LAPORAN GUBERNUR KERJASAMA DALAM NEGERI & PIHAK KETIGA KUARTAL III 2010 (SEPTEMBER – DESEMBER 2010) 1. Kerjasama Dalam Negeri Kegiatan yang disampaikan dalam laporan ini antara lain terdiri dari kegiatan yang terkait dengan kerjasama antar daerah serta kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kerjasama antar daerah.
1.
Kunjungan Pemerintah Kabupaten Bandung Selatan Kunjungan
Pemerintah
Kabupaten
(Pemkab)
Bandung
Selatan
dilaksanakan pada tanggal 22 September 2010. Rombongan tersebut diterima oleh Pemkot Surabaya di Ruang Asisten Perkonomian dan Pembangunan. SKPD yang hadir untuk menerima kunjungan tersebut adalah BAPPEKO, BLH, BKPPM, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, DISBUDPARTA, Bagian Hukum, Bagian Kerjasama, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah, Kepala UPTSA Surabaya Timur, Direktur PD Pasar Surya dan Direktur PDAM Surya Sembada. Dalam kunjungan studi banding ini, Pemkab Bandung Barat mengirimkan 4 (empat) orang delegasi dari Bagian Perekonomian diterima langsung oleh Asisten Administrasi Umum dan didampingi Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya di ruangan Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Dikarenakan Pemkab Bandung Barat baru saja dibentuk lebih kurang 3 tahun, banyak hal tentang sistem pemerintahan yang dibahas, namun sistem yang telah diterapkan oleh Pemkot Surabaya tidak sepenuhnya dapat diadopsi, dikarenakan Kota Surabaya telah digolongkan sebagai Kota Besar / Metropolis yang memiliki penduduk yang padat dengan permasalahan kota yang sangat kompleks. Delegasi Pemkab Bandung Barat membahas apa yang menjadi kiat-kiat Pemkot Surabaya dalam melakukan peningkatan pelayanan perijinan yang dilakukan satu atap oleh UPTSA. Kepala UPTSA Kota Surabaya menjelaskan Pelayanan Perijinan yang dilakukan di Pemkot Surabaya dilakukan satu pintu hanya untuk Administrasi saja, sedangkan untuk proses perijinan itu sendiri dilakukan oleh SKPD teknis yang menangani. Khusus untuk Pelayanan KTP, SKCK serta IMB kewenangannya sudah diberikan ke Kecamatan Kelurahan, 1
sedangkan untuk Pelayanan PPTSP atau yang berhubungan dengan Investasi hanya dilakukan oleh BKPPM tidak melewati UPTSA. Mengenai
Pembentukan
Peraturan
Daerah
(Perda)
tentang
Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi yang akan dibahas oleh Pemkab Bandung Barat dijadikan satu Perda, sedangkan Kota Surabaya memisahkan Perda kedua tersebut di atas berdasarkan kajian dan evaluasi dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Hal-hal rinci terkait mekanisme proses pengeluaran izin seperti HO Delegasi Pemkab Bandung Barat akan langsung melakukan sharing ke Badan Lingkungan Hidup, serta dalam hal penataan ruang kota yang berhubungan dengan pasar modern yang marak yang juga dialami oleh Kota Surabaya langsung dipelajari ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. Semua data Regulasi yang dibutuhkan oleh Pemkab Bandung Barat telah diberikan oleh Pemkot Surabaya termasuk data regulasi yang digunakan Bagian Kerjasama Kota Surabaya sebagai dasar hukum Kerjasama Daerah.
2.
Kunjungan Tindak Lanjut Kerjasama Alih Pengetahuan dan Pengalaman di Bidang Manajemen Sister City dengan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Kunjungan ini dilaksanakan pada tanggal 22 September 2010, Perwakilan Kota Surabaya, Zainuddin Fanani, SH (staf Bagian Kerjasama) dan Estu Sulaksono (staf Bagian Kerjasama) diterima dengan baik oleh Kepala Sub Bagian Batas Wilayah dan Kerjasama Daerah Kota Balikpapan, Bapak Adwar Skenda Putra, S.Sos, di Kantor Pemkot Balikpapan. Terkait dengan adanya kerjasama alih pengetahuan dan pengalaman di Bidang
Manajemen
Sister
City,
rencananya
Pemkot
Balikpapan
akan
mengirimkan kurang lebih 2 orang pegawainya untuk belajar mengenai proses pembentukan kerja sister city mulai dari awal pembentukan hingga pelaksanaan kerjasama sister city, terutama di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata. Mengingat potensi kedua kota, diusulkan adanya penambahan bidang kerjasama, antara lain : 1. Pendidikan : Pertukaran Pelajar Khususnya SMK, untuk magang di beberapa sektor Industri di kedua kota 2. Kebudayaan dan Pariwisata 2
Partisipasi
di
even
kebudayaan
dan
pariwisata
yang
diselenggarakan masing-masing kota seperti Cross Culture Festival dan Culture Parade Pengembangan Jaringan Kepariwisataan Bersama 3. Perdagangan : Partisipasi Keikutsertaan dalam Pameran Perdagangan di kedua kota seperti Surabaya Great Expo maupun Balikpapan Expo 4. Kebersihan : Tata Kelola Kebersihan serta penataan Taman Kota. Dalam pertemuan tersebut Pemkot Surabaya juga mengundang Pemkot Balikpapan untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan Cross Culture Festival dan Culture Parade 2011 serta Surabaya Great Expo 2011. 3.
Koordinasi Tindak Lanjut Penjajakan Kerjasama Antar Daerah dengan Pemerintah Kota Denpasar Guna Menindaklanjuti Pembahasan pada Bulan Desember 2009 lalu, delegasi Pemkot Surabaya melakukan kunjungan ke Denpasar pada tanggal 24 September 2010 yang diwakili oleh Wiludjeng Handaryatiningsih, S.Si,dan Satiah, S.Sos, staf Bagian Kerjasama. Delegasi Pemkot Surabaya diterima oleh Bpk. Made Erwin Suryadarma Sena,SE selaku Kepala Bagian Pemerintahan dan Ibu I.G.A.N. Eka Sukraeniyati,SH selaku Kepala Sub Bagian Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Kota Denpasar, di kantor Pemkot Denpasar. Pemkot Denpasar pada dasarnya menyambut baik rencana kerjasama daerah dengan Pemkot Surabaya yang telah diawali dengan penjajakan dari Pemkot Surabaya ke Pemkot Denpasar pada akhir tahun 2009 dan saat ini tinggal menunggu keputusan Walikota Denpasar. Delegasi Pemkot Surabaya juga menyampaikan bidang-bidang yang ingin dikerjasamakan, yaitu bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, promosi dan pengembangan industri dan perdagangan, lingkungan hidup dan kebersihan, serta bidang pertanian. Jika pihak Pemkot Denpasar menyetujui rencana kerjasama
dimaksud,
diharapkan
Pemkot
Denpasar
dapat
segera
menginventarisir bidang-bidang yang ingin dikerjasamakan dengan Pemkot Surabaya. Salah satu bidang yang ingin mereka kerjasamakan adalah bidang pendidikan, yaitu mereka ingin belajar mengenai penerimaan siswa baru dengan sistem online dan mengenai pemerataan pendidikan melalui pengembangan 3
sekolah kawasan/sekolah bermutu yang ada di tiap wilayah. Pemkot Denpasar ingin melakukan studi banding ke Pemkot Surabaya mengenai perubahan struktur organisasi terkait rencana mereka untuk membentuk Bagian Kerjasama, karena selama ini yang menangani kerjasama adalah Sub Bagian Kerjasama yang berada pada Bagian Pemerintahan. Pemkot Denpasar berharap dapat diundang untuk mengikuti Workshop Citynet Indonesian Chapter tentang Best Practice ICT (e-government) yang akan diselenggarakan Pemkot Surabaya pada bulan Nopember 2010, karena Pemkot Denpasar juga merupakan anggota Citynet.
