Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan Warga Negara Republik Indonesia Untuk Mencapai Kehidupan yang Lebih Baik
STMIK
AMIKOM
YOGYAKARTA
Nama NPM Kelompok Program Studi Jurusan
: Amri Arifin Hidayat : 11.11.5536 :F : Strata 1 : Teknik Informatika
Dosen Matakuliah : Dr. Abidarin Rosyidi, M.M.A
Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan Warga Negara Republik Indonesia Untuk Mencapai Kehidupan yang Lebih Baik Abstraksi Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya, suku, bangsa, agama dan banyak yang lainnya. Menanggapi banyaknya masalah yang sering menimpa warga negara di Indonesia yang menyangkut perbedaan pandangan hidup, sudah sepantasnya para pemimpin negeri ini mengkoordinir warga negaranya agar supaya menjadi warga negara yang patuh terhadap pemimpinnya, taat terhadap hukum, dapat saling percaya antar elemen pemerintahan, dan saling gotong-royong secara bersamasama ikut membangun negara tercinta ini menjadi negara yang makmur, negara yang penuh dengan ketenangan, dan yang paling penting adalah dapat mensejahterakan rakyatnya. Mengamalkan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa (Filsafat Hidup Bangsa), berarti melaksanakan Pancasila dalam hidup sehari-hari, menggunakan Pancasila sebagai petunjuk sehari-hari agar hidup kita mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Pengamalan Pancasila dalam hidup sehari-hari adalah sangat penting, karena dengan demikian diharapkan adanya tata-kehidupan yang serasi (harmonis) antara hidup kenegaraan dan hidup kemasyarakatan dalam negara.
1. Latar Belakang Masalah Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya, suku, bangsa, agama dan banyak yang lainnya. Tapi seringkali keanekaragaman tersebut dijadikan sebagai alat pemicu perpecahan antar golongan yang ada di Indonesia. Banyak sekali kasus-kasus kerusuhan ataupun perpecahan golongan yang terjadi di Indonesia mayoritas disebabkan adanya perbedaan suku dan agama. Untuk itulah, Pancasila sila ke-tiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” ini dibutuhkan. Setiap masyarakat Indonesia seharusnya mempunyai rasa ini, rasa saling tolong menolong, rasa bersatu, baik jiwa maupun raga. Marilah kita bersama-sama memupuk dan memperkuat rasa persatuan kita agar bangsa kita menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang dapat dijadikan contoh oleh bangsa lain. Bukan seharusnya kita yang mencontoh peradaban bangsa lain, mencontoh kebudayaan bangsa lain. Kita bisa membuat peradaban sendiri, kita harus menjadi sebaliknya, bangsa lain meniru gaya peradaban kita. Dan juga kita mempunyai kebudayaan yang sangat banyak, banyak orang dari bangsa lain ingin mempelajari kebudayaan bangsa kita, tetapi malah kita sebagai bangsa sendiri lupa kalau kita mempunyai keanekaragaman kebudayaan yang bisa diperdalam budaya-nya untuk kira pelajari.
2. Rumusan Masalah Menanggapi banyaknya masalah yang sering menimpa warga negara di Indonesia yang menyangkut perbedaan pandangan hidup, sudah sepantasnya para pemimpin negeri ini mengkoordinir warga negaranya agar supaya menjadi warga negara yang patuh terhadap pemimpinnya, taat terhadap hukum, dapat saling percaya antar elemen pemerintahan, dan saling gotong-royong secara bersamasama ikut membangun negara tercinta ini menjadi negara yang makmur, negara yang penuh dengan ketenangan, dan yang paling penting adalah dapat mensejahterakan rakyatnya. Tapi, bagaimana itu bisa terjadi jika para pemimpin rakyat khususnya para penyalur aspirasi pikiran pendapat rakyat di negeri ini yang masih mengandalkan kekuasaannya untuk menindas rakyat kecil, mengerogoti uang-uang rakyat (baca:korupsi) secara terus-menerus, dan hal ini mengakibatkan kesenjangan ekonomi antar pegawai pemerintahan, misalnya gaji seorang guru yang telah mengabdi selama belasan tahun sama dengan gaji yang diterima oleh anggota DPR selama setahun, hal ini tidak sepadan dengan pekerjaan yang mereka terima, seorang guru dengan sabar, susah payah mengajari muridnya. Sedangkan anggota DPR yang kerjaannya hanya duduk santai di gedung mewah yang katanya akan direnovasi (dan tentu sudah pasti akan dimewahkan lagi) mendapat imbalan yang lebih tinggi dari guru. Untuk itu marilah kita mulai dari diri sendiri ubah sikap diri kita, yang niscaya pada akhirnya kelak kitalah yang akan mengubah Indonesia ini.
