123
15.4
Akumulasi Modal.
Akumulasi modal merupakan faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dapat berwujud kenaikkan dalam volume tabungan riil, sehingga pendapatan yang semula untuk tujuan konsumtif dapat diarahkan untuk tujuan produktif. Di samping itu perlu adanya mekanisme kredit, agar sumber uang tersebut dapat digunakan oleh para investor terutama untuk membuat barang modal agar produktivitas dapat ditingkatkan Akumulasi modal tidak akan terjadi hanya dengan membentuk lembaga keuangan dan perluasan moneter saja, tetapi juga harus diperkirakan adanya struktur pasar yang kuat agar dapat mempengaruhi mobilitas, alokasi modal dan dapat menyalurkan tabungan kepada investasi yang produktif. Tersedianya saluran tersebut tidak dapat menjamin naiknya tingkat akumulasi modal. Tanpa adanya tambahan output riil, perluasan moneter hanya menyebabkan terjadinya inflasi. Jadi untuk pembangunan ekonomi tidak sekedar menaikkan jumlah output riil. Kekurangan di bidang teknik yang diperlukan tidak dapat diatasi hanya dengan menambah jumlah uang saja. Dengan perkataan lain bahwa yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi adalah juga pembentukan modal riil. Untuk mengukur banyaknya modal yang dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi perlu diperhatikan beberapa keadaan yaitu : 1. Perkiraan tingkat pertambahan penduduk. 2. Target kenaikan pendapatan riil perkapita. 3. Angka rasio pertambahan antara investasi dan uotput ( ICOR). Jelas jikalau pendapatan perkapita hendak dinaikkan maka akumulasi modal harus semakin bertambah besar. Ini berarti bahwa investasi harus ditingkatkan. Sedangkan tingkat investasi dapat dinaikkan dengan beberapa cara antara lain : 1. Jumlah tabungan dinaikkan dengan cara membatasi konsumsi misalnya dengan penyuluhan kesadaran menabung. Namun jika ditempuh cara peningkatan pajak konsumsi ( consumption tax rate). Dimana cara ini senada menaikkan tabungan paksa (involuntary saving), akibatnya tabungan sukarela (voluntary saving) akan menurun, karena mereka akan mempertahankan tingkat konsumsi yang ada. Pajak yang besar hanya mengurangi dorongan untuk bekerja lebih giat bagi golongan yang berpendapatan tinggi. Jadi sebaiknya pajak dimaksud lebih tepat dikenakan untuk mengatasi akibat dari inflasi dan bukan untuk seperti hal dimaksudkan. 2. Pemerintah menjual obligasi negara. Dimana penjualan obligasi tersebut harus disertai syarat yang menarik agar lebih banyak investor yang mau membelinya. Misalnya dengan memberikan jaminan keuntungan berupa suku bunga menarik. 3. Pembatasan impor barang konsumsi mewah dan barang konsumsi serta barang modal (alat produksi) yang telah mampu diproduksi didalam negeri. 4. Menyusun strategi inflasi, sebab dalam kondisi inflasi maka konsumsi secara riil akan berkurang karena dengan jumlah uang yang sama jumlah barang yang dibeli berkurang. Tetapi pilihan tersebut sangat membahayakan bagi negara sedang berkembang dimana kerap terjadi inflasi tersebut malah menjadi liar tak terkendali. 5. Memindahkan pengangguran tersembunyi (disgushed unemployment) dari sektor pertanian ke pertanian moderen atau kesektor industri dan sektor jasa informal. Kesulitannya ialah, tenaga kerja itu perlu pelatihan, perumahan dan fasilitas lainnya. 6. Mencari pinjaman dari luar negeri dalam upaya memperluas perdagangan luar negeri dengan menaikkan terms of trade. Misalnya bila harga barang ekspor naik, maka kenaikkan pendapatan dari ekspor diinvestasikan di dalam negeri. Akumulasi modal tersebut dapat memberikan hasil yang sangat diharapkan bila masyarakat tersebut cukup mempunyai “capital absorbtion capacity” ( kemampuan menyerap modal), dan juga pengalaman organisasi serta pengusaan teknologi.
124
15.5
Kriteria dan Arah Investasi.
