yudhagama

yudhagama

www.tniad.mil.id

1

Susunan Tim Redaksi Nomor 85 Tahun XXIX Edisi Desember 2009

www.tniad.mil.id

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

jurnal PELINDUNG : Kepala Staf TNI Angkatan Darat PEMBINA : Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat STAF AHLI : Irjenad, Aspam Kasad, Asops Kasad, Aspers Kasad, Aslog Kasad, Aster Kasad, Asrena Kasad, Koorsahli Kasad. PEMIMPIN REDAKSI : Brigjen TNI Drs. Christian Zebua, M.M. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Sesdispenad Kolonel Inf Endar Priyanto KETUA TIM EDITOR : Kasubdis Pensat Kolonel Inf Rochiman DEWAN REDAKSI : Kasubdis Penum Kolonel Inf Iskandar M. Munir, Kasubdis Binfung Kolonel Czi Yulizar Gustiansyah, Kasubdis Pensus Kolonel Inf Widodo Rahardjo, Kasubdis Lissainfo Kolonel Arm Gatot Eko Puruhito SEKRETARIS TIM EDITOR : Letkol Caj Priyo Purwoko, BA, SH, Mayor Caj M.Yakub ANGGOTA TIM EDITOR : Mayor Caj (K) Yeni Triyeni, Kapten Caj Luther Bangun, Letda Caj (K) Besarah S.M, S.S DISTRIBUSI : Mayor Inf Ibnu Yudo Prawiro DESIGN GRAFIS : Serka Moh.Holil, Sertu Enjang TATA USAHA : Peltu (K) Ety Mulyati, PNS A. Sihombing, PNS Suwarno REDAKTUR FOTO : Lettu Inf Suwandi ALAMAT REDAKSI : Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat Tlp. (021) 3456838, 3811260, Fax. (021) 3848300, Alamat email : [email protected], [email protected]

2

Nomor 85 Tahun XXIX Desember 2009

Nomor 85 Tahun XXIX Edisi Desember 2009

yudhagama

www.tniad.mil.id

Nomor 85 Tahun XXIX desember 2009

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

jurnal 6 PERAN TNI ANGKATAN DARAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Jenderal TNI George Toisutta Pangkostrad (Saat ini sebagai Kasad)

14 JATIDIRI BANGSA DAN PENGABDIAN TNI AD

Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri Mantan Wakasad

27 KIPRAH TNI ANGKATAN DARAT DALAM PENGABDIANNYA KEPADA BANGSA DAN NEGARA

Daftar Isi

Letjen TNI Syaiful Rizal psc, S.IP. Dankodiklat TNI AD

PENTINGNYA NILAI KEJUANGAN BAGI PRAJURIT TNI AD DALAM MEMPERTAHANKAN NKRI

40

Brigjen TNI S. Widjonarko, S.Sos, M.M., M.Sc Staf Khusus Kasad

47 OPTIMALISASI YONBANZI SATGASRAT PRCPB TNI PADA OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Brigjen TNI Didik Prijanto Dirziad

MENATA LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL GUNA MENDORONG TERCAPAINYA OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN

56

Kolonel Inf Imam Basuki (Tafung Gol IV Set Itjen Dephan RI)

Revitalisasi Dan Reaktualisasi Pembinaan Teritorial Komando Kewilayahan TNI AD Guna Mendukung Kepentingan Pertahanan Matra Darat Pada Masa Mendatang: ~ Suatu Pemahaman Alternatif ~

Letkol Inf Judi Paragina Firdaus, M.Sc (Dandeninteldam Jaya) www.tniad.mil.id

64

3

Pengantar Redaksi 4

P

uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Jurnal Yudhagama dapat hadir kembali di tengah-tengah pembaca setia pada akhir Triwulan IV Tahun 2009 ini. Pada edisi Desember kali ini, redaksi Jurnal Yudhagama menyuguhkan beberapa tulisan menarik sesuai dengan topik yang telah disusun oleh tim redaksi, antara lain kajian tentang Jati Diri Bangsa, Nilai-Nilai Kejuangan Bagi Prajurit TNI AD, dan Peran TNI AD dalam Penanggulangan Bencana Alam. Sejalan dengan topik tersebut, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta menyempatkan diri menulis di tengahtengah kesibukannya sebagai Pangkostrad. Jenderal yang sangat dekat dengan anak buah ini, melihat kesuksesan TNI khususnya TNI AD dalam membantu berbagai bencana yang terjadi di tanah air, yang mana peran TNI tersebut merupakan amanat dari UU TNI No. 34 Tahun 2004. Hal tersebut dituangkannya dalam tulisan berjudul “Peran TNI Angkatan Darat dalam Penanggulangan Bencana Alam”. Kemudian, pada bahasan lain, Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengulas tentang karakter dan jati diri bangsa serta nilai-nilai keindonesiaan yang seharusnya dipertahankan dan dikembangkan, serta pengabdian TNI AD di masa datang. Pemikiran tersebut dapat pembaca simak melalui tulisan berjudul “Jati Diri Bangsa dan Pengabdian TNI AD”. Tak kalah menariknya, Dankodiklat TNI AD Letjen TNI Syaiful Rizal, Psc., S. IP., turut menyumbangkan buah pemikirannya yang ditulis dengan judul “Kiprah TNI Angkatan Darat dalam Pengabdiannya Kepada Bangsa dan Negara”. Pada tulisan lain menyoroti bahwa nilai-nilai kejuangan harus selalu tertanam pada diri setiap insan prajurit TNI AD dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemantapan nilai-nilai kejuangan ini penting untuk menghadapi kekhawatiran adanya ancaman gerakan separatisme di berbagai Wilayah Indonesia. Menyoroti hal tersebut, Brigjen TNI S. Widjonarko, S.Sos., M.M., M.Sc., mengupasnya secara cermat melalui tulisannya berjudul “Pentingnya Nilai Kejuangan Bagi Prajurit TNI AD dalam Mempertahankan NKRI”. Kemudian lebih lanjut lagi, tulisan Direktur Zeni Angkatan Darat, Brigjen TNI Didik Prijanto melihat fenomena bencana alam yang rawan terjadi di Indonesia, menilai bahwa saat-saat genting seperti inilah prajurit TNI AD secara bersama-sama memiliki kewajiban untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan bantuan kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 2 UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pandangan tersebut dihadirkan dalam tulisan berjudul “Optimalisasi Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI pada Operasi Penanggulangan Bencana Alam”. Sementara itu, hal yang berkaitan dengan informasi birokrasi dan tertib administrasi, Kolonel Inf Imam Basuki mengangkatnya dalam tulisan


yudhagama berjudul “Menata Lembaga Pengawasan Internal Guna Mendorong Tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian”. Pada tulisan lain dalam Jurnal Yudhagama edisi Desember ini, disebutkan bahwa untuk menciptakan suatu hubungan baik antara TNI dan rakyat, diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan segenap komponen bangsa. Pembinaan teritorial yang dilaksanakan dengan menerapkan komponen sosial dengan berbagai pihak terkait guna menyamakan visi dan persepsi. Hal tersebut disampaikan oleh Dandeninteldam Jaya Letkol Inf Judi Paragina Firdaus, M. Sc., dalam pemikirannya yang berjudul “Revitalisasi dan Reaktualisasi Pembinaan Teritorial Komando Kewilayahan TNI AD Guna Mendukung Kepentingan Pertahanan Matra Darat pada Masa Mendatang : Suatu Pemahaman Alternatif”. Akhirnya, segenap tim redaksi Jurnal Yudhagama menyampaikan ucapan terima kasih atas sumbangan pemikiran berupa tulisan yang sesuai dengan tema edisi kali ini, tanpa mengurangi mutu dan esensi tulisan sebagai media komunikasi guna memenuhi kebutuhan para pembaca setia Jurnal Yudhagama. Kiranya apa yang menjadi kemasan pada edisi kali ini dapat menjadi bahan pemikiran dan referensi bagi kita bersama untuk melanjutkan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua. Selamat Membaca.

Redaksi

Jurnal Yudhagama adalah media komunikasi internal Angkatan Darat, yang mengemban misi: a. Menyebarluaskan kebijaksanaan Pimpinan Angkatan Darat kepada seluruh prajurit di jajaran Angkatan Darat. b. Memberikan wadah untuk pemikiran-pemikiran yang konstruktif dalam pembinaan Angkatan Darat dan fungsi teknis pembinaan satuan sesuai tugas pokok Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara matra darat. c. Menyediakan sarana komunikasi untuk penjabaran Kemanunggalan TNI-Rakyat. Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Yudhagama ini merupakan pandangan pribadi penulisnya dan bukan pandangan resmi Angkatan Darat, namun redaksi berhak merubah tulisan (rewrite) tanpa mengubah inti tulisan untuk disesuaikan dengan misi yang diemban Jurnal Yudhagama dan kebijaksanaan Pimpinan Angkatan Darat. Redaksi menerima karangan dari dalam maupun dari luar lingkungan Angkatan Darat, dengan syarat merupakan karangan asli dari penulis. Karangan yang dimuat dalam jurnal ini dapat dikutip seluruh atau sebagian dengan menyebut sumbernya. Bidang topik dan judul tulisan diserahkan kepada penulisnya, dengan ketentuan panjang tulisan berkisar sepuluh halaman kertas folio, dengan jarak satu setengah spasi.

www.tniad.mil.id

5

PERAN TNI ANGKATAN DARAT Dalam Penanggulangan Bencana Alam Jenderal TNI George Toisutta Pangkostrad (Saat ini sebagai Kasad)

Jika selama ini TNI telah terlibat dalam penanggulangan bencana alam, maka titik tekannya sekarang adalah bagaimana peran TNI dalam penanggulangan bencana alam dapat lebih dioptimalkan, bukan saja mengambil inisiatif dalam merespon bencana alam yang terjadi, tetapi bagaimana mengembangkan emergency response atau tanggap darurat itu menjadi program institusi yang dimasukkan ke dalam Renstra TNI.

I

ndonesia merupakan salah satu negara yang secara geografis memiliki potensi kerawanan bencana alam yang sangat tinggi. Hal ini dimungkinkan karena posisi geografis Indonesia diapit oleh lempengan-lempengan tektonik raksasa yang aktif dan saling bertumbukan satu sama lain, yakni Lempengan Eurasia, Lempengan Indo-Australia, Lempengan Carolina (Pasifik) dan Lempengan Laut Filipina. Akibat tumbukan tersebut, Indonesia mempunyai gunung api terbanyak di dunia dan sekaligus sebagai tempat yang sering terjadi gempa. Selain itu, letak Indonesia yang berada di daerah beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, menyebabkan gerakangerakan tanah pada tempat-tempat yang secara geologis memang labil menjadi lebih berpotensi terjadinya longsor. Keadaan ini diperparah lagi dengan maraknya penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan serta banyaknya pembabatan hutan yang dilakukan secara illegal, tanpa mengindahkan keseimbangan lingkungan. Maka lengkaplah Indonesia menjadi wilayah yang rawan bencana alam, baik gempa tektonik, tsunami, letusan vulkanik gunung api, banjir dan longsor maupun kebakaran hutan.

6


» Peta indeks kerawanan bencana di Indonesia Posisi geografis dan struktur geologis Indonesia yang demikian itu, sangat diketahui oleh pemerintah dan para ahli geologi di negeri ini, namun masalah mendasar yang kita hadapi adalah belum adanya grand strategy program dalam rangka upaya penanganan bencana alam secara dini. Kalaupun ada, belum menunjukkan grafik yang signifikan, belum ada teknologi yang lebih maju dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam. Sehingga kasus-kasus bencana alam yang terjadi sebelumnya tidak bisa ditangani secara optimal. Jumlah korban jiwa cukup tinggi, begitupun kerugian material sangat besar, seperti pada kasus bencana tsunami, gempa bumi,

yudhagama

»

Tim SAR gabungan TNI, Polri dan BPBD melakukan evakuasi korban longsor

banjir, tanah longsor, dll membuktikan lemahnya pengetahuan masyarakat tentang bencana, sikap perilaku antisipasi dan upaya penanggulangan bencana alam tersebut. Penanganan bencana alam yang terjadi di Indonesia, sesuai UU RI No. 24 Tahun 2007 dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai wadah koordinasi yang bersifat non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sedangkan penanggulangan bencana di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang diketuai oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Hingga saat ini BNPB dan BPBD masih memiliki keterbatasan dalam melaksanakan Emergency Response sesaat setelah bencana alam terjadi, di mana masyarakat korban bencana sangat membutuhkan bantuan dari seluruh elemen masyarakat. Di samping itu, untuk mengeleminir jatuhnya korban jiwa dan kerugian materiil,

maka diperlukan sebuah perencanaan program emergency response yang lebih terpadu dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam yang terjadi. Termasuk bagaimana TNI dapat merancang program tanggap darurat dengan memaksimalkan sumber daya prajurit, dan berbagai sarana yang dimiliki TNI, sebagai bagian dari civic mission TNI berupa program aksi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terhadap penanggulangan dampak bencana alam. Aktualisasi OMSP TNI saat ini nampaknya bukan lagi menjadi suatu program, akan tetapi telah menjadi tuntutan utama yang harus dioptimalkan. Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan argumentatif yang sangat mendasar, antara lain : Pertama, secara legal formal payung hukum pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam merupakan amanat dari UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu amanat dari UU tersebut yang harus dilaksanakan, di mana tugas

www.tniad.mil.id

7

pokok TNI memiliki dua dimensi yakni Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Mencermati dinamika dan kontijensi tantangan tugas TNI, tugas dalam konteks Operasi Militer Perang dapat dikatakan eskalasi ancamannya semakin berkurang sejalan makin kecilnya konflik vertikal serta konflik di wilayah perbatasan maupun di wilayah luar kepulauan Indonesia. Meskipun masih ada konflik yang terjadi, namun sejauh ini masih bisa diatasi dan tidak bereskalasi tinggi yang akan mengganggu atau mengancam keutuhan NKRI. Kedua, pengalihan fokus perencanaan tugas pokok terhadap OMSP untuk menanggulangi bencana alam memang mendesak untuk diperhatikan, karena kecenderungan eskalasi bencana alam terlebih dalam kurun 5 tahun terakhir ini terus meningkat, dan tidak dapat dipredisikan kapan

dan di mana bencana alam tersebut akan terjadi. Dengan demikian kondisi rawan bencana alam ini membutuhkan program tanggap darurat (emergency response) secara dini, terpadu dan berkelanjutan. OMSP dalam penanggulangan bencana alam bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan penyelamatan warga masyarakat (misi kemanusiaan), karenanya pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam merupakan suatu keniscayaan yang sangat objektif. Ketiga, masih terbatasnya kemampuan dan sumber daya nasional dalam penanggulangan bencana alam. Sementara pelibatan TNI selama ini dalam penanggulangan bencana sifatnya hanya membantu dan dilaksanakan secara spontan belum terstruktur. Kendati demikian, pada kenyataannya aksi dan tindakan tanggap darurat terhadap bencana alam yang dilakukan TNI sangat signifikan, di mana dalam setiap terjadi peristiwa bencana alam, TNI acap kali menjadi pihak pertama yang langsung terjun melakukan tindakan pertolongan pertama dan mengevakuasi korban. Keempat, masyarakat masih banyak yang tidak paham bahwa operasi tanggap darurat penanggulangan bencana alam merupakan bagian dari OMSP. Sehingga bila operasi tanggap darurat terhadap bencana alam ini benar-benar dapat dipolakan sebagai bagian OMSP, maka ini akan berdampak positif bagi peningkatan citra TNI karena memiliki konsen dan rasa empati terhadap keselamatan masyarakat.

Kelima, di negara manapun terutama di negara-negara maju, militer menjadi kekuatan utama untuk melaksanakan OMSP. Mereka bahkan memiliki Satuan khusus yang terlatih untuk melakukan tanggap darurat mengatasi setiap musibah » Korban gempa yang berhasil diselamatkan oleh prajurit TNI bencana alam, lengkap dengan sarana pendukung serta didukung dengan anggaran cukup besar.

8


yudhagama c. Kesinambungan dari masing-masing institusi baik intern TNI, pemerintah daerah/lembaga non pemerintah dalam mengantisipasi atau menangani bila terjadi bencana alam secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun peran TNI dalam penanggulangan bencana alam menjadi lebih optimal dapat dikelompokkan dalam tiga tahapan kegiatan yaitu :

»

Simulasi penanggulangan bencana antara TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dari uraian beberapa pertimbangan di atas, maka tidak ada alasan bagi TNI untuk mengabaikan keterlibatannya dalam penanggulangan bencana alam sebagai bagian dari OMSP. Jika selama ini TNI telah terlibat dalam penanggulangan bencana alam, maka titik tekannya sekarang adalah bagaimana peran TNI dalam penanggulangan bencana alam dapat lebih dioptimalkan, bukan saja mengambil inisiatif dalam merespon bencana alam yang terjadi, tetapi bagaimana mengembangkan emergency response atau tanggap darurat itu menjadi program institusi yang dimasukkan ke dalam Renstra TNI. Keenam, untuk mewujudkan peran TNI dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam, diperlukan adanya kesamaan visi dan misi diantara institusi yang terlibat dalam penanggulangan bencana alam (BNPB/BPBD) antara lain : a. Kebersamaan dalam aspek perencanaan, persiapan dan pelaksanaan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing baik dari intern TNI, pemerintah dan lembaga non pemerintah. b. Keterpaduan antara segenap institusi yang tergabung dalam BNPB/BPBD dalam mengelola segenap potensi pendukung yang ada bila terjadi bencana alam yang berskala besar.

a. Kegiatan Pra-bencana. Kegiatan ini lebih banyak bertumpu kepada Komando Kewilayahan dengan titik berat kegiatan kepada upaya mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun tahapan kegiatan meliputi ; 1) Preventif (Pencegahan), upaya penyebarluasan berbagai peraturan, perundang-undangan yang berdampak untuk meniadakan atau mengurangi resiko bencana termasuk pembuatan peta rawan bencana. 2) Mitigasi (Penjinakan), upaya secara fisik mengurangi dampak yang ditimbulkan bencana, seperti pembuatan cekdam, rehabilitasi aliran sungai, pengawasan terhadap pelaksanaan RUTR, IMB serta pemindahan penduduk ke daerah yang aman bencana. 3) Kesiapsiagaan dalam bentuk pelatihan dan gladi bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, serta pendidikan dan pelatihan bagi aparat pemerintah, aparat teritorial, aparat kepolisian, termasuk penjagaan Posko penanggulangan banjir dan

www.tniad.mil.id

9

pos-pos siaga lain yang sejenis. Kegiatan pada tahap ini amat penting, karena usaha untuk menghindari bencana akan lebih efektif dan efisien dari pada tindakan rehabilitasi dan konstruksi. Hal-hal yang dapat dilakukan sebelum terjadinya bencana alam antara lain : 1) Menginventarisasi Informasi Wilayah.

Data

dan

a) Jumlah KK/penduduk nyata ditiap desa/kecamatan/ kabupaten/kota harus benar-benar terdata secara akurat untuk menghindari pemanfaatan dari oknum yang mencari keuntungan pribadi dan juga untuk mensinkronkan laporan kesatuan tentang data penduduk. b) Titik penampungan pegungsi dan evakuasi serta yang bisa dijadikan/dipakai Posko apabila benar-benar terjadi gempa. c) Jaring jalan atau rute yang diatur untuk digunakan evakuasi korban atau bantuan logistik dengan menggunakan beberapa alternatif sehingga tidak terjadi kemacetan pada saat pelaksanaan. d) Pendataan kemampuan dari instansi penting seperti Pemda, TNI, Polri, Rumah Sakit, PLN, Telkom, Perhubungan maupun fasilitas penting lainnya, sehingga jika terjadi sesuatu

10


»

Ilustrasi proses terjadinya gelombang tsunami

dengan cepat/mudah difungsikan dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki untuk kepentingan PBA. e) Menyiapkan data paramedis dan fasilitas kesehatan/P3K yang dapat segera membantu bencana alam. f) Mensosialisasikan tandatanda isyarat bencana alam kepada masyarakat lingkungan tugasnya dengan tujuan agar masyarakat dapat benar-benar paham dan mengerti dengan tanda-tanda tersebut dan melatihkan secara terpadu di wilayahnya. 2) Bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyusun organisasi Satkorlak dan Satlak PBP yang disosialisasikan

yudhagama

»

Tanggap Darurat yang dilakukan TNI dan unsur SAR lainnya

kepada instansi yang masuk dalam organisasi tersebut sehingga mengetahui fungsi dan tugasnya.

5) Membuat Protap tentang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta mensosialisasikannya kepada pihak terkait.

3) Menyusun rencana tindakan yang harus dilakukan. a) Mengkoordinir serta menghimbau masyarakat dalam menyiapkan alat dan fasilitas penanggulangan bencana gempa bumi. b) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui upaya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi. c) Melaksanakan penyuluhan dan geladi/latihan dalam menghadapi gempa bumi kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga diharapkan masyarakat benar-benar mengetahui dan paham langkahlangkah yang harus diambil dalam menghadapi bencana gempa bumi. 4) Menyiapkan Satuan Pasukan Reaksi Cepat (PRC) PBP TNI.

6) Menyusun program dan kebutuhan anggaran penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi antara lain bidang pendidikan dan pelatihan untuk menguji Protap. 7) Mengkoordinasikan dengan Badan Meteorologi dan Geofisika untuk membuat data tentang kemungkinan/ prediksi terjadinya bencana alam. a. Kegiatan Tanggap Darurat (penanggulangan bencana). Pada tanggap darurat, Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TNI (PRC PB TNI) dibantu Satpur/Sanbanpur dan Kowil setempat sesegera mungkin dikirimkan kelokasi untuk menangani berbagai dampak yang timbul akibat bencana. Kegiatan tersebut antara lain meliputi ; 1) Mencari dan menyelamatkan korban yang tertimbun reruntuhan bangunan. 2) Melaksanakan evakuasi korban dan pengurusan pengungsi.

www.tniad.mil.id

11

1) Rehabilitasi, yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada tingkat yang memadai serta mengkonsolidasikan berbagai sarana prasarana ekonomi, transportasi dan kehidupan masyarakat secara darurat guna mengurangi penderitaan masyarakat yang tertimpa musibah.

