- 1 - PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR.. TAHUN 2014 TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-1-

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …….. TAHUN 2014 TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Draft tanggal 7 Nov 2014

-2-

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang selanjutnya disingkat ITS, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Statuta adalah peraturan dasar ITS dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai pedoman untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengembangkan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi ITS. 3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITS yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan non-akademik. 5. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan ITS untuk dan atas nama MWA, serta melaksanakan fungsi manajemen risiko; 6. Rektor adalah Rektor ITS. 7. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik. 8. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA ITS yang melaksanakan fungsi pengembangan keilmuan dan budaya akademik, menjaga tata nilai, etika, dan moral sivitas akademika ITS serta memberikan pertimbangan kepada MWA, SA, dan Pimpinan ITS. 9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. 11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tinggi di ITS. 12. Alumni ITS adalah mereka yang pernah menjalani program pendidikan yang diselenggarakan ITS. 13. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ITS. 14. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu


-3-

pengetahuan, teknologi, dan seni yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor. 15. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. 16. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan diploma tiga, diploma empat, magister terapan dan doktor terapan yang diselenggarakan oleh ITS. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Statuta ini ditetapkan dengan maksud agar dapat dipergunakan sebagai peraturan dasar dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Pasal 3 Statuta ini ditetapkan dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai rujukan dalam: a. menyusun perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan ITS; b. menyusun peraturan pelaksanaan dari peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tridharma, dan prosedur operasional yang berlaku di ITS. BAB III IDENTITAS, VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN BAGIAN KESATU IDENTITAS Pasal 4 (1) ITS merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, yang berkedudukan di Surabaya, yang sebelumnya merupakan perguruan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember dengan nama "Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember" yang diresmikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia pada tanggal 10 Nopember 1957 dan ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri mulai tanggal 3 Nopember 1960 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961. (2) Tanggal 10 (Sepuluh) Nopember merupakan hari jadi (dies natalis) ITS.


-4-

(3) ITS merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bereputasi internasional untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera. Pasal 5 (1) ITS memiliki lambang, logo, bendera, Pataka, hymne busana akademik dan busana almamater. (2) Lambang, logo, bendera, Pataka, hymne, busana akademik dan busana almamater ITS merupakan identitas ITS yang terdaftar dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. (3) Lambang, logo, bendera, Pataka, hymne, ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang, logo, bendera, Pataka, hymne busana akademik dan busana almamater ITS diatur dalam Peraturan Rektor. BAGIAN KEDUA VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN Pasal 6 Visi ITS menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan. Pasal 7 (1) Misi ITS memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). (2) Misi di bidang pendidikan: a. menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan kurikulum, dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional; b. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan c. membekali lulusannya dengan pengetahuan technopreneurship. (3) Misi di bidang penelitian: Berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terutama di bidang kelautan, lingkungan dan


-5-

permukiman, energi, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional. (4) Misi di bidang pengabdian kepada masyarakat: Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat (termasuk industri dan pemerintah). (5) Misi di bidang manajemen: a. pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata pamong yang baik; b. menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan c. mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 8 Tujuan ITS: a. mencerdaskan kehidupan bangsa, menumbuhkan, dan merekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dengan dilandasi nilai, etika akademis, moral, iman, dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa, dan menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan ketrampilan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, berkepribadian luhur dan mandiri, mempunyai kemampuan profesional dan etika profesi, memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional; c. memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan internasional; d. mengembangkan sistem jejaring dengan perguruan tinggi lain,masyarakat, industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik tingkat nasional maupun internasional yang dilandasi etika akademik, manfaat dan saling menguntungkan; e. menumbuhkan iklim akademik yang kondusif, yang dapat menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif dan kontributif dari sivitas akademika, serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmonis; dan f. menjadikan ITS sebagai perguruan tinggi yang merupakan sumber pertumbuhan dan pendidikan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi,


-6-

dan seni dalam menunjang industrialisasi, serta pembangunan kelautan yang berwawasan lingkungan. Pasal 9 Tata nilai ITS: a. etika dan integritas: dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada normanorma dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. negara, dan agama; b. kreativitas dan inovasi: selalu mencari ide-ide baru untuk menghasilkan inovasi dalam menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik; c. ekselensi: berusaha secara maksimum untuk mencapai hasil yang sempurna: d. kepemimpinan yang kuat: menunjukkan perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab; e. sinergi: bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimum mungkin potensi yang dimiliki; dan f. kebersamaan sosial dan tanggung jawab sosial: menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar. Pasal 10 Rencana arah pengembangan ITS sesuai sasaran strategis: a. ITS diakui secara internasional yang diukur dari ranking ITS di kalangan perguruan tinggi Asia atau perguruan tinggi dunia; dan b. ITS mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian problemproblem yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara. BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PENDIDIKAN TINGGI Pasal 11 (1) Penyelenggaraan tridharma, meliputi : a. Pendidikan; b. Penelitian; dan c. Pengabdian kepada masyarakat. (2) Penyelenggaraan kegiatan tridharma dilaksanakan secara proporsional, terpadu, terkendali, akuntabel dan berkelanjutan, dengan berpedoman pada Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, dan peraturan SA. (3) Keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan tridharma dilaksanakan oleh Rektor dengan memberdayakan unit dan aset ITS, serta pemberdayaan potensi masyarakat.


-7-

BAGIAN KESATU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 12 (1) ITS dapat membentuk, merubah, dan menghapus fakultas atau sekolah, jurusan atau departemen; (2) Ketentuan mengenai pembentukan, perubahan dan penghapusan fakultas atau sekolah, jurusan atau departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan MWA. Pasal 13 (1) ITS menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik, vokasi dan profesi. (2) Pendidikan akademik terdiri atas progam sarjana, program magister dan program doktor. (3) Pendidikan vokasi terdiri atas program diploma tiga, diploma empat, magister terapan dan doktor terapan. (4) Pendidikan profesi terdiri atas pendidikan spesialis dan profesi. (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar pendidikan di ITS mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang memiliki daya saing internasional. Pasal 14 (1) ITS menerima mahasiswa Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Ketentuan mengenai seleksi penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor. Pasal 15 (1) Kurikulum ITS dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. (2) Evaluasi dan perubahan kurikulum dilakukan secara berkala. (3) Pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan perubahan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) serta syarat kelulusan mahasiswa diatur dengan peraturan rektor setelah memperoleh pertimbangan SA. Pasal 16 (1) ITS dapat menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. (2) Ketentuan mengenai pembelajaran jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundang-


-8-

undangan. Pasal 17 (1) (2)

ITS dapat menyelenggarakan program kelas internasional. Ketentuan mengenai program internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 18

(1) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di ITS adalah Bahasa Indonesia; (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan dengan prinsip untuk meningkatkan percepatan kemajuan. Pasal 19 (1) ITS memberikan gelar kepada lulusan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang diikutinya sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian dan pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan SA. Pasal 20 (1)

(2)

(3)

(4)

ITS dapat memberi gelar kehormatan dan penghargaan kepada seseorang atau kelompok yang telah berjasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pengembangan ITS; Gelar Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Doktor Kehormatan (Honoris Causa) diberikan kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan; Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penghargaan Sepuluh Nopember diberikan kepada seseorang yang memiliki karya yang berdampak luar biasa bagi bangsa dan negara; b. penghargaan Angka Nitisastro diberikan kepada orang atau institusi yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ITS; atau c. penghargaan lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.