Untuk mengalokasikan modal terlebih dulu harus diadakan kriteria untuk tujuan arah investasi. Pemilihan kriteria tidaklah mudah sebab mungkin kriteria yang satu memaksimumkan total output untuk satu waktu tertentu, sedangkan kriteria yang lain mungkin lebih baik untuk memaksimumkan output pada waktu lain. Disamping itu, alokasi investasi tidak saja mempengaruhi total output saja, tetapi juga distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, keadaan sosial dan kebudayaan, pertumbuhan dan kualitas penduduk, selera dan kemajuan teknologi. Pendeknya, kriteria tersebut bersifat dinamis, sesuai dengan dinamika suatu masyarakat. tetapi biasanya apabila didasarkan pada keadaan yang dinamis itu maka akan terdapat banyak pendapat mengenai kriteria yang penting. Kriteria umum investasi adalah mengenai produktivitas untuk perkembangan lebih lanjut. Produktivitas dalam hal ini diartikan dengan produktivitas sosial marjinal (social marginal productivity) yang tinggi. Untuk kriteria tersebut biasanya harus lebih dahulu diperhatikan 3 hal. yaitu : 1, Investasi ditempatkan sedemikian rupa, sehingga memaksimalkan perbandingan diantara output dan modal ( COR terendah ). 2. Proyek-proyek yang dipilih harus memberikan perbandingan yang optimum dalam penggunaan tenaga kerja terhadap investasi (produktivitas tenaga kerja tertinggi). 3. Investasi hendaknya mengurangi kesulitan dalam neraca pembayaran internasional, sehingga akan maksimisasi perbandingan antara ekspor dan investasi sebanding. Aplikasi syarat tersebut ternyata tidak mudah. Seperti diketahui perubahan di atas hanya untuk produsen yang dinamis, dan itu juga menyebabkan perubahan dalam jumlah serta kualitas penduduk, bahkan perubahan selera, penguasaan ilmu serta faktor sosial dari lembaga, masyarakat. oleh sebab itu kriteria produktivitas sosial marjinal ditafsirkan sesuai dengan perubahan faktor tersebut dan biasanya hanya menimbulkan beberapa perbedaan kecil dalam berpendapat diantaranya : 1. Meningkatkan pendapatan perkapita. Pilihan type investasi produktif (padat karya) misalnya pada sektor pertanian sawah, perkebunan, nelayan dimana penyerapan tenaga kerja besar. Maka tujuan Investasi untuk menaikkan pendapatan rill sektor tersebut, tetapi jika kenaikan jumlah penduduk dan kenaikan pendapatan perkapita sama tingginya maka upaya ini menjadi sia-sia belaka. 2. Meningkatkan pendapatan nasional. Bila penekanan utama suatu pembangunan difokuskan pada kenaikkan pendapatan nasional bukan pada pendapatan perkapita, maka harus diperhatikan angka distribusi pendapatan. Jadi belum tentu kenaikkan pendapatan nasional akan menguntungkan masyarakat seluruhnya, mungkin saja kenaikkan pendapatan itu hanya dinikmati oleh segolongan kecil rakyat berkuasa. 3. Pertimbangan faktor waktu. Dalam hal kesinambungan dan realitas investasi hal ini perlu diperhatikan Umpamanya dalam waktu 5 tahun mendatang investasi yang paling menguntungkan adalah tekstil, tetapi kurun waktu 25 tahun kemudian belum tentu investasi industri tekstil masih menguntungkan maka hal ini perlu diperhatikan. 4. Menilik kepentingan dan kehendak dari masyarakat yaitu dengan memberikan stimulus pada bidang terkait untuk lebih cepat berkembang, misalnya masyarakat menghendaki perbaikan kuantitas sarana kesehatan dan kualitas pelayanan. 5. Menilik unsur pasar : Dimana investasi tidak ditekankan pada konsep produksi saja, tetapi seharusnya mengenai pada sasaran produksi tersebut. Meskipun investasi efisien, tetapi bila tidak ada pasar untuk menjualnya, maka investor pasti akan mengalami kegagalan dalam hal sebab akibat. 6. Titik Pertumbuhan : Jika pasar merupakan unsur penting, lalu di mana pasar itu ? Di negara sedang berkembang, umumnya pasar dalam negeri sangatlah lemah. Karena itu investasi sebaliknya diarahkan pada titik pertumbuhan (growth point) saja.
125
7. a.
b.
8.
