WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan
yang
menyebabkan
sisa
lebih
tahun
anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 1
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-undang Perencanaan
Nomor
25
Tahun
Pembangunan
Republik Indonesia
2004
Nasional
tentang
(Lembaran
Tahun 2004 Nomor 104,
Sistem Negara
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125,
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
23
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4502), 2
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2006
Nomor
25,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kepada
Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kepada
Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 18. Peraturan
Pemerintah
Pembagian Pemerintahn
Urusan Daerah
Nomor
38
Pemerintahan Provinsi,
dan
Tahun antara
2007
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4737); 3
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian
Hibah
dan
Bantuan
Sosial
yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13); 4
29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22); 30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan
Modal
Pemerintah
Daerah
pada
PT.
Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 10); 31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 8); 32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14); 33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Retribusi
Jasa
Umum
(Lembaran
Daerah
Kota
Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 4); 34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Retribusi
Jasa
Usaha
(Lembaran
Daerah
Kota
Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali
diubah,
terakhir
dengan
Peraturan
Daerah
Kota
Probolinggo Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 5); 35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1); 36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Organisasi
Perangkat
Daerah
Kota
Probolinggo
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4); 5
37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Penempatan
Dana
Bergulir
Pemerintah
Kota
Probolinggo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo Dalam Bentuk
Pemberian
Kredit
Bagi
Usaha
Mikro,
Kecil
dan
Menengah Serta Koperasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 1); 38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Penempatan
Dana
Bergulir
Pemerintah
Kota
Probolinggo pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 2); 39. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 8); 40. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pertanggungjawaban
Pendapatan
dan
Belanja
Pelaksanaan
Daerah
Tahun
Anggaran
Anggaran
2013
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 753.482.006.802,92 bertambah sejumlah Rp. 80.121.517.030,45 sehingga menjadi Rp. 833.603.523.833,37 dengan rincian sebagai berikut : (1) Pendapatan : a. Semula
Rp. 753.482.006.802,92
b. Bertambah
Rp. 80.121.517.030,45
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 833.603.523.833,37
6
(2) Belanja : a. Semula
Rp. 783.247.077.917,92
b. Bertambah
Rp. 124.519.729.517,91
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp. 907.766.807.435,83
(Defisit) setelah Perubahan
Rp. (74.163.283.602,46)
(3) Pembiayaan : a. Penerimaan : 1) Semula
Rp. 29.765.071.115,00
2) Bertambah
Rp. 45.148.212.487,46 Rp. 74.913.283.602,46
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b. Pengeluaran : 1) Semula
Rp.
0,00
2) Bertambah
Rp.
750.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp.
750.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan
Rp. 74.163.283.602,46
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah : 1) Semula
Rp. 80.748.089.236,92
2) Bertambah
Rp. 20.711.455.516,45
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah PerubahanRp. 101.459.544.753,37 b. Dana Perimbangan : 1) Semula
Rp. 535.432.001.643,00
2) Berkurang
Rp.
(3.029.097.308,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 532.402.904.335,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah : 1) Semula
Rp. 137.301.915.923,00
2) Bertambah
Rp. 62.439.158.822,00
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 199.741.074.745,00 (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
7
a. Pajak Daerah : 1) Semula
Rp. 19.063.571.400,00
2) Bertambah
Rp. 1.482.928.600,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 20.546.500.000,00 b. Retribusi Daerah : 1) Semula
Rp. 12.349.794.350,00
2) Berkurang
Rp.
(563.625.000,00)
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan
Rp. 11.786.169.350,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan : 1) Semula
Rp. 1.033.356.966,66
2) Berkurang
Rp.
(270.797.151,19)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 762.559.815,47 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah : 1) Semula
Rp. 48.301.366.520,26
2) Bertambah
Rp. 20.062.949.067,64
Jumlah
lain-lain
pendapatan
asli
daerah
setelah
perubahan
Rp. 68.364.315.587,90 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak : 1) Semula
Rp. 48.579.195.643,00
2) Berkurang
Rp. (3.029.097.308,00)
Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan Rp. 45.550.098.335,00 b. Dana Alokasi Umum : 1) Semula
Rp. 454.208.196.000,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 454.208.196.000,00 c. Dana Alokasi Khusus : 1) Semula
Rp. 32.644.610.000,00
2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 32.644.610.000,00
8
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya : 1) Semula
Rp. 46.760.605.923,00
2) Bertambah
Rp. 12.536.482.822,00
Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 59.297.088.745,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : 1) Semula
Rp. 58.099.963.000,00
2) Bertambah
Rp. 27.959.315.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 86.059.278.000,00 c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya : 1) Semula
Rp. 32.441.347.000,00
2) Bertambah
Rp.
0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 32.441.347.000,00 d. Dana Insentif Daerah : 1) Semula
Rp.
0,00
2) Bertambah
Rp. 21.943.361.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 21.943.361.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung : 1) Semula
Rp. 396.285.322.796,92
2) Bertambah
Rp. 42.986.741.094,84
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 439.272.063.891,76 b. Belanja Langsung 1) Semula
Rp. 386.961.755.121,00
2) Bertambah
Rp. 81.532.988.423,07
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan
Rp. 468.494.743.544,07
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 9
a. Belanja Pegawai sejumlah : 1) Semula
Rp. 358.536.322.796,92
2) Bertambah
Rp. 38.371.166.621,84
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp. 396.907.489.418,76
b. Belanja Hibah : 1) Semula
Rp. 22.397.250.000,00
2) Bertambah
Rp. 7.255.000.000,00 Rp. 29.652.250.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan c. Belanja Bantuan Sosial : 1) Semula
Rp. 12.225.750.000,00
2) Berkurang
Rp. (4.681.250.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 7.544.500.000,00 d. Belanja
Bantuan
Keuangan
kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan
Pemerintah Desa : 1) Semula
Rp.
626.000.000,00
2) Bertambah
Rp.
41.824.473,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 667.824.473,00 e. Belanja Tidak Terduga : 1) Semula
Rp. 2.500.000.000,00
2) Bertambah
Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan
Rp. 4.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai : 1) Semula
Rp. 69.509.422.207,00
2) Bertambah
Rp. 6.376.372.485,64
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp. 75.885.794.692,64
b. Belanja Barang dan Jasa : 1) Semula
Rp. 201.637.957.918,45
2) Bertambah
Rp. 49.639.170.760,93
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.251.277.128.679,38 c. Belanja Modal : 1) Semula
Rp. 115.814.374.995,55
2) Bertambah
Rp. 25.517.445.176,50
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan
Rp. 141.331.820.172,05 10
Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah : 1) Semula
Rp. 29.765.071.115,00
2) Bertambah
Rp. 45.148.212.487,46 Rp. 74.913.283.602,46
Jumlah Penerimaan setelah perubahan b. Pengeluaran Sejumlah : 1) Semula
Rp.
0,00
2) Bertambah
Rp.
750.000.000,00 Rp. 750.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah : a. Semula
Rp. 29.765.071.115,00
b. Bertambah
Rp. 45.148.212.487,46
Jumlah
SILPA
Tahun
Anggaran
Sebelumnya
setelah
perubahan
Rp. 74.913.283.602,46 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah : a. Semula
Rp.
0,00
b. Bertambah
Rp.
750.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 750.000.000,00 Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran I
Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III
Rincian
Perubahan
APBD
menurut
Urusan
Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah,
Organisasi
SKPD,
Program
dan
Kegiatan; 5. Lampiran V
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 11
6. Lampiran VI
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas; 8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun
dan
dianggarkan
kembali
dalam
tahun
anggaran
berikutnya; 9. Lampiran IX
Daftar Pinjaman Daerah. Pasal 6
(1)
Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : a. bukan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kota; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2)
Dalam keadaan darurat Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
(3)
Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)
Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5)
Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(6)
Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (5) mencakup : a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kota dan masyarakat.
(7)
Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
(8)
Pendanaan
keadaan
darurat
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(6)
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana. (9)
Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan dengan pembebanan langsung dalam belanja tidak terduga. 12
(10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8), digunakan hanya untuk pencarían dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih
dan
sanitasi,
pangan,
sandang,
pelayanan
kesehatan
dan
penampungan serta tempat hunian sementara. (11) Tata Cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Walikota, Kepala SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD; b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB); c. pencairan tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada Bendahara SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana; d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat dalam Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana; e. kepala
SKPD
yang
melakukan
fungsi
penanggulangan
bencana
bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan f.
pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan
oleh
kepala
penanggulangan bencana
SKPD
yang
melaksanakan
fungsi
kepada PPKD dengan melampirkan bukti-
bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau
surat pernyataan
tanggungjawab belanja. (12) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,
dan
pengeluaran
tersebut
disampaikan
dalam
laporan
realisasi anggaran. (13) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah. (14) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu diatur dengan peraturan Walikota. 13
Pasal 7 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.
Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 14 Oktober 2014 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, Hj. RUKMINI
Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 14 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd, H. JOHNY HARYANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 12
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
AGUS HARTADI NIP. 195660817 199203 1 016
14
