KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR KUPANG Jalan : W.J Lalamentik No.98 Kupang Telepon : (0380) 833101 -821077-825910 Kode Pos:85111
BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING) Nomor :W 22-PL.06.03 -31 Tanggal:27 Juni 2073
Pada hari ini, Jumat tanggal Dua puluh satu bulan Juni tahun Dua Ribu Tiga belas dimulai pada pukul 13.00 WITA dengan mengambil tempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pengadaan Penggantian Instalasi Listrik Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT untuk kegiatan tersebut diatas telah mengadakan RAPAT PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING). Rapat dipimpin oleh YUSTINA LEMA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. dengan dihadiri anggota panitia, yaitu: Anggota Anggota
TAHIR IBRAHIM, S.Kom : DASWERI NAPPU. SH :
Adapun hasil Rapat Penjelasan sebagai berikut : Panitia memberikan penjelasan dan jawaban atas pertanyaan sebagai berikut:
1.
2.
Selamat Siang Bapak-Bapak Panitia Mau tanya ya Pak Jaminan Penawaran yang Asli dikirim kemana (38110252)? Jawaban : selamat sore mohon maaf atas keterlambatan kami dalam menjawab pertanyaan saudara penyedia, untuk jaminan penawaran yang asli dikirim ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Jln. Wj. Lalamentik No. 98 Kupang Untuk jangka waktu pengerjaan 50 hari ini terlalu pendek, mohon dipertimbangkan untuk ditambah Misal 80 hari kerja Trima kasih (38110252l.? Jawaban : panitia merubah jangka waktu pekerjaan dari 60 ( delapan puluh hari) ke 80 ( delapan puluh hari) Kelender
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN GDP)
A.
LINGKUP
1.
Pokja ULP : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT
2.
Alamat Pokja ULP
PEKERJAAN
: Jl. WJ.
Lalamentik No.98
Kupang
3.
Website: www.kemenkumhamgo.id
4.
Website LPSE: www.kemenkumham.go.id
5.
Nama paket pekerjaan : Penggantran Instalasi Listrik Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.
6.
lJraian singkat pekerjaan : Penggantian Instalasi Kantor Wilayah Kementerian NI'I. HAM Hukum dan
Listrik Gedung 7.
Jangka waktu penyelesaian peketiaan delapan puluh hari\ hafikalender.
: 80
(
B. SUMBER DANA
Pekerjaan ini dlbiayai darr sumber pendanaan : DIPA Kantor Wllayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Tahun Anggaran2073. Seb agarmana y ang te
rcantum dalam
apl
ikasi
S PS
E
Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada:
Hari
:
Pukul
: : :
Tanggal
Tentpat
s.d
E. MATA UANG
1.
Mata uang yang digunakan Ruprah.
PENAWAMN DAN CARA
2.
Pembayaran dilakukan dengan cara
PEMBAYARAN
[diisi pentbayarannya didasarkan pada hasi] pengukuran bersama atas volunte pekeryaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan ,/monthly certificate, cara angsuran/ternijn, atau sekaligusJ.
F.
MASA BERLAKUNYA PENAWARAN
Masa berlaku penawaran selama 30 (Ti8a Puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen s.d Penawaran, yaitu dan tanggal
[diisi dengan memperhitungkan akhir pentasukan dokumen penawaran santpai penandatanganan kontrakJ.
G. JAMINAN PENAWAMN (apabila drpersyaratkan)
l.
JaminanPenawaran: [diisi dengan pilihan jawaban dipersyaratkan atau tidak dipersyaratkan. Jantinan penawaran pada tidak diperlukan untuk pengadaan barang,/iasa
yan6 nemiliki nilai paling tinggi Rp. 2.5OO.OOO.OOO,- (Dua niliar lina ratus luta rupiah) atau tidak menimbulkan risiko apabila pemenang nrcngundurkan diri menyebabkan pekeryaan tidak clapat diselesaikan tepat pada
2.
waktunya.J
Rp. Besarnya jaminan penawaran adalah : 6.666.000,- (Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh
Enam Ribu Rupiah) fdiisi, besar nomina] antara 1% sampai dengan 3%
dari total
3.
HPSJ
Masa berlaku jaminan penawatan 30 (Ti8a Puluh)
hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, yaitu darr tanggal
. (palingkurang sama s.d dengan masa betlaku surat penaw ar an)
4.
