•
)
)
PERATURANPEMEJUNTAHNO.10TAHUN 1961
~~,
PI ~ 7[ !79~
lENTANG
--
PENDAFTARAN TANAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA, Menimbang: perlu diadakan peraturan tentang penda£laran tanah sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No.5 tahun 1960; Lembaran-Negara 1960 No. 104 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2043). Menginll8t : I. pasa! 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar; 2. pasa!19, pasal76 dan pasa! 52 Undang- Jndang Pokok Agraria; Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal2! Pebruari 1961. Memutuskar. ; Dengan mencabut semua peraturan laku.
Pen~ a£laran
tanah yang masih ber-
Menetapkan : Penturan Pemerintah tentang Pendaftaran ram. Babl KETENTUAN l MUM Pasa! I Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh hwatan Pendaftaran Tanah menurot kelentuan-ketentuan dalam Peratl'ran Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menlt rt Agraria untuk masing-masing daerah.
PuaI 2 (I) (2)
Pendaftaran tanah diselenggarakan leaa demi deaa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu ('" Ianjutnya dalam Peraturan !'emerintah ini disebut ; deaa). Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftaran tanah aecara lengkap di sesu ItU daerah. 155
r
•
')
ti ;";.:
~
1
Bab II PENGUKURAN, PEMETAAN DAN PENYELENGGARAAN TATA-USAHA1>ENDAFTARANTANAH
Ii
r
!;
Bagian 1 Pengukuran dan Pemetaan
(l)
(2) (3)
Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Peme·
rintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria mernandangnya per-
(5)
(6)
lu maka keanggotaan Panltia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agra,ia, PamongprajadanKepolisian Negara. Di dalam mel1jalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan·keterangan yang diberikan ol~h yang berkepentingan. HasH penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar·isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggo· ta-anggota Panitia seria oleh yang berkepentingan atau wakilnya. Jlka ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berhatasan atau perselisihan ten tang siapa yang berhak at as sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai. Jika usaha tersebut di at., gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan ten tang siapa yang se· sungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim, Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta'peta dan daftar-dafta' yang dimaksud dalam pasal 4 dan 7 di· nyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan.
(7)
Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda
*)
Unmk pensertipikatan tanah bagi program dan lihat C.4Q dan CAl (PMDN 3/1985),
15"
pro~lek
Pasa! 4
(I)
:"'.~-
Pasal 3 *) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa. Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu·diadakan: a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya. Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panltia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai lawatan Pen-
daftaran Tanah sehagai ketua dan clua orang anggota Pernerintah
(4)
batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapk2n oleh Menten Agraria,
Deparlemen Pertanian
(2)
~
, ..1
r t
(3)
Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud daIam pasal 3 selesai, maka dibuat petaopeta pendaftaran yang memakai perbandingan. Peta itu memperlihatk2n dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-bataanya, baik yang kelihatan maupun yang tidak. Selain batas-batas tanah pada peta it~ dimuat pula' nomor pendaf-
taran I nomor buku tanah, nomor surat ukur I nomor pajak
II
Ow
mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting,
" 11
J: L
Pasa! 5
tJ
Ii;
,t
eara mengukur dan membuat peta-peta sebagai yang dimaksud daIam pasal 3 dan 4 ditetapk2n oleh Mented Agraria,
t
Pasa! 6
}".
>j
(1 )
~>
(2)
(3)
,
~
l Ii
I r,
Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam pual 3 dan 4 seleAi, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kan· tor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi keaempatan kepada yang berkepentingan, mengajuk2n J<eberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan lsi daftar-lsian itu, Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pual ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan daIam peta maupun daftar-isian yang bersangkutan. Setelah perubahan·perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjak2n atau jlka di dalam waktu tersebut dalam ayat (I) tidak diajuk2n keberatan maka peta-peta dan daftar·daftar-isian itu disahIcan oleh Panitia dengan suatu berita-acara, yang bentuknya diletapIcan oleh Menteri Agraria,
Bagian II Penyelengganan tata-usaha pendDtaran tanah
PasaI 7 Untuk menyelenggarak2n tata-usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pen-
157
e. uraian ten tang kcadaan tanah,
daftaran TIJIIh d1adakan: a. daftar tanah;
f
b. daftar nama; c. daftar buku-tanah; .d. daftar lurat-ukur.
(3)
PuaI 8·) Bentuk daftar tanah dan daftar naml serta eara mengisinya ditetapkan oleh Menter! A....ris.
Bab III PENDA FT ARAN HAK, PERALIHAN DAN PENGHAPUSANNYA SERTA PENCAT AT AN BEBAN-BEBAN AT AS HAK DALAM DAFTAR BUKU-TANAH
Daftar buku-tanah terdiri atas kumpulan buku-tanah yang dijilid. Bentuk buku-tanah sorta CaB mengisinya ditetapkan oleh Menteri A....ria.
Bagian I Pembukuan bak-hak atao tanah
PuaI 10 (1) (2) (3)
Untuk hak millie, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri.••) Satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftar satu hal< atas tanah. Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Ta· nah dan Cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
PuaI II •••) I
(1) (2)
Surat-ukur pada dasamya adalah kutipan dari peta·pendaftaran yang dimaksud da1am pasal 4. Bentuk surat-ukur serta CaB mengislnya ditetapkan oleh Menteri A....ria. dengan ketentuan bahwa surat-ukur itu solain memuat gambar tanah yang meluldskan batas tanah, tanda-tanda batas. godunggodung. jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penling harus memuat pula: a. nomor pendaftaran, b. nomor dan tahun surat-ukur/buku·tanah, c. nomor pajak (jika mungkin) d uraian tentang letak tanah.
A. Di d..a-desa yang pendaftaran tanahnya telab diselenggarakan secara lenlkap Pasa( 12 Setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud daJam pasal 6 ayat (3), maka dari liap·liap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan. hak-haknya dibukukan daJam daftar bukutanah_
Pasa! 13 (I)
(2) (3)
(4)
(1)
OJ
Contoh buku·tanah hak atas tanah dimuat di dalam Himpunan ini pada halaman 185. U) Lihat C. 17 (hale pakai dan haJc: pengelolaan) dan C. 11 (hipotik dan crediet· ,erl>and).lup C. 27 (wakRO. ) Gambat-situui (Lihat C.1·< dan C. 15) dan Pera oituaoi.
...
IS8
Setiap surat·ukur dibuat dalam rangkap dua, yang satu dibarikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertipikat yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaflaran Tanah. Semua surat-ukur yang disimpan itu liap-liap tahun di
jilid dan rnerupakan daftar surat·ukur.
PuaI 9 (1) (2)
luas tanoh,
g. orang atau orang-orang yang men unj ukkan batas-bawnya.
