WALIKOTA PROBOLINGGO SALINAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS JASA PELAYANAN DAN SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PROBOLINGGO, Menimbang
: a.
bahwa jumlah layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo pada saat ini telah mengalami penambahan, sehingga berdampak pada perubahan perolehan Jasa Pelayanan yang diterima oleh pelaksana pelayanan;
b.
bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemberian Jasa Pelayanan Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b konsiderans ini, maka perlu menetapkan Pedoman Teknis Jasa Pelayanan dan Sistem Remunerisasi pada RSUD Dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo dalam Peraturan Walikota;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang
Nomor
13 Tahun
1954
tentang
Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); [1]
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
23
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 6. Peraturan
Pemerintah
Pembagian
Urusan
Nomor
38
Tahun
Pemerintahan
2007
antara
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang
Pedoman
Teknis
Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan Umum Daerah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Satuan
Kerja
Menerapkan
Aparatur Negara
Pedoman Organisasi
di
Lingkungan
Instansi
Pola
Pengelolaan
Keuangan
Pemerintah Badan
yang
Layanan
Umum; 9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2); 10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Retribusi
Jasa
Umum
Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3);
[2]
(Lembaran
Daerah
Kota
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Organisasi
Perangkat
Daerah
Kota
Probolinggo
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4); 12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Peraturan Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad
Saleh
Kota
Probolinggo
(Berita
Daerah
Kota
Probolinggo Tahun 2011 Nomor 29); 13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga
Teknis Daerah
Kota
Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 30); MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA
TENTANG PEDOMAN
TEKNIS
JASA
PELAYANAN DAN SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
DOKTER
MOHAMAD
SALEH
KOTA
PROBOLINGGO.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2.
Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3.
Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
4.
Direktur adalah Direktur RSUD dan bertindak selaku pemimpin BLUD.
5.
Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada RSUD dan bertindak selaku wakil pemimpin BLUD yang terdiri dari Wakil Direktur Umum dan Keuangan serta Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Penunjang.
6.
Pejabat Struktural adalah unsur staf pimpinan yang diangkat dalam jabatan struktural eselon III atau eselon IV pada RSUD yang sesuai bidang tugasnya berdasarkan Keputusan Walikota dengan mempertimbangkan kompetensi.
7.
Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis,
[3]
pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum (JPU) dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya); 8.
Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
9.
Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang bersisi program, kegiatan, target Kinerja dan anggaran RSUD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memeuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD. 11. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya Dewan Pengawas adalah organ yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bertugas melalukan pengwasan terhadap pengelolaan RSUD sebagai PPK-BLUD. 12. Nilai income atau omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima RSUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerjasama RSUD dengan pihak ketiga, dan/atau hasil kerja lainnya. 13. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam Neraca RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Kota yang tak terpisahkan. 14. Sisitem Remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks risiko, dan/atau indeks lainnya. 15. Pos Remunerasi adalah akun untuk menampung distribusi proporsi jasa pelayanan tidak langsung yang besarnya sesuai dengan pola yang telah ditetapkan per jenis pelayanan. 16. Bobot (Rating) adalah pemberian bobot nilai pada setiap indeks berdasarkan kriteria bahwa indeks tersebut rating-nya lebih tinggi satu dari yang lain. 17. Kinerja adalah hasil kerja dari Pegawai secara tim kerja atau unit kerja berupa Kinerja pelayanan dan Kinerja keuangan yang terukur. 18. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di RSUD.
[4]
BAB II ASAS DAN TUJUAN JASA PELAYANAN DAN REMUNERASI Pasal 2 Jasa Pelayanan dan Remunerasi dilaksanakan berdasarkan : a. asas legalitas, bahwa jasa pelayanan menjadi hak Pegawai setelah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota. b. asas keadilan, bahwa setiap Pegawai memiliki hak yang sama atas Kinerja yang telah dihasilkan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab, risiko kerja, prestasi kerja dan profesionalisme, c. asas profesionalitas, bahwa kemampuan olah pikir (soft skill) lebih dihargai daripada kemampuan fisik (hard skill). d. asas proporsionalitas, bahwa pembagian jasa pelayanan dengan remunerasi atas dasar proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung berdasarkan kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan. e. asas transparansi, bahwa pembagian jasa pelayanan dengan Sisitem Remunerasi terbuka untuk semua pemangku kepentingan. f. Asas Kinerja, bahwa Pegawai yang berkinerja lebih tinggi berhak mendapatkan remunerasi yang lebih tinggi dibanding Pegawai yang tidak atau kurang berkinerja. g. Asas
distributif,
bahwa
Pegawai
pemberi
pelayanan
langsung
wajib
mendistribusikan secara proporsional kepada Pegawai yang memberi pelayanan tak langsung.
Pasal 3 Tujuan penerapan Sisitem Remunerasi dalam rangka pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan,adalah untuk : a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD untuk membangun citra pelayanan publik Pemerintah Kota kepada masyarakat; b. meningkatkan Kinerja keuangan dan Kinerja pelayanan kesehatan di RSUD; c. meningkatkan kesejahteraan seluruh Pegawai di RSUD dengan IKK baik; d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggungjawab profesi dan tugas pokok masing-masing; e. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan. f. meningkatnya
indeks
kepuasan
masyarakat
terhadap
mutu
dan
akses
pelayanan kesehatan di RSUD. g. berjalannya fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan BLUD di RSUD secara efektif, efeisien, akuntabel dan transparan. [5]
BAB III PRINSIP JASA PELAYANAN DAN REMUNERASI Pasal 4 (1)
Prinsip
pertama,
pelayanan/tindakan
setiap
penerimaan
medik,
jasa
pelayanan
asuhan/tindakan
dari
keperawatan,
masing-masing pemeriksaan
laboratorium, pemeriksaan radiologis, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan konsultasi, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan lainnya wajib didistribusikan secara adil berdasarkan kriteria obyektif yang ditetapkan. (2)
Prinsip kedua, mutu dan Kinerja pelayanan kesehatan merupakan hasil kerjasama tim yang masing-masing anggota tim secara langsung dan/atau tidak langsung memberikan konstribusi peran sesuai beban kerja, risiko kerja, tugas pokok, wewenang dan tanggungjawabnya.
(3)
Prinsip ketiga, remunerasi bagi pemberi pelayanan langsung secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan remunerasi pemberi pelayanan tidak langsung.
(4)
Prinsip keempat, penghasil uang adalah individu atau kelompok (tim) yang karena kinerjanya menghasilkan jasa pelayanan (fee for servies). Bagi Pegawai yang tidak bekerja atau tidak berkinerja tidak mendapatkan jasa pelayanan (no work/ no performance - no pay principles).
BAB IV JENIS REMUNERASI Pasal 5 Sisitem Remunerasi di RSUD diklasifikasikan dalam : a. Remunerasi Direktur dan Wakil Direktur. b. Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD c. Remunerasi Pejabat Struktural d. Remunerasi Pejabat Fungsional (Komite, Instalasi) e. Remunerasi Pegawai pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung.
BAB V SUMBER REMUNERASI Pasal 6 (1)
Sumber remunerasi Direktur, Wakil Direktur dan Dewan Pengawas BLUD berasal dari komponen jasa sarana (biaya umum) dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan RSUD.
(2)
Sumber utama pembiayaan remunerasi pejabat struktural, pejabat fungsional dan Pegawai berasal dari komponen jasa pelayanan dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD. [6]
(3)
Sumber sumber lain yang sah untuk alokasi remunerasi, antara lain dan tidak terbatas pada : a. Keuntungan pengelolaan depo farmasi (Unit Pelayanan Farmasi) di RSUD. b. Selisih lebih dari tarif pelayanan yang diselenggarakan dengan pihak ketiga dan/atau paket-paket pelayanan kesehatan.
(4)
Kebutuhan pembiayaan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan di RBA/DPA
APBD setiap tahunnya sesuai ketentuan
yang telah ditetapkan. (5)
Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi kekurangan karena adanya peningkatkan Kinerja pelayanan, maka dapat diajukan tambahan alokasi jasa pelayanan pada mekanisme APBD Perubahan (DPPA) tahun anggaran berjalan.
BAB VI POLA REMUNERASI DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR Pasal 7 (1)
Remunerasi Direktur merupakan acuan dasar penentuan besaran remunerasi Wakil Direktur, Dewan Pengawas.
(2)
Remunerasi Direktur dalam bentuk gaji.
(3)
Pola remunerasi Direktur dihitung berdasarkan formula (rumus) : Gaji Dasar (GD) ditambah Nilai bobot aset (Nba) ditambah Nilai Bobot Income (Nbi).
(4)
Gaji Dasar, sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah maksimal 5 (lima) kali gaji PNS tertinggi yang ada di RSUD.
(5)
Nilai bobot aset (Nba), sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung berdasarkan 40% (empat puluh perseratus) dari nilai perkalian antara Faktor Penyesuaian aset (FPa) dengan Gaji Dasar (GD).
(6)
Nilai Bobot Income (Nbi), sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung berdasarkan 60%( enam puluh perseratus) dari nilai perkalian antara Faktor Penyesuaian Income (FPi) dengan Gaji Dasar.
(7)
Faktor
Penyesuaian
Aset
(FPa)
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(5)
merupakan skala FPa dari total aset yang tercantum dalam neraca BLUD. (8)
Faktor Penyesuaian Income (Fpi) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan skala pendapatan BLUD tahun terakhir.
(9)
Tabel penyesuaian FPa dan FPi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
(10) Dalam hal Direktur dan Wakil Direktur berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka besaran hasil perhitungan remunerasi (gaji) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan besarnya gaji yang diterima merupakan remunerasi (gaji) yang diterimakan. [7]
Pasal 8 (1)
Remunerasi Wakil Direktur maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil perhitungan remunerasi Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2)
Dalam
hal
Wakil
Direktur
berstatus
PNS,
maka
berlaku
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). (3)
Besarnya remunerasi Direktur dan Wakil Direktur ditetapkan Direktur setiap awal tahun berdasarkan perhitungan Nilai Aset dan nilai pendapatan (income/omset) RSUD tahun terakhir berpedoman pada Pola Remunerasi yang telah ditetapkan.
BAB VII POLA REMUNERASI DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BLUD Pasal 9 (1)
Dewan Pengawas BLUD, terdiri dari : a. Ketua b. 2 (dua) orang anggota
(2)
Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas BLUD dibantu 1 (satu) orang Sekretaris Dewan Pengawas BLUD.
(3)
Dewan Pengawas BLUD dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD setelah melaksanakan tugas dan kewajibannya berhak mendapatkan remunerasi dalam bentuk honorarium.
(4)
Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan pola sebagai berikut : a. Remunerasi Ketua Dewan Pengawas maksimal 40% (empat puluh persen) dari hasil perhitungan Remunerasi Direktur; b. Remunerasi
Anggota
Dewan
Pengawas
maksimal
35%
(tiga
puluh
perseratus) dari hasil perhitungan Remunerasi Direktur; c. Remunerasi Sekretaris Dewan Pengawas BLUD maksimal 15% (lima belas perseratus) dari hasil perhitungan Remunerasi Direktur. (5)
Dalam hal Dewan Pengawas maupun Sekretaris Dewan Pengawas BLUD berstatus PNS, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4).
(6)
Besarnya remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setiap awal tahun oleh Direktur berdasarkan Nilai Aset dan nilai pendapatan (income/omset) akhir tahun sebelumnya dengan berpedoman pada pola remunerasi yang telah ditetapkan.
[8]
BAB VIII POLA REMUNERASI PEJABAT STRUKTURAL Pasal 10 (1)
Remunerasi Pejabat Struktural diterimakan dalam bentuk honorarium.
(2)
Pola remunerasi pejabat teknis mempertimbangkan : a. Jenjang eseloneringnya; b. Beban dan tanggung jawab; c. Risiko jabatan, dan d. Kinerja jabatan.
(3)
Jenjang eselon terdiri dari eselon III dan Eselon IV
(4)
Beban dan tanggung jawab diukur berdasarkan : a. Jumlah alokasi anggaran yang dikelola dalam DPA/RBA b. Jumlah Program-Kegiatan yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran; c. Luasan koordinasi yang akan dilakukan selama melaksanakan tugasnya.
(5)
Risiko jabatan diukur berdasarkan perspektif manajemen risiko, meliputi : a. Risiko pasien yang dikelola (patient safety); b. Risiko staf pelaksana pelayanan (provider risk management); c. Risiko Bangunan dan Peralatan (Building & Equipment Risk Management; d. Risiko lingkungan (Environmental Risk Management); e. Risiko keuangan dan hukum (Financial & Laws Risk Management)
(6)
Tingkat Kinerja jabatan diukur berdasarkan kriteria : a. Tingkat realisasi anggaran yang dikelolanya setiap bulannya berdasarkan garis kendali tingkat capaian normatifnya. b. Tingkat partisipasi dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direktur atau Wakil Direktur;
(7)
Besarnya remunerasi berdasarkan pola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Direktur setiap awal tahun.
BAB IX POLA REMUNERASI PEJABAT FUNGSIONAL Pasal 11 (1)
Pejabat Fungsional meliputi : a. Kepala SPI (Satuan Pengawas Internal) b. Ketua Komite Medik c. Ketua Komite Keperawatan d. Kepala Instalasi Pelayanan Pasien (Kepala ruangan)
[9]
e. Kepala Instalasi penunjang, terdiri dari Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Rawat Darurat, Instalsi Bedah Sentral. IRNA, IRJA, CSSD, Forensik, ICU dan ICCU (2)
Remunerasi pejabat fungsional diatur dalam Keputusan Direktur yang ditetapkan setiap awal tahun.
BAB X PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN Pasal 12 (1)
Penerimaan
retribusi
dari
komponen
jasa
pelayanan
pemanfaatannya
digunakan untuk peningkatan mutu dan Kinerja pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD. (2)
Pembagian jasa pelayanan menggunakan Sisitem Remunerasi.
Bagian Kesatu Pemanfaatan Pasal 13 (1)
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur dengan pola sebagai berikut : a. Paling tinggi 2% (dua persen), dialokasikan untuk anggaran pembinaan SDM yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan upaya peningkatan mutu pelayanan publik khususnya dibidang kesehatan atau bidang lain yang relevan. b. Selebihnya sekitar 98% (sembilan puluh delapan persen) dialokasikan untuk Ps Remunerasi yang dibagi berdasarkan sistem indeksing (indexing) dan pembobotan (rating) yang telah ditetapkan.
(2)
Setiap tahun anggaran Direktur menetapkan kebijakan
anggaran masing-
masing kebutuhan anggaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada batasan pola yang sudah ditetapkan. (3)
Bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setiap tahun dibuatkan kerangka acuan kegiatan (Term of Reference/TOR) yang ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai ketersediaan alokasi anggaran dalam DPA atau RBA RSUD.
(4)
Bentuk pembinaan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi dan tak terbatas pada : a. Studi
Banding
(Benchmarking)
penyelenggaraan
pelayanan
maupun
manajemen pengelolaan RS; b. Pemberian penghargaan pada Pegawai terladan dan/atau berprestasi; [10]
c. Mengikutsertakan dalam
pelatihan teknis atau fungsi dalam
upaya
meningkatkan kapabilitas SDM dan capacity building di luar RSUD. d. Family Gathering dalam rangka tim building. e. Pembinaan mental keagamaan (bimbingan kerokhanian) dalam rangka membangun SDM yang bertaqwa, berintegritas dan jujur. (5)
Dalam hal pemanfaatan penerimaan jasa pelayanan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Walikota.
Bagian Kedua Pembagian Jasa Pelayanan Untuk Tenaga Medik Spesialis Tamu Pasal 14 (1)
Jasa pelayanan dokter spesialis tamu dalam bentuk jasa medik diserahkan langsung kepada dokter spesialis yang bersangkutan setelah dipotong pajak dan/atau potongan lain sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
(2)
Jasa medik dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertakan atau dikecualikan dalam Sisitem Remunerasi RSUD.
Bagian Ketiga Remunerasi Pemberi Pelayanan Langsung Dan Pemberi Pelayanan Tak Langsung Pasal 15 (1)
Remunerasi
secara
langsung,
diberikan
kepada
Pegawai
yang
berhak
mendapatkan pembagian remunerasi sesuai kriteria yang ditetapkan. (2)
Kriteria remunerasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Tenaga medik dan tenaga keperawatan yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah dilaksanakan; b. Tim Keperawatan atau tim kesehatan lain (analis medis, radiographer, fisioterapi, farmasis, ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya) yang kinerjanya tidak bisa dinilai secara individu.
(3)
Remunerasi tidak langsung, diberikan kepada : a. Direktur, Wakil Direktur dan Pejabat Struktural; b. seluruh Pegawai yang dimasukkan dalam Ps Remunerasi.
(4)
Penerima remunerasi wajib dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
[11]
BAB XI POLA REMUNERASI PEGAWAI Bagian Pertama Kriteria Umum Pasal 16 (1)
Setiap Pegawai yang secara aktif berkinerja baik, berhak mendapatkan remunerasi.
(2)
Pola umum proporsi remunerasi untuk pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tak langsung adalah sebanding dengan jenis pelayanan, peran masing-masing pemberi pelayanan dan besaran tarif retribusi.
(3)
Tindakan medik operatif dengan keterlibatan tim kerja, antara tenaga medik operator, asisten operator (perawat instrumen), dokter spesialis anestesi dan/atau asisten anestesi (penata anestesi), maka pola proporsi remunerasinya berdasarkan kesepakatan bersama anggota tim medik operatif.
(4)
Tindakan medik yang dilimpahkan kepada tenaga keperawatan atau tenaga kesehatan
lainnya,
Jasa
Pelayanan
dibagi
secara
proporsional
sesuai
kesepakatan bersama secara adil dengan pola pelaksana pemberi pelayanan langsung mendapatkan proporsi yang lebih besar. (5)
Setiap penerima remunerasi langsung berhak mendapatkan pembagian Ps Remunerasi
dengan indeksing (indexing) menggunakan perhitungan : nilai
indeks dikalikan bobot (rating) masing-masing indeks. (6)
Indeksing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diperhitungkan meliputi : a. Indeks Dasar (basic Index) berdasarkan gaji pokok masing-masing pegawai. Bobot (Rating) Indeks Dasar adalah 1 (satu). b. Indeks Kemampuan (Competency Index) berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dan kegiatan pelatihan dalam satuan hari pelatihan yang pernah diikuti. Bobot (Rating) Indeks Kemampuan adalah 3 (tiga); c. Indeks
Risiko
(Risk
Index)
dengan
memperhitungkan
risiko
selama
melaksanakan tugas pekerjaan yang dikelompokkan dalam 4 grade. Semakin tinggi risiko pekejaan semakin tinggi gradenya. Masing-masing jenis pekerjaan yang masuk kategori grade tertentu ditetapkan bersama oleh Tim Remunerasi masing-masing instalasi. Bobot (Rating) Indeks Risiko adalah 3 (tiga);
[12]
d. Indeks Kegawat-daruratan (Emergency Index) memperhitungkan beban kerja yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien baik secara langsung maupun
tidak
secara
langsung
atau
penyegeraan
pelayanan.
Jenis
pekerjaan yang masuk kategori indeks ini juga dikelompokkan dalam 4 Grade. Bobot Indeks Kegawatdaruratan adalah 3 (tiga); e. Indeks Jabatan (Position Index) setiap jabatan formal yang menjadi tanggung-jawab pegawai diperhitungkan berdasarkan jenjang tanggung jawabnya maupun luasan bidang tugas yang diembannya, Bobot (Rating) Indeks Jabatan adalah 3 (tiga); f. Indeks Kinerja (Performance Indeks) memperhitungkan Kinerja Pegawai yang dicapai setiap pegawai berdasarkan penilaian Kinerja pegawai atau penilaian lain yang disetarakan. Bobot (Rating) Indeks Kinerja adalah 4 (empat); (7)
Dasar
perhitungan
Remunerasi
pembagian
sebagaimana
jasa
terlampir
pelayanan
dalam
menggunakan
Peraturan
Walikota
Sisitem ini
dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Bagian Kedua Pola (Proporsi Distribusi) Alokasi Remunerasi Pasal 17 (1)
Pembagian proporsi distribusi alokasi remunerasi berasal sumber pendapatan jenis layanan dan pemberi pelayanan langsung dan pelayanan tak langsung, secara terinci terlampir dalam Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
(2)
Pembagian alokasi anggaran untuk pemberi pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari medis, keperawatan dan profesi lain.
(3)
Pembagian
alokasi
anggaran
untuk
pemberi
pelayanan
tak
langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pos Remunerasi dan manajemen.
BAB XII PENYESUAIAN POLA REMUNERASI Pasal 18 (1)
Pola remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bersifat dinamis sejalan dengan perubahan kebijakan pola remunerasi.
[13]
(2)
Penyesuaian pola remunerasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat
dilakukan dengan mempertimbangkan : a. perubahan besaran tarif retribusi pelayanan; b. kesepakatan
proporsi
antara
pemberi
pelayanan
langsung
dan
tak
langsung; c. perubahan proporsi antar profesi pemberi pelayanan langsung.
BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 19 (1)
Direktur
wajib
secara
periodik
melakukan
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan/implementasi Sisitem Remunerasi. (2)
Melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan Sisitem Remunerasi dan indikator Kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.
(3)
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyesuaian pola remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(4)
Setiap
tahun
Direktur
wajib
menyusun
laporan
akuntabilitas
Kinerja
pelayanan publik (LAKIP), laporan Kinerja pelayanan dan laporan Kinerja keuangan. (5)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemberian Jasa Pelayanan Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD DR Mohamad Saleh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
[14]
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.
Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 30 Agustus 2013
WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd H. M. BUCHORI Diundangkan di Probolinggo pada tanggal
30 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19570425 198410 1 001 BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 32
Salinan Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
AGUS HARTADI Pembina Tingkat I 196608170 199203 1 016
[15]
PENJELASAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS JASA PELAYANAN DAN SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKETR MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO I.
UMUM Pembangunan
kesehatan
merupakan
bagian
integral
dari
pembangunan kota Probolinggo secara keseluruhan. Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit merupakan upaya secara sistematis dan konseptional untuk meningkatkan mutu dan akesibilitas pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan rujukan di RSUD. Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo. Salah satu intrumen penting dalam peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di RSUD yang dimiliki dan dikelola Pemerintah
Kota
Probolinggo
adalah
penataan
tarif
retribusi
dan
kelangsungan pembiayaannya. Ketentuan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Sedangkan di Undang Undang 44Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam Pasal 30 huruf b, bahwa Rumah Sakit mempunyai hak “menerima imbalan dan menentukan remunerassi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan peraturan perundangan.
RSUD. Dr. Moh. Saleh yang telah
ditetapkan sebagai PPK-BLUD dengan status juga berhak mendapatkan remunerasi
yang
diatur
dengan
Peraturan
Kepala
Daerah
(Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum Pasal 36 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2001 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54). Sebagai referensi pola remunerasi mengacu pada ketentuan
yang
diatur
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
19/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi pejabat pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Bdan Layanan Umum. Dengan diterapkannya Pola Remunerasi di RSUD. Dr. Moh. Saleh, diharapkan mendorong motivasi kerja seluruh Pegawai untuk mewujudkan mutu
pelayanan
kesehatan
di
RS
yang
bermutu
dan
terjangkau
(aksesibilitas). Demikian juga untuk penerapan PPK-BLUD dengan adanya Dewan Pengawas BLUD yang efektif maka kualitas pelayanan kepada masyarakat lebih efektif, efisien, bermutu, akuntabel dan transparan.
[16]
II. PASAL PER PASAL Pasal 1
: cukup jelas.
Pasal 2
: cukup jelas.
Pasal 3
: cukup jelas.
Pasal 4
: cukup jelas.
Pasal 5
: cukup jelas.
Pasal 6
:
Ayat (1) : Penghitungan biaya satuan (Unit Cost) komponen jasa sarana tarif layanan ada 2 kelompok biaya yang dihitung, yaitu biaya tetap (yang merupakan biaya umum) dan Biaya variabel sesuai dengan jenis pelayanannya. Biaya tetap untuk Gaji PNS tidak diperhitungkan, tetapi kebutuhan anggaran biaya remunerasi untuk Direktur dan Dewan Pengwas diper- hitungkan sebagai beban biaya umum karena tidak mendapatkan subsidi dari Pemerintah Daerah. Ayat (2) : Sesuai dengan batasan bahwa jasa pelayanan adalah jasa yang diterimakan kepada pemberi pelayanan, baik pemberi pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung. Dengan demikian sumber utama remunerasi Pegawai adalah komponen jasa pelayanan dari pendapatan retribusi layanan RSUD. Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas Ayat (5) : Cukup jelas Ayat (6) : Cukup jelas
Pasal 7
:
Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : contoh cara menghitung remunerasi (Gaji) Direktur adalah sebagai berikut : Gaji PNS tertinggi di RSUD adalah Rp. 4.000.000,-/bulan, maka Gaji Dasar Direkur adalah 5 x Rp. 4.000.000,- = Rp 20.000.000,, Aset tetap RSUD di Neraca Rp. 13,5 milyar. di tabel FPa = 0,1. Pendapatan Tahun terakhir Rp. 31 milyar, di Tabel FPi = 0,4 Nilai Bobot Aset = 40% x (0,1 x Rp. 20.000.000,-) = Rp. 800.000, Nilai Bobot Omset = 60% x (0,4 x Rp.20.000.000,-) = Rp. 480.000,-
[17]
Remunerasi Direktur = Rp. 20.000.000,- +Rp. 800.000,- + Rp. 480.000,- = Rp. 21,280.000,-. Jika sebagai PNS Gaji Direktur Rp. 4000.000,-,- maka tambahan remunerasi dari Remunerasi BLUD adalah Rp.17,280.000,- (take homepaynya tetap 21.280.000,/bulan. Ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 8
: cukup jelas.
Pasal 9
: cukup jelas.
Pasal 10 : cukup jelas. Pasal 11 : cukup jelas. Pasal 12 : cukup jelas. Pasal 13 : cukup jelas. Pasal 14 : cukup jelas. Pasal 15 : cukup jelas. Pasal 16 : Ayat (1) : Cukup Jelas. Ayat (2) : Cukup Jelas. Ayat (3) : Cukup Jelas. Ayat (4) : Cukup Jelas. Ayat (5) : Cukup Jelas. Ayat (6) : Huruf a : Indeks Dasar (Basic Index) adalah pemberian indeks pada Pegawai berdasarkan pengalaman kerja dan masa kerja dalam satuan tahunan atau ukuran lain yang dipersamakan. Huruf b : Indeks Kemampuan (Competency Index) adalah pemberian indeks
pada
dan/atau
Pegawai
pelatihan
berdasarkan terakhir
tingkat
sebagai
pendidikan representasi
kemampuan, penguasaan ilmu. Huruf c : Indeks Risiko Kerja (Risk Index) adalah pemberian indeks pada Pegawai berdasarkan penilaian risiko kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau risiko hukum dalam menjalankan tugasnya. Huruf d : Indeks Kegawatan (Emergency Index) adalah pemberian indeks pada Pegawai berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan
tingkat
kecepatan,
ketepatan,
dan
penyegeraan pelayan dalam rangka penyelamatan jiwa (life saving) atau kegawat-daruratan lainnya.
[18]
Huruf e : Indeks Jabatan (Position Index) adalah pemberian indeks pada
Pegawai
berdasarkan
jenjang
jabatan
yang
disandangnya dalam organisasi (RSUD). Huruf f
: Indeks Kinerja (Performance Index) adalah pemberian indeks pada Pegawai berdasarkan Kinerja yang dihasilkan melalui penilaian Kinerja (performance appraisal) atau penilaian lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan Kinerja Pegawai.
Ayat (7) : Cukup Jelas. Pasal 17 : cukup jelas. Pasal 18 : cukup jelas. Pasal 19 : Penyesuaian diperlukan karena Sisitem Remunerasi untuk bisa stabil sebagai suatu sistem membutuhkan beberapa tahun, terutama pola remunerasi untuk Pegawai. Untuk ini dibutuhkan fleksibilitas pengaturannya. Pasal 20 : Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indeks agregat atas penilaian masyarakat terhadap variabel atau parameter kualitas atau mutu pelayanan publik dibidang kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD. Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) adalah indeks agregat atas penilaian Pegawai terhadap kebijakan Pemerintah Kota dan/atau kebijakan Direktur yang menyangkut iklim kerja, sarana kerja, pengembangan karier, peningkatan ketrampilan dan kesejahteraan Pegawai. Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas Ayat (5) : Cukup jelas Pasal 21 : cukup jelas. Pasal 22 : cukup jelas. Pasal 23 : cukup jelas.
[19]
SALINAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS JASA PELAYANAN DAN SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKETR MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO Skala Faktor Penyesuaian Aset (FPa) dan Skala Faktor Penyesuaian Income/Omset/Pendapatan (FPi)
No
Total Aset (milyar rupiah)
FPa
Total Income/Omset (milyar rupiah)
FPi
1.
Sampai dengan Rp. 50 M
0,10
Sampai dengan Rp. 5 M
0,10
2.
50 M s/d 100 M
0,20
5 M s/d 10 M
0,20
3.
100 M s/d 200 M
0,30
10 M s/d 20 M
0,30
3.
200 M s/d 400 M
0,40
20 M s/d 40 M
0,40
4.
400 M s/d 800 M
0,50
40 M s/d 80 M
0,50
5.
800 M s/d 1.600 M
0,60
80 M s/d 160 M
0,60
6.
1.600 M s/d 2.400 M
0,70
160 M s/d 240 M
0,70
7.
2.400 M s/d 3.200 M
0,80
240 M s/d 320 M
0,80
8.
3.200 M s/d 4.000 M
0,90
320 M s/d 400 M
0,90
9.
> 4.000 M
10.
-
1
400 M s/d 1.000 M
-
> 1.000 M
1 1,5
Pembagian proporsi distribusi alokasi remunerasi menurut sumber pendapatan jenis layanan dan pemberi pelayanan (langsung dan tak langsung) I.
No
1
Sumber pendapatan Pelayanan Rawat Jalan RSUD :
Uraian Jenis Pelayanan
2
Jasa Pelayanan
Pemberi Pelayanan Langsung : 80%
Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 20%
Medis
Keperawatan/ Profesi Lain
Pos Remun
Manajement
3
4
5
6
7
1
Pemeriksaan Umum
44%
85%
15%
50%
50%
2
Pelayanan Rekam Medik
30%
0
100%
50%
50%
3
Pemeriksaan Gigi
44%
85%
15%
50%
50%
4
Pemeriksaan Dr. Spesialis
44%
85%
15%
50%
50%
5
Konsultasi antar Poli Spesialis
44%
85%
15%
50%
50%
6
Konsultasi Jiwa
44%
85%
15%
50%
50%
7
Konsultasi Gizi
44%
15
85%
50%
50%
8.
Konsultasi Obat
44%
0
100%
50%
50%
9.
Konsultasi Tumbuh kembang/imunisasi
42%
85%
15%
50%
50%
[20]
2
1
3
4
5
6
7
Pemberi Pelayanan
Pemberi Pelayanan Tak
Langsung : 60%
Langsung : 40%
10.
Tindakan Medik Mata
44%
60%
40%
70%
30%
11.
TM Kulit – Kelamin
41%
85%
15%
70%
30%
TM Tugas limpah
41%
15%
85%
70%
30%
Tindakan Medik THT
44%
85%
15%
70%
30%
TM Tugas limpah THT
44%
15%
85%
70%
30%
Tindakan Medik Saraf
44%
85%
15%
70%
30%
TM Tugas limpah Saraf
44%
15%
85%
70%
30%
Tindakan Medik Kecil
44%
85%
15%
70%
30%
TM Kecil -Tugas limpah
44%
15%
85%
70%
30%
44%
85%
15%
70%
30%
TM S/B–Tugas limpah
44%
15%
85%
70%
30%
Tindakan Medik Obsgyn
44%
85%
15%
70%
30%
TM Obsgyn Tgas Limpah
44%
15%
85%
70%
30%
40%
60%
40%
70%
30%
12.
13.
14.
Tindakan Medik Sedang & 15.
16
17
TM Besar
Tindakan Medik Gigi & Mulut/Prostodonsia
18
Tindakan Ortodonti
27%
80%
20%
70%
30%
19
Pelayanan Teknik Gigi
39%
40%
60%
70%
30%
TM Spesialis Paru
44%
85%
15%
70%
30%
TM Tugas Limpah Paru
44%
15%
85%
70%
30%
44%
85%
15%
70%
30%
44%
15%
85%
70%
30%
44%
0%
100%
70%
30%
44%
85%
15%
70%
30%
44%
0%
100%
70%
30%
44%
85%
15%
70%
30%
44%
15%
85%
70%
30%
44%
85%
15%
70%
30%
Pembedahan Gigi & Mulut 20
Pemeriksaan Penunjang 21
Paru TM Tugas Limpah Penunjang Paru Pelayanan Rehab.
22
Medik/Fisioterapi Pelayanan Rehabilitasi
23
Mental
24
Pelayanan Psikologi
25
Tindakan Anastesi diluar kamar operasi dan icu TM Tugas Limpah tindakan
26
anastesi diluar kamar operasi dan icu
27
Tindakan Medik Orthopedi
[21]
II .
No
Sumber pendapatan pelayanan Rawat Darurat :
Uraian Jenis Pelayanan
1
2
Jasa Pelayanan
Pemberi Pelayanan Langsung : 68%
Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 32%
Dokter
Keperawatan/ Profesi Lain
Pos Remun.
Manajement
3
4
5
6
7
1
Pemeriksaan Umum
44%
85%
15%
60%
40%
2
Pelayanan Rekam Med
44%
0
100%
60%
40%
3
Pemeriksaan Dr. Spes.
44%
85%
15%
60%
40%
4
Konsultasi Dr.Sp.on call
44%
70%
30%
60%
40%
5
Observasi
44%
10%
90%
60%
40%
6.
VeR Pemeriksaan Luar
44%
85%
15%
60%
40%
7
Tindakan Medik Kecil
44%
85%
15%
60%
40%
TM Kecil–Tgas Limpah
44%
15%
85%
60%
40%
Tindakan Medik Sedang
44%
85%
15%
60%
40%
TM Sdg Tugas limpah
44%
15%
85%
60%
40%
Tindakan Medik Besar
44%
85%
15%
60%
40%
TM Bsr Tugas Limpah Tindakan Medik Operatif Kecil
44%
15%
85%
60%
40%
44%
85%
15%
60%
40%
8. 9.
10
III. Sumber pendapatan pelayanan Rawat Inap :
No
1
Uraian Jenis Pelayanan
2
Jasa Pelayanan 3
Pemberi pelayanan Langsung 0% Keperawatan/ Dokter Profesi Lain 4 5
Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 100% Pos Remun.
Manajement
6
7
1
Akomodasi Klas III
44%
0
0
70%
30%
2
Akomodasi Non Klas Akomodasi Rawat Intensif Pelayanan Administrasi Rawat Inap
44%
0
0
70%
30%
44%
0
0
70%
30%
44%
0
0
70%
30%
3 4.
5
Visite Dokter Umum
44%
Pemberi Pelayanan Langsung : 68% 85% 15%
6
Visite Dokter Spesialis
44%
85%
15%
60%
40%
7
Visite Rawat Intensif
44%
85%
15%
60%
40%
8
Konsultasi Gizi Pelayanan Farmasi Klinik Tindakan Medik K/S/B
42%
15%
85%
60%
40%
40%
10%
90%
60%
40%
44%
85%
15%
60%
40%
TM Tugas limpah Tindakan Medik ICU, ICCU, NICU TM ICU, ICCU, NICU – Tugas limpah Asuhan Keperawatan Rawat Intensif AsKep Rawat Inap
44%
15%
85%
60%
40%
44%
85%
15%
60%
40%
44%
15%
85%
60%
40%
40%
0
100%
60%
40%
30%
0
100%
60%
40%
9 9
10 11 12 13
[22]
Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 32% 60% 40%
IV.
No
1 2
3
Sumber Pendapatan Pelayanan KIA-PONEK :
Uraian Jenis Pelayanan TM Perinatologi TM Tugas Limpah Perinatologi Pemakaian Alat Perinatologi
Jasa Pelayanan (%)
Pemberi pelayanan Langsung : 68%
Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 32%
44
85
Keperawatan/ Profesi Lain (%) 15
44
15
85
60
40
29
15
85
60
40
Dokter (%)
Pos Remun. (%)
Manajement (%)
60
40
4
Pelayanan CPAP
11
60
40
60
40
5
Persalinan N-Bidan
43
10
90
60
40
6
Persalinan N-Dokter
44
90
10
60
40
44
10
90
60
40
44
85
15
60
40
44
85
15
60
40
7
8 9
V.
No
1
2
3 4
Persalinan dengan tindakan Bidan Persalinan dengan tindakan Dokter TM Obsgyn
Sumber Pendapatan Pelayanan Tindakan Medik Intervensi
Uraian Jenis Pelayanan TMNO-Emergensi Kardiologi TMO- Emergensi Kardiologi TM Penunjang Kardiologi TM Hemodilaisis
Jasa Pelayanan (%)
Pemberi pelayanan Langsung : 68%
Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 32%
Dokter (%)
Keperawatan/ Profesi Lain (%)
Pos Remun. (%)
Manajement (%)
44
75
25
70
30
44
75
25
70
30
44
75
25
70
30
42
80
20
70
30
[23]
VI.
Sumber Pendapatan Pelayanan Tindakan Medik Operatif
Pemberi Pelayanan Langsung : 68 % Uraian Jenis Pelayanan
No
Jasa Pelayanan (%)
Operator : 70% Operator (%)
1
TMO-Kecil TMO-
2
Sedang I TMO-
3
Sedang II TMO-Besar
4
I TMO-Besar
5
II TMO-
6
Khusus I TMO-
7
Khusus II TMO-
8
Canggih
VII.
Ass Operator (%)
Jasa Anastesi : 30% Ass Anatesi Anastesi (%) (%)
Pemberi Pelayanan Tidak Langsung : 32% Pos Remunerasi (%)
Manajement (%)
43
85
15
70
30
60
40
44
85
15
70
30
60
40
44
85
15
70
30
60
40
44
85
15
70
30
60
40
44
85
15
70
30
60
40
44
85
15
70
30
60
40
44
85
15
70
30
60
40
44
85
15
70
30
60
40
Sumber Pendapatan Pelayanan Pen.Medik, Pengujian Kesehatan, Mediko Legal dan Pelayanan Transportasi Pasien dan Jenazah
Pemberi pelayanan Langsung (50%) No
1 1
2
Uraian Jenis Pelayanan
2 Pemeriksaan Radiologi Pemeriksaan PK oleh Dr. SpPK
Jasa Pelayanan (%)
Pemberi Pelayanan Tak Langsung (50%)
3
4
Radiografer/ Analisis Kes,/Profesi Lain (%) 5
29
60
40
80
20
28
70
30
80
20
28
30
70
80
20
44
85
15
80
20
Medis (%)
Pos Remun. (%)
Manajement (%)
6
7
Pemerikasaan lab PK 3
oleh
Analis
Medis/Analis Kesehatan
4
Pengujian Kesehatan
[24]
1 5 6
2 Pelayanan Makan/Diet Konsultasi/Asuhan Gizi Rawat Inap
3
4
5
6
7
11
10
90
80
20
44
0
100
80
20
7
Perawatan Jenazah
40
10
90
80
20
8
Otopsi
44
80
20
80
20
9
Pelayanan VeR
40
85
15
80
20
10
Salinan Medik
40
10
90
80
20
11
Resume Medik
40
60
40
80
20
12
Pelayanan Loundry
40
0
100
80
20
13
Pelayanan Sterilisasi
40
0
100
80
20
40
0
100
80
20
14
15 16 17
18
Rekam
Pelayanan Incenerator
Pelayanan Ambulans (Sopir) Crew
Ambulans
(Perawat) Pembimbing Klinik
Pelayanan Obat
Pemberi pelayanan
Pemberi Pelayanan Tak
Langsung (70%)
Langsung (30%)
100
0
100
60
40
100
0
100
60
40
100
0
100
60
40
44
Pemberi pelayanan
Pemberi Layanan Tak
Langsung (55%)
Langsung (45%)
23
32
Pemberi pelayanan Langsung (0%) 19
Institusional RSUD
Fee
20
Sewa Hall (Pengelola)
65
35
Pemberi Layanan Tak Langsung (100%)
20
0
0
70
30
10
0
0
70
30
VIII. Pelayanan Pasien Privat (Klas Utama,Wijaya Kusuma, VVIP)
No
Uraian Jenis Pelayanan
Jasa Pelayanan (%)
1 1
2 Visite Dokter Umum
3 44
Visite
Dokter
44
Medik
44
2
3 4 5 6 7 8
Spesialis Tindakan K/S/B TM Tugas Limpah
44
Pelayanan One Day
44
Care Persalinan N-Dokter
44
Persalinan
44
dg
Tindakan Dokter TM Obsgyn
44
Pemberi pelayanan Langsung (90%)
Pemberi Pelayanan Tak Langsung (10%)
4 90
Keperawatan/ Profesi Lain (%) 5 10
90
10
50
50
90
10
50
50
10
90
50
50
90
10
60
40
90
10
60
40
90
10
60
40
90
10
60
40
Dokter (%)
[25]
Pos Remun. (%)
Manajement (%)
6 50
7 50
IX.
Tindakan Operatif (pasien Privat) Pemberi Pelayanan Langsung : 90% Uraian
Jasa
Jenis
Pelayanan
Pelayanan
(%)
No
(%) 1 2
3
4
5
6
7
8
TMO-Kecil TMOSedang I TMOSedang II TMO-Besar I TMO-Besar II TMOKhusus I TMOKhusus II TMOCanggih
Langsung : 10%
Jasa Anastesi :
Operator : 70%
Operator
Pemberi Pelayanan Tidak
30%
Ass Operator (%)
Anatesi (%)
Pos Ass
Remunerasi
Anastesi
(%)
Manajement (%)
(%)
43
85
15
70
30
60
40
44
85
15
70
30
60
40
44
85
15
70
30
60
40
44
85
15
70
30
60
40
44
85
15
70
30
60
40
44
85
15
70
30
60
40
44
85
15
70
30
60
40
44
85
15
70
30
60
40
WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd H. M. BUCHORI
[26]