» Prajurit TNI sedang berusaha mengeluarkan korban yang tertimbun reruntuhan

3) Mendirikan Posko terpadu, dapur umum dan membantu aparat Polri dalam mengamankan daerah yang terkena bencana, jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan situasi dengan menjarah barang-barang milik masyarakat korban bencana. 4) Mengefektifkan BPBD dalam kegiatan evakuasi dan distribusi bantuan serta memberikan informasi bantuan yang dapat diterima oleh korban bencana. 5) Memberdayakan semua potensi yang ada untuk membantu menangani keadaan dalam satu kendali (komando) yang meliputi : Aparat Pemerintah (TNI, Polri dan Pemda), Ormas dan Relawan, baik dari dalam maupun luar negeri.

2) Rekonstruksi, yaitu membangun kembali berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh bencana secara lebih baik dengan tekad mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana di waktu yang akan datang. Kegiatan pada tahap rekonstruksi hendaknya diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan yang mengacu pada prosedur adminstrasi dan manajemen pembangunan. Hal-hal yang dapat dilakukan pasca bencana alam antara lain : 1) Melakukan pemisahan data kerusakan dan korban sesuai skala prioritas dengan mengutamakan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam perbaikannya.

6) Melaporkan secara terus menerus tentang perkembangan kepada satuan atas. a. Pasca bencana. Pada masa ini peran satuan Kowil lebih mengemuka karena PRC PB TNI termasuk Satpur/Banpur segera ditarik ke satuan masing-masing. Segera setelah bencana/pasca bencana kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

12


» Prajurit TNI sedang melakukan rekonstruksi berupa pembangunan jembatan yang rusak akibat bencana

yudhagama 2) Memberdayakan Pemda dalam kegiatan rehabilitasi dan melibatkan unsur TNI melalui kegiatan Bhakti TNI dengan memprioritaskan pekerjaan fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat. 3) Melakukan rekonstruksi ringan terhadap fasilitas sosial, fasilitas umum yang terkena bencana agar dapat segera difungsikan. 4) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Satuan Kewilayahan. 5) Melaporkan pelaksanaannya ke Komando Atas. Kita menyadari dengan berbagai keterbatasan Alutsista, sarana pendukung, minimnya kemampuan sumber daya prajurit dan terbatasnya anggaran pertahanan sepertinya tugas dalam OMSP, khususnya penanggulangan bencana alam belum bisa optimal dilakukan TNI. Akan tetapi suatu keniscayaan bila kita menginginkan peran TNI dalam penanggulangan bencana alam ini dapat lebih optimal seperti yang biasa dilakukan oleh militer Negara-negara besar, maka TNI harus didukung dengan sarana, sumber daya prajurit dan anggaran yang relatif memadai. Ini mungkin sebuah konsekuensi yang harus diterobos TNI agar tugas penanggulangan bencana ini bisa optimal dilakukan. Atau kita akan selalu terlambat menanggulangi dampak bencana alam, dan membuat masyarakat korban bencana menderita berkepanjangan akibat musibah bencana alam. Hal ini tentunya tidak kita inginkan terus terjadi.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT Data Pokok. Nama : George Toisutta Pangkat : Jenderal TNI N R P : 28494 Tmp/Tgl.Lhr : Ujung Pandang Tanggal lahir : 01 – 06 – 1953 Jabatan : Kepala Staf TNI AD Agama : Islam Kesatuan : Denma Mabesad Pendidikan Militer. Akabri Sussarcabif Tih Inti Raider Sus Danki Ter Imbat Min Jocit Australia Sussar Para Susstaf Pur Susstaf Pur Seskoad Sesko ABRI Lemhannas Riwayat Penugasan. Ops Tim Tim Ops Tim Tim Ops Tim Tim Ops Tim Tim Ops Tim Tim Ops Tim Tim Ops Aceh

Th. 1976 Th. 1977 Th. 1979 Th. 1980 Th. 1982 Th. 1982 Th. 1982 Th. 1983 Th. 1987 Th. 1992 Th. 1997 Th. 2001 Th. 1977 Th. 1979 Th. 1980 Th. 1982 Th. 1984 Th. 1985 Th. 2003

Riwayat Jabatan. Danton I/C/741/BS Kasiops Yonif 741/BS Dankipan C Yonif 741/BS Dankipan B Yonif 744/BS Paur Tiknik Sdirlitbang Pussenif Kaur Tiknik Sdirlitbang Pussenif Kasimindik Sdirlitbang Rinifdam Kasi2 Ops Brigif 1 PIK Wadanyonif 201/JY/Dam Jaya Danyonif 700/Dam VII Wrb Dandim 1417/Rem 143/Dam VII Wrb Paset Spri Pangab Wadanrem 164/WD/Dam IX Udy Danrindam II Swj Danrem 051/Wkt/Dam Jaya Danpuslatpur Kasdivif 2/Kostrad Kasdam Jaya Pangkoops TNI Pangdivif 1/Kostrad Pangdam XVII Tkr Pangdam III/Slw Pangkostrad Kepala Staf TNI AD

www.tniad.mil.id

13

JATIDIRI BANGSA DAN PENGABDIAN TNI AD Sesuai dengan Jatidirinya sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional, TNI Angkatan Darat bersama unsur TNI lainnya tidak pernah absen dalam pengabdiannya terhadap bangsa dan negara sejak Proklamasi kemerdekaan. Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri (Mantan Wakasad)

PENDAHULUAN.

T

idak terhitung jumlah palagan yang menjadi medan pengabdian TNI AD dalam kiprahnya untuk mempertahankan eksistensi, keutuhan dan keselamatan NKRI di masa lalu. Tidak hanya dalam bidang operasi militer tetapi juga di bidang diplomasi, politik, sosial dan juga ekonomi. Sebagai misal di bidang diplomasi dalam upaya memperbaiki hubungan dengan Malaysia paska Dwikora, di bidang politik dalam mengimbangi pengaruh kekuatan PKI pada dekade 50an dan 60an, di bidang sosial amat banyak jumlah bakti sosial paska bencana,

14


dan di bidang ekonomi tidak sedikit peran TNI termasuk TNI AD dalam proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di era Bung Karno. Kita tidak dapat membayangkan tanpa kontribusi TNI AD pada saat itu mungkin sudah sejak lama bangsa ini terpecah belah. Namun pada sisi lain kita juga tidak dapat menyangkal bahwa pada masa lalu tidak sedikit pula kesalahan langkah bahkan pengingkaran dari jatidiri yang dilakukan oleh oknum TNI AD sehingga di awal reformasi kita kebanjiran hujatan. Kini saat yang tepat bagi TNI AD untuk melakukan refleksi, melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka terhadap kiprahnya di masa

yudhagama lalu, melakukan konsolidasi serta mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk pengabdian di masa datang. Dapat dipastikan bahwa tantangan bahkan ancaman bagi bangsa dan negara di masa datang tidaklah lebih ringan, bentuk dan jenisnya pun telah bermetamorfosa, tidak hanya sekedar ancaman militer melainkan telah berubah menjadi multi aspek. Namun ancaman paling serius adalah disintegrasi yang diakibatkan oleh lunturnya ”jatidiri bangsa” yang tiada lain daripada Pancasila, nilai-nilai Keindonesiaan yang terpatisarikan dalam Pancasila seperti Kekeluargaan, Gotong-royong, Musyawarahmufakat, Toleransi dan sebagainya telah tereduksi dan tersisihkan oleh nilai-nilai asing seperti Individualisme, Materialisme, Hedonisme, Primordialisme dan sebagainya. Sehingga Nasionalisme, Rasa cinta tanah air, Patriotisme atau semangat bela negara telah menjadi barang langka. Sebaliknya bangsa Indonesia yang tadinya hidup rukun, damai, penuh keramah-tamahan telah berubah drastis dalam waktu yang relatif singkat menjadi penuh konflik, anarki, tawuran, amuk massa dan sebagainya yang dapat kita saksikan hampir setiap hari di layar televisi atau mass media lainnya. Kalau hal ini dibiarkan, tidak ada penanganan dengan terapi yang memadai, sangat dikhawatirkan akan bermuara pada perpecahan bangsa. Menyikapi hal ini, sudah saatnya TNI AD sesegera mungkin melakukan strategic assessment, membuat estimasi tentang kondisi bangsa ke depan serta menyusun perencanaan yang matang bagi kontribusi TNI AD berikutnya dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI serta upaya mencapai tujuan nasional. Dalam memperingati ”Hari Juang Kartika” kali ini saya diminta untuk membuat tulisan dengan tema besar ”Kiprah TNI AD dalam Pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara di Usia yang ke-64”. Untuk memenuhi pesan tema tersebut maka tulisan ini saya susun dalam lima substansi, yaitu tentang Karakter dan Jatidiri bangsa serta Nilai-nilai Keindonesiaan yang seharusnya kita kembangkan dan pertahankan, disusul oleh potret

aktual nilai-nilai Keindonesiaan tersebut dan dari sana secara derivatif kita dapat menginventarisasi tantangan dan ancaman dalam wajah yang multi aspek, upaya akbar Bangsa Indonesia dalam menghadapinya, serta Pengabdian TNI AD di masa datang dalam konteks proses akbar tersebut dan terakhir saya sisipkan masalah kepemimpinan sosial yang harus ditumbuhkembangkan kembali di lingkungan TNI AD. MEMAHAMI JATIDIRI BANGSA. Untuk mendalami permasalahan yang meliputi jatidiri bangsa serta membuat rencana tindakan ke depan yang tepat, maka perlu terlebih dahulu memahami pengertian tentang jatidiri, karakter, karakter bangsa dan jatidiri bangsa serta bagaimana seharusnya jatidiri bangsa itu dibentuk lewat pembangunan karakter atau ”character building”. Jati Diri. Dipandang dari sudut bahasa, jatidiri adalah ”diri yang sejati/sejatinya diri”. Secara budaya adalah ”ciri bawaan sejak lahir/merupakan fitrah” yang menunjukkan siapa sebenarnya diri kita secara ”fisik maupun psikologis”, bersifat bawaan sejak lahir (gift), serta merupakan sumber dari watak/karakter dan totalitas kepribadian seseorang. Karakter adalah ”sifat batin/watak yang mempengaruhi pikiran dan perbuatan seseorang”. KUBI (Kamus Umum Bahasa Indonesia) menyebutkan watak sama dengan akhlak, sama juga dengan tabiat. Watak atau karakter juga diartikan sebagai semua gejala pada seseorang (seluruh kepribadiannya) yang dapat dilihat dari pandangannya tentang hal-hal yang salah atau benar, yang baik atau yang buruk. Karakter bersumber dari jatidiri dan dikembangkan oleh proses sosialisasi nilai-nilai budaya dan interaksi dengan orang lain yang berlangsung secara terus-menerus, sejak manusia dilahirkan, melalui pendidikan, pergaulan, pembelajaran dan pengalaman. Dengan kata lain karakter adalah

www.tniad.mil.id

15

kumpulan tata nilai yang mewujud dalam suatu sistem daya dorong yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku yang ditampilkan seseorang. Tabiat/prilaku atau umumnya disebut sebagai Kepribadian, merupakan penampilan (lebih ke psikologis) seseorang yang terpancar dari karakter. Namun penampilan ini belum tentu mencerminkan karakter yang bersangkutan, karena dapat saja tertampilkan sangat bagus tetapi didorong oleh ”kemunafikan”. Dengan demikian untuk mengenal seseorang secara lengkap diperlukan waktu, karena yang terpancar sebagai lingkaran terluar adalah kepribadian yang bisa mengecoh, sementara lingkaran kedua adalah karakter dan lingkaran terdalam adalah jatidirinya. Secara visual hubungan antara jatidiri, karakter dan kepribadian dapat digambarkan sebagai berikut:

adalah nilai-nilai budaya. Maka pengembangan budaya merupakan penentu totalitas kepribadian/ karakter bangsa yang berawal pada akar perjalanan sejarahnya dan ditentukan oleh hasil proses aktualisasi nilai-nilai budaya tersebut, kemudian dijadikan dasar dan tujuan pengembangan hidup bersama sebagai bangsa. Oleh karenanya pembangunan karakter suatu bangsa adalah suatu proses yang sifatnya berkelanjutan (never ending process) menuju pada kondisi karakter bangsa yang diinginkan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila adalah ramuan nilai yang digali dari akar sejarah dan budaya bangsa, sehingga Pancasila merupakan dasar sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter (character building) bagi bangsa Indonesia.

DIPENGARUHI: JTDIRI, GENETIK & LINGKUNGAN KEPRIBADIAN KARAKTER

KARAKTER

KEPRI BADIAN

TER EKSPRESI

JATIDIRI

BERPIKIR BERPERASAAN BERPERILAKU

TERBENTUK MELALUI PROSES: - PENDIDIKAN - PERGAULAN - PENGALAMAN “GIVEN/FITRAH”

KARAKTER BANGSA DAN JATI DIRI BANGSA. Karakter Bangsa. Karakter bangsa adalah akumulasi yang terbentuk dari karakter orang perorang, merupakan kumpulan tata nilai yang dianut suatu bangsa, sebagai pemikiran, sikap dan perilaku umum dari bangsa tersebut. Unsur utama dalam pembentukan karakter bangsa

16


Jatidiri Bangsa. Berbeda dengan jatidiri orang perorang yang bersifat bawaan/fitrah, jatidiri bangsa atau identitas suatu bangsa adalah pilihan (choice), karena merupakan tatanan kehidupan masyarakat/bangsa yang harus dibentuk. Jatidiri bangsa terbentuk dari pancaran karakter bangsa yang sudah melembaga/mendarah daging atau menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga menjadi identitas atau ciri umum dari bangsa tersebut.

yudhagama Sebagai misal bangsa Jepang yang ciri umumnya pekerja keras, disiplin, ulet, rasa malunya besar sehingga kalau mengalami kegagalan ditebusnya dengan ”harakiri”. Bagi Bangsa Indonesia, jatidiri yang diinginkan/dituju dan harus dibentuk tiada lain daripada Pancasila, suatu tatanan kehidupan masyarakat bangsa yang bercirikan religius, manusiawi, nasionalis-patriotis, demokratis serta taat hukum dan berkesejahteraan sosial. Dalam Pancasila juga terdapat nilai-nilai warisan nenek moyang berupa keramah-tamahan, respek kepada orang tua dan leluhur, kekeluargaan, gotongroyong, kebersamaan, toleran, musyawarah dan seterusnya. Selain menjadi tujuan, Pancasila juga sekaligus menjadi panduan, tuntunan hidup bagi setiap warga negara maupun masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Visualisasi pembentukan jatidiri bangsa dapat digambarkan sebagai berikut:

adalah Wawasan Kebangsaan, Nasionalisme, Patriotisme dan Semangat Bhineka Tunggal Ika. Dari perspektif Keindonesiaan, ”Wawasan Kebangsaan” adalah “cara pandang persatuan dan kesatuan bangsa yang diikat oleh konsensus dasar berupa Ideologi Pancasila, UUD 1945, idea Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”, pada hakikatnya merupakan elemen (psychologicalinstitution) penting dalam Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia. Wawasan Kebangsaan sudah teruji dalam sejarah perjalanan Bangsa dan Negara Indonesia, baik dalam menghadapi segala bentuk ancaman keamanan internal maupun eksternal yang membahayakan kemerdekaan, integritas teritorial maupun kedaulatan negara. Sementara ”Nasionalisme” dalam arti luas adalah “paham tentang kesadaran berbangsa serta kesetiaan kepada kepentingan bangsa”. Untuk mengikat kesatuan dan menjamin kelestarian bangsa, nasionalisme merupakan

JATI DIRI BANGSA AKAR SEJARAH/BUD BGS

JATI DIRI

KARAK TER

KRKTER BANGSA

JATI DIRI BANGSA

PANCA SILA

AKTUA LISASI

KEHIDUPAN: - BERMASY - BERBANGSA - BERNEGARA

- DIK - PERGAULAN - PENGALAMAN

NILAI-NILAI KEINDONESIAAN LAINNYA. Terdapat banyak banyak nilai-nilai Keindonesiaan yang seharusnya dipertahankan dan ditumbuhkembangkan, namun paling tidak ada empat hal yang perlu lebih diutamakan karena tanpa keempatnya niscaya bangsa Indonesia akan kehilangan eksistensinya, keempat hal tersebut

paham dan semangat yang mutlak diperlukan. Tanpa nasionalisme, eksistensi suatu bangsa akan kehilangan ”roh”nya. Secara historis nasionalisme memberikan pengaruh yang sangat kuat pada perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia. Dari optik Keindonesiaan, Bangsa Indonesia yang sangat plural secara multidimensional agama, ras, suku bangsa, adat-istiadat, sosial budaya,

www.tniad.mil.id

17

ekonomi dan demografis disertai postur geografis yang arkipelagis-tentu sangat membutuhkan kehadiran nasionalisme yang kuat dan mengakar dalam sanubari setiap anak bangsanya. Sedangkan ”Patriotisme” adalah “paham dalam mencintai/membela tanah air”. Semangat mencintai dan membela tanah air membuat seseorang menjadi pejuang yang kokoh, gigih dan tanpa pamrih. Indonesia yang besar, kaya sumber daya alam, memiliki letak strategis dan bercirikan pluriformitas yang amat lebar sangat perlu dikawal oleh patriotisme anak bangsanya. ”BhinnekaTunggal Ika –Tanhana Dharma Mangrva”, adalah semboyan yang termaktub dalam Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular yang

POTRET AKTUAL NILAI KEINDONESIAAN. Memasuki era Reformasi tanpa disertai konsep kesiapan melakukan perubahan yang memadai, hanya sekedar untuk menumbangkan rezim lama yang dianggap otoriter. Lalu menggelar demokratisasi (”liberal”) yang pada hakikatnya tidak pas dengan akar budaya bangsa, disertai dinamika demokratisasi yang bergerak amat cepat, demi demokrasi juga dibuka keran kebebasan yang nyaris tanpa batas, terlebih lagi proses tersebut digelindingkan di tengah arus ”Globalisasi”. Maka tak pelak lagi masuklah aneka ragam ideologi/paham yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai Keindonesiaan seperti liberalisme kapitalisme, Wahabisme,

» Walaupun berbeda-beda agama, ras dan suku bangsa tetapi tetap satu Indonesia berarti “berbeda-beda/majemuk tapi satu tujuan – tiada kebenaran yang mendua”. Bagian pertama dijadikan sesanti nasional, tercantum pada lambang negara Garuda Pancasila. Selengkapnya sesanti tersebut mengajarkan bahwa keanekaragaman atau pluralitas adalah kenyataan, maka hidup harmonis dalam pluralitas adalah satu-satunya kunci menuju tercapainya persatuan dan kesatuan nasional yang hakiki. Keberhasilan Bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya, sangat tergantung pada kemampuan membina dan mengelola kebhinnekaan tersebut.