OJ
Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan menurut pasal 12 dibuat salinan dari buku·tanah yang bersangkutan. Untuk menguraikan tanah yang dimalcsud daJam salinan buku-tanah dibuat surat-ukur sebagai yang dimaksud dalarn pasaJ II. Salinan buku-tanah dan surat·ukar setelah dijahit menjad! satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak. Sertipikat terse but pada ayat (3) pasaJ in; adalah surat-tanua-hukli hak yang dimaksud dalam pasall9 Undang·undang Pokok Agratia.') Pasal 14 Semua surat-keputusan mengenai pernberian hak at as tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (selanjutnya dalam Peraturan PemeMenurut putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Nopember 1971 no. 393/ K/Sip!1971 Penladilan tidak berwenalll membatalkan sertipikat. Hal tersebut termasuk kewenangan Administtasi.
159
·'
)
(2)
rintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh pejabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. 0) Untuk pembuatan sertipikatnya maka dari bidang tanah yang ber· sangkutan dibuat surat-ukur sebagal yang dimaksud dalam pasal 11.
(1 )
(2) (I)
B. OJ desa-
(I).
(2) (3)
Pasal 15 Oi desa·desa yang pendaftaran tanahnya belum diseJenggarakan secara lengkap, maka hak-hak atas tanah yang telah diuraikan dalam sesuatu surat hak tallah yang dibuat menurut "Overschrijvings-ordonnantie" (Staatsblad 1834 No. 27), Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1959 dan peraturan-peraturan pendaftaran yang berlaku di Daerah Istirnewa Yogyakarta, Keresidenan Surakarta dan Sumatera Timur dan telah pula diuraikan dalam surat-ukur (lama) yang menuru! Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syaratsyarat teknis, dibukukan dalam daftar buku-tanah. Kepala yang berhak diberikan sertipikat. Penyelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam ayat (I) pasal ini di· atur lebih lanjul oleh Menteri Agraria. 00)
(2)
(3)
Pasa! 16
(I)
(2)
.) U)
160
Jika pemberian hak yang dimaksud dalam pasal 14 mengenai bidang tanah yang telah diuraikan dalam suatu surat-ukur (lama), yang menurut Kepala Kantor. Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat-syarat teknis, maka kepada yang memperoleh hak itu diberi sertipikat, dengan tidak perlu membuat surat-ukur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11. Jika pemberian hak tersebut mengenai bidang tanah yang belum diuraikan dalam sesuatu surat·ukur yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sedangkan pembuatan sUtllt-ukur sebagaimana yang dimaksud dalam pasa! 11 tidak dapat dibuat dengan segera oleh karena peta pendaftaran yang bersangkutan dengan bidang lanah itu belum dibuat, maka kepada yang memperoleh hak itu diberi sertipikat·sementara, sebagai yang dimaksud dalam pasal 17. Lihat O. 5 Lihat B. 5 dan B. 6 serta B. 8 dan B. 9.
(4)
Pasal 17 Sertipikat-sementara, yaitu sertipikat tanpa surat-ukUL melllpunyai fungsi sebagal sertipikat. 0) Sertipikat-sementara mempunyai kekuatan sebagai sertipikat. Pasal 18 *") Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas t31'3.11 ~ii desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan Sc,-';Jra lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Lnluk membukukan hak terse but, kepada Kepala Kantor Pendaflaran r,nah harus disarnpaikan surat 3.tau surat-surat bukti hak dan keteri.ln:::> an Kepala Desa yang dikuarkan oleh Asisten Wedana, yang melllo,narkan surat atau surat-surat bukti hak itu. Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta ketcral1::,an yang dimaksud dalam ayat (1) pasal in!, maka Kepala Kantor Pendai· taran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itt! di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama .2 bulan ocr!urut·turut. Kalau dianggapnya perlu, maka selain pengumumJu ~ii Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu KepaJa Kantor Pendaftaran tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain. Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam .yat (21 pasaJ Ini tidak ada yang mengajukan keberatan. maka hak atas lanah itu Ji· bukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Jika ada yang rnengajukan keberatan. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sJmpai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon ,Has tanah itu. Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kanlor Penda!taran Tanah diberikan kepada pemohon senipikat-sementara.
Bagian 11 Pendaftaran pemindahan hak. pemberian hak baru, penggadaian hal<, pemberian hak tanggungan dan pewarisan. A. Kewajiban-kewajiban yang bersangl
BerdeJArkan ketentuan pasal 7 dan 9 PMA 6/1965 (C.14) untuk $clanjutnya sertipikat-sementara dilengkapi dengan gambar-situasi. yang pada waktunya akan diganti dengan surat-ukur. Hubungkan dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 26/DDA/l970 (H 8 dan B 9).
. 161
),-----
Pual 19 0 ) Setiap perjanjian yang bermaksuG memindahkan hal< atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan !anah atau meminjam uang dengan hal< atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan deugan· suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : Pejabat). Aha tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.
(2)
@ (3)
o
•
Pasa! 20
(I)
(2)
Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, mak> yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftar· an peralihan hak te,sebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu. Menteri Agraria atau pejabat yang e1itunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.
(4)
Pasa! 21 Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dildang dimuka umu11l, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran TanalJ yang bersangkutan tcntang tanah yang akan dilelang itu.
(5)
B. Tanah-tanah yang sudah dibukukan. Pasal 22 ! 1)
(1)
i\fengenai tanah y3ng sudah dibukukan, maka pejabat menolak·"') permintaan untuk mer;lbuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal [(),jika: -
a. permintaan itu tiJ.ak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan : b. lallah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam perse lisihan; c. tidak disertai sura t-tanda·bukti pembayaran biaya pendaftaran
(2)
nya. ,) • *)
162
Lihat C. 3 dan C. 6. Semula di daiam Lembaran-Negara 1961 No. 28 tercantum kata-kata "dapat menolak", tetapi kemudian diadakan ralat yang dimuat di dalam Lembaran· Negara tahl.ln dan nomor yang sarna, yaitu perkataan "dapat" dihapuskan.
