PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA D1NAS KOMUNIKASIINFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jln. Medan Merdeka Selatan 8-9, Tel. 3822746-3845981, Fax: 3454486 JAKARTA
Nomor Sifat Lamp Perihal
3oh/079·
." Februari 2011
Biasa 1 Undangan Rapat
Yth di
Kepada (Terlampir) Jakarta
Sehubungan dengan Undang-undang keterbukaan informasi publik dan pelaksanaannya dalam badan publik, dengan ini dimohon kehadiran Bapak/lbu untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada : Hari Tanggal Pukul Tempat Acara
Kamis 17 Februari 2011 09.00 sid Selesai Ruang Rapat I Bappeda Blok G Lt. 2, JI. Medan Merdeka Selatan NO.8 - 9 Rapat bersama Sekda tentang konsultasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 dengan Sekretaris Direktorat Jendral Informasi Publik Kementrian Kominfo RI dan Komisi Informasi Pusat
Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapakl Ibu tepat pada waktunya, saya ucapkan terima kasih.
KEPALA DINAS KOMUNlKASI, DAN KEHUMASAN PROV-fN$I GK JAKARTA,
INFq~M~Tl'0
• f;,
__-:.,..
~
;7" ,
,,_
.....,
/ i!
,.SU,GIYAN'fA
_
Nip~~4~oj651985031004
OAFTAR NAMA-NAMA YANG OIUNOANG
1.
Asisten Pemerintahan Provinsi OKI Jakarta
2.
Inspektur Provinsi OKI Jakarta
3.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Provinsi OKI Jakarta
4.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Oaerah Provinsi OKI Jakarta
5.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi OKI Jakarta
6.
Kepala Biro Hukum Provinsi OKI Jakarta
7.
Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Provinsi OKI Jakarta
DAFTAR HADIR Hari / Tanggal
Kamis, 17 Februari 2011
Waktu
09,00lJib - selesai
Tempat
Ruang Rapat I Bappeda BLOK G Lt.2, JI. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Rapat bersama Sekda tentang konsultasi Undang-Undang Keterbukaan
Acara
Informasi publik Nomor 14 Tahun 2008 dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi Publik Kementrian Kominfo dan Komisi Informasi Pusat
~c;2,*!.
TANDA
~!.i~}i; rllt~lU:~ '".",'i'::;:'::::'~:<:<';;~
:ii:
'-,.i.e::
ic:TANGAN
"~.':""
',',' ...... .
,
<
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
~~t1
-p"
et-\f'J ffA l'1- f.1 \\1
('Z
:,,~
"
);(~7Jn
\1
!)~NNY l}J
H
I" II' kJ-\ t'r 2J \'
'(, 1't i" e f <.. t \ T
U>rt=€C F>AJUO ~ ,IL...-() I ~
A~""'V
9r
jV\iiZ?t:\N~\H .
ko ,\;[ (rJfo[vj I' \ fpCV
-
~
~
~
grc
~1
1/
-
~1(2v
'--
~t"kl.-4
~IL. .. tkJ.. -- ---'7' - - ..........
~_ ,If,c:r..
WGiYANTA
'In S Vf<:-~lV1fv ht\ ~ S
16. 17. 18. 19. 20.
r \[,
l",-vrnA~
~~-f
A-l~ ~~-
~I
~ ~
VL."l.\""
~- l~
-
\,r It...
,I
~
-,~
.-
n
,~t.~
-
.
/l(1( ..J.
. :z.l r-6
"
/
{J .V dE{ I
---z..----~
-,
/,
Y1-
~\.~~
"
~(':.~ ~._~
4~~·
13.
A·
I
..
lkpp?qa
WC.U
I.
\ ':,_ t....
------_ _-- ----.-~~' r.... ~'" ./--
RI{<~
15.
j-
~
11---...-
12.
14.
X
~&Ot3
..--
~
,',
•
)&
B~{f(Jvt
N'J~\'dh(\
/
'"""'V'\"../
Ahl~
..--
Ht~"
rfJ(,
- L ...>,
t'\
~y\~
/"\
.