-9-

BAGIAN KEDUA PENYELENGGARAAN PENELITIAN Pasal 21 ITS merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang inovatif dan bereputasi internasional untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera. Pasal 22 (1) Kegiatan penelitian ITS meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri yang diarahkan untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pendidikan dan keunggulan bangsa; (2) Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sivitas akademika dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan yang mengacu pada visi, misi dan tujuan ITS. Pasal 23 (1) Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen untuk memenuhi dharma penelitian wajib diseminarkan dan dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian. (2) Hasil penelitian ITS diakui sebagai penemuan baru setelah dimuat dalam terbitan berkala ilmiah terakreditasi yang diakui Kementerian dan/atau mendapat Hak Kekayaan Intelektual. (3) Hasil penelitian ITS yang dilaksanakan oleh dosen dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran. (4) ITS dan peneliti memperoleh manfaat dari hasil penelitian berdasarkan kesepakatan antara ITS, peneliti dan/atau pihak ketiga. (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan, publikasi dan pemanfaatan hasil penelitian diatur dengan peraturan rektor. Pasal 24 (1) ITS mengembangkan bidang–bidang unggulan dalam penelitian dan mengevaluasinya secara berkala; (2) Penelitian unggulan sebagaimana pada ayat (1) diterjemahkan dalam skema penelitian yang diselenggarakan oleh laboratorium untuk


- 10 -

bidang penelitian monodisiplin, dan oleh pusat-pusat studi untuk bidang penelitian multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin. (3) Skema penelitian sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (2), digunakan sebagai acuan dalam pengembangan topik dan kegiatan penelitian oleh sivitas akademika ITS. Pasal 25 ITS mengalokasikan dana penelitian sekurang-kurangnya 10% dari anggaran total ITS. BAGIAN KETIGA PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pasal 26 (1) ITS menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni beserta hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri dan wilayah. (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pematangan sivitas akademika. (4) Ketentuan tentang penyelenggaraan dan pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diatur dalam peraturan rektor. BAGIAN KEEMPAT KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN Paragraf 1 Kebebasan Akademik Pasal 27 (1) Sivitas akademika memiliki dan wajib mengupayakan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang mendukung peningkatan keunggulan akademik dan intelektual. (2) Rektor menjamin sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan. (3) Ketentuan tentang pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diatur dengan peraturan rektor.


- 11 -

Paragraf 2 Otonomi Keilmuan Pasal 28 (1) Otonomi keilmuan merupakan keleluasaan dan kewenangan sivitas akademika dalam melakukan kegiatan keilmuan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang inovatif dengan berpedoman pada norma dan budaya akademik serta kaidah keilmuan. (2) Sivitas akademika dalam menggunakan otonomi keilmuan harus mengupayakan peningkatan keunggulan akademik dan intelektual. (3) Rektor menjamin sivitas akademika dalam menggunakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan. (4) Ketentuan tentang pelaksanaan otonomi keilmuan diatur dengan peraturan rektor. BAGIAN KELIMA PENYELENGGARAAN KERJASAMA Pasal 29 (1) Kerjasama merupakan kesepakatan antara ITS dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Kerjasama dikembangkan berdasarkan asas kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, bermanfaat, dan dibangun berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, etika akademik, etika profesi, dan etika bisnis Pasal 30 (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi kerja sama akademik dan/atau non-akademik yang dilakukan secara institusional. (2) Kerja sama bidang akademik mencakup kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Kerja sama bidang non-akademik mencakup kegiatan pengembangan sumber pendapatan dan ekuitas ITS dengan mengutamakan pemanfaatan kepakaran dan hasil penelitian ITS. (4) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk pengembangan tridharma ITS. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan peraturan MWA. BAB V


- 12 -

SISTEM PENGELOLAAN BAGIAN KESATU ORGAN ITS Pasal 31 (1)

(2)

Organ ITS terdiri atas: a. Majelis Wali Amanat (MWA); b. Rektor. c. Senat Akademik Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. BAGIAN KEDUA MAJELIS WALI AMANAT Pasal 32

(1) (2)

MWA menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan non-akademik; MWA mempunyai tugas dan wewenang: a. menetapkan kebijakan umum dan melakukan pengawasan ITS dalam bidang non-akademik; b. menetapkan tata nilai dan norma; c. menetapkan persyaratan dan tata cara pemilihan Rektor d. menetapkan rencana strategis yang diusulkan Rektor; e. memberikan persetujuan usulan perubahan Statuta; f. menetapkan anggaran rumah tangga; g. mengangkat dan memberhentikan Rektor; h. memberikan persetujuan usulan pengangkatan Wakil Rektor yang diajukan oleh Rektor; i. memberikan persetujuan usulan rencana jangka panjang, menengah, serta rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh Rektor; j. memberikan persetujuan pembentukan dan pembubaran perangkat Rektor; k. memberikan persetujuan pembukaan dan penutupan program studi; l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan non-akademik; m. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Rektor; n. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota KA; o. membangun dan membina jejaring dengan individu serta institusi eksternal untuk pengembangan;


- 13 -

(3)

(4) (5)

p. melakukan upaya-upaya pengembangan aset dan kekayaan serta menjaga kesehatan keuangan; dan q. menangani atau mengambil keputusan tertinggi penyelesaian atas masalah-masalah yang ada. Dalam hal keputusan akhir penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tidak tercapai, Menteri berwenang memutuskan penyelesaian yang bersifat final dan mengikat Penyelesaian oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Tata cara persidangan dan pengambilan keputusan MWA dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Peraturan MWA Pasal 33

