WALIKOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PASURUAN, Menimbang
: a. bahwa sebagai sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa; b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran perpustakaan Kota dalam mengembangkan sumber daya perpustakaan yang berkualitas dapat menjadi penentu keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang secara aktif mampu mewujudkan tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 10. Keputusan Meteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan; 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010; 13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 14. Peraturan walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan , Arsip Dan Dokumentasi Kota Pasuruan. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Kota adalah Kota Pasuruan. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Walikota adalah Walikota Pasuruan. 4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan / atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustakaan. 5. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. 6. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun yang tidak diterbitkan baik yang berada daerah dan di luar daerah maupun diluar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan yang ada di wilayah Kota Pasuruan.
7. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di daerah dan luar daerah maupun diluar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. 8. Perpustakaan Umum Kota adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku ras, agama dan status sosial ekonomi. 9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku ras, agama dan status sosial ekonomi. 10. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan SKPD, Lembaga Masyarakat, Lembaga Pemerintah. 11. Perpustakaan Kelurahan adalah Perpustakaan yang ada di kelurahan-kelurahan Kota Pasuruan. 12. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang ada di kecamatan-kecamatan Kota Pasuruan. 13. Pustakawan Kota adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di Kota Pasuruan. 14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan; 15. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. 16. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga non pemerintah yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. 17. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan. 18. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah pelaksanaan tentang penyelenggaraan perpustakaan yang memuat pengelolaan, kebijakan, kerjasama layanan,dan pengintegrasian seluruh kegiatan.
BAB II FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2 Fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian untuk meningkatkan kecerdasan dan kebudayaan masyarakat, daerah dan bangsa. Pasal 3 Tujuan perpustakaan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, memperlancar wawasan dan pengetahuan, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa. Pasal 4 Untuk mewujudkan tujuan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibentuk: a. Perpustakaan Umum Kota; b. Perpustakaan Sekolah; c. Perpustakaan Masyarakat; d. Perpustakaan Khusus; dan e. perpustakaan Perguruan Tinggi (Perguruan Tinggi). Pasal 5 Pemerintah Kota menyelenggarakan Perpustakaan Umum Kota terdiri dari: a. perpustakaan Kota; b. Perpustakaan Kecamatan; c. Perpustakaan Kelurahan. Pasal 6 Pembinanaan Perpustakaan Kota, Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, b dan c menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Kantor Perpustakaan , Arsip dan Dokumentasi. BAB III PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Bagian Pertama Perpustakaan Sekolah Pasal 7 (1)
Setiap sekolah wajib menyelenggarakan perpustakaan sekolah untuk melayani peserta didik yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2)
Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. perpustakaan Taman Kanak-Kanak (TK); b. perpustakaan Sekolah Dasar (SD); c. perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP); d. perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA); e. perpustakaan Perguruan Tinggi (Perguruan Tinggi). Bagian Kedua Budaya Gemar Membaca Pasal 8
(1) Pemerintah wajib membudayakan kegemaran membaca yang dapat dapat dilakukan melalui: a. keluarga yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota melalui buku murah dan berkualitas; b. satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran; c. masyarakat melalui penyediaan sarana perpusyakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu. (2) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca Kepala Kantor Perpustakaan , Arsip dan Dokumentasi melakukan Gerakan Gemar Membaca dengan melibatkan seluruh masyarakat antara lain dengan gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas. (3) Kepala Dinas Pendidikan wajib melakukan pembinaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan kepada peserta didik dengan memenfaatkan perpustakaan. (4) Perpustakaan Umum Kota wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak dan karya rekam. Bagian Ketiga Koleksi Perpustakaan Pasal 9 (1)
(2)
Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah dan disusun sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Keempat Sarana dan Prasarana Perpustakaan Pasal 10 (1)
(2)
Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku bagi perpustakaan kota. Sarana dan prasarana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Bagian Kelima Tenaga Kepustakaan Pasal 11
Tenaga kepustakaan terdiri dari: a. pustakawan harus memenuhi kualitas sesuai dengan standar nasional perpustakaan; b. tenaga teknis pustakawan adalah tugas non pustakawan yang secara teknis mendukung fungsi perpustakaan misal tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan; c. tugas tenaga teknis perpustakaan dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai kondisi perpustakaan yang bersangkutan; d. tenaga ahli dalam bidang perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas dan kompetensi di bidang perpustakaan. Bagian Keenam Pendidikan dan Pembinaan Tenaga Kepustakaan Pasal 12 (1)
(2) (3)
Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga kepustakaan merupakan tanggungjawab penyelenggara perpustakaan. Pendidikan dilaksanakan melaui pendidikan formal atau/ non formal. Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaiman adimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerjasama perpustakaan umum provinsi dan / perpustakaan umum Kota dan organisasi profesional / lembaga pendidikan dan pelatihan.
