BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan. Peradilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, yakni Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syari’ah. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Wonosari merupakan peradilan tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Pada Tahun Anggaran 2007 Pengadilan Agama Wonosari telah melaksanakan Program Kerja yang terencana. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan kami mencoba melakukan pelayanan secara prima. Melakukan pelayanan dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi, dalam rangka untuk mempercepat dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun kegiatan yang kami lakukan adalah : 1.
Penerapan program SIADPA dalam pelayanan penerimaan perkara, dari proses pendaftaran sampai putus dengan sistem pengolahan data dengan komputerisasi oleh program SIADPA. Untuk tahun 2007, hal itu sudah berjalan secara baik dan sesuai dengan arahan serta sosialisasi dari BADILAG MARI.
2.
Dalam rangka pelaksanaan transparansi peradilan sebagaimana dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI lewat KMA No. 144 Tahun 2007. Pengadilan Agama Wonosari menyambut hal itu dengan wujud nyata salahsatunya yaitu dengan penggunaan teknologi informasi media internet. Sebagai bentuk transparansi tersebut adalah diluncurkannnya website Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 13 November 2007 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Harapan yang ingin dicapai adalah dikenalnya Pengadilan Agama Wonosari oleh masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan. Dan memudahkan untuk komunikasi baik informasi maupun data. Adapun alamat Website Pengadilan Agama Wonosari : http ://www.pa-wonosari.net untuk E-mail : admin @ pa-wonosari.net Laporan ini berisikan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Wonosari baik
yang berkaitan dengan Tugas Yustisial, Administrasi Peradilan, Kesekretariatan, pembangunan maupun tugas lainnya yang berkaitan dengan kedinasan pada tahun
2007, dan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dari Program Kerja yang telah dicanangkan disamping untuk melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi pada setiap tahun anggaran. B. Visi dan Misi. 1. Visi Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, di bawah lindungan Allah SWT. 2. Misi Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan pencari keadilan di bidang perkawinan, waris dan wasiat, wakaf, hibah, shadaqah, dan ekonomi syariah secara cepat, sederhana dan biaya ringan. C. Restra. 1. Pembinaan Peradilan dan Penegakan Hukum dengan sasaran terwujudnya Tehnis dan Administrasi Peradilan serta pemasyarakatan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan memantapkan tugas pokok Peradilan yang meliputi menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara dengan menerapkan pola Bindalmin. 2. Pelaksanaan jalannya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 3. Peningkatan citra dan wibawa peradilan dengan terwujudnya citra dan wibawa Peradilan, Pejabat Fungsional dan Struktural serta seluruh Pegawai Pengadilan Agama Wonosari. 4. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin Kepaniteraan dengan terlaksananya Pelayanan Hukum dan Peradilan yang lebih baik serta terlaksananya tertib Administrasi Perkara, Kearsipan Perkara dan Laporan erkara. 5. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin Kesekretariatan : a. Urusan Kepegawaian : Terwujudnya administrasi data pegawai yang akurat, pelayanan kepada pegawai secara cepat dan tepat, Peningkatan mutu pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai. Peningkatan disiplin dan loyalitas pegawai. b. Urusan Keuangan Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran/administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku serta pelayanan kepada pegawai. 2
c. Urusan Umum : Peningkatan ketertiban pengurusan surat sehingga terwujudnya tata persuratan yang baik. Peningkatan kualitas dan pemeliharaan barang inventaris. Sehingga terpeliharanya barang inventaris dari kerusakan dan kehilangan. Pengadaan Alat Tulis Kantor. Dan barang inventaris sehingga terpenuhinya sarana kerja sesuai dengan kebutuhan. Peningkatan
penanganan
perpustakaan
sehingga
terwujudnya
optimalisasi perpustakaan dalam mendukung pelaksanaan tugas. Peningkatan kualitas pengurusan rumah tangga kantor sehingga terwujudnya peningkatan kenyamanan kerja. 6. Peningkatan pembinaan KORPRI, Dharma Yukti Karini, IKAHI, IPASPI, PTWP dan Koperasi demi terwujudnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai serta keluarga besar Pengadilan Agama Wonosari. 7. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi sehingga terbinanya koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam pelaksanaan tugas.