Organ MWA terdiri atas: a. Pengurus MWA; b. Anggota MWA; c. KA. Paragraf 1 Pengurus Majelis Wali Amanat Pasal 34 (1)

(2) (3) (4)

(5) (6)

Pengurus MWA terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua; b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan c. 1 (satu) orang sekretaris; Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota MWA; Pengurus MWA harus berkewarganegaraan Indonesia Pengurus MWA dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. Rektor, ketua SA dan Ketua KA; b. pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural pada perguruan tinggi lain; c. pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural pada lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah; dan/atau d. pejabat pada jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan. Masa jabatan pengurus MWA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus MWA diatur dengan Peraturan MWA. Paragraf 2 Anggota MWA


- 14 -

Pasal 35 (1)

(2)

(3) (4)

Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang terdiri atas: a. Menteri; b. Gubernur Provinsi Jawa Timur; c. Rektor; d. Ketua SA; e. 6 (enam) orang dosen yang bukan anggota SA; f. 4 (empat) orang dari wakil masyarakat; g. 1 (satu) orang tenaga kependidikan; h. 1 (satu) orang wakil mahasiswa; i. 1 (satu) orang wakil alumni. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan dan pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan MWA; Anggota MWA diangkat dan diberhentikan oleh menteri setelah menerima usulan dari Rektor; Menteri dan Gubernur Provinsi Jawa Timur sebagai anggota MWA dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk; Pasal 36

(1) (2)

Apabila dianggap perlu MWA dapat mengangkat anggota kehormatan; Ketentuan anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan MWA. Pasal 37

(1)

(2) (3)

Masa bakti anggota, selain dari wakil mahasiswa adalah 5 (lima) tahun, dan selanjutnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali jabatan berikutnya; Masa bakti anggota dari wakil mahasiswa adalah 1 (satu) tahun. Jabatan MWA berakhir apabila: a. berakhir masa jabatannya atau telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun; b. meninggal dunia; c. berhalangan tetap; d. mengundurkan diri; e. ditugaskan sebagai pejabat negara; f. melanggar kode etik ITS. Pasal 38

(1)

Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.


- 15 -

(2)

(3)

Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari jumlah seluruh hak suara atau ditetapkan lain oleh Menteri. Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor. Paragraf 3 Komite Audit Pasal 39

(1) (2) (3)

(4)

KA mempunyai fungsi melaksanakan fungsi manajemen risiko; KA dipimpin oleh seorang anggota MWA yang diangkat dan bertanggung jawab kepada MWA. KA mempunyai tugas: a. secara independen dan berkala: mengawasi dan/atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan ITS, serta melaksanakan fungsi manajemen risiko b. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA. KA bersama Rektor dapat menunjuk auditor publik untuk melaksanakan audit penyelenggaraan ITS. Pasal 40

(1)

(2) (3)

Keanggotaan KA berjumlah 5 (lima) orang, yang sekurang-kurangnya memiliki keahlian/menguasai bidang pencatatan dan pelaporan keuangan, tata kelola Perguruan Tinggi, peraturan perundangundangan di bidang Pendidikan Tinggi, dan pengelolaan barang milik Negara. Anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian anggota dan ketua KA, diatur dengan peraturan MWA.

BAGIAN KETIGA REKTOR Pasal 41 (1) Rektor sebagai pimpinan ITS dibantu paling sedikit oleh 2 (dua) Wakil Rektor dan seorang Sekretaris Institut; (2) Rektor sebagai organ pelaksana kebijakan, mempunyai perangkat: a. sekretariat Institut; b. unsur pelaksana akademik;


- 16 -

c. unsur penjaminan mutu, pengembang dan pelaksana tugas strategis; d. unsur pelaksana administrasi; e. unsur penunjang akademik; f. unsur satuan usaha; g. unsur lain yang dianggap perlu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor diatur dengan Peraturan MWA. Pasal 42 (1) Rektor sebagai pemimpin ITS menjalankan fungsi Pengelolaan Perguruan Tinggi dan bertanggung jawab kepada MWA; (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyelenggaran tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik ITS secara berkelanjutan. b. bidang akademik, tata kelola, keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. (3) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh MWA untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan selanjutnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (4) Persyaratan dan tatacara pemilihan dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA. Pasal 43 (1)

(2)

(3)

Dalam hal Rektor diberhentikan, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan sementara oleh Wakil Rektor yang menangani bidang akademik. Dalam hal Rektor diberhentikan dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, Wakil Rektor yang menangani bidang akademik diangkat menjadi Rektor baru oleh MWA sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor yang diberhentikan. Dalam hal Rektor diberhentikan dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan pemilihan Rektor baru. Pasal 44

(1) (2)

Rektor berwenang bertindak keluar untuk dan atas nama ITS. Rektor tidak berwenang bertindak ke luar mewakili ITS apabila: a. terjadi perkara di depan pengadilan antara ITS dan Rektor; b. mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ITS; c. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; atau


- 17 -

(3)

d. melakukan perbuatan yang merugikan ITS dan dilarang oleh MWA. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MWA menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan ITS. Pasal 45

Rektor memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun rencana jangka panjang ITS bersama SA; b. menyusun dan mengusulkan anggaran rumah tangga kepada MWA; c. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaran tridharma; d. menyusun kebijakan akademik sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh SA; e. menyusun dan mengusulkan norma, kebijakan dan arah pengembangan akademik kepada SA; f. menyusun peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; g. mengusulkan perubahan statuta ke Menteri setelah mendapatkan persetujuan MWA; h. mengusulkan dan memberikan gelar akademik, gelar kehormatan dan penghargaan; i. menyusun kode etik untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; j. menyusun dan/atau mengubah rencana jangka panjang, menengah, serta rencana kerja dan anggaran, berdasarkan rencana strategis ITS, untuk diusulkan dan disahkan oleh MWA; k. menyusun, menyampaikan dan mempertanggung-jawabkan laporan kinerja dan laporan keuangan tahunan kepada MWA; l. mengelola penyelenggaraan tridharma sesuai dengan rencana kerja dan anggaran ITS; m. melakukan pembentukan, perubahan, dan penghapusan perangkat Rektor sesuai peraturan MWA; n. melakukan pembentukan, perubahan, dan penghapusan program studi, program keahlian khusus, dan program keahlian terapan sesuai peraturan MWA o. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil Rektor, pimpinan unit di bawah Rektor, dan pegawai ITS berdasarkan Statuta serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; p. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, sesuai dengan Statuta, Peraturan MWA, Peraturan Rektor, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; q. bertindak ke luar untuk dan atas nama ITS sesuai dengan ketentuan dalam Statuta; r. mengelola seluruh kekayaan ITS dan unit bisnis secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan ITS;