PERTANYAAN 1. Terkait dengan informasi yang boleh dibuka dan yang tidak boleh di buka, apakah ada ketentuan yang lebih detail tentang informasi yang tidak boleh dibuka? 2. Apakah ada kewenangan Gubernur informasi yang tidak boleh dibuka ?
untuk
menentukan
3. Tentang PPID bagaimana prosedur pelayanan informasi apabila PPID . belum tebentuk? Termasuk jika KIPD juga belum terbentuk?
POINTERS SEKDA RAPAT DENGAN SEKR. DIRJEN MENKOMINFO RI & KIP KAMIS, 17 FEBRUARI 2011 1. Yang hadir : Bp. Ismail Cawidu (Sekr. Dirjen Menkominfo RI) & Bp. Usman A. Watik (Anggota KIP).
2. Berangkat dari terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2008 (Keterbukaan
lew
Informasi Publik) dan
pengalaman
dikabulkan oleh KIP,
Pemprov memandang perlu menetapkan
yang meminta SPJ BOS
informasi apa saja yang bukan merupakan konsumsi public.
3. Karena Pemprov OKI Jakarta belum berpengalaman dan mernatlami secara detail tentang hal tersebut, rnaka pada kesempatan ini Pemprov akan belajar dari pengalaman praktis Pak Ismail dan Pak Usman. Hal itu perlu karena kriteria rahasia yang teliuang dalam UU Nomor 14/2008 rnasih bersifat urnum (multi interpretasi). Disarnping itu, Pemprov juga perlu memastikan apakah Gubernur punya kewenangan untuk menetapkan informasi yang bersifat rahasia.
4. Dalam
UU
Nomor
14/2008 juga
diamanahl
agar
daeral1
rnembentuk Komisi Informasi Publik Daerah (KIPD) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Ookumentasi (PPID). Untuk itu, Pemprov juga akan minta pengalaman praktis dalam pembentukan dan rnekanisme kerja KIPD & PPID dari pusat ataupun dari daerah lain.
5. Pada kesernpatan ini, hadir Pejabat terkait, antara lain Inspektur, Ka. Bappeda, dll. yang akan secara lebih teknis menindaklanjuti amanah UU Nomor 14/2008 tersebut.
CUp~l{l{
No- 14/2008
C-enr~Ka-erb-u./ca<7A/l/InfCr~pub~ =="'=;c-:-==~=
UNDANG .- UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASi PUBLU{
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian dananya bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, surnbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal2 1.
Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setip pengguna Informasi Publik.
2.
Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3.
Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan secara sederhana.
4.
Informasi Publik yang dikecu.alikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada rnembukanya atau sebaliknya.
Bidang Media Massa, Dims Kominto dan Kehumasan Pemprov OKI Jakarta
I1
BAB III Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik Pasal? 1. Badan Publik wajib menyedial\an, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publ"k, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidal{ menyesatkan. 3. Untuk melaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efi~ian sehingga dapat diakses dengan mudah. Pasal9
1. Setiap Badan Publik wajib mengumuml
Bidang Media Massa, Oinas Kominfo dan Kehumasan Pemprov OKI Jakarta
12
Pasal45 1. Bad,an Publik harus membuktilG:m h~l-hai yang menduJ.amg pendapatnya apabila menyatal
KOMISI INFORMASi
II!
II
Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/l\ota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publih: di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajodil'asi nonlitigasi. Komisi Informasi Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD Provinsi yang bersangkutan.
Pasal 19 Pejabat Pengelola Informasi dan Dol(umentasi (PPIO) .,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokomentasi disetiap Badan Publif\ wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksuri dalam Pasal 17 ( Informasi Yang Dikualikan ) dengan seksama dan penuh ketelitian sebelurn menyatakan Inforrnasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
'"
Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyirnpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik
Bidang Media Massa, Oinas Kominfo dan Kehumasan Pernprov OKI Jakarta
13
,f~t:2--:~:~~ ~1
/':::::'~~:"~ }\ .-j-:~..r i "":~~l
~~~/
A,
~~~.
~~f'Jtfl{? _.,jP_/
!~X-~ill{}j
"'::-~o\;
'c.~;.~:..->-,,;;-
~~l;.~);j_~ -;0..;>,1.. . .;."
PRESlDEf-.l PRESIDEr-1 r-~
::: ?