3
BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI ) Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama Wonosari telah diatur dalam Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, Keputusan Presiden Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 sedangkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan berpedoman pada Buku I dan II Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991. Dari Organisasi Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut, Pengadilan Agama Wonosari dapat melaksanakan tugas tugas pokok lembaga peradilan yakni Menerim, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil baik yang menyangkut tugas tugas teknis dan administrasi yustisial maupun tugas-tugas administrasi Umum. Untuk susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana deskripsi di bawah ini : SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA WONOSARI ( keadaan per 31 Desember 2007) Ketua
: Drs. H. Agus Sugiarto, SH,. M.SI.
Wakil Ketua
: Dra Mustaqaroh, SH.MM.
Panitera/Sekretaris
: Hj. Sri Murni, SH
Wakil Panitera
: Drs Kamtono
Wakil ekretaris
: Sugiyono
Panitera Muda Gugatan
: Mokhamdan, SH
Panitera Muda Permohonan
: Bambang Hariyanto, SHI
Panitera Muda Hukum
: Siti Haryanti, SH
Kepala urusan Kepegawaian
: Taslim, SH
Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan : Syamsul Munif, SH Kepala Urusan Umum
: Sukardi, SH
Pejabat Fungsional Hakim
: 1. Drs Sucipto 2. Drs Fathurrohman Gozalie, LC 3. Drs H. Ahmad Harun, SH 4. Drs Wildan Tojibi 4
Pejabat Fungsional Panitera Pengganti
: 1. Darno 2. Ahsan Dawi, SH,SHI. MSI (Cakim) 5. Supriyanto, S. Ag ,. M.SI (Cakim) 6. Ngadiyo, BA
Pejabat Jurusita/Jurusita Pengganti
: 1. Ahmad Mashuri, SH. 2. Ridwan Lanandang, SH 3. Pratikna 4. Kino, SH 5. Sumanto 6. Sumitro Jatiroso 7. Achmad Nurhadi, SH
Staf
: 1. Moh. Muhibuddin, S.Ag, SH., MSI., (Cakim) 2. Muhammad Arif, S.Ag. (Cakim) 3. Latifah Setyowati, SH.MH. (Cakim) 4. Ponidi 5. Muhammad Arief Jauhari. 6. Fajar Widodo, SHI.
5
BAB III KEADAAN PERKARA A. Perkara baru yang diterima pada Pengadilan Agama Wonosari selama tahun 2007 sebanyak 687 perkara dengan jenis perkara (berdasarkan urutan terbesar jumlah jenis perkara) sebagai berikut : 1. Cerai gugat
: 415 perkara ( 60,41 %)
2. Cerai talak
: 253 perkara ( 36.83 %)
3. Izin Poligami
:
8 perkara ( 01,16 %)
4. Dispensasi Nikah
:
7 Perkara ( 01,00 %)
5. Wali Adhol
:
2 Perkara (
6. Pembatalan Nikah
:
1 Perkara ( 0,15 %)
7. Harta bersama
:
1 Perkara ( 0, 15 % )
Jumlah
0,30 %)
: 687 Perkara
Sedangkan sisa perkara tahun 2006 sebanyak 180 perkara, sehingga jumlah perkara yang harus diselesaikan selama tahun 2007 sebanyak 867 perkara. B. Perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2007 sebanyak 665 perkara dengan perincian (berdasarkan urutan prosentase terbesar) sebagai berikut : 1. Cerai Gugat
: 385 Perkara ( 59.41 %)
2. Cerai Talak
: 245 Perkara ( 37.81 %)
3. Izin Poligami
:
8 Perkara ( 01,23 %)
4. Dispesasi Kawin
:
7 Perkara ( 01,10 %)