BAB IV PENUTUP Pasal 13 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.
Ditetapkan di : Pasuruan pada tanggal : 18 Juli 2011 WALIKOTA PASURUAN, ttd, HASANI
Diundangkan di : Pasuruan pada tanggal : 18 Juli 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN ttd. ttd, Drs. BAHRUL ULUM, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600528 198403 1 005
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011 NOMOR 31
LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR : 37 TAHUN 2011 TANGGAL : 18 Juli 2011
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI WILAYAH KOTA PASURUAN BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Perpustakaan mempunyai peran sangat strategis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagai wahana belajar sepanjang hayat serta mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, serta merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, hal ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 yaitu sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain amanat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang 1945, Perpustakaan Umum juga mempunyai beberapa fungsi strategis dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat : Pertama, fungsi Perpustakaan sebagai tempat pembelajaran seumur hidup (lifelong learning). Perpustakaan lah tempat dimana semua lapisan masyarakat dari segala umur, dari balita sampai usia lanjut bisa terus belajar tanpa dibatasi usia dan ruangruang kelas. Banyak program pemerintah, seperti pemberantasan buta huruf dan wajib belajar, akan jauh lebih berhasil seandainya terintegrasi dengan Perpustakaan. Bila di sekolah orang diajar agar tidak buta huruf dan memahami apa yang dibaca. Maka di Perpustakaan, orang diajak untuk membuka wawasannya, mampu berpikir kritis, mampu mencermati berbagai masalah bersama dan kemudian bersama-sama dengan anggota komunitas yang lain mencarikan solusinya. Tugas Perpustakaan Umum membangun lingkungan pembelajaran (learning environment) dimana anggota komunitas pemakainya termotivasi untuk terus belajar dan terdorong untuk berbagi pengetahuan. Dalam konsep manajemen modern, hal ini disebut dengan Knowledge Management. Kedua, fungsi Perpustakaan sebagai katalisator perubahan budaya. Perubahan perilaku masyarakat pada hakikatnya adalah perubahan budaya masyarakat. Perpustakaan merupakan tempat strategis untuk mempromosikan segala perilaku yang meningkatkan produktifitas masyarakat. Individu komunitas yang berpengetahuan akan membentuk kelompok komunitas berpengatahuan. Perubahan pada tingkat individu akan membawa perubahan pada tingkat masyarakat. Komunitas yang berbudaya adalah komunitas yang berpengetahuan dan produktif. Komunitas yang produktif mampu melakukan perubahan dan meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik.
