,,2//
8ldewu{/C 9'lwvVHU: ICJZ)aow/t Q/~ oYtJullda cJ:a!laA£a PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 206 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA BANJIR KANAL TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal149 Peraturan Daerah Nomer 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangket Daerah dan Pasa! 74 Peraturan Gubernur Nemer 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Banjir Kanal Timur;
Mengingat
1. Undang-Undang Nemer 8 Tahun 1974 tentang Pokek-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang~Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: 4. Undang-Undang Nemer 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 5, Undang-Undang Nemer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang~undangan : 6. Undang-Undang Nemor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara: 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan')Undang Nomer 12 Tahun 2008; 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibuketa Negara r\~saluan Republik Indonesia; 9, Peraturall Pemerintah Nemor 58 Tahun 2005 tentang Perigelolaa'l Keuang3n Daerah;
2
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Pelaporan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
(
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah: 18. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum:
MEMUTUSKAN :
(/""'"
Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA BANJIR KANAL TIMUR.
BAS I KETENTUAN UMUM
Pasal1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adaJah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
3
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan PengeloJa Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah. 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
(
11. Unit Pengelola Banjir Kanal Timur adalah Unit Pengelola Banjir Kanal Timur Dinas Pekerjaan Umum. 12. Kepala Unit Pengelola adalah Kepala Unit Pengelola Banjir Kanal Timur. BAS II PEMBENTUKAN Pasal2 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Banjir Kanal Timur. BAB iii KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
(
Pasal3 (1)
Unit Pengelola Banjir Kanal Timur merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan pengelolaan Banjir Kanal Timur.
(2)
Unit Pengelola Banjir Kanal Timur dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal4
(1)
Unit Pengelola Banjir Kanal Timur mempunyai tug as melaksanakan kegiatan pengelolaan Banjir Kanal Timur.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Banjir Kanal Timur mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Banjir Kanal Timur; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Banjir Kanal Timur; c. penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Banjir Kanal Timur:
4
d. penyusunan standar dan proseduf pengelolaan. pemeliharaan dan perawatan Banjir Kanal Timur;
e. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung/kelengkapan; f. penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan Banjir Kanal Timur; g. pelaksanaan proses penyediaan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung/kelengkapan; h. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan Banjir Kanal Timur; i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sarna dengan Satuan Ke~a Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Ke~a Perangkal Daerah (UKPD) dan/atau Instansi PemerintahlSw3sta; j. pelaksanaan pengembangan Banjir Kanal Timur sebagai bagian dari sistem pengendatian banjir yang efektif dan sebagai kawasan ruang terbuka hijau yang terpelihara, serta ruang terbuka publik yang bersih, tertib dan aman; k. pelaksanaan pengendalian Banjir Kanal Timur sebagai kawasan yang bebas hunian dan usaha; I. pemantauan dan pelaporan terhadap adanya pembuangan limbah industri ke sepanjang kanal; m. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Banjir Kanal Timur; n. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan; o. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara kantor; p. pelaksanaan kegiatan teknologi informasi Banjir Kanal Timur: dan q. petaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sanjir Kanal Timur.
(
(3)
Lingkup tugas dan fungsi Unit Pengelola Banjir Kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). mellputi :
Timur
a. b. c. d. e.
tanggut kiri dan kanan kanal; taman sepanjang tanggul kiri dan kanan kanal; jembatan penyeberangan di atas kanal; jalan inspeksi di atas tanggul; kebersihan sampah di permukaan air sepanjang kanal; 1. keamanan dan ketertiban pemanfaatanJpenggunaan tanggul, taman, jembatan, jalan inspeksi dan air dalam kanal; dan g. prasarana pendukung transportasi melalui kanal.
BAB IV ORGANISASJ Sagian Kesatu Susunan Organisasi PasalS (1)
Susunan organisasi Unit Pengelola Banjir Kanal Timur terdiri dari : a. b. c. d. e.