5. Wali Adhol
:
1 Perkara (
6. Pembatalan Nikah
:
1 Perkara ( 0,15 %)
7. Harta Bersama
:
1 Perkara ( 0.15 % )
Jumlah
0,15 %)
: 648 perkara
Jadi sisa perkara tahun 2007 sebanyak 202 perkara atau 23,29 % dari jumlah perkara yang harus diselesakan pada tahun 2007. C. Adapun faktor-faktor penyebab perceraian mulai dari (presentase terbesar) adalah sebagai berikut : 1. Tidak ada keharmonisan
: 350 Perkara ( 60 %)
2. Tidak ada tanggung jawab
: 233 Perkara ( 40 %)
3. Krisis akhlaq
:
Perkara ( -- %)
4. Cacat biologis 5. Gangguan pihak ketiga
: :
Perkara ( -- %)
Perkara ( -- %)
6
D. Perkara yang dimohonkan banding : 1. Sisa Perkara tahun 2006 -- perkara yaitu : Nomor : -2. Perkara yang dimohonkan banding tahun 2007 4 Perkara yaitu : a. Nomor : 424/Pdt.G/2006/PA Wno b. Nomor : 083/Pdt.G/2007/PA.Wno c. Nomor : 221/Pdt.G/2007/PA.Wno d. Nomor : 368/Pdt.G/2007/PA.Wno 3. Perkara Banding yang telah diputus tahun 2007 ada 2 perkara yaitu : Nomor : 424/Pdt.G/2006/PA.Wno. Nomor : 083/Pdt.G/2007/PA.Wno. 4. Sisa perkara banding tahun 2007 sebanyak 2 perkara yaitu : Nomor : 221/Pdt.G/2007/PA.Wno Nomor : 368/Pdt.G/2007/PA.Wno E. Perkara yang dimohonkan kasasi 1. Sisa perkara tahun 2006 sebanyak -- perkara yaitu : Nomor : -2. Perkara yang dimohokan kasasi tahun 2007 -- perkara yaitu : Nomor : -3. Perkara yang sudah diputus tahun 2007 -- perkara yaitu : Nomor : -4. Sisa perkara tahun 2007 sebanyak -- perkara yaitu : Nomor : -F. Perkara yang dimohonkan Peninjauan kembali. 1. Sisa perkara tahun 2006 sebanyak -- perkara yaitu : Nomor : -2. Perkara yang dimohonkan PK tahun 2007 -- perkara yaitu : Nomor : -3. Perkara yang sudah diputus tahun 2007 -- perkara yaitu : Nomor : -4. Sisa perkara PK tahun 2006 sebanyak – perkara yaitu : Nomor : --
7
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL. Secara hirarki telah berjalan pengawasan melekat oleh atasan langsung masingmasing dan dituangkan dalam realisasi DP3 waskat. Pengawasan bidang Teknis Yudisial dan Administrasi Umum telah berjalan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994, meski perlu adanya peningkatan dengan difungsikannya para Hakim sebagai Pengawas Bidang. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wonosari Tanggal 2 Januari 2007 Nomor : W12-A4/89/KP.07.6/I/2007 dan ditinjau kembali dengan Nomor : W12-A4/755/KP.07.6/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007 maka ditunjuk Hakim Pengawas Bidang antar lain : 1. Hakim Pengawas Bidang selaku Koordinator Pengawasan. 2. Hakim Pengawas Bidang Administrasi/Laporan Meja I dan Buku Induk Keuangan, dan Hakim Pengawas Bidang Administrasi/Laporan/Berita Acara Panitera Pengganti. 3. Hakim Pengawas Bidang Administrasi/Laporan Meja II dan Buku Register Perkara. 4. Hakim Pengawas Bidang Administrsi/Laporan Meja III dan Akte Cerai. 5. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan. Sedangkan pengawas dari Hakim Tinggi selaku Hakim Pengawas Daerah dalam tahun 2007 secara umum telah dilaksanakan pada tanggal. 8 Mei 2007.
