WALIKOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor : 7 Tahun 2007 Lampiran : 1 (satu) berkas TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TASIKMALAYA, Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sebagai acuan dan pedoman bagi aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat yang membutuhkan perlu mengatur ketentuan teknis mengenai mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah; b.

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);

-1-

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

-2-

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 27. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Swadana dan Tata Cara Pengelolaannya; 28. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah lima kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) ; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007; 31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN

WALIKOTA

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

-3-

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Daerah

5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya. 8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 12. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KPKD adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya; 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 15. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.

-4-

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. 17. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 20. Pengguna Barang adalah pejabat penggunaan barang milik daerah.

pemegang

kewenangan

21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. 25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 27. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 28. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 29. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 30. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 31. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/penguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dilaporkan pada entitas keuangan. 32. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

-5-

33. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 34. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 35. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya. 36. Hibah adalah Penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, pemerintah, badan atau lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. 37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 39. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 40. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 41. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 42. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 43. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 44. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 45. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan -6-

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 46. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 47. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 48. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 49. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 50. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 51. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 52. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan. 53. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 54. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. 55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 56. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 57. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 58. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

-7-

59. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 60. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 61. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. 62. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari. 63. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 64. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 65. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 66. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 67. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 68. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 69. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. 70. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

-8-

71. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 72. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 73. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk teknis mekanisme pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum bagi aparat pelaksana dan masyarakat yang membutuhkan. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: a. Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Struktur APBD; c. Penyusunan dan Penetapan Rancangan APBD; d. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; e. Perubahan APBD; f. Akuntansi dan Pelaporan. BAB IV ORGANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Struktur Organisasi Pasal 4 Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Tasikmalaya terdiri dari : a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) yang dijabat oleh Walikota ; b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) yang dijabat oleh Sekretaris Daerah; c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah; d. Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;

-9-

e. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) yang dijabat oleh Kasubag Perbendaharaan dan Belanja Pegawai pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya; f. Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang dijabat oleh Kepala SKPD; g. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang dijabat oleh Pejabat yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Pengguna Anggaran; h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD dijabat oleh PNS dengan pangkat minimal golongan III/a yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD; i. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dijabat oleh Pejabat eselon IV yang membidangi Keuangan pada SKPD, kecuali pada Sekretariat Daerah dapat dijabat oleh PNS dengan Pangkat minimal golongan III/a; j. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dijabat oleh PNS dengan pangkat minimal golongan II yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan PPKD dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala SKPD; k. Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu dijabat oleh PNS dengan pangkat minimal golongan II yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan PPKD dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala SKPD; l. Pembantu Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Pengeluaran dijabat oleh PNS dengan pangkat minimal golongan II yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;. Pasal 5 Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD terdiri dari : a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah dijabat oleh Sekretaris Daerah; b. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD dijabat oleh Sekretaris DPRD; c. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dijabat oleh Kepala Bagian; d. Dalam rangka Pengelolaan Keuangan di Sekretariat KPUD, Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris KPUD; e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh PNS dengan pangkat minimal golongan III/a yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah untuk Sekretariat Daerah atau Sekretaris DPRD untuk Sekretariat DPRD; f. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dijabat oleh: 1. PNS dengan pangkat minimal golongan III/a untuk Sekretariat Daerah; 2. Kabag Keuangan / Kasubag Pembayaran untuk Sekretariat DPRD. g. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu dijabat oleh PNS dengan pangkat minimal golongan II yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan PPKD dengan memperhatikan pertimbangan dari Sekretaris Daerah untuk Sekretariat Daerah atau Sekretaris DPRD untuk Sekretariat DPRD; h. Pembantu Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Pengeluaran dijabat oleh PNS dengan pangkat minimal golongan

- 10 -

II yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah untuk Sekretariat Daerah atau Keputusan Sekretaris DPRD untuk Sekretariat DPRD;. Pasal 6 Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas dan Badan terdiri dari : a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dijabat oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan; b. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dijabat oleh Pejabat Eselon III pada Dinas atau Badan; c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD dijabat oleh PNS dengan pangkat minimal III/a yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Badan; d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dijabat oleh Pejabat eselon IV yang membidangi Keuangan pada Dinas atau Badan; e. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu dijabat oleh PNS dengan pangkat minimal golongan II yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan PPKD dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Dinas atau Kepala Badan; f. Pembantu Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Pengeluaran dijabat oleh PNS dengan pangkat minimal golongan II yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Badan; Pasal 7 Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan terdiri dari : a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dijabat oleh Kepala Kantor/ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Camat; b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD dijabat oleh PNS dengan pangkat minimal golongan III/a yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor/ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Camat; c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dijabat oleh Pejabat eselon IV yang membidangi Keuangan pada Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan; d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu dijabat oleh PNS dengan pangkat minimal golongan II yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan PPKD dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Kantor/ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Camat; e. Pembantu Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Pengeluaran dijabat oleh PNS dengan pangkat minimal golongan II yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor/ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Camat;

- 11 -

Pasal 8 Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 5, 6 dan 7 dituangkan dalam bentuk Bagan yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini. Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan Paragraf 1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 9 (1) Walikota selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. (3) Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. (4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Paragraf 2 Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) Pasal 10 (1) Sekretaris Daerah selaku KPKD berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Walikota, menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

- 12 -

(2) KPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas koordinasi di bidang: a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; g. memimpin tim anggaran pemerintah daerah; h. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; i. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; j. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan k. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota. (3) KPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota. Paragraf 3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pasal 11 (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota. (2) PPKD selaku BUD berwenang: a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; g. menyimpan uang daerah; h. menetapkan SPD; i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola investasi; j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