a. b
Biasanya growth point mempunyai makna, tidak banyak membutuhkan modal dan telah memiliki pasar karena adanya sebab keuntungan ekonomis eksternal (external economies), yakni sesuatu yang sudah dimiliki dalam hubungan dengan industri yang ada. Growth point akhirnya menyebar ke seluruh sektor perekonomian. Ide titik mula pertumbuhan ini, kurang lebih sama dengan apa yang dikatakan W.W.Rostow dengan istilah “sektor pertumbuhan memimpin” atau juga “Growth Leading Sector”. Rostow menyarankan sektor sedang berkembang dibagi atas 3 golongan saja yaitu : a. Sektor primer yang menyebabkan proses pertumbuhan berkelanjutan. b. Sektor-sektor pelengkap (supplementary sectors). c. Sektor-sektor pertumbuhan sebagai suatu akibat lanjut (derived growth sector). yaitu pembangunan didorong oleh pertambahan penduduk & pendapatan. Pertumbuhan Seimbang (Balanced Growth) : Berhubungan erat dengan titik pertumbuhan maka Baldwin & Meier menyatakan investasi pada titik pertumbuhan harus ditambahkan dengan adanya 2 sebab pertimbangan yaitu : Kriteria neraca pembayaran dan kriteria produktivitas. Hal ini disebabkan karena anggapan bahwa negara yang sedang berkembang kerapkali mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran. Jadi investasi sebaiknya mengarah kepada perbaikan neraca pembayaran dan peningkatan produktivitas. Pertumbuhan seimbang. Arah investasi seharusnya mengalir kesemua sektor ekonomi karena sektor tersebut saling ketergantungan dan saling melengkapi. Dalam hal ini konsep titik pertumbuhan (growing points) mulai kabur karena akhirnya muncul banyak titik pertumbuhan yang akan saling melengkapi. Teknik Produksi : Falsafah terakhir mengenai kriteria adalah pemilihan teknik produksi yang akan dipakai. Jika telah diketahui adanya pasar yang cukup luas maka teknik produksi yang akan dipakai dapat bersifat padat modal atau padat karya. Dari dua kemungkinan pilihan di atas, timbul beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang baik adalah lebih banyak modal dari pada tenaga kerja (high ratio of capital to labor). Pendapat kedua mengatakan lebih baik gunakan teknik produksi yang lebih banyak tenaga kerja (low ratio of capital to labor ratio). Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa persoalan tersebut tidaklah relevan. Pendapat-pendapat tersebut semua benar dan pada pokoknya mereka menekankan bagaimana agar dapat menghasilkan suatu output tertentu dengan biaya serendah munkin. Di mana tenaga buruh banyak dan lebih murah dari pada menggunakan alat-alat modal maka sebaiknya digunakan banyak tenaga kerja (labor intensive). Dan sebaliknya, di mana penduduk jarang dan upah lebih mahal dari pada biaya menggunakan alat-alat modal maka sebaliknya dipakai teknik padat modal. Sekarang bila dua type investasi yaitu yang satu menggunakan relatif lebih banyak modal dari pada tenaga buruh dan yang lain lebih banyak modal dari pada tenaga buruh dan yang lain lebih banyak menggunakan buruh dari pada modal dan misalnya dalam pendapatan nasional angka dalam jumlah yang sama, maka : Dari sudut distribusi pendapatan maka proyek yang memakai metode padat karya lebih baik karena dapat menaikkan (meskipun hanya sedikit) tingkat pendapatan dari sebagian besar orang-orang yang berpenghasilan rendah. Dari sudut pendapatan perkapita, proyek padat karya di sektor pertanian kalah mujur dibandingkan proyek industri otomatis yang menyerap padat modal, sebab proyek disektor pertanian akan mendorong kenaikkan jumlah penduduk yang akibatnya pendapatan perkapita akan sama saja seperti semula atau malah jadi menurun. Sedangkan proyek padat modal dilihat dari sisi ini tentu lebih berhasil meningkatkan pendapatan per kapita. Namun perlu diingat, semua kriteria tersebut diatas masih sangat tergantung kepada satu hal saja yaitu : tujuan dan arah dari suatu pembangunan ekonomi.
126
15.6
Penyerapan Modal.