U B L I I(
REPU8UI< li"OONESIA
I f'~ 0 0 f'~ E 5 I r.. .
g. informasi lain yang ditel:lpkan nleh Unciang-Undang yang berkaitan deng::m partai polibk
Pasal16 Informasl Publlk yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemenntah dalam Undang-Undang ini adalah: a. asas dan tujuan; b. program dan kegiatan organisasi; c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya; d. pengelolaan clan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara dan/atau Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah, sumbang:m masyarakat, dan/atau sumber Iuar negeri; mekanisme pengambilan keputusan organisasi; f keputusan-keputusan organisasi; dan/alan g. infon1lClsi lain yang ditetapkan oieh peraturan penmdang-nndangan.
c.
BABY
INFORlViASI YANG DIKECUALIKiu'\) PRsal17
Sellap Badan Publik vi3jib lTJ.embuka akses bagi setiap Pelnohon Informasl Publik
membahayakan keselamatan dan kebidupan per keluarganya; dan/awu 5. merubahayakan keamanan perala tan, sarana. cian/: hukum. b. Infonnasi Publik yang apabila dibuka dan eliberi lnformasi Publik dapat mengganggu kepentingan perIi yaan inteIektual dan perlindungan dari persaingan us c. Infonmlsi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kep Publik dapat memc~,!layakan peliahanan dan keaman3J 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktiI bitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan meliputi lahap perencanaan, pelaksfll1aan dan pen dalam kaitan dengan ancaman dari dalam °dan luar r 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, o~ yang berkaitan clengan penyelenggaraan sistem per negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksa atau evaluasi; 3. jum]ah, komposisi, clisposisi, atom ciislohsi keku dalam penyeIenggaraaD sistem pertahancoD dan ie, rencana pengembangannya; 4 gambar clan data lentang situ.asi dan keadaan pangk militer: <+
IJlltuk menclapatkan Informasi Pubiik, kecuali: Lnformasi Publik yang apabila dibuka dan cliberikan kepacla Pemohon lnformasi Publik dapal menghmnbat proses penegakan hukum, yaim informasi yang da-
J.
:1.
pat: moses penyeliclibn dan penVldikan suacu lindak
I
;delltiLl::;
''''~'J,~'_''''JUI ,jc!;:llJya ljncLtk .J 1 1Ii
d:ll:l bu[]s::;rn clel1S::cil1
11d'nITll(\.n. p:~
:)Jk~~i. d~Ui':-~
j'Jiib:lll \'(1rl~
krlIII l1lat dan 1-eI1C;lIEH·C;I](~,lJJd
,iij~ bCt"dan penanganan';t:Qala henwk kCI:1i.l:.lla,n -'
d
clata perkiraan kemampuan militer dan pertaha baras pada segala linclakan dan/atau indikas] negar membabayakan kedaul:ltan Kesahlan RCjJub clata lelkait Illiliter ne:;::u:1 l:lin :> jK~lj(-lnjjall tc.rsehut 1 !'~l!l2:5Hl ~tL~:Ll :~;~!n<~;:ll r;:d:~,~
11
~~iSL;nj
'I I.
.,~r-.~or.,-.....
~)IL)\..\""lIl
12]) l1i2gar:L ciClil/(lL.lll ;.·,tnl;-:n~'
IIHLIJj'vU
,,,,,,,,,-,,-,,".-.
l1l-0'6(/[cl.
In formas] Publik yang apabil:l dibuka dan cI iberikan r'ublik clapat lllengungkapkan kekavaan alan] Jndunesi::t:
1
'
! -
-
I
.:.\'"'.
~~~::>~
IJ'::~:~';'...·'
~\l//"- ,A -::i~6
~t~:~-~' A-"O<~:, '(,; -'~i'.-, "i ~~. " ' - ',7 \':1, ,-'J A .~'¢\ ~H" ., li,... "'~~.".~iI/ _"I;;"'~-I-.r
~r\;~~~W"MI ~NA '~! ~:? ~,.. \ r -~, ,~!~. '';=-i±;,;::~:~
PRESIDE"!