- 18 -

s. mengangkat, memindahkan, memberhentikan, membina, dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan ITS; t. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan mahasiswa; u. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; v. menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal yang mendukung penyelenggaraan tridharma, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana; w. mengusulkan pengangkatan Profesor kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; x. membina dan mengembangkan hubungan baik ITS dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional; y. mengajukan usul penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA; dan z. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang dianggap perlu yang diatur dalam peraturan MWA. BAGIAN KEEMPAT SENAT AKADEMIK Pasal 46 (1) (2) (3) (4)

(5)

SA ITS mempunyai tugas dan wewenang : Menyusun rencana jangka panjang ITS bersama Rektor; Membentuk Dewan Profesor; menetapkan norma, kebijakan dan arah pengembangan akademik yang meliputi : a. kurikulum program studi; b. penilaian prestasi akademik; c. persyaratan akademik untuk pembukaan dan penutupan program studi; d. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; e. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik; dan f. kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan Melakukan pengawasan dan evaluasi mengenai : a. penjaminan mutu akademik dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik; b. kinerja tridharma dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, c. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; d. pelaksanaan peraturan akademik.


- 19 -

(6)

(7)

(8) (9)

Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Rektor mengenai: a. pengusulan Profesor; b. pemberian atau pencabutan gelar kehormatan c. sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika ITS Memberikan pertimbangan kepada MWA tentang : a. Rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran yang diusulkan Rektor; b. Evaluasi kinerja Rektor dalam bidang akademik; c. usulan Peraturan MWA dalam bidang akademik atau perubahannya yang diusulkan oleh Rektor; d. secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum; e. menyampaikan laporan kegiatan tahunan SA kepada MWA. Tata cara persidangan dan pengambilan keputusan SA dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Peraturan SA. Pembentukan Dewan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan SA Pasal 47

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Anggota SA terdiri atas: a. Rektor b. 1 (satu) orang wakil jurusan dari unsur Profesor untuk setiap jurusan c. 2 orang dosen dari laboratorium yang berbeda pada setiap jurusan. Dosen yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dosen yang menduduki jabatan fungsional tertinggi pada laboratorium. SA dipimpin oleh ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris; Dalam melaksanakan tugasnya, SA dapat membentuk komisi; Keanggotaan SA ditetapkan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya; Pimpinan SA tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus MWA, keanggotaan KA dan jabatan struktural ITS; Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan SA diatur dalam Peraturan MWA berdasarkan usulan SA . Pasal 48

(1)

Keanggotaan SA berakhir apabila: a. berakhir masa jabatannya; b. meninggal dunia; c. berhalangan tetap; d. ditugaskan sebagai pejabat negara; e. mengundurkan diri; atau


- 20 -

(2) (3)

f. melanggar kode etik ITS. Pengangkatan dan pemberhentian anggota SA disahkan oleh MWA berdasarkan usulan SA. Ketentuan lebih lanjut mengenai komposisi anggota, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, penggantian, kewajiban, dan hak anggota SA diatur dengan Peraturan SA. Pasal 49

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

SA dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota. Anggota SA sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a tidak dapat dipilih sebagai ketua. Masa jabatan ketua dan sekretaris SA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian ketua dan sekretaris SA dilakukan oleh MWA. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian ketua dan sekretaris SA diatur dengan Peraturan SA. Tata cara persidangan dan pengambilan keputusan SA dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Peraturan SA. Pasal 50

(1) (2)

(3) (4)

DP terdiri atas profesor ITS yang telah dikukuhkan. DP bertugas: a. mengembangkan pemikiran atau pandangan serta memberikan masukan kepada organ ITS terkait isu strategis yang dihadapi bangsa dan negara serta penyelesaiannya; b. menyampaikan pemikiran atau pandangan kepada Rektor terkait pengembangan ilmu; c. menjadi teladan dalam : 1. mengembangkan dan menanamkan wawasan kebangsaan kepada sivitas akademika dan masyarakat; 2. menjaga integritas moral dan Etika serta tata nilai sivitas akademika ITS; DP dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris. Ketentuan lebih lanjut mengenai DP diatur dengan Peraturan SA. BAGIAN KELIMA KETENAGAAN Pasal 51

(1) Pegawai ITS terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.


- 21 -

(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peneliti, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, tenaga administrasi, tenaga profesi, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada ITS sesuai dengan kebutuhan (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); c. Pegawai tetap;dan d. Pegawai tidak tetap. (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai pegawai ITS; (5) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai pegawai ITS; dan (6) Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d diatur dengan peraturan rektor. Pasal 52 (1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan usulan ITS yang dilandasi dengan analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia. (2) Pengangkatan, pembinaan karir dan penegakan disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian. Pasal 53 (1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilaksanakan oleh ITS berdasarkan analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia. (2) Pengangkatan, pembinaan karir dan penegakan disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan peraturan rektor. Pasal 54 (1) Hak dan kewajiban serta pembinaan karier fungsional Dosen Tetap ITS disetarakan dengan Dosen pegawai negeri sipil. (2) Posisi jabatan yang bersifat karir diutamakan untuk dijabat oleh Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan.


- 22 -

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan rektor. Pasal 55 (1) ITS dapat mengangkat Dosen tetap yang berasal dari pegawai negeri sipil kementerian/lembaga lain berdasarkan kebutuhan ITS. (2) Pembinaan karir fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ITS yang hasil penilaian angka kredit jabatan fungsionalnya disampaikan ke kementerian/lembaga lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 56 (1) ITS wajib membangun dan mengembangkan sistem kepegawaian yang meliputi manajemen dan kelembagaan kepegawaian. (2) Sistem kepegawaian sebagaimana pada ayat (1) bersifat terbuka, berdasarkan kinerja, tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kepegawaian diatur dengan peraturan rektor. Pasal 57 (1) Warga negara asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Ketentuan mengenai pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin warga negara asing yang dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan diatur dengan peraturan rektor. Pasal 58 (1) (2) (3)

Pegawai Negeri Sipil dan PPPK memperoleh Gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. pegawai tetap dan tidak tetap memperoleh Gaji sesuai ketentuan peraturan Rektor. Disamping gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pegawai dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur peraturan Rektor.

dengan dengan ayat (2) dengan

Pasal 59 Setiap pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun dapat memperoleh tali asih sesuai kemampuan keuangan ITS yang diatur dengan peraturan rektor.