8
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN. A. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial. 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial. Pengadilan Agama Wonosari dalam rangka meningkatkan kinerja Pejabat Fungsional maupun Struktural telah melakukan hal hal sebagai berikut : a. Mengikut sertakan Hakim dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI. b. Mengadakan Pelatihan Ekonomi Syari’ah. c. Mengadakan pelatihan bagi Panitera Pengganti dan Jurusita maupun Jurusita Pengganti dengan instruktur dari para Hakim. d. Mengadakan pemeriksaan tentang tugas-tugas yang diberikan Ketua pada Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali. e. Mengadakan Pelatihan Program SIADPA kepada para Hakim, para Panitera dan para Jurusita/jurusita Pengganti. 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial. a. Mengadakan Pembinaan dan Pengajian yang diikuti oleh seluruh Pegawai setiap bulan dengan penceramah dari para Hakim secara bergiliran. b. Melaksanakan kegiatan Tadarusan Al Qur’an pada bulan Suci Ramadhan dengan dipandu oleh para Hakim. c. Mengadakan Pengajian Khotmil Qur’an dan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadlan. d. Mengadakan kegiatan Halal bilhalal intern Keluarga Besar pegawai Pengadilan
Agama
Wonosari
beserta
Istri/Suami
dalam
rangka
meningkatkan jalinan ukhuwah dan silaturrahim. 3. Promosi dan Mutasi. Perlu juga dilaporkan bahwa pada tahun 2007 di Pengadilan Agama Wonosari terjadi mutasi Pegawai yakni sebagai berikut : a. Keluar karena pindah tugas : Suhartadi, SH dimutasi ke PA. Wates per 1 Mei 2007 Drs Achmad Arifin dimutasi ke PA. Bantul per 1 Juli 2007. Drs H.M. Ubaidillah dimutasi ke PA. Bantul. Per 1 Juli 2007 Tukimin, SH dimutasi ke PA. Bantul. Per 1 Juli 2007 Nur Ali Yaman, SHI dimutasi ke PTA. Yogyakarta per 1 Juli 2007
9
Muhammad Harits, S.Ag. dimutasi ke PA. Maumere Prop. NTT menjadi Hakim per 1 Agustus 2007. Cuhandi, SH. MH. dimutasi ke PA. Yogyakarta per 1 Desember 2007 b. Masuk pegawai baru yaitu : Sdr.
Fajar Widodo, SHI. NIP. 220003453 Gol. III/a CPNS Formasi
Administrasi per 1 April 2007. 4. Pengisian Jabatan Struktural. Sedang untuk mutasi jabatan selama tahun 2007 adalah : a. Sdri. Siti Haryanti, SH., Panitera Pengganti PA. Wonosari diangkat sebagai Panmud. Hukum menggantikan Sdr. Suhartadi, SH. yang dimutasi ke PA. Wates sebagai Panmud. Hukum. b. Drs. Kamtono, Panmud. Hukum PA. Yogyakarta dimutasi dan diangkat sebagai Wakil Panitera PA. Wonosari menggantikan Sdr. Nur Ali Yaman, SHI., yang dimutasi ke PTA. Yogyakarta.
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana. 1. Sarana Gedung dan Bangunan. a. Sarana Gedung dan Bangunan Kantor Pengadilan Agama Wonosari sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan sebagai tempat sarana dalam menjalankan tugas sehari-hari dan tugas pelayanan pada masyarakat pencari keadilan. Ruangan yang sempit menjadi faktor ketidaklayakan untuk menjalankan tugas sehari-hari dan tugas pelayanan. Meja dan kursi Pegawai harus berhimpitan, antara atasan dengan pelaksana tidak ada bedanya dan melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas pelayanan sangat tidak nyaman. Suasana kerja yang demikian ini menjadikan tidak kondusif. Yang terpenting adalah sudah kurang layak, karena luasnya tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada meskipun sebenarnya jumlah pegawai masih sangat kurang. b. Sehubungan dengan jumlah pegawai yang masih kurang, terutama pelaksana (Staf) sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan dengan optimal. c. Sangat terbatasnya anggaran yang menunjang kegiatan kedinasan sehingga kebutuhan sarana dan prasarana tidak tercukupi. 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.
10
a. Telah diusahakan pemasangan AC. Terutama ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua Ruang Panitera Sekretaris, ruang Sekretariat, Ruang Sidang I dan II serta Rurang Hakim. b. Pemasangan pesawat Telpon PABX untuk kelancaran komunikasi dengan Dinas lain. c. Menambah fasilitas listrik dengan menambah tegangan menjadi 7.000 Woth.
C. Pengelolaan Keuangan. 1. Belanja Pegawai REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
RKA-KL JENIS BELANJA Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Uang Honor Tidak Tetap Belanja Uang Lembur JUMLAH
PAGU 760.064.000 23.000 70.807.000 25.095.000 18.468.000 276.145.000 59.195.000 56.076.000 9.793.000 95.040.000 73.870.000 2.084.000
PELAKSANAAN 826.428.660 24.302 75.727.536 23.821.892 20.410.000 240.867.000 39.462.111 50.909.040 12.684.000 78.200.000 73.870.000 2.084.000
SISA - 66.364.660 - 1.302 - 4.920.536 1.273.108 - 1.942.000 35.278.000 19.732.889 5.166.960 - 2.891.000 16.840.000 0 0
KET
2. Belanja Barang REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
RKA-KL JENIS BELANJA Belanja Keperluan Sehari-Hari Perkantoran Belanja Inventaris Kantor Belanja Barang Untuk Pelaksanaan TUPOKSI (Pakaian Dinas) Belanja Barang Untuk Pelaksanaan TUPOKSI (Pencetakan) Belanja Barang Operasional Lainnya (Pengamanan Perkara) Belanja Langganan Daya dan Jasa Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Roda 4) Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Roda 2) Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(Komputer&AC) Belanja Perjalanan Dinas
PAGU
PELAKSANAAN
SISA
KET.