Ketiga, fungsi Perpustakaan sebagai agen perubahan sosial. Idealnya, Perpustakaan adalah tempat dimana segala lapisan masyarakat bisa bertemu dan berdiskusi tanpa dibatasi prasangka agama, ras, kepangkatan, strata, kesukuan, golongan, dan lain-lain. Perpustakaan sangat strategis dijadikan tempat anggota komunitas berkumpul dan mendiskusikan beragam masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Disini, perpustakaan tidak hanya menyediakan ruang baca, tetapi juga menyediakan ruang publik bagi komunitasnya untuk melepas unek-uneknya dan kemudian berdiskusi bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Tugas pustakawanlah untuk mendokumentasikan semua pengetahuan publik yang dihasilkan dan menyebarluaskan ke anggota komunitas yang lain. Seorang pustakawan dituntut tidak hanya mampu mengolah informasi, tetapi juga harus punya kepekaan sosial yang tinggi dan skill berkomunikasi yang baik. Keempat, fungsi Perpustakaan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Dari semua pengetahuan komunitas yang didokumentasikan di Perpustakaan, fungsi perpustakaan berikutnya adalah melakukan kemas ulang informasi, kemudian memberikan kepada para pengambil keputusan sebagai masukan dari masyarakat. Dengan begini masyarakat akan punya posisi tawar yang lebih baik dalam memberikan masukan-masukan dalam pengambilan kebijakan publik. Dengan melihat pentingnya fungsi perpustakaan tersebut maka penyelenggaraan perpustakaan perlu di buatkan pedoman agar bisa di jadikan acuan dalam pengelolaan perpustakaan sehingga memenuhi standar perpustakaan. B. MAKSUD DAN TUJUAN A. Maksud Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan perpustakaan di wilayah Kota Pasuruan. B. Tujuan 1. Menjamin keteraturan pengoperasionalan kerja di bidang perpustakaan 2. Meningkatkan peran perpustakaan dalam mengembangkan sumber daya perpustakaan yang berkualitas serta menjalankan fungsi strategisnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. 3. Terpenuhinya standar perpustakaan di Wilayah Kota Pasuruan. C. SISTEMATIKA Pedoman penyelenggaraan perpustakaan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang dan pedoman penyelenggaraan perpustakaan serta maksud dan tujuan pedoman penyelenggaraan perpustakaan
BAB II
: STANDAR DAERAH PERPUSTAKAAN Dalam bab ini dikemukakan mengenai standar daerah perustakaan yang terdiri dari : standar koleksi, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, standar pengelolaan.
BAB III : JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN Dalam bab ini dikemukakan mengenai jenis-jenis perpustakaan yaitu perpustakaan Kota dan perpustakaan khusus. BAB IV : PENDANAAN Dalam bab ini dikemukakan mengenai pengelolaan keuangan, sumber dana dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan itu sendiri. BAB V : PENUTUP Kesimpulan Saran LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB II STANDAR DAERAH PERPUSTAKAAN Standar daerah perpustakaan adalah standar yang diberlakukan di Kota Pasuruan yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, proses, dan produk dari kegiatan perpustakaan. Standar daerah perpustakaan meliputi : A.
STANDAR KOLEKSI PERPUSTAKAAN Standar koleksi perpustakaan adalah standar daerah perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal jenis koleksi perpustakaan, jumlah koleksi, pengembangan koleksi, pengolahan koleksi serta perawatan dan pelestarian koleksi. Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan koleksi perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku bagi perpustakaan daerah. Berikut ini penjelasan masing-masing standar koleksi perpustakaan : 1. Jenis koleksi perpustakaan - Jenis koleksi perpustakaan daerah berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam (karya seseorang atau lembaga yang dipublikasikan dalam bentuk analog atau digital). - Jenis koleksi perpustakaan sekurang-kurangnya terdiri atas fiksi (bahan yang ditulis berdasarkan khayalan, imajinasi, dan rekaan penulis dalam bentuk cerita), non fiksi (bahan perpustakaan yang ditulis berdasarkan kenyataan, faktual, ada dalam kehidupan, dan mengutamakan data dan fakta serta tidak boleh dibumbuhi imajinasi dan rekaan), referensi, terbitan berkala, peta, muatan lokal (jenis koleksi yang merupakan terbitan internal dan/atau koleksi tentang daerah), naskah kuno, koleksi deposit, koleksi khusus (koleksi terlarang, lukisan, artefak), dan hasil penelitian. - Jenis koleksi perpustakaan umum sekurang-kurangnya terdiri atas fiksi, nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, alat peraga, muatan lokal, dan alat permainan (alat permainan edukatif yang dapat merangsang daya pikir anak serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dan pemecahan masalah). - Jenis koleksi perpustakaan sekolah/madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas buku teks pelajaran, fiksi, nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, alat peraga/praktik, muatan lokal, dan alat permainan. - Jenis koleksi perpustakaan perguruan tinggi sekurang-kurangnya terdiri atas fiksi, nonfiksi,referensi, terbitan berkala, peta, alat peraga/praktik, muatan lokal, dan hasil penelitian. - Jenis koleksi perpustakaan khusus sekurang-kurangnya terdiri atas nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, dan muatan lokal. 2. Jumlah koleksi perpustakaan - Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan umum dan perpustakaan khusus paling sedikit memiliki koleksi 1000 judul. - Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit memiliki koleksi sesuai standar daerah perpustakaan. - Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit memiliki koleksi 2500 judul.
-
Selain ketentuan jumlah koleksi diatas perpustakaan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.