4.
Koordinasi Tindak Lanjut Penjajakan Kerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar Perwakilan dari Pemkot Surabaya yaitu Hari Triono, S.Sos, MA (staf Bagian Kerjasama) dan Gatot Purwanto (staf Bagian Kerjasama) diterima oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kota Makassar, Bapak Drs. Alimuddin Tarawie, M.Si dan Kepala Sub Bagian Kerjasama Kota Makassar Bapak M. Enra Efni, S.Stp, M.Si, pada tanggal 28 September 2010 di Kantor Bagian Perekonomian & Pembangunan Pemkot Makassar. Proses penjajakan kerjasama yang telah dilaksanakan Pemkot Surabaya melalui
pertemuan-pertemuan
dengan
Pemkot
Makassar
menunjukkan
perkembangan dan sambutan yang positif Pemkot Makassar. Pemkot Makassar pada dasarnya tidak keberatan untuk melaksanakan kerjasama jaringan lintas perkotaan dengan kota Surabaya mengingat kedua kota mempunyai posisi yang sama, baik sebagai kota pelabuhan, perdagangan serta sebagai Ibukota Propinsi. Pemkot Makassar menghendaki penandatanganan Kesepakatan Bersama agar dilaksanakan segera dan diharapkan dapat terselenggara di Surabaya bersamaan dengan kota lain yang menjadi calon mitra kota Surabaya. Sedangkan tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan Bersama tersebut, Pemkot Makassar mengharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama agar Kesepakatan Bersama tidak hanya sebagai naskah tetapi dapat dilihat realisasi dari kerjasama tersebut. Pemkot Makassar menilai kunjungan delegasi Pemkot Surabaya pada 4
saat yang tepat karena pada saat tersebut sedang dilaksanakan proses penganggaran untuk kegiatan tahun 2011 sehingga rencana kegiatan tersebut dapat dianggarkan untuk tahun 2011. Selanjutnya Bagian Perekonomian Pemkot Makassar akan berkoordinasi dengan SKPD terkait di lingkungan Pemkot Makassar untuk menindaklanjuti tawaran kerjasama dari Kota Surabaya.
5.
Rapat Interdepartemen Pembahasan Draft MoU Kerjasama Sister City antara Kota Surabaya dengan Kota Varna dan Kota Marseille di Kantor Kementerian Dalam Negeri Rapat interdepartemen tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2010, bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung Baru Lt. 3 Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jl. Medan Merdeka Utara no. 7 Jakarta. rapat interdept ini bertujuan untuk membahas draft MoU rencana kerjasama sister city antara Surabaya dengan Varna (Bulgaria) dan Surabaya dengan Marseille (Perancis). Pelaksanaan rapat diikuti oleh beberapa instansi terkait, antara lain : Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri pada Kemendagri, Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (Sekretariat Negara), Direktorat Eropa Tengah dan Timur (Ditjen Amerika dan Eropa-Kementerian Luar Negeri), Direktorat Eropa Barat (Ditjen Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri), Direktorat Perjanjian Ekonomi
Sosial
Budaya
(Ditjen
Hukum
dan
Perjanjian
Internasional,
Kementerian Luar Negeri), Biro Administrasi Kerjasama Propinsi Jawa Timur, dan perwakilan Pemkot Surabaya. Pembahasanan draft MoU (versi Bahasa Inggris) sebagaimana usulan dari Pemkot Surabaya telah mendapat beberapa masukan dan perbaikan dari beberapa instansi peserta rapat. Sedangkan draft MoU (versi Bahasa Indonesia) akan mendapat perbaikan dari Direktorat Perjanjian ekonomi Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri. Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri akan mendiskusikan draft MoU tersebut secara intern di Kementerian Luar Negeri bersama Direktorat Eropa Tengah dan Timur dan Direktorat Eropa Barat yang selanjutnya akan disampaikan secara tertulis kepada KBRI Sofia dan KJRI Marseille dan akan diteruskan kepada Pemkot Varna dan Pemkot Marseille 5
untuk mendapat tanggapan lebih lanjut.
6.
Koordinasi
dalam
Pembangunan
Rangka
Pembahasan
Program
Kerja
Kerjasama
Antar Daerah dengan Pemerintah Kota Banjarmasin
(Kalimantan Selatan) Koordinasi dilaksanakan di Kantor Pemkot Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 26 Oktober 2010. Perwakilan Kota Surabaya diterima oleh Kepala Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama Kota Banjarmasin serta Kepala Sub Bagian Kerjasama Daerah Kota Banjarmasin. Dalam kesempatan ini dibicarakan tentang kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan Pemkot Banjarmasin dan pembahasan program kerja yang akan dilakukan oleh kedua kota di masa mendatang. Kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan Pemkot Banjarmasin terjalin pada tanggal 23 Juli 2007 dengan bidang kerjasama yang disepakati antara lain : bidang manajemen perkotaan, promosi dan perkembangan perdagangan, kebudayaan
dan
pariwisata,
kebersihan
dan
pertamanan,
pengelolaan
lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Dibidang kebudayaan dan pariwisata, antara kedua kota telah dilakukan pertukaran penampilan kebudayaan melalui partisipasi pada kegiatan penting di masing-masing kota. Diantara kedua kota juga telah dibentuk Jaringan Promosi Kepariwisataan Bersama. Di bidang Teknologi Informasi, Pemkot Banjarmasin telah menggunakan sistem e-procurement hasil pembelajaran dari Kota Surabaya meskipun sistem e-procurement yang digunakan adalah sistem dari Bappenas. Terkait dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kedua kota di tahun yang akan datang diusulkan kegiatan sebagai berikut :
No. Bidang 1. Kebudayaan dan Pariwisata
Kegiatan Partisipasi penampilan kebudayaan dan pariwisata pada even yang diselenggarakan oleh kedua kota Pengembangan Jaringan Promosi Pariwisata Bersama
6
2.
3.
4.
7.