18


American Evangelisme serta fundamentalisme lainnya bahkan Radikalisme yang kerap disertai Terorisme. Kesemuanya kini telah hadir di bumi Indonesia, mengalienasikan Pancasila, mereduksi jatidiri dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Memang patut diakui bahwa tidak sedikit kemajuan berbagai bidang yang dibuka oleh keran demokrasi di Indonesia, tidak hanya sekedar berakhirnya otoritarianisme serta tumbuhnya check and balances dalam pemerintahan, tapi juga disertai dengan berbagai kemajuan lain seperti partisipasi politik, kebebasan mengemukakan

yudhagama pendapat dan kebebasan pers (sayangnya malah kebablasan). Namun, di sisi lain harus pula kita sadari bahwa demokratisasi atau transisi demokrasi (sekali lagi ”liberal”) bersifat instan di Indonesia yang amat majemuk, selain tidak sesuai dengan akar budaya bangsa, juga niscaya mengandung potensi konflik yang amat besar. Seiring dengan berkembang biaknya virus paham asing tersebut, berkembang pula sikap atau mentalitas bangsa yang individualistis, materialistis, hedonistis serta konsumtif. Sebaliknya sikap “kekeluargaan, gotong-royong dan tolerasi” yang menjadi warisan budaya leluhur bangsa telah luntur dan meredup. Kesetiaan pada ideologi dan kepentingan asing, parsialisme, pragmatisme dan fanatisme golongan telah menguat sehingga menipiskan Wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Pengaruh destruktif berikutnya: semangat kejuangan, sikap pantang menyerah dan propatria atau patriotisme pun melemah. Keteladanan yang pernah ditampilkan oleh Jenderal Soedirman yang meskipun hanya dengan paru-paru tinggal sebelah, namun beliau tetap berada di garis depan/ di medan gerilya dan tanpa henti mengobarkan semangat juang mengusir penjajah, pemerintahan darurat beliau bentuk untuk mempertahankan eksistensi republik, namun setelah turun dari

» Pelemahan aspek ekonomi merupakan soft power yang digunakan negara tertentu

»

Tari Pendet asal Bali diklaim sebagai budaya Malaysia merupakan Cultural Warfare

medan gerilya sama sekali tidak berambisi untuk menjadi Presiden. Kini sikap dan keteladanan tersebut telah menjadi barang yang amat langka. Semangat Bhineka Tunggal Ika yang mengajarkan hidup harmonis dalam pluralitas, toleransi, kebersamaan dan menjadi instrumen vital bagi Bangsa Indonesia untuk menggalang persatuan dan kesatuan serta mencapai tujuan nasionalnya, telah memudar dan kehilangan elan vitalnya sehingga wajah masyarakat kita menjadi intoleran, diliputi anarkisme, rentan konflik dan perpecahan. PERANG MASA KINI. Sebenarnya kerusakan sosial dan nilainilai luhur bangsa tersebut dapat kita antisipasi sekaligus kita cegah seandainya bangsa ini memiliki kesadaran, kepekaan serta responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis, khususnya tentang perubahan cara berperang. Model perang masa kini atau cara suatu negara dalam menguasai negara/bangsa lainnya sudah berubah signifikan, model perang kontemporer ini biasa juga disebut sebagai model perang generasi keempat. Cara berperang dengan menggunakan kekuatan senjata atau “hard power” dianggap tidak lagi efisien, sehingga muncul cara baru yang jauh lebih efisien dengan menggunakan “soft power” melalui bentuk peperangan seperti “Cultural Warfare, Economic and Financial Warfare, Information Warfare” dan sebagainya.

www.tniad.mil.id

19

Kekuatan senjata telah digantikan oleh “informasi” untuk membangun persepsi (war of perception), dan “kekuatan modal/finansial” untuk penguasaan ekonomi. Perusahaan MultiNasional (MNC) dan LSM (NGO) adalah “tentara baru” bagi negara kuat untuk menaklukkan negara lain yang lemah dan tertinggal. Kini “Tujuan Perang” telah bergeser dari penguasaan “Teritori” menjadi penguasaan “Sumber Daya”, atau dengan kata lain bertujuan “ekonomi”. Cara perang kontemporer ini biasanya dilakukan dengan pentahapan yang diawali dengan “war of perception” untuk mengubah cara pandang bangsa, dengan sasaran utamanya para elite bangsa tersebut. Proses ini acapkali dilakukan dengan menggunakan kepanjangan tangan (“War by Proxy”) yang terdiri dari LSM atau para elite politik yang berhasil dipengaruhinya. Tahap berikutnya adalah Peperangan Legal (Legal warfare) untuk mengubah “Sistem Politik” lewat perubahan peraturan/perundang-undangan bahkan “Konstitusi serta Nilai-nilai” yang dianut negara sasaran agar memberi kemudahan dalam melakukan eksploitasi politik dan ekonomi. Tahap selanjutnya terjadilah serbuan budaya untuk mengubah nilai-nilai budaya lokal serta serbuan finansial/saham yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa (MNC) dalam rangka penguasaan ekonomi. Tanpa kita sadari sebenarnya Bangsa Indonesia sedang terlibat dalam perang model kontemporer, menyangkut aspek ideologi, politik, ekonomi, hukum dan budaya. Keadaan ini harus segera diubah, nilai-nilai Keindonesiaan harus segera dikembalikan, Pancasila harus ditegakkan, jatidiri bangsa harus segera dibangun kembali lewat “character building” dan kepentingan nasional harus dipertahankan. MEMBANGUN KEMBALI KARAKTER DAN JATIDIRI BANGSA. Secara normatif pembentukan karakter dan jatidiri bangsa berawal dari penanaman nilainilai melalui proses besar Character building,

20


lewat pendidikan formal maupun nonformal sejak usia dini, dilakukan di sekolah dan dalam lingkungan keluarga/rumah tangga, dengan transformasi nilai-nilai dan ilmu pengetahuan untuk membentuk insan yang berkarakter Keindonesiaan. Keberhasilan proses pendidikan tersebut seharusnya disempurnakan dalam proses selanjutnya melalui sosialisasi/pergaulan dalam masyarakat yang juga memegang dan mengimplementasikan tata nilai. Ujung dari proses ini diharapkan akan mampu membentuk suatu lingkungan masyarakat dan bangsa yang berkarakter. Apabila karakter bangsa tersebut sudah mendarah daging dan diimplentasikan dalam keseharian maka akan menjadi jatidiri dari bangsa tersebut. Pertanyaan besarnya kini, bagaimana upaya membangun kembali karakter dan jatidiri bangsa Indonesia yang sudah terdistorsi itu dilakukan?? Dan bagaimana pula pentahapannya? Hemat saya, langkah awal yang penting dan strategis

» Pancasila merupakan ideologi bangsa yang akan selalu tertanam di dada setiap Prajurit TNI

yudhagama adalah melakukan menjadi penjuru dalam ”konsolidasi pembangunan karakKeindonesiaan”. ter bangsa (Character Untuk melakukan building), moto ”penpekerjaan akbar didikan berbasis komtersebut mau tidak petensi” perlu dikoreksi men-jadi ”pendidikan mau harus pula berbasis karakter dan menyentuh kaji ulang kompetensi”. Selanjutterhadap UUD 1945 nya pembangunan dan hasil amandemen penegakan hukum juga serta revisi sejumlah harus menjadi prioritas Perundang-undangan, » Kemanunggalan TNI dan Rakyat akan selalu terjalin dengan baik melalui kegiatan sosial utama guna memberkarena sudah tidak lagi sihkan virus KKN dan sesuai dengan jiwa dan semangat Mukadimah UUD 1945 yang berarti pula menegakkan disiplin nasional, karena disiplin sudah tidak lagi memihak pada rakyat Indonesia juga harus menjadi salah satu ciri atau identitas dan Kepentingan Nasional, melainkan sudah bangsa. terpenetrasi oleh neoliberalisme/kapitalisme, Reformasi Parpol dan Birokrasi merupakan sehingga lebih berpihak pada kepentingan keharusan dalam rangka pembangunan karakter asing khususnya kepentingan korporasi dan jatidiri bangsa, karena Parpol memiliki fungsi multinasional. Sekedar contoh kecil, UUD hasil rekrutmen atau kaderisasi pemimpin bangsa yang amandemen yang mengebiri peran MPR, UU nantinya akan membuat kebijakan-kebijakan No. 25/2007 tentang Penanaman Modal yang publik baik di tingkat daerah maupun nasional. memberi kesempatan pada modal asing untuk Sedangkan birokrasi bertugas melakukan menggunakan lahan sampai ratusan ribu hektar eksekusi terhadap kebijakan-kebijakan tadi. dengan Hak Guna Usaha (HGU) sampai 95 Sehingga para pemimpin dan anggota kedua tahun dan dapat diperpanjang dimuka sekaligus lembaga tersebut harus berkarakter dan menjadi selama 60 tahun serta dapat diperbaharui selama teladan bagi rakyat yang dipimpinnya. 35 tahun, ini berarti mereka bisa menguasainya Pekerjaan akbar ini harus dikerjakan dengan selama 190 tahun. Contoh lainnya adalah Undang- penuh kesadaran dan kewaspadaan oleh segenap undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang komponen bangsa termasuk TNI. Dalam konteks pada prinsipnya telah mengomersialisasikan ini TNI terutama TNI AD sangat pantas dan Pendidikan Nasional serta memberikan akses potensial untuk menjadi pelopor perubahan lewat terlalu lebar bagi masuknya modal asing dalam kepemimpinan sosialnya. TNI yang berjatidiri dunia pendidikan. Maka dengan regulasi seperti sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara itu niscaya akan sulit bagi Bangsa Indonesia Nasional dan Tentara Profesional sudah saatnya untuk menumbuhkembangkan kembali Pancasila terpanggil untuk turut serta merevitalisasi dan nilai-nilai Keindonesiaan serta mengawal Pancasila, membangun kembali nilai-nilai kepentingan nasional. Keindonesiaan dalam rangka character building. Langkah berikutnya adalah menjadikan Program TMMD sangat memungkinkan untuk pembangunan sektor budaya menjadi ”Leading dijadikan “palagan” bagi TNI AD dalam Sector” dalam pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas mulia tersebut. Media cetak/ konteks ini pembenahan sistem pendidikan nasional elektronik, internet dan facebook juga menjadi (sisdiknas) mutlak harus dilakukan, sisdiknas harus sarana yang efektif untuk memengaruhi opini

www.tniad.mil.id

21

TNI (dulu KKS ABRI), kita dapat pula mengacu pada apa yang disampaikan Prof. Dr. Veitzhal Rival, MBA (dalam bukunya “Kiat Memimpin dalam Abad ke-21”, 2004). Dia mengatakan bahwa ada beberapa prinsip yang harus diindahkan setiap pimpinan/ pemimpin di era demokrasi ini agar kepemimpinannya efektif sebagai berikut: • Prinsip Partisipasi. Pemimpin yang baik akan memberikan kesempatan kepada bawahan/anggota masyarakat » Pembekalan Kepemimpinan kepada perwira agar untuk ikut terlibat atau berpartisipasi mampu menjalankan tugas baik secara militer maupun sosial dalam menentukan tujuan/sasaran yang ingin dicapai serta cara untuk mencapainya. atau persepsi masyarakat, dalam kaitan ini sangat penting bagi TNI AD (terutama para perwiranya) • Prinsip Komunikasi. Pemimpin seyogyanya untuk menguasai teknologi informasi serta memberikan informasi yang perlu tentang segala memiliki kemampuan menulis dan berbicara hal yang berkaitan dengan usaha dan proses efektif. Di atas itu semua, yang lebih utama TNI pencapaian tujuan. Sebaliknya, bagaimana AD sendiri terlebih dahulu harus berbenah diri, mendapatkan info seluas-luasnya dari lingkungan mengonsolidasikan posisinya sebagai alat negara kerja, komunikasi juga merupakan cara yang di bidang pertahanan, meningkatkan nasionalisme efektif untuk menumbuhkan motivasi atau dan wawasan kebangsaannya serta memantapkan mengatasi suatu masalah yang menyangkut jatidiri dan patriotismenya sehingga mampu kepemimpinan, bahkan komunikasi merupakan alat utama dalam seni kepemimpinan. menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat. • Prinsip Mengakui Andil Bawahan. Cara lain untuk mengangkat motivasi kerja bawahan KEPEMIMPINAN SOSIAL TNI, KARAKadalah harus mengakui bahwa bawahan/anggota TER DAN KETELADANAN. Sesuai dengan jatidirinya serta Sistem kelompok – sekecil apapun fungsi, tugas atau Pertahanan-Keamanan Rakyat Semesta perannya – mempunyai andil dalam usaha (Sishankamrata) atau secara universal dikenal pencapaian sasaran. Perlu disadari bahwa dengan istilah ”Total Defence”, TNI selain dituntut dalam suatu organisasi di bidang apapun, untuk memiliki kepemimpinan militer yang kuat, keberhasilan dalam mencapai tujuan tidak juga diharuskan memiliki kepemimpinan sosial pernah diakibatkan oleh peran orang perorang yang handal untuk digunakan dalam berhubungan melainkan selalu merupakan konsekuensi/hasil dengan masyarakat. Secara prinsip sebenarnya dari efektifnya suatu teamwork. tidak banyak perbedaan antara kepemimpinan • Prinsip Delegasi Wewenang. Pimpinan/ militer dan kepemimpinan sosial, namun karena pemimpin harus tahu kapan dan di mana harus dalam kepemimpinan sosial yang dihadapi adalah memberikan otoritas kepada bawahannya untuk masyarakat umum, maka prinsip demokrasi memutuskan sesuatu yang memengaruhi kinerja harus lebih dikedepankan. Untuk itu selain dan hasil kerja. Dengan demikian bawahan teori Komunikasi dan Kepemimpinan Sosial akan terlibat secara emosional dengan tujuan yang akan dicapai.

22


yudhagama • Prinsip Memberikan Timbal Balik. Selain menuntut perhatian dan dukungan dari bawahan/ masyarakat, seyogyanya pemimpin menaruh perhatian pada apa yang diinginkan oleh mereka. Dengan menunjukkan perhatian yang tulus terhadap minat dan tujuan yang diinginkannya, kita telah berusaha menaikkan hasrat dan semangat mereka untuk menunjukkan pula perhatiannya dalam membantu kita mencapai tujuan. Selain itu kepemimpinan jenis apapun selalu menuntut dua hal, yaitu Karakter dan Kompetensi. Kepemimpinan akan berlangsung efektif manakala pemimpin memiliki karakter dan kompetensi yang patut diteladani. Dengan kata lain Keteladanan merupakan kriteria pokok untuk menjadi seorang pemimpin yang andal, seperti dikatakan T. Richard Casey, ”If a leader demonstrates competency, genuine concern for others and admirable character, people will follow”. Pakar kepemimpinan lainnya John C. Maxwell (The Power of Leadership, 2001) mengatakan, “The most effective leadership is by example, not edict”. Menurut dia, 90%

»

manusia belajar secara visual, 9% secara verbal, sisanya 1% dengan indra lainnya. Orang belajar dan mengikuti dari apa yang dilihatnya sehingga kata Maxwell, “A leader’s credibility and his right to be followed are based on his life.” Dalam tradisi militer dikenal filosofi kepemimpinan yang diringkas padat dalam formula “Follow me!”. Filosofi “follow me!” menuntut sang komandan berperilaku dan bersikap benar di mata anak buahnya. Kalau kita simak patisari dari ungkapan para pakar di atas tentang kepemimpinan, maka kita dapatkan satu kata kuncinya yaitu “keteladanan”. Karakter atau watak kepribadian merupakan faktor utama dalam kepemimpinan. Joseph W. Stilwell menyatakan bahwa kepemimpinan itu 80% ditentukan oleh watak kepribadian, 10% ditentukan oleh kemampuannya untuk mengambil keputusan, 5% ditentukan oleh masalah teknis, 5% ditentukan oleh yang lain-lain dan setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Napoleon Bonaparte menyatakan bahwa seorang pemimpin militer harus memiliki karakter dan kecerdasan yang seimbang. Edgar F. Puryear

Kepemimpinan dan kepribadian seorang Pangsar Jenderal Sudirman yang pantang menyerah dan sederhana merupakan figur bagi prajurit TNI

www.tniad.mil.id

23

Jr dalam bukunya ”Nineteen Stars” maupun ”American Generalship” menyimpulkan bahwa dalam kepemimpinan ”Character is everything”. Ungkapan-ungkapan di atas mengandung arti bahwa landasan utama kepemimpinan tiada lain daripada ”karakter/kepribadian”. Bagi TNI AD karakter merupakan unsur terpenting dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, pembentukan/pembangunan karakter dalam proses pendidikan maupun dalam pengembangannya di kesatuan merupakan hal yang mutlak. Seorang pemimpin yang berkarakter tentu akan mampu menjadi teladan dan panutan bagi bawahan atau masyarakat yang dipimpinnya. Selanjutnya dalam proses ”kepemimpinan sosial” sudah barang tentu faktor ”karakter dan keteladanan” tersebut akan lebih menentukan lagi. Keandalan dalam kepemimpinan sosial sangat dibutuhkan anggota TNI AD dalam rangka revitalisasi Pancasila dan penguatan kembali nilai-nilai Keindonesiaan. PENUTUP. Demikian tulisan sederhana ini, mudahmudahan bermanfaat bagi para Prajurit TNI AD dalam melanjutkan pengabdiannya kepada bangsa dan negara di masa datang dengan fokus utama pada pembangunan karakter bangsa (”Character Building”) dan Jatidiri Bangsa, karena keduanya mengalami distorsi yang cukup berat sehingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, jatidiri bangsa juga menjadi instrumen fundamental dalam rangka meraih Tujuan Nasional. Selamat Hari Juang Kartika, Dirgahayu TNI AD...!

24


RIWAYAT HIDUP SINGKAT Data Pokok. Nama : Kiki Syahnakri Tempat/tgl lahir : Karawang, 22 April 1947 Pangkat terakhir : Letjen TNI (Purn) Istri : Ny. Ratna Ningsih Syahnakri Anak : 3 (tiga) orang Pendidikan. AKABRI SUSLAPA SESKOAD SESKO TNI

: 1971 : 1983 : 1987 : 1991

Jabatan dan Penugasan. Danton s/d Wadanyon (Kodam Udayana) Danyon s/d Dan Brig (Kostrad) Wadanrem (Timtim – Kodam Udayana) Danrem (Timtim – Kodam Udayana) Paban-II Binlat Sops Sat AD Dan Men Taruna Akmil Wadan Pussenif TNI AD Waasops Kasad Asops Kasad Panglima Penguasa Darurat Militer Timtim Pangdam-IX/Udayana Wakasad (1November 2000 s/d 3 Mei 2002) Kegiatan setelah Purnabhakti/Pensiun. • Komisaris Utama PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk • Salah satu Pendiri dan sekarang Ketua Bidang Pengkajian PPAD (Persatuan Purnawirawan TNI AD) • Ketua I Yayasan Jati Diri Bangsa • Ketua Umum Pejuang Siliwangi Indonesia • Ketua Dewan Penasihat PKBSI (Perhimpunan Kebun Binatang dan Konservasi Se-Indonesia) • Ketua Dewan Pembina Yayasan Pangkal Perjuangan-UNSIKA (Universitas Singaper bangsa Karawang) • Aktif sebagai pembicara/narasumber maupun peserta dalam berbagai seminar/simposium/ lokakarya masalah Hankam dan Politik • Aktif menulis artikel tentang berbagai masalah bangsa di media massa, terutama KOMPAS

yudhagama

www.tniad.mil.id

25

26


yudhagama

KIPRAH

TNI ANGKATAN DARAT Dalam Pengabdiannya Kepada Bangsa Dan Negara Letjen TNI Syaiful Rizal psc, S.IP. (Dankodiklat TNI AD)

Pasang-surutnya kiprah TNI AD pada Era Pembangunan merupakan titik balik yang kemudian memberikan kedewasaan dan kiprah yang lebih baik selama Era Reformasi. Reformasi internal TNI, baik struktural maupun kultural, melalui Redefinisi, Reposisi dan Reaktulisasi telah mentransformasikan TNI AD menjadi institusi yang semakin profesional sebagai garda bangsa.

PENDAHULUAN.

M

emasuki usianya yang ke-64, TNI AD telah beberapa kali melakukan perubahan internal institusi TNI AD yang dilakukan dalam menciptakan sistem yang lebih baik (transformasi) institusi. UndangUndang RI Nomor 34 Tahun 2004 merupakan bukti kongkrit tentang bagaimana TNI AD telah menempatkan dirinya sebagai salah satu institusi yang siap melindungi kedaulatan bangsa. Kiprah TNI AD dalam mengisi pembangunan

nasional sejauh ini tidak lepas dari pasang surut konteks eksternal, namun secara umum TNI AD senantiasa dapat memerankan kiprahnya sesuai perkembangan. Proses pasang surut lingkungan eksternal tersebut akan terus berlanjut pada masa mendatang sehingga tantangan yang akan dihadapi oleh generasi penerus TNI AD juga akan semakin kompleks. Agar generasi penerus bangsa dapat memahami tentang apa saja yang telah dilakukan TNI AD dan yang tengah dihadapinya saat ini, maka pada Hari Juang Kartika ke-64 yang jatuh

www.tniad.mil.id

27

»

Barisan TKR sebelum akhirnya menjadi TNI

pada tanggal 15 Desember 2009 merupakan momentum yang tepat bagi penulis untuk menuangkan gagasan melalui ”Kiprah TNI Angkatan Darat Dalam Pengabdiannya Kepada Bangsa dan Negara”, sehingga kelak dapat mendukung arah perjuangan TNI AD dimasa mendatang dalam mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia. ERA LAHIRNYA TNI AD. Kiprah TNI AD sejalan dengan sejarah TNI yang dimulai dari terbentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai kumpulan pemuda bekas Peta, Heiho, Kaigun heiho dan pemuda lainnya pada tanggal 23 Agustus 1945.1 Menurut para pendirinya, BKR disiapkan untuk dijadikan sebagai tentara kebangsaan. Dengan belum terbentuknya ketentaraan yang resmi, maka BKR hanya merupakan suatu Korps pejuang bersenjata yang bekerja sama dengan badanbadan perjuangan lainnya untuk merebut senjata dari tangan tentara Jepang. 1 Markas Besar TNI, Sejarah TNI Jilid-I, Hal 1 (Jakarta, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000).

