WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA WALIKOTA SURABAYA,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa agar pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan kebutuhan nyata dan agar pengadministrasian perjalanan dinas luar negeri dimaksud dapat memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka perlu mengatur ketentuan tentang perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4541);
2
4.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
7.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
3 16. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri; 17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12); 18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); 19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4); 20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 100); 21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4 2.
Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
3.
Walikota adalah Walikota Surabaya.
4.
Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surabaya.
5.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
6.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
8.
Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya.
9.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah/Lembaga Teknis/Dinas/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya. 11. Perjalanan dinas luar negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri 12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah adalah surat perintah kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan perjalanan dinas. 13. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat surat permohonan adalah surat permohonan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
5 14. Perjanjian Internasional adalah Perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum Internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, Organisasi Internasional atau subyek hukum Internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. 15. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus. 16. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 17. Tenaga Indonesia adalah masyarakat umum yang ditugaskan melaksanakan penugasan dinas ke luar negeri yang bersifat mewakili negara.
Pasal 2 (1)
Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat SPPD.
(2)
Dalam menerbitkan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran berkenaan.
BAB II KEGIATAN PERJALANAN DINAS Pasal 3 (1) Kegiatan perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka : a. pendidikan dan pelatihan (Training); b. studi banding; c. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya; d. Promosi potensi daerah; e. kerjasama daerah dengan pihak luar negeri; f. kunjungan persahabatan/kebudayaan; g. tugas-tugas kedinasan lainnya. (2) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan Internasional dan penandatanganan perjanjian Internasional dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
6 BAB III DOKUMEN PERJALANAN DINAS Pasal 4 (1)
Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang melakukan perjalanan dinas harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
(2)
Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.
surat Izin pemerintah;
b.
paspor;
c.
exit permit, apabila menggunakan paspor dinas;
d.
visa dinas, apabila menggunakan paspor dinas.
BAB IV TATA CARA PERMOHONAN PERJALANAN DINAS Pasal 5 (1)
Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang melakukan perjalanan dinas harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang melakukan perjalanan dinas melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja menyiapkan konsep Surat Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditandatangani Walikota/Wakil Walikota.
(3)
Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat : a. nama dan jabatan; b. NIP bagi Pegawai Negeri Sipil; c. Tujuan kegiatan perjalanan dinas; d. Kota/negara yang dituju; e. Waktu pelaksanaan; f. Sumber pembiayaan.
(4)
Konsep Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota/Wakil Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7
(5)
Surat permohonan izin yang telah ditandatangani oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat.
(6)
Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang melakukan perjalanan dinas setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang menyampaikan fotocopy surat izin dimaksud kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat.
Pasal 6 Surat Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan dokumen pendukung perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
BAB V JUMLAH PESERTA DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS Pasal 7 Perjalanan dinas yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung.
Pasal 8 Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.
Pasal 9 (1) Tenaga Indonesia dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Walikota, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III, sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I, biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III. (3) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Eselon II.
8
BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 10 (1)
Biaya perjalanan dinas, terdiri dari : a. biaya uang harian, meliputi uang saku, uang transport lokal, uang makan dan uang penginapan; b. biaya tiket; c. airport tax; d. pengurusan visa; e. pengurusan paspor; f. fiskal.
(2)
(3)
Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai berikut untuk: a.
Walikota/Wakil Walikota;
b.
Pejabat Eselon II;
c.
Pejabat Eselon III/ Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
d.
Pejabat Eselon IV/ Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah.
Pasal 11 Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS Pasal 12 (1)
SPPD bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang melakukan perjalanan dinas ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota.
(2)
Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
(3)
Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
9
BAB VIII PELAPORAN Pasal 13 (1)
Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perjalanan dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris Negara. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2010 WALIKOTA SURABAYA, ttd BAMBANG DWI HARTONO Diundangkan di Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, ttd SUKAMTO HADI BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 70 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,
MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum. Penata Tingkat I NIP. 19720831 199703 1 004
10
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 47 TAHUN 2010 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2010
DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS
A. DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS
I. Pendidikan dan Pelatihan (training) 1. Dokumen program pendidikan S1, S2 dan S3, meliputi : a. dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain Rencana Kerja Anggaran(RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, Surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/Memorandum of Understanding (MoU); b. surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di Lembaga tersebut; c. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar izin yang diberikan; d. Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri. 2. Dokumen program pelatihan (training), meliputi : a. dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain Rencana Kerja Anggaran(RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/Memorandum of Understanding (MoU); b. surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (training) di lembaga tersebut; c. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar izin yang diberikan; d. Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri; e. Proposal/kerangka acuan kerja.
-2-
11
II. Studi banding Dokumen studi banding, meliputi : 1.
dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain Rencana Kerja Anggaran(RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/Memorandum of Understanding (MoU);
2.
surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding;
3.
Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
4.
proposal/kerangka acuan kerja.
III. konferensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya Dokumen konferensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya, meliputi : 1.
surat undangan dari penyelenggara konferensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya di luar negeri kepada yang bersangkutan;
2.
dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama konferensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya antara lain Rencana Kerja Anggaran(RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/ Memorandum of Understanding (MoU).
IV. Promosi Potensi Daerah Dokumen promosi potensi daerah, meliputi : 1.
dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi antara lain Rencana Kerja Anggaran(RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/Memorandum of Understanding (MoU);
2.
surat undangan dari penyelenggara promosi di luar negeri kepada Pemerintah Daerah;
3.
surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak penyelenggara promosi yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi;
4.
proposal/kerangka acuan kerja;
5.
rekomendasi instansi terkait di pemerintah pusat tentang keikutsertaan Pemerintah Daerah.
-3-
12
V. Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri, meliputi : 1.
dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain Rencana Kerja Anggaran(RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/Memorandum of Understanding (MoU);
2.
surat undangan dari mitra kerjasama di luar negeri bila ada;
3.
surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan dalam rangka kerjasama;
4.
rencana kerjasama/kerangka acuan kerja.
VI. Kunjungan Persahabatan/kebudayaan Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan, meliputi :
VII.
1.
dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan-kunjungan persahabatan/kebudayaan antara lain Rencana Kerja Anggaran(RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/Memorandum of Understanding (MoU);
2.
surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri;
3.
surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan. Tugas-tugas kedinasan lainnya 1. dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama melaksanakan tugas-tugas kedinasan antara lain Rencana Kerja Anggaran(RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD; 2. surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan tugas kedinasan di negara tersebut; 3. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar izin yang diberikan; 4. dokumen lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,
MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum. Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004
WALIKOTA SURABAYA, ttd BAMBANG DWI HARTONO
13