Dalam hal Jamrnan Penawaran dicairkan, maka disetorkan pada Kas Negara fi(as Negara/I(as DaerahJ
H. JADWAL
Llhat jadwalpemrhhan dalam aplikasi
SPSE
Llhat jadwalpemillhan dalam aplikasi
SPSE
Llhat jadwal pemilihan dalam aplikasi
SPSE
PEMASUKAN
DOKUMEN PENAWARAN
I.
BATAS AKHIR
PEMASUKAN
PENAWARAN
J.
PEMBUKAAN PENAWARAN
K. DOKUMEN
1. Daftar
Personil/tenaga ahli/teknis,/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan
PENAWARAN
pekerjaan:
[dini, jabatan dalam organisasi paket pekerlaan ybs, Iama pengalaman kerja, profesi/keahlian yang dipe rl u ka n u n tu k pe nye I e sa i a n pe ke rj a a n J Daftar Peralatan lJtama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :
fdiisi jenis, kapasitas, kontposisi, dan jumlah peralatan minintal yans diperlukan untuk pe nye I e sa i a n pe ke rj aa nJ 3.
Bagian Pekerjaan yang
disubkontral
[diisi, dalam hal apabila ada bagian
peker.Jaan
yang disubkontrakkan dan bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan bukan pekeriaan utama, kecuali pekerjaan spesialnJ
4.
L.
IAMBANG
Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk: a. Bahan b. Alat fditsi, "tidak ada" apabila tidak diperlukanJ
fAmbang Batas
Ni]ai Teknis:
BATAS SISTEM
GUGUR]
M. SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN
7.
Sanggahan disampalkan melalui aplikasi
2.
Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (offl i n e\ dituiukan kepada: a. PPK Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT b. PAIKPA Kantor Wllayah Kementerian Hukum dan HAM NTT c. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Kementerian/ HAM RI IAPTP Lembaga /Pe me ri n tah Daerah /InstitusiJ [diisi secara lengkap dan jelasJ
3.
SPSE
di luar aplikasi (offline) drtujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM N"I-I Sanggahan Banding drsampalkan
SPSE
[diisi nama jabatan
Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah,/Pimpinan Institusi,/ Pejabat yang menerinn penusasan menjawab sanggah banding, contoh: Kepala LKPPJ
4.
Tembusan sanggahan banding disampalkan cli luar aphkasi SPSE (otfline) ditujukan kepada a. PPK Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT b. Pokja ULP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT c. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Kententerian/ HAM RI IAPIP Le m baga / Pe me ri n ta h Dae rah / In sti tus il [diisi secara lengkap dan je]asJ
5.
Pengaduan disampaikan
di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada Inspektur Jenderal
Kementerian Hukum
/
dan HAM RI
IAPLP
Daerah/ ri n ta h Institusi dan/atau LKPPJ [diisi secara lengkap dan jelasl Ke m e n te r i a n,/Le m baga
N. JAMINAN
1.
SANGGAHAN BANDING
Pe m e
Besarnya jaminan sanggahan banding:
Rp.
0,- (Tiga Juta T rga Ratus Tiga Puluh T iga Ribu Rupiah) fdiisi sebesar 1% (satu perseratus) 3.3
3
3.0
O
dari nilai total HPSJ
2.
Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Pokja ULP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nff [diisi nanta Pokja ULPJ.
3.
Jaminan sanggahan banding dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara [Kas Negara/Kas DaerahJ
o.
JAMTNAN PETAKSANAAN
1.
Masa berlaku jamrnan pelaksanaan selama 60
(Enam Puluh) han
p
kalender
sejak
enandatanganan kon tra k.
fdiisi dengan memperhitungkan nu]ai dari tanggal pen an datangan a n kon trak serah terima pekerjaanJ
2.
sa mpa
i
de nga
n
Jaminan pelaksanaan drtujukan kepada PPK Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT [diisi nama PPK bukan nama orangJ.
P. JAMINAN
3.
Jaminan Pelaksanaan dicavkan dan disetorkan padal(as Negera [Kas Negara/Kas DaerahJ
1.
Nilai Jamin an
2.
J
UANG MUKA
3.
()
U
ang Muka sebesar Rp.
aminan tJ ang Muka dituj ukan kep ada [diisi nama PPKJ
Jaminan Uang Muka drcairkan dan disetorkan [Kas Negara/Kas DaerahJ
pada
(apablla ada)
Demikian Berita Acara
dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan
seperlunya.
Panitia Pengadaan Baranq dan Jasa No.
Nama
Jabatan dalam panitia
1
YUSTINA LEMA, SH
KETUA
2
TAHIR IBRAHIM, S.Kom
ANGGOTA
3
YOHANIS BELY, SH
ANGGOTA
Tanda tangan