(I)
Jika pejabat menganggapnya perlu maka ia dapat minta supaya pembuatan akta disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Per,lCrintah Desa yang bersangkutan. Akta termaksud dalam ayat (1) pasal ini beserta sertipikat dan warkah lain yang diperlukan untuk pembuatan akta itu oleh e:.jab~t segera e1isampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersang· kutan untuk didaftarkan dalam .daftar atau daftar-daftar buku·tanah yang bersangkutan dan dieatat pada sertipikatnya. _ Akta, sertipikat beserta warkah lainnya itu dapat pula dibawa sendiri oleh yang berkepentingan ke Kantor Pendaftaran Tanah. dengan ketentuan bahwa ia memberikan tanda penerimaan kepada pejabat. Setelah pendaftaran dan peneatatan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini selesai, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah ser· tipikat diberikan kepada orang yang memperoleh hak, jika pendaftaran itu mengenai pernindahan hak. Jika pendaftaran itu mengenai pemberian suatu hak bam, penggadaian hak atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan dikembalikan kepada yang berhak atas tanah itu, sedang kepada yang memperoleh hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertipikat hak baru, hok gadai atau hak tanggung.n tersebut. Sebelum menyerahkan sertipik.t .tau sertipikat-sertipikat y.ng dimaksud dalam ayat (4) pasal ini kepada orang atau orang-orang vang berhak, maka kepada Kopala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat keterangan ten tang pelunasan pajak tanah, sampai pada saat akta yang dimaksud dalam ayat (I) pasal ini dibuat, Pasa! 23 Untuk pendaftaran peralihan hak karen. warisan mengenai tan.h yang te!ah dibukukan maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diSerahkan sertipikat hak atas tanah itu besena suratwasiat dan jika tidak ada surat wasiat, surat-keterangan-warisan dari instansi yang berwenang. Setelah peralihan-hak terse but dieatat dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan dan pada sertipikatnya, maka sertipikat itu dikembaIikan kepada ahliwaris_ setelah kepada Kepal. Kantor Pendaftaran Tanah disampaikan surat-keterangan tentang pelunasan pajak tanah sampai pada saat meninggalnya pewaris_ Pasa! 24 flka sosuatu hak alas tanah yang telah dibukuk.n dilelang. maka Kepala Kantor l..elang dengan seger. menyampaikan kepada Kepala 163
r
)
)
(2)
Kantor Pendaftaran Tanah: •. kutipan otentik dari berita-aeara lelang; b. sertipikat dan c. surat kelerangan yang dimaksud dalam pasal 21, untuk dieatat <:Ialam daftar buku-tanah yang bersangkutan dan pada sertipikal-nya. Setelah pendafl-aran I-ersebut selesai, maka sertipikat diserahkan kepada pembelinya, setelah kepada Kepala Kantor Pendafl-aran Ta· nah disampaikan surat keterangan tentang pelunasan pajak tanah yang bersangkutan sampai pada saal- hak itu dilelang
C. Tanah-tanah yang belum dibukukan. (I)
(2) (3)
(4) .)
PasaI25*) Akta untuk memindahkan hak. memberikan hak baru, menggadaidaikan tanah atau meminjam uang dengan tanggungan hak at as tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jib kepadanya. dengan menyimpang dari ketentuan dalam pasal 22 arat (l) sub Q; diserahkan surat·keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan. bahwa hak atas tanah iiLl belum mempunyai sertipikat 3tau sertipikat·sementara. Di daerah·daerah kecamatan di luar k·ota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sUrat keterangan Kepala Kantor Pendaf· taran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan. menggadaikan alau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepada Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat·keterangan tersebut. kepada pejabat iIU hams diserahka:l pula: .- surat-bukti hak dan kelerangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang mernbenarkan surat·bukti hak itu. b. surat tanda·bukti pcmbayaran biaya pendaftaran. Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayal (I) pasal ini harus di· saksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (I) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukan. nya dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Jika akta itu mengenai pemindahan hak atas tanah, maka oleh Ke·
pala Kantor P~ndaftaran Tanah diberikan kepada yang memperoleh hak itu sertioikat·sementara. $) Jika akta it~ mengenai pemberian hak baru, p~nggadaian hak atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan. maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang memberikan. menggadaikan at3u meminjam uang diberikan sertipikat·sementara. demikian pula kepada yang memperoleh hak baru, hak gada, atau hak tanggungan at as tanah diberikan sertipikat-sementara dari hak baru, hak gadai. atau hak tanggungan atas tanah tersebut.
(l)
(2)
(3)
(I)
(2)
Lihat B. 8 dan B. 9 *)
164
Pasa! 26 Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai ianah yang beJum dibukukan, rnaka kepada Kepala Kantor Pendaf!aran Tanah harus diserahkan: a. SUrat atau surat-surat bukti hak yang disertai keterangan Kepa!a DeSJ. yang il"lembenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu. Keterangan Kepala Desa terse but harus dikuatkan oleh Asisten Wedana. b. surat-wasiat dan jika tak ad~ surat-wasiat surat-keterangan warisan dari ~nstansi yang berwenang. Setelah menerima surat-surat yang dima ksud daJam ayat (]) pasal ini. maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukan peral!han hak itu dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Kepada ahli waris oleh Kepala Kantor Peodaftaran Tanah dibenkan sertipikat-sementara, setelah kepadanY3 disampaikan surat-keterang' an tentang pelunasan pajak tanah sampai pada saat meninggalnya pewaris. Pasal27 Jika sesuatu hak atas tanah yang belum dibukukan dilelang, maka Kepala Kantor Leiang dengan segera men}'ampaikan kepada Kep,12 JUntor Pendaflaran Tanah: a. kutipan otentik dari berita·acara lelang. b. surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menya' takan bahwa hak atas tanah itu tidak mempunyai scrtipikat·sementara. c. surat-bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat·bukti·hak itu. Sel-elah menerima surat-surat yang dimaksud dalam ayat (l) pasal ini dari Kepala Kantor Lelang, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukan pemindahan hak itu dalam daftar buku·tanah yang.bersangkutan. Lihat pasal 5 ayat (3) PMDN 2/1978 (C 29), 165
r·~
)
)
i
(3)
D. Penolakan pendaftaran peralihan hal<. (I)
(2) (3) (4)
Pasal 28 Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menoiak untuk melakukan pen· daftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi: a. akta yang dimaksud dalam pasal 19 disampaikan tanpa sertipikat at au surat-keterangan atau pernyataan yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (I) dan warkah lainnya. b. sertipikat dan surat·keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pen· daftaran Tanah, c. jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru, mengga· daikan atau menanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian, d. di dalam hal jual·beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan·perbuatan lain yang dimaksudkan untuk meminrJahkan hak milik tidak dip':roleh izin dari Menteri Aguria atau pejabat yang ditunjuknya. Oleh Menteri Agcaria diadakan ketentuan mengem:.i perrnintaan dan pemberian izin pemindahan hak yang dimaksud dalam ayat (I) hu· ruf d pasal ini. *) Penolakan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dilakukan secara ter· tulis. dengan menyebut alasan·alasan penoldkan itu. Surat penolakan beserta akta dan warkah Jain yang diterima dari pejabat yang membuat akta itu dikirim kembali kepada pejabat terse but dan kepada yang bersangkutan disampaikan salin an surat pcnolakan itu.
Bagian III Peneatatan penghapusan hak dan beban-beban atas hak, warkah pendaftar. an, pemisahan tanah serta penggabungan tanah yang telah dihukukan.
(I) *)
166
Pasal29 Kepala Kantor Pendaftaran Tanah meneatat hapusnya sesuatu hak, jika kepadanya disampaikan : Lihat C. 7 dati C. 10
salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau saiinan surat keputusan pejabat yang ber· we nang untuk membatalkan hak itu. b. salinan surat keputusan pejabat yang berwenang yang menyata· kan bahwa hak itu dilepaskan. C. salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dija!ankan atau pejabat yang berwenang yang menyatakan peneabutan hak itu untuk kepentingan Umum. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah meneatat hapusnya sesuatu hak gadai dan hak tanggungan jika kepadanya disampaikan surat tanda bukti penghapusan hak·hak itu.
