ZâuxÜÇâÜ cÜÉÑ|Çá| WtxÜt{ ^{âáâá \uâ~Éàt ]t~tÜàt KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 311/2008 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONALISASI E-PROCUREMENT PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa untuk. kelancaran dan terciptanya koordinasi dalam pelaksanaan e-Procurement di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Operasionalisasi e-Procurement; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional e-Procurement Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengeloiaan Keuangan Daerah; 7. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL E-PROCUREMENT PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. KESATU
: Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Operasional e-Procurement Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan Gubernur ini.
KEDUA
: Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam lampiran II keputusan Gubernur ini.
KETIGA
: Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Operaional e-Procurement Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menambah anggota dari pimpinan internal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun Tenaga Ahli sebagai Nara Sumber.
KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) e-Procurement Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta. KELIMA
: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2008
Tembusan : 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta 4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta 6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta 7. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
311/2008 6 Maret 2008
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) OPERASIONAL E-PROCUREMENT PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA Pembina
: 1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Sekretaris Daerah Provinsi OKI Jakarta
Ketua
: Asisten Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris : Kepala KPTI Provinsi DKI Jakarta Anggota
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta Asisten Pembangunan Sekda Provinsi DKI Jakarta Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekda Provinsi DKI Jakarta Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta Kepala Bawasda Provinsi DKI Jakarta Kepala Biro Adm. Sarana Perkotaan Setda Provinsi DKI Jakarta Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi DKI Jakarta
Sekretariat : 1. Para Kepala Bidang KPTI Provinsi DKI Jakarta 2. Para Kepala Sub Bidang SI PPKM KPTI Provinsi DKI Jakarta 3. Para Kepala Sub Bidang SI PAKEU KPTI Provinsi DKI Jakarta
Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
311/2008 6 Maret 2008
URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA (POKJA) OPERASIONALISASI E-PROCUREMENT PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA Pembina
: Memberikan arahan e-Procurement
kebijakan
dalam
Ketua
: Mengkoordinasikan, memantau operasionalisasi e-Procurement
Sekretaris
: Membangun aplikasi, sarana dan prasarana e-Procurement
dan
operasionalisasi
melaporkan
kegiatan
Anggota : 1. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta: Mengkoordinasikan seluruh Kepala SKPD di bidang Kesejahteraan Masyarakat untuk melaksanakan e-Procurement 2. Asisten Pembangunan Sekda Provinsi DKI Jakarta: Mengkoordinasikan seluruh Kepala SKPD di bidang Pembangunan untuk melaksanakan e-Procurement 3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta: Mengkoordinasikan seluruh Kepala SKPD di bidang Perekonomian unluk melaksanakan e-Procurement 4. Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekda Provinsi DKI Jakarta: Mengkoordinasikan seluruh Kepala SKPD di bidang Tata Praja dan Aparatur untuk melaksanakan e-Procurement 5. Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta: Memberikan arahan dan prioritas pengadaan barang/jasa dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 6. Kepala Bawasda Provinsi DKI Jakarta: Memberikan arahan tentang prosedur, transparansi akuntabilitas serta efisiensi dalam pengadaan barang/jasa 7. Kepala Biro Administrasi Sarana Perkotaan Setda Provinsi DKI Jakarta: Melakukan temu muka dengan organisasi penyedia barang dan jasa untuk mensosialisasikan implementasi e-Procurement 8. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta: Bekerja sama dengan SKPD menyusun Kode dan Nomor Register sebagai bahan masukan dalam memperbaharui system Informasi Manajemen Aset (SIMA) 9. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi DK| Jakarta: Memberikan sosialisasi kepada masyarakat utamanya kepada penyedia barang dan jasa
Sekretariat
: Menyiapkan sarana dan prasarana e-Procurement membantu SKPD dalam melaksanakan e-Procurement
serta