Pr'(ESlDEN
R'.::PU8L1K INDONESiA
RC:PUBLIK INDONESiA
In t~"ml1asi Publik yang apabi 13 dlbuka dan dibenbn kcpada Pemohon InJe)rmaSI Pub] ik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: I. rencana awal pembelian dan penjual3n mata Liang nasional aWu aSlng, saham dan aset vital milik negara; , rellcana awal perubahan nilai tukar. suku bunga, dan model operasi institl-ISi keuangan; 3. reneana awal perubahan suku bunga bank, pinj aman pemerintah, peru bahan pajak, larif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. reneana awal penjualan atau pembelian tansh atsu properti: 5. rencana awal investasi ::Ising; 6. proses dan hasil pengavvasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan laiilllya; dan/atau 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan LIang. f. lnformasi Publik yang apabila dibuka clan cliberikan kepacla Pemohon [nfonnasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil ole11 negara dalam hubungannya dengan negosiasi intemasionai: 2. korespondensi diploll1atik antamegara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergullakan dalam J1)~nJalankan hubungan intemaslonal; dan/atau 4. iJerlinclungan dan pengamanan infrastruktur stmtegis IndOl1esiet eli lum i'"i:-.gi...·i'l.
~~.
Tnformasl Publik yang apabila clibuka dapat mengungbpkan isi akta otentik yang bersifat pribadi deW kcrnallan terakhil' atauplll1 wasiat seseorang; h. In fonnasi Publik yang apabila eli buka dan diberikan kepacla Pemobon Informasi [Jublik dapat mengullgkap rahasia pribadi, yairu !. l'iwayat dan kondisi clilggOIa ke1L:arga; _ .: 1 i :,iki:, rj\v;JvaL kOJHli31 (l~lll licr:l\v(\Ulll. i)(:.~rlg(,h(lrlln 1>,;si~~h~lilljl l!,)Ji',-, ' ~
(I'!f-'
.d .. ,)
...;cscurallg~
_'. kondisi keuclllgan, ~ls,:I. pCl1dapatJn, dCll1 rekenin\:; hank seselil'lll:.s: hasil-h;lsil evalua,i ichubllll"an dCI1Qan kapabilir8s, i)JltleJdu,diras, dan rckOIll,-'nriasi k"!ll;llllpUan 5cs,_'orJI1Q: d;lnntau
- I
J.
j.
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorelllg yang be: SaLllan pendidikan fOlma] dan satuan pendidikan nc memorandum atall surat-surat anlar BaJan Publik m, yang ll1euurul si fatnya eli "ahasiakan keellal i alas pUtl atall pengadilan;
iuformasi yang tidak boleb diungkapkan berdasarkan l
Pasa] 18 (I)
Tidak lennasllk da[am karegori inIonnasi yang dikecUi berikut: a. putl.lsan badau peradilan;
b. ketetapan, kepuhlsan, peraturan, surar eclaran, atal lain, baik yang tidal< berlahl mengikat maupun 111' pun ke iuar serta pertimbangan lembaga Denegak 1 e. surat perintal1 pengl1entian penyiclikan atau penun1 d. reuc::lna pengeluaran tahunan Jembaga pcnegak bl e. Japoran kellangan tahunan Jembaga penegak hllktll f laporan hasil pengembalian llang hasiJ korllpsi; da g. infonnasi lain sebagaimana dimaksud clalam Pasa! (2) Tidak rermasuk infonnasi yang dikecualikan sebagair Pasa! 17 hUlU f g dan buruf 11, an tara lain apabila : a. pihak yang nii18Slanya diungkap memberikail :'c;':;elli h. penglUlgkapan bcrkaifsn dengan jJosisi seseumng clalart: (3) DaJaI1l hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana I Kepolisi:lll Republjk Indonesia, hksil Agung, !(elu l(etU8 I(oillisi Pemberant3san Korupsi, dan/at:lll Pimp Penec;ak HukulT1 iaillllya y~lng uiberi keWClla1H~,1l1 oki put IliCllllillkci il1!urm;l"i V;lI1g dil',LLuCiliknll schaguill 1';lS,11 17 hlli111 ,L Ilurut h, llurui c. hUlllJ d. hUI'ui ,;, hU1"l1l (4) f'e11lbuban inionl1CISj )ilng clikecuaJikall scbagaim~ln, (1) di!,lkl!k;lll deng'lI1 c',II-a mcngajuk:m pCrl1lil1laan lzil
-
I
~
