KERIENTERIAN PERI
ND
USTRIA
N
DIREKTORAT JEHDEMT INDUSTRI LOGAM ltlESIN TEKSTIL DAN ANEKA Jalan Jenera 3-=iE Sdiroto Kav. 52 - 53 Lantai I JAI(ARTA 12950 Kotak pos : aiTg JKSlvlG Telp.
: 5255509,
5252482 Fax. : 5252978
htp:r.;ilnnea. dprin. go. id
PER.ATURAN DIREKTUR JENDERAL IilDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA
NO*IOR
L/rtw^JpERJs/zoto
TENTANG PETUNJ UK TEKNIS PELAKS.ANAAN PEN ER.APA,N P E MBE RLAKUAN STANDAR NASTONAL INDONESIA {sNt} KOREK API GAS SECARA, WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri perindustrian Nom,or---iuuI
N D/P ER/2120 t 0,
tentan g pem berr a kuan s
ta
ncir
N
asionar
f{ongsjaJlg pr9! Api Gas Secara Wajib, feru diatrrr Petunjuk Teknis peraksinaan penerapan pemberrar
SNI Korek Api Gas Secara Wajib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam a, perru ditrirtuartan-FEi.iur.n ' ^hr1uf Direktur Jenderar rndustri Logam Mesin Tekstil dan
Aneka;
Mengingat
:
1. Keputusan
presiden -Republik lndonesia Nomor 73/M Tahun 200s tentang pemberhentian oan eentangr€tan Lingkungan Ojpafremen fejabat Eselon
I di
Perindustrian:
2. peraturan Menteri perindustrian Nomor INDIPER/3/200S. tenla.ng Organisasi
Departemen perind ustrian;
dan Tata
01/MX*ui"
3. peraturan Menteri perindustrian Nomor ua&IND/PER/4t2AA tentang Keduduian Oan
fug;s fe;aUat Kementerian perindustrian Daram Masa perarihan
Struktur Organisasi;
lndustrialisasi Menuju Kehidupan yang Lebih Baik
Direktur
i,ffi,Jj"" r: 17lrr_,MTAJenderat
TLMTA
/PER/g/20rc
4. Peraturan Menterj perindustrian Nomor 7ZMN D/p E R/7 /20 0, tentan g p;; ilil r, r, n Sta nda tndonesia (SNt) Koretin"p; Gffi;:ara Wajib; r N a s iona I I
1
MEIVIUTUSKAN:
Menetapkan KESATU
Memberlakukan pemberrakuan
Teknis pelaksanaan penerapan (SNr) roil* npi
l.trnlyf standri r,rurio*i"rnq11g;ia
:::X3?trrr:'I'jt",,' ffifi#:l,"gfl.f "';.dil:, JUKNTS r"r."r,'- epi
pembertakuan SNt Korek KEDUA
ffi#l??.
p,o',
il,pi,in ,l:::*,
oas nJiCrJ SJ.ara :?::,.r,lg; Wajib.
Direktur Jenderal ini mutai berraku pada tanssat
Ditetapkan diJakarta
Septenler DERAL
i:U'x',3l',ilxilx?,?[:*"Jenderarinidisampa,*-ffiu,
perdagansan; :3. Menteri Irfenler! weqar; fJpliasidan
Usaha Kecitdan 4. Direktur Jeideral a",. ornErr,"ai
5
B5rru:rj"noui.f
:t. i[:ffi:-"#eral F:i,X.rff/:ll,
p"'i';il:li xur"ffi;; Luar
Menengah;
ii!=rrngrn, -
r.regeri,
Klmenterian
Perdasansan Daram Neseri, Kementerian
Eseton
I di Linskunsan Kementerian
8. Kepala Badan Standardisasi Nasional; 9. Kepala Dinas I oi i,"ou#i
1
1
1.
,',
;;l;l1lr. 11
3jft[';r
Losam
nr.,in
rndustri rekstir, produk rekstir, dan Aneka;
reksrir
20LO
LAIIPIRAN PERATT'RAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAil MESIN TEI(STTL DA}I A}IEKA
HOffi
i
TA!*GGAL; PETU}I.X.E(
t7/Tr,r{gLlPrs',lgl21];} GSepteober20lO
T=K}Gi PEI-A}GA}IAAN PENERAPAI.I PEIIBERLAKUAN STANDAR NASTONAL INDONESIA (SND KOREK API GAS SECARA WAJIB
BAB I KETENTUAN UMUM
1.1.
Mentari adalah Menteriyang membidangi urusan industri.