- 23 -

BAGIAN KEENAM MAHASISWA DAN ALUMNI Pasal 60 (1)

(2) (3)

Mahasiswa merupakan insan dewasa yang memiliki kebebasan akademik untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan interaksi sosial dalam masyarakat akademik ITS. Mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat akademik ITS yang bersama komponen lainnya melaksanakan tridharma. Mahasiswa ikut menjaga nilai-nilai akademik, menggerakkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, dan meneruskan perjuangan bangsa. Pasal 61

(1)

(2) (3)

Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan serta fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran. Setiap mahasiswa wajib mematuhi semua norma pendidikan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di ITS. Ketentuan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor. Pasal 62

(1)

(2)

(3)

Dalam rangka pengembangan bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian, ITS menyediakan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengadakan kegiatan ekstra dan kokurikuler. Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat akademik ITS. Ketentuan tentang organisasi kemahasiswaan ITS diatur dalam peraturan rektor. Pasal 63

(1)

(2) (3) (4)

Alumni merupakan bagian dari warga ITS yang ikut bertanggungjawab menjaga nama baik ITS dan aktif berperan serta dalam memajukan ITS. Hubungan antara ITS dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan. Alumni dapat membentuk organisasi yang disebut Ikatan Alumni ITS disingkat IKA ITS; Ketentuan tentang kealumnian diatur dalam peraturan rektor.


- 24 -

BAB VI PENJAMINAN MUTU, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, DAN AKREDITASI BAGIAN KESATU PENJAMINAN MUTU Pasal 64 (1) (2)

(3) (4)

ITS menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu ITS secara berkelanjutan; Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, pengendalian, dan peningkatan standar mutu yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas; Sistem penjaminan mutu internal ITS dilakukan pada bidang akademik dan non-akademik; Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor. BAGIAN KEDUA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 65

(1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITS merupakan proses yang integral terhadap tindakan dan kegiatan unit kerja ITS secara terus menerus untuk mencapai tujuan ITS melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Sistem pengendalian dan pengawasan Internal ITS seperti pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai: a. Penyusunan program pengawasan b. Pengawasan kebijakan dan program c. Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara d. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal e. Pendampingan dan reviu laporan keuangan f. Pemberian saran dan rekomendasi g. Penyusunan laporan hasil pengawasan h. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan Pasal 66


- 25 -

(1) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal ITS adalah: a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel; b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan. (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITS dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan. (3) Sistem pengendalian internal ITS dilakukan pada bidang akademik dan non-akademik. (4) Ruang lingkup sistem pengawasan internal ITS terdiri atas bidang: a. keuangan; b. aset; dan c. kepegawaian. (5) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITS dimaksudkan untuk membantu pimpinan ITS dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan ITS, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal ITS diatur dengan Peraturan Rektor. BAGIAN KETIGA AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN Pasal 67 (1) (2)

Akuntabilitas publik ITS terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik. Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan: a. memberikan pelayanan pendidikan yang memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik ITS dan dapat dipertanggung-jawabkan; c. menyusun laporan keuangan ITS dengan tepat waktu dan sesuai standar akuntansi yang berlaku; d. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, obyektif, jujur, dan akuntabel. Pasal 68

(1) (2) (3)

Laporan keuangan tahunan ITS diaudit oleh akuntan publik. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan ITS. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik.


- 26 -

(4)

Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor. BAGIAN KEEMPAT AKREDITASI Pasal 69

(1)

(2)

(3)

(4)

Akreditasi program studi dan akreditasi institusi dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi dan akreditasi institusi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program studi dapat mengusulkan akreditasi internasional. BAB VII KODE ETIK DAN SANKSI Pasal 70

(1) Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika yang berlaku di ITS (2) Etika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi: a. kode etik ITS; b. kode etik Dosen ITS; c. kode etik Tenaga Kependidikan ITS; dan d. kode etik Mahasiswa ITS. (3) Kode etik ITS memuat norma yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah nama ITS atau bertindak atas nama ITS yang disusun oleh SA dan ditetapkan dengan peraturan MWA. (4) Kode etik dosen ITS berisi norma yang mengikat dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik ditetapkan dengan peraturan rektor. (5) Kode etik tenaga kependidikan ITS berisi norma yang mengikat tenaga kependidikan secara individual yang menunjang penyelenggaraan ITS ditetapkan dengan peraturan rektor. (6) Kode etik mahasiswa ITS berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di ITS ditetapkan dengan peraturan rektor. Pasal 71


- 27 -

(1) Setiap pelanggaran etika yang dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) akan dikenakan sanksi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sanksi dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan rektor. BAB VIII BENTUK, TATACARA DAN PENETAPAN PERATURAN Pasal 72 (1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di ITS berlaku peraturan internal ITS. (2) Peraturan internal ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Peraturan MWA; b. Peraturan Rektor; dan c. Peraturan SA. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan dan penetapan peraturan internal ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan MWA.

BAB IX PENDANAAN DAN KEKAYAAN BAGIAN KESATU PENDANAAN Paragraf 1 Sumber Pendanaan Pasal 73


- 28 -

(1)

(2)

(3) (4) (5)

(6) (7)

Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITS yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan ITS dapat berasal dari: a. masyarakat; b. biaya pendidikan; c. pengelolaan dana abadi d. pendapatan dari unit bisnis; e. kerja sama tridharma; f. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau g. sumber lain yang sah. Penerimaan ITS dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan ITS yang dikelola secara otonom. Penerimaan ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ITS dapat menerima pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Proporsi sumber pendanaan dalam bentuk biaya pendidikan ditetapkan dengan peraturan MWA. Penggunaan pendanaan untuk pembagian hasil dan penyertaan ekuitas ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan. Pasal 74

(1) Pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat diberikan Pemerintah kepada ITS melalui hibah, penugasan dan/atau kompetisi. (2) Pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat diberikan pihak selain Pemerintah kepada ITS melalui hibah, penugasan dan/atau kompetisi. (3) Hubungan kerja antara Pemerintah dan pihak lain dengan ITS untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan kontrak. Pasal 75 (1) ITS memberikan dan mengelola bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa. (2) Sumber dana untuk bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pihak lain dan/atau dari ITS.


