PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
PEGAWAI NON.PNS UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
" Menimbang
:
a. bahwa terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang dan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang perlu tindak lanjut penataan pegawai Universitas Negeri Malang; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2), (5), dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu pengaturan tata cara penerimaan, kewajiban dan hak, Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai Universitas Negeri Malang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pegawai Non-PNS Universitas Negeri Malang.
Mengingat
:1.
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2.
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3.
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523D;
4,
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor
158,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5336); 5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor aO17);
6.
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53a0);
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Nomor5157);
8.
Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 1521M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
9.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
di
Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia Nomor 71 Tahun 2012tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 2791KMK.O5/2008 tentang Penetapan Unversitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai lnstansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Keputusan
Memperhatikan:
1. Keputusan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
2.
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Depkeu No SE-21 IPBI2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
3.
Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penataan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang;
4.
Hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang tanggal 23 Januari 2013 dan 30 Januari 2013.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATUMN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEGAWAI NON-PNS UNIVERSITAS NEGERI MALANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan
:
1. Universitas adalah Universitas Negeri Malang. 2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Malang. 3. Fakultas adalah Fakultas di Universitas Negeri Malang.
4.
5. 6. 7. 8.
Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pegawai Non-PNS adalah pegawai tetap Universitas Negeri Malang yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Pegawai Non-PNS terdiri atas Dosen Non-PNS dan Tenaga Kependidikan Non-PNS. Dosen adalah p'endidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan llmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, pranata humas, serta pranata teknik informasi.
BAB II PERENCANAAN DAN PENGADAAN PEGAWAI NON.PNS Pasal 2 1,
Perencanaan pengadaan Pegawai Non-PNS UM dibuat berdasarkan kebutuhan PNS dan Pegawai Non-PNS UM, renstra universitas, dan renstra unit kelembagaan.
2.
Perencanaan pengadaan Pegawai Non-PNS UM dibuat setiap 5 (lima) tahun. Pasal 3
1. Pengadaan Pegawai Non-PNS UM dilaksanakan sesuai dengan
rencana
pengadaan Pegawai Non-PNS UM.
2.
Pengadaan Pegawai Non-PNS UM dilaksanakan secara terpusat
di
tingkat
universitas dengan tata cara yang ditetapkan oleh Rektor. Pasal 4
1.
Persyaratan pelamar Dosen Non-PNS UM: kualifikasi akademik minimal Magister/Master (S2) yang diperoleh dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi minimal B atau perguruan tinggi luar negeri yang prodinya linier dan terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud; b. sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan; IPK minimal 3,00; berusia maksimal 35 tahun; sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; menyertakan SKCK dari Kepolisian; dan persyaratan lain yang diperlukan oleh program studi.
a.
c.
d. e.
f.
g.
2.
Persyaratan pelamar untuk Tenaga Kependidikan Non-PNS UM:
a. kualifikasi Pendidikan minimal SMP atau sesuai dengan kebutuhan bidang tugas; b. berusia minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun;
c.
sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan dengan surat keterangan dokter
d. e.
pemerintah; menyertakan SKCK dari Kepolisian; dan persyaratan lain yang diperlukan oleh unit kerja.
BAB III KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 5
1.
Dalam melaksanakan tugas Dosen Non-PNS UM berkewajiban: setia pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik lndonesia; mematuhi pbraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia-jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang; melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi; mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri sesuai dengan bidang keilmuannya; dan melaksanakan tugas-tugas kelembagaan lainnya untuk kemajuan universitas.
a. b.
c. d. e.
f. g. 2.
Dalam melaksanakan tugas Tenaga Kependidikan Non-PNS UM berkewajiban:
a. setia pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik lndonesia; b. mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai
c. d. e.
f.
agama dan etika; menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia-jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang; melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri sesuai dengan bidang keilmuannya; dan melaksanakan tugas-tugas kelembagaan lainnya untuk kemajuan universitas. Pasal 6
1. Hak Pegawai Non-PNS UM adalah: a. memperoleh gaji dan/atau penghasilan lain; dan b. memperoleh kesempatan studi lanjut, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan institusi. 2. Hak Pegawai Non-PNS UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
BAB IV SISTEM KAR]R Pasal 7
1. Setiap Pegawai Non-PNS UM harus melalui masa percobaan Percobaan berstatus sebagai Calon Pegawai Non-PNS UM.
dan selama masa
2.
Selama dalam masa percobaan, Calon Pegawai Non-PNS UM mendapat gaji pokok dan penghasilan lain menurut Peraturan Rektor.
3.
Masa percobaan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan sebagai pegawai Non-PNS UM setelah lulus prajabatan yang diselenggarakan oleh UM.
4.
Pengangkatan sebagai Pegawai Non-PNS UM dalam pangkat dan/atau jabatan fungsional tertentu dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.
5.
Kenaikan pangkat dan jabatan tenaga fungsional Non-PNS UM dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat dan jabatan pilihan melalui penilaian angka kredit.
6.
Kenaikan pangkat tenaga kependidikan Non-PNS UM melalui sistem kenaikan pangkat reguler.
Pasal 8
Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Non-PNS UM adalah sebagai berikut: NO.
