WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang
:
a. bahwa untuk penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan meningkatkan kualitas pendidikan non formal , maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Bantuan Operasional untuk Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional untuk Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D); 15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangn Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL UNTUK SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. 2.
3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
Bantuan Operasional adalah bantuan operasional yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan Paket A, Pendidikan Kesetaraan Paket B, Pendidikan Kesetaraan Paket C, Pendidikan Keaksaraan, dan Pendidikan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Belanja pegawai adalah belanja untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah. Belanja barang dan jasa adalah belanja untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Daerah adalah Kota Yogyakarta. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
Pasal 2 (1) Maksud diberikannya Bantuan Operasional adalah untuk membantu biaya operasional pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan non formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Tujuan diberikannya Bantuan Operasional adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan non formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. BAB II PERUNTUKAN BANTUAN OPERASIONAL Pasal 3 (1) Bantuan Operasional diberikan kepada satuan pendidikan non formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. (2) Bantuan Operasional dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal BAB III BESARAN BANTUAN OPERASIONAL Pasal 4 (1) Besaran bantuan operasional tetap adalah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk untuk setiap masing-masing rombel ditambah bantuan operasional untuk masing-masing jenjang untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp 600.000,untuk setiap peserta didik per tahun, Paket A Rp 1.850.000,- ( satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap peserta didik per tahun, Paket B Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik per tahun, dan Paket C Rp 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk setiap peserta didik pertahun; (2) Bantuan operasional, dialokasikan untuk belanja pegawai 30% (tiga puluh persen), belanja barang dan jasa 60% (enam puluh persen) dan belanja modal 10% (sepuluh persen); (3) Besaran Bantuan Operasional yang dialokasikan kepada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan. BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL Pasal 5 (1) Bantuan Operasional dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta. (2) Dinas Pendidikan menyalurkan dana Bantuan Operasional ke Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dua kali dalam satu tahun. (3) Mekanisme pengelolaan Bantuan Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
Pasal 6 Dalam hal pengelolaan Bantuan Operasional ada sisa dana pada akhir Tahun Anggaran, maka sisa dana dimaksud harus disetor ke kas Daerah Pasal 7 Dengan adanya pemberian Bantuan Operasional oleh Pemerintah Daerah, maka Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan biaya satuan pendidikan kepada masyarakat. Pasal 8 Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus melaksanakan pengelolaan Bantuan Operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANTUAN OPERASIONAL Pasal 9 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bantuan Operasional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 8 Maret 2017 PJ. WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd SULISTIYO Diundangkan di Yogyakarta Pada tanggal 8 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd TITIK SULASTRI BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 19