- 29 -

(3) Ketentuan tentang bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa diatur dalam peraturan rektor. Paragraf 2 Sistem Perencanaan Pasal 76 (1) Sistem perencanaan ITS merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan yang menunjukkan rencana pengembangan ke depan, baik yang bersifat jangka panjang, menengah dan pendek. (2) Sistem perencanaan ITS menjadi dasar bagi setiap organ ITS dan seluruh sivitas akademika dalam pembuatan program jangka panjang, menengah, dan pendek. (3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut: 1. 25 (dua puluh lima) tahun untuk jangka panjang; 2. selama masa jabatan Rektor untuk jangka menengah; dan 3. tahunan untuk jangka pendek. (4) Sistem perencanaan ITS dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan ITS. (5) Dokumen perencanaan ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup: 1. Rencana Induk Pengembangan (Renip), merupakan dokumen perencanaan jangka panjang; 2. Rencana Strategis (Renstra), merupakan dokumen rencana jangka menengah; dan 3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), merupakan dokumen rencana jangka pendek. (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya. (7) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas: a. perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka menengah dan jangka pendek; b. tarif setiap jenis layanan pendidikan; c. penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang; d. melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang; e. membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; f. memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan g. sistem pencatatan dan pelaporan keuangan. Pasal 77


- 30 -

(1) Renip ITS merupakan rencana dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang disusun oleh Rektor bersama SA dan disahkan oleh MWA. (2) Renip ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi organ ITS dalam pencapaian tujuan jangka panjang ITS. (3) Renstra lTS merupakan penjabaran Renip ITS, berupa rencana jangka menengah yang dibuat oleh setiap Rektor pada masa awal jabatannya dan menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah ITS. (4) RKA ITS merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan ITS yang merupakan penjabaran dari Renstra ITS. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan keuangan dan sistem perencanaan diatur dengan Peraturan MWA. BAGIAN KEDUA INVESTASI Pasal 78 (1) ITS melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan manajemen ITS. (2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ITS dapat melakukan investasi dalam unit bisnis. (3) Investasi pada unit bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur ITS dan tujuan pendidikan karakter bangsa. (4) Nilai aset ITS yang dapat diinvestasikan untuk mendirikan unit bisnis tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak. (5) Nilai aset ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan audit terakhir yang dibuat oleh pihak auditor independen yang ditetapkan. (6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi merupakan pendapatan ITS. (7) Investasi ITS hanya boleh dilakukan oleh Rektor ITS setelah mendapat persetujuan MWA. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara investasi dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA. Pasal 79 (1) Sistem pengelolaan usaha dan dana abadi dilakukan secara terpisah dan tidak mengganggu kegiatan akademik maupun non-akademik ITS. (2) Dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harta yang sepenuhnya dimiliki dan dikuasai ITS yang berasal dari donasi tidak terikat atau terikat penggunaannya, baik dari pemerintah,


- 31 -

pemerintah daerah, lembaga atau perorangan, nasional atau internasional, maupun yang berasal dari ITS sendiri termasuk alumni. (3) Pengelolaan usaha dapat dilakukan oleh unit bisnis berbadan hukum atau jenis lainnya yang sepenuhnya atau sebagian sahamnya dimiliki ITS (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan usaha dan dana abadi diatur dengan Peraturan MWA BAGIAN KETIGA PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA Pasal 80 (1) ITS memiliki otonomi dalam pengelolaan sarana dan prasarana. (2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pencatatan, pendayagunaan, perawatan, pengawasan dan penghapusan. (3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan ITS harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam. (4) ITS melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis bagi ITS. (5) Semua sarana dan prasarana yang dimiliki ITS, baik yang berada di dalam kampus maupun di tempat lain, berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan Rektor. (6) Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan dan pihak lain dapat memanfaatkan sarana dan prasarana ITS secara bertanggungjawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan tentang pendayagunaan sarana dan prasarana ITS. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan, prosedur pendayagunaan, perawatan sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor. BAGIAN KEEMPAT AKUNTANSI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Paragraf 1 Akuntansi Pasal 81 (1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan praktek bisnis yang sehat. (2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.


- 32 -

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tatacara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup ITS diatur dengan peraturan rektor. Paragraf 2 Akuntabilitas dan Pengawasan Pasal 82 (1) Rektor menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan ITS pada setiap tahun anggaran untuk disampaikan kepada MWA, Menteri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Laporan kinerja ITS disusun secara sistematis, akurat, handal, dan akuntabel. (3) Laporan keuangan ITS disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. laporan posisi keuangan (neraca); b. laporan aktivitas; c. laporan arus kas; dan d. catatan atas laporan keuangan.

BAGIAN KELIMA PENYELESAIAN KERUGIAN Pasal 83 (1) Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang berdasarkan hasil evaluasi MWA berpotensi merugikan ITS harus ditinjau ulang. (2) Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAGIAN KEENAM KEKAYAAN Pasal 84 (1) Kekayaan awal ITS berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.


- 33 -

(2) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama dengan menteri. (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang penggunaannya diserahkan kepada ITS dan tidak dapat dipindah tangankan dan dijaminkan kepada pihak lain dan tidak dikenakan pajak. (4) Barang milik negara berupa tanah dalam penguasaan ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh ITS dan hasilnya menjadi pendapatan ITS untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ITS. (5) Pemanfaatan kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh ITS setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dilaporkan kepada menteri. (6) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca ITS dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. (7) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal ITS diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (8) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh ITS selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA

Pasal 85 (1) Kekayaan ITS terdiri atas: a. aset tetap, kecuali tanah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. aset bergerak dan kekayaan intelektual. c. aset lancar dalam bentuk kas, simpanan bank dan aset keuangan lainnya. yang terbukti sah sebagai milik ITS (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh ITS. (3) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ITS dapat mengusahakan dan memperoleh harta kekayaan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah.


- 34 -

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara perolehan dan penggunaan kekayaan diatur dengan Peraturan MWA. Pasal 86 (1) Kekayaan dan pendapatan ITS dikelola secara mandiri dan terintegrasi oleh Rektor dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam suatu sistem, tatacara dan prosedur pengelolaan yang mengacu kepada sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan ITS. (2) Sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pencapaian dan peningkatan mutu akademik. (3) Kekayaan dan pendapatan ITS digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk: a. penyelenggaraan kegiatan tridharma ITS; dan b. penggunaan lain yang sah. (4) Penggunaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak boleh bertentangan dengan visi dan misi ITS sebagai lembaga pendidikan tinggi dan sisa hasil kegiatannya digunakan untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. (5) Rektor dapat melimpahkan wewenang pengelolaan kekayaan ITS yang dimaksud pada ayat (3) kepada pemimpin unit kerja di lingkungan ITS dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi manajemen ITS. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan ITS diatur dengan Peraturan MWA.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 87 (1) Rektor yang menjabat pada saat peraturan pemerintah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya. (2) Semua pimpinan dan pejabat organ pengelola ITS yang telah dibentuk sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini sampai dengan ditetapkannya organ yang baru berdasarkan peraturan pemerintah ini; (3) Pengelolaan keuangan menggunakan pola pengelolaan badan layanan umum (PK-BLU) paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 88