28


BKR yang dibentuk saat itu sifatnya masih lokal sehingga tidak dapat diandalkan untuk mengadakan perlawanan kepada pihak Jepang, sekutu dan Belanda. Maka pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pimpinan tertingginya Supriyadi dan kepala staf umum Oerip Soemoharjo. Setelah TKR terbentuk, terjadilah ketimpangan dalam Komando, karena Supriyadi tidak pernah menempati pos-nya, sehingga pimpinan TKR bersepakat untuk mengadakan rapat tertinggi guna memilih pimpinan TKR yang baru. Dalam rapat pimpinan TKR ini, Kolonel Soedirman (Panglima Divisi V/Banyumas) terpilih sebagai Panglima tertinggi TKR.2 Dalam perkembangannya, Organisasi TKR mengalami beberapa kali perubahan nama sebagai berikut : a. Pada tanggal 7 Januari 1946, TKR berubah nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR). 2 Markas Besar TNI, Sejarah TNI Jilid-I, Hal 24 (Jakarta, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000)

yudhagama

»

Pelantikan Pangsar Jenderal Sudirman menjadi Panglima TKR oleh Presiden Soekarno

b. Pada tanggal 25 Februari 1946, TKR berubah nama lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). c. Pada tanggal 3 Juni 1947, TRI kembali berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perubahan pucuk pimpinan TKR saat itu lebih dominan untuk mengakomodir badan-badan perjuangan rakyat dan memberikan ketauladanan kepada bawahannya dalam mempertahankan kemerdekaan. Setelah Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin TKR, beliau banyak mencetuskan gagasan cemerlang yang dapat digunakan oleh para pejuang kemerdekaan dalam rangka memacu semangat kebangsaan. Bahkan gagasan tersebut hingga kini masih relevan untuk digunakan sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara, seperti yang tercantum dalam ”Amanat Panglima Besar Sudirman” sebagai berikut : 3 3 Mabesad, Rute Perjuangan Gerilya Pangsar Jenderal Sudirman, Hal xxiii (Jakarta, Dibintalad. 2008)

a. ”Satu-satunya hak milik Nasional RI yang masih utuh tidak berubah-ubah meskipun menghadapi segala macam persoalan dan perubahan adalah hanya Tentara Nasional Indonesia adalah amanat sakti dan menjadi pendirian kami. b. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatanya, sudah cukup kalau Tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai Tentara disiplin harus dipegang teguh. c. Bahwa Negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja maka perlu sekali mengadakan kerja sama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar Tentara. d. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga.” ERA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN. Kiprah TNI AD selanjutnya juga terlihat pada Era Mempertahankan Kemerdekaan.

www.tniad.mil.id

29

Dengan terbentuknya TKR pada tanggal 5 Oktober 1945 maka tugas TNI AD dalam mempertahankan serta menegakkan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia menjadi lebih formal. Tugas pertempuran yang dihadapi oleh TNI AD di beberapa daerah bersama badanbadan pejuang rakyat pada saat itu ditujukan untuk melucuti tentara Jepang, melawan tentara Sekutu dan melawan tentara Belanda yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Selanjutnya, ketika Jepang menyerah dari tentara sekutu menyusul di bom atomnya Hirosima dan Nagasaki pada tahun 1945, kekuatan tentara Jepang yang ada di wilayah Indonesia menjadi lemah. Hal ini dimanfaatkan oleh TKR dan badan-badan pejuang rakyat untuk melucuti, merampas persenjataan dan peralatan perang milik tentara Jepang sebelum tentara sekutu tiba.

»

Perlawanan pejuang TKR terhadap penjajah

Kemudian, saat Pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 Nopember 1945 yang kemudian dikenal dengan hari Pahlawan, banyak menimbulkan korban jiwa dan harta. Walaupun perimbangan kekuatan senjata dan peralatan tempur lainnya tidak seimbang, tidak menyurutkan semangat dan motivasi tentara maupun pejuang untuk melawan tentara sekutu. Dipihak Inggris, korban tewas yang tertinggi adalah Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby.4 4 Markas Besar TNI, Sejarah TNI Jilid-I, Hal 110 (Jakarta, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000)

30


Demikian juga halnya dengan pertempuran di Ambarawa, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta dan Bandung Lautan Api, banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian dipihak lawan. Esensi dari kiprah TNI AD pada era ini adalah bahwa dalam berbagai macam pertempuran, TNI AD senantiasa menempatkan diri sebagai ujung tombak yang didukung oleh badan-badan pejuang rakyat melakukan perlawanan terhadap tentara sekutu dan Belanda. Disini dapat terlihat bahwa kiprah TNI AD selalu bersama-sama dengan rakyat mengatasi segala bentuk ancaman yang mengganggu integritas kedaulatan NKRI dalam mempertahankan kemerdekaan. ERA MENGISI KEMERDEKAAN. Kiprah TNI AD paska Era Mempertahankan Kemerdekaan terus berlanjut pada masa Era Mengisi Kemerdekaan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Negara ternyata masih harus menghadapi berbagai ancaman terhadap Integritas NKRI, khususnya pemberontakan yang mengancam Pembukaan UUD 1945 dan Falsafah Bangsa. Ancaman pertama datang dari Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 18 September 1948 ketika para tokoh PKI mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia di Madiun.5 Tindakan itu bertujuan untuk meruntuhkan Republik Indonesia hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan ideologi komunis. Panglima Besar Jenderal Soedirman langsung mengeluarkan perintah untuk merebut Madiun kembali. Selain itu, Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto dari Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono dari Jawa Timur untuk memimpin penumpasan terhadap kaum pemberontak. Musso akhirnya tertembak mati dan Amir Syarifuddin berhasil ditangkap di Gua Macan Desa Penganten 5

Ibid, Hal 258

yudhagama

Kecamatan Klambu, kemudian dihukum mati di Yogyakarta.6 Sekalipun pemberontakan PKI di Madiun telah berhasil ditumpas, namun bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang berusaha menegakkan kembali Pemerintahan kolonialnya di Indonesia. Pemberontakan berikutnya dilakukan oleh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/ TII) di beberapa daerah sehingga mengganggu stabilitas keamanan serta kedaulatan NKRI melalui Deklarasi negara Darul Islam. DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo kemudian dapat dilumpuhkan dengan operasi ”Pagar Betis” yang melibatkan unsur-unsur masyarakat dan TNI AD, sehingga Kartosuwiryo dapat ditangkap hidup-hidup. Demikian pula halnya dengan DI/ TII yang dipimpin oleh Daud Beureuh di Aceh, TNI AD beserta Tokoh masyarakat akhirnya dapat mengajak Daud Beureuh dan DI/TII untuk kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi melalui musyawarah. Selanjutnya, pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) yang dipelopori oleh Letnan Kolonel Achmad Husein dan berkedudukan di Bukit Tinggi mengangkat Syafruddin Prawiranegara sebagai pejabat Perdana Menteri.7 Pada hari berikutnya Permesta

mendukung dan bergabung dengan PRRI sehingga gerakan bersama itu disebut PRRI/Permesta. Permesta berpusat di Manado dengan tokohtokohnya adalah Letnan Kolonel Vantje Sumual, Letnan Kolonel D.J. Samba, Letnan Kolonel Saleh Lahade, Mayor Gerungan dan Mayor Runturambi. Pemberontakan PRRI/Permesta dapat ditumpas oleh satuan gabungan TNI yang dipimpin oleh Ahmad Yani. Demikian pula halnya dengan pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh APRA, Andi Azis dan RMS dapat ditumpas oleh TNI AD dalam waktu yang tidak begitu lama. Sementara ancaman PKI masih eksis, TNI AD kembali dihadapkan pada tugas perebutan Irian Barat melalui Operasi Mandala. Dengan dimaklumatkanya pengembalian Irian Barat kepangkuan RI oleh Presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961 di Alun-Alun Yogyakarta, maka TNI AD segera mempersiapkan operasi Trikora dengan satuan-satuan lintas udara dan intelijen untuk melakukan penyusupan ke Irian Barat (Papua sekarang). Maka pada tahun 1962 Operasi Linud dilaksanakan hingga tanggal 31 Desember 1962 dimana bendera Merah Putih secara resmi berkibar untuk pertama kalinya di Irian Barat disamping bendera PBB (UNTEA). Operasi Trikora berakhir pada tanggal 1 Maret 1963 dengan upacara penyerahan Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI di Kota Baru/Hollandia (sekarang Jayapura), dan diikuti dengan penurunan bendera UNTEA.8 Keberhasilan TNI AD di Irian Barat ternyata tidak menghentikan kiprahnya pada era ini. Menyusul kegagalan mereka pada tahun 1948, PKI melancarkan pemberontakannya yang kedua pada tahun 1965. Percobaan kudeta PKI dimulai pada tanggal 30 September 1965.9 Pada pukul 02.30 Pasukan Pasopati PKI pimpinan

6 Markas Besar TNI, Sejarah TNI Jilid-I, Hal 266 (Jakarta, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000)

8 Markas Besar TNI, Sejarah TNI Jilid –III, Hal 111-141. (Jakarta, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000)

» Aksi demonstrasi menentang PRRI/Permesta

7 Markas Besar TNI, Sejarah TNI Jilid-II, Hal 122 (Jakarta, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000)

9 Disjarah TNI AD, Sejarah TNI AD 1945 – 1973 Jilid-IV, Hal-133 ( Peranan perjuangan TNI AD dalam mempertahankan kemurnian Pancasila)

www.tniad.mil.id

31

» Tujuh Jenderal yang menjadi korban pengkhianatan PKI

»

Penangkapan simpatisan PKI oleh TNI

Letnan Satu Dul Arief yang akan menculik para Jenderal mulai meninggalkan lubang buaya menuju sasaran yang telah ditentukan. Gerakan ini kemudian dinamakan G 30 S/PKI. Para Perwira Tinggi TNI AD yang menjadi korban penculikan dan kemudian dibunuh secara biadab adalah Letjen TNI A.Yani, Mayjen TNI M.T. Haryono, Mayjen TNI Suprapto, Mayjen TNI S. Parman, Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, Brigjen TNI D.I. Panjaitan dan Letnan Satu Piere Tendean. Mayjen TNI Soeharto yang pada saat

32


itu menjabat sebagai Pangkostrad mengambil kesimpulan bahwa ada usaha merebut kekuasaan terhadap Pemerintah sehingga memutuskan untuk langsung mengambil alih tanggung jawab pimpinan TNI AD. Selanjutnya beliau memerintahkan Pangdam Jaya untuk mengambil tindakan keamanan dalam kota Jakarta. Pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 19.00 RPKAD diperintahkan untuk menguasai Gedung RRI dan Pusat Telekomunikasi yang dalam waktu singkat dapat dikuasai. Sedangkan pada jam

yudhagama 20.50 Batalyon Kavaleri-I diberangkatkan dari Bandung menuju Jakarta untuk menumpas G 30 S/PKI. Pada waktu yang bersamaan diperintahkan pasukan Kostrad untuk menguasai Bank Negara Indonesia (BNI) dan Percetakan Negara Kebayoran.10 Penumpasan oleh TNI AD selanjutnya berupa operasi pembersihan yang menghasilkan tertangkapnya Kolonel Latief dan Letkol Untung pada tanggal 12 Oktober 1965. Meletusnya pemberontakan G 30 S yang didalangi PKI menimbulkan kemarahan yang luar biasa dari masyarakat melalui aksi-aksi demonstrasi dan perusakan terhadap milik PKI. Kemudian masa rakyat berjuang bersama TNI AD untuk mengikis habis PKI dan menuntut Pemerintah untuk membubarkan PKI yang akhirnya terwujud melalui dideklarasikanya Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Kiprah TNI AD dalam mengatasi berbagai aksi pemberontakan yang dilakukan oleh anasiranasir ternyata telah menganggu konsentrasi dalam melawan Belanda yang ingin menjajah kembali Bangsa Indonesia. Namun TNI AD tetap tegar dan penuh semangat menumpas pemberontakan yang terjadi dengan cara bahu membahu bersama masyarakat. Akhirnya dengan kemauan dan didorong oleh rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga kedaulatan bangsa, semua pemberontakan dapat diatasi. Kiprah TNI AD pada era ini kemudian menginspirasi diadopsinya UU Hanneg No 3 tahun 2002 tentang Sishankamrata dimana TNI merupakan komponen utama, rakyat sebagai komponen dasar dan segenap SDA serta potensi nasional lainnya sebagai komponen pendukung. ERA PEMBANGUNAN. Kiprah TNI AD pada Era Pembangunan ternyata tidak lebih ringan dibandingkan pada Era Mengisi Kemerdekaan. Pada era ini, TNI AD melalui fungsi sosialnya membantu pemerintah 10

Ibid, Hal 146

mendirikan Golkar sebagai wadah untuk menampung aspirasi ABRI dalam menjalankan politik praktisnya. Seiring dengan keberhasilan Presiden Soeharto melakukan pembangunan nasional selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru, posisi Golkar menjadi semakin kuat. Salah satu deviasi negatif yang kemudian berkembang adalah semakin dominanya Perwira TNI AD dalam menduduki berbagai jabatan dalam struktur pemerintahan. Hal tersebut

»

Pemberangkatan pasukan TNI ke Timor Timur yang tergabung dalam Operasi Seroja

menyebabkan rusaknya profesionalisme birokrat dan sistem Pemerintahan RI sehingga memaksa berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Namun demikian, dalam kurun waktu 30 tahun pemerintahan Orde Baru, TNI AD secara umum telah banyak melakukan kiprahnya dalam menjaga integritas NKRI dan mengisi pembangunan bangsa dan negara melalui : a. Operasi Seroja di Timor Timur mulai tanggal 25 Mei 1975 sampai dengan 30 Agustus 1999 Paska Referendum. Kiprah TNI AD antara lain melaksanakan tugas tempur untuk mengatasi gangguan dan keamanan serta membangun fasilitas umum, seperti pembangunan jalan, mengembangkan cara bertani dan berkebun yang baik, mengajar di sekolah, membangun tempat ibadah dan lain-lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun

www.tniad.mil.id

33

»

Patroli pengamanan oleh pasukan TNI AD di daerah rawan NAD

semua pembangunan tersebut tidak membuat rakyat Timor-Timur berpihak sepenuhnya ke NKRI karena pada tahun 2002 Timor Leste resmi memisahkan diri dari NKRI melalui mediasi Referendum Dewan Keamanan PBB. b. Gerakan Operasi Militer VII di Aceh menyusul diproklamirkannya negara Aceh Merdeka oleh GAM pada tanggal 4 Desember 1989 dengan Teungku Hasan Tiro sebagai proklamatornya.11 Kiprah TNI AD di Aceh ternyata tidak serta merta menciptakan stabilitas keamanan dalam waktu yang singkat. Kekuatan GAM semakin bertambah dan gangguan keamanan semakin meningkat serta keinginan untuk lepas dari NKRI semakin besar. Akhirnya pemerintah pusat mengadakan berbagai perundingan untuk mencari jalan keluar namun tidak mencapai titik penyelesaian. Akhirnya pada awal tahun 2003 TNI AD kembali menjadi ujung tombak dalam mengamankan kebijakan Darurat Militer dan Tertib Sipil pemerintah untuk menekan dan menghancurkan kekuatan GAM. Situasi Chaos ini berakhir ketika bencana Tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 mendorong pemerintah pusat dan pihak GAM untuk berdamai melalui perjanjian Helsinki.

11 Markas Besar TNI, Sejarah TNI Jilid –V, Hal 43. (Jakarta, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000)

34


c. Operasi sosial ABRI Masuk Desa (AMD) yang dimulai secara formal pada tanggal 20 Agustus 1980. Kiprah TNI AD pada operasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misi Menhankam Pangab Jenderal TNI M. Yusuf sebagai pimpinan TNI pada saat itu adalah meningkatkan kemanunggalan ABRI dan rakyat. Hingga kini kiprah TNI AD dalam konteks AMD masih tetap berjalan namun dengan terminologi yang berbeda, Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), sebagai konsekuensi perubahan Tap MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI. d. Melaksanakan tugas-tugas perdamaian Internasional dibawah PBB seperti penugasan kontingen Garuda ke Vietnam, Timur tengah, Irak, Iran, Kongo, Kuwait dan sebagainya. Kiprah TNI AD dalam kontingen Garuda selalu berhasil dan mendapatkan penghargaan dari PBB. e. Melaksanakan tugas-tugas penjagaan perbatasan antar negara di perbatasan Papua Nugini, Malaysia dan Timor Leste guna menjaga kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. ERA REFORMASI. Kiprah TNI AD pada Era Reformasi merupakan salah satu moment sejarah terpenting dari proses transformasi TNI AD dalam menemukan posisinya yang tepat. Krisis politik dan ekonomi yang berlarut-larut pada akhir 1997 sampai dengan 1998 menyebabkan tergulingnya pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998. Era tersebut kemudian dikenal dengan Era Reformasi. Dalam menjawab situasi tersebut, ABRI melalui Fraksinya di MPR RI telah memprakarsai dua agenda utama yang bersifat mendasar dan aktual. Salah satunya adalah melakukan reformasi nasional di bidang politik, ekonomi, dan hukum yang bersifat fundamental, struktural dan kultural.

yudhagama Mengacu pada gerakan reformasi nasional tersebut diatas, TNI AD berhasil merumuskan Tugas Pokok baru sebagai berikut : “Melaksanakan tugas TNI Matra Darat dibidang pertahanan, menjaga wilayah perbatasan darat dengan negara lain, pembangunan dan pengembangan kekuatan Matra Darat dan pemberdayaan wilayah pertahanan darat.”12 Berdasarkan Tugas Pokok tersebut maka TNI AD merumuskan kembali Doktrin barunya, “Kartika Eka Paksi”. Empat Paradigma Baru Peran Sospol TNI pada awal reformasi internal TNI antara lain :13 a. Mengubah posisi dan metode tidak selalu harus di depan. b. Mengubah dari konsep menduduki menjadi mempengaruhi. c. Mengubah dari cara-cara mempengaruhi langsung menjadi tidak langsung. d. Kesediaan untuk melakukan political and role sharing (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan) dengan komponen bangsa lainnya. Paradigma Baru Peran Sospol TNI digunakan sebagai landasan dalam reformasi internal TNI, baik struktural maupun kultural, melalui Redefinisi, Reposisi dan Reaktulisasi. Wujud dari Reformasi TNI AD tersebut adalah penghapusan Staf Sospol ditingkat Kodam kebawah meliputi penghapusan Staf Sosial Politik Kodam (Sospoldam), Badan Pembinaan Kekaryaan Kodam (Babinkardam), Sosial Politik Korem (Sospolrem), Sosial Politik Kodim (Sospoldim) serta Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda). 12 Undang-undang RI No 34 2004,Tentang Tupok TNI Bab IV pasal 8

Tahun

13 Markas Besar TNI, Sejarah TNI Jilid –V, Hal 246. (Jakarta, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000)

»

Operasi kemanusiaan yang dilakukan TNI AD pasca bencana Tsunami yang melanda NAD

Dalam Reaktualisasinya, organisasi TNI AD lebih mengutamakan fungsi pertahanan untuk menjaga keutuhan wilayah dan menjaga daerah perbatasan dengan menghidupkan kembali Kodam XVI/Patimura di Ambon Maluku dan Kodam Iskandar Muda di Aceh. Disamping itu dibentuk 10 Batalyon Raider, 20 Yonif Khusus dan 6 Mabrigade Infanteri serta menambah beberapa Korem, Kodim dan Koramil di daerah rawan dan perbatasan. Namun, berbagai kebijakan reaktualisasi dan pemekaran organisasi TNI AD tersebut masih belum diikuti oleh pemenuhan kebutuhan Alutsista. Selanjutnya, reformasi internal TNI AD juga menghendaki penyerahan semua aktivitas dan aset bisnis TNI AD kepada pemerintah untuk dikelola oleh negara, sekalipun sebelumnya kegiatan ini ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan prajurit melalui yayasan-yayasan yang dimiliki TNI AD. Kebijakan penyerahan semua aktivitas dan aset bisnis TNI AD ini berimplikasi pada pengambilalihan tanggung jawab peningkatan kesejahteraan prajurit oleh pemerintah pada masa mendatang. Kiprah TNI AD pada Era Reformasi ternyata semakin meluas dengan diadopsinya Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimana tugas pokok TNI tidak saja melakukan Operasi Militer untuk Perang, namun juga Operasi Militer Selain Perang yang terdiri dari 14 macam tugas. Diantara ke-14 tugas

www.tniad.mil.id

35

» Latihan yang terprogram dengan baik akan menghasilkan prajurit yang berkualitas TNI AD dalam Operasi Militer Selain Perang adalah melaksanakan penanggulangan bencana alam seperti pembangunan barak pengungsian, pencarian dan evakuasi korban bencana, dan rekonstruksi pemukiman di Papua, Aceh, Yogyakarta, Jawa Barat dan Sumatera Barat dalam rangka meringankan beban masyarakat. Untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi TNI AD kedepan serta mewujudkan Postur TNI AD yang profesional, efektif, efisien dan modern, maka Kodiklat TNI AD sebagai bagian dari Struktur Organisasi TNI AD mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memelihara dan membina Doktrin TNI AD, serta meningkatkan kemampuan prajurit melalui pendidikan dan latihan. Dengan demikian tugas Kodiklat TNI AD menjadi sangat urgen dalam

36


kiprahnya untuk meningkatkan SDM Prajurit TNI AD secara berkesinambungan dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai UndangUndang RI Nomor 34 Tahun 2004. Sebagai manifestasi kiprah Kodiklat TNI AD dalam mewujudkan Postur TNI AD yang profesional, efektif, efisien dan modern, hingga kini Kodiklat TNI AD telah melakukan peningkatan kualitas pembinaan doktrin, organisasi, pendidikan dan latihan di seluruh jajaran TNI AD sebagai berikut: a.

Bidang Doktrin dan Organisasi.14

14 Kodiklat TNI AD, Program Kerja dan Anggaran Kodiklat TNI AD Tahun Anggaran 2009 (Bandung: Kodiklat TNI AD, 2009), halaman 24.

yudhagama 1) Pada aspek pembinaan doktrin/bujuk: Terdistribusikanya buku petunjuk yang diperlukan TNI AD dalam jumlah dan jenis yang cukup serta dapat menjangkau seluruh prajurit dan satuan yang memerlukanya. 2) Pada aspek pembinaan organisasi: Secara kuantitatif melakukan perubahan organisasi satuan jajaran TNI AD sebanyak delapan organisasi dan tugas, pengesahan hasil uji coba dua organisasi dan tugas, validasi organisasi dan tugas Puslatpur Kodiklat TNI AD. Secara kualitatif terbentuk suatu struktur organisasi yang bercirikan profesionalisme dan modern. 3) Pada aspek pembinaan permildas: Tercapainya keseragaman dalam penerapan pembinaan permildas di satuan jajaran TNI AD sesuai ketentuan yang berlaku. b.

Bidang Pendidikan.15 1) Pada aspek operasi pendidikan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan operasional pendidikan di lembaga pendidikan serta pelaksanaan administrasi pendidikan. 2) Pada aspek pembinaan kurikulum: Terealisasinya kurikulum pendidikan Perwira, Bintara, Tamtama dan Paket Instruksi. 3) Pada aspek sistem pendidikan: Terselenggaranya pengkajian dan pengembangan pendidikan, sistem dan metoda pendidikan serta rencana pendidikan.