1.2. Korek Api Gas adatah peralatan penghasil api secara manual, menggunakan turunan petrokirnia sebagai bahan bakar, biasanya digunakan untuf rnJliyatatcan cerutu, rokok, dan ternbakau dalam cangklong, serta juga dapat digunakan untuk menyalakan materialseperti kertas, sumbu tilin, dan tentera.
1.3. Produsen Korek Api
Gas adatah industri yang memproduksi korek Api Gas yang , memilikifasilitas produksi paling sedikit mempunyai proses perakitan dan proses pengendalian kual'rtas.
1'4- Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam penerapan rnanajemen mutu menurut sNl lso g001:2009 atau revisinya.
1'5.
rangka
Lembaga Sedifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSpro, adalah lembaga yang terakredltasi dan ditunjuk Menteri Pedndustrian untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) Korek Api Gas S-ecara Wajib.
1.6. Lembaga sertifikasi sistem Mutu (LSSM) adalah lembaga yang telah mendapatkan akeditasi dari l(AN dan ditunjuk Menteri Perindustrian atau badan akreditasi di negara pabrikan yang telah melakukan perianjian saling pengakuan atav Mutual Reeognition Agreementatau htrutual Reeognition of appioial
lfr4nnl.
1'7.
Perianjian Sallng Pengakuan atau Mutual Recognition Agreement alau Mutual Recognition of Approval (MRA) adalah kesepakatan y.nl dilakukan olerr xRt,t dengan badan akreditasi Negara tain untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil-haiil penilaian kesesuaian.
1'8'
Surat Pendaftaran Barang (SPB) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yang diberikan kepada importir atas pendaftaran Korek Api Gas yang akan di impor.
1'9' Lebrarirn Pengu! adabh laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian ErlraH i(ord( Aft Gas sesuai persyaratan SNl, yang telah etitunjui< tulnteri Pefid:stbr untrk nretakukan pengujian sesuai SNl. 1.10-
ssE**
Produk penggunaan Tanda sNl (sppr-sNr) Korek Api Gas serfu Produt( penggunaan Tanda sNl yang oioetkan kepada produsenadarah yang rrEfipu rnerr'rproduksi Korek Api Gas sesuai dengan persyaratan sNl.
1'11'Sertifikst Hasil Uji (SHU) adalah sertifikat hasit pengujian atas contoh uji Korek Api Gas sesuaisNl. 1'12- Direktur Jenderal Pembina tndustri adalah Direktur Jenderat Manufaktur Kementerian perindustrian.
Basis lndustri
1'13' Kepala BPKIM adalah Kepala Badan Pengkajian Kebijakan lktim dan Mutu lndusfr.
BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI 2-1. Pemberlakuan sNl Korek Api Gas secara wajib sesuai sNl 19-7120-2005 atau revisinya; berlaku bagi Korek Api Gas dengan nomor Harmonized sysfem (HS) yang meliputi:
KorekApiGas
19-7120-2005
13.10.10.00 9613.10.90.00 9613.20.10.00 9613.20.90.00 9613.80.20.00 9613.80.30.00 9613.80.90.00
2.2. Sejak diberlakukan Feraturan Menteri Perindustrian tentang pemberlakuan Korek ApiGas secara wajib, maka Korek ApiGasyang tidak sesuaisNr 1$7120-2005
atau revisinya dilarang diproduksi dan diperdagangt
rArA cARA 3.1.
".i#?ltLEH
sppr sNr
SPPT€NI diterbitkan oleh LSPro dan sebetum melaksanakan kegiatan sertifikat sNl, LSPro wajib menyampaikan pedoman, prosedur, dan persyaratan permohonan SPPT kepada Dirjen Basis lndustri Manufaktur serta Kepala
6pnU.
32 Lffi* rnernperobh SPPT\SNI Korek Api Gas dari LSpro, produsen Korek Api G- 6t dabrn nE upun luar negeri wajib memenuhi persyaratan dan prosedur yap e*apkan LSpro,
a'
yaitu: nerrenuhi pers)€ratan adminisFasi dengan nrenunjukan dokumen asli dan rtayerahkan foto kopi kepemilikan usaha berupa: trin Usaha lndustri (lUl) atau lzin yang serupa dari negera asal produsen bagi produk impor dangan ringkup usaha rndusti Korek Api bas bagi produsen dalam negeri, sedangkan produsen tuar negeri harus rnelengkapi ijin/lisensi sejenis dari negara setempat yang ditJrjemahkan dalam bahasa lndonesia oteh penterjemah tersumpah.