3. Pendekatan Secara Historis Dahulu, para pejuang Indonesia seluruh Nusantara bersatu melawan penjajah untuk segera hengkang dari tanah Ibu Pertiwi ini, perjuangan dalam rangka me-merdeka-kan rakyat Indonesia tidak serta merta tanpa pengorbanan jiwa raga dan materi, seluruh kemampuan apapun yang dimiliki rakyat Indonesia digunakan dengan penuh keyakinan untuk mengusir penjajah. Waktu yang digunakan untuk mengusir penjajah ini tidak hanya berlangsung selama puluhan tahun, tetapi lebih dari 350 tahun para nenek moyang kita yang seorang pejuang bersatu padu mengusir penjajah. Oleh karena itulah, semangat perjuangan persatuan dan kesatuan Indonesia yang jaman dulu digunakan untuk mengusir penjajah sangat dibutuhkan pada jaman sekarang, bukan mengusir penjajah dalam arti militer, tetapi mengusir penjajah-penjajah rakyat Indonesia sendiri, semisal peng-korup uang-uang rakyat. Sekarang mungkin para wakil rakyat yang seharusnya menjadi pejuang-pejuang aspirasi dan keinginan rakyat malah menjadi penjajah rakyat Indonesia sendiri. Sudah waktunya Indonesia butuh perubahan yang signifkan menuju Indonesia yang lebih baik. Butuh rombakan tata pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Butuh pemimpin yang mengerti keinginan rakyat untuk makmur dan sejahtera. Coba saja bandingkan gaya kepemimpinan para pemimpin dulu dengan pemimpin sekarang, walaupun dulu sudah ada yang namanya kolusi korupsi dan nepotisme masih terjadi dikalangan elite parawakil rakyat dan masih mudah dapat diberantas, tapi sekarang bagaimana coba? Korupsi terjadi malah makin parah, terjadi dari elite wakil rakyat sampai pegawai negeri biasa, dan sangat sulit diberantas. Para aparat penegak hukumnya secara bersama-sama bersekongkol untuk menutupi kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut. Dan sudah tak terelakkan lagi, rasa persatuan yang dimiliki para pejuan aspirasi takyat malah seolah-olah mempermainkan rakyat, membuat sandiwarasandiwara untuk menipu mata rakyat. Hal ini mengakibatkan rasa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap berbagai institusi permerintah, khususnya institusi penegak hukum secara drastis berkurang.
Dahulu, para pemimpin negeri ini dengan berbagai cara mengupayakan agar rakyat yang bermukim di negeri ini dapat dengan nyaman hidup, hidup dengan sejahtera. Walaupun pada akhirnya ada beberapa elite pejabat negeri ini melakukan korupsi kolusi dan nepotisme, tetapi dampak diluar hal negatif itu adalah masyarakat Indonesia hidunya nyaman, merasa tercukupi. Berbanding terbalik dengan saat sekarang, korupsi kolusi dan nepotisme semakin banyak, semakin parah dan dibarengi dengan kemerosotan ekonomi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia banyak yang menderita atas perlakuan sebagian besar insitusi pemerintah. Kesejahteraan rakyat diabaikan, para pejuang aspirasi keinginan rakyat memilih untuk mementingkan diri sendiri beserta keluarganya saja. Tidak memikirkan hak-hak rakyat yang telah memilih dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pejuang aspirasi dan keinginan rakyat tersebut. Sudah seharusnya para elite pejabat melihat sejarah kebelakang, bagaimana semangat persatuan dan kesatuan pejang jaman dahulu dalam rangka mengusir penjajah dari tanah Nusantara. Pejaba sekarang seharunya meniru sikapsikap persatuan dan kesatuan bangsa dari pejuang-pejuan kemerdekaan itu.