- 35 -

(1) Proses pemilihan Rektor yang diselenggarakan sebelum terbentuknya MWA berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri; (2) Hasil pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dianggap sah untuk dilantik sebagai rektor baru yang untuk pertama kalinya akan melaksanakan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 89 (1) Senat dan Dewan Pertimbangan membentuk SA paling lama 1 (satu) bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah ini. (2) Persyaratan anggota dan tata cara pembentukan SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan rektor. (3) SA mengusulkan anggota MWA sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SA ditetapkan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengusulan dan tatacara pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan SA.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 90

(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2011 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan pelaksana dari peraturan pemerintah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan. Pasal 91 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal…

Presiden Republik Indonesia


- 36 -

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMER TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I.

UMUM Perguruan tinggi di dunia adalah bagian dari hasil proses perkembangan peradaban yang terus berkembang sehingga perguruan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.


- 37 -

Misi utama perguruan tinggi adalah mencari, menemukan, menyebarluaskan dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut terwujudkan, tridharma perguruan tinggi harus dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Peran perguruan tinggi berubah dari kegiatan pengajaran dan penelitian yang berbasis pada nilai-nilai akademik, menuju perguruan tinggi yang berkontribusi pada pengembangan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai yang dituntut oleh pemangku kepentingan. Perubahan paradigma tersebut menuntut perguruan tinggi merubah pola penyelenggaraan yang mengacu pada variabel internal (kurikulum, anggaran, SDM, dan fasilitas) ke pola baru yang juga mempertimbangkan variabel eksternal (alumni, pemerintah, industri, donor, akreditor, dan lainlain) yang dinamis dan semakin hari semakin besar pengaruhnya. Pola baru ini melahirkan penyelenggaraan perguruan tinggi yang mengandalkan pengambilan keputusan berbasis kebijakan strategis, standarisasi mutu, akreditisasi, akuntabilitas, efisiensi dan sentralisasi manajemen. Keadaan tersebut dimungkinkan melalui otonomi lebih besar pada perguruan tinggi. Perspektif dunia pun berubah dari bagian yang terpisah-pisah menjadi area yang menyatu. Penyatuan ini menyebabkan pula terjadinya pertukaran sumberdaya termasuk sumberdaya manusia secara tanpa batas. Dalam kerangka waktu 2015, Indonesia selaku penandatangan AFTA akan menjadi pasar terbuka untuk AEC (Asean Economic Community) dan pada tahun 2020, Indonesia harus siap dengan pemberlakuan WTO secara penuh, dimana pasar terbuka dunia akan berlaku. Hal ini menyebabkan tingkat persaingan para lulusan perguruan tinggi menjadi lebih kompetitif dan bordeless dengan penekanan pada isu-isu dunia tertentu. Untuk menjawab ini, Indonesia telah memiliki konsep KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012). Dengan demikian, perguruan tinggi selaku pencetak sumberdaya manusia harus mampu memenuhi kualifikasi tuntutan pasar sesuai KKNI yang telah ditetapkan dan harus adaptif. Sifat adaptif ini diperlukan untuk memenangkan persaingan, merespon pasar bagi pemukhtahiran keilmuaan maupun berkontribusi dalam pembangunan dan pembangunan peradaban umat manusia. Sebagai perguruan tinggi berdirinya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) diawali dengan didirikannya Perguruan Tinggi Teknik Sepuluh Nopember (PTT10N) pada 10 Nopember 1957 oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Dr. Ir Soekarno (Lembar Negara Republik Indonesia No. 27 Tahun 1961). Dalam perkembangannya, PTT10N ini berubah menjadi Institut Teknologi 10 Nopember yang


- 38 -

ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri dan berlaku mulai tanggal 3 Nopember 1960 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961. Dalam peresmian PTT10N, Dr. Ir. Soekarno mengungkapkan,”pokok dari segala pokok ialah mental investment” (Amanat P.J.M Presiden Soekarno, dalam peresmian PTT10N). Dengan penekanan pada mental investment, ITS memiliki tanggungjawab untuk berkontribusi membangun SDM dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyejahterakan masyarakat, memajukan negara dan meningkatkan nilai kemanusiaan. Dalam kondisi kekinian, ITS telah berkembang dengan memiliki enam fakultas yang mencakup matematika dan ilmu alam, teknologi industri, teknik sipil dan perencanaan, teknologi kalautan, teknologi informasi serta fakultas desain dan industri kreatif. Keenam fakultas itu dilengkapi pendidikan strata 1 sampai strata 3 serta layanan pendidikan vokasi D3/D4. Cakupan fakultas dan pendidikan vokasi ini akan terus berkembang disesuaikan dengan kondisi dan tantangan di masa depan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, ITS memiliki spirit menjadi perguruan tinggi riset berkelas dunia dibidang pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurun waktu yang sama, ITS juga melangsungkan berbagai transformasi. Setelah Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 terbit, Statuta ITS 1992 (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0443/O/1992) direvisi dan dijajaki kemungkinan menjadi PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara). Pada tahun 2003, Senat ITS memberi amanah pada Rektor untuk mempersiapkan diri menjadi PT BHMN. Tiga tahun kemudian, melalui program IMHERE (Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency), ITS membenahi kualitas manajemen dan akademik demi mencapai tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip good governance serta menghasilkan output akademik yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Terakhir, mengemban amanah Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, ITS telah merevisi kembali Statuta dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2001 dan OTK (Organisasi dan Tata Kerja) dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 86 Tahun 2013 dengan status sebagai Badan Layanan Umum. Kesemua usaha tersebut telah menghasilkan kinerja yang baik sehingga ITS yakin bisa berkembang menjadi perguruan tinggi tidak saja berperan sebagai agent of teaching, tetapi juga agent of research, agent of science-technology transfer serta agent of socio-economic development. Keyakinan tersebut dimungkinkan melalui pemanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk merespon perubahan