i)
2)
Sertifikat
atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oteh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual (HKl) Kementerian Hukum dan HAM untuk Korelc Api Gas dan atau lisensi dari pemilik merek dengan ketentuan: a) dalam satu merek yang sama tidak dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) SppT-SNt; b) Produsen Koret< Api Gas melampirkan Surat Pernyataan yang menyatakan balrwa produsen tidak akan menggunakan beberapa SPPT-SNI dalam satu merek; dan b. telah menerapkan Sistem Manajernen Mutu (SMM), sesuai SNI tSO 9001:2008 atau revisinya dan memiliki: 1) peralatan pengendarian mutu sesuaipersyaratan sNr; dan 2, laboratbrium uji atau ke$asama pengujian dengan taboratorium uji yang telah memenuhisNl 17025:2009 atau revisinya. hasil produksi harus memenuhi persyaratan SNI 1g7120-200s berdasarkan hasiluji, dengan: 1). memperoleh Sertifikat Hasil Uii (SHU) dari laboratoriurn yang ditunjuk Menteri perindustrian; atau 2) memperoleh sertifikat Hasil uji (sHU) dari taboratorium penguji Negara asal pabrikan atau dalam negeri yang telah diakreditasi oleh I(AN dan ditunjuk Menteri perindustrian bagi produk imporl
c'
3.3.
untuk keperluan pengujian sesuai sNl 1*zl2a-zoos dan atau
revisinya sebagaimana dimaksud pada butir 3.2. huruf c, contoh uji Korek Api Gas diambir di alur proses produksi dan atau digudang.
3.4. Dokumen permohonan 3.5.
sppr-sNr disampaikan kepada LSpro.
Sesuai dengan permohonan SppT€Nl, LSpro wajib: meneritikebenaran dan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 3.2. huruf a dan huruf b;
a.
b'
melakukan pengujian di laboratorium yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri perindustrian atau melakukan pengujian meralui: 1) laboratorium uji yang terah memenuhi sNr lidzs:zooaatau revisinya;atau
2)
a d'
hborabrirum uji di ruar negeri sepanjang tebfr mempunyai perjanjian salng pengakuan aav Mutuat n"drrm Arnngement (MRA) antara KAN dengan Badan Akreditasi Negara bersangkutan, ).ang sertia mernpunyai perjanjian bilateral atau multiheral di bidang reguhj teknis antara penrerintah Repubrik rndonesb dengan negara yang -
bersangkubn, bagi produk import. mengadakan rapat panel yang beranggotiakan Direktorat Teknis dan pemangku kepentingan lainnya dari Direktoran lndustri Tekstil, produk Tekstil, dan Aneka untuk penentuan penerbitan SppT-SNl; dan menerbitkan SPPT-sNI, apabita hasil rapat panel sebagaimana dimaksud dalam huruf c memenuhi persyaratan dan ketentuan sNl 19-7120-2005, dengan ketentuan mencanturnkan nama produsen dan importir paoa siptSNI atas produk import.
3'6' waktu
yang diperlukan untuk pelaksanaan audit dan penerbitan sppr-SNl oleh l-sPro apabila telah memenuhl persyaratan audit kecukupan adalah 4i (empat puluh saig hari kerja diluar proses pengujian atau tindakan koreksi.
BAB IV TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH
4.1.
Ruang Lingkup
Tata cara pengambilan contoh ini digunakan oteh LSpro atau Pensawasan
standar di Pabrik (PPsp) senagai dan jumlah pengambilan contoh Korek Api ".u* Gas SPPT-SN| dan pengawasan SNt wajib di pabrik.
4.2.
petugas
untiL'iulJi"*"i ""r" o"r"r rangka pelaksanaan
Ketentuan-Ketenfuan
pengambilan contoh dilakukan oleh: a. petugas pengambir contoh (ppc) yang ditugaskan oreh LSpro untuk permohonan SppT-SNl; dan b. petugas pengawas standar Barang dan Jasa di pabrik (ppsp) berdasarkan surat tugas dari Dirjen basis lndustri Manufaktur untuk melakukan pengawasan penerapan SNlwajib di pabrik. 4.2.2. pengiriman contoh ke laboratorium ujiuntuk a. pennohonan sppr€Nrdirakukan ppc dari LSpro; atau b' Pengawasan penerapan sNl wajib di pabrik dilaksanakan oleh ppsp.
4.2.1
' 4.3.