15

Ibid, halaman 28.

4) Penyusunan konsep ”Modernisasi Pendidikan” dengan titik berat komponen pendidikan sebagai berikut : 16 a) Kurikulum Pendidikan yang berorientasi pada deskripsi jabatan (job descriptions). Revisi Kurikulum Pendidikan ini sepenuhnya berdasarkan pada Instructional System Development (ISD) yang meliputi tahap analisa, disain, pengembangan dan evaluasi sehingga kurikulum pendidikan akan berkembang terus sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. b) Paket Instruksi yang mengacu pada standar mutu meliputi kompetensi penyusunan paket instruksi sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan, isi materi pelajaran relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengawasan mutu proses pembuatan paket instruksi yang ketat dilaksanakan oleh Pokja paket instruksi dengan sistem paket instruksi elektronik (e-module). c) Tenaga Pendidik harus memenuhi kriteria standar kualitas dan kuantitas yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan seperti moral, mental, ilmu pengetahuan, keterampilan, kesemaptaan, kompetensi, wawasan yang luas dan pengalaman dalam penugasan baik didalam negeri maupun diluar negeri. d) Tenaga Kependidikan harus dapat mendukung penyelenggaraan 16 Letjen TNI Syaiful Rizal psc, S.IP., “Modernisasi Pendidikan TNI AD Dalam Rangka Keberhasilan Pelaksanaan Tugas Pokok,” Oktober 2009.

www.tniad.mil.id

37

pendidikan sesuai menajemen pendidikan yang profesional meliputi perencanaan pendidikan, pelaksanaan dan evaluasi. e) Peserta Didik direkrut berdasarkan pada persyaratan sesuai norma standar dan proses seleksi dilaksanakan lebih terbuka (transparency) dan dapat dipertanggungjawabkan. f) Metode Pengajaran berorientasi kepada Serdik untuk mengembangkan pembelajaran siswa aktif dengan menerapkan metode pemberian tugas, penyajian Serdik, diskusi, seminar, riset pengkajian, simulasi, latihan, studi kasus, debat formal, dan tutorial. Sedangkan instruktur/Gadik/ dosen berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam kegiatan belajar mengajar. g) Alins dan Alongins untuk mendukung kebutuhan pendidikan dilakukan pemenuhan kuantitas dan modernisasi kualitas melalui mengembangkan sistem e-learning dan Computer Based Training (CBT). h) Fasilitas Pendidikan ditingkatkan melalui pembenahan ruang kelas, tempat tinggal, prasarana olah raga, sarana ruang kelas seperti meja, kursi, papan monitor, LCD dan peralatan audio visual serta pengembangan perpustakaan elektronik dengan fasilitas audio visual dan elektronik book serta jaringan hotspot melalui website.

38


i) Perencanaan Anggaran disusun sesuai rencana kebutuhan berdasarkan pada operasional Lemdik dan Har Fasdik serta kebutuhan operasional pendidikan, BPD, honor Gadik, uang saku dan uang makan. c.

Bidang Latihan.17 1) Pada aspek pembinaan sistem latihan: Revisi Bujuk Stratifikasi Fungsi Latihan guna melengkapi Bujuk Induk Latihan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan latihan satuan jajaran TNI AD dan Bujuk Pembinaan Latihan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan latihan di satuan jajaran TNI AD. 2) Pada aspek pembinaan operasi latihan : Melatih secara khusus petembak-petembak yang berpotensi untuk disiapkan sebagai Atlet Petembak yang dapat berprestasi dalam kegiatan lomba tembak nasional dan internasional.

KESIMPULAN. ”Kiprah TNI Angkatan Darat Dalam Pengabdiannya Kepada Bangsa dan Negara” telah dimulai sejak lahirnya BKR pada 23 Agustus 1945. Pendudukan tentara Jepang dan Sekutu pada saat itu tidak serta merta membuat para generasi pendiri TNI AD meredam aspirasi mereka membela negara dan bangsanya. Demikian pula halnya semasa Era Perang Kemerdekaan. Kiprah TNI AD tidak kurang dari memelopori perjuangan melawan tentara penjajahan Belanda yang berniat menguasai kembali Indonesia. Kiprah serupa tetap menjadi agenda utama TNI AD selama Era Mengisi Kemerdekaan dimana TNI AD kembali menjadi 17 Kodiklat TNI AD, Program Kerja dan Anggaran Kodiklat TNI AD Tahun Anggaran 2009 (Bandung: Kodiklat TNI AD, 2009), halaman 42.

yudhagama ujung tombak dalam operasi stabilitas nasional menumpas berbagai pemberontakan, mulai dari PKI 1948, DI/TII, PRRI/Permesta, Apra, RMS, OPM di Irian Barat sampai dengan G 30 S PKI 1965 dan GAM di Aceh. Namun, dinamika kiprah TNI AD selama Era Pembangunan merupakan satu proses pembelajaran organisasi yang tidak dapat dihindari. Sekalipun kiprah TNI AD tetap tidak surut dalam menumpas pemberontakan GAM di Aceh, dan operasi Seroja, serta partisipasi aktifnya pada misi-misi perdamaian dunia, keikutsertaannya dalam politik praktis masa lalu merupakan pelajaran yang sangat berharga dalam kiprah TNI AD era ini. Pasang-surutnya kiprah TNI AD pada Era Pembangunan merupakan titik balik yang kemudian memberikan kedewasaan dan kiprah yang lebih baik selama Era Reformasi. Reformasi internal TNI, baik struktural maupun kultural, melalui Redefinisi, Reposisi dan Reaktulisasi telah mentransformasikan TNI AD menjadi institusi yang semakin profesional sebagai garda bangsa. Kedepan, generasi muda TNI AD memiliki tanggung jawab untuk terus menemukan platform yang tepat bagi kiprahnya pada konteks nasional. Dalam hubungan ini, Kodiklat TNI AD dalam kapasitasnya sebagai pembina doktrin, organisasi, pendidikan dan latihan perlu terus mewujudkan Postur TNI AD yang profesional, efektif, efisien dan modern. Untuk mewujudkan kiprah TNI AD pada masa depan yang lebih adaptif, diperlukan political will dari pimpinan TNI untuk memberdayakan Kodiklat TNI AD sebagaimana digagas dalam tulisan ini.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT Data Pokok. Nama : Syaiful Rizal psc, S.IP. Pangkat : Letnan Jenderal TNI N R P : 27872 Tmp/Tgl.Lhr : Lahat / 02 – 06 – 1952 Jabatan : Dankodiklat TNI AD Agama : Islam Kesatuan : Kodiklat TNI AD Pendidikan Militer. Akabri Sussarcabif Sussarpara Komando Susstafdanki Demosilition Supervisor Course Ranger Path Finder Special Forces Course Susstafpur Sus Intelstrat Seskoad Sesko Komperatif (Australia) Lemhamnas Australia (DSSC)

Th. 1975 Th. 1976 Th. 1977 Th. 1980 Th. 1980 Th. 1982 Th. 1982 Th. 1982 Th. 1985 Th. 1988 Th. 1990 Th. 1991 Th. 2001

Riwayat Penugasan. Ops Aceh Ops Seroja Tugas Belajar (New Zeland) Tugas Belajar (USA) Tugas Belajar ( Australia) Peninjauan (Jepang) Seminar (Korea Selatan) Riwayat Jabatan. Danton 1/2 11 Grup - 1 Paops Den 11 Grup- 1 Kopassus Danki 112 Grup - 1 Kopassus Ps. Kasi - 2 Grup 1 Kopassus Kasi - 2 Grup - 1 Kopassus Kasi - 1 Grup - 1 Kopassus Danden-2 Yon -1 Grup - 2 Pbdy Binsat Sops Kopasus Ps. Danyon-12 Grup -1 Kopassus Danyon-12 Grup-1 Kopassus Dansus Sandha Grup-3 /Pusdik Passus Waasops Dankopassus Wadan Grup-3 Pusdik Passus Dangrup-1 Parako Kopassus Asops Kasdam VI/Tpr Danrem-073/Mkt Dam IV/Dip Paban V/Milkam Sintel TNI Wadanjen Kopassus Kasdam VI/Tpr Danjen Kopassus Pangdam IX/Udy Asops Kasad Dankodiklat TNI AD

www.tniad.mil.id

39

Pemantapan Nilai Kejuangan TNI akan membuat TNI lebih mampu dan efektif dalam menjaga kedaulatan negara dengan menjalankan pertahanan negara dan bangsa

PENTINGNYA NILAI KEJUANGAN BAGI PRAJURIT TNI AD DALAM MEMPERTAHANKAN NKRI Brigjen TNI S. Widjonarko, S.Sos, M.M., M.Sc (Staf Khusus Kasad)

I.

LATAR BELAKANG.

K

ejuangan mengandung makna kesadaran tentang adanya makna dan tujuan hidup yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi atau kelompok dalam arti sempit, disusul dengan kesediaan untuk berkorban guna mewujudkan makna dan tujuan hidup itu. Karena itu nilai kejuangan dengan sendirinya terkait dengan masalah makna dan tujuan hidup tersebut yang bersifat tidak terbatas hanya kepada kehidupan terestrial (duniawi), tetapi selestial atau transendental (ukhrawi). Dengan kata lain, nilai kejuangan terkait erat dengan “persoalan pungkasan” (the problem of ultimacy), yaitu persoalan yang menjadi jawaban atas pertanyaan: hidup ini apa? Darimana? Untuk apa? Dan mau kemana? Atau persoalan “alfa-omega”-nya hidup, dan persoalan sangkan-paran. Dampak nyata nilai kejuangan selalu bersifat sosial, dalam arti menyangkut orang banyak. Tetapi titik tolak yang amat mendalam bagi kejuangan adalah hal-hal yang amat personal, yang tersimpan dalam diri manusia

40


» Nilai kejuangan yang dimiliki Prajurit TNI tidak akan pernah luntur sampai kapanpun

yudhagama

»

Kedaulatan dan keutuhan NKRI menjadi harga mati bagi TNI

yang paling mendalam, tanpa kemungkinan bagi orang lain untuk mengintervensinya. Hal-hal yang amat personal ini, berupa sistem keyakinan atau keimanan yang memberi seseorang makna dan tujuan hidupnya, merupakan pangkal motivasi dan gerak jiwa dan ruhaninya untuk menempuh hidup kejuangan. Jadi kejuangan memang menyangkut jati diri manusia yang paling mendalam, dan berhubungan dengan rasa bahagia yang paling mendalam pula (Nurcholish Madjid, 2001:1). Bila kita hubungkan dengan kejuangan TNI, maka pemantapan Nilai Kejuangan TNI akan membuat TNI lebih mampu dan efektif dalam menjaga kedaulatan negara dengan menjalankan pertahanan negara dan bangsa. Meskipun serangan dari negara lain terhadap wilayah Indonesia pada waktu ini mungkin bukan hal yang akut, tetapi TNI harus selalu menjaga daya tangkal bangsa. Mutunya sebagai tentara profesional, tentara rakyat dan tentara nasional harus ditingkatkan dengan melakukan pemantapan nilai kejuangan

TNI. Efektivitas daya tangkal itu akan makin mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan dari luar, seperti masalah Ambalat beberapa waktu yang lalu. Juga akan mengurangi hasrat untuk mengganggu negara dari dalam. Jaminan terhadap keamanan nasional itu memperkuat kondisi bangsa untuk membangun kesejahteraan yang lebih tinggi bagi rakyat seluruhnya. Di samping itu menyediakan posisi tawar (leverage) yang bernilai bagi diplomasi Indonesia dan hubungan internasionalnya. (Sayidiman Suryohadiprojo, 2006: 1). Pemantapan Nilai Kejuangan TNI juga penting untuk menghadapi ancaman terjadinya daerah memisahkan diri atau separatisme. Memang kunci utama untuk mengatasi kekhawatiran demikian ada pada Pemerintah. Karena menyangkut kebijaksanaan politik, ekonomi dan kebudayaan. Namun demikian, TNI dapat memberikan dukungan penting dengan keberadaan unsur-unsurnya di daerah yang bermasalah. Dengan semangat, sikap

www.tniad.mil.id

41

dan perilaku yang tepat terhadap rakyat daerah tersebut, TNI dapat memperoleh banyak manfaat, sebagaimana pada tahun 1949/1950 TNI berhasil mengajak rakyat negara bagian RIS bergabung kepada RI. Sikap TNI hendaknya dapat merebut kepercayaan rakyat daerah. Hal itu harus dicapai dengan sikap Ter yang mendekati rakyat sebagai saudara satu bangsa dan tanah air, bukan dengan bersikap kaku dan keras sambil mengutamakan kekuatan senjata. Rakyat daerah yang percaya kepada TNI akan lebih mudah diajak menerima segala kebijaksanaan Pemerintah. (Sayidiman Suryohadiprojo, 2006). II. TANTANGAN DAN PENGARUH GLOBALISASI. Dunia sekarang mendapat julukan baru

» Kemajuan IT dapat mempengaruhi dunia global sekaligus menjadi tantangan yang harus dikuasai

The New World Order. Kita boleh bangga karena istilah itu pertama kali diucapkan oleh Bung Karno sewaktu pidato di sidang umum PBB pada tahun 1961 berjudul “To Build the World A new“. Harapan Bung Karno itu baru terwujud sekitar 30 tahun kemudian, walaupun dalam bentuk yang berbeda sekali dengan cita cita Bung Karno. Salah satu cirinya adalah kemajuan teknologi terutama Teknologi Informasi (Information Technology/IT). Dengan kemajuan teknologi itu munculah revolusi perubahan hubungan antar manusia yang wujudnya menjadi e- Government, e – Society, eLeadership dan lain lain. (Letjen TNI

42


Purn Dr TB Silalahi, SH, 2008 : 2). Kemajuan teknologi itu mencakup berbagai bidang antara lain dalam bidang material, obat obatan, termasuk alat-alat kedokteran dan kesehatan, makanan, alat alat militer, penerbangan dan transportasi lainya bahkan hiburan/entertainment. Kemajuan itu juga mempercepat Globalisasi, karena Globalisasi itu sebenarnya sudah dimulai tiga abad sebelumnya akan tetapi belum disebut Globalisasi karena lambat sekali kemajuannya. Globalisasi membawa tantangan baru yang sangat berbeda dengan tantangan sebelumnya dan mencakup semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan. Globalisasi jangan dianggap sebagai tantangan tetapi anggap sebagai peluang yang sangat menguntungkan kita. Mencermati pengaruh globalisasi tersebut, maka moral kita tidak boleh luntur, tidak boleh minder melihat perkembangan dunia yang serba tidak terbatas, serba transparan. Justru sebaliknya, wajib hukumnya bagi kita sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai anggota TNI AD, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang tinggi agar kita dapat eksis di era Global ini. III. PEDOMANI SUMPAH PRAJURIT, SAPTA MARGA, 8 WAJIB TNI, KODE ETIK PERWIRA. Bila kita sadar adanya proses penghancuran atau hancurnya negara dan bangsa tidak saja dengan kekuatan bersenjata tetapi juga dengan system senjata sosial untuk menyerang moral dan budaya bangsa. Maka disadari atau tidak, setuju atau tidak setuju bahwa krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia saat ini, lebih mirip dan tepat untuk dikatakan moral dan budaya bangsa Indonesia telah menjadi sasaran dan dalam proses menuju penghancuran atau kehancuran. (Jenderal TNI Djoko Santoso, 2007 : 12 ). Nilai nilai moral bangsa bangsa Indonesia yang manakah yang menjadi sasaran penghancuran. Sesungguhnya nilai nilai moral bangsa yang menjadi sasaran penghancuran

yudhagama adalah nilai nilai yang terkandung didalam Pancasila. Pancasila adalah dasar dan ideologi negara serta serta menjadi “Way of Life“ bagi Bangsa Indonesia. Karena itulah kekuatan moral bangsa Indonesia bertumpu kepada nilai nilai yang terkandung didalam Pancasila. Fenomena yang terjadi saat ini cukup jelas. Sendi sendi moralitas yang bertumpu pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dihancurkan oleh isu radikalisasi oleh sekelompok pemeluk agama tertentu, yang dibungkus dengan isu terorisme. Adu domba seakan akan ada perang antar pemeluk agama sehingga merusak tatanan kerukunan hidup antar agama didalam masarakat. Nilai nilai budaya Bangsa Indonesia yang manakah yang menjadi sasaran penghancuran negara dan Bangsa Indonesia. Didalam kontek menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan Bangsa Indonesia. Sesungguhnya budaya bangsa yang menjadi sasaran pembusukan adalah nilai nilai yang terkandung didalam “Sumpah Pemuda”. Kita sebagai prajurit TNI AD agar moral dan budaya TNI tidak pudar tidak ada pembusukan dari dalam, maka dengan secara sadar pedomani Sumpah Prajurit, Sapta Marga, 8 Wajib TNI, Kode Etik Perwira. Karena keempat hal itulah yang harus dijadikan pegangan hidupnya, sehingga bila ada ajakan, rongrongan, godaan, ajakan yang datang dari dalam/luar negeri yang sifatnya destruktif, maka kita sebagai prajurit TNI AD, tidak boleh terpengaruh, karena telah dibentengi oleh moral dan budaya yang kokoh. IV. PEDOMANI DAN INGAT AKAN TEKAD, SAAT MELAMAR JADI AKABRI/ AKMIL/PRAJURIT TNI AD. Apapun yang terjadi dan berkembang di era Global sekarang ini, kita tidak boleh bergeser dari tekad kita, ketika ditanya oleh petugas, saat kita sedang melamar masuk (AKABRI/AKMIL)/TNI AD. Masuk AKABRI sekarang AKMIL adalah pilihan yang tepat bagi generasi muda yang ingin berbakti kepada bangsa dan negara melalui

»

Berbakti kepada bangsa dan negara adalah tekad ketika diangkat menjadi prajurit

TNI. Paling tidak ada beberapa argumen yang kita ucapkan didepan petugas saat itu dan harus diwujudkan dilapangan dan tidak boleh bergeser sedikitpun sampai kita retire (pensiun). Argumen itu antara lain : Pertama, penulis mulai dari kecil bercita cita ingin masuk Akmil karena ingin membela negara nusa dan bangsa. Penulis sangat bangga bila melihat para taruna latihan luar. Dan dalam diri penulis saat itu berjanji ketika, masih duduk di SMPN Gombong, dan di bangku STMN Purworejo berdoa semoga kelak dapat masuk AKMIL Magelang. Alasan kedua adalah ingin melanjutkan perjuangan para pejuang pendahulu kita. Para pejuang telah bersusah payah dalam memerdekakan Indonesia. Para pejuang telah banyak dan rela mengorbankan nyawanya pada bangsa dan negara, maka generasi muda harus melanjutkan perjuangan selanjutnya. Alasan ketiga adalah ingin mengabdi pada negara melalui TNI, karena melalui TNI kita dapat menyalurkan kemauan kita. Alasan terakhir adalah sebagai manusia biasa kita juga perlu nafkah agar dapat tetap hidup di dunia. Oleh sebab itu walaupun TNI gajihnya kecil tetapi. kebanggaan sebagai anggota TNI AD tetap melekat pada diri generasi muda bangsa. Apabila keempat alasan tersebut disadari,

www.tniad.mil.id

43

soal dan perubahan, hanyalah angkatan perang Republik Indonesia/TNI”. V. TNI ANDALAN DAN HARAPAN BANGSA INDONESIA. TNI setiap saat harus siap sedia, dan harus melatih dirinya agar professional. Masyarakat sangat menggantungkan sekali kepada keprofesionalan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI. TNI harus dapat mempunyai daya tangkal yang tinggi sehingga musuh negara akan segan melihat keandalan TNI. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut, untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan

»

Berbagai latihan dan keterampilan prajurit terus ditempuh agar keprofesionalannya tetap terjaga

dihayati, direnungkan secara dalam, maka kita tidak akan terpengaruh oleh hal hal yang bersifat destruktif yang akan menjerumuskan kita ke jurang kehancuran. Yang pada akhirnya kita sendirilah yang akan menanggung resikonya. Dan juga kita harus ingat pada petunjuk dan pesan yang harus dipedomani nilai kejuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman antara lain “Bahwa satu satunya hak milik nasional atau republik yang masih utuh tidak berubah ubah, meskipun harus mengalami segala macam

44


wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. (Undang-Undang RI No. 03,2002: 3). Tetapi kita juga harus sadar bahwa kekuatan yang paling dahsyat dalam mempertahankan NKRI adalah manunggalnya TNI dengan rakyat. Dua kekuatan dahsyat inilah, yang membuat musuh negara berpikir seribu kali bila akan melawan Indonesia. Apalagi Indonesia terdiri dari banyak pulau, sehingga diperlukan satuan dalam jumlah besar untuk dapat menduduki

yudhagama

»

Membantu masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam merupakan salah satu tugas OMSP yang dilakukan prajurit TNI

Indonesia. Disamping itu penangkalan pertahanan Negara Indonesia dibangun dalam strategi pertahanan berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nir militer sebagai satu kesatuan pertahanan. Lapis pertahanan militer mengandalkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dengan alutsista yang andal serta prajurit yang profesional untuk melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP). Pengerahan kekuatan militer dilakukan apabila lapis pertahanan melalui diplomasi dan usaha kekuatan tanpa senjata telah mengalami jalan buntu. Tahapannya adalah pengerahan komponen Utama dan Komponen Cadangan serta Komponen Pendukung. Komponen Cadangan dalam memperkuat TNI sebagai Komponen Utama selain melaksanakan OMP ,juga dapat melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Namun konsepsinya adalah hanya untuk membantu TNI dalam mendukung kesejahteraan masarakat, operasi kemanusiaan, bencana alam yang dilakukan berdasarkan putusan politik Pemerintah dan dilindungi oleh Undang-Undang. (Budi Susilo Supandji, 2008: 1). Demikian pula ketika merancang strategi pertahanan matra darat sebagai basis transformasi, TNI AD tidak menggunakan Threat Based Planning yang mengasumsikan bahwa musuh akan datang dari utara, yang menyerang instalasi vital, menguasai teritori Indonesia. TNI AD akan

senantiasa menyesuaikan transformasinya sesuai yang diatur dalam Perpres No. 07 tahun 2008 tentang kebijakan umum Hanneg. Dalam Perpres tersebut diatur bahwa pembangunan komponen utama didasarkan pada konsep pertahanan yang berbasis kemampuan (Capability Based Defence). (Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, 2009 : 21 ). Selain itu eratnya hubungan TNI dengan rakyat sekaligus amat membantu peningkatan mutu intelijen. Sejak terjadi kemunduran dalam pelaksanaan fungsi Teritorial juga terjadi kemunduran dalam intelijen. Itu sebabnya mengapa kaum teroris dapat bergerak relatif leluasa. Untuk mencegah terjadinya serangan teroris diperlukan intelijen yang jauh lebih bermutu dari pada sekarang. Meskipun yang memegang tanggung jawab pertama untuk mengatasi terorisme adalah Polri, tetapi intelijen TNI akan sangat bermanfaat bagi kegiatan intelijen pada umumnya dan usaha Polri memukul organisasi terorisme. Kemudian kita juga harus sadar bahwa Negara kita adalah rawan gempa dan rawan bencana. Oleh sebab itu TNI sangat perlu untuk mempunyai ketrampilan dalam menangani bencana alam yang timbul. TNI yang siap siaga dan tersusun baik sangat bermanfaat ketika bangsa menghadapi berbagai macam bencana alam. Adalah kenyataan yang pahit bahwa dalam tahun-tahun belakangan ini RI harus mengalami

www.tniad.mil.id

45

banyak bencana alam, bahkan dalam ukuran yang amat besar seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh, di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Padang Sumatra barat. Kesiapan dan kemampuan TNI AD, TNI AL dan TNI AU jarang dimiliki aparat negara yang lain. Sebab, TNI harus selalu siap untuk memberikan pengabdiannya secara segera untuk mengurangi derita Rakyat yang kena bencana. VI. KESIMPULAN. Setelah menyadari secara mendalam tentang pentingnya kejuangan bagi prajurit TNI AD dalam mempertahankan NKRI, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Nilai kejuangan tidak boleh luntur walaupun kita hidup diera global. 2. Ingat dan pedomani pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman. 3. Hadapi globalisasi dengan penyiapan SDM yang optimal agar mempunyai posisi tawar yang tinggi dan kita dapat bermain dipercaturan global bukan sebagai penonton dikandang sendiri. 4 Aplikasikan dilapangan butir yang ada pada sapta marga, sumpah prajurit, 8 wajib TNI. 5. Ingat dan jangan bergeser sedikitpun terhadap tekad yang ditulis, diucapkan dan diwawancarai oleh petugas, ketika melamar menjadi AKABRI sekarang AKMIL/TNI AD. Demikian pemikiran yang dapat penulis sumbangkan pada bangsa dan negara. Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu dengan jiwa besar penulis menerima kritik, masukan yang bersifat konstruktif dari para pembaca.

