SALINAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
NOMOR
: 47 /Kpts/KPU-Kab.019.435682
/ 2OL6
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2OT7
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAEIUPATEN LANDAK,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat t3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon dan Pasal 67 ayat {21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Landak tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati l^andak Tahun 2OlT: Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor
55 Tahun I99g tentang
Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 1g3,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara.......
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O08 tentang Partai
Politik (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana tela-h diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20ll tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2OIl
tentarg
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 4. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015
tenta-ng
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor
I Tahun 2O14 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, teralhir dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
I Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Wa,likota menjadi
Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 5. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kafi diubah, terakhir dengan Peraturan......
Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2010 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2O0g Tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi pemiiihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Ke4'a Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 200g tentang
Perubahan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi pemilihan
Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2015 tentang tentang Pencalonan
Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1373); 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun
2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota.....
Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangal Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567); 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun
2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Talrun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2OI7 (Berita Negara Republik Indonesia Talun 2016 Nomor 1353); Memerhatikan
:
1.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor : 3 / Kpts/ KPU-Kab. 0 I 9. 435682 / 20 16 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati l"andak Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Kabupaten l,andak Nomor
Umum
:42/Kpts/KplJ-
Kab.019.435682/2O16 tentang Perubahan Ketiga
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten f"andak Nomor : 3/ Kpts/ KPU-Kab.O 1 9.435 682 / 20 16 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati t^andak Tahun 2017; 2.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten f,andak Nomor
Kpts/ KPU-Kab.0 1 9.435 652 / 20 16 tentang Penetapan Penundaan Tahapan pemilihan :4 I /
Bupati dan Wakil Bupati landak Tahun 2017: ?
Surat Komisi pemilihan Umum
Nomor:
533/KPU /X/ 2016 tanggal 27 September 2016 perihal
Perpanjangan Masa Pendaftaran pasangan Calon dalam.......
dalam Pilkada Tahun 2Ol7;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum
Nomor:
563/KPU/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Penetapan Pasangan Calon Pilkada Tahun 2017;
5. Berita Acara
Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten l,andak Nomor
57
/BA/KPU-L/X/2O16
tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017; MEMUTUSI(AN: Menetapkan
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LANDAK TENTANG PENETAPAN PASANGAN CAION
YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2017.
Menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
KESATU
l^andak Tahun 2017. Pasangan calon yang memenuhi syarat sebagaimana
KEDUA
dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan Keputusan
KETIGA
diadakan perbaikan ssfagaimana mestinya.
Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 24 Oktober 2016 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,
ttd LOMON
Salinan sesuai dengan aslinya LANDAK
Hukum
LAMPIRAN
KEPUTUSA}I KOMISI PEMILIFIAN UMUM KABUPATEN I.ANDAK NOMOR: 47 lKpts / KPU.Kab.0 19.435682 | 2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CAI,ON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI I,ANDAK TAHUN 2OL7
NAMA PASANGAN CAI.ON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2OI7
Perolehan Kursi NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
dr. Karolin Margret Natasa dan Herculanus Heriadi, S.E.
GABUNGAN PARTAI
POLITIK
/Suara Sah/ Dukungan o/o Jumlatr
1. PDIP
1l
31,43
2.
NasDem
5
14,29
3.
PKB
2
5,71
4.
GOLKAR
4
1
5. GERINDRA
4
LL,43
6.
DEMOKRAT
3
8,57
7.
PAN
2
5,71
1
2,86
8. HANURA
1,43
Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 24 Oktober 2016 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN LANDAK,
ttd LOMON
Salinan sesuai dengan aslinya ARIAT KPU KABUPATEN LANDAK Hukum
