2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2. I. 1Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat elan Daerah, menyatakan penyelenggaraan tugas pernerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. . APBD adalah renoana keuangan tahunan pemerintah daerah yang . . ditetapkan
dengan peraturan daerah. Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalarn periode tahun anggaran tertentu yang rnenjadi hak daerah yang diakui sebagai penarnbah nilai kekayaan bersih. Anggaran pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah. Surnber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaaan daerah yang dipisahkan, dan Isin-lain PAD yang sah. Dsna perirnbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Lain-lain Endapatan daemh yang sah terdiri dari wndapatan hibah
dan
pendapatan dana darurat. Belanja adalah semua pengeluaran pynerintah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi behan daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Anggaran belanja diklasitikasikan menurut organisasi, fungsi, pragram, kegiatan, dan janis belanja. Klasifikasi helanja menurut organisasi dibuat berdasarkan susunan organisasi daerah. Klasifikasi belanja menlarut fungsi didasarkan pacia uruaan kewenilngan wmerintah daerah, seRerti pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonorni, lingkungan hidup,
wrums?han Cian fasjRtas mum, kesehatan, penatlikan, ag!gama, pafiwisata dan budaya, dan perlindungan sosial. Klasifikasi belanja rnenurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang rnenjadi kewenangan pernerintah daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja, anggaran belanja dikelompokkan berdasarkan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga (Perati~ranPernerintah no. 58 tahun 2005).
Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali danlatau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pemlaiayaan dan @enge!blaran~ m b i a y a a n ~ Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pembenan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyeriaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah (Mardiasmo, 2002). Berdasarkan uraian diatas, struktur APBD dan komponen-kornponen penyusunnya dapat dilihat pada Oambar 2.
-
Belanja
-
-
Aoaratur 6aerah Palavanan Publili Basi Hasil & Bantuan Keuansan Belania tidak Tersanaka
I
Pembiayaan
1I rf
-
Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran
Gambar 2. Struktur dan Komponen APBD
Pembangunal! lfkonoml i)aera!! Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah
2,I, 2 Peranan APBD &!am
daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan rnembentuk suatu kemltraan antara pemerlntah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2004). lndikator makro
ekonomi untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi daerah salah satunya dengan pendekatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE). LPE dihitung dengan cara membandingkan pendapatan daerah (PDRB) dari tahun ke tahun, Sedangkan pendapatan daerah Gibentuk dari belanja pemerintah daerah (APBD), belanja swasta (investasi), dan selisih ekspor impor daerah. Belanja pemerintah terdiri dari belanja aparatur dan belanja pembangunan. Daerah yang mempunyal LPE tlnggi rnaka akan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja daerah yang tinggi pula. Setiap kenaikan LPE 1% diperkirakan rnampu menyerap tenaga keja sebanyak 120.000 orang. Selanjutnya setiap orang yang sudah bekeja dengan sendirinya pendapatannya akan meningkat yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan mereka juga akan meningkat pula. 2.2. Oefinisi Pembangunan
Pernbangunan dapat diartikan berbeda-beda oleh setiap
orang
tergantung dari sudut pandang apa yang digunakan oleh orang tersebut. Dalam
UU nornor 25 tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa pembangunan nasional diartikan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bemegara. Menurut Suryadi (2001), pembangunan adalah proses yang mernungkinkan
masyarakat
meningkatkan
kapasitas
personel
dan
institusionalnya dalam mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan kualitas hidup yang sesuai dengan aspirasi mereka, berkelanjutan, adil dan merata. (Suryono, 2001) menyatakan pembangunan merupakan proses yang direncanakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembahan sosial dan modernisasi bangsa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Menurut Widodo (2006) ada dua pandangan mengenai definisi pembangunan yaitu pandangan tradisional dan pandangan modem. Pandangan tradisional mengartikan pembangunan sebagai berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perturnbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bmto (PDRB) di tingkat daerah. Pandangan modem dilihat sebagai upaya pembangunan yang tidak lagi menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan PDB sebagai tujuan akhir, melainkan pengurangan tingkat kemiskinan yang tejadi, penanggulangan
ketimpangan pendapatan, serta penyediaan lapangan kerja yang mampu rnenyerap angkatan kerja produktii. Pembangunan juga dapat dilihat dari sisi administrasi pembangunan dan rzembangunan
administrasi!