46


RIWAYAT HIDUP SINGKAT Data Pokok. Nama : S. Widjonarko, S.SOS, MM Pangkat : Brigjen TNI N R P : 29121 Tmp/Tgl.Lhr : Gombong, 07-02-1957 Jabatan : Pati Ahli Bid. Idpol Agama : Islam Pendidikan Militer. Akabri Th. 1980 Sussarcabif Th. 1983 Diklapa II/Inf Th. 1990 Seskoad Th. 1994 Sesko TNI Th. 2000 Lemhanas Th. 2006 Riwayat Penugasan. Ops Seroja Th. 1986 Ops Seroja Th. 1987 Ops Seroja Th. 1988 Ops Seroja Th. 1991 Riwayat Jabatan. Danton Dam-IV/Swj Danton Yonif Dam-IV/Swj Dankipan Yonif-141/BS Kasi-2 Yonif-141/BS Wadanyonif-312 Kasdim-0619 Danyontar Dewasa Mentar Akmil Dandim-1425/Jeneponto Rem-141 Dandim-1407/Bone Dandim-1409/Uj. pandang Waaster Kasdam-VIII/Wrb Dosen Sesko TNI Paban-III/Evbang Sesko TNI Paban-I/Kurdit Jianbang Diklat Kadep Strategi Sesko TNI Kadep Oyu Sesko TNI Danrem-152/Baabullah Dam-XVI/Ptm Staf Ahli Pangdam-XVI/Ptm Dandenma Mabesad Pati Ahli Kasad Bid. Idpol Staf Khusus Kasad

yudhagama

OPTIMALISASI YONBANZI SATGASRAT PRCPB TNI PADA OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Dari pengalaman penugasan satuansatuan Zeni yang dilibatkan dalam penanggulangan bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, didapat suatu realitas bahwa pelaksanaannya belum optimal, sehingga perlu dibangun Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI yang profesional dan proporsional melalui optimalisasi terhadap Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI saat ini.

1.

LATAR BELAKANG PENULISAN.

onstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi berada di dalam suatu titik pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia dan lempeng Pasifik, menempatkan Indonesia berada di daerah yang rawan bencana alam, karena pertemuan ketiga lempengan tersebut dengan arah pergerakan yang saling berlawanan akan menimbulkan terakumulasinya energi yang sangat besar sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gempa bumi, meningkatnya aktifitas vulkanis gunung berapi dan tsunami (Indonesia merupakan negara yang berada dalam ring of fire). Disisi lain sikap ketidakpedulian sekelompok masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, memberikan kontribusi munculnya berbagai bencana alam yang lain seperti tanah

K

Brigjen TNI Didik Prijanto (Dirziad)

longsor, banjir bandang dan bencana alam lainnya. Sejarah mencatat, selama lima tahun terakhir ini wilayah Indonesia hampir setiap tahun dilanda bencana alam yang cukup besar, dimulai terjadinya gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004, banjir bandang di Medan tahun 2004, gempa bumi di Pangandaran tahun 2005, gempa bumi di Jogyakarta tahun 2006, gempa bumi di Tasikmalaya tahun 2009, gempa bumi di Sumatera Barat tahun 2009 serta gempa bumi di NTT, Maluku Tenggara, dan Bitung tahun 2009. Kesemua bencana alam tersebut telah menelan ratusan ribu korban jiwa dan kerugian materiil yang sangat besar. Sementara itu mengacu kepada fenomena bencana yang terjadi di Indonesia, para ahli geologi meramalkan bahwa bencana alam serupa akan kembali melanda kawasan Indonesia dalam rentang waktu yang tidak dapat diperkirakan secara pasti, sehingga seluruh komponen bangsa di wilayah Indonesia dituntut setiap saat untuk siap menanggulangi bencana alam.

www.tniad.mil.id

47

»

Peta Daerah Rawan Tsunami di Dunia

Menyikapi fenomena tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif berupa dikeluarkannya Undang-undang yang bersifat untuk menanggulangi bencana alam yang melibatkan semua komponen bangsa termasuk TNI, hal ini tertuang dalam UU RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat 12, yaitu TNI memiliki kewajiban untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan, selanjutnya TNI meresponnya dengan menerbitkan Peraturan Panglima Nomor Perpang/35/XI/2007 tanggal 21 November 2007 tentang PRCPB TNI. TNI AD sebagai bagian dari TNI menjabarkannya dalam Doktrin Kartika Eka Paksi yang dituangkan dalam bentuk Operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan Bencana Alam. Pelibatan satuan-satuan TNI AD dalam penanggulangan bencana alam tergabung dalam Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam di tingkat Pusat dan Daerah dalam bentuk Satgas TNI AD, dimana dalam Satgas TNI AD unsur-unsurnya terdiri dari Satgas Kesehatan, Satgas Perbekalan dan Angkutan, Satgas Zeni dan Satgas lainnya sesuai

48


kebutuhan. Khusus di tingkat Pusat, Satgas Zeni tergabung dalam Satuan Tugas Darat Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dalam bentuk Yonbanzi. Dari pengalaman penugasan satuan-satuan Zeni yang dilibatkan dalam penanggulangan bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, didapat suatu realitas bahwa pelaksanaannya belum optimal, sehingga perlu dibangun Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI yang profesional dan proporsional melalui optimalisasi terhadap Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI saat ini. 2. PENANGGULANGAN BENCANA ALAM YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH SAAT INI. Bencana alam merupakan kejadian alam yang tidak mudah untuk diprediksi dan dihindari, maka ketika bencana itu terjadi diperlukan suatu tindakan penanggulangan secara cepat, tepat, prioritas serta terkoordinasi guna mengurangi resiko kerugian jiwa, harta/benda dan dampak sosial lainnya.

yudhagama Dalam penanggulangan bencana, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang berisikan pembentukan kelembagaan yang menangani penanggulangan bencana yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan ini merupakan lembaga pemerintah nondepartemen yang terdiri dari unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang dijabat oleh pejabat Pemerintah terkait dan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, terdiri atas tenaga profesional dan tenaga ahli. Unsur pelaksana dalam badan ini tidak memiliki keanggotaan yang bersifat tetap, melainkan memanfaatkan keberadaan organisasi-organisasi yang berada

»

di Pemerintah atau masyarakat seperti TNI, Lembaga Medis, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial lainnya. Dari pelaksanaan penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan, didapat suatu fakta bahwa, kerja sama antar institusi Pemda, TNI dan institusi terkait lainnya terkesan kurang terkoordinasi secara baik sehingga pelaksanaannya kurang optimal dan saat ini satu-satunya institusi yang paling siap untuk dikerahkan dalam penanggulangan bencana adalah unsur TNI, karena memiliki organisasi yang solid, tergelar dari tingkat Pusat sampai tingkat daerah, memiliki kesatuan komando serta rantai & saluran komando yang jelas, memiliki kesiapsiagaan yang tinggi, akan tetapi dari kesiapan kualitas SDM dan alat peralatan khusus penanggulangan bencana, dirasakan masih kurang memadai.

Peta daerah rawan gempa di indonesia

www.tniad.mil.id

49

»

Pembersihan reruntuhan bangunan dengan alat berat milik Yonzikon 13 pasca gempa di Padang beberapa waktu lalu

3. YONBANZI SATGASRAT PRCPB TNI DALAM PELAKSANAAN TUGAS. Dari hasil pengamatan terhadap pelaksanaan tugas Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI yang dilibatkan dalam penanggulangan suatu bencana alam, didapat suatu realitas bahwa pelaksanaan tugasnya belum optimal, kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain alat peralatan yang tidak mendukung pelaksanaan tugas, sistem operasi yang belum terbangun dalam aturan yang jelas khususnya ditataran operasional, organisasi yang dibentuk belum berorientasi terhadap tugas, pembinaan latihan untuk memelihara dan meningkatkan profesionalitas prajurit dan satuan belum tertata sesuai sistem pembinaan latihan yang berlaku di lingkungan TNI AD serta sistem dukungan logistik yang belum dibangun sesuai kebutuhan. Berkait dengan hal tersebut, perlu adanya optimalisasi terhadap Yonbanzi Satgasrat PRCPB

50


TNI yang saat ini dipertanggungjawabkan kepada Yonzikon 13 Menzikon Ditziad, sehingga diharapkan Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI memiliki Organisasi yang ramping, kenyal dan berorientasi terhadap tugas, memiliki alat peralatan yang disusun berdasarkan fungsi yang diperlukan serta adaptif terhadap perkembangan teknologi, adanya suatu sistem operasi yang dibangun dalam aturan yang jelas dan disosialisasikan sampai ketingkat unsur pelaksana, adanya suatu sistem pembinaan latihan yang berorientasi kepada tugas penanggulangan bencana alam secara mandiri, adanya suatu sistem dukungan logistik yang berorientasi kepada sistem pembinaan logistik yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran. 4. YONBANZI SATGASRAT PRCPB TNI SAAT INI DAN PERMASALAHANNYA. Parameter dalam tinjauan terhadap eksistensi Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI saat

yudhagama sehingga ketika satuan tersebut ditugaskan untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam terjadi ketidakjelasan dalam merespon tugas yang diberikan. Hal ini terjadi karena belum adanya sistem operasi yang dibangun dalam aturan yang jelas dan disosialisasikan sampai tingkat unsur pelaksana.

» Latihan pemasangan jembatan bailey ini serta permasalahannya, ialah ditinjau dari aspek Organisasi, Alat Peralatan, Sistem Operasi, Pembinaan latihan dan Dukungan Logistik, diuraikan sebagai berikut : a. Tinjauan terhadap aspek Organisasi. Organisasi Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI yang dibentuk saat ini belum berorientasi terhadap tugas-tugas yang akan dihadapi, padahal setiap bencana alam memiliki spesifikasi dan karakteristik yang berbeda. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas sehingga tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan menjadi tidak efektif dan efisien. b. Tinjauan Terhadap Alat Peralatan. Alat peralatan yang digunakan Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI saat ini masih bersandar kepada alat peralatan organik Yonzikon Menzikon Ditziad, bila dihadapkan kepada tugas pokoknya yaitu menanggulangi berbagai bencana alam di seluruh wilayah Indonesia, alat peralatan tersebut belum memenuhi standar satuan penanggulangan bencana. c. Tinjauan Terhadap Aspek Sistem Operasi. Sistem operasi penanggulangan bencana alam saat ini belum dipahami secara jelas oleh Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI

d. Tinjauan Terhadap Aspek Dukungan Logistik. Sistem dukungan logistik yang berlaku saat ini masih belum berorientasi kepada sistem pembinaan logistik yang berlaku yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran. Hal lain dukungan logistik untuk memelihara kesiapan operasional Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI masih bersandar kepada Yonzikon 13 Menzikon Ditziad, sehingga Yonzikon 13 Menzikon Ditziad dibebani permasalahan logistik untuk memelihara kesiapan Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan dan pelaksanaan tugas. e. Tinjauan Terhadap Aspek Pembinaan Latihan. Pembinaan latihan yang dilaksanakan saat ini masih bersandar kepada Program Latihan standardisasi satuan Zeni yang berlaku saat ini, sehingga pelaksanaan latihan belum mengarah kepada tujuan latihan yang diharapkan, yaitu terwujudnya Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI yang mampu melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana alam berskala nasional secara profesional dan proporsional. Berangkat dari tinjauan terhadap aspek-aspek organisasi, alat peralatan, sistem operasi, dukungan logistik dan sistem pembinaan latihan, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas

www.tniad.mil.id

51

sebagai Satgasrat Yonbanzi PRCPB TNI, adapun permasalahan tersebut adalah : a. Bidang Organisasi. Organisasi Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI disusun berdasarkan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/122/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, unsur-unsur utamanya meliputi kelompok komando, satu kompi Konbang, satu kompi Jembatan dan dua kompi Bantuan. Bila dihadapkan kepada tuntutan tugas yang akan dihadapi, organisasi tersebut belum mengakomodasi jenis-jenis tugas penanggulangan bencana alam, hal ini didasari bahwa bencana alam yang kerap kali melanda wilayah Indonesia adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir dan angin topan, dimana masing-masing bencana tersebut memiliki spesifikasi dan karakteristik tersendiri. Bila organisasi saat ini tetap dipertahankan akan mengakibatkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas, hal ini diinspirasi oleh pelaksanaan tugas Yonzi ketika melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam gempa dan tsunami di Aceh, pada saat itu pengerahan kekuatan Kompi Konstruksi lebih besar dari pada kekuatan Kompi Alat Berat (dalam satu Yonzi), sedangkan dalam pelaksanaan tugas-tugas saat itu lebih membutuhkan keberadaan Kompi Alat Berat, sehingga keberadaan Kompi Konstruksi kurang bermanfaat. Berangkat dari pemikiran tersebut seyogyanya dalam organisasi Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI perlu diorganisir unsur-unsur untuk menangani bencana banjir, dalam hal ini perlu adanya satu Kompi Penyeberangan yang terdiri dari satuan jembatan, satuan Ponton dan satuan LCR yang saat ini belum terwadahi. Hal lain yang belum terwadahi dalam organisasi saat ini adalah belum adanya satuan pemeliharaan untuk

52


memelihara jembatan, alat konstruksi dan alat berat yang secara spesifik melekat pada satuan-satuan unsur utama Yonbanzi serta satuan pelayanan markas untuk mengurusi masalah administrasi kemarkasan. Hal ini berpengaruh terhadap kelancaran dan kecepatan dalam pelaksanaan tugas. b. Bidang Alat Peralatan. Alat peralatan yang digunakan oleh Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI saat ini masih bersandar kepada alat peralatan yang dimiliki oleh Yonzikon 13 Menzikon Ditziad, kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam penugasan, antara lain alat peralatan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang dihadapi, jumlah alat peralatan yang dimiliki tidak mampu mendukung pelaksanaan tugastugas yang dihadapi Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI, sementara itu alat peralatan yang digunakan untuk mendukung Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI saat ini, ditinjau dari perkembangan teknologi sudah jauh tertinggal, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan penyelesaian pekerjaan. c. Bidang Sistem Operasi. Sistem Operasi yang berlaku saat ini belum terbangun dalam aturan yang jelas khususnya di tataran operasional, hal ini berpengaruh terhadap komando dan pengendalian, status penugasan dan tugas taktis, sehingga pengerahan pasukan Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI tidak terkoordinir dengan baik selama pelaksanaan tugas. d. Sistem Logistik. Sistem dukungan logistik Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI, bila dihadapkan kepada tugasnya dan dituntut siap operasi ke wilayah bencana setiap saat, belum berorientasi kepada sistem pembinaan logistik yang berlaku yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu

yudhagama dan tepat sasaran, hal ini menjadi kontra produktif terhadap upaya-upaya untuk memelihara kesiapan operasional Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI. e. Sistem Pembinaan Latihan. Sistem pembinaan latihan untuk memelihara dan meningkatkan profesionalitas prajurit dan satuan dalam rangka penanggulangan bencana belum dibakukan dalam suatu program latihan yang distandarisasi, sehingga pelaksanaan latihan penanggulangan bencana yang dilaksanakan saat ini masih mengacu kepada program latihan standardisasi satuan zeni yang berlaku. 5. OPTIMALISASI YONBANZI SATGASRAT PRCPB TNI. Satuan Zeni dengan kemampuan dan peralatan yang dimilikinya mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penanggulangan bencana alam. Hampir disemua aspek tugas penanggulangan bencana alam memerlukan keberadaan satuan zeni, baik ditahap tanggap darurat maupun tahap rehabilitasi. Sebagai illustrasi tentang peranan satuan zeni ditahapan penanggulangan bencana adalah : a. Tahap Tanggap Darurat. Pada tahapan ini tugas utama satuan penanggulangan bencana ialah menyelamatkan dan mencari korban bencana serta Resettlement Infrastruktur vital. Peranan Satuan Zeni pada tahapan ini ialah menyelamatkan korban hidup yang terkurung dalam puing-puing reruntuhan bangunan, mendirikan barakbarak darurat sebagai tempat penampungan korban bencana, menyelenggarakan perbekalan air dan listrik, memfungsikan kembali jaringan transportasi yang lumpuh akibat bencana, memfungsikan kembali bangunan-bangunan vital yang lumpuh akibat bencana, melaksanakan

dekontaminasi terhadap daerah-daerah yang diduga telah terkontaminasi racun akibat bencana dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat meringankan penderitaan korban bencana. b. Tahap Rehabilitasi. Pada tahapan ini tugas utama satuan penanggulangan bencana ialah memulihkan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana dalam rangka mengembalikan kesejahteraan masyarakat korban bencana. Peranan Satuan Zeni pada tahapan ini ialah merehabilitasi atau membangun jaringan transportasi dan bangunan yang rusak akibat bencana. Berangkat dari uraian tersebut, maka diperlukan optimalisasi terhadap Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI yang meliputi : a. Optimalisasi Bidang Organisasi. Organisasi Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI saat ini perlu disempurnakan sehingga bentuk organisasinya menjadi Kelompok Komando, satu Peleton Markas dan satu Peleton Nubika. Satu Kompi Konstruksi membawahi tiga Peleton Konstruksi dan satu Seksi Pemeliharaan. Satu Kompi Penyeberangan membawahi dua Peleton Jembatan, satu Peleton LCR, satu Peleton Ponton dan satu Seksi Pemeliharaan. Satu Kompi Alat Berat membawahi dua Peleton Alat Berat, satu Peleton Angkutan Berat dan satu Peleton Pemeliharaan. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan organisasi yang disarankan ialah : 1) Tugas. Organisasi Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI saat ini dihadapkan kepada tugas pokoknya yaitu menanggulangi bencana alam kurang efektif dan efisien serta tidak fleksibel, sedangkan organisasi yang disarankan lebih mengakomodasi

www.tniad.mil.id

53

tugas pokok (mampu menghadapi berbagai jenis bencana).

terhadap adanya Buku Petunjuk Operasi Militer Selain Perang dan Buku Petunjuk Lapangan tentang Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI dalam penanggulangan bencana menjadi sangat prioritas.