Promosi dan Pengembangan Perdagangan Pendidikan dan Pelatihan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Partisipasi pada pameran dagang yang diadakan oleh kedua kota Magang bagi pelajar (khususnya SMK) pada beberapa industri, seperti industri pertambangan, pelayaran, dan lain-lain Magang bagi pegawai Pemkot Banjarmasin dalam penerapan sistem e-government di Kota Surabaya Pengembangan sistem egovernment di Kota Banjarmasin sebagaimana Kesepakatan Bersama tentang pengembangan egovernment diantara kedua kota yang telah ditandatangani pada tahun 2008
Kunjungan Pemerintah Kabupaten Bantul Kunjungan studi banding oleh 4 (empat) orang delegasi dari Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah (KPPD) Pemkab Bantul diterima langsung oleh Kepala Sub Bagian Dalam Negeri Bagian Kerjasama, Ir. Achmad Eka Mardijanto, S.Sos. bersama beberapa SKPD terkait. Rombongan delegasi dipimpin oleh Arief Wiweka, Kepala Sub Bagian Investasi dan Kerjasama Kabupaten Bantul. Delegasi Pemkab Bantul mendiskusikan mengenai tugas dan fungsi Bagian Kerjasama terkait pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Kerjasama Luar Negeri di Kota Surabaya. Dibahas pula mengenai fungsi, peran dan tanggung jawab Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dan SKPD dalam pelaksanaan kerjasama, baik Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama dengan Pihak Ketiga serta Kerjasama Luar Negeri. Pemkot Surabaya telah menjalin kerjasama dengan beberapa daerah, antara lain dengan : Kabupaten Sidoarjo, Kota Yogyakarta, Kota Bandung, Kota Banjarmasin, Kota Batam, Kota Padang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Propinsi Jawa Timur. Sampai saat ini, Pemkot lebih intensif dalam mengembangkan kerjasama antar daerah di sekitar Surabaya yakni
daerah
GERBANGKERTOSUSILO
(Gresik,
Bangkalan,
Mojokerto,
Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan). Sesuai dengan Pasal 74 pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang 7
Perseroan, perusahaan yang berbadan hukum (terutama BUMN) berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam hal ini, program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan, dapat dimanfaatkan dengan melakukan kerjasama dengan Pemkot. Selama ini, Pemkot Surabaya telah melakukan beberapa kerjasama melalui program CSR, diantaranya seperti pembangunan beberapa taman kota hasil kerjasama dengan PT. telkom, PT. Pertamina
dan
Korean
Association
Surabaya;
dan
kerjasama
tentang
peningkatan kualitas UKM melalui sinergi 4 instansi yakni PT. Sampoerna, PT. Telkom, PT. Carrefour Indonesia dan Pemkot Surabaya. Dalam penentuan mitra kerjasama, diperlukan suatu kajian terhadap mitra kerjasama dan bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, bahkan jika diperlukan perlu adanya standarisasi mitra kerjasama yang dapat dilakukan melalui : survey mengenai potensi mitra kerjasama bersangkutan, sehingga ketika kerjasama telah terjalin, dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan dan perkembangan daerah / masing-masing pihak. Dalam hal Promosi Kota Surabaya, Pemkot intensif dalam mengadakan kegiatan tahunan seperti Cross Culture Festival dan Parade Budaya, serta melalui
keikutsertaan
Pemkot
Surabaya
dalam
pameran-pameran
yang
diselenggarakan di luar maupun di dalam negeri.
8.
Workshop Best Practice “Information and Communication Technology” ICT / E-Government Acara workshop ini mengundang seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia yang menjadi anggota Citynet. Workshop dilaksanakan selama 1 (satu) hari, pada tanggal 4 Nopember 2010, bertempat di Hotel Java Paragon, Jl. Mayjend. Sungkono No. 101-103 Surabaya. Kegiatan ini dihadiri oleh 16 Kabupaten/Kota se-Indonesia, antara lain : 1.
Kota Tomohon
9.
Kota Palembang
2.
Kota Bandung
10. Kota Semarang
3.
Kota Sukabumi
11. Kota Banjar
4.
Kota Gorontalo
12. Kota Denpasar
5.
Kota Banda Aceh
13. Kota Banjarmasin
6.
Kota Pangkal Pinang
14. Kota Batu 8
7.
Kota Tarakan
15. Kabupaten Sukabumi
8.
Kota Balikpapan
16. Kabupaten Sidoarjo
Pelatihan ini membahas mengenai sistem jaringan Infomation and Communication Technology (ICT) yang dirancang oleh Pemkot Surabaya untuk mendukung penerapan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan. Para peserta workshop dapat saling berbagi pengalaman mengenai sistem jaringan
ICT
untuk
mendukung
penerapan
e-government
dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Peserta bisa mendapatkan informasi dan bertukar pengalaman mengenai penerapan e-government (meliputi GRMS, e-budget, e-project, e-procurement, e-source, e-delivery, e-controlling dan eperformance) tata cara, manfaat dan keberhasilan penerapannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkungan Pemkot Surabaya serta mendapat gambaran lengkap dari teori dan pemaparan yang disampaikan mengenai implementasi ICT / e-government melalui kunjungan lapangan ke dinas-dinas terkait di lingkungan Pemkot Surabaya. Dengan diselenggarakan pelatihan ini, diharapkan para peserta yang telah melihat secara langsung hasil-hasil positif serta memahami mengenai kendala dan kiat-kiat mengatasinya dari pengaplikasian ICT / e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemkot Surabaya sehingga dapat diterapkan di daerah masing-masing dengan lebih optimal.
9.
Rapat Koordinasi Batas Wilayah Kabupaten / Kota Tahun 2010 se-Wilayah Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan Pada tanggal 11 Nopember 2010, dilakukan kunjungan ke Pamekasan untuk memenuhi undangan dalam rangka Rapat Koordinasi Batas Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2010 Se-Wilayah Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan. Pada kunjungan ini Bagian Kerjasama diwakili oleh Ir. Achmad Eka Mardijanto, S.Sos (Kasubag Kerjasama Dalam Negeri). Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, maka perlu dilakukan penegasan batas daerah secara sistematis dan terkoordinasi. Hal ini dikarenakan batas daerah secara definitif sangat
9
dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka untuk penataan ruang dan perencanaan pembangunan suatu daerah. Pada rapat koordinasi ini, disampaikan beberapa materi yang terkait dengan penegasan batas daerah, antara lain : 1.
Pemaparan mengenai Kebijakan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Daerah yang disampaikan oleh H. Choirul Anwar, SH;
2.
Pemaparan mengenai Keterkaitan Penegasan Batas Wilayah dengan Tata Ruang yang disampaikan oleh Ir. Tiat Suwandi, M.Si;
3.
Pemaparan mengenai Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Daerah yang disampaikan oleh Drs. Sunarto;
Hasil yang didapatkan dari rapat koordinasi ini adalah : 1. Penegasan batas daerah adalah suatu kegiatan penentuan batas secara pasti di lapangan; 2. Batas daerah merupakan pemisah daerah yang satu dengan daerah yang lain secara pasti di lapangan dan digambarkan di atas peta; 3. Kegiatan penegasan batas daerah dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah untuk mendapatkan ketetapan hukum tentang batas daerah, yang pada pelaksanaan di lapangan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah dibantu oleh tim teknis dan aparat setempat serta masyarakat untuk menentukan jalur dan titik batas daerah; 4. Secara garis besar kegiatan penetapan dan penegasan batas daerah, terdiri dari 5 tahap : a. Penelitian dokumen batas
Inventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya (peta)
Mengkaji sumber hukum yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis (peta/perjanjian)
Menentukan garis batas sementara di atas peta yang telah disepakati
Penyiapan formulir dan peta kerja serta penentuan koordinat pilar batas di atas peta
b.