AElminisfrasi pembangunan
berkaitan dengar!
rnanajemen pembangunan. Dalam analisis manajemen pembangunan dikenal bemapa fLingsi sumberdaya,
manajemen .pembangiinan yaitij perencanam, pengetahan
pengerahan
pembangunan
oleh
pemerintah,
koordinasi.
pemantauan, serta evaluasi dan pengawasan (Kartasasmita, 1997). Sedangkan pembangunan adrninistrasi adalah perbaikan organisasi pemerintah dalam rnernbangun,
yang
memungkinkan
tercapainya
efektii&as penggunaan ..
sumberdaya.
2! 3! Pemenuhan Kebutuhan Basar ManusIija Pembangunan menurut Todaro dan Smith (2003) memiliki tiga nilai inti yaitu teiapainya kemampuan tiidup (life susferiariw), kemanclinan (seff fsfeem) dan kemerdekaan atau kebebasan (freedom). Salah satu ukuran keberhasllan pembangunan manusla adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar rnanusia adalah kebutuhan minimal yang diperlukan rnanusia untuk hidup dengan layak. Kebutuhan dasar manusia rneliputi kebutuhan akan pangan, kesehatan, ps~mahan,pendidikan dan pekajaan. Kebutuhan dasa~ dapat dibuat bertingkat tergantung urgensinya. Konsep tingkat kebuiuhan manusia dikenalkan oleh Maslow. Menurut Maslow (Filippo, 1990) kebutuhan n~anusiabertingkat-tingkat. Tingkatan tersebut adalah (a) kebutuhan fisiologis b e ~ p arnakan, minum, tidur, berkeluarga, dan kebutuhan dasar lainnya, (b) kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, (c) kebutuhan akan kasih sayang,
(d) kebutuhan akan pengakuan dan penghargaan dari orang lain, dan (e) kebutuhan akan aktualisasi din. Menurut Sumardjo (2008), Asian Development Bank (ADB) telah rnenetapkan bahwa hirarki kebutuhan dasar tersebut diawali dengan kebutuhan untuk bertahan hidup (survival) seperti kebutuhan akan makanan dan gizi, kesehatan, sanitasi dan air bersih serta kebutuhan akan pakaian yang layak. Pada tahap selanjunya adalah kebutuhan akan keamanan (security) yang meliputi perurnahan, pekerjaan, pendapatan dan kedamzlan. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap akhir terdapat kebutuhan untuk berkernbang (enabling) yang meliputi pendidikan dasar, partisipasi, peranan keluarga dan psikososial.
2.4. lndeks Pernbangunan Manusia (IPM)
!ndek~Pembangunan Manusia yang tela!! dlkembangkan o!eh United Nations for Development Programme (UNDP) sejak tahun 1990 me~pakan indeks kiJip5sit yang 'meiijpakan gabungaii dafl tiga dimensi .pokok keinampiian dasar (basic capabilities) penduduk yang terdiri dari dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi kesehatan (Siregar, 2005) Dimensi ekonomi penvujudannya adalah kehidupan yang layak (decent living) yang diukur dengan indikator pngeluaran perkapita nil. Dimensi sosial, yang penvujudannya adalah tingkat pengetahuan (knowledge) dengan indikator melek humf dan rataan lama sekolah. lndikator angka melek huruf angka
diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan -dua variabei secara simultan yaitu kelas yang sedanglpernah dijalani dan jenjang pendidikan tettinggi yang ditamatkan. Sedangkan dimensi kesehatan perwujudannya adalah umur panjang dan sehat (longevity) dengan indikator umur. Menurut UNDP (2007), IPM adalah nilai yang menunjukkan tingkat kemiskinan, kemampuan baca tulis, pendidikan, harapan hidup, dan faktor-faktor lainnya pada negara-negamdi seluruh dunia. Nilai IPM menunjukkan pencapaian rata-rata pada sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia.