PANGKAT
GOLONGAN
2
3
1 1
2 3
4 5 6 7
8
I
10 11
12 13 14 15 16 17
Juru Muda Juru Muda Tingkat Juru Juru Tingkat I Pengatur Muda Pengatur Muda Tinskat Pengatur Pengatur Tingkat I Penata Muda Penata Muda Tingkat I Penata Penata Tingkat I Pembina Pembina Tingkat I Pembina Utama Muda Pembina Utama Madya Pembina Utama
RUANG 4
a b
I
c d
il il
I
a b
il
c
il
d
ll
a
il
b
il
c
II
d a b
V V V V V
c d
e
Pasal 9
1. Sistem penjenjangan karir jabatan fungsional Dosen Non-PNS UM adalah sebagai berikut: NO.
PANGKAT
1
2
1
2 3
4 5
6 7
8
I
Penata Muda Penata Muda Tingkat I Penata Penata Tingkat I Pembina Pembina Tingkat I Pembina Utama Muda Pembina Utama Madya Pembina Utama
GOLONGAN/
JABATAN
AKUMULASI
RUANG
FUNGSIONAL
KREDIT
3
4
5
As sten Ahl As sten Ahl Lektor Lektor Lektor Kepala Lektor Kepala Lektor Kepala Guru Besar Guru Besar
100 150
llla il/b
lllc il/d
Yla v/b V/c
v/d V/e
200 300 400 550 700 850 1 050
2.
Perimbangan akumulasi kredit tersebut pada ayat (1) lajur 5 adalah sebagai berikut: a.bidang pendidikan paling sedikit sebesar 30o/o; b.bidang penelitian paling sedikit sebesar 25o/o; c.bidang pengabdian paling banyak sebesar 15o/oi d.bidang penunjang paling banyak sebesar 20o/o.
3.
Usulan, prosedur, dan pelaksanaan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen Non-PNS UM dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor.
BAB V PENILAIAN KINERJA Pasal 10
1. Penilaian
kinerja untuk memperoleh bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan dan pengembangan Pegawai Non-PNS UM dilakukan oleh atasan langsung dan Tim yang diangkat oleh Rektor.
2.
Hasil penilaian kinerja digunakan untuk pertimbangan: pengangkatan sebagai Pegawai Non-PNS UM; kenaikan jabatan fungsional dan/atau pangkat; pemberian insentif kinerja; rotasi; demosi pangkat dan/atau jabatan fungsional; dan pembinaankepegawaian.
a. b.
c.
d. e.
f.
Pasal 11
Penilaian kinerja Dosen Nori-PNS UM sekurang-kurangnya meliputi:
1. unsur tridharma dan penunjang; 2. unsur perilaku kedisiplinan, komitmen, penampilan,
etika dan kesopanan, kejujuran,
dan loyalitas; dan
3. unsur kemampuan
kepemimpinan, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pengembangan jejaring. Pasal 12
Penilaian kinerja Tenaga Kependidikan Non-PNS UM sekurang-kurangnya meliputi:
1.
unsur teknis yang terdiri atas: inisiatif, inovasi, komunikasi, kemampuan adaptasi, motivasi, kerjasama, kemandirian, produktivitas, terkait dengan kuantitas dan kualitas hasil sesuai dengan standar kerja; dan
2.
unsur perilaku yang terdiri atas kedisiplinan, komitmen, penampilan, etika dan kesopanan, kejujuran, dan loyalitas. Pasal 13
Penilaian kinerja Pegawai Non-PNS UM dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
Pasal 14 Tata cara penilaian kinerja Pegawai Non-PNS UM ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
BAB VI PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN Pasal 15
1. Pegawai Non-PNS UM yang diangkat dalam suatu pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diberi gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan.
2. Besaran gaji dan tunjangan diberikan berdasarkan Peraturan Rektor. 3. Gaji Calon Pegawai Non-PNS UM sebesar 80o/o dari gaji pokok suatu pangkat dan jabatan tertentu yang ditetapkan.
Pasal 16
1.
Selain gaji pokok Pegawai Non-PNS UM dapat menerima penghasilan lain-lain yang sah sesuai dengan Peraturan Rektor.
2.
Penghasilan lain-lain yang sah diterimakan kepada Pegawai Non-PNS UM sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, motivasi dan kinerja.
BAB VII PEMBERHENTIAN Pasal 17 Pemberhentian Calon Pegawai dan Pegawai Non-PNS UM dapat dilakukan setiap saat apabila pegawai yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan ini.
Pasal 18
1. Pemberhentian dengan hormat bagi Pegawai Non-PNS UM dilakukan apabila: a. telah memasuki batas usia pensiun; b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis; c. tidak mampu lagi melakukan pekerjaan karena gangguan kesehatan/sakit yang
2.
tidak mungkin disembuhkan lagi; d. tidak cakap melakukan tugas pekerjaannya serta menunjukkan kinerja yang tidak baik; dan e. perampingan pegawai karena reorganisasi kelembagaan, atau sebab-sebab yang lain. Pemberhentian dengan tidak hormat bagi Pegawai Non-PNS uM apabila: a. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; b. melanggar sumpah dan janji pegawai; melanggar peraturan yang berlaku di universitas; d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena pelanggaran kode etik/peraturan d isiplin ; dan e. dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena masalah pidana dengan ancaman kurungan 1 (satu) tahun atau lebih.
c.
Pasal 19 Pemberhentian Pegawai Non-PNS UM dilakukan oleh Rektor atas usul unit kerja.
BAB VIII PENUTUP Pasal 20
1.
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
2.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Malang pada tanggal . 12 Februari 2013
AREKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
WWw L
SUPARNO