4. Pembahasan A. Pengamalan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Mengamalkan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa (Filsafat Hidup Bangsa), berarti melaksanakan Pancasila dalam hidup sehari-hari, menggunakan Pancasila sebagai petunjuk sehari-hari agar hidup kita mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Pengamalan Pancasila dalam hidup sehari-hari adalah sangat penting, karena dengan demikian diharapkan adanya tata-kehidupan yang serasi (harmonis) antara hidup kenegaraan dan hidup kemasyarakatan dalam negara. Namun demikian, karena hidup sehari-hari itu meliputi bidang yang sangat luas dan selalu berkembang, maka dalam prakteknya peraturan hidup Pancasila dalam hidup sehari-hari tidak mungkin dibuat dalam peraturan-peraturan secara menyeluruh dan terperinci. Berhubung dengan itu pada asasnya pengamalan Pancasila dalam hidup sehari-hari diserahkan kepada kesadaran kita masingmasing terhadap Pancasila. Secara umum sekali dapat dirumuskan, bahwa mengamalkan Pancasila dalam hidup sehari-hari adalah apabila kita mempunyai sikap mental, pola pikir dan tingkah laku (amal perbuatan) yang dijiwai sila-sila Pancasila secara kebulatan kepada Pembukaan dan Batang Tubuh ndang Undang Dasar 1945, tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma agama, sopan-santun dan adat istiadat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berlaku.
B. Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara kita ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Mengenai bentuk negara, kita mengenal bentuk “Negara Serikat” (Bondstaat) dan “Serikat Negara” (Statenbond), disamping bentuk yang lain. Bagi negara kita paling tepat ialah bentuk Negara Kesatuan (Eenheidstaat). Ini sesuai dengan sejarah perjuangan dan perkembangan bangsa dan negara kita yang mempunyai wawasan nsaional atau wawasan nusantara. Wawasan Nusantara
yakni Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Politik, satu kesatuan Ekonomi, satu-kesatuan Sosial-Budaya, dan satu-kesatuan Pertahanan dan Keamanan. Disamping itu, karena Negara kita terdiri atas banyak pulau dan suku bangsa serta golongan warga negara, maka kita menjunjung “Bhinneka Tunggal Ika”. Dalam hubungan ini kita tidak boleh mempertentangkan perbedaan bentuk dan wujud kebudayaan yang beraneka ragamyang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita, tetapi keanekaragaman itu hendaknya saling melengkapi satu sama lain dan semuanya itu merupakan khasanah kebudayaan kita. Kepulauan Nusantara kita sebagai kesatuan sosial dan budaya berarti bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, berkehidupan serasi, menuju tingkat kemajuan
yang
sama,
merata
dan
seimbang.
Corak
ragam
budaya
menggambarkan kekayaan budaya bangsa, yang harus dikembangkan untuk dapat kita nikmati bersama.
C. Sistem Pemerintahan Demokrasi yang menjelaskan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas Hukum. “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Demikianlah keterangan dari Penjelasan UUD 1945 mengenai prinsip pertama di atas. Maksud dari Penjelasan UUD 1945 di atas adalah bahwa pengertian pokok daripada negara hukum ialah bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh dan juga berdasarkan atas hukum, jadi bukanlah berdasarkna atas kekuasaan semata-mata. Sedang maksud dan tujuan daripada pembatasan terhadap kekuasaan negara oleh hukum ini ialah agar kepentingan rakyat atau hakhak asasi rakyat dapat terjamin atau dijaga terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penguasa yang sedang memerintah. Hal ini pernah pula ditegaskan oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera, Bapak Soeharto waktu itu, pada sidang paripurna kabinet tanggal 19 April 1967, dengan kata-kata: bahwa Orde Baru dan atau Negara Hukum “adalah satu tertib masyarakat dan negara yang berdasarkan hukum, di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dan dimana warga negara maupun penguasa tunduk terhadap kekuasaan yang berlaku.”
5. Kesimpulan Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan Sila III yang berbunyi Persatuan Indonesia a. Membina perasatuan sesama suku-suku bangsa di Indonesia. b. Membina persatuan Wilayah Indonesia dan Kebudayaan yang Bhinneka Tunggal Ika. c. Mencintai Tanah Air dan Bangsa, dan menempatkan kepentingan umum, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. d. Memperhatikan Pembukaan dan pasal 1, 32, 35, dan 36 UUD 1945.
Dalam Penjelasan Otentik UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut : a. Indonesia adalah negara yang berdasar atas Hukum (Rechtsstaat). b. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). c. Kekuasaan
Negara
yang
tertinggi
berada
di
tangan
Majelis
Permusyawarakatan Rakyat. d. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi di bawahnya Majelis. e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. f. Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. g. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
6. Daftar Pustaka Darmodiharjo, Prof. Darji, SH., Pancasila Suatu Orientasi Singkat, Aries Lima, Jakarta, 1983.
STMIK
AMIKOM
YOGYAKARTA
