WALIKOTA SURAKARTA PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR lor TAHUN ;}.OI9, TENTANG BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang
a. bahwa dalam rangka pengelolaan manajemen kepegawaian yang terencana, terukur, tertib administrasi dan· memberikan kepastian hukum status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur ketentuan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42,· Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil· (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 11. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menjabat Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian; 12. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pustakawan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas· Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pustakawan;
13. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pemeriksa Pajak; 14. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan; 15. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pamong Belajar; 16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan. Lingkungan; 17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandirnan; 18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Perencana; 19. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan; 20. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik; 21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14); Memperhatikan:
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN WALIKOTATENTANG BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAINEGERI SIPIL DAERAH BAB I KETENTUANUMUM Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: I.
Daerah adalah Kota Surakarta.
2.
Walikota adalah Walikota Surakarta.
3.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah yang tidak memangku jabatan fungsional Guru dan Dosen.
5.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
6.
Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7.
Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi negara.
8.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9.
Rencana Kerja Perorangan adalah rencana kerja yang disusun secara tertulis dan sistematis yang memuat sekurang-kurangnya rencana kerja, standar hasil, target kerja yang akan dilaksanakan dan target waktu pencapaian,
10. Badan Pertimbangan Jabatan disingkat Baperjakat adalah Kepangkatan Kota Surakarta.
dan Kepangkatan yang selanjutnya Badan Pertimbangan Jabatan dan
BAB II MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2 Maksud disusun Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur dan memberikan kepastian proses administrasi penetapan batas usia pensiun bagi PNS. Pasal 3 Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum status kepegawaian dan sebagai upaya mengatur ketentuan pelaksanaan penetapan batas usia pensiun PNS dalam mewujudkan tata·
kelola manajemen kepegawaian yang terencana, administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
terukur
serta
tertib
BAB III BATASUSIA PENSIUN Pasal 4 (1) Batas usia pensiun PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun. (2) Perhitungan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan· pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut bukti-bukti yang sah. Pasal 5 (1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diperpanjang bagi PNS yang memangku jabatan tertentu. (2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan: a. 65 1. 2. 3. 4.
(enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku jabatan: fungsional Peneliti Madya dan Utama; fungsional Pustakawan Utama; fungsional Widyaiswara Utama; dan jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
b. 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang memangku jabatan: 1. struktural Eselon II; 2. fungsional Apoteker yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 3. fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 4. fungsional Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 5. fungsional Medik Veteriner yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 6. fungsional Perawat Pertama, Muda dan Madya; 7. fungsional Pamong Belajar Muda dan Madya; 8. fungsional Pemeriksa Pajak Penyelia, Muda dan Madya; 9. fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Penyelia golongan ruang IIIj d, Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Muda golongan. ruang IIIjd dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Madya; 10. fungsional Penilik; 11. fungsional Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat; 12. fungsional Penyuluh Kehutanan Madya; 13. fungsional Penyuluh Pertanian Madya dan Utama; 14. fungsional Penyuluh Perikanan Madya dan Utama; 15. fungsional Perencana Madya dan Utama; 16. fungsional Pustakawan Penyelia, Muda dan Madya; 17. fungsional Sandirnan Madya; 18. fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Madya dan Utama; 19. fungsional Teknik Pengairan Madya dan Utama;
20. fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Madya dan Utama; 21. fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya dan Utama; 22. fungsional Widyaiswara Muda dan Madya; 23. fungsional Auditor Madya dan Utama;dan 24. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi PNS yang memangku jabatan yang ditentukan oleh Presiden. BABIV PERPANJANGANBATASUSIAPENSIUN Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 6 (1) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Walikota dapat mendelegasikan wewenang atau memberikan kuasa untuk menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain di lingkungannya. (3) Pemberian delegasi wewenang atau kuasa untuk menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (4) Dalam menetapkan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain: a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi; b. memiliki prestasi dan kinerja yang baik; c. memiliki moral dan integritas yang baik; d. kaderisasi dan dinamika organisasi; dan e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan dokter tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah. (5) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perpanjangan batas usia pensiun harus memenuhi syarat administrasi dan lulus uji kelayakan dan kepatutan. (6) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut: a. Menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); b. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; c. Diusulkan paling lambat pada usia 55 (lima puluh lima) tahun bagi perpanjangan tahap pertama; dan d. Diusulkan paling lambat 6 (enam bulan) sebelum masa perpanjangan tahap sebelumnya habis, bagi perpanjangan tahap kedua dan seterusnya. (7) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; b. Lulus uji kesehatan oleh dokter tim penguji yang ditunjuk;
c. Lulus uji kompetensi dengan ketentuan memaparkan Rencana Kerja Perorangan.