3. Pengembangan koleksi perpustakaan - Perpustakaan mempunyai kebijakan pengembangan koleksi dan harus ditinjau sekurang-kurangya setiap 3 (tiga) tahun. - Kebijakan pengembangan koleksi mencakup seleksi, pengadaan (suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses seleksi dan pengadaan bahan perpustakaan berdasarkan kebutuhan pemustaka saat ini dan dimasa mendatang), pengolahan, dan penyiangan (kegiatan yang dilakukan dalam proses evaluasi pemanfaatan bahan perpustakaan secara periodik maupun kontinyu dalam rangka pengembangan koleksi) bahan perpustakaan. - Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis yang berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengembangan koleksi. - Perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan pertahun di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada sesuai dengan kebutuhan pemustaka. - Perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk kelompok pemustaka khusus. 4. Pengolahan Pengolahan bahan pustaka dilakukan menggunakan sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 5. Perawatan - Setiap perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi perpustakaan secara berkala. - Perawatan koleksi meliputi penyimpanan dan konservasi. 6. Pelestarian - Perpustakaan melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah - Dalam pemeliharaan dan pemeriksaan koleksi di rak ada kegiatan penghitungan kembali buku milik perpustakaan dalam arti adalah pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat sebagai milik perpustakaan ( stok opname). Hal ini dinamakan verivikasi koleksi. Hal ini dilakukan karena buku dapat hilang, rusak atau salah tempat. B. STANDAR SARANA DAN PRASARANA Standar sarana dan prasarana adalah standar daerah perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektifitas, efisiensi dan kecukupan. Penyediaan sarana dan prasarana mempertimbangann kebutuhan pemustaka khusus. Sarana yang wajib dimiliki perpustakaan meliputi : 1. Sarana penyimpanan koleksi. Sarana penyimpanan koleksi sekurang-kurangnya berupa perabot sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki. 2. Sarana akses informasi. Sarana akses informasi sekurang-kurangnya berupa perabot, peralatan, perlengkapan sistem temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
3.
Sarana layanan perpustakaan. Sarana layanan perpustakaan sekurang-kurangnya berupa perabot dan peralatan sesuai dengan jenis layanan perpustakaan. Perpustakaan yang telah memiliki sarana seperti di atas dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan koleksi, penyelenggaraan layanan, pengembangan perpustakaan dan kerjasama perpustakaan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Prasarana yang wajib dimiliki perpustakaan meliputi : a. Lahan Lahan perpustakaan harus berlokasi yang mudah diakses, aman, nyaman, dan memiliki status hukum yang jelas. b. Gedung Gedung atau ruang harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan. Gedung perpustakaan sekurang-kurangnya memiliki ruang koleksi, ruang baca, ruang staf yang ditata secara efektif, efisien,dan estetik. c. Ruang Ruang perpustakaan sekurang-kurangnya memiliki area koleksi, baca,dan staf yang di tata secara efektif, efisien, dan estetik. C.
STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN Standar pelayanan perpustakaan adalah standar daerah perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi pada kepentingan pemustaka. Standar pelayanan perpustakaan mengatur sistem pelayanan dan jenis pelayanan. Standar pelayanan terdiri atas : 1. Sistem layanan terbuka Sistem layanan terbuka adalah sistem dimana para pemakai diberi keleluasaan untuk dapat memilih sendiri yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya. Kelebihan sistem terbuka : a. Pemustaka bebas memilih sendiri bahan pustaka yang diperlukan dengan memanfaatkan kartu katalog secara efektif. b. Jika buku yang dikehendaki tidak ada di rak bisa memilih buku yang lain. c. Dapat menimbulkan daya rangsang untuk membaca buku yang tersedia. d. Lebih menyenangkan melihat-lihat buku dari pada memeriksa dan membolak balik kartu katalog. Kekurangan sistem terbuka : a. Susunan buku di rak kurang terpelihara b. Pemustaka sering menyalah gunakan, sehingga kadang-kadang ada buku yang hilang dan halamannya sobek c. Petugas harus sering melakukan penataan buku / shelving setiap hari. d. Petugas harus selalu mengawasi tanpa menimbulkan kesan curiga. 2. Sistem layanan tertutup Sistem layanan tertutup adalah sistem dimana para pemustaka tidak di ijinkan memasuki ruang koleksi bahan pustaka, sehingga apabila pengguna membutuhkan beberapa judul yang dikehendaki hanya dapat memilih melalui kartu dengan cara mencatat identitas buku yang dikehendaki tersebut untuk diberikan kepada petugas. Kebaikan sistem tertutup a. Susunan buku dalam rak dapat terpelihara dengan baik b. Pengontrolan buku lebih mudah dilaksanakan oleh petugas c. Tidak diperlukan petugas khusus
