WALIKOTA TASIKMALAYA,

WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TASIKMALAYA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012, Pemerintah Kota Tasikmalaya menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain, dengan mendorong partisipasi masyarakat; c. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) didasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2012;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 -1-

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran

-2-

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45); 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60); 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 24 Seri E); 25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70); 26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

-3-

Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

Daerah

Kota

27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119); 28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89); 29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93); 30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 – 2012 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96); 31. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268); MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Daerah

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya; 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah; 6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya; 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya;

-4-

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Pemerintah Kota Tasikmalaya; 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 10. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun; 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun; 12. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-OPD adalah rencana pembangunan tahunan OPD yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun; 13. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya yang berisi program dan kegiatan suatu OPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); 14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur dan menetapkan hal yang berkenaan dengan RKPD yang meliputi : a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu; b. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan; c. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012; dan d. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. (2) Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

-5-

BAB III FUNGSI DAN KAIDAH PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 Pasal 3 (1) RKPD Tahun 2012 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2012 yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012; (2) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi Daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat; (3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya; (4) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai : a. Pedoman Penyusunan Renja-OPD; b. Pedoman dalam rangka penyusunan KU-APBD, PPAS dan RAPBD Tahun 2012; Pasal 4 (1) Dalam rangka penyusunan Renja-OPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, OPD menggunakan RKPD Tahun 2012 untuk : a. Penyusunan Rancangan Akhir Renja-OPD; b. Sebagai bahan penyusunan RKA-OPD. (2) Kepala Badan melakukan penelaahan terhadap rancangan akhir Renja-OPD mengenai kesesuaiannya dengan OPD, Renstra OPD serta tugas pokok dan fungsi OPD. Pasal 5 Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan, Kepala OPD melakukan pemantauan dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan. b. Kepala Badan menghimpun dan menganalisis serta mengevaluasi hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing OPD. c. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

-6-

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 1 Juni 2011 WALIKOTA TASIKMALAYA, Ttd. H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 1 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 450

-7-