16.750.000
16.750.000
0
1.700.000
1.700.000
0
5.400.000
5.390.000
10.000
5.200.000
5.200.000
0
43.200.000
40.500.000
2.700.000
8.982.000
8.890.788
91.212
21.162.000
21.162.000
0
29.000.000
29.000.000
0
4.000.000
4.000.000
0
3.150.000
3.150.000
0
13.440.000
13.440.000
0
11
JUMLAH
3. Belanja Modal REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
RKA-KL JENIS BELANJA Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Tlp. PABX dan AC) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Komputer dan Printer) JUMLAH
PAGU
PELAKSANAAN
SISA
KET.
32.125.000
32.125.000
0
7.875.000
7.875.000
0 0
D. Pengelolaan Administrasi. 1. Administrasi Peradilan. Dari Organisasi Tata Kerja serta pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut, Pengadilan Agama Wonosari dapat melaksanakan tugas tugas pokok lembaga peradilan yakni Menerim, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil baik yang menyangkut tugas tugas teknis dan administrasi yustisial maupun tugas tugas administrasi Umum. 2. Administrasi Umum. a. Tugas tugas pada urusan Kepegawaian, Keuangan dan Umum telah dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Realisasi anggaran rutin sudah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan disini berkaitan dengan realisasi anggaran sebagaimana tertulis pada tabel diatas yaitu : Mata anggaran 0001 5111 ( gaji pegawai dan tunjangan
tunjangan
mengalami minus namun kekurangannya dapat dimintakan dan terpenuhi. Mata mata anggaran 0001 5221 ( langanan daya dan jasa) mengalami minus atau masih ada kekurangan yakni sejak bulan Oktober 2007 kami tidak bisa membayar dengan dana Dipa, walaupun terdapat sisa anggaran sebesar Rp 91.212,- namun tidak cukup untuk membayar salah satu rekening yang ada.
12
Sedangkan untuk mata anggaran 0242 5211 untuk Operasional Pelayanan Hukum
mengalami sisa sebesar Rp 2.700.000,- karena
adanya mutasi pegawai dari 38 orang mebjadi 32 orang . c. Kebutuhan barang inventaris masih banyak kekurangan. Sedangkan barang inventaris yang ada sudah banyak yang rusak dan tidak layak pakai. Namun demikian penambahan dan perbaikan barang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, karena keterbatasan dana yang ada. d. Meskipun secara keseluruhan tugas tugas di kesekretariatan dapat terlaksana dengan baik namun masih ada beberapa hal yang masih perlu pembenahan dan peningkatan. BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. A. Kesimpulan. 1. Penyelesaian perkara pada umumnya sudah berjalan lancar, cepat sederhana dan biaya ringan. 2. Kinerja pegawai Pengadilan Agama Wonosari semakin meningkat. 3. Bidang administrasi Peradilan/ Kepaniteraan dapat berjalan sesuai dengan pola Bindalmin meskipun masih dijumpai kelemhanan kelemahan. 4. Bidang kesekretariatan, sudah berjalan dengan baik, meski perlu peningkatan. 5. Hambatan hambatan dan kekurangan yang dijumpai banyak disebabkan karena kurangnya pegawai terutama staf. B.
Rekomendasi. 1. Pembinaan teknis yudisial, Administrasi peradilan dan administrasi umum perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang handal. 2. Penambahan pegawai untuk Pengadilan Agama Wonosari terutama untuk pelaksana perlu mendapat prioritas, sehingga pelayanan kepada pencari keadilan dapat terlaksanakan dengan semakin baik 3. .Kualitas pelatihan pelatihan perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan materi yang praktis atau pemecahan masalah yang dihadapi. 4. Peningkatan jumlah angaran sangat diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas. Demikian laporan ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan masukan untuk
pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang dan semoga kita selalu mendapat bimbingan dan ridho Allah SWT. Amin.
13
14