Setiap masyarakat disuatu negara akan mempunyai batas kemampuan dalam penyerapan modal (capital absorbtion capacity). Kapasitas ini ditentukan oleh dua hal yaitu : disatu pihak ditentukan ada atau tidaknya faktor produksi komplementer yang bekerja sama dengan modal, dan di lain pihak, oleh syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi dalam mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran. Pada umumnya keterbatasan kapasitas menyerap modal di NSB disebabkan : Kurangnya teknologi. Kurangnya tenaga ahli, Tingkat mobilitas yang rendah. Terbatas jumlah tenaga mampu dan terampil menjalankan usaha, sehingga mengakibatkan turunnya produktivitas modal marjinal (marginal productivity of capital) nilainya lebih besar di NSB dari pada negara maju. Tetapi bila investasi ditambah terus maka marginal productivity akan turun dengan cepat, karena adanya rintangan (bottlenecks) dalam produksi. Apabila akumulasi modal bertambah dengan cepat, maka tindakan diperlukan ialah mencoba untuk menaikkan tersedianya faktor lain yang bekerja sama dengan modal. Bila rintangan telah dapat diatasi maka investasi dapat ditentukan berdasar kriteria investasi rasional. Sekali perkembangan itu bergerak kearah maju, maka kapasitas untuk menyerap modal semakin besar. Variasinya sebagai berikut : Kalau akumulasi modal melebihi kemampuan penyerapan, seperti terjadi di NSB, maka setiap tambahan investasi cenderung menimbulkan inflasi. Hal ini karena fasilitas yang tersedia belum cukup. Padahal pembangunan ekonomi akan terganggu jika terjadi inflasi. Namun sebetulnya inflasi tersebut merupakan tabungan paksa dan bahkan inflasi yang mempunyai laju sedang sangatlah baik untuk perkembangan. Tetapi meskipun ada dorongan inflasi, karena dalam masyarakat selalu ada sumber yang belum digunakan dengan baik maka inflasi tersebut praktis tidak bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya harus dicari sumber ekonomi atau faktor komplementer mendukung faktor produksi baru. Tetapi kebijakan menetapkan harga yang lebih tinggi sangat perlu untuk memindahkan sumber dari konsumsi ke investasi. Namun demikian, inflasi tetap saja pembentukan modal yang salah arah ( misdirection of capital formation ). Misalnya, arah investasi ke sektor pertanian, tetapi karena harga-harga naik, investasi yang paling menguntungkan pada waktu itu ialah perdagangan, maka investasi selanjutnya tidak lagi ke sektor pertanian, tetapi untuk spekulasi perdagangan. Lagi pula sekali inflasi muncul biasanya sukar mengendalikannya. Keadaan ini pernah dialami oleh Brazillia, Chili dan Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa sangat berbahaya untuk membiayai investasi dengan cara inflasi karena alasan objektif : 1. Tabungan sukarela tidak banyak. 2. Pinjaman jangka panjang kurang banyak. 3. Menyebabkan investasi yang salah arah, di mana proyek yang lebih produktif adalah jangka pendek sifatnya sebab tidak stabilnya harga. 4. Efisiensi produksi berkurang, karena keuntungan mudah diperoleh (inflasi) 5. Menyebabkan adanya alokasi yang salah terhadap faktor-faktor produksi Kalau akumulasi modal lebih kecil dari pada kemampuan negara untuk menyerap modal maka akan timbul kesulitan terutama di bidang neraca pembayaran karena membutuhkan devisa untuk impor barang yang diperlukan. Jadi tingkat perrtumbuhan hanya akan berkisar kepada kemampuan ekspor dan impornya saja. Impor terutama untuk waktu dekat berupa barang konsumsi dan bukan barang modal. Namun harga barang impor cenderung naik sehingga biaya untuk menghasilkan barang ekspor naik. Akibatnya ekspor menurun dan impor barang modal akan semakin menurun juga. Dalam hal ini pemerintah sedikit banyak dapat mengatasi keadaan yaitu, dengan mengadakan pembatasan impor, peraturan devisa, pajak masuk barang konsumsi (impor) dan sebagainya. Jadi untuk pembangunan ekonomi harus ada kemampuan dari dalam masyarakat untuk dapat menyerap tambahan modal dan stabilitas ekonomi.
127
15.7
Stabilitas Dan Nilai Lembaga Lembaga yang Ada.
Kelima faktor tersebut diatas ( 15.2. sampai 15.6) adalah bersifat ekonomi. Sedangkan stabilitas dan nilai lembaga-lembaga yang ada bersifat nonekonomi. Namun faktor ini tidak kalah penting dalam peranan yang dimainkannya untuk pembangunan ekonomi. Pola investasi merupakan hasil pertimbangan politis, kebudayaan, agama, dan lain-lainnya. Jadi pokoknya syarat-syarat psikologis dan sosiologis untuk pembangunan sama pentingnya dengan syarat ekonomis. Pembangunan ekonomi dapat melaju cepat bila diciptakan kebutuhan-kebutuhan baru, motif-motif baru, metode produksi baru, demikian pula lembaga yang ada dalam masyarakat. Bila ada halangan agama mengenai pembangunan tersebut, maka sebaiknya diadakan penyesuaian dengan tingkat pembangunannya. Harus disadari bahwa manusia dapat mengusai alam. Alam harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lebih baik dan tujuan ini haruslah merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Untuk merubah adat istiadat atau cara hidup lama ; haruslah berhati-hati sebab setiap ada perubahan gaya hidup dimasyarakat harus selekasnya diperhatikan apakah sebab dan