2) Personel. Organisasi Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI yang disarankan dilihat dari kekuatan personel relatip lebih kecil dibandingkan dengan organisasi Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI saat ini, sehingga lebih efisien.

d. Optimalisasi Sistem Dukungan Logistik. Perlu dioptimalkannya sistem dukungan logistik yang berorientasi kepada sistem pembinaan logistik yang berlaku (tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran) serta perlunya dukungan logistik dari TNI dalam rangka pemeliharaan kesiapan operasi Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI

b. Optimalisasi Bidang Alat Peralatan. Alat peralatan Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI yang disarankan ialah adanya penambahan alat peralatan berupa Backhoe Loader, Excavator dengan kepala penggapit (Graple), Excavator dengan kepala pemecah (Breaker), pemotong beton (cutting concreate), alat deteksi korban manusia (human detector) dan alat penyaring air laut menjadi air tawar serta alat peralatan lainnya yang berkait dengan tugas-tugas penanggulangan bencana, hal ini didasari oleh suatu pertimbangan : 1) Fungsi alat peralatan. Alat peralatan yang disarankan sudah berorientasi kepada kemungkinan tugas-tugas yang akan dihadapi di wilayah bencana. 2) Perkembangan teknologi. Alat peralatan yang disarankan sudah mempertimbangkan perkembangan teknologi sehingga diharapkan penyelesaian pekerjaan menjadi lebih cepat serta efektif dan efisien. c. Optimalisasi Bidang Sistem Operasi. Perlu dibangunnya sistem operasi yang baku dan disosialisasikan sampai tingkat unsur pelaksana sehingga ketika satuan menerima perintah untuk penanggulangan bencana alam, satuan dapat meresponnya secara cepat dan tepat. Untuk itu kebutuhan

54


e. Optimalisasi Bidang Sistem Pembinaan Latihan. Perlu dibangunnya suatu sistem pembinaan latihan yang berorientasi kepada tugas penanggulangan bencana alam secara mandiri, sehingga profesionalisme prajurit dan satuan dapat terpelihara dan ditingkatkan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. 6.

KESIMPULAN. a. Secara geografis, Indonesia berada di wilayah rawan bencana. Hal ini dapat dilihat dari fenomena bencana yang melanda lima tahun terakhir ini. b. Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi terjadinya bencana telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dimana di tingkat Pusat di dalamnya terdapat Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI . c. Hasil pengamatan terhadap Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI dalam pelaksanaan tugasnya belum optimal, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengoptimalkannya.

yudhagama 7. SARAN. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI disarankan sebagai berikut : - Organisasi Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI perlu ditata kembali sesuai tugas-tugas yang akan dihadapi dalam penanggulangan bencana alam. - Alat peralatan Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI perlu disesuaikan dengan fungsi tugas yang akan dihadapi di wilayah bencana dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. - Sistem operasi Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI perlu diterapkan dalam aturan yang baku dan disosialisasikan sampai tingkat unsur pelaksana. - Sistem dukungan logistik Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI perlu dioptimalkan dengan berorientasi kepada sistem pembinaan logistik yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran. - Sistem pembinaan latihan Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI perlu dibangun sesuai sistem pembinaan latihan yang berorientasi kepada tugas penanggulangan bencana alam secara mandiri. 8. PENUTUP. Demikian penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang perlunya mengoptimalkan Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI dan diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada para pejabat yang berwenang untuk mengoptimalkan peranan Satuan Zeni AD pada umumnya serta Yonbanzi Satgasrat PRCPB TNI pada khususnya dalam penanggulangan bencana.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT Data Pokok. Nama : Didik Pridjanto Pangkat : Brigjen TNI N R P : 28048 Tmp/Tgl.Lhr : Blora/09-09-1953 Jabatan : Dirziad Agama : Islam Pendidikan Militer. Akabri Sussarcabzi Suspa Konpur Susstaf Pur II Sus Bahasa Inggris Seskoad Sesko ABRI Susstaf Renstra TNI AD

Th. 1975 Th. 1976 Th. 1984 Th. 1987 Th. 1990 Th. 1995 Th. 1998 Th. 2000

Riwayat Penugasan. Ops Seroja Riwayat Jabatan. Pama Yonzipur 8 Dam VII/WRB Gumil Gol – VI Pusdikzi Wadanyonzipur 2 Dam II/SWJ Kasdim 0413 Bangka Kasi Log Rem 044/Gapo Dam II/SWJ Danyonzipur 2 Dam II/SWJ Dandim 0422 dan 0410 Waasren Dam II/SWJ Kazidam VII/WRB Aslog Kasdam IV/DIP Sesditziad Wadirziad Dirziad

www.tniad.mil.id

55

MENATA LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL GUNA MENDORONG TERCAPAINYA OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN Pada teori manajemen pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan/pengarahan. Sebagai fungsi manajemen maka peran pengawasan di dalam suatu organisasi merupakan hal yang mutlak. Kolonel Inf Imam Basuki (Tafung Gol IV Set Itjen Dephan RI)

1.

Lembaga Pengawasan Internal.

P

elaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, dapat mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Banyak teori yang disusun oleh para pakar manajemen, namun pada hakekatnya sepakat bahwa pengawasan merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (dassein) dengan hasil yang diinginkan (das sollen), yang dilakukan dalam

56


rangka melakukan koreksi atas penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan manajemen. Tanpa adanya peran pengawasan maka terdapat potensi terjadi penyimpangan (Corrupt) pada suatu kekuasaan dalam organisasi. Salah satu filosofi dibentuknya lembaga pengawasan adalah pendapat Lord Acton: power tends to corrupt, and absolute power corrupt absoultely. Kekuasaan memang selalu melenakan siapapun juga, karena itu, demi keadilan kekuasaan itu harus diawasi, dijaga, dievaluasi dan diperiksa serta diberikan solusi atas koreksi yang diberikan. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat

yudhagama

» Tim Wasrik yang sedang melakukan pemeriksaan sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan yang direncanakan (Winardi, 2000:226). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota. Di lingkungan Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan ketiga Angkatan telah dibentuk dan diberdayakan aparat pengawasan intern yang diwadahi dalam lembaga pengawasan internal yang disebut Inspektorat Jenderal. Lembaga tersebut berperan untuk menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan di satuan jajarannya. Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan meliputi bidang umum dan perbendaharaan, hal ini dilakukan untuk menjamin optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran program secara efektif, efisien dan ekonomis serta tidak menyimpang dari ketentuan administrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses manajemen, pengawasan senantiasa dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan tuntutan tugas dan target produktivitas yang

diinginkan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh segenap unsur pimpinan atas wilayah tanggung jawabnya disebut dengan pengawasan melekat. Sedangkan lembaga pengawasan internal adalah unsur organisasi yang melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan secara terprogram. Tugas yang diperankan oleh lembaga pengawasan internal akan menghasilkan laporan yang dikehendaki (sesuai dengan ketentuan yang berlaku). Dengan sistem tersebut maka organisasi/satuan akan dapat : mengamankan sumber dana/anggaran dari pemborosan maupun kecurangan (dan ketidakefisienan), meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayainya data akutansi, mendorong ditaati dan dilaksanakannya kebijakan organisasi/ satuan dan meningkatkan efisiensi. Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan diawali dengan rapat koordinasi pengawasan dan penyusunan program kerja pengawasan tahunan. Pada forum tersebut dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan dan hasil/ opini atas pengawasan dan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun sebelumnya serta penjelasan kebijaksanaan pemerintah di bidang pengawasan, kebijaksanaan pembangunan nasional dan ketatalaksanaan. Hal-hal lain yang dipandang penting tetapi tidak terawadahi dalam forum resmi dapat dikoordinasikan secara informal dengan pihak terkait lainnya. 2. Opini Atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni: (a) Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka

www.tniad.mil.id

57

memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. (b) Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. (c) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas halhal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan

»

58

dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Opini yang dihasilkan dalam pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan pada kriteria sbb : • Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, • Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), • Kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan • Efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni :

Pembelian Alutsista berupa Panser oleh pemerintah kepada PT. Pindad harus sesuai dengan prosedur yang berlaku


yudhagama

» Pengawasan yang ketat terhadap pengadaan Alutsita perlu dilakukan untuk mengindari penyimpangan dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

(a) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion), bila auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang diauditnya menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas dari entitas yang diberikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

(d) Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Terjadi dikarenakan adanya ketidakpastian yang sangat material yang menyebabkan ruang lingkup audit tidak memungkinkan untuk menyatakan pendapat, karena:

(b) Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion), diberikan oleh auditor jika secara keseluruhan laporan keuangan yang disajikan adalah wajar, tetapi ada beberapa unsur yang dikecualikan, yang pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. (c) Opini Tidak Wajar (adversed opinion), Jika laporan keuangan secara keseluruhan tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan. Dalam hal ini laporan keuangan tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat

• Adanya pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit. • Adanya ketidakpastian yang signifikan berkaitan dengan kelangsungan usaha entitas yang diperiksa. • Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan entitas yang diperiksa.

Opini Disclaimer Bagi LKPP Tahun 2008. 3.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kembali menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008 pada posisi opini “disclaimer” (tidak menyatakan pendapat). Kondisi demikian menandakan

www.tniad.mil.id

59

bahwa laporan keuangan pemerintah tidak mengalami kemajuan yang berarti sejak tahun 2004. Padahal secara periodik setiap lembaga pengawasan internal telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan keuangan unit organisasi. Dengan adanya pernyataan disclaimer tersebut menunjukkan adanya sesuatu yang harus diperbaiki dalam mekanisme pengawasan oleh lembaga pengawasan internal unit organisasi. Terdapat beberapa masalah yang mendasar pada tubuh lembaga pengawasan internal yang berpotensi menyebabkan tidak optimalnya hasil pengawasan dan pemeriksaan, antara lain sebagai berikut : (a) Masih berkembangnya budaya feodal, antara lain hubungan antara atasan dan bawahan sering dianalogikan sebagai hubungan antara orang tua dan anak tetapi dalam persepsi yang tidak tepat, sehingga melanggar nilai-nilai profesionalitas. Hubungan yang demikian tidak demokratis dan dapat menimbulkan kelumpuhan fungsi kontrol. Seharusnya analogi hubungan orang tua dan anak adalah dalam konteks pribadi guna membangun sinergi positif. (b) Organisasi pengawasan internal belum menempatkan posisi auditor secara proporsional, antara lain karena tidak semua jenjang auditor terwadahi dalam organisasi tugas lembaga pengawasan internal. Hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atas diri seorang auditor pada saat melaksanakan tugas. (c) Belum adanya sangsi yang tegas dan mengikat yang diberikan kepada auditor maupun penanggung jawab/pelaksana teknis (entitas/obyek pemeriksaan) yang bertindak tidak profesional.

60


4. Penataan Lembaga Pengawasan Internal dalam mendorong tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Secara umum bahwa setiap lembaga pengawasan internal memiliki kedudukan yang sama, yaitu suatu badan yang berkedudukan langsung dibawah Pimpinan Unit Organisasi dengan tugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan baik dalam Bidang Umum maupun Bidang Perbendaharaan. Disadari bahwa menciptakan opini wajar tanpa pengecualian dari opini yang lebih rendah lainnya atas laporan keuangan pada suatu unit organisasi merupakan hal yang tidak mudah, sehingga tidak dapat dilakukan secara instant. Disamping adanya langkah optimalisasi kedalam juga harus diikuti dengan pencerahan system akuntansi yang berlaku umum bagi setiap unsur/ satuan jajaran unit organisasi. Guna menunjang optimalisasi tugas bagi lembaga pengawasan internal untuk dapat mendorong terciptanya kinerja organisasi diperlukan penataan lembaga pengawasan internal secara kelembagaan maupun secara personel (sumber daya manusia). Antara lain secara konsisten melaksanakan pengawasan dengan pentahapan dan teknik yang tepat serta diikuti dengan penataan lembaga secara proporsional. Adapun pentahapan pengawasan adalah sebagai berikut : (a) Pengawasan pendahuluan/awal. Dimaksudkan untuk mencegah serta membatasi sedini mungkin kesalahankesalahan yang tidak diinginkan sebelum dilaksanakan kegiatan/program. Dilaksanakan dengan memusatkan perhatian pada pencegahan timbulnya deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber daya yang digunakan pada organisasi. Sumber daya tersebut harus memenuhi syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi

yudhagama yang bersangkutan. Para pegawai atau karyawan perlu memiliki kemampuan, baik kemampuan fisik ataupun kemampuan intelektual untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Bahan yang akan digunakan harus memenuhi kualitas tertentu dan mereka harus tersedia pada waktu dan tempat yang tepat.

control). Dilakukan dengan menilai dan menganalisa laporan yang diterima atas pelaksanaan kegiatan yang sedang dijalankan. Laporan tersebut dapat tertulis maupun lisan. Hasil dari penilaian dan analisa laporan tersebut dijadikan sebagai bahan pada pengawasan dan pemeriksaan dilokasi/lapangan.

(b) Pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung. Dimaksudkan untuk memantau kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan cara membandingkan standar dengan hasil kerja dengan tetap memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Sehingga bila terjadi penyimpangan dapat dilakukan tindakan yang bersifat korektif.

Adapun penataan kelembagaan hendaknya dilakukan secara komprehensif (tidak lagi bersifat parsial) antara lain sebagai berikut :

(c) Pengawasan Akhir/Feedback. Dilaksanakan dengan memusatkan perhatian pada hasil akhir. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya. Sedangkan teknik pengawasan disusun sebagai berikut : (a) Pengawasan langsung (direct control). Dilakukan oleh unsur pimpinan organisasi dengan mengawasi sendiri pada kegiatan/ program yang sedang dijalankan. Atau dapat juga dilakukan secara formal/terprogram oleh lembaga pengawasan internal. Bentuk pengawasan tersebut adalah : • Inspeksi Langsung, • On The Spot Observation (Survei lokasi/ lapangan), • On The Spot Report (Laporan dari lokasi/lapangan), yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on the spot pula jika diperlukan. (b)

(a) Membangun independensi yang kuat dalam lingkungan lembaga/departemen pemerintah, antara lain: (1) Membentuk organisasi lembaga pengawasan internal yang berkedudukan langsung dibawah pimpinan lembaga baik dalam pembinaan, pengendalian maupun laporan tugas. Hal ini diperlukan guna menghindarkan terjadinya intervensi atas suatu kepentingan. (2) Membentuk ruang pangkat dan jabatan yang dapat mewadahi kebutuhan pembinaan karier auditor, khususnya golongan/pangkat III/a s.d IV/e bagi PNS dan Mayor s.d Kolonel bagi Militer. Hal ini diperlukan guna menghindarkan terjadinya kegamangan pada jenjang karier dan menjadikan jenjang pendidikan sebagai bagian dari pola karier. (3) Membangun pola mutasi jabatan antar lembaga pengawasan internal dalam jabatan yang setara. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan profesionalitas dan meminimalisasi kemungkinan terjadinya stagnasi dalam pembinaan karier.

Pengawasan tidak langsung (indirect

www.tniad.mil.id

61

(b) Optimalisasi atas kemampuan dan peran auditor. Antara lain dalam pemeriksaan keuangan dengan senantiasa memahami dan menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atas setiap pengelolaan keuangan negara, meniadakan pembatasan terhadap lingkup audit dan menjamin bahwa auditor bertindak independen dalam hubungannya dengan entitas yang diperiksa. (c) Menetapkan sasaran, indikator dan target pada setiap pelaksanaan tugas pengawasan. Sehingga kualitas kerja lembaga pengawasan dapat terukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Bila target tidak tercapai dan berdampak pada gagalnya pencapaian sasaran maka sangsi yang harus dijatuhkan juga dapat terukur. (d) Memanfaatkan laporan publik (termasuk anggota unit organisasi) sebagai bentuk dari respon atas adanya On The Spot Report. Hal ini dimaksudkan agar setiap pihak yang melakukan pengelolaan keuangan mengetahui bahwa pengawasan senantiasa berjalan seiring dengan pelaksanaan kegiatan. Baik secara formal maupun non formal. (e) Menyusun dan menetapkan sangsi kepada entitas (dan pejabat pelaksana/ yang bertanggungjawab) bila tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Hal ini diperlukan guna membangun efek jera bagi semua pihak. Bentuk sangsi dapat berupa tindakan administrasi maupun sangsi pidana/perdata sesuai dengan jenis pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan. (f) Menetapkan dan menegakkan kode etik lembaga pengawasan internal secara

62


konstruktif, sehingga dapat tercipta situasi kerja yang kompetitif dalam suasana yang tetap kondusif. 5. Penutup. Bahwa pada hakekatnya lembaga pengawasan internal merupakan perangkat kelengkapan manajemen pada suatu organisasi yang disiapkan untuk menjamin terlaksananya setiap program agar senantiasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pembahasan diatas maka secara konseptual lembaga pengawasan internal memiliki peran yang sangat vital, yaitu : (1) Menjamin bahwa rencana dan pelaksanaan program organisasi serta penyelamatan atas aset publik yang dikelola organisasi induk telah tercapai secara maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Mendorong organisasi induk untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam rangka penerapan prinsip-prinsip good governance. (3) Memastikan efektifitas kontrol finansial, termasuk didalamnya memelihara catatan keuangan yang layak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. (4) Mendorong penggunaan catatan keuangan yang benar, tepat dan up to date serta mendeteksi adanya kecurangan atau pelanggaran, sekaligus melakukan tindakan pencegahan. Demikian pembahasan dan pandangan penulis tentang penataan lembaga pengawasan internal guna mendorong tercapainya opini wajar tanpa pengecualian disadari tulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu perbedaan pendapat yang dibangun secara konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan.

yudhagama DAFTAR PUSTAKA 1. Peraturan Pemerintah RI, No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT Data Pokok. Nama Pangkat N R P Jabatan Agama Kesatuan

: Imam Basuki : Kolonel Inf : 30885 : Tafung Gol IV : Islam : Set Itjen Dephan RI

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 4. Departemen Pertahanan RI, Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Di Lingkungan Departemenen Pertahanan RI, Skep Menhan RI, Nomor. Skep/ 492/ VI/ 2004. 5. Akmal, Pemeriksaan Intern (Internal Audit), PT MACAN JAYA CEMERLANG, 2007. 6. Mulyadi, Sistem Akuntansi.Edisi-3 Jakarta: PT Salemba Empat, 2001. 7. BPK RI, Pemeriksaan Keuangan. Jakarta, September 2007.

www.tniad.mil.id

63

REVITALISASI DAN REAKTUALISASI

Pembinaan Teritorial Komando Kewilayahan TNI AD Guna Mendukung Kepentingan Pertahanan Matra Darat Pada Masa Mendatang: ~ Suatu Pemahaman Alternatif ~

Berdasarkan Doktrin TNI Angkatan Darat “Kartika Eka Paksi“ salah satu fungsi utama TNI AD adalah Pembinaan Teritorial (diakronimkan dengan Binter), yang diselenggarakan guna menunjang keberhasilan tugas pokok TNI AD, khususnya di dalam penerapan Sistem Pertahanan Semesta.

Letkol Inf Judi Paragina Firdaus, M.Sc (Dandeninteldam Jaya)

Pendahuluan.

P

enyiapan dan penyelenggaraan Sistem Pertahanan Semesta memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan segenap komponen bangsa, karena pada dasarnya pengelolaan sumber daya wilayah telah terbagi habis oleh fungsi-fungsi pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Binter dilaksanakan dengan menerapkan komunikasi sosial dengan berbagai pihak terkait guna menyamakan visi, persepsi dan menciptakan kesadaran bersama dalam membangun dan menyiapkan pertahanan negara aspek darat. Implementasi penyelenggaraan Binter yang dilaksanakan kedepan harus mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga dapat diterima semua pihak serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia dalam era reformasi ini, topik tentang pembinaan teritorial menjadi isu yang sangat sensitif. Hal ini terkait dengan memori masa Orde

64


Baru, yang mana Pembinaan Teritorial TNI AD sering diartikulasikan sebagai upaya indoktrinasi masyarakat yang sering menggunakan metode represif terhadap masyarakat untuk menjamin stabilitas politik dan pertahanan keamanan.1 Oleh sebab itu, implementasi Pembinaan Teritorial TNI AD saat ini perlu diselaraskan dengan semangat Reformasi sehingga diperoleh suatu outcome yang berhasil guna dan berdaya guna untuk kepentingan bangsa dan negara di bidang pertahanan, khususnya dalam hal pemberdayaan wilayah pertahanan matra darat.

Tinjauan Singkat Tentang Pengertian Binter. Arti harfiah Pembinaan itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 1 Edy Prasetyono, PEMBINAAN TERITORIAL: Suatu Perspektif Pertahanan dalam Seminar Nasional Menyiapkan Pertahanan Negara Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam rangka Mengamankan Kepentingan Nasional bersama Komponen Bangsa Lainnya, FKUI – Jakarta, 2008

yudhagama

» TNI dan masyarakat dalam suatu forum diskusi adalah: “...segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang terencana dan terarah...”. Dengan kata lain, suatu pembinaan memerlukan keberadaan pihak yang merencanakan dan mengarahkan. Sementara teritorial memiliki makna harfiah yaitu sebagai suatu wilayah dan semua sumber daya yang ada di dalam dan di atasnya yang diikat dengan batas wilayah berdasarkan hukum nasional dan internasional yang berlaku. 2 Pembinaan Teritorial TNI AD berdasarkan Buku Petunjuk Induk TNI AD tentang Binter mempunyai definisi yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan dalam membina hubungan dengan segenap lapisan masyarakat sehingga tercipta kemanunggalan TNI-Rakyat untuk didayagunakan bagi kepentingan pertahanan negara matra darat.3 2 Pusterad, Surat Keputusan Danpusterad Nomor: Skep/21/XII/2003 - Naskah Sementara Buku Petunjuk Pembinaan tentang Binter, Jakarta, 2003. 3 Mabesad, Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/384/X/2002 - Buku Petunjuk Induk tentang Binter, Jakarta, 2002.

Pertanyaan yang cukup mengelitik adalah mengenai siapa berperan sebagai ‘Pembina dan yang dibina’ dalam Binter TNI AD. Dalam pengertian di lingkungan TNI AD, yang dibina disini adalah aspek demografi, geografi dan kondisi sosial agar menjadi suatu Ruang Juang, Alat Juang dan Kondisi Juang (RAK Juang) yang tangguh untuk mendukung kepentingan pertahanan negara matra darat. Namun, pada masa sekarang muncul pemikiran di sebagian kalangan masyarakat tentang siapa sebenarnya yang memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai Pembina Teritorial – Pemerintah atau TNI AD?