Kekurangan sistem tertutup a. Alternatif melihat buku dan subyek yang sama dengan judul yang berbeda tidak ada. b. Memilih buku melalui buku katalog sehingga kurang memberikan kesenangan dan rangsang dibandingkan melihat buku langsung. Jenis layanan perpustakaan terdiri atas : 1. Layanan teknis, yang mencakup : a. Pengadaan bahan pustaka a) Membeli (termasuk berlangganan). Pembelian bahan pustaka dapat dilaksanakan dengan cara : Pembelian langsung ke toko buku Pembelian lewat penerbit Untuk majalah dan surat kabar dapat dilaksanakan dengan cara berlangganan pada agen. Baik pembelian langsung ke toko buku maupun pembelian lewat penerbit, hendaknya dilakukan secara terencana Buat daftar buku yang akan dibeli, dan berdasarkan daftar itu, pilihan pembelian telah ditetapkan. Bila pembelian dilaksanakan lewat penerbit, maka daftar buku yang diinginkan dikirimkan pada penerbit yang ditunjuk. Selanjutnya bila pembelian buku telah terlaksana, hendaknya faktur pembelian dicocokkan dengan bukunya. Buku yang dibel, harus dalam kondisi baik, tidak rusak jilidannya, dan tidak robek kertasnya. Faktur pembelian harus diarsip dengan baik, sehingga bila sewaktu-waktu ada pemeriksaan, bukti pembelian tersebut dapat ditunjukkan. Bila pembelian dilaksanakan lewat penerbit, maka jika buku yang dibeli telah dikirim, harus diadakan pengecekan jumlah buku dan juga kondisinya. Bila ada buku yang rusak atau ada yang tidak terkirim, harus segera diberitahukan kepada pihak pengirim, agar segera dapat terselesaikan masalahnya. Contoh daftar buku yang dimaksud adalah seperti di bawah ini : PERPUSTAKAAN
DAFTAR BUKU YANG AKAN DIBELI
NO
JUDUL
PENGARANG
PENERBIT
THN TERBIT
HARGA
JUMLAH
JUMLAH
…....EKS
HARGA TOTAL
Rp…….
b) Perolehan hadiah dari instansi lain/perorangan. Perolehan bahan pustaka secara cuma-cuma/dihadiahkan pihak lain ke perpustakaan, bisa terlaksana karena : - Perpustakaan menghendaki hal tersebut dan minta pengiriman bahan pustaka secara cuma-cuma. - Bahan pustaka tersebut dikirim secara sukarela oleh pihak yang memberikannya sebagai hadiah. Setiap ada pengiriman secara cuma-cuma, (a) cocokkan terlebih dahulu bahan pustaka tersebut dengan daftar pengirimannya. (b) Bila ada ketidakcocokan, segera beritahu pihak pengirim, agar mereka bisa mengambil/memberitahukan perilaku yang mereka inginkan terhadap bahan pustaka tersebut. (c) Jangan lupa mengadakan seleksi terhadap bahan pustaka yang dihadiahkan. Bila ada di antara bahan pustaka tersebut yang karena beberapa alasan tidak mungkin disajikan kepada pemakai, simpan bahan pustaka tersebut, jangan disajikan kepada pemakai. c) Tukar menukar Tukar menukar ini dilakukan bila perpustakaan mempunyai koleksi yang berlebihan eksemplarnya, atau mungkin koleksi yang dianggap tidak cocok dengan kebutuhan pemakainya. Bila ada perpustakaan/pihak lain yang bersedia menukar dengan koleksi yang lebih sesuai, maka tukar menukar dapat dilaksanakan. d) Secara non-konvensional Yang dimaksud dengan non-konvensional adalah bahwa bahan pustaka tersebut tidak diterbitkan secara resmi, melainkan dibuat sendiri. Misalnya makalah siswa, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terbitan lain yang diproduksi oleh instansi/lembaga setempat. b. Pengolahan bahan pustaka Tahapan pengolahan bahan pustaka : a) Membuat daftar bahan pustaka yang akan di jadikan koleksi perpustakaan sesuai kebutuhan pengguna melalui berbagai proses pengadaan yang tersebut diatas. b) Menyeleksi bahan pustaka yang sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Syarat pemilihan buku : isi buku berbobot, bahasa yang baik, cetakan yang jelas, jenis koleksi yang lebih menarik minat baca. c) Mencatat bahan pustaka baru kedalam buku induk (inventarisasi). Keterangan mengenai inventarisasi tertera dalam lampiran I. d) Memberi cap dan nomor induk buku (stempel bahan pustaka). e) Menentukan tajuk subyek. Panduan tertera dalam lampiran II. f) Klasifikasi. Panduan tertera dalam lampiran III dan lampiran IV. g) Katalogisasi. Panduan bisa diliat pada lampiran V. h) Membuat perlengkapan katalog seperti kartu buku, kantong buku,kartu pinjam, lembar tanggal kembali serta label buku. Contoh bisa dilihat dalam lampiran VI. i) Menyusun kartu katalog dan mengatur buku dirak (shelving). Keterangan lebih lanjut bisa di lihat dalam lampiran VII.