dampaknya. Perhatian itu dari cara dan kebiasaan hidup manakah yang harus diubah, kemudian bagaimana cara mengubahnya, misalnya dengan pendidikan, atau dengan demontrasi visual, hal ini harus sering dilakukan tetapi dengan hati-hati. Sebab kemakmuran ekonomi itu hanyalah sebagian saja dari kemakmuran sosial. Konsekuensinya, kriteria ekonomi dari investasi (economic criteria of investment) tidaklah cukup untuk digunakan sebagai patokan kebijaksanaan investasi. Misalnya untuk investasi di sektor industri yang menumbuhkan banyak tenaga ahli maka layak bila mengirimkan anak-anak pada usia muda ke sekolah di mana mereka tidak hanya mendapat kepandaian tetapi juga mendapatkan nilai baru. Untuk menggunakan mesin, komputer yang canggih, Semuanya ini dimaksudkan untuk menambah jumlah wiraswasta. Jadi cara hidup yang lama harus ditinggalkan dan diganti dengan yang baru dan disesuaikan dengan kebutuhan. Mereka dididik hingga dapat membuka fikiran dan kemudian diharapkan dapat menemukan hal baru yang dapat menaikkan produktivitas. Wiraswasta diharapkan, mempunyai sifat dan kemampuan : 1. Memiliki kemampuan untuk mengenali peluang dalam berbagai pasar. 2. Memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan alternatif dengan kreatifitas. 3. Memiliki kemampuan mengkombinasi elemen secara rasional dalam keputusannya. Jadi wiraswasta harus dapat mandiri dalam mengatasi kesulitan yang ada dan bertanggung jawab terhadap tindakannya. Keadaan sosial dan ekonomi mempengaruhi kemampuan wiraswasta ini. Dalam masyarakat yang tradisinya masih kuat, maka segala perbuatan/tindakan orang dalam masyarakat tersebut masih terikat dengan tradisinya. Masyarakat semacam ini tidak banyak diharapkan untuk menghasilkan wiraswasta. Lain halnya dalam masyarakat dinamis, orang terdorong untuk menemukan cara-cara baru. Di negara sedang berkembang perlu diciptakan dorongan untuk menggairahkan motif wiraswasta ini. Usaha tersebut sangat kompleks tidak hanya organisasi sosial lainnya seperti kasta, sistem irigasi, sistem kredit dan sistem panen. Sehingga keadaan sosial dan ekonomi memungkinkan untuk diadakan pembangunan. Jadi persoalan bukan sejauh mana perubahan ekonomi itu dapat dilakukan tetapi sejauh mana perubahan-perubahan kebudayaan itu dapat diterima oleh penduduk dan berapa kecepatannya sehingga pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan. Catatan : Latihan soal untuk bab 15, tersaji pada halaman 110.
128
129
i. Kata Pengantar. Diktat mata kuliah “Ekonomi Pembangunan” edisi satu, ditulis untuk keperluan Mahasiswa Universitas Medan Area dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan beban kredit 2 SKS pada Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum. Tujuan dari penulisan diktat ini adalah sebagai upaya untuk dapat memberikan pemahaman lebih mendasar dari pemaparan yang sederhana mengenai pembangunan di Negara Sedang Berkembang seperti Indonesia, Sehingga contoh soal ataupun contoh kasus yang diberikan telah disesuaikan dengan kenyataan dan kondisi pada saat penulisan. Konsep penulisan diktat adalah didasarkan dari pengalaman penulis didalam mengasuh mata kuliah Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area semenjak tahun 1992. Ditambah dengan pengalaman dalam mengikuti ceramah, diskusi dan seminar serta kuliah mengenai Ekonomi pembangunan, baik didalam atau diluar negeri, Namun demikian tetap disadari akan adanya sesuatu kekurangan atau ketidak jelasan didalam penyampaian materi diktat ini, maka untuk itu alangkah baiknya jika Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Ekonomi Pembangunan juga membaca buku-buku Ekonomi Pembangunan lainnya agar dapat lebih baik memahami materinya. Secara ringkas pada Bab 1 diberikan pemahaman umum mengenai Ilmu Ekonomi, sebab buku diktat ini juga dipakai oleh mahasiswa Fakultas Hukum sehingga alur sejarah mengenai ilmu Ekonomi juga perlu dipahami dari awalnya. Sedangkan pada Bab 2 mengulas tentang indikator perekonomian, diteruskan Bab 3 mengulas tentang arti dan keseimbangan ekonomi sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Selanjutnya pada Bab 4 dibahas mengenai teori dasar pembangunan ekonomi dari model klasik hingga model ekonomi modern, dilanjutkan dengan Bab 5 yang menguraikan tentang perencanaan pembangunan. Pada Bab 6,7,8,9,10 dibicarakan mengenai masalahmasalah pokok dihadapi oleh N.S.B dan pada Bab 11,12,13,14 dibicarakan mengenai model-model serta konsep pembangunan di Negara Sedang Berkembang. Terakhir pada bab 15 membahas syarat syarat dalam pembangunan. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga disampaikan kepada seluruh keluarga dan kerabat yang telah banyak membantu dalam penulisan diktat ini. Khususnya kepada ketiga ananda tercinta yakni Tara, Andri serta Anggi yang mana mereka telah memberi waktu kepada penulis untuk menyelesaikan diktat edisi satu ini, kemudian terimakasih kepada istriku tercinta Drg.Lina Herlina yang telah memberikan dorongan motivasi untuk menulis diktat kuliah sederhana ini. Akhirnya ucapan terima kasih sebesarnya kepada Almamater-ku “Universitas Medan Area” yang telah memberi fasilitas dalam penulisan.