Kepala Unit; Subbagian Tala Usaha; Seksi Prasarana dan Sarana; Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan Subkelompok Jabatan Fungsional.
5
(2)
Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Banjir Kanal Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua
Kepala Unit
Pasal6 Kepala Unit Pengelota mempunyai tugas : 8. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
(
Pengelola Banjir Kanal Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional; c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau pihak terkail dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Banjk Kanal Timur; dan d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Banjir Kanal Timur.
Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha Pasal7
(
(1)
Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Unit Pengelola Banjir Kanal Timur dalam pelaksanaan administrasi.
(2)
Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah-dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
(3)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tug as : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola Banjir Kanal Timur sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola Banjir Kanal Timur sesuai dengan lingkup tugasnya; c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Ke~a dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Banjir Kanal Timur; d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unil Pengelola Banjir Kanal Timur; e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola Banjir Kanal Timur: f. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Banjir Kanal Timur: g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan. surat menyurat dan kearsipan; h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang; I. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana ke~a Unit Pengelola Banjir Kanal Timur; j. melaksanakan pengelolaan ruang rapat:
6
k. melaksanakan publikasi kegiatan dan acara kantor; I. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor; m. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor; n. melaksanakan penerimaan, pemungutan, penatausahaan, penyetoran dan pertanggungjawaban retribusi;
O. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatanl inventaris kantor: p. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Unit Pengelola Banjir Kanal Timur; q. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Banjir Kanal Timur yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tala Usaha; dan r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha. Bagian Keempat Seksi Prasarana dan Sarana
(
c
Pasal8 (1 )
Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Ke~a Lin! Unit Pengelola Banjk Kanal Timur dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana.
(2)
Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
(3)
Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola Banjir Kanal Timur sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Banjir Kanal Timur sesuai dengan lingkup tugasnya: c. menyusun standar dan prosedur pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan Banjir Kanal Timur; d. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung/kelengkapan; e. penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan Banjir Kana! Timur; f. pelaksanaan proses penyediaan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung/kelengkapan; g. melaksanakan pengumpulan data (collecting data) dan penyusunan dokumen rencana teknik; h. meneliti dokumen rencana teknik balk yang dilaksanakan masyarakat, badan hukum maupun instansi; I. me nyu sun pembakuan jenis konstruksi. harga satuan pekerjaan, standar mutu bahan dan peralstan pekerjaan; J. menyiapkan rekomendasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanggul, laman, jembatan, jalan inspeksi, kebersihan permukaan air: k. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dengan Satuan Kerja
Perangkal Daerah (SKPD)/Unil Kerja Perangkal Daerah (UKPD) dan/alau InstanSI Pemerintah/Swasta dalam rangka pengelolaan prasaran dan sarana; 1. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan Banjir Kanal Timur; m. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola 3anjir Kanal Timur yang berkaitan dengan tugas Seksi Prasarana dan Sarana; dan n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.
7
Bagian Kelima Seksi Pengawasan dan Pengenc'alian
Pasal9 (1 )
Seksi Pengawasan dan Pengendalian merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Banjir Kanal Timur dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian.
(2)
Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Umt.