- 39 -

lingkungan yang cepat dan persaingan yang menuntut keunggulan. Hal tersebut menuntut otonomi perguruan tinggi yang bertanggungjawab. Otonomi berarti fleksebilitas dan kemandirian dalam menyusun program akademik dan pengaturan sumber daya. Sementara, tanggungjawab adalah status sebagai Badan Hukum. Status ini akan menjamin terpenuhinya kebutuhan masa datang untuk pengembangan sumber daya manusia dalam semangat kemandirian teknologi. Selain menjadi pendorong dan jalan untuk mencapai universitas riset namun dalam waktu yang sama tetap menjadi resource university yang unggul untuk menjawab meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan masyarakat umum dan masyarakat akademik kepada ITS. Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 membuka peluang ITS memenuhi tuntutan tersebut. Status sebagai PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) akan memberikan efisiensi dan efektifitas dalam mencapai target-target sebagai bentuk tanggungjawab ITS terhadap masyarakat. Sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang bersifat otonom, Intitut Teknologi Sepuluh Nopember bertekad menunaikan amanahnya secara bertanggung jawab, mandiri, berintegritas tinggi, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, pertumbuhan, keselarasan, pemerataan dan keterjangkauan sehingga tumbuh rasa kepemilikan seluruh pemangku kepentingan terhadap ITS. Sebagai landasan berpijak bagi ITS dalam melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi yang melekat padanya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh negara kepada ITS, yaitu mengembangkan sumber daya manusia terdidik serta ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam arti luas serta untuk mengatur tugas dan wewenang serta pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di ITS maka disusunlah Statuta ITS yang merupakan pedoman dasar penyelenggaraan ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Statuta ITS. Statuta ITS mencerminkan komitmen ITS terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat, adil dan sejahtera. II. PASAL DEMI PASAL PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.


- 40 -

Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Yang dimaksud dengan “reputasi internasional” adalah diakui secara internasional baik di diukur dari ranking di kalangan perguruan tinggi Asia atau perguruan tinggi dunia Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 pembentukan, perubahan, dan penghapusan fakultas atau sekolah, jurusan atau departemen, termasuk juga program studi di dalamnya Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Standar pendidikan ITS diperlukan untuk mencapai tujuan dan tata nilai pendidikan di ITS serta menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)


- 41 -

peraturan rektor mengatur antara lain tentang kalender akademik dan peraturan akademik. Pasal 16 cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “program kelas internasional” adalah program pendidikan sarjana atau pascasarjana yang penyelenggaraannya bekerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri ataupun diselenggarakan ITS dengan kurikulum berstandar internasional dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pencabutan gelar dilaksanakan sekaligus dengan pencabutan ijasah. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Anggran total adalah total tahunan. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31


- 42 -

Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA tidak berganti-ganti agar dapat menjaga kesinambungan pemahaman terhadap obyek materi bahasan MWA. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Masa bakti anggota dari wakil mahasiswa adalah 1 (satu) tahun, namun keterwakilan unsur Mahasiswa dalam MWA akan selalu ada dalam periode masa jabatan 5 (lima) tahun keanggotaan MWA. Pemilihan unsur Mahasiswa dilakukan setiap tahun dalam 5 (lima) tahun masa jabatan MWA. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)


- 43 -

Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Penunjang akademik meliputi antara lain: perpustakaan, laboratorium, percetakan dan penerbitan, medical center, pusat bahasa, dan kearsipan Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas.


- 44 -

Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “sumber daya” adalah sumber daya manusia dan aset serta sarana dan prasarana. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. . Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74


- 45 -

Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Unit bisnis merupakan satuan usaha yang berbadan hukum yang dalam pelaksanaan usahanya ditujukan sebagai sumber pendanaan bagi ITS. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas


- 46 -

Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Yang dimaksud dengan “tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh ITS” adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha ITS, baik hasil usaha akademik maupun nonakademik. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas.


- 47 -

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …… TAHUN …….. TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER LAMBANG ITS Lambang ITS terdiri dari: 1. Lambang ITS berbentuk roda teknik berwarna biru tua dan biru muda yang di dalamnya terdapat Tugu Pahlawan Surabaya berwarna putih perak dan bunga wijayakusuma berwarna kuning emas. 2. Lambang ITS memiliki makna sebagai berikut: a. Roda teknik berwarna biru tua dan biru muda mengandung makna perjuangan kepahlawanan bangsa yang suci menjamin harapan kepada kader bangsa yang berbudi pekerti luhur dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; b. Tugu Pahlawan Surabaya berwarna putih perak mengandung makna semangat kepahlawanan Sepuluh Nopember; dan c. Bunga wijayakusuma berwarna kuning emas mengandung makna lambang kehidupan. 3. Lambang ITS adalah sebagai berikut:

4. Perbandingan ukuran Lambang ITS adalah sebagai berikut:


- 48 -


- 49 -

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …… TAHUN …….. TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER LOGO ITS Logo ITS terdiri dari: 1. Logo ITS berupa lambang ITS berwarna putih di dalam perisai, tulisan ITS berwarna biru, berbentuk tegas, artistik dan sederhana, serta tulisan lnstitut Teknologi Sepuluh Nopember berwama biru. 2. Logo ITS memiliki makna sebagai berikut: a. lambang ITS berwarna putih di dalam perisai, mengandung makna semangat membangun kompetensi generasi muda dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar selalu tertanam dan terbingkai di dalam hati seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan ; b. tulisan "ITS" berwarna biru mengandung makna visi ITS seluas dan setinggi langit lazuardi dan selalu dapat beradaptasi dengan perubahan; dan c. tulisan "ITS" berbentuk tegas, artistik dan sederhana, dan mengandung makna pengalaman dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kekuatan sejarah, dan senioritas ITS semakin mempunyai daya saing. 3. Logo ITS adalah sebagai berikut:

4. Ukuran logo adalah sebagai berikut:


- 50 -


- 51 -

LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …… TAHUN …….. TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER BENDERA ITS Lambang ITS terdiri dari: 1. ITS memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 berwarna biru tua dan biru muda, di sebelah kiri atas terdapat lambang ITS. 2. Bendera adalah sebagai berikut:

3. Fakultas atau Sekolah memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dan warna dasar yang berbeda-beda serta di sebelah kiri atas terdapat lambang ITS.


- 52 -

LAMPIRAN IV PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …… TAHUN …….. TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PATAKA ITS Pataka ITS terdiri dari: 1. ITS mempunyai Pataka berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 60 cm dan tinggi 120 cm, berwarna biru tua dan biru muda dengan tepi berumbai benang berwarna kuning emas panjang 10 cm, serta berisi lambang ITS bergaris tengah 40 cm. 2. Pataka ITS adalah sebagai berikut:


- 53 -

LAMPIRAN V PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …… TAHUN …….. TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER HYMNE ITS Hymne ITS terdiri dari: (1) Hymne ITS adalah sebagai berikut:


- 1 - PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR.. TAHUN 2014 TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents