WALIKOTA PROBOLINGGO SALINAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN JABATAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PROBOLINGGO, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; b. bahwa guna keseragaman penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, dipandang perlu menetapkan Jabatan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota Probolinggo; Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang
(Lembaran
Bebas
Negara
dari Tahun
Korupsi, 1999
Kolusi
Nomor
dan
Nepotisme
1999,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 3874), sebagaimana telah diubah
dengan
Undang-undang
Nomor
20
tahun
2001 1
(Lembaran
Negara
Tahun
2001
Nomor
314,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4150); 4. Undang-undang
Nomor
30
tahun
2002
tentang
Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Ngara Tahun 2002 Nomor 1373 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4); 9. Keputusan
Komisi
Pemberantasan
KEP.07/KPK/02/2005 Pengumuman
dan
tentang
Pemeriksaan
Tata
Korupsi Cara
Laporan
Nomor
:
Pendaftaran,
Harta
Kekayaan
Penyelenggara Negara. 10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 30); MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JABATAN WAJIB LAPOR
HARTA
KEKAYAAN
PENYELENGGARA
NEGARA
DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO. Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Probolinggo; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo; 3. Walikota adalah Walikota Probolinggo; 2
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo; 5. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, badan perencanaan pembangunan daerah, inspektorat, kecamatan dan kelurahan. 7. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo. 8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo. 9. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNSD dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah. 10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 11. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 12. Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PN di Daerah adalah pemangku Jabatan eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib melaporkan harta kekayaannya. 13. Harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh PN di Daerah beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN di Daerah sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya. 14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan PN di Daerah, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Pasal 2 Peraturan ini dimaksudkan untuk penegasan dalam upaya pencegahan tindak pidana
korupsi,
kolusi
dan
nepotisme
dengan
melakukan
penyeragaman
penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Pasal 3 Tujuan dari Peraturan ini adalah untuk mewujudkan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang mentaati asas-asas umum Penyelengara Negara yang bebas dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. 3
Pasal 4 (1) Setiap PN di Daerah diwajibkan melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya selama dan setelah memangku jabatannya kepada KPK dengan mengisi LHKPN. (2) Rincian nama jabatan PN di Daerah yang wajib mengisi LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan ini. (3) Pelaporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan
dengan
menggunakan formulir LHKPN yang terdiri dari : a. formulir LHKPN Model KPK-A; dan b. formulir LHKPN Model KPK-B.
Pasal 5 (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatannya, pemangku jabatan PN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN. (2) Pemangku jabatan PN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya, mengisi formulir LHKPN Model KPK-A. (3) Setiap 2 (dua) tahun memangku jabatannya, PN di Daerah wajib melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
Pasal 6 (1) PN di Daerah yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan atau memasuki masa pensiun diwajibkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan atau setelah mengakhiri jabatan, atau setelah pensiun wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B. (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh yang bersangkutan sendiri atau oleh ahliwarisnya apabila PN di Daerah yang bersangkutan meninggal dunia. (3) Berdasarkan adanya promosi, mutasi, pensiun atau pengakhiran jabatan sebagaimana diatur pada ayat (1), Kepala BKD melaporkan kepada KPK dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia.
4
Pasal 7 (1) Apabila dipandang perlu, KPK sewaktu-waktu dapat meminta PN di Daerah untuk melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B. (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan dari KPK.
Pasal 8 (1) Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diisi oleh Pemangku jabatan PN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilampiri dengan fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimilikinya dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPK, 1 (satu) rangkap sebagai arsip BKD, dan 1 (satu) rangkap untuk disimpan oleh yang bersangkutan atau ahliwarisnya. (2) Surat pernyataan dan surat kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, ditanda tangani oleh Pemangku jabatan PN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ahliwarisnya apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia. (3) Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BKD selaku administrator pengelolaan LHKPN. (4) Apabila formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selain melalui ketentuan pada ayat (3), maka Pemangku jabatan PN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan fotokopi tanda terima pengiriman dimaksud kepada : a. Inspektorat Daerah; b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan LHKPN di Daerah; dan c. Kepala BKD selaku Administrator LHKPN di Daerah. Pasal 9 Pejabat pengelola LHKPN pada BKD wajib menjaga dan menyimpan kerahasiaan isi formulir LHKPN.
Pasal 10 Laporan harta kekayaan PN di Daerah yang dituangkan dalam formulir LHKPN dan yang telah diserahkan kepada KPK merupakan dokumen resmi Negara.
5
Pasal 11 Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan LHKPN agar memberi peringatan dan mengenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada PN di Daerah yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya baik disengaja maupun tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
Pasal 12 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.
Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 18 Desember 2012 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 18 Desember 2012
H. M. BUCHORI
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd, Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 195704251984101001 BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 38
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
AGUS HARTADI Pembina Tk I NIP. 196608171992031016
6
SALINAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DAFTAR NAMA JABATAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 1. Walikota Probolinggo; 2. Wakil Walikota Probolinggo; 3. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo; 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 5. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; 6. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 7. Asisten Pemerintahan Setda Kota Probolinggo; 8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Probolinggo; 9. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Probolinggo; 10. Sekretaris DPRD Kota Probolinggo; 11. Inspektur Kota Probolinggo; 12. Direktur RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo; 13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo; 14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo; 15. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo; 16. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; 17. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo; 18. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo; 19. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo; 20. Kepala Dinas Pertanian Kota Probolinggo; 21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo; 22. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo; 23. Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo; 24. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo; 25. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo; 26. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri, dan Perdagangan Kota Probolinggo; 27. Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo; 28. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo; 29. Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo; 30. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo; 31. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Probolinggo; 32. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Probolinggo; 7
33. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo; 34. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo; 35. Camat Mayangan Kota Probolinggo; 36. Camat Kademangan Kota Probolinggo; 37. Camat Wonoasih Kota Probolinggo; 38. Camat Kanigaran Kota Probolinggo; 39. Camat Kedopok Kota Probolinggo; 40. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; 41. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; 42. Kepala
Bagian
Administrasi
Perekonomian
Sekretariat
Daerah
Kota
Probolinggo; 43. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; 44. Kepala
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Sekretariat
Daerah
Kota
Probolinggo; 45. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; 46. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; 47. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; 48. Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo; dan 49. Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Probolinggo.
WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, H. M. BUCHORI
8