(3)
Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas : a. menyusun bahan Rencana K€3"a dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA Unit Pengelola Banjir Kanal Timur sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola
Banjir Kanal Timur sesuai dengan Iingkup tugasnya; c. menyusun standar dan prosedur pengawasan dan pengendalian tanggul. taman, jembatan, jalan inspeksi dan kebersihan permukaan air dalam kanal, d. me nyu sun rencana kebutuhan pengawasan dan pengendalian tanggul, taman, jembatan, jalan inspeksl dan kebersihan permukaen air dalam kana I; e. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian tanggul, taman, jembatan, jalan inspeksi dan kebersihan permukaan air dalam kanal; f. melaksanakan pemantauan dan melaporkan adanya pembuangan limbah industri ke sepanjang kanal; g. melaksanak.an koordinasi dan kerja sarna dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPDVUnit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pengawasan dan pengendalian: h. melaksanakan kegiatan pengendalian Banjir Kanal Timur sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir yang efektif dan sebagai kawasan ruang terbuka hijau yang terpelihara, serta ruang terbuka pUblik yang bersih, tertib dan aman; I. melaksanakan pengendalian Banjir Kanal Timur sebagai kawasan yang bebas hunian dan usaha; j. melaksanakan penanggulangan kerusakan prasarana dan serana Banjir Kanal Timur yang mendesak (emergency); k. melaksanakan keglatan pemeriksaan rutin kondisi tanggul, taman, jembatan, jalan inspeksi, kebersihan permukaan air; I. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Banjir Kanal Timur yang berkaitan dengan tug as Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan m. mela~rkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksl Pengawasan dan Pengendalian.
(
Bagian Keenam Subkelompok Jabatan Fungsional Pasal 10
(1 )
Unit PenQelola Banjir Kanal Timur dapat mempunyai Subkelompok. Jabatan Fungsional.
(2)
Pejabat Fun~sjonal melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Pengelola Banjir Kanal Timur. Pasal11
(1 )
Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola BanJlr Kanal Timur yang ditelapkan oleh Kepala Dinas.
8
(2)
Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabalan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
(3)
Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bag ian dari kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pekerjaan Umum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BABV ESElON
l
Pasal12 (')
Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan Jabatan Struktural Eselon liLA.
(2)
Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA,
(3)
Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.A.
BAB VI TATA KERJA ---)
Pasal 13 (1)
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Banjir Kana! Timur wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan ke~a sarna dengan Satuan Ke~a Perangkat Daerah (SKPD), Unit Ke~a Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memper1ancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Banjir Kanal Timur.
Pasal 14 Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Banjir Kanal Timur wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangundangan ~rta menerapkan prinsip koordinasi, ke~a sarna, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas. transparansi, efektivitas dan efisiensi.
9
Pasal 15 (1)
Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pad a Unit Pengelola Banjir Kanal Timur wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
(2)
Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Banjir Kanal
Timur wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasat 16
Kepala Unit, Kepala SUbbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Banjir Kanal Timur wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-Iangkah yang diper1ukan apabila menemukan adanya
penyimpangan dan/alau indikasi penyimpangan. Pasal 17
(1 ) Kepala Unit, Kepala SUbbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Banjir Kanal Timur wajib menyampaikan laperan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.
Pasal 18
L (1 )
Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembina an kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan temadap Unit Pengelola Banjir Kanal Timur sebagai bagian dan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VII KEPEGAWAIAN
Pasal 19 (1)
Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Banjir Kanal Timur
(2)
Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimeksud pada ayat (1). dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
10
(3)
Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian. Unit Pengelola Banjir
Kanal Timur mendapat pembinaan dan Sekretaris Oaerah melalui Badan Kepegawajan Oaerah berkoordinasi dengan Biro Ortala sebagai bagian dari pembina an kepegawaian Dinas Peke~aan Umum.
BAB VIII KEUANGAN Pasal 20 (1 )
Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Banjir Kanal Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)
Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang·undangan keuangan negaral
daerah.
L
Pasal 21
(1 )
Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Banjir Kanal Timur merupakan pendapalan daerah.
(2)
Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negaraJdaerah.
BABIX ASET Pasal 22 (1)
Asel yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Banjir Kanal Timur sebagai prasarana dan sarana ke~a merupakan asel daerah dengan
slalus kekayaan daerah yang lidak dipisahkan. (2)
Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negaraldaerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik negaraldaerah.
Pasal 23 (1)
Prasarana dan sarana hjbah dan/atau bantuan Kanal Timur dalam merupakan penerimaan
kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, dad Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Banjir rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya barang daerah.
(2)
Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubemur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai asel daerah.
FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA
Pasal24 (1)
Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Prasarana dan Sarana dan 1 (satu) orang
Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagai bawahan langsung. (2)
Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 6 (enam) orang Pejabat Fungsional UmumlTertentu sebagai bawahan
langsung.
(
(3)
Kepala Seksi Prasarana dan Sarana dibantu sebanyak-banyaknya oleh 4 (empat) orang Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagai bawahan langsung.
(4)
Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian dibantu sebanyak-
banyaknya oleh 8 (delapan) orang Pejabat Fungsional UmumJTertentu
sebagaibawahan langsung. (5)
Rincian Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini
(6)
Rincian Formasi Jabatan sebagaimana dim,':lksud pada ayat (5), menjadi acuan pengajuan kebutuhan Pegawai Unit.
Pasal25 (1)
Standar Peralatan Kerja Minimal setiap Jabatan dimaksud dalam Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
(2)
Standar Peralatan kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit.
BAB XI PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal26 (1)
Unit Pengelola Banjir Kanal Timur menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
(2)
Laporan sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1), antara lain rneliputi laporan :
a kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai; b. keuangan; c. kinerja: d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja; e. akuntabilitas; dan f. pelaksanaan kegiatari.
12
Pasal 27 Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Banjir Kanal Timur mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bag ian dari sistem pengendalian internal Dinas Pekerjaan Umum.
BABXII PENGAWASAN
Pasal28 Pengawasan terhadap Unit Pengelola Banjir Kanal Tirnur dilaksanakan oleh :
a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; b. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah; dan c. Inspektorat.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal29 Peraturan Gubernur ini mufai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2010 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU TA JAKARTA,
FAU I B Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 9 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
FADJAR PANJAITAN NIP 195508261976011001 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 211
Lampiran I
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khu5US Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
206 TAHUN 2010 30 November 2010
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA BANJIR KANAL TIMUR
KEPALA UNIT
I SUBBAGIAN TATAUSAHA
I
I
SEKSI PRASARANA DAN SARANA
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
.
( SUBKELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS TAJAKARTA, IBU
Lampiran II
Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Namar Tanggal
206 TAHUN 2010 30 November 2010
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PENGELOLA BANJIR KANAL TIMUR
Syarat Pendidikan
Nama Jabatan
Na
Eselon
1
Jumlah
I 1 I Ke ala Unit I-'enc elala umah l- I Ke a a Subba Ian Tata l saha I !
a. I-'engadministrasi Pimpinan
b. r'engadministrasi Umum
--
IliA
1
IVA
1
--1
- 0111 Administrasi - Diklat Komputer
1
- Diklat Arsioaris
,
- 0111 Aoministrasi - Oiklat Kampuler - Oikial Arsinaris
I
1
I
c_ o[ erator Korn uter
- 0111 Kamauter
1
d. r-engurus Kumah Tangga
- 0111 Administras; - Diklal Kampuler - Diklat Pengadaan
1
Sarana dan Jasa
e_ Bendahara Pengeluaran Pembantu
IS
araka f. Jumlah
3
- 0111 Akuntansi
-
I ~epala ~eksi Prasarana dan Sarana
Diklat Bendahara A
- Dlklat" Kepemlmplnan S1 Teknik Sipil
_
I
1
I
1
7 IVA
1
Tk. IV - Oikial Teknis Pennairan
a_ Pengadministrasi Prasarana dan Sarana 1
0 - Pelaksana Pengadaan
-
c. I-'etugas t-'emellnaraan dan Perawatan
Jumlah
4
Kepala Seksi Pengendalian
;
0111 Administrasi - Diklat Komnuter , - 0111 r-ailleknik - Oiklat Teknis Pengairan
-
1 1
,
Diklat Pengadaan Barang
dan Jasa
I 0111 r-aliteknik Oiklal Teknis penaairan
-Pengawasan dan- - SHeknlk Sipil -
Diklat Kepemimpinan
Tk_IV - Oiklat Teknis Penaairan
-
2
5 IvA
1
2
Syarat Pendidikan
Nama Jabatan
No
a. Pengaaminlstrasi Pengawasan dan
- y
III Aammistrasi
Eselon
Jumlah 1
- Oiklat Komputer
Penoendalian Ib Petugas r>emantau dan c.