Membangun dan Rakyat.

Kemanunggalan

TNI

Tujuan dari Pembinaan Teritorial adalah terwujudnya kemanunggalan TNI dengan Rakyat. Pernyataan tersebut mengundang pertanyaan kritis yaitu: ● Apakah selama ini TNI terpisah atau belum manunggal dengan Rakyat?

www.tniad.mil.id

65

● Apakah telah terjadi degradasi kualitas kemanunggalan TNI dan Rakyat? ● Apakah TNI ataukah Rakyat yang membutuhkan kemanunggalan tersebut? Secara historis, berdirinya TNI tidak bisa dilepaskan dari perjuangan rakyat Indonesia yang mempersenjatai diri melawan penjajah secara sporadis sampai dengan terorganisir pada masa perang Kemerdekaan mulai tahun 1945 dengan dibentuknya BKR sampai dengan terbentuknya TNI pada tahun 1947. Bahkan jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 perlawanan bersenjata rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa asing telah dilakukan. Perjuangan bersenjata yang dilakukan seluruh komponen nasional tersebut juga terus terpelihara sampai dengan era perebutan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia, yang juga bersinergis dengan perjuangan diplomasi

»

Pemerintah, TNI dan Masyarakat bahu membahu membangun sarana transfortasi

politik komponen Bangsa Indonesia lainnya, sampai bangsa Indonesia sempat diakui secara Internasional sebagai bangsa yang superior di kawasan Asia Tenggara, bahkan sebagai salah satu the Asian Tigers. Memang bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Namun bangsa Indonesia tidak boleh hanyut dalam memori kejayaan masa lalu. Harus diakui, dengan bergantinya era dan generasi mulai era Orde Baru sampai dengan Reformasi sekarang ini, tampak bahwa kualitas kemanunggalan TNI

66


dan Rakyat mengalami fluktuasi dalam sudut pandang tertentu. Padahal kemanunggalan TNI dan Rakyat adalah suatu kekuatan utama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam mengatasi segala permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hal ini jangan dipahami bahwa TNI merupakan pihak seperti Superman yang mampu melakukan segala hal, namun sebaliknya TNI adalah suatu institusi yang memiliki kemampuan dan batas kemampuan yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari Rakyat. Dengan kata lain TNI dikatakan kuat karena Rakyatnya kuat, demikian juga TNI dinilai lemah karena Rakyatnya juga lemah. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus bangun dari mimpi-mimpi masa lalu tersebut dan melakukan perbuatan nyata untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terkait dengan program Pembinaan Teritorial, selama ini tujuan untuk mewujudkan Kemanunggalan TNI dan Rakyat dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada generasi TNI sebelumnya lebih dirasakan sebagai upaya untuk mewujudkan Kemanunggalan secara personal dan emosional antara prajurit TNI AD dengan rakyat.4 Sebaliknya, nuansa kebatinan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat adalah sebatas jargon atau slogan semata, dimana apa yang telah dilakukan TNI dalam Bhakti TNI seperti Operasi Bhakti maupun Karya Bhakti relatif kurang mendapat respon dan cepat dilupakan oleh masyarakat, khususnya di daerah perkotaan. Bahkan di daerah pedalaman sekalipun, yang telah berulang kali dilakukan kegiatan Bhakti TNI, keberadaan aparat teritorial cenderung tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat, buktinya adalah terjadinya konflik komunal/horisontal di Kalimantan Barat, 4 Sudarsono, PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH dalam Seminar Nasional Menyiapkan Pertahanan Negara Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam rangka Mengamankan Kepentingan Nasional bersama Komponen Bangsa Lainnya, FKUI – Jakarta, 2008

yudhagama Kalimantan Tengah, Maluku, maupun Papua. Contoh lainnya adalah kurang berperannya. Aparat Teritorial dalam penyusunan RUTR padahal forum Muspida (Provinsi, Kota/Kabupaten) sering diselenggarakan, sehingga pembangunan wilayah di berbagai daerah kurang mendukung kepentingan pertahanan baik untuk matra darat, laut maupun udara.

» Kebersamaan TNI dan Rakyat di sebuah pedalaman Oleh sebab itu, kedepan upaya membangun Kemanunggalan TNI dan Rakyat tidak cukup dilaksanakan dengan konsepsi ”Kemanunggalan secara personal dan emosional”, tetapi juga harus dikembangkan suatu konsepsi ”Kemanunggalan secara institusional”. Artinya, bukan berarti aspek personal dan emosional tersebut tidak penting, namun Kemanunggalan secara institusional antara Komando Kewilayahan TNI AD, Pemerintahan Daerah, LSM dan elemen masyarakat lainnya harus terbangun dalam suatu tatanan kerjasama yang nyata, serta pembagian peran, tugas dan kewenangan yang jelas dengan dilandasi oleh suatu dasar legalitas aturan perundang-undangan yang komprehensif, integral dan holistik.

Pembinaan Teritorial Dalam Era Otonomi Daerah. Hakekat Pertahanan Negara adalah segala upaya Pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan terhadap kekuatan sendiri.

Sifat kesemestaan penyelenggaraan itu meliputi seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.5 Berdasarkan pengertian di atas, maka secara implisit dijelaskan bahwa penyiapan sumber daya nasional guna memdukung pertahanan negara yang bersifat semesta merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Pertahanan yang melaksanakan Pembinaan Potensi Nasional (Binpotnas). Bagaimana dengan Binter itu sendiri? Banyak kalangan yang rancu dalam memahami Binter maupun Binpotnas. Binpotnas pada intinya adalah pembinaan potensi sumber daya nasional untuk ditransformasikan menjadi kekuatan pertahanan negara. Sasarannya adalah terwujudnya kekuatan pertahanan yang terdiri dari komponen cadangan dan komponen pendukung. Binpotnas menjadi tugas Dephan yang pelaksanaannya dibantu oleh TNI (bagian dari tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang) sesuai matra yaitu TNI AD melaksanakan Binpotwil, TNI AL melaksanakan Binpotmar, TNI AU melaksanakan Binpotdirga. Sedangkan Binter adalah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan TNI AD yang pada intinya menciptakan kondisi lingkungan/wilayah/daerah agar dapat mendukung tugas-tugas TNI AD dalam melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).6 Dengan demikian jelas bahwa peran TNI AD dalam Pembinaan Teritorial adalah melakukan penyiapan aspek Geografi, Demografi 5 Dephan RI, Paparan Dirjen Pothan Dephan dalam Rapim Dephan, Jakarta, 2007 6 Dephan RI, Ibid.

www.tniad.mil.id

67

dan Kondisi Sosial agar terwujud suatu Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh sehingga dapat diberdayakan untuk mendukung tugastugas TNI AD dalam melaksanakan OMP dan OMSP. Selanjutnya TNI AD memberikan tugas pokok Pembinaan Teritorial kepada Komando Kewilayahan TNI AD yaitu Kodam, Korem, Kodim sampai dengan Koramil. Adapun metode yang digunakan oleh Komando Kewilayahan TNI AD dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial yaitu Bintahwil, Komsos dan Bhakti TNI.7 Bagaimana peran Pemerintah Daerah terkait dengan Pembinaan Teritorial? Pertanyaan ini sangat menarik mengingat dalam Undangundang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat (3) salah satu urusan absolut Pemerintah Pusat adalah urusan Pertahanan. Namun, patut dicermati pula pada pasal 22 butir (a) Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa dalam rangka otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, secara implisit Pemerintah Daerah semestinya juga memiliki peran dalam urusan Pertahanan dalam aspek tertentu, khususnya program Pembinaan Teritorial dalam hal ini penyiapan dan pemberdayaan wilayah pertahanan termasuk mengalokasikan anggaran melalui APBD. Sejauh ini, terdapat perbedaan pendapat dari kalangan akademisi tentang bagaimana gelar kekuatan TNI AD khususnya Komando Kewilayahan seharusnya dilakukan dihadapkan dengan otonomi daerah saat ini apakah Pembinaan Teritorial yang dilakukan Kowil TNI AD merupakan komplementer (pelengkap) atau substitusi (pengganti) dari kewenangan Pemerintah Daerah? Aspek lain yang juga menjadi pertanyaan dalam konteks implementasi Pembinaan Teritorial oleh Komando Kewilayahan TNI AD, 7

68

Mabesad, Op Cit.


» TNI dan masyarakat dalam sebuah kegiatan Manunggal Shubuh

yaitu terkait dengan pasal 27 ayat (2) huruf b butir 9 dalam Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan bahwa tugas pokok TNI dilakukan dengan membantu tugas pemerintahan di daerah. Permasalahannya adalah apakah TNI membantu Pemda atau membantu instansi pelaksana tugas fungsi Pemerintah Pusat di daerah seperti Kanwil-kanwil Departemen di daerah? Suatu pertanyaan yang jawabannya akan sangat bermacam-macam dan mengandung multi tafsir.

Konsep Partnership Dalam Pembinaan Teritorial. Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan oleh TNI AD selama ini telah menimbulkan kekeliruan pemahaman secara kultural di sebagian aparat teritorial di daerah. Kekeliruan tersebut antara lain adalah timbulnya profilisasi ’Pembina Teritorial’ yang sering diterjemahkan juga sebagai ’Penguasa wilayah’. Mentalitas seperti inilah yang menyebabkan Komunikasi Sosial yang seharusnya dilaksanakan oleh aparat teritorial di wilayah tidak berjalan secara efektif. Dikotomi ’Pembina dan yang dibina’ akan mengakibatkan konotasi ’Penguasa dan yang dikuasai’, dan hal ini jelas mengekspresikan strata kedudukan dalam status sosial yang tidak sejajar. Padahal, Komunikasi Sosial sebagai salah satu metode dalam Pembinaan Teritorial memiliki

yudhagama esensi yang sangat fundamental jika dilihat dari definisinya yaitu8: a. Komunikasi Sosial sebagai metode adalah suatu cara yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI AD yang berhubungan dengan perencanaan dan kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan keeratan hubungan dengan segenap komponen bangsa guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada kepentingan bidang pertahanan. b. Komunikasi Sosial sebagai kemampuan adalah kemampuan prajurit TNI AD dalam berkomunikasi dengan komponen masyarakat dan aparat pemerintah terkait lainnya guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada kepentingan bidang pertahanan. Dari pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ’terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan’ merupakan suatu kondisi yang diharapkan dan harus dibangun guna meciptakan aspek Geografi menjadi Ruang Juang, Demografi menjadi Alat Juang, serta Kondisi Sosial yang meliputi bidang panca gatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam) menjadi Kondisi Juang yang tangguh dalam konteks penyiapan sumber daya nasional untuk mendukung Sistem Pertahanan Semesta (SISHANTA). Saling pengertian dan kebersamaan tersebut memerlukan adanya kesetaraan dan kerjasama yang solid dalam menyusun dan melaksanakan program Pembinaan Teritorial antara Komando Kewilayahan TNI AD dengan Pemerintah Daerah, LSM, tokoh-tokoh politik, agama dan masyarakat, serta komponen bangsa lainnya. 8 Mabesad, Surat Keputusan Kasad Nomor Skep / 228 / VII / 2002 - Buku Petunjuk Teknik tentang Komsos, Jakarta, 2002.

Dengan demikian, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan hubungan antar individu maupun kelompok yang tidak bisa dibatasi oleh struktur organisasi yang cenderung berbentuk Piramida – yang lebih mencerminkan hubungan atasan dan bawahan. Komunikasi Sosial akan berjalan dengan efektif apabila dilaksanakan dalam hubungan Networking yang menggambarkan hubungan yang sejajar antar individu maupun kelompok dalam konteks saling membutuhkan satu sama lain. (Lihat gambar di bawah).

Pola Piramida

Pola Networking

Pola Hubungan Antar Individu/Kelompok Dalam perspektif tersebut, maka hal yang paling fundamental adalah terwujudnya kesepahaman diantara seluruh komponen bangsa bahwa Pembinaan Teritorial sebagai bagian dari urusan Pertahanan, merupakan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, konsep partnership (kemitraan) dimana para pemegang kepentingan (stakeholders) dalam hal Pembinaan Terirorial harus ’berdiri sama tinggi duduk sama rendah’ dalam penyusunan sampai dengan pelaksanaan program Binter. Implementasinya di lapangan, Pembinaan Teritorial dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan TNI AD pada tataran Operasional dan Taktis. Tetapi bagaimanapun juga, Pemerintah

www.tniad.mil.id

69

Pusat dan Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan dalam tataran Politis dan Strategis terkait dengan program Binter yang dimaksud. Sebagai suatu bahan kajian dan perbandingan, pembagian strata tanggung jawab di atas dapat dicontohkan dengan bagaimana Amerika Serikat menggelar postur National Guards-nya sebagai suatu komponen cadangan dari kekuatan pertahanannya. Pasukan National Guards tersebut bertugas pokok sebagai penangkal pertama unsur militer dalam menghadapi ancaman terhadap stabilitas Keamanan Negaranya dalam lingkup domestik, seperti penanggulangan bencana alam, wabah penyakit, konflik horisontal, serta ancaman lainnya yang dianggap perlu ditangani oleh militer berdasarkan keputusan politik Presiden ataupun Gubernur Negara Bagian. Dalam strata Politis, Pemerintah Pusatnya telah memberikan kebijakan sesuai dengan amanat konstitusi tentang postur komponen cadangan yang direkrut dalam kesatuan National Guards. Selanjutnya, Pemerintah Negara bagian pada tataran strategis yang dapat disetarakan

»

70

sebagai Pemerintah Daerah di Indonesia menyusun program rekruitmen sampai dengan pemisahan termasuk mengalokasikan anggaran melalui APBD sesuai kebijakan Pemerintah Pusat. Sedangkan dalam tataran operasional dan taktis, Kotama-kotama US Armed Forces mempunyai kewenangan dalam komando pengendalian dalam aspek Binkuat dan Gunkuat terhadap National Guards tersebut. Lebih menarik lagi, jika dikaitkan dengan konsep Binter TNI AD, Kotama seperti US Pasific Command dalam hal ini US Army Pasific dalam rangka melaksanakan program Binkuat melakukan kerjasama dengan pemerintah Negara Bagian Hawaii dalam hal program latihan bagi kesatuan National Guards-nya, khususnya materi OMSP seperti penanggulangan bencana alam, wabah penyakit, dan lain-lain. Latihan-latihan tersebut tidak hanya didanai oleh pemerintah Negara Bagian, namun juga melibatkan personel-personel dari instansiinstansi pemerintah, LSM maupun organisasi Internasional yang terkait. Bahkan untuk materi operasi perdamaian dunia, program latihan yang

Acara silaturahmi anata aparat TNI di wilayah dengan kalangan mahasiswa


yudhagama dilaksanakan juga direncanakan secara rutin dengan melibatkan negara-negara di kawasan Pasifik lainnya. Terlepas dari kepentingan politik apapun, program-program latihan tersebut dapat dipahami sebagai salah satu metode Pembinaan Teritorial yang cukup efektif yang dilakukan khususnya oleh US Army Pasific – walaupun terminologi Binter tidak dikenal di lingkungan US Army maupun masyarakat Amerika Serikat. Bagaimanapun juga, gambaran tersebut bukanlah suatu contoh terbaik yang harus dilakukan oleh TNI AD mengingat kondisi sosial, kemampuan anggaran, kultur dan pola pikir bangsa dan negara Indonesia yang tentunya berbeda dengan Amerika Serikat. Namun demikian, yang perlu dikaji disini adalah bagaimana program Binter TNI AD dapat dilaksanakan secara efektif dengan melibatkan komponen bangsa lainnya. Sehingga, Pembinaan Teritorial tidak lagi hanya dianggap ’milik TNI AD’ ataupun ’urusan TNI AD’, tetapi lebih jauh lagi Binter menjadi ’tanggung jawab dan kebutuhan bersama’ seluruh komponen bangsa, baik TNI AD, Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, LSM dan lain sebagainya. Apabila konsep tersebut dapat dikembangkan di masa mendatang, TNI AD tetap tidak akan kehilangan peran sebagai aktor kunci dalam pelaksanaan Pembinaan Teritorial. Hal ini perlu dicermati, karena muara dari pelaksanaan Binter tersebut adalah terwujudnya Ruang, Alat dan Kondisi Juang (RAK Juang) yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan matra darat. Dengan kata lain, konsep-konsep dalam program Pembinaan Teritorial (Binter) tetap tidak dapat dilepas dari TNI AD, karena TNI ADlah yang paling menguasai tentang bagaimana harus menyiapkan kepentingan pertahanan matra darat pada tataran operasional dan taktis. Namun, pendekatan yang dilakukan pada masa mendatang tidak lagi harus mengambil posisi ’take a lead’ dalam arti mengambil posisi di depan, melainkan dengan memainkan peran kepemimpinan komunikasi sosial yang merupakan kombinasi

prinsip-prinsip ’ing ngarsa sung tulada – ing madya mangun karsa – tut wuri handayani’. Satu hal yang juga patut dicermati secara cerdas dan bijaksana adalah dasar legalitas dalam menerapkan konsep kemitraan (partnership) tersebut. Pada pembahasan di atas telah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah semestinya juga memiliki peran tertentu dalam Pembinaan Teritorial dalam hal ini penyiapan dan pemberdayaan wilayah pertahanan termasuk mengalokasikan anggaran melalui APBD. Namun, perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan terinci tentang batas kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten di bidang Pembinaan Teritorial tersebut yaitu penyiapan dan pemberdayaan wilayah pertahanan, agar tidak terjadi overlapping tugas dan tanggung jawab masing-masing.9

Kesimpulan dan Saran. Pembinaan Teritorial dengan segala macam penafsiran, kontroversi dan permasalahannya merupakan suatu hal yang sangat krusial bagi kepentingan nasional. Dengan demikian, dari uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: a. Pembinaan Teritorial merupakan suatu kebutuhan yang sangat fundamental guna kepentingan bangsa dan negara, khususnya di bidang pertahanan matra darat. b. Konsep Pembinaan Teritorial memerlukan upaya revitalisasi dan reaktualisasi secara kultural maupun konseptual untuk menghilangkan dikotomi ’Pembina vs yang dibina’ dan mentalitas ’Penguasa dan yang dikuasai’, sehingga terwujud kesepahaman diantara seluruh komponen bangsa bahwa Pembinaan Teritorial sebagai bagian dari urusan Pertahanan, merupakan tanggung jawab bersama. 9 Mabesad, Surat Keputusan Kasad Nomor Skep / 228 / VII / 2002 - Buku Petunjuk Teknik tentang Komsos, Jakarta, 2002.

www.tniad.mil.id

71

c. Pendekatan yang perlu dilakukan dalam penyusunan dan pelaksanaan program Binter adalah menerapkan konsep partnership (kemitraan) dengan pola Networking dimana TNI AD, Pemerintah Daerah, LSM, dan lainnya perlu dilibatkan sehingga tercipta sense of belonging di seluruh komponen bangsa terhadap keberhasilan program Pembinaan Teritorial. Bagaimanapun juga, secara jujur dan faktual Pembinaan Teritorial saat ini oleh sebagian besar masyarakat lebih dipahami sebagai ‘urusan TNI AD’ atau bahkan ‘kepentingan TNI AD’ daripada ‘kebutuhan bersama’. Oleh sebab itu, guna mendukung keberhasilan program Pembinaan Teritorial di masa mendatang disarankan: a. Perlu diperjelas kewenangan dan batas kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan TNI/TNI AD dalam peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan program pemberdayaan wilayah pertahanan. b. Perlu adanya sosialisasi tentang pengetahuan Pembinaan Teritorial di kalangan masyarakat melalui jalur pendidikan dengan memasukkannya sebagai salah satu materi pada mata pelajaran Kewarganegaraan di strata SMA dan perguruan tinggi, sehingga Pembinaan Teritorial dapat dipahami oleh seluruh komponen bangsa sebagai suatu kebutuhan yang fundamental terkait dengan sistem pertahanan negara yang disebut SISHANTA.

Penutup. Demikian karya tulis ini disusun, sebagai bahan masukan bagi Pimpinan TNI AD, dengan harapan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan tentang program Pembinaan Teritorial. Namun demikian, pemikiran dalam karya tulis ini diakui tidak dapat langsung diimplementasikan karena masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam dan komprehensif.

72


DAFTAR PUSTAKA Dephan RI, (2007), Paparan Dirjen Pothan Dephan dalam Rapim Dephan, Jakarta. Mabesad, (2002), Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/384/X/2002 - Buku Petunjuk Induk tentang Binter, Jakarta. Mabesad, (2002) Surat Keputusan Kasad Nomor Skep / 228 / VII / 2002 - Buku Petunjuk Teknik tentang Komsos, Jakarta. Prasetyono, Edy (2008), PEMBINAAN TERITORIAL: Suatu Perspektif Pertahanan dalam Seminar Nasional Menyiapkan Pertahanan Negara Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam rangka Mengamankan Kepentingan Nasional bersama Komponen Bangsa Lainnya, FKUI – Jakarta. Pusterad, (2003), Surat Keputusan Danpusterad Nomor: Skep/21/XII/2003 - Naskah Sementara Buku Petunjuk Pembinaan tentang Binter, Jakarta. Sudarsono, (2008), PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH dalam Seminar Nasional Menyiapkan Pertahanan Negara Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam rangka Mengamankan Kepentingan Nasional bersama Komponen Bangsa Lainnya, FKUI – Jakarta. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara NasionaI Indonesia.

yudhagama

www.tniad.mil.id

73

74


yudhagama

Recommend Documents