Cara pengambilan contoh
4.3.1. Untuk permohonan SppT-SNt 4.3.2.
Pedoman tata cara pengambilan contoh dilakukan sesuaidengan SNI 7120_20as. Untuk pengawasan penerapan sNrwajib dipabrik oreh ppsp.
1$
4.4. Tdnpan pehksanaan
pengambilan contoh
1.4-1- untuk penrnhonan sppr€Nr sesuai prosedur LSpro. 1-42 untuk peng€wasan penerapan sNrwaiib oi panritc sebagaiberikut a. memberitahukan kepada pihak produsen mengenai wakfu dan rencana pengambilan contoh (sanpting ptanl;
b.
menyiapkan surat tugas pengambilan contoh; menyiapkan berita acara pengambilan contoh dan labelcontoh uji;
pada setiap pengujian, contoh uji diambir dari merek Korek Api Gas dengan tata cara pengambilan contoh sesuai sNl dan jumlah contoh uji diambil secara acak (random) sebanyak g00 buah untuk setiap pengujian, yang terdiri dari 600 buah untuk pengujian dan 300 buah untuk arsip perusahaan dan pengambiran contoh berraku untuk setiap merek pada alur produksi; A pengarnbilan contoh disaksikan oleh pihak produsen; f. contoh uJi dimasukan ke daram suatu tempat (wadah) yang tersegel, tidak merusak isinya dan diberikan identitas yang jelas tentang barang yang d'iambilccntohnya, tanggar pengambilan contoh, proousen, oan petugas pengarnbil contoh, kernudian ditandatangani oteh kedua pih,ak serta dicap produse*, contsh dikemas, dan diberi-tabel; g. berita acara pengambilan contoh ditandatangani dan dicap oleh pihak produsen; dart h. contoh kemudian dikirim ke taboratorium ujioleh ppsp dan atau pihak produsen. d_
4.5. Penilaian kesesuaian yang dirakukan oreh LSFro, LSSM, Laboratorium Uji atau Lembaga lnspeksi di luar negeri dapat diterima ,"p"ni"ng terah mempunyai
perjanjian bilateral dan multitaterat di bidang regutasi iefnis antara Republk lndonesia dengan negara tempat LSpro, LssM, Llboratorium Uji atau Lembaga lnspeksi bertempat.
BAB V PEMBINAAN DAN FENGAWASAN 5.1. Pembinaan dan pengawasan dararn rangka pemberlakuan sNr produk Korek Api Gas secara wajib dilaksanakan oteh Direktur Jenderal Basis lndustri Manufaktur Kementerian Perindustrian. 5.2.
Pembinaan dilaksanakan untuk rneningkatkan kemarnpuan industri dalarn
menerapkan SNI wajib melalui:
a. b. 5'3.
sosialisasi atas pemberlakuan SNI wajib dan atau terdapat perubahannya; dan pembinaan teknis dan konsurtasidaram penerapan sNr.
Dalam melaksanakan pengawasan sNl wajib di pabrik, Dirjen BIM menugaskan PPSP untuk merakukan pemeriksaan perusahaandan uji petik.
5.4.
Drjen BIM dapat melibakan lembaga bln untuk melaksanakan tugas ppsp
dabrn melaksanakan pengawasan SNI rvajib dipabrik.
5.5. Mekanisrne dan prosedur pengawasan sNl wajib di pabrik terhadap Korek Arri -' Gas diatur dalam petunjuk renkis penga,vasan penerapan sNr Korek epi
C"r.
5.6.
Difen BIM melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang
tetah mendapatkan pembinaan dan pengawasan mutu barang dan atau lasa oi pqbrik dalam rangka pemberlakuan sNl produk Korek Api Gas secara wajib opn pFsp dengan melakukan pemeriksaan perusahaan dan ujipetik.
BAB VI TATA CARA PENC,ANTUMAN TANDA SNI
6.
PerusaF.aan industri Korek Api Gas wajib memberi tanda
SNI berupa logo SNI dengan ukuran sebagaimana dituliskan dalam Peraturan pemerintah Nomor tOZ Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, dengan cara dicetak tekan/press pada bagian penutup kepala, di posisi y"ng rudah dibaca dan $dak mudah hilang pada Korek ApiGas.
BAB VII PENUTUP Petuniuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan pemberlakuan SNI Korek Api Gas secara wajib ini merupakan salah satu pedoman yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dilaksanakan sebaik-bai'irnyi c"n penuh tanggung jawab.
Ditetapkan diJakarta pada tanggal e segternber
DIREKTUR JENDERAL
\,, mIsnRTEffiRI
2olo