Medan, 06 Agustus 2004. Penulis, M. Akbar Siregar
130
ii. Daftar isi. Kata Pengantar............................................................................... i Daftar Isi ......................................................................................... ii Bab.1.
Bab.2.
Bab.3.
Bab.4. Bab.5.
Bab.6.
Bab.7.
Bab.8.
Ilmu Ekonomi. 1.1 Sejarah Ilmu Ekonomi ........................................................... 01 1.2 Pengelompokan Negara........................................................ 05 1.3 Karakteristik NSB ................................................................. 07 Indikator Perekonomian. 2.1 Pembangunan Ekonomi ........................................................ 10 2.2 Methode Untuk Mencari GDP atau GNP ............................... 11 2.3 Indeks Harga Konsumen. ...................................................... 14 2.4 Kelemahan Pendapatan Perkapita Sebagai Indikator Perbandingan Kesahjateraan Masyarakat. ........................... 16 Komponen Serta Keseimbangan Pendapatan Nasional. 3.1 Konsumsi Masyarakat ........................................................... 18 3.2 Jenis Investasi & Tabungan .................................................. 21 3.3 Pemerintah ............................................................................ 24 3.4 Keseimbangan Ekonomi........................................................ 27 3.5 Keseimbangan Ekonomi Dalam Perdagangan Internasional. 29 Teori Pembangunan Ekonomi. 4.1. Kelompok Teori Tahap Pembangunan.................................. 31 4.2 Kelompok Teori Analistis Pembangunan............................... 33 Perencanaan Pembangunan. 5.1 Karakteristik Perencanaan Pembangunan ............................ 39 5.2 Tahap-tahap Penyusunan Perencanaan ............................... 39 5.3 Sifat Perencanaan Dalam Berbagai Perekonomian .............. 40 Masalah Pokok Dihadapi NSB. ( Migrasi dan Pengangguran ). 6.1 Migrasi. .................................................................................. 42 6.2 Pengangguran ....................................................................... 45 6.2.1 Pengangguran di NSB........................................................... 46 6.2.2 Antisipasi Pengangguran di NSB .......................................... 47 Masalah Pokok Dihadapi NSB (Distribusi Pendapatan & Kemiskinan) 7.1 Latar belakang Kemiskinan & Distribusi Pendapatan............ 48 7.2 Distribusi Pendapatan Perseorangan .................................... 50 7.3 Kurva Lorenz ......................................................................... 53 7.4 Distribusi Pendapatan Fungsional ......................................... 55 7.5 Kemiskinan ............................................................................ 56 7.6 Ukuran Kemiskinan ............................................................... 57 7.7 Indikator Kemiskinan. ............................................................ 58 Masalah Pokok Dihadapi NSB ( Dualisme dan Korupsi ) 8.1 Dualisme................................................................................ 60
131
8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Bab. 9.
Bab 10.
Bab 11. Bab.12.
Bab.13.
Bab.14.
Bab 15.
Dualisme Sosial..................................................................... Dualisme Teknologi ............................................................... Dualisme Finansial ............................................................... Dualisme Regional ............................................................... Pemerintahan dan Korupsi ...................................................
60 61 62 63 64
Masalah Pokok Dihadapi NSB ( Kependudukan / Demography ). 9.1 Peranan Penduduk Dalam Perekonomian ............................ 66 9.2 Fertilitas & Mortalitas ............................................................. 71 9.3 Menghitung Laju Pertumbuhan Penduduk ............................ 72 9.4 Teori Transisi Penduduk........................................................ 73 9.5. Struktur Kelompok Usia Penduduk........................................ 74 Masalah Pokok Dihadapi NSB ( Gangguan Ekonomi Inflasi ) 10.1 Pengukuran Inflasi................................................................ 76 10.2 Penyebab Terjadinya Inflasi ................................................. 76 10.3 Penggolongan Jenis Inflasi................................................... 77 10.4 Dampak Inflasi...................................................................... 79 10.5 Hubungan Inflasi Dengan Pengangguran ............................ 80 10.6 Beberapa Kebijakan Menanggulangi Inflasi ......................... 81 Model Pembangunan Ekonomi ( P.Seimbang & P.Tidak Seimbang). 11.1 Pembangunan Seimbang ..................................................... 83 11.2 Pembangunan Tidak Seimbang ........................................... 85 Model Pembangunan Ekonomi. (Berbagai Model P. Ekonomi). 12.1 Pembangunan Ekonomi Spontan di Eropa Barat……………88 12.2 Pembangunan Ekonomi Didorong di Jepang ....................... 91 12.3 Pembangunan Ekonomi Dipaksakan di Uni Soviet .............. 94 12.4 Pembangunan Ekonomi di NSB ........................................... 95 12.5 Asal mula Ekonomi Dualistis ................................................ 96 Pola Pembangunan Sektoral Pertanian. 13.1 Peranan Sektor Pertanian .................................................... 99 13.2 Tahapan Pembangunan Sektor Pertanian ...........................100 13.3 Syarat-Syarat Pembangunan Pertanian ...............................101 13.4 Strategi Modernisasi Pertanian di NSB ................................103 13.5 Kebijaksanaan Pertanian di Indonesia .................................105 13.6 Arti dan Tujuan Kebijaksanaan Harga ..................................107 Pola Pembangunan Sektoral Industri. 14.1 Perdagangan Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi..........111 14.2 Pembangunan Industri Pola Ekspor .....................................112 14.3 Industrialisasi di Indonesia ...................................................114 14.4 Strategi Pasar Dalam Negeri ................................................115 14.5 Industri Substitusi Impor .......................................................116 14.6 Industri Promosi Ekspor .......................................................118 Syarat Umum Pembangunan Ekonomi. 15.1. Syarat Pembangunan Ekonomi ...........................................121 15.2. Kekuatan Dari Dalam Untuk Berkembang............................122 15.3. Mobilitas Faktor Produksi .....................................................122 15.4. Akumulasi Modal ..................................................................123 15.5. Kriteria dan Arah Investasi ...................................................124 15.6. Penyerapan Modal ...............................................................126 15.7. Stabilitas dan Nilai Lembaga yang Ada................................127
132
Daftar Gambar ............................................................................... iii Daftar Tabel ................................................................................... iv Daftar Kepustakaan ....................................................................... iv
iii. Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Daftar Gambar.
Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi ....................................... Keterkaitan diantara 4 Sektor Ekonomi…………………………… Peran Setiap Faktor produksi ...................................................... Kurva Impor ................................................................................. Kurva Pertumbuhan Harrod Dommar .......................................... Kurva Pertumbuhan Sollow Swan ............................................... Gambar Migrasi Everett S.Lee..................................................... Production Posibility Curve .......................................................... Kombinasi Kurva Lorenz.............................................................. Kurva Lorenz ( diolah dari tabel 11)............................................ Kurva Distribusi Pendapatan Fungsional..................................... The Law of Deminishing Return................................................... Malthus Population Trap .............................................................. Pertumbuhan Penduduk Neo Malthusian .................................... Kurva Transisi Penduduk Negara Maju ....................................... Kurva Transisi Penduduk di NSB................................................. Kombinasi Struktur Umur Penduduk Dunia ................................. Gambar Komposisi Umur Penduduk Indonesia 2000.................. Inflasi Akibat Agregat Demand…………………………………….. Inflasi Akibat Agregat Suply …………………………………….. ... Permintaan Uang dan Tingkat Suku Bunga……………………… Hubungan Inflasi dan Pengangguran Philips…………………….. Kurva Produksi Hirschman .......................................................... Kurva Ceilling Price dan Floor Price ............................................ Denah Pengembangan Sektor Industri .......................................
02 18 19 29 34 37 44 48 53 54 55 66 67 68 73 74 74 75 76 77 79 80 86 108 112
133
iv. Daftar Tabel. Tabel
1.a
Indikator Sosial Ekonomi & Pembangunan di 30 Negara ………...
6
Tabel
1.b
Indikator Sosial Ekonomi & Pembangunan Dunia Rata-rata……...
6
Tabel
2
Indikator Sosial Ekonomi & Pembangunan Daerah di Indonesia Tahun 2000…………………………………………………
7
Tabel
3
Pendapatan Nasional Riil……………………………………………..
15
Tabel
4
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi………………………………………
15
Tabel
5
Pendapatan Perkapita ………………………………………………..
16
Tabel
6
Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Perkapita.............................. ..
16
Tabel
7
Latihan Soal ...................................................................................
17
Tabel
8
Klasifikasi Konsumsi Terhadap Barang dan Jasa…………………
18
Tabel
9
APBN 1998 /1999 dan RAPBN 1999 / 2000 (Miliar Rupiah)……..
26
Tabel
10
Sejarah Singkat Perencanaan Pembangunan Nasional………….