Q.
Kepada yang memperoleh hak tersebut oleh Kepala Kantor Pendaf· taean Tanah diberikan sertipikat-sementara.
(2)
Pasal 30 (I)
(2)
Panitera Pengadilan Negeri wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan semua putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan mengenai hak atas tanah, untuk jika dianggap perlu oleh Kepala Kantor Pendaftar· an Tanah dieatat dalam daftar buku·tanah yang bersangku tan dan sedapat mungkin juga dalam sertipikatnya. Orang yang berkepentingan berhak meminta agar diadakan pen·
catatan ten tang sita, perwalian, pengampuan dan beban-bcban lainnya dalam daftar buku-t?oah yang bersangkutan serta sertipikat· oya, dengan menyerahkan surat·sural yang diperlukan untuk (3)
pencatatan itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, Orang yang berkepentingan berhak meminta peneatatan dari ha· pusnya catatan-catatan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini. dengan menyerahkan surat·surat yang diperlukan untuk pencatatan itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah. Pasal 31
Semua surat-keputusan, akta, kutipan otentik berita acara lelang, suratwasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bUkti-hak, kete· rangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan sural·sural pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam pasal 14,18,19,21,22,2.1,24,25,26,27, 28, 2~, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda·tanda pendaftaran diberi nom or urnt dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpon dan kemudian dijilid menjadi buku. Pasa! 32 (I)
Jika suatu peralihan hak mengakibatkan pemisahan tanah yang ber· sangkutan, maka bUku·tanahnya diganti dengan buku·tanah·buku·ta·
167
---'-.:.:;_..
,
--n',
'I
(2)
(3)
a. pembuatan sertipikat, sertipikat sementara dan sertipikat baru,
nah yang lain, sehingga setiap kesatuan tanah terdaftar dalam satu buku tanah. Atas permintaan yang berhak, dari beberapa bidang tanah yang ber· gandengan dapat dibuat satu buku-tanah baru untuk mengganlikan buku-tanah-buku-tanah yang bersangkutan dengan tanah terse but. Di dalam hal yang dimaksud dalam ayat (I) dan (2) pasal inl serti· pikat atau sertiplkat·sertipikat yang bersangkutan ditahan oleh Ke· pala Kantor Pendaftaran Tanah dan kepada yang berhak diberikan sertipikat baru untuk tiap-tiap kesatuan tanah.
b. peneatatan peralihan hak, c. peneatatan hapusnya hak, d peneatatan yang dimaksud dalam pasal 30 ,ayat (2) dan (3), .. pembuatan surat keterangan tanah yang dimaksud dalam pasal 24 dan 25, t. pemberian keterangan, tertulis maupun lisan, dari peta-peta dan daftar-daftar yang diselenggarakan oleh Kantor Pendaftaran Ta· nah, g. penunjukan batas, h. pekerjaan-pekerjaan lain yang dikerjakan oleh Kan tor Pendaftaran
Bab IV PEMBERIAN SERTIPIKAT BARU Pasa! 33
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaf· taran Tanah kepada yang berhak sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hHang. Sertipikat baru terse but diberikan atas permohon· an yang berhak itu. Sebelum sertipikat ban] sebagai pengganti suatu sertipikat yang hi· ' lang diberikan kepada yang berhak, maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut·turut dengan an tara waktu 1 bulan,dalam surat kabar setempat dan Berita-Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon. Jika dalam waktu I bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, rnaka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan rnemersilahkan pemrJhonnya un· tuk meminta keputusan hakirn. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya, Bab V BlAYAPENDAFTARAN DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA Pasal 34
(1) .)
168
Tanah. (2)
(3)
Atas permobonan yang bersangkutan, Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat membebaskan pemohon dari pembayaran sebagian atau seluruh biaya yang dimaksud dalam ayat (I) pasal ini, jika pemohon membuktikan bahwa ia tidak mampu membayar biaya terse but. Biaya yang dipungut selama satu bulan menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini dimasukkan dalam Kas Negara selambat·lambatnya pada tanggal 10 dari bulan yang berikutnya. Pasa! 35 0)
Dengan Peraturan Menteri Agraria ditetapkan: a. biaya yang dapat dipungut oleh pejabat yang dimaksud dalam pasal 19 untuk pembuatan sesuatu akta terse but pada pasal itu; b. uang saksi yang harus dibayar kepada Kepala Desa dan anggota Peme· rintah Desa yang menjadi saksi dalam pembuatan akta yang dimaksud dalam pasal22 dan 25. Bab VI KEWAJlBAN-KEWAJlBAN KEPALA KANTOR PENDAFTARAN DAN PEJABAT Pasal 36 Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wajib menyelenggarakan tugas pendaf· taran yang diatur dalam Peraturan Pernerintah ini dalarn waktu yang sesingkat-singkatnya.
0)
Pasal 37
Dengan Peraturan Menteri Agraria ditetapkan biaya yang harus dipungut untuk:
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wajib menjalankan petunjuk-petunjuk
Lihat C. 29 dan C. 31.
*)
Lihat C. 3
169
r~
)
I
yang diberikan oleh Kepala Jawatan Pendaflaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehoya.
Pasa! 42
(I)
Pasa! 38 Pejabat yang dimaksud dalam pa,a1 19 wajib menyelenggarakan ,uatu daf· tar dari akta-akta yang dibuatnya, menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Agraria serta wajib pula'menyimpan asli dari akta-akta yang dibuatnya.
(2)
Pasa! 39 Pejabat yang membuat akta tanpa memperhatikan syarat-syarat yang ter· eantum dalam pasal22 ayat (I) dan pasal 25 ayat (I) dapat dituntut memo bayar kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya itu. Pasa! 40 (I) (2)
(3)
Pejabat wajib menjalankan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Agraria. Menteri Agraria menunjuk petugas-petugas yang harus mengawasi pejabat terse but dalam melaksanakan tugasnya. Menteri Agraria dapat meneabut wewenang seorang pejabat untuk membuat akta, jika ia tidak menyelenggarakan kewajibannya yang lereantum dalam pasal 38 di alas sebagaimana mestinya atsu jika ia sering menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang minta dibuatkan akta sebagai yang dimaksud dalam pasal19 dan 22.
Barangsiapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak (dnda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) di atas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,-. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (I) pasal ini adalah pelanggaran.
Pasa! 43
Barangsiapa membuat akta yang dimaksud daiam pasa1 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-Iamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp \0.000,-.
Pasa!44
(I)
(2)
Kepala De.. dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pa..l 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-.