I d.
- 0111 Politeknik
3
Pelaooran
- Diklat Teknis Penaairan
~oordinator Pengamanan dan Penertiban
- 0111 AdmlOistrasi
2
Koordlnator Kebersihan dan
- 0111 Adml",strasi
2
Kemdahan Jumla
9
22
otal
GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUK TAJAKARTA,
FA
Lampiran III
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
206 TAHUN 2010
Tanggal
30 November 2010
STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT PENGELOLA BANJIR KANAL TIMUR
No. 1
Nama Jabatan
Peralatan Kerja
Kepala Unit Pengelola
1. Kendaraan Dinas
2. Laptop 3. 4. 5. 6.
2
Kepala Subbagian Tata Usaha
Komputer Printer Telepon Filling Kabinet
1. Komputer 2. Printer 3. Telepon
4. Filling Kabinet ..
Jumlah 1 1 1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit Unit Unit
1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit
I
.
a. Pengadministrasi Pimpinan
1 2. 3. 4. 5.
b. Pengadministrasi Umum
Komputer Printer Telepon Faksimili Filling Kabinet
1
Unit Unit Unit Unit Unit
1
Unit
4. Filling Kabinet
1 1 1
Unit Unit Unit
1. Komputer 2. Printer 3. Mesin Absensi
c. Operator Komputer
d. Pengurus Rumah Tangga
1 1 1
1
1. Komputer
1
Unit
2. Printer 3. Filling Kabinet
1 1
Unit Unit
1. 2. 3. 4.
1
Unit Unit Unit Unit
Komputer Printer Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis
1 1
1
, e. Bendahara Pengeluaran Pembantu
f. Caraka
1. Komputer Printer Mesin Hitung Brankas Filling Kabinet
2. 3. 4. 5.
1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit Unit
1. Sepeda Motor
1 1
Unit Unit
2. Filling Kabinet
1
2 No.
3
I
Nama Jabatan
Kepala Seksi Prasarana dan Sarana
Peralatan Kerja
,.
Jumlah
.~_.
Komputer , 2. Printer Telepon 4. Filling Kabinet
1 1 1 , 1
13. Pengadministrasi Prasarana dan Sarana
,.
I
I, 1 1
Komputer 2. Printer 3. Filling Kabinet
1
Unit Unit Unit
1 1 1
Unit Unit Unit
1 1 1
Unit Unit Unit
Komputer 2. Printer 3. Telepon 4. Filling Kabinet
1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit
1. Komputer 2. Printer 3. Filling Kabinet
1
Unit Unit Unit
b. Petugas Pemantau dan Pelaporan
1. 2. 3. 4.
Komputer Printer Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis
1
c. Koordinator Pengamanan dan Penertiban
1. 2. 3. 4.
Komputer Printer Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis
8.
b. Pelaksana Pengadaan
1. Komputer 2. Printer 3. Filling Kabinet
c. Petugas Pemeliharaan dan Perawatan
Komputer 2. Printer 3 Filling Kabinet 4. Peralatan Kerja Teknls
,.
Kepala Seksi Pengawasan dan
Pengendalian
8.
Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian
(
d. Koordinator Kebersihan dan Keindahan
I i
,.
( 4
, ,,I
Unit Unit Unit Unit ,
I
1
1
1 1
,I I
1 1
1
I
I Unit I! Unit Unit
Unit Unit Unit I I
,
,.
Komputer 2. Printer 3. Filling Kabinet 4. Peralatan Kerja Teknis
1 1
1
Unit I, Unit i Unit ,
I
-
GUBERNUR PROII NSI DAERAH KHUSUS IBUK A JAKARTA,
FA ZI
0
, ,, I