Penandatanganan berita acara
Pelacakan batas : Pelacakan garis batas sementara di atas peta,
10
menentukan garis batas sementara di atas peta yang sudah disepakati oleh pihak-pihak terkait c. Pemasangan pilar batas d. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas e. Pembuatan peta batas
10. Koordinasi
dalam
Rangka
Penjajakan
Kerjasama
Daerah
dengan
Kabupaten Bangkalan Koordinasi
penjajakan
kerjasama
dengan
Kabupaten
Bangkalan
dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2010. Perwakilan Pemkot Surabaya, Ir. Achmad Eka Mardijanto, S.Sos (Kasubag. Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama) disambut oleh Ir. H. Ishak Sudibjo, MM selaku Kepala Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dan beberapa instansi lain yang tergabung dalam Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Bangkalan. Seiring dengan keberadaan BPWS sebagaiman Peraturan Presiden (Perpres) No. 27 Tahun 2008, maka rencana kerjasama daerah antara Pemkot Surabaya dengan Pemkab Bangkalan disambut dengan baik oleh Pemkab Bangkalan. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan dan memadukan wilayah greater Surabaya dalam suatu sistem teknologi informasi yang memadai. Nantinya diharapkan dengan kerjasama daerah ini juga akan dapat digunakan sebagai media koordinasi yang terpadu dalam perencanaan pengembangan wilayah Surabaya dengan Madura (dalam hal ini Kabupaten Bangkalan) dengan BPWS. Seiring dengan keberadaan Jembatan Suramadu, maka akan menjadikan sebagian
wilayah
Kabupaten
Bangkalan
mempunyai
kecenderungan
berkembang ke arah sektor perkotaan dan akan menjadi pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya. Jembatan Suramadu tersebut juga akan membuat wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan menjadi dua wilayah yang berbatasan langsung sehingga perlu dilakukan penataan ruang dan infrastruktur pendukungnya, serta perlunya antisipasi terhadap munculnya permasalahan sosial yang terutama terjadi di wilayah perbatasan. 11
Dalam pertemuan tersebut membicarakan beberapa hal yang menjadi masalah bersama bagi kedua daerah yang dapat dijadikan sebagai objek kerjasama antara lain : No. Bidang 1. Bidang Tata Ruang
2.
Bidang Transportasi
3.
Bidang Lingkungan Hidup
4.
Bidang Perdagangan dan Industri
5.
Bidang Kepariwisataan
6.
Bidang Sosial
Kegiatan Kerjasama dilakukan terkait sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan perbatasan Peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas dan peningkatan pengawasan dan pengendalian angkutan perbatasan Kerjasama dapat dilakukan dalam rangka peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan di perbatasan, peningkatan penataan ruang terbuka hijau khususnya di kawasan perbatasan serta peningkatan pengawasan dan pengendalian kawasan konservasi pantai Kerjasama dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi dunia usaha, perdagangan dan industri bagi masingmasing daerah. Jembatan Suramadu akan dijadikan potensi kepariwisataan yang akan dikembangkan menjadi daerah wisata dengan konsep yang berbeda di tiap sisinya disesuaikan dengan kultur masing-masing daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan ekerjasama dalam menangani gelandangan, pengemis termasuk gelandangan psikotik dan WTS yang berada di wilayah perbatasan serta rencana relokasi pedagang barang bekas di Surabaya yang akan dipindah di wilayah Bangkalan
Terkait dengan rencana kerjasama tersebut akan dilakukan koordinasi dan pertemuan lebih lanjut diantara tim teknis kedua daerah guna dirumuskan bidang kerjasama dan program kegiatan terkait dengan kerjasama daerah. 11. Koordinasi Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan Surabaya - Pasuruan Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan kerjasama antar daerah khususnya dengan daerah yang bertetangga sebagaimana telah diatur
12
dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Permendagri No. 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan dan Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Bidang-bidang yang disepakati untuk dikerjasamakan antara lain bidang Prasarana Air Bersih (pengadaan air bersih melalui mata air umbulan); Perikanan (pembinaan nelayan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan) serta bidang-bidang lainnya. Pembahasan tentang rencana pembentukan kerjasama daerah antara Pemkot Surabaya dengan Pemkab Pasuruan telah beberapa kali dilaksanakan dan pada tanggal 29 April 2010 telah disepakati rencana program kegiatan antar SKPD masing-masing daerah yang akan dilaksanakan bersama. Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kerjasama antara kedua daerah pada awalnya direncanakan untuk dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2010, namun disebabkan adanya kendala di pihak Kabupaten Pasuruan maka rencana tersebut ditunda. Dari hasil koordinasi yang dilaksanakan dengan Pemkab Pasuruan pada tanggal 16 Nopember 2010 bertempat di Kantor Bagian Kerjasama Pemkab Pasuruan telah disepakati draft Kesepakatan Bersama. Pada
pertemuan
tersebut
juga
disepakati
mengenai
pelaksanaan
Penandatanganan Kesepakatan Bersama agar dapat dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2010 di Surabaya.
12. Koordinasi Pembahasan
Rencana
Pelaksanaan
Rencana
Program
Kerjasama Kerja
Antar
Kerjasama
Daerah Daerah
serta dengan
Pemerintah Kota Mataram Delegasi Pemkot Surabaya diterima Ibu B. Nelly Kusumawati, SE selaku Kepala Bagian Pemkot Mataram dan Bapak Lalu Martawang selaku Sekretaris Bappeda Kota Mataram. Delegasi Pemkot Surabaya diwakili staf Bagian Kerjasama yaitu Wiludjeng Handaryatiningsih, S.Si dan
Satiah,
S.Sos.
Koordinasi ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2010 dimana delegasi Kota Surabaya diterima di Kantor Pemkot Mataram-Nusa Tenggara Barat.
13
Sampai dengan saat ini Pemkot Mataram belum pernah melakukan kerjasama dengan Pemda lain. Selama ini Pemkot Mataram hanya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang ada di Kota Mataram. Dengan adanya tawaran kerjasama dari Pemkot Surabaya, Pemkot Mataram sangat antusias menyambut tawaran kerjasama tersebut. Namun sebagai bahan pengajuan rencana kerjasama kepada Walikota Mataram, Pemkot Mataram berharap bisa mendapat surat resmi dari Pemkot Surabaya terkait usulan kerjasama dimaksud, agar pelaksanaan kerjasama dapat segera terealisasi. Dalam kunjungan tersebut, Delegasi Pemkot Surabaya menyampaikan bidang-bidang yang ingin dikerjasamakan, yaitu bidang Perdagangan dan Perindustrian, bidang Penanaman Modal, bidang Pariwisata dan Kebudayaan, bidang Pendidikan, bidang Kesejahteraan Rakyat dan bidang Persampahan. Namun Pemkot Mataram belum dapat memberikan jawaban atas usulan bidangbidang yang akan dikerjasamakan, karena masih harus menunggu persetujuan Walikota Mataram atas usulan kerjasama yang ditawarkan Pemkot Surabaya. Setelah Walikota Mataram menyetujui usulan kerjasama dimaksud, Pemkot Mataram akan segera membahas dengan SKPD terkait. Dalam bidang Perdagangan dan Perindustrian, Pemkot Surabaya mengusulkan program kerja mengikutsertakan UKM kerajian dan pengusaha pada event-event pameran yang ada di masing-masing kota. Dalam bidang Penanaman Modal, Pemkot Surabaya mengusulkan program kerja pertukaran informasi untuk mendatangkan investor ke kedua kota. Dalam bidang pariwisata dan kebudayaan, Pemkot Surabaya mengusulkan program kerja sharing informasi mengenai manajemen pengolahan wisata pantai, jaringan promosi wisata bersama kedua kota, berpartisipasi dalam setiap even pariwisata dan kebudayaan di kedua kota. Dalam bidang pendidikan, Pemkot Surabaya mengusulkan program pertukaran dan magang bagi siswa sekolah. Dalam bidang kesejahteraan rakyat, Pemkot Surabaya mengusulkan program kerja sharing pengetahuan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pengolahan dana BAZDA. Dalam bidang persampahan, Pemkot Surabaya mengusulkan program kerja sharing pengetahuan terkait dengan pengelolaan sampah (TPA).