BabVn
SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN-KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH 1NI Pasal 41 (I)
(2)
170
Kealpaan ahliwaris terhadap kewajiban ,yang dimaksud dalam pasal 20 dikenakan denda 'Rp 100,- untuk tiap-tiap hak atas tanah dan selanjutnya untuk tiap-tiap bulan kelambatan berikutnya ditambah dengan Rp 25,- yang harus dibayar kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah. Jika kealpaan itu disebabkan oleh hal-hal yang di luar kesalahan ahliwaris yang bersangkutan. Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehoya dapat membebaskan ahli wari' tersebut dari pembayaran seluruh atau sebagian dari denda yang dimaksud dalam ayat (I) pasal ini.
Babvm
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Paoal4S
Menteri Agraria dapat menunjuk pejabat dari Jawatan Agraria untuk menjalankan tugas Kepala Kantor Pendaflaran Tanah sebagai yang diatur dalam Pe raturan Pemerintah ini, selama di daerah yang bersangkutan belum ada Kantor Pendaftaran Tanahnya.
Pasa!46
Peraturan Pemerintah lni mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengunI 71
r-
--=:'::-~.::7."~~~
"_~"""""="'~=""""
..-~ _')
)
I;>~'U.
dangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran· Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakuta pada tanggal 23 Maret 1961. PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA.
:1I
ttd.
.I
'.'AO•• ot
I"'
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
!.
( Sukarno) Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1961. SEKRETARIS NEGARA,
.....
ttd.
I*.
Ip, .,I~ 'It
(Mohd. Ichsan)
BUKU TANAH
.~~
LEMBARAN·NEGARA TAHUN 1961 No. 28.
(Lemharan·Negara ini ada ralatnya, yang dimuat di'dalam L.\'. yang hernomor sarna. Naskah di atas telah diubah sesuai dengan ralat ilu). PROPINSI
.'(AEUPATE·\l1 KOT/;, ...·.ADYA KECAMAT.:.,N
,
DESA
,I
I
Kh:.. TO,ll
sue
KA8UPATEN
IL 172
.,
':;I,:'EKTO~,AT
AGRAFiIA
!i
i(OTA"'~ADYA
.,
~.:
t
.. .
----'i j:, 173
r
,r
)
.
1 ,
PENCATATAN PERALlHAN HAK, HAK LAIN-LAIN _
rENDAFTARAN·PERTAMA
PENGHAPlJ$ANNYA
I PE A08AHAN I
Tand' tln9ftll(~ I(lnlO'. CAll 1<1"10< dan .
Nam. Y'f'l9 t.rh*
"'"
P..... ng hlk 1.;".I.,nnyl
f'tll1njuk .....rkll'l-ttrett<-"
I G~nll "'9' ! u'''9 ....jib
Lam.ny. hok
~rI.kv
Berlkh"
_..... .. --------
J i
I
LUll
,
S••• myl
I
~Tlm~h.n
! ,
I
i
I
I
CIU1."
P.n9-J,"ngln
I i:
:
I
I-,
J
i
\1
Ii
I
-
,
I I
!,
I
174
~
!
!
I
I I 17::;
)
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. IOTAHUN 196\ TENTA]\IG PENDAFTARAN T ANAH
I
UMUM
A. Pendahuluan. 1. Untuk menjamin kepastian hukum dari hak·hak alas tanah. Undang-
Un dang Pokok Agraria mengharuskan Pemerintah untuk mengadakan pendaflaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam pasal 19 ayat (2) Undang·Undang Pokok Agraria tersebut ditentukan, bahwa pendaftaran tanah itu harus meliputi aua haL yaitu : a) pengukuran dan pemetaan-pemetaan tanah-t
176
B. Pengukuran din pemetaan tanIh-tanIh
IIerta
penyelen...... tala-
uuhanya. 3. Pekerjun pengukuran dan pembuatan peta baik dalam penyelenggaraan dasar-permulaannya, maupun dalam pemeliharaannya pada azasnya tidak akan merupakan suatu soal yang sulit, karena telah diperoleh penga[aman selama berpuluh-puluh tabun dari pendaf· taran tanah-tanah dengan hak-hak barat. Dalam pada itu kesukaran yang terpokok terletak pada kenyataan, bahwa pengukuran dan pemetun aemua tanah di wilayah Rl!publik Indonesia itu akan merupakan suatu pekerjaan rakaasa yang akan memakan biaya banyak sekali serta membutuhkan banyak pula tenaga ahli. Cara mengukur dan membuat peta-peta lidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan tetapi dipandang lebih baik untuk diserahkan pengaturannya kepada Menteri Agraria (pasa! 5). Dengan demikian penyesuaian cara mengukur dan membuat peta-peta dengan perkem· bangan-perkembangan dalam ilmu geodesi dapat dilakaanakan de· ngan mudah. Perlu dikemukakan di sini, bahwa ilmu geodesi pada waktu akhir-akhir ini mengalarni kemajuan yang sangat pesat sekali. 4. Seperti telah dikemukakan di atas pekerjaan pengukuran dan pemetaan ini akan merupakan suatu pekerjaan rawsa, yang dengsn senditinya akan memakan waktu yang banyak. Meskipun pada waktu sekarang, di samping penguJ(uran biasa ("terrestrisch"), sudah da· pat dilakukan pengukuran dengan cara pemotretan dari udara ("Luchtfotogrammetrie"), namun pekerjaan pengukuran dan pem· buatan peta itu lidak akan dapat diselesaikan dalarn waktu yang singkat. Berhubung dengan itu maka dalam Peraturan Pemerintah ini di· tetapkan, bahwa pekerjaan pendaftaran tanah, yang meUpuli pengu· kuran dan pembuatan peta serta pendaftaran hak dan peralihannya. harus dilakukan de.. demi desa di daerah-daerah yang ditunjuk oleh Menleri Agraria (pasal 2). Penunjukan itu akan dilakukan secara berangsur-angsur, disesuaikan deogan keperluan daerah-daerah yang bersangkutan serta dengan banyaknya tenaga, alat dan biaya yang tersedia. Dati tanah-tanah yang terdapat di dalam desa-desa di daerah daerah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agraria itu, diselidiki batasnya serta siapa yang berhakatasnya. Setelah penyeUdikan itu selesai, maka tanah-tanah dalarn desa itu diukur dan dibuatkan peta-peta pendaftarannya (pasal 3). Baru setelah peta pendaftaran sesuatu de.. selesai dapat dibuatkan surat ukur dari liap-liap bidang tanah yang ada di situ. Surat ukur pada dasamya adalah kUlipan dari peta-pen-
177
rr
---_._. _._--
~
---~
)
daftaran tersebut (pasal 11). Jika belum ada peta pendaftaran bel urn dapat dibuatkan surat ukur baru dari sesuatu bidang tanall. 5. Vntuk menyelenggarakan tata-usaha pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah ini (pasal 7) mengharuskan Kantor-kantor Pendaftar"" Ianah, yang merupakan kantor-kantor dari Jawatan Pendaftaran Ia· nah, mengadakan 4 macam daftar, yaitu : a) daftar tanah : Dalam daftar ini akan didaftar semua tanah (tanah·tanah yang di· kuasai langsung oleh Negara, tanah·tanah yang dipunyai dengan 50suatu hak, jalan-jalan dan sebagainya) yang terdapat dalam 5o~ suatu desa.