- 13 -

l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; n. melakukan penagihan piutang daerah; o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; p. menyajikan informasi keuangan daerah; dan (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPKD bertanggung jawab kepada Walikota melalui KPKD. Pasal 12 (1) Walikota menetapkan Kuasa BUD yang ditunjuk dari Pejabat di Lingkungan SKPKD berdasarkan usul PPKD selaku BUD. (2) Kuasa BUD mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan SPD; c. menerbitkan SP2D; d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; g. menyimpan uang daerah; h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola investasi; i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan l. melakukan penagihan piutang daerah; (3) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD. Pasal 13 PPKD dapat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; c. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

- 14 -

Paragraf 4 Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah Pasal 14 Kepala SKPD selaku Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun RKA-SKPD; b. menyusun DPA-SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani SPM; i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; m. menetapkan PPTK, PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pejabat yang berwenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; n. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; o. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 5 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pasal 15 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD yang dipimpinnya selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. (2) Kepala SKPD mengajukan usulan penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang kepada Walikota disertai dengan uraian kewenangan yang dilimpahkan. (3) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

- 15 -

Paragraf 6 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD Pasal 16 (1) PPTK mempunyai tugas sebagai berikut : a. Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. (2) PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat yang mengangkatnya. Paragraf 7 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Pasal 17 (1) PPK SKPD mempunyai tugas: a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. melakukan verifikasi SPP; d. menyiapkan SPM; e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pengeluaran anggaran; f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan g. menyiapkan laporan keuangan SKPD. (2) PPK SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK. Paragraf 8 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pasal 18 Bendahara penerimaan melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut : a. menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKPDaerah/ SKR dari wajib pajak/ retribusi; b. melaksanakan verifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKP-Daerah/SKR yang diterima dari Pejabat Pengguna Anggaran; c. membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/ bukti lain yang sah; d. menyerahkan tanda bukti pembayaran/ tanda bukti lain yang sah kepada wajib pajak/ retribusi; e. menyerahkan uang yang diterimanya dan Surat Tanda Setoran (STS) pada Bank; - 16 -

f. menerima STS yang telah diotorisasi dari Bank dan menyampaikan kepada BUD; g. melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen SKP-Daerah, SKR, STS dan surat tanda bukti pembayaran/ bukti lain yang sah; h. membuat dokumen BKU penerimaan, BKU pembantu (rincian obyek penerimaan) dan buku rekapitulasi penerimaan harian; i. membuat SPJ penerimaan dan lampiran-lampirannya, yaitu BKU, buku pembantu perincian obyek penerimaan, buku rekapitulasi penerimaan harian dan bukti penerimaan lain yang sah; j. menyerahkan SPJ penerimaan pada PPK SKPD; k. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengguna Anggaran dan PPKD selaku BUD. Pasal 19 Bendahara pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut : a. mempersiapkan dokumen SPP beserta lampiran-lampirannya; b. mengajukan SPP kepada PPK SKPD berdasarkan usulan dari PPTK; c. menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban; d. melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP dan TU dan LS pada dokumen BKU pengeluaran, buku pembantu simpanan/ Bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar dan buku pembantu pengeluaran per obyek; e. melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan kepada Pejabat Pengguna Anggaran (melalui PPK SKPD) untuk disahkan; f. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis SPJ pengeluaran pembantu; g. memberikan persetujuan terhadap SPJ pengeluaran pembantu dan menyertakannya dalam SPJ pengeluaran. Pasal 20 Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD Paragraf 9 Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pasal 21 (1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

- 17 -

(2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan: a. buku kas umum; dan b. buku kas penerimaan harian pembantu. (3) Bendahara penerimaan pembantu dalam penatausahaan sebagaimana dimaksud pada menggunakan: a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); b. surat ketetapan retribusi (SKR); c. surat tanda setoran (STS); d. surat tanda bukti pembayaran; dan e. bukti penerimaan lainnya yang sah.

melakukan ayat (2)

(4) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Pasal 22 Bendahara pengeluaran pembantu melaksanakan tugas kebendaharaan yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut : a. menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban; b. melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana pada dokumen BKU pengeluaran pembantu, buku pajak PPn/ PPh pembantu, buku panjar pembantu; c. melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ pengeluaran pembantu yang akan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Paragraf 10 Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pasal 23 Pembantu bendahara penerimaan melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan. Pasal 24 Pembantu bendahara pengeluaran melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji. BAB V STRUKTUR APBD Pasal 25 (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: a. Pendapatan daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah;

- 18 -

b. Belanja daerah, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah; c. Pembiayaan daerah, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (2) Rincian Struktur APBD diuraikan dalam bentuk Kode Rekening sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini. BAB VI SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 26 (1) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : a. Penyusunan dan penetapan rancangan APBD; b. Pelaksanaan dan penatausahaan APBD; c. Pelaksanaan pendapatan daerah; d. Akuntansi dan pelaporan; e. Penyusunan dan penetapan rancangan Perubahan APBD. (2) Tahap-tahap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diuraikan dalam bentuk Bagan Alir beserta Formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota ini. Pasal 27 Dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah yang keanggotaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota. Pasal 28 TAPD mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD. Pasal 29 (1) Untuk mewujudkan kesesuaian antara RKA dengan PPA dan DPA dengan APBD serta dokumen anggaran lainnya dibentuk Tim Asistensi yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dimaksud. (2) Keanggotaan Tim Asistensi terdiri dari Badan Perencanaan Daerah dan unsur Sekretariat Daerah yang meliputi Bagian Pembangunan, Bagian Umum, Bagian Keuangan serta unsur teknis lainnya. (3) Tim Asistensi dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.

- 19 -

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 23 Mei 2007 WALIKOTA TASIKMALAYA, Ttd. H. BUBUN BUNYAMIN Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 4 Juni 2007 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, Ttd. H. ENDANG SUHENDAR BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 178

- 20 -