14
13. Kunjungan Delegasi Bakorwil II Propinsi Jawa Tengah Kunjungan delegasi Bakorwil II Propinsi Jawa Tengah dalam rangka studi lapangan tentang Tata Ruang, Kerjasama dan Otonomi Daerah. Kunjungan ini dilakukan pada hari Rabu, 24 Nopember 2010, pukul 09.00 WIB. Rombongan dipimpin oleh Drs. Budianto EP (Kepala Bidang Pemerintahan) serta 40 orang rombongan yang terdiri dari Bagian Pemerintahan/Kerjasama Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAS) di 13 kabupaten/kota yang berada di wilayah Bakorwil II Propinsi Jawa Tengah. Rombongan diterima oleh Hadisiswanto Anwar, SH, M.Si (Asisten I) serta SKPD-SKPD yang terkait dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Koperasi dan UMKM, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan Bagian Kerjasama. Delegasi Bakorwil II Propinsi Jawa Tengah selama melakukan kunjungan di Surabaya hanya berupa studi teori dan tanya jawab dengan Pemkot Surabaya. Kuisioner yang diberikan oleh pihak Bakorwil II Propinsi Jawa Tengah berupa pertanyaan yang berhubungan dengan kerjasama antar daerah, hambatan dan manfaat yang didapatkan setelah terjalin kerjasama antara kedua daerah.
14. Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung Perjalanan dalam rangka koordinasi pelaksanaan kerjasama antar daerah serta pembahasan program kerjasama antar daerah di Kota Bandung, dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 Nopember 2010. Pemkot Srabaya diwakili oleh Eka Rahmah Sari, SS dan Wiwin Dwi Setyoningsih (keduanya Staf Bagian Kerjasama Kota Surabaya). Kunjungan ke kantor Pemkot Bandung diterima langsung oleh Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Bandung, Ibu Dra. Dewi Kaniasari, MA. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan beberapa hal, diantaranya: 1. Bidang Informasi Teknologi Pemkot Bandung sangat berminat untuk bisa sharing pengetahuan mengenai aplikasi ICT dan e- government dari Pemkot Surabaya. Selama dua tahun ini, Pemkot Bandung sudah mulai menerapkan aplikasi e-
15
government
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
sebagai
hasil
kerjasama dengan Pemkot Surabaya, namun terbatas pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, oleh karena itu Pemkot Bandung berharap dapat mengirimkan
delegasi
untuk
magang
di
Pemkot
Surabaya
dan
mempelajari lebih lanjut mengenai hal tersebut. Pemkot Bandung juga berharap, Pemkot Surabaya dapat mengirimkan perwakilan untuk memberi pelatihan terkait dengan aplikasi e- government. 2. Bidang Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Bandung menyambut baik rencana sharing pengetahuan dan pembelajaran di bidang UKM serta rencana pengiriman siswa- siswi SMK Kota Surabaya untuk magang di beberapa UKM di Kota Bandung. Kedua Pemkot berharap dapat saling mengirim delegasi untuk berpartisipasi dalam pameran-pameran perdagangan yang digelar oleh masing- masing kota. Untuk merealisasikan rencana dimaksud, diharapkan SKPD- SKPD terkait bisa saling berkoordinasi dan bertukar informasi. 3. Bidang Pariwisata Pemkot Surabaya dan Pemkot Bandung berharap bisa saling mengirimkan delegasi dalam even kebudayaan yang digelar masing- masing kota. Kedua kota memiliki even kebudayaan rutin tahunan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana meningkatkan jalinan kerjasama. Karena itu, kedua kota berharap SKPD-SKPD terkait bisa bertukar informasi dan mengirimkan calendar of event untuk merealisasikan kegiatan ini. 4. Bidang Kebersihan Pemkot Bandung telah mengirimkan delegasi ke Kota Surabaya untuk mendapatkan pembelajaran dan sharing pengetahuan terkait manajeman persampahan. Kota Surabaya dianggap memiliki metode manajeman persampahan yang baik, sehingga Pemkot Bandung berharap bisa menerapkan metode tersebut untuk mengatasi persoalan persampahan di Kota Bandung. 5. Pembentukan Bagian Kerjasama Saat ini Pemkot Bandung tengah mengusulkan Raperda mengenai pembentukan bagian kerjasama kepada DPRD Kota Bandung. Setelah Raperda tersebut disetujui, Pemkot Bandung berharap bisa belajar dan
16
melaksanakan studi banding untuk dapat membuat kajian empiris terkait peranan dan tupoksi Bagian Kerjasama Pemkot Surabaya serta sharing pengalaman dalam hal kerjasama sister city yang telah dijalin oleh Kota Surabaya. Selama ini, program kerjasama antara Pemerintah kedua kota kurang berjalan dengan optimal, terbukti dengan sedikitnya kegiatan yang telah dilaksanakan
oleh
kedua
kota
sesuai
dengan
bidang-
bidang
yang
dikerjasamakan. Sampai saat ini kegiatan yang telah berjalan hanya pada bidang Informasi Teknologi. Perlu dibuat sebuah evaluasi terkait dengan jalinan kerjasama
antara
kedua
kota
khususnya
dalam
bidang-bidang
yang
dikerjasamakan, sehingga bisa didapatkan informasi bidang yang telah dijalankan dengan baik dan bidang yang perlu lebih dioptimalkan lagi. Untuk lebih memaksimalkan jalinan kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan Pemkot Bandung, diharapkan di tahun mendatang SKPD-SKPD yang terkait dengan bidang yang dikerjasamakan di masing- masing kota dapat turut berperan aktif dan berkoordinasi langsung untuk membuat program kerja maupun kegiatan yang dapat meningkatkan jalinan kerjasama tersebut.
15. Kunjungan Kerja Delegasi Pemerintah Kota Denpasar Kunjungan delegasi Kota Denpasar berhubungan dengan pelaksanaan CSR. Rombongan diterima oleh Kepala Disperdagin dan Kepala Bagian Perekonomian serta SKPD – SKPD yang terkait di Ruang Otoda pada hari Senin, 29 Nopember 2010, pukul 11.00 WIB. Rombongan sebanyak 12 orang dari Kota Denpasar dipimpin oleh Ir. IGN. Eddy Mulya, SE, M.Si (Asisten II Administrasi Pembangunan) yang terdiri dari Kepala BAPPEDA, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Perekonomian dan beberapa staf. Selama kunjungan di Surabaya, delegasi hanya melakukan studi teori dan tanya jawab dengan Pemkot Surabaya. Kuisioner yang diberikan oleh pihak Kota Denpasar berupa pertanyaan yang berhubungan dengan pelaksanaan CSR, pola kerjasama CSR dan data mengenai perusahaan-perusahaan yang telah bekerjasama dengan Kota Surabaya dalam bidang CSR.