b) daftar nama : Dalarn daftar ini ·akan didaftar nama
orang~orang
yang mempu·
nyai sesuatu hak aUs tanah.
c) daftar buku·tanah : Dalam daftar ini akan didaftar hak-hak atas tanah serta peralihan hak-hak itu. d) daftarsurat-ukur : Daftar ini merupakan kumpulan surat-surat ukur surat·ukur menguraikan keadaan, Ietak serta luas sesuatu tanah yang menjadi obyek 50suatu hak yang telah didaftar dalam daftar buku-tanah. Ientang arti surat-ukur lihat selanjutnya pasat II ayat (l) dan (2) Penetapan bentuk dan caranya mengisi keempat daftar terse but di· serahkan kepada Menteri Agraria (pasaI8, 9,10 dan II).
C. Pendaftaran hak Berta peralibannya. 6. Cara atau sistirn pendaftaran. a) sedapat mungkin disesuolkan dengan hukum adat yang masih berlaku, b) sesederhana""derhannnya, c) dapat dipaharni oleh rakyat. Adapun cara yang agakoya memenuhi syarat-syarat tersebut ialah sistim buku-tanah ("grondboekstelsel"), yang antara lain dipakai di Australia, Siam, Philipina dan sebagainya. Bagi Indonesia cara buku-tanah itupun tidak asing pula, karena sebelum tahun 1911 cara semacam itu telah dipergunakan oleh Sultan Sulaiman di Ungga dan pada waktu ini terdapat juga di Sumatera Timur (dikenal orang sebagol peraturan "grant"), Yogyakarta serta di kota-kota dalarn ke· residenan Surakarta. Berhubung dengan itu maka dalam Peraturan Pemerintah ini pendaf~ taran hak dan peralihannya diatur menurut cara atau sistim buku· 178
~)
tanah itu yang dengan sendirinya disesuolkan dengan keadaan ill Indonesia. 7. Pembukuan hak. a) Pendaftaran untuk pertarna kall atau pembukuan sesuatu hak atas tanah dalam daftar buku tanah menghadapi persoalan yang beri· kut : bagairnanakah kita dapal menentukan secara memuaskan siapa yang berhak atas sesuatu tanah serta batas-batas dari tanah ilu. Pemerintah Hindia Belanda da)wlu hendak memecahkan persoal· an terse but dengan suatu cara alau sistirn "uitwijzingsprocedure" melalui Pengadilan Negeri (lihat Staalsblad 1872 No. 118) "Vitwijzingsprocedure" itu yang bermaksud akan menentukan dengan seksama siapa yang sesungguhnya berhak atas sesuatu bidang la· nah, memakan waktu lama sekall dan sangat memusingkan bagi orang Indonesia. Berhubung dengan itu maka dalam Peraturan Pemerintah ini di· paka! cara yang lebih sederhana. b) Seperti telah dikemukakan di atas pada angka 4, maka sebelum se bidang tanah dalam sesuatu de.. diukur diadakan terlebih dahulu penyelldikan mengenai siapa yang berliak atas tanah itu dan bagairnana batas-batasnya. Penyelldikan itu dilakukan oleh suatu Panitia yang lerdiri atas seorang pegawol Jawatan Pendaftaran Tanah sebagol ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau Iebib sebagai anggota. Berdasarkan hasil penyelldikan Panitia tersebut, maka tanah-tanah di dalarn desa itu diukur dan dibuatkan peta-peta pendaftarannya (pasa! 3). Peta-peta pendaftaran beserta daftar-
"
r-,. langan haknya; orang lersebul masih dapal menggugal hak dari orang yang lerdaflar dalam buku-Ianah sebagai orang yang berhak. Jadi cara pendaflaran hak yang dialur dalam Peraluran Pemerintah ini tidaklah posilif, lelapi nepliL Kepada yang berhak diberikan serlipikal, yailu suatu landa-bukti-hak yang lerdiri alas salinan buku-tanah dan sural-ukur yang dijahil menjadi salu ber· sarna-sarna dengan sualu kerlas sampul (pasal 13 ayal (I), (2) dan (3)). Sertipikal ilu merupakan alaI pembuktian yang kual (pasal 13 ayal (4) jo. pasal 19 Undang-Un!lang Pokok Agraria). Gleh karena sural-ukur merupakan bagian dari serlipikal, maka dengan sendirinya sural ukur ilu merupakan pula alaI pembuklian yang kuat. Dengan demikian balas-balas yang telah dilelapkan oleh Jawalan Pendaftaran Ianah mempunyai kekualan hukum, sehingga pendaflaran lanah ilu merupakan suatu "rechlskadasler". Hingga sekarang balas-balas yang ditelapkan oleh Jawalan Pendaftaran Ianah hanya mempunyai "feitelijke krachl" oleh karena hakim dapal menerima atau menolak kebenaran dari balas-balas yang lelah dilelapkan oleh Jawatan Pendaflaran Ianah. Dalam hal "rechlskadaster" maka hakim ilu, selama lidak ada bantahan, harus menerima balas·batas yang telah diletapkan oleh Jawalan Pendaflaran Tanah sebagai balas-batas yang benar. e) Selain pembukuan hak alas lanah melalui pengukuran dan pem· bualan pela-peta pendaflaran desa demi desa sebagaimana diurai· kan di alas pada sub b. pembukuan hak atas tanah itu dapat pula dilakukan menurut cara yang dialur dalam pasal 15, 16 dan 18. Pasal 15 menenlukan, bahwa hak-hak alas lanah yang telah diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah dan surat-ukur yang masih memenuhi syarat teknis (an tara lain semua surat-ukur yang dibuat oleh Jawatan Pendaftaran Tanah) dapal dengan segera dibukukan dalam daflar buku-Ianah yang bersangkutan dan (yang penting lagi) kepada yang berhak dapat diberikan sertipikat. Tujuan dari pasal 15 ialah agar arsip Jawatan Pendaftaran Ianah dapat dengan segera dipergunakan untuk menyusun arsip sebagaimana dike hen. daki Peraluran Pemerintah in!. Dalam pada itu hak-hak alas la· nah yang belum diuraikan dalam suatu surat ukur, yang dimak· sudkan dalam pasal IS alau yang lidak dapat dengan segera di· bualkan surat-ukumya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dapal pula dibukukan dalam daflar buku·lanah yang bersangkul' an (pasal 16 dan 18); kepada yang berhak diberikan sertipikat se· mentara, yailu serlipikal lanpa surat·ukur. Dengan adanya kelenluan dalam paSal 16 dan 18 itu dan juga dalam pasal 2S sampai dengan 27, maka hak-hak atas tanah sudah dapal dibukukan da·
lam daftar-
180
ri
IT
')
1
bl