wajib
menyusun
dan
(8) Usul perpanjangan batas usia pensiun yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat disetujui. Bagian Kedua Mekanisme Pasal 7 (1) Permohonan perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang memangku jabatan struktural eselon II diajukan oleh Baperjakat kepada Walikota. (2) Permohonan perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang memangku jabatan selain struktural eselon II diajukan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Beperjakat. (3) Permohonan perpanjangan batas usia pensiun melampirkan persyaratan yang sah, antara lain: a. surat kesanggupan untuk diperpanjang batas usia pensiun; b. copy Keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan/atau sebagai PNS; c. copy Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dan Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir; d. copy daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3), 1 (satu) tahun terakhir; e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; f. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan; g. rencana Kerja Perorangan. (4) Baperjakat merekomendasikan untuk dokter tim penguji yang ditunjuk.
dilakukan
uji kesehatan
kepada'
(5) Berdasarkan hasil perhitungan formasi, hasil seleksi administrasi dan hasil uji kelayakan dan kepatutan, BapeIjakat melaporkan kepada Walikota. (6) Bentuk tata naskah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf g, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini. Bagian Ketiga Masa Perpanjangan Paragraf 1 Tahapan Perpanjangan Pasal 8 (1). Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan maksimal: a. 5 (lima) kali tahapan perpanjangan bagi PNS yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, b. 2 (dua) kali tahapan perpanjangan bagi PNS yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan c. 1 (satu) kali tahapan perpanjangan bagi PNS yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
(2). PNS yang telah mencapai tahapan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diperpanjang kembali meskipun belum mencapai usia paling tinggi. Paragraf 2 Waktu Perpanjangan Pasal 9 (1) Waktu perpanjangan Walikota.
dalam setiap tahap dicantumkan
dalam Keputusan
(2) Waktu perpanjangan pada masing-masing tahap dari Tahap Pertama sampai dengan Tahap Keempat diberikan maksimal 2 (dua) tahun. (3) Waktu perpanjangan tahun.
pada Tahap Kelima diberikan maksimal
1 (satu)
BABV KETENTUANPERALIHAN Pasal 10 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka: (1) PNS yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka ditetapkan batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun setelah mendapat Keputusan Walikota tentang perpanjangan batas usia pensiun. (2) PNS yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, maka ditetapkan batas usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh) tahun setelah mendapat Keputusan Walikota tentang perpanjangan batas usia pensiun. (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dapat diusulkan perpanjangan batas usia' pensiun sebagai perpanjangan tahap kedua.
,'.
BABVI KETENTUANPENUTUP Pasal 11 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2005 tentang Ketentuan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri. Sipil Daerah Kota Surakarta Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 12 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 5 JanV"l""1
~Ol~
~WALIKOTA SURAKARTA,
~
OWIDODO~ )
l-
A
Diundangkan di Surakarta pada tanggal 6 Janv"l"",
';/0\9-
BUDI SUHARTO BERIT DAERAHKOTASURAKARTATAHUN .aOla-.
NOMOR
.;10
LAMPIRANI PERATURANWALIKOTASURAKARTA NOMOR \ -'f' TAHUN ..'201(l. TENTANG BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH FORMAT PERNYATAAN KESANGUPAN UNTUK DIPERPANJANG BATAS USIA PENSIUN
PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK DIPERPANJANG BATAS USIA PENSIUN Yang bertanda tangan Nama NIP Pangkat/ Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja
dibawah
ini:
dengan ini menyatakan kesanggupan sesuai ketentuan yang berlaku.
untuk
diperpanjang
batas
usia pensiun
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut .
Mengetahui Atasan Langsung/Kepala
Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang
............................ , PNS yang membuat
.
pernyataan
SKPD
Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang
•••• WALIKOTA SURAKARTA, <./"
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 1-~ TAHUN <9-0\9TENTANG BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH FORMAT RENCANA KERJA PERORANGAN
RENCANA KERJA PERORANGAN Bab I Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Sistematika
A.
Bab II Data Pribadi B. Data Kualifikasi dan Kompetensi C. Data Prestasi
A.
Bab JIJ A. Uraian Tugas/Lingkup Pekerjaan B. Rencana Kerja/Rencana Aksi C. Standar Hasil/Target Kerja D. Laporan Hasil/Realisasi Rencana Kerja tahap sebelumnya (khusus bagi pengajuan tahap kedua dan seterusnya) BablV A. Penutup B. Kesimpulan/Rekomendasi
Mengetahui Atasan Langsung/Kepala
Nama NIP Pangkat/ Gol.Ruang
............................ ,
.
PNS yang menyusun rencana kerja SKPD
Nama NIP Pangkat/ Gol.Ruang qfWALIKOTA
SURAKARTA,
C/