Dimensi
1 lp$q@l&+l
[-,tsjF/ I
lndikator
lndeks Dirnensi
1ennetG1 .A
[XG 'Z ' iq I
t
t lndeks Harapan
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Gambar 3. Bagan Alir Penetapan lndeks Pembangunan Manusia (Siregar, 2005)
Skala indeks IPM adalah antara 0 sampai dengan 100. lndeks IPM sampai dengan kurang dari 50 menunjukkan IPM rendah, indeks IPM antara 50 sampai dengan 65 rnenggarnbarkan IPM rnenengah rendah, indeks IPM antara
B5 ~arneajdengan 80 menwamba?(an !PM menengat! !/ngg/, dan indeks !PM diatas 80 menggambarkan IPM tinggi. Metode peiiungan IPM = 113 (WdC?lisX' + Indelis X2 + IndeliS x3) Dimana : X' = lndeks kesehatan X2 = indeks pendidikan
x3= lndeks ekonomi lndeks
= (X- X minimum)l(X rnaksirnum - X minimum)
Ksmponen
Nilal
M/n/mc?m
Nilai Maksimurn
Keterangan
Angka harapan hidup
25
85
Standar UNDP
4ngka me!& h~lruf
0
l QQ
Standar UNQp
Rataan lama sekolah
0
15
Standar UNDP combined gross enioliilent ratio
Daya beli masyarakat
360.000
737.720
Standar UNDP disesuaikan
Somber :Siregar. 2005
2,5!Tlnj,jauan tiajlan Terdahulu Kajian yang dilakukan oleh Cardiman (2006) di Kota Bekasi rnenunjukkan ada Pengaruh yang signifikan daii alokasi belanja pi?mbangunan dalam APBD terhadap peningkatan IPM. Pengaruh belanja pembangunan terhadap angka IPM bersifat positip.
2.6. Pengarnbilan Keputusan Setiap manusia dihadapkan pada masalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Pada umumnya masalah cenderung kompleks, padahal selalu ada keterbatasan untuk memecahkannya, sehingga pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan. Pengambiian keputusan umumnya tidak mudah karena persoalan yang kompleks, keterbatasan, non linier utilities, kriteria yang saling bertentangan dan teknik pengukuran yang cukup sulit.
Anderson (1984) membedakan pengertian pembuatan keputusan dan pembuatan kebijakan. Pengarnbilan keputusan ialah mengarnbil pilihan alternat'i dari berbagai alternatif yang bersaing mengenai sesuatu ha1 dan selesai, sedangkan ~eml?ua!ar! kebUakan
me!il?uti banyak ~engambj!an keeu!usan;
Menurut Tjokroaminoto (197B), apabila pemilihan altematif itu sekali dilakukan dan selesai, m a b liegiatai itu disebut pengambilan keputusan dan bil% pemilihan alternatif itu terus dilakukan dan tidak pemah selesai, maka kegiatan
tersebut dinamakan pembuatan kebijakan. 2.6. IManajemen Strategis Manajemen strategis
dapat
didefinisikan sebagai
ilmu
tentang
perurnusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang mernungkinkan organisasi mencapai tujuannya (David, 2004). Tahapan manajemen strategis diawali dengan perumusan strategi. Strategi dirumuskan melalui tahapan : (1) analisis arah yaitu untuk menentukan visi-misi-tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, (2) analisis situasi, yaitu tahapan membaca situasi dan menentukan Kekuatan-Kelemahan-PeluangAncaman yang menjadi dasar perumusan strategi, (3) penetapan strategi, yaitu tahapan untuk identifikasi alternatif den rnernilih strategi yang akan dijalanksn. Tahapan selanjutnya setelah perurnusan strategi adalah implernentasi sirategi. Yaitu membuat rencana pencapaian (sasaran) dan rencana kegiatan (program dan anggaran) yang sesuai dengan visi-misi-tujuan dan strategi yang telah ditetapkan (Triporno dan Udan, 2005).