41
Tabel
11
Income Individu Atas dasar Pendapatan Riil Perbulan ............. ..
51
Tabel
12
Pendapatan Perkapita & Ketimpangan Distribusi Pendapatan Untuk 10 NSB 1996..................................................................... ..
52
Tabel
13
Indikator Garis Kemiskinan…………………………………………. .
58
Tabel
14
Jumlah Penduduk Hidup Dibawah Garis Kemiskinan pada 12 NSB Dunia Tahun 1997...... … ................................. ..
59
Tabel
15
Kemiskinan di Pedesaan NSB dalam Persentase …………..
59
Tabel
16
Pandangan Masyarakat Negara Maju dan NSB terhadap Anak..
69
Tabel
17
Latihan Soal ................................................................................
82
134
v
Daftar Kepustakaan.
Adelman Irma,
Theories Of Economic Growth and Development , Stanford University Press California - 1961.
Bank Indonesia,
Seanza Lectures , Development Studies,1980.
--------------------,
Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Sumatera Utara 2000.
Badan Pusat Statistik, Indikator Sosial Ekonomi Nasional, 2000. ----------------------------, Sumatera Utara Dalam Angka, BPS Medan, Katalog BPS No.1403.12, 2000. (BPS - 2000). Bendavid and Vall Avrom, Regional Economics Development, Analysis For Practioners, 1991, Fourth edition, New York,1991. Benyamin Higgins, Economics Development Problem Principle and Policies, Norton & Co, 1975. Blakelly Edward,
Planning Economics Development Theory and Practice, Second Edition (1989).
Boediono,
Teori Pertumbuhan Ekonomi , BPFE, Jogyakarta, 1982.
Charles.K.Wilber,
The Political Economy of Development and Under Development, Third Edition, Random House inc,1983.
Fried.R.Glahe & Dwight.R.Lee, Micro Economics Theory and Applications, Harcourt Brace Jovanich inc ,1981. Hall Hill,
Ekonomi Indonesia, RajaGrafindo, Jakarta, 2001.
Harian Bisnis Indonesia, Evaluasi APBN 1998/1999 dan RAPBN 1999/2000, 12 April 2000. Jhon.R.Weeks ,
Population and Introduction To Concepts and Issues, Woodsworth Publishing & Co.
Krugman Paul. R & Maurice Obstfield, Ekonomi Internasional, Terjemahan Edisi 2, Rajawali Pers,Jakarta. 1991. Laurence H.Meyer, Macro Economics A Model Building Aproach, South Western Publishing 1980. Lewis.C.Solmon,
Economics, Third Edition, Addison Wesley Publishing & Co,1980.
135
Lincolin Arsyad,
Ekonomi Pembangunan, Edisi ke 2. Penerbit STIE- YPKN. Jogjakarta-1992.
--------------------,
Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta, 1999.
Llyod.G.Reynolds, Macro Economics Analysis and Policy ,” 5th Edition, Richard.D.Irwin.Inc 1985. Michael.P.Todaro, Economics Development In the third World, Fourth edition,
Longman Pers, NewYork – London. 1988. M.L, Jhingan,
Ekonomi Pembangunan Persada, Jakarta, 2000.
Dan
Perencanaan,
Raja
Grafindo
Meirr Gerald M & Baldwin R.E, Economics Development Theory History and Policy, Jhon Willey Co, 1960. Norman Gemmell, Ilmu Ekonomi Pembangunan beberapa Survai, LP3ES,1986. Paul A.Samuelson & William Nordhaus, Economics, 13 th edition, Mc Grawhill Inc, New York, 1989. Tulus Tambunan,
Transformasi Ekonomi di Indonesia, Teori dan Penemuan Empiris, Salemba Empat, Edisi Pertama, Jakarta, 2001.
William.H.Branson, Macro Economics Theory & Policy, 2nd Edition.AITBS 2001. World Bank, Working Paper, The Quality Of Growth, Alih Bahasa, Marcus Prihminto, P.T Gramedia Pustaka 2001. World Development Report (1990), Ofxord University Pers 1990.
136
Riwayat Singkat Penulis H.Muhammad Akbar Siregar SE.MS. Lahir di Jogyakarta, Tanggal 08 Maret 1965. Semenjak tahun1990 diangkat Sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, dengan kepangkatan terakhir Lektor ( III.D ). Mata kuliah diasuh diantaranya Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Internasional dan Pengantar Komputer. Selain itu terlibat sebagai staff dalam bidang Ekonomi pada Badan serta Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara. Kemudian juga aktif didalam organisasi profesi seperti : Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cab Medan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) cab Medan, Junior Chamber International (JCI) chapter Medan, Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement (OISCA) chapter Medan, dan lainnya.
137