Untuk mencegah agar supaya yang mengalihkan sesuatu hak bukan orang yang tidak berhak maka diserahkannya sertipikat dijadikan syarat mutlak untuk pembuatan akta oleh pejabat maupun untuk pendaftarannya dalam buku-tanah yang bersangkutan (Iihat pasal 22 ayat (I) dan pasal 28 ayat (I) sub aj. Jadi tanpa serlipikal seorang pejabat dilarang membuat akla peralihan dan Kepala Kantor Pendaflaran Tanah dilarang mendaftarkannya dalam buku-tanah yang bersangkutan. Di samping itu ditetapkan pula bahwa peralihan sesuatu hak harus diserlai dengan peralihan sertipikat yang bersangkutan (lihat pasal 22 ayat (4), pasal 23 ayat (2) dan pasal 24 ayat (2)J . Oleh karena sertipikat merupakan syarat mutlak untuk pembuatan akta dan pendaftaran peralihan sesuatu hak, sedang peralihan hak itu harus disertai pula dengan peralihan sertipikatnya, maka ditentukan bahwa jika sesuatu sertipikat hilang, untuk memperoleh gantinya harus ditempuh sualu prosedure yang agak sulit, sebagai yang tercantum dalam pasal 33 ayat (2) sampai dengan (5). Tujuan dari prosedure yang dipersukar itu ialah untuk men· cegah agar unluk salu hak jangan sampai beredar lebih dari satu sertipikal. cJ Pada angka 7b di atas telah dikemukakan, bahwa serlipikat ter' diri atas salinan buku-tanah dan surat-ukur, yang pembualannya harus dilakukan desa demi desa yang telah diukur dan dibualkan peta pendaftarannya. Dengan demikian maka unluk hak-hak atas tanah yang lerletak di luar desa-desa tersebullidak dapat dibuatkan sertipikatnya, karena belum dapat dibuatkan surat-ukurnya (lihat penjelasan sub 4). Jika sertipikat juga dijadikan syarat bagi peralihan hak-hak atas tanah di desa-desa lersebut, maka hal ilu akan berakibal, bahwa pendaftaran peralihan hak-hak di desa-desa ilu akan lerharnbal lama sekali, karena harus menunggu pem· bualan sertipikat yal\g akan memakan waklu y~ng lama. Untuk mencegah kemacetan tersebut, maka ditetapkan bahwa untuk peralihan hak-hak atas tanah di desa-desa yang dimaksudkan itu tidak diwajibkan adanya sertipikat, tetapi cukup jika ada pernyataan dari yang bersangkutan atau surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifIkat (pasal25 dan 27). Peralihan hak tersebut dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalarn daftar buku·tanah dan kepada yang berhak diberikan suatu serlipikat sementara, yailu suatu sertipikat tanpa surat-ukur (pasal 25, 26, 27). Berhubung dengan adanya ketentuan yang eliuraikan di atas maka Peraturan Pemerintah ini dapal sekaligus dijalankan 182
J
,
i
r
I
I
untuk seluruh Indonesia. Kecuali itu pekerjaan pembuatan peta· peta desa demi desa dapat dilakukan secara sistlmati. dan berencana, oleh karena dengan adanya sistlm sertipikat sementara tersebut Jawatan Pendaftaran Tanah tidak lagi diganggu dengan permohonan-permohonan pengukuran bidang-bidang tanah satu demi salu seperti sekarang ini. Dalam rangka peraturan pendaftar· an tanah yang lama maka permohonan-permohonan itu lidak dapat dielakkan, oleh karena .urat-ukur menjadi syarat bag! pendaf· taran peralihan sesuatu ·hak. II PASAL DEMI PASAL
Pasa! 1 Sudah dijelaskan daJarn penjelasan umum (angka 1).
Pasa! 2 Sudah dijelaskan dalarn penjelasan umum (angka 4). Pasal 3 Ayat (I) sampai dengan (6) tidak memerlukan penjelasan; sudah dijelaskan dalam penjelasan umum (angka 4 dan 7b). Ayat (7) : Peraturan Menteri Agraria yang mengatur tanda-tanda balas dapat menentukan bahwa dalam hal-hal yang tertenlu tanda-tanda batas tidak perlu dipasang. Misainya karena sudah ada batas alam. Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Sudah dijelasiwl dalarn penjelasan urn urn (angka 3). Pasal 6 Sudah dijelaskan dalam penjelasan umum (angka 7b). Pengesahan Panitia yang dimaksud dalam ayat (2) tidak mengenai baik/tidaknya peta dibuat di1ihat dari sudut leknik pembuatan peta. Pasa! 7 sampai dengan 10 Sudah dijelaskan dalarn penjelasan umum (angka 5)_
Paaal 11 Dari ayal (I) dan (2) kita dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan 183
r
•
')
surat-ukur, yaitu kutipan dari peta-pendaftaran, yang selain memuat gaI11bar·tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedunggedung, jalan-jalan saluran air dan lain·lain benda yang penting, memuat pula nomor pendaftaran, nomor dan tahun surat-ukur [buku-tanah, no· mor pajak (jika mungkin)], uraian ten tang letak tanah, uralan tentang keadaan tanah, Iuas tanah dan orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya. Pasa! 12 Cukup jelas.
Ayat (2) : lihat penje!asan pasal 14 di atas dan penjelasan umum (angka
7c). Pasa! 17
Ayat (I) : yang dimaksud dengan fungsl dalam ayat inl lalah, bahwa jika dalam sesuatu pasal ditentukan bahwa harus diperlihatkan sertipikat, maka dapatlah dipakai sertiplkat sementara. Ayat (2) : Dengan sendirinya sertipikat semen tara tidak membuktlkan 50' suatu mengenai batas-batas tanah, oleh karena sertipikat semen tara tidak mempunyal surat-ukur.
Pasal 13
Pasal 18
Pemberian sertipikat yang dimaksud dalam ayat (3) hanya dilahlkan jika yang berhak menghendakinya. Dengan demikian maka ke taku tan bahwa pendaftaran tanah akan memperberat beban rakyat yang tak mau adalah tidak beralasan.
Pasal ini adalah untuk l11enal11pung keperluan akan tanda bukti-hak yang terasa pacta orang-orang yang berkepentingan sendiri. Misalnya diperlukan tanda·bukti·hak untuk dapat l11el11peroleh kredit. Pasa! 19,20 dan 21
Pasal 14 Ayat (I) : surat keputusan pejabat yang berwenang memberi hak atas tanah Negara dengan sendirinya harus disertai warkah atau warkah-warkah yang menguraikan letak, kcadaan serta luas tanahnya. Ayat (2) : dengan menunjuk pada surat-ukur yang dimaksud Jalam pasal J J maka sertiplkat yang dimaksud dalam ayat (2) ini hanya diberikan, jika tanah yang bersangkutan telah diukur dan digannbar dalam sua,u peta pendaftaran. Hal terse but temyata pula dari ketentuan daJam pasal 16 ayat (2).