.-
I I
Strategi (Stretegy Fornulation)
1
Perencanaan Strategik (Strategy Planning)
I
Perancangan Program (Programing)
Hasil : analisis lingkungan, visi-rnisi, tujuan strategi
Hasil : tahapan pencapaian tujuan dan sasaran (tafget)
Hasil : rencana-rencana kegiatan yang dilakukan untuk rnencapai sasaran (target)
Garnbar 4. Tahapan Manajemen Strategik
Menurut David (2004) proses penyusunan strategi dilakukan dengan rnelalui tiga tahap analisis, yaitu tahap rnasukan, tahap penggabungan analisis, dan tahap keputusan. Keputusannya didasarkan atas justifikasi yang dibuat
maueun
seGara kua!ita!if
kuant/t&jf; ferstMktur
mau@un fjdak terstllrkturi
sehingga dapat diarnbil keputusan yang signifikan dengan kondisi yang ada. Kerangk analisis penyusunan strategi dapat dilihat pada Gambar 5;
Tahap 1. Tahap Masukan (Input Stage)
1
I
Tahap 2. Tahap Penggabungan-Analisis (Matching Stage)
I
Tahap 3. Tahap Pengarnbilan Keputusan (Decision Stage)
1
Garnbar 5. Kerangka Analisis Penyusunan Strategi Tahap Masukan Tahap ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi . juga . . rnerupakan suatu kegiatan pengklasifikasian . . dan pra-analisis. Pada tahap ini data dapat dibedakan rnenjadi dua, yaitu data eksternal dan data internal. Data ekstemal dapat diperoleh dari lingkungan luar organisasi, sedangkan data internal dapat diperoleh di dalarn organisasi itu sendiri. Tahap rnasukan poses penyusunan strategi tertera dalarn Garnbar 6. \
Analisis Faktor Internal (IFE)
r J
Tahap Masukan (Input Stage)
\
1
Analisis Faktor Eksternal (EFE)
Fambar Ci Tahal? Masukan Proses Penyusunan Strategi
Taharr pensgalrungal! - Analisis Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangungan oraganibasi tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua lnformasl tersebut dalam model-model kuantltatif perumusan masalah strategi. Dalam ha1 ini digunakan model matrik SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk pengambilan keputusan dengan cara matriks SWOT dan menetapkan pilihan strategi berdasarkan komponen yang paling berpengaruh baik dari faktor internal maupun eksternal (Rangkuti, 2001). Analisis SWOT merupakan alat untuk memaksimalkan peranan faktor yang positip, meminimalisasi kelemahan menekan dampak ancaman yang timbul. Metode analisis SWOT pertama kali dikembangkan oieh Albert Humphrey dari Stanford University (AS) pada tahun 1960. Metode analisis SWOT merupakan metode yang ditujukan untuk menyusun strategi perencanaan (strategic planning) bagi program dan kegiatan organisasi yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal organisasi yang bersangkutan. Analisis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secars benamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman Vhreats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, an kebijakan organisasi. Dengan demikian wrencanan strategi (strategic planner) harus rnenganalisis faktor-faktor strategis orgamisasi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) daiam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk dianalisis situasi adalah Analisis SWOT. Tahap pengabungan ini tertera pada Garnbar 7.
Tahap PenggabunganAnalisis (Matching Stage)
Gambar 7, Tahae Penggabungan Preses Penyusuan Strategi Matiiks SfrengthSWeakrieS-Bpp~ituriities-The (SWQT) meiupakan matching tools yang penting untuk membantu mengembangkan empat tipe
strategi. Keempat tipe strategi yang dimaksud adalah : Stratgi S-O (StrengthsOpportunities), Strategi W-O (Weaknes-Opportunities), Strategi S-T (StrengthsThreats), dan Strategi W-T (Weaknes-Threatsj.
