SALINAN
WALIKOTA TEGAL PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KOTA TEGAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TEGAL, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan tertib administrasi kepegawaian Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal serta dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal agar mampu memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas kepada masyarakat perlu menetapkan Pengaturan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pengaturan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal ;
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ; 4 Undang-Undang . . .
-24.
Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3890);
5.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
10.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah . . .
-312.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 15.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
16.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
18.
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10) ;
19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
21.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah ;
22. Peraturan Walikota . . .
-422.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1);
23.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
24.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 45 tentang Tata Kelola Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 45) ;
25.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 48 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Akper Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 48) ;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KOTA TEGAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tegal. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Tegal. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal. 5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal. 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. 7. Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Akper merupakan institusi pendidikan tinggi milik Pemerintah Kota Tegal yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang keperawatan tingkat Diploma III. 8. Badan . . .
-58. Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan yang selanjutnya disebut BLUD Akper adalah Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal. 9. Direktur Akper yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Akper Pemerintah Kota Tegal. 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, atau TNI Polri atau Pensiunan TNI atau Polri yang dipekerjakan oleh BLUD Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal. 12. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas BLUD Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal. 13. Upah adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang ditentukan dan dibayarkan oleh BLUD Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal sebagai pemberi kerja didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, peraturan kepegawaian atau perjanjian kerja bersama sebagai jumlah uang yang diterimakan termasuk tunjangan bagi Pegawai Non PNS dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud pengaturan Pegawai Non PNS adalah dalam rangka mengelola sumber daya manusia yang dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan pada BLUD Akper. (2) Tujuan peraturan Pegawai Non PNS adalah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang berkualitas guna mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas di lingkungan BLUD Akper. BAB III KEDUDUKAN DAN STATUS Pasal 3 Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai BLUD Akper.
Pasal 4 . . .
-6Pasal 4 (1) Pegawai Non PNS terdiri atas : a. Pegawai Kontrak ; b. Pegawai Harian Lepas. (2) Pegawai Kontrak adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan lulus seleksi dan telah menjalani masa percobaan. (3) Pegawai Harian Lepas adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan memenuhi ketrampilan untuk mengerjakan atau melaksanakan tugas harian tertentu. BAB IV PERSYARATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 5 Persyaratan untuk dapat menjadi Pegawai Non PNS sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun; b. memenuhi kualifikasi dan pendidikan untuk masing-masing formasi yang dibutuhkan ; BAB V FORMASI, PENERIMAAN DAN SELEKSI Pasal 6 (1) BLUD Akper wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai Non PNS dengan mempertimbangkan : a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan; b. kemampuan pendapatan operasional; c. prasarana dan sarana yang tersedia; d. uraian dan peta jabatan. (2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah. Pasal 7 (1) BLUD Akper dalam penerimaan Pegawai Non PNS harus di sesuaikan dengan formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BLUD Akper dan dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh BLUD Akper. Pasal 8 . . .
-7Pasal 8 (1) Penerimaan Pegawai Non PNS dilaksanakan melalui seleksi. (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BLUD Akper dan dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah. (3) Materi seleksi terdiri atas: a. administrasi; b. tes kompetensi; c. tes kesehatan; d. tes psikologi, MMPI/Tes Kesehatan Mental Indonesia. (4) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD Akper dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan BLUD Akper. BAB VI PENETAPAN, PENUGASAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI Pasal 9 Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai Pegawai Kontrak atau Pegawai Harian Lepas. Pasal 10 (1) Pegawai Non PNS ditugaskan oleh Direktur untuk melaksanakan tugas tertentu pada BLUD Akper. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, pengalaman, prestasi dan konduite selama masa kerja.
(1) harus kompetensi,
Pasal 11 (1) Pembinaan Pegawai Non PNS berupa pembinaan disiplin dan kinerja. (2) Pembinaan Pegawai Non PNS dalam tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja terdiri atas : a. kesetiaan; b. prestasi Kerja; c. kerjasama; d. kejujuran; e. tanggung jawab; f. prakarsa.
BAB VII PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 12 . . .