Perlu ada kctentuan·ketentuan ini demi ketertiban pendaftaran. Ketentu· an·ketentuan ini mengenai baik tanah·tanah yang sudah maupun yang belum dibukukan. Pertimhangan-pertimbangan khusus yang dimaksud dalam ayat C) pasal 20 adalah misalnya kebiasaan adat di Bali untuk mengadakan pembagian w3risan baru setelah dilakukan adat pembakaran jenazah_ Pasal 22
Ayat (t) : merupakan kekecualian dart apa yang dltentukan dalam pasal !4 ayat (2). Seperti halnya dengan pasal IS, ayat ini bermaksud supaya
Ay.t (2) : Apakah pembuatan akta perlu Jis.ksikan oleh Kepala Desa dan searang anggota Pemerintah Desa, hal itu diserahkan kepada kebijaksanaan pejabat. Dalam hal pejabat meragu.ragukan wewenang orang yang hendak mengalihkan sesuatu hak di hadapannya, sebalknya pejabat m,mbuat akta yang bersangkutan dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang ang· gota Pemerintah Desa, mengingat wewenangnya dapat dicabut oleh Menteri Agraria jika ia sering menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang meminta jasanya dalaOl membuat akta [(iihat pasal 37 ayot (3 II . Ayat 3,4 : Cukup jelas. Ayat (5): Berlainan halnya dengan "Overschrijvingsordonnalltie". sural keterangan pelunasan pajak dalam Peraturan Pemerintah tidak menjadi syarat dari pendaftaran. Surat keterangan tersebut hanya merupakan syarat untuk menyerahkan sertipikat, setelah peralihan hak dleatat dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan dan sertipikatnya.
tanah-tanan yang telah diukur oleh Jawatan Pendaftaran Tanall dan telah dibuatkan surat-ukumya jangan diukur lagi.
Cukup jelas.
Pasa! 15 Pasa! J 5 bermaksud agar tanah-tanah yang teJah diuraikan dalam sesuatu surat-ukur yang dibuat oleh Jawatan pendaftaran Tanah yang telah dinyatakan dalann sesuatu sural-hak-tanah tidak perlu diukur dan dibuatkan petanya lagi menurut apa yang ditentukan dalann pasa! 3 dan 4. De· ngan demikJan arsip Jawatan Pendaftaran Tanah dapat dengan seger. dipergunakan untuk menyusun tata-usaha pendaft.ran tanah sebag.i yang dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah ini. Pasa! 16
184
Pasa! 23 dan 24
185
-~_. -._---
r·
')
)
Pasa! 34
Pasa! 25, 26 dan 27
Biaya·biaya apa yang akan dipungut bersangkutan dengan penyelengga·
Cukup jelas.
raan pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai Pasa! 28 Ayat (1b) : Serlipikat dan sutat keterangan ten tang keadaan hak atas tanah dapat tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar Kantor Pendaftaran Tanah, oleh karena pada peneatatan yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (I) dan pasal 30 ayat (J) dan (2) yang berhak tidak dapat dipaksa menyerahkan sertipikatnya untuk diadakan catatan yang dimaksud. Ayat (2) : Penolakan harus tertutis agar pejabat dan yang bersangkutan memperoleh pegangan yang kuat untuk memperbaiki permintaan pendaf. taran peralihan yang telah disampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftar. an Tanah itu.
dengan ketentuan dalam pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agra· ria. Adapun jumlah biaya·biaya itu dipandang lebili baik jika Menteri Agra· ria yang menetapkan, agar kalau perlu dapat lekas disesuaikan dengan ke· adaan dan keperluannya. Pasa! 35 Biaya pembuatan akta yang dibayar kepada pejabat merupakan penghasil· an pribadi dari pejabat itu; demikian pula uang saksi yang dibayar kepada Kepala Desa dan anggota Pemerintah Desa adalah penghasilan pribadi me· reka masing-masing. Pasa! 36
Pasa! 29 Ayat (1) : Pencatatan yang dimaksud daJam ayat ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, dengan tidak menunggu perminta"n dari yang bersangkutan. Ayat (2) : Pencatatan yang dimaksud daJam ayat ini -dilakukan oleh Kcpala Kantor Pendaftaran Tanah atas permintaan daTi yang bersangkutan. Pasal 30
Cukup jelas. Pasa! 37 Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftar· an Tanah bukan seorang pegawai yang berdiri sendiri (atonom) seperti halnya dengan pegawai-baliknama menurut Overschrijvings-ordonantie (Staatsblad 1834 No. 27).
Cu kup jelas. Pasa! 31 Surat·surat yang dimaksud dalam pasal ini merupakan bagiun yang tak terpisahkan dari daftar·daftar buku-t~nah. Berhubung dengan itu, jika di· anggap perlu, satinan buku-tanah yang menjadi bagian dari sertipikat atau sertipikat semen tara dapat disertai dengan salinan dari SUrat yang di· maksud dalam pasal ini. Pasa! 32 Cukup .ielas.
Pasa! 38 sampai dengan 40 Cukup jelas. Pasa! 41 sampa! dengan 44 Sanksi-sanksi pidana ini diperlukan untuk menjamin diselenggarakannya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana mestinya. Pasal 41 ayat (2). Kealpaan seperti dlmaksud daJam pasal 41 ayat (1) adaJah misalnya sengketa antara para ahli wads mengenai atas nama siapa tanah warisan harus dibaliknama.
Pasal 33
Pasa!45
Untuk penggantian' sertipikat yang rusak tidak diperlukan prosedurc yang panjang, sebagaimana halnya untuk penggantian sertipikat yang hilang. Penggantian sertlpikat yang rusak tidak mungkin mengakibatkan adanya dua sertipikat yang beredar untuk satu hak; serlipikat yang rus"k yang di. tahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus dengan segera dimm. nahkan.
Pasal ini perlu karena belum disemua daerah dl adakan Kantor Pendaftaran Tanah.
186
Mulai berlakunya pelaksanaan pendaftaran tanah ini akan ditetapkan oleh Menteri Agraria dengan mengingat selesainya segal. persiapan yang diper· lukan ditiap-tiap daerah (pasal I). 187
-, ')
Terma,uk Lombaran-Negara No. 28 tahun 1961.
Diketahui SEKRETARI S NEGAR.'.
ltd. \ Mohd. Ichsan)
TAMBAHAN LEMBARAN·NEGARA NO. 2171
(Tambahan Lombaran·Negara ini ada ralatnya yang dimuat di dalam T.L.~
yang bernomor sarna. Naskah di atas sudah diubah sesuai dengan ralat itu).
188