2.
Layanan pemustaka, yang mencakup : a. Layanan Baca a) Penelusuran koleksi melalui kartu katalog b) Koleksi Bahan Pustaka b. Layanan Sirkulasi Terdiri atas layanan peminjaman, pengembalian dan penagihan bahan pustaka. Keterangan lebih lanjut tentang layanan sirkulasi bisa di lihat dalam lampiran VIII.
3.
Layanan Referensi/Rujukan Yang dimaksud dengan pelayanan referensi adalah bentuk jasa yang diberikan perpustakaan kepada pemakai. Terdiri atas : a. Layanan rujukan cepat adalah memberi jawaban langsung atas permintaan informasi dari pengguna perpustakaan melalui pemanfaatan sumber rujukan seperti kamus, ensiklopedi, direktori dan lain-lain. b. Bimbingan pemakai sumber rujukan adalah bantuan yang diberikan kepada pengguna jasa Perpustakaan tentang pengenalan sumbersumber rujukan antara lain yang berkaitan dengan isi, susunan, dan cara untuk mencari informasi yang diperlukan melalui penggunaan koleksi rujukan baik bahan rujukan tercetak maupun elektronik. c. Melakukan penelusuran literatur adalah kegiatan mencari atau menemukan kembali informasi kepustakaan mengenai suatu bidang tertentu yang ada di perpustakaan maupun di luar perpustakaan dengan menggunakan bantuan literatur sekunder dan atau sarana penelusuran lainnya.
D. STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN Tenaga perpustakaan terdiri atas : a. Pustakawan Pustakawan mempunyai tugas memberikan informasi yang cocok dan tepat waktu bagi pihak yang memerlukan dengan memberikan bimbingan akses pada sumber daya informasi, baik yang berada di dalam perpustakaan tempat dia bekerja maupun di luar perpustakaan dengan memanfaatkan beragam basis data, fasilitas jaringan telekomunikasi, serta kerjasama antar perpustakaan maupun dengan lembaga lainnya. Pustakawan memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana (S-1) atau diploma IV (DIV) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan. Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional (mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja) dan kompetensi personal (mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial). Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi kepustakawanan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan olek Kepala Perpustakaan Nasional RI. b. Tenaga teknis perpustakaan Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan, serta melaksanakan pekerjaan perpustakaan lainnya. Tenaga teknis perpustakaan terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis
ketatausahaan, tenaga teknis asisten perpustakaan, dan/atau tenaga teknis lainnya. Tenaga teknis perpustakaan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. c. Kepala Perpustakaan Kepala perpustakaan mempunyai tugas memimpin, mengelola, dan mengembangkan perpustakaan. Kepala perpustakaan memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan. Kepala Perpustakaan perpustakaan kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi adalah pustakawan atau tenaga ahli di bidang perpustakaan yang memiliki kriteria sebagai berikut: - Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D)-IV. - Memiliki pengalaman bekerja di Perpustakaan sekurang-kurangnya 5 tahun - Menguasai Bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis - Menguasai teknologi informasi d. Tenaga Ahli di Bidang Perpustakaan Tenaga ahli di bidang perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan. Kapabilitas merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan yang diperoleh dari pendidikan paling rendah S-1 (Strata Satu) dan pengalaman bekrja di perpustakaan minimal 5 (lima) tahun. Integritas merupakan keadaan yang mewujudkan suatu keadaan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan di bidang perpustakaan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran dan kesetiaan. Kompetensi merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat atau lembaga pendidikan yang terakreditasi. E.
STANDAR PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Penyelenggaraan perpustakaan bertanggungjawab atas tersedianya koleksi sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan dan tenaga perpustakaan. Penyelenggaraan perpustakaan diarahkan untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Perpustakaan harus memiliki status kelembagaan yang dituangkan dalam surat keputusan dari lembaga penyelenggara serta diberitahukan kepada Perpustakaan Nasional. Kriteria dasar penyelenggaraan perpustakaan adalah sebagai berikut: - Mempunyai koleksi minimal 1000 judul, 2500 eksemplar (surat edaran bersama no : 15/SE/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Pustakawan). - Mempunyai ruangan tersendiri. - Mempunyai rak buku, rak majalah, dan rak suratkabar. - Mempunyai meja dan kursi baca untuk pemakai. - Mempunyai satu mesin ketik atau satu unit komputer. - Mempunyai meja kursi untuk staf perpustakaan. - Mempunyai staf yang berkemampuan mengelola dan melaksanakan tugas-tugas perpustakaan. - Mempunyai anggaran tetap.
-
Mempunyai sarana administrasi yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perpustakaan. Misalnya : kartu katalog, kartu peminjam, kartu buku, buku induk, dan lain sebagainya.
Dibawah ini adalah contoh catatan tentang kondisi suatu perpustakaan, meliputi : - Ketenagaan. - Bangunan/ruangan. - Perlengkapan. - Keadministrasian. - Koleksi. - dan lain-lain. F.
STANDAR PENGELOLAAN Pengelolaan perpustakaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. Pengelolaan perpustakaan dilakukan sesuai standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, dan penyelenggaraan perpustakaan. Perpustakaan yang memenuhi standar dapat dievaluasi untuk menentukan tingkat kualifikasi perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat. Perpustakaan menyusun rencana kerja dan/atau rencana strategis lima tahunan yang dirinci dalam rencana kerja tahunan. Perpustakaan memiliki kebijakan pengelolaan dengan mengacu pada rencana kerja dan/atau rencana strategis yang disetujui oleh lembaga induknya. Perpustakaan memiliki prosedur baku. Keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur melalui indikator kinerja perpustakaan. Indikator kinerja perpustakaan mengacu pada standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan. Kepala perpustakaan bertanggung jawab terhadap pengembangan tenaga yang mencakup kompetensi dan karir tenaga perpustakaan. Pengembangan kompetensi dan karir dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan. Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan. Evaluasi terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat. Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan. Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan. Administrasi layanan perpustakaan diselenggarakan untuk tujuan memudahkan dan menjamin pelaksanaan kerja secara efektif dalam pengelolaan layanan. Administrasi layanan perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya. Administrasi layanan perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas layanan. Pengembangan sistem administrasi layanan perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
BAB III JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN A.
PERPUSTAKAAN UMUM Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, kecamatan, dan kelurahan serta dapat di selenggarakan oleh masyarakat. Pemerintah Kota penyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, kecamatan dan kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Pemerintah Kota dapat melaksanakan layanan Perpustakaan Umum keliling bagi yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap. Pengoperasionalan mobil keliling tergantung pada kebijakan masing-masing perpustakaan. Perpustakaan bisa mengatur jadwal keliling yang disesuaikan dengan kondisi tempat yang akan di tuju. Tujuan-tujuan penting dari perpustakaan keliling ini adalah sebagai berikut: •
Membiasakan masyarakat untuk membaca, dan terutama menciptakan sikap bahwa sekarang, buku termasuk kebutuhan dasar dari setiap keluarga. Siapa pun yang bertanggung jawab terhadap keluarga tidak boleh memandang rumahnya sebagai kandang di mana ia hanya perlu menyediakan air dan nasi serta bereproduksi; sebaliknya, ia harus memandang keluarga sebagai sebuah unit manusia yang juga sangat membutuhkan makanan intelektual dan semua anggota keluarga harus memikirkan untuk memenuhi kebutuhan ini. • Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran rakyat serta melatih mereka, terutama kaum muda, baik secara intelektual, spiritual, maupun emosional menurut usia dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. • Mengatasi kelemahan-kelemahan spiritual dan intelektual yang diakibatkan oleh tidak adanya kemampuan finansial dalam membeli bahan bacaan terutama buku yang dibutuhkan. Mencegah kemiskinan ekonomi agar tidak mengakibatkan kemiskinan intelektual. • Mengatasi penyakit minat baca yang telah parah diderita oleh masyarakat menuju berkembangnya masyarakat membaca (reading society) B.
PERPUSTAKAAN KHUSUS Dalam penyelenggaraan perpustakaan khusus terdapat beberapa unsur yaitu : - Penyediaan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya. - Memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya. - Diselenggarakan sesuai standar daerah perpustakaan. - Memperoleh pembinaan teknis pengelolaan dan atau pengembangan perpustakaan dari Pemerintah Kota.
Perpustakaan Khusus terdiri atas : a. Perpustakaan Perangkat Daerah dan BUMD. Setiap Perangkat Daerah dan BUMD wajib menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar daerah perpustakaan. Perpustakaan sebagaimana dimaksud wajib memiliki koleksi buku yang memadai menyangkut kebijakan daerah yang mampu membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya secara menyeluruh dan berkesinambungan. Mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan program Pemerintah Daerah terkait dengan kewenangan dan urusan yang ditanganinya. Perpustakaan perangkat daerah dan BUMD melayani seluruh pegawai/karyawan yang ada di lingkungannya. Perpustakaan perangkat daerah dan BUMD mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Perangkatperangkat Daerah dan BUMD wajib mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran operasional rutin diluar belanja modal dan pegawai. b. Perpustakaan lembaga pendidikan formal. Perpustakaan lembaga pendidikan formal adalah perpustakaan yang dikelola oleh semua jenjang dan jenis Pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga tingkat atas yang telah terdaftar di perangkat daerah yang membidangi Pendidikan di Kota Pasuruan. Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar daerah perpustakaan dengan memperhatikan standar daerah pendidikan. Perpustakaan wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik. Perpustakaan mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan. Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan. Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari angggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar daerah perpustakaan dengan memperhatikan standar daerah pendidikan. Perpustakaan memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dananya untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar pendidikan dan standar daerah perpustakaan. c. Perpustakaan Komplementer. Perpustakaan komplementer adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam arti luas. Perpustakaan komplementer terdiri dari : a. Perpustakaan lembaga/badan swasta b. Perpustakaan ormas c. Perpustakaan RT dan RW d. Perpustakaan keluarga e. Perpustakaan pribadi
BAB IV PENDANAAN Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan dan dukungan dana pada penyelenggara perpustakaan melalui APBD. Pendanaan perpustakaan bersumber dari: a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; c. Kerja sama yang saling menguntungkan; d. Hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau e. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB V PENUTUP
Penyelenggaraan perpustakaan merupakan perwujudan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, yang mempunyai fungsi strategis dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat dan mempunyai beberapa fungsi diantaranya: a. tempat pembelajaran seumur hidup (life-long learning) dari semua lapisan masyarakat dan segala umur, dari balita sampai usia lanjut bisa terus belajar tanpa dibatasi usia dan ruang-ruang kelas; b. tempat strategis untuk mempromosikan segala perilaku yang meningkatkan produktifitas masyarakat; c. tempat dimana segala lapisan masyarakat bisa bertemu dan berdiskusi tanpa dibatasi prasangka agama, ras, kepangkatan, strata, kesukuan, golongan, dan lain-lain; dan d. jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Penyelenggaraan perpustakaan di Kota Pasuruan diharapkan bisa memenuhi standar yang diberlakukan di Kota Pasuruan yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, proses, dan produk dari kegiatan perpustakaan. Keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan sesuai degan standar daerah tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak yang terlibat. Demikian penyusunan Penyelenggaraan Perpustakaan Tahun 2011 ini disampaikan dengan harapan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