17
16. Perjalanan dalam Rangka Memberikan Bantuan Keuangan atas Bencana Tsunami di Kabupaten Mentawai Pemkot Surabaya turut prihatian atas bencana alam yang terjadi secara beruntut di Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 30 Nopember-3 Desember 2010, beberapa delegasi Pemkot Surabaya dikirim untuk memberikan bantuan keuangan secara langsung ke Kabupaten Mentawai yang terletak di Propinsi Sumatera Barat. Delegasi Pemkot Surabaya mengirimkan 3 delegasinya, yaitu : Drs. Gatot Sumartono (Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah), Trijono Siswanto, SH (Staf Bagian Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat) dan Estu Sulaksono, SH (Staf Bagian Kerjasama). Perwakilan Kota Surabaya diterima oleh Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Bapak Yudas Sabaggalet. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan rasa terima kasih
sebesar-besarnya
atas
bantuan
dan
kepedulian Pemkot Surabaya, yang secara langsung datang ke daerah bencana tsunami.
17. Koordinasi Pembahasan Program Kerja Dengan Pemerintah Kota Padang Delegasi Pemerintah Kota Surabaya yang diwakili oleh Mirmayani, S.Stp (Staf Bagian Kerjasama) dan Tri Murtiningtias Nugraheni, A.Md (Staf Bagian Kerjasama)
berkunjung ke Padang pada tanggal 09 Desember 2010 dan
diterima di Kantor Pemerintah Kota Padang. Delegasi Pemerintah Kota Surabaya diterima oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintah pada Bagian Pemerintahan Kota Padang, Bapak Drs. Syufrianto, MM beserta undangan dari SKPD terkait. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal yaitu : 1. Perbedaan
pendapat
antara
Pemerintah
Kota
Surabaya
dengan
Pemerintah Kota Padang mengenai Naskah Perjanjiaan Kerjasama kedua kota, dimana Pemerintah Kota Padang tetap menginginkan Naskah Perjanjian Kerjasama memuat secara global kegiatan atau bidang-bidang yang
dikerjasamakan,
sedangkan
Pemerintah
Kota
Surabaya
menginginkan secara teknis ( satu SKPD, satu Naskah Perjanjian). 18
2. Kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan Pemkot Padang masih belum berjalan secara maksimal karena a) Komunikasi tidak lancar b) Terjadi gempa bumi di kota Padang pada tahun 2009, yang mengakibatkan terbatasnya sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja di Pemerintah Kota Padang. 3. Beberapa usulan atau masukan terkait dengan kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Kota Surabaya, yaitu : No. SKPD 1. Dinas Pariwisata
2.
Bapedalda
3.
Disperdagin
4.
Dinas Pendidikan
5.
Bagian Hukum
Kegiatan Meningkatkan promosi pariwisata masingmasing kota melalui kegiatan saling menghadiri event pariwisata maupun budaya di masingmasing kota Pemerintah Kota Surabaya dapat berbagi informasi terkait CSR, yang akan diterapkan di Kota Padang berkaitan dengan pembenahan pasar tradisional di Padang. Pemerintah Kota Padang mengharapkan adanya tinddaklanjut kerjasama dengan mengadakan observasi pengembangan produkproduk UKM dimasing-masing kota dan kunjungan kerja ke masing-masing kota untuk membahas secara intens program kerja yang menjadi objek kerjasama. Dinas Pendidikan Kota Padang akan mengirimkan delegasi pendidikannya untuk magang di Kota Surabaya Perjanjian kerjasama antar SKPD hendaknya dapat dipertegas kembali.
Pemerintah Kota Padang mengharapakan pertemuan secara langsung dengan SKPD yang terkait dengan objek kerjasama sehingga dapat tercipta sinkronasi program kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemerintah Kota Padang mengusulkan acara seremonial penandatanganan perjanjian kerjasama antara kedua Kota dapat dilaksanakan di Kota Padang.
18. Koordinasi
Pelaksanaan
Kerjasama
dengan
Pemerintah
Kabupaten
Sidoarjo Kunjungan yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2010, adalah kunjungan dalam rangka melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan 19
kerjasama antara Pemerintah kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Perwakilan dari Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : Hari Triono, S.Sos, MA (Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri Pada Bagian Kerjasama), Zainuddin Fanani, SH (Staf Bagian Kerjasama), Ribut Suyanto (Staf Bagian Kerjasama). Delegasi Pemerintah Kota Surabaya diterima oleh Kepala Bagian Kerjasama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bapak Ahadi Yusuf, SH, M.Si beserta staf Bagian Kerjasama Kabupaten Sidoarjo. Dalam kunjungan tersebut diuraikan bahwa pelaksanaan kerjasama antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo masih menemui permasalahan.di lapangan, terutama di wilayah perbatasan, menyangkut kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Kedua daerah sepakat bahwa untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut akan dilakukan peningkatan koordinasi diantara kedua daerah serta dengan Pemerintah Propinsi maupun dengan Pemerintah Pusat guna mendukung keberhasilan Kerjasama Surabaya-Sidoarjo terutama yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Propinsi/Pemerintah Pusat. Dari
hasil
koordinasi
tersebut
dicapai
suatu
kesepakatan,
akan
diadakannya rapat koordinasi dan evaluasi kerjasama daerah antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 21 Desember 2010 di Kota Surabaya.
19. Studi Banding Pemerintah Kota Bogor Pada tanggal 15, 16 dan 17 Desember 2010, Pemkot Bogor mengirimkan 20 delegasinya untuk melakukan studi banding ke Pemkot Surabaya. Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Walikota Bogor, Achmad Ru’yat, bersama dengan Ade Sarif Hidayat (Asisten Tata Praja), dr. Triwanda Elan (Kadinkes), Dody Ahdiat (Kabag Tata Pemerintahan), Asep Firdaus (Kabag Humas), dan beberapa Kabid di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kunjungan studi banding yang berlangsung selama 3 hari ini meliputi 3 bidang yakni bidang Pendidikan, Kesehatan dan Penataan Taman Kota. Di hari pertama, rabu, 15 Desember 2010, setelah tiba di Bandara Juanda, rombongan delegsi Pemkot Bogor disambut oleh Wakil Walikota Surabaya, Bambang Dwi 20
Hartono. Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan audiensi dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke beberapa taman kota di Surabaya yakni Taman Mundu dan Taman Bungkul. Pemerintah Kota Surabaya, selama 10 tahun terakhir telah berhasil memperbaiki tata kotanya serta berhasil meremajakan lingkungannya dengan didirikannya beberapa taman kota, seperti Taman Bungkul dan Taman Apsari. Bahkan diantara taman-taman tersebut didirikan di bekas lahan SPBU, seperti taman kota di Jalan Kalimantan. Di hari kedua, para delegasi melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Surabaya, diantaranya SMKN 1 Surabaya, kunjungan ke SMPN 6 Surabaya, dan kunjungan ke SDN Ketabang Surabaya. Kunjungan lapangan ini terkait dengan keinginan para delegasi untuk sharing informasi mengenai kiat-kiat Pemkot Surabaya dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan di Surabaya. Pemkot Surabaya berusaha untuk melaksanakan amanah konstitusi di bidang pendidikan, yakni menganggarkan 20% dari APBD untuk dialokasikan di bidang pendidikan. Pada tahun 2010 ini, Pemkot Surabya telah berhasil mengalokasikan dana APBD sebesar 30% untuk anggaran pendidikan. Rencananya di tahun 2011 nanti, Pemkot Surabaya akan menambah alokasi anggaran menjadi sebesar 38% untuk mutu pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK) di Surabaya. Selain kunjungan sekolah, para delegasi berkesempatan berkunjung ke Puskesmas Jagir, salah satu puskesmas di Surabaya yang telah bersertifikasi ISO 9001. Melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya Pemkot Surabaya telah memberikan acuan mengenai usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas. Standarisasi mutu pelayanan tersebut tertuang dalam tiga acuan, yaitu peningkatan sarana prasarana, peningkatan SDM, serta peningkatan sistem manajemen pelayanan puskemas. Peningkatan sarana prasana tentu berhubungan dengan perbaikan kondisi fisik Puskesmas maupun pengadaan alat-alat kesehatan misalnya peralatan laboratorium, alat untuk pengobatan gigi, jantung dan lain sebagainya. Sementara itu, peningkatan SDM Puskesmas tidak hanya berhenti mengenai penambahan jumlah tenaga kerja saja, namun juga berkaitan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan tenaga yang memiliki
21
kemampuan di bidang kesehatan melalui pelatihan-pelatihan, salah satu diantaranya adalah cara bagaimana harus bersikap (memberikan pelayanan prima) kepada pasien. Selain dilakukan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia serta memperbaiki sistem manajerialnya, juga dilakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan dokter, bidan maupun perawat melalui gaji yang diambil dari APBD. Dinas Kesehatan juga menempatkan dokter spesialis di Puskesmas yang dianggap paling membutuhkan. Mengenai penyediaan dokter spesialis ini, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran (FK) Unair dan Rumah Sakit Umum (RSU) dr Soetomo. Di hari terakhir, tanggal 17 Desember 2010,
sebelum
pulang
kembali
ke
Kota
Bogor,
rombongan
delegasi
menyempatkan untuk melakukan kunjungan ke SMAN 5 Surabaya.