-8Pasal 12 Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Non PNS dilaksanakan dengan Keputusan Direktur. Pasal 13 Pegawai Non PNS diberhentikan dengan cara sebagai berikut : a. Dengan Hormat : 1. masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir; 2. mengajukan permohonan pengunduran diri; 3. meninggal dunia; 4. sakit dan tidak mampu bekerja lagi yang dibuktikan dengan hasil tes tim penguji kesehatan yang ditunjuk; 5. perubahan dan/atau penghapusan struktur organisasi; 6. kebutuhan pegawai BLUD Akper. b. Dengan tidak hormat 1. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang bersifat tetap; 2. melanggar larangan pegawai Non PNS BLUD Akper. Pasal 14 Terhadap Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, baik atas kemauan pegawai yang bersangkutan maupun atas Keputusan Direktur dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII MASA KERJA Pasal 15 (1) Masa Kerja Pegawai Kontrak selama 1 (satu) tahun yang berlaku sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerja. (2) Masa kerja Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama masih dibutuhkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD Akper. Pasal 16 (1) Masa kerja Pegawai Harian Lepas selama 3 (tiga) bulan yang berlaku sejak ditandatangani Surat Perintah Kerja. (2) Apabila masa kerja Pegawai Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka berakhir pula hubungan kerja antara BLUD Akper dengan Pegawai Harian Lepas. BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Satu Hak Pasal 17 . . .
-9Pasal 17 (1) Pegawai Non PNS imbalan jasa.
berhak memperoleh upah dari BLUD Akper sebagai
(2) Bentuk dan besaran upah Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Upah Pegawai Non PNS disusun oleh BLUD Akper dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur. (4) Selain menerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Kontrak berhak memperoleh tambahan penghasilan. Pasal 18 (1) Hak cuti diberikan kepada Pegawai Kontrak yang telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara berturut-turut. (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. cuti hamil untuk persalinan sampai dengan anak ke dua diberikan selama 3 (tiga) bulan. Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak Pegawai Non PNS diatur dengan Keputusan Direktur. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 20 (1) Setiap Pegawai Non PNS wajib: a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah; b. memahami dan menerapkan visi, misi dan nilai-nilai dan tujuan BLUD Akper sesuai tugas pekerjaan; c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; e. menjunjung tinggi kehormatan BLUD Akper; f. mengutamakan kepentingan BLUD Akper daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan; g. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat; i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan BLUD Akper terutama di bidang keamanan, keuangan dan material; j. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja; k. mencapai sasaran kerja yang ditetapkan; l . menggunakan . . .
- 10 l.
menggunakan dan memelihara barang-barang milik BLUD Akper dengan sebaik-baiknya; m. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; n. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Direktur. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), BLUD Akper dapat menentukan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pegawai Non PNS diatur dengan Keputusan Direktur. BAB X WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT Pasal 21 Waktu kerja dan istirahat Pegawai Non PNS diatur oleh BLUD Akper sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB XI LARANGAN Pasal 22 Pegawai Non PNS dilarang: a. melakukan mogok kerja pada saat melaksanakan tugas; b. melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif; c. melakukan tindakan asusila, pelanggaran dan atau kejahatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam dan/atau diluar BLUD Akper ; d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik BLUD Akper secara tidak sah; e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam dan atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan BLUD Akper ; f. menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi dan atau golongan; g. mencemarkan nama baik dan atau melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan BLUD Akper dan martabat Pegawai Non PNS; h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; j. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari kerja secara berturut-turut dalam 1 (satu) bulan berjalan tanpa alasan yang sah; k. tidak masuk kerja selama selama 12 (dua belas) hari kerja secara tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan berjalan tanpa alasan yang sah.
BAB XII . . .
- 11 BAB XII SANKSI Pasal 23 (1) BLUD Akper berhak menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 20, Pasal 23 dan/atau tata tertib yang berlaku di BLUD Akper. (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian/ pemutusan hubungan kerja. (3) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan secara berjenjang namun diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi diatur dengan Keputusan Direktur. BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 24 (1) Penyelesaian perselisihan antara Pegawai Non PNS dengan BLUD Akper diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. (2) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai kata sepakat, maka diselesaikan sesuai peraturan perundang– undangan yang berlaku. BAB XIV BIAYA Pasal 25 Biaya belanja untuk Pegawai Non PNS dibebankan pada pendapatan BLUD Akper. BAB XV LAPORAN Pasal 26 BLUD Akper wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah secara periodik setiap semester dan tahunan. BAB XVI KETENTUAN LAIN- LAIN Pasal 27 . . .
- 12 Pasal 27 (1) Pegawai Kontrak yang melaksanakan ibadah haji dapat diberikan izin khusus oleh Direktur. (2) Bagi Pegawai Kontrak yang memperoleh izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak memperoleh upah. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini , sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur. Pasal 29 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.
Ditetapkan di Tegal Pada tanggal 4 Juli 2012 WALIKOTA TEGAL, IKMAL JAYA Diundangkan di Tegal pada tanggal 4 Juli 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL ttd EDY PRANOWO BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 49
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI ttd BUDI HARTONO, S.H. Penata Tingkat I NIP. 19680216 198903 1 004