stratesi S-B atau progresif menggunakan kekuatan intema! organisas/ untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar organisasi. Strategi W-O atau Korektii beitujuan untuk mempekecil kelemahan-kelemahan intemal orgailsasi dengan memanfaatkan peluang-peluangekstemal. Strategl S-T atau Dlversifikasl bertujuan untuk menghindari atau mengurangl darnpak dari ancaman-ancaman ekstemal. Strategi W-T atau Defensif merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan intemal serta menghindari ancarnan. 2.8. 2 Metode Analytical Hierarchy Pmess (AHP)
Penelitian kebijakan, sebagaimana penelitian pada umumnya, selalu berorientasi pada tujuan dan masalah-masalah fundamental (Fundamental
Issues Oriented). Untuk dapat melaksanakan penelitian kebijakan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu keterlibatan pengetahuan subtantii dan pengetahuan metodologi penelitian (Danim, 1997). Pengetahuan ini sangat penting diketahui, mengingat penelitian kebijakan pada hakekatnya adalah suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan penentuan yang matang dari alternatii yang dihadapi serta pengambilan keputusan yang paling tepat, maka perlu dilakukan pendekatan secara sistematis. Salah satu metode yang tepat seb agai alat bantu dalam pengambilan keputusan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP), AHP adalah metode analisa dengan hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Proses ini berkaitan dengan perbandingan bsrpasangan (painvise comparison). Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan kedalam kelompok-kelompoknya. Kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur rnenjadi suatu bentuk hirarki Metode ini dikembangkan oleh Thomas L. Saaty dan dipublikasikan dalam bukunya yang berjudul The Analytic Hierarchy Process pada tahun 1980 pidodo, 2006). Beberapa keunggulan AHP dibandingkan dengan metode lainnya {Suryadi dan Ramdhani, 1998) adalah (1) Struktur yang hirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada sub kriteria yang dalam, (2) Memperhitungkanvaliditas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria
dan
alternatif
yang
dipilih
oleh
pengambil
keputusan,
(3)
Mernperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensivitas pengarnbilan keputusan. Azis (1993) melihat keunggulan pendekatan rnetodologi AHP ini antara
!ain a@a!ahi (1) Pendekatan AHP sangaf bermanfaat untgrk menentukan eFien!as sederet elernen, dengan rnenggunakan kerangka biaya manfaat faktor yang sulit dihitung dapat diukur, sepeiti faktor lingkungan dapat dipeihitungkali
sears
ekspllslt, tidak lrnplisit dalarn anallsls, (2) AHP mernpunyai potensi yang tinggi untuk diterapkan dalam perencanean daerah Rarena mempunyai ciri perencanaan bottom up yang cukup menonjol, karena selalu mernperhitungkan dan rnenangkap aspirasi dari bawah, dan (3) Dapat rnengatasi konflik rnelalui penerapan pareto optimum dalarn kondisi non-zero sum, sehingga konflik yang tejadi dapat diselesaikan secara rnusyawarah rnufakat. Sedangkan rnenurut Widodo (2006) kelebihanAHP antara lain : 1. Melibatkan persepsi seorang ahli yang . . rnengerti persolan sebagai bahan rnasukan. 2. Marnpu rnernecahkan rnasalah yang rnerniliki banyak tujuan (multi objective) dan banyak kriteria (multi criteria). 3. Marnpu rnernecahkan persoalan yang kornpleks dan tidak terkerangka akibat
dari data yang minim. KelernahanAHP (Faletehan, 2008) antara lain :
1. Ketergantungan model ini pada input berupa persepsi seorang ekspert yang akan rnernbuat hasil akhir dari model ini akan rnenjadi tidak berati jika ekspert rnemberikan penilaian yang keliru., 2. Belurn ada kriteria yang jelas untuk seorang ekspert, rnernbuat orang sering ragu-ragu dalarn rnenanggapi solusi yang dihasilkan model ini. Kebanyakan orang akan bertanya apakah persepsi dari seseorang ekspert dapat rnewakili kepentingan orang banyak atau tidak dan apakah si responden tersebut pantas dianggap sebagai ekspert atau tidak,
3. Bentuknya sederhana. Tetapi bentuk sederhana ini dapat dianggap sebagai kekuatan dan juga kelernahan. Terdapat pendapat beberap ahli yang menyatakan bahwa semakin rumit suatu model maka akan akan semakin banyak yang bisa dijawab oleh model tersebut. Bagi pengambil keputusan yang tidak merniliki banyak waktu, bentuk yang sederhana rnernnkinkan dia rnengarnbil keputusan dengan cepat.