20. Koordinasi Tindak Lanjut Penjajakan Kerjasama Antar Daerah dengan Pemerintah Kota Denpasar Pada tanggal 22 s/d 24 Desember 2010, bertempat di Kantor Pemkot Denpasar, Ir. Antiek Sugiharti, M.Si., Kepala Bagian Kerjasama Kota Surabaya dan Dra. Nur Alimah, MSi., Kasubag Pengendalian dan Evaluasi pada Bagian Kerjasama Kota Surabaya, mewakili Pemkot Surabaya untuk melaksanakan koordinasi dalam rangka tindak lanjut penjajakan kerjasama antar kedua kota sebagai tindak lanjut penjajakan kerjasama yang telah dilakukan pada bulan Desember 2009 yang lalu. Para delegasi diterima Kepala Bagian Pemerintahan, Made Erwin Suryadarma Sena, SE, MSi., dan Kepala Sub Bagian Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Kota Denpasar, I.G.A.N. Eka Sukraeniyati, SH. Saat ini, Pemkot Denpasar tengah mematangkan rencana membentuk organisasi Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerahnya dan kemungkinan besar akan ditetapkan pada Januari 2011. Pemkot Denpasar pada bulan Nopember lalu telah melakukan studi banding ke Pemkot Surabaya terkait rencana untuk membentuk Bagian Kerjasama, karena selama ini yang menangani kerjasama adalah Sub Bagian Kerjasama yang berada pada Bagian Pemerintahan Pemkot Denpasar. Dengan terbentuknya Bagian Kerjasama nantinya, diharapkan draf Kesepakatan Bersama kerjasama antara Pemkot Surabaya dan Pemkot Denpasar, dapat segera ditandatangani dan direalisasikan karena pada prinsipnya Walikota Denpasar telah menyetujui materi draft 22
tersebut. Bidang-bidang yang akan dikerjasamakan dalam draf Kesepakatan Bersama antara kedua kota adalah meliputi bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, promosi dan pengembangan industri dan perdagangan, lingkungan hidup dan kebersihan, dan bidang pertanian. Dengan adanya kerjasama itu Pemkot Denpasar ingin menimba ilmu dari Pemkot Surabaya mengenai bidang pendidikan terutama berkaitan dengan keberhasilan Pemkot Surabaya dalam menyelenggarakan PSB (Penerimaan Siswa Baru) on-line dan pemerataan pendidikan melalui pengembangan sekolah kawasan/sekolah bermutu yang ada di tiap wilayah. Sebagai tindak lanjut dari dibentuknya Bagian Kerjasama, Pemkot Denpasar juga ingin memagangkan dua stafnya di Bagian Kerjasama Pemkot Surabaya pada tahun 2011.
21. Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tanggal 23 Desember 2010, 4 orang delegasi Pemkab Bogor melakukan kunjungan studi banding ke Pemkot Surabaya. Bertempat di ruang Bagian Kerjasama, rombongan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Kerjasama Daerah Kabupaten Bogor, Edy Madriadireja, dan diterima oleh Kasubag Kerjasama Dalam Negeri, Hari Triono, S.Sos., M.A., dan beberapa staf Bagian Kerjasama. Kunjungan ini
dimaksudkan untuk melakukan studi banding terkait dengan
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Kabupaten Bogor) tentang Pedoman Kerjasama Daerah. Sampai saat ini, Pemkot Surabaya juga belum mempunyai Perda khusus mengenai pedoman kerjasama, meskipun telah disusun raperda berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam hal melakukan kerjasama, Pemkot Surabaya tetap merujuk pada aturan perUndang-undangan yang selama ini berlaku.
22. Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Pada tanggal 28 Desember 2010, sekitar 40 orang anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Surabaya. Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Hj. Winarti, S.E.,
23
diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Surabaya, Drs. Suhartoyo, bersama dengan beberapa SKPD terkait, termasuk Bagian Kerjasama. Bertempat di ruang Sidang Walikota, rombongan delegasi tamu
mendiskusikan
dan
melakukan
transfer
informasi
terkait
dengan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), bidang Pendidikan, bidang Pengelolaan Koperasi dan Kegiatan UMKM, bidang Pembinaan Pasar Milik Pemerintah Daerah (Pemda) serta di bidang Kerjasama. Di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Surabaya melakukan pengoptimalan PAD melalui pemungutan pajak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir serta melalui pajak industri, perdagangan dan jasa lainnya. Selain itu, dengan mulai berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diserahkan pada Pemda di tingkat kota/kabupaten. Oleh karena itu, mulai 1 Januari 2011 nanti, Pemkot Surabaya mengoptimalkan penerimaan PAD yang berasal dari PBB dan BPHTB. Di bidang Pendidikan, selama tahun 2010 ini, Pemkot Surabaya telah berhasil menganggarkan 30% dari APBD Surabaya khusus untuk bidang pendidikan. Hal ini, sesuai dengan amanat konstitusi dimana setidaknya 20% dari APBN maupun APBD harus dialokasikan untuk bidang pendidikan. Pada tahun 2011 nanti, Pemkot Surabaya menargetkan anggaran sebesar 38 % dari APBD untuk perbaikan dan kemajuan pendidikan di Kota Surabaya, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK). Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa, berusaha mengoptimalkan fungsi koperasi serta mengembangkan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), disamping pertumbuhan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa di Kota Surabaya. Berkaitan dengan pembinaan Pasar Milik Pemerintah Daerah, Pemkot Surabaya membentuk Perusahaan Daerah yang secara khusus mengelola pasar-pasar tradisional di Kota Surabaya agar menjadi lebih modern. Melalui Perusahaan Daerah Pasar Surya, Pemkot Surabaya telah berhasil memperbaiki kondisi pasar tradisional menjadi lebih modern. Perbaikan kondisi ini dilakukan
24
dengan jalan melakukan kerjasama Build Operate Transfer (BOT) dengan pihak ketiga (dalam hal ini adalah investor). Dengan adanya kerjasama ini, eksistensi pasar tradisional tetap ada dengan fasilitas pasar yang lebih baik dan lebih modern, disamping berkembangnya pasar-pasar modern, yang tentunya dapat menjadi salah satu sumber PAD bagi Kota Surabaya. Selain kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah, Pemkot Surabaya sendiri telah menjalin kerjasama, baik kerjasama luar negeri (sister city dan kerjasama teknis), kerjasama antar daerah (antara lain dengan Kabupaten Sidoarjo, Kota Yogyakarta, Kota Bandung, Kota Banjarmasin, Kota Batam, Kota Padang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Propinsi Jawa Timur) dan kerjasama dengan Pihak Ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga ini, banyak berkaitan dengan kerjasama di bidang Bina Lingkungan dan Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR), sesuai dengan Pasal 74 pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kerjasama melalui program CSR, diantaranya seperti pembangunan beberapa taman kota hasil kerjasama dengan PT. Telkom, PT. Pertamina dan Korean Association Surabaya; dan kerjasama tentang peningkatan kualitas UKM melalui sinergi 4 instansi yakni PT. Sampoerna, PT. Telkom, PT. Carrefour Indonesia dan Pemkot Surabaya. Dalam penentuan mitra kerjasama, diperlukan suatu kajian terhadap mitra kerjasama dan bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, melalui survey mengenai potensi mitra kerjasama bersangkutan, sehingga ketika kerjasama telah terjalin, dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan dan perkembangan daerah / masing-masing pihak.
23. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kerjasama dengan Kabupaten Sidoarjo Rapat koordinasi dan evaluasi kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010. Acara yang diselenggarakan di Graha Sawunggaling pada pukul
09.00 WIB
ini
dibuka
oleh
Bapak
Asisten
Perekonomian
dan
Pembangunan dan dihadiri oleh SKPD Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Biro Administrasi Kerjasama Propinsi Jawa Timur, selaku pembina Kerjasama daerah Surabaya-Sidoarjo.
25
SKPD yang hadir dibagi kedalam 3 (tiga) bidang : BIDANG
SKPD Surabaya
Sidoarjo
a. Bidang Fisik & Prasarana
Bappeko
Bappeda
BLH Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pu Bina Marga dan Pematusan Dinas Perhubungan Dinas Kebakaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bagian Pemerintahan dan Otoda
BLH Dinas PU Cipta Karya Dinas Bina Marga Dinas Perhubungan Dinas Kebakaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bagian Pemerintahan
b. Bidang Ekonomi
Bappeko
Bappeda
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian dan Peternakan
Bappeko Bappemas dan KB
Bappeda BPMPKB
Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Sosial
Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
c. Bidang Kesra
Hasil rapat koordinasi dan evaluasi kerjasama Surabaya dengan Sidoarjo adalah didapatkan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan kerjasama Surabaya dengan Sidoarjo di tahun 2010 dan dilakukan hasil pembahasan program kerja tahun 2011. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terutama pelaksanaan program kerja tahun 2011 yang telah disepakati, serta untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja dimaksud, diperlukan pertemuan periodik antara SKPD diantara kedua daerah agar koordinasi antar SKPD dapat terbentuk dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
26
2. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Dalam Laporan Kerjasama dengan Pihak Ketiga ini adalah terkait dengan kegiatankegiatan
yang
dilakukan
dalam
rangka
kerjasama
dengan
daerah-daerah
kota/kabupaten yang tergabung dalam Asosiasi Dalam Negeri serta Kerjasama dengan Pihak Ketiga lainnya di dalam negeri.
1.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya tentang Kerjasama Pemasangan Audio Traffic di Kota Surabaya Pada tanggal 28 September 2010, telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemkot Surabaya dengan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya terkait kerjasama pemasangan audio traffic information pada traffic light di Kota Surabaya. Maksud dan tujuan dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama ini adalah untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di Surabaya. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan himbauan kepada masyarakat tentang tertib lalu lintas sehingga dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di Surabaya. Pemasangan audio traffic information, diletakkan pada traffic light di 4 (empat) lokasi di Surabaya, yaitu : Jl. Achmad Yani – Margerejo Jl. Raya Darmo – Diponegoro Jl. Raya Darmo – Dr. Soetomo Jl. Tembaan – Bubutan Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan oleh masingmasing pihak.
27
2.
Penandatanganan Surabaya,
Kesepakatan
Kepolisian
Resor
Bersama
Kota
antara
Besar
Pemerintah
Surabaya,
Rumah
Kota Sakit
Bhayangkara Tk. II Surabaya dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur tentang Kerjasama Pelayanan Kecelakaan Lalu Lintas Terpadu Pada tanggal
yang sama, 28 September 2010 telah dilakukan
penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemkot Surabaya, Polrestabes Surabaya, Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Surabaya dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur tentang Kerjasama Jasa Pelayanan Kecelakaan Lalu
Lintas
Terpadu.
Maksud
dan
tujuan
dilakukan
penandatanganan
kesepakatan ini agar para pihak yang terkait penandatanganan ini dapat bersinergi dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Surabaya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, mempermudah proses pelayanan kesehatan dan hak korban atas santunan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
3.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang Penyediaan Mobil Tangki Air Pada tanggal 10 Nopember 2010, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemkot Surabaya dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang penyediaan mobil tangki air. Sebagai bentuk partisipasi dan dukungan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terhadap penghijauan dan pemeliharaan taman di Surabaya, maka PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) melalui program CSR-nya menyerahkan mobil tangki beserta kelengkapannya senilai Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah). Mobil tangki air tersebut diserahkan ke Pemkot Surabaya bertepatan dengan Hari Pahlawan Kota Surabaya 10 Nopember 2010, untuk selanjutnya dicatat
dalam
daftar
inventaris
barang
milik
Pemkot
Surabaya,
28
dan
dioperasionalkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
4.
Serah Terima Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Kepala SNVT Pengembangan Kawasan Pemukiman Jawa Timur Tentang Pengelolaan Taman Kunang-Kunang Kawasan Penjaringan Sari Kota Surabaya Pada tanggal 26 Nopember 2010, telah dilakukan penandatanganan berita acara serah terima antara Pemkot Surabaya dengan Kepala SNVT Pengembangan Kawasan Pemukiman Jawa Timur tentang pengelolaan Taman Kunang-Kunang Kawasan Penjaringan Sari di Surabaya. Pembangunan Taman Kunang-kunang dilaksanakan oleh Satker / PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan melalui anggaran DIPA Tahun Anggaran 2010. Dengan adanya pengalihan pengelolaan Taman Kunang-Kunang kepada Pemkot Surabaya, maka seluruh pengoperasian dan pemeliharaan terhadap taman tersebut yang terdiri dari taman dan area parkir, lapangan basket, lapangan futsal, kamar mandi dan pos jaga. Semua fasilitas yang ada dalam taman tersebut bernilai Rp. 2.299.588.500 (dua milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) beralih dan untuk selanjutnya pengelolaan dan pemeliharaannya diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya.
29
