WALIKOTA PALEMBANG
PER ATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR G9 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IITBAH DAN BANTUAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TITHAN YANG MAIIA ESA WALIKOTA PALEMBANG, Menimbang
: a. bahwa dcngan telah ditetapkannya Pcnaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tabun 2011 tentang Pedoman Pemberton Hibah dan 13antuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 39 Tabun 2012, tnaka perlu merubah dan meninjau kembali Peraturan Walikota Palembang Nomor 95 Tabun 2011 tentang Tata Can Pemberian Hibah dtut Hallman SosiaL gums disesuaikan dengan ketentuan yang lebih tinggi ; b. bahwa berda.sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu mcnetapkan Peraturan Walikota Palembang tcntang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Namur 28 Tabun 1959 terttang Pembentukan Daerah Tingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821): 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kcmasyarakatan (Lembaran Nagar° RI Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Negara RI Nomor 3298) 3. Undang-Undang Nomor 17 1.-ahun 2003 tenting Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 4. Undang-lindang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Ncgara (Lernbanin Negara RI Tabun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355): 5. Undang-Undanu Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tabun 2004 Nomor 125. Tamhahan Lembaran Negara 121 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebtrapa kali terakhir dcngan lindang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenting Perubahan Undang-lindang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tabun 2008 Nomor 59. Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenting Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara RI Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4438); 7. Undang-Iindang Nomor 40 Tabun 2004 tenting Sistern Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Megan R1 Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembanm Negara RI Nomor 4456); 8. Undang-Iindang Nornor 24 Tahun 2007 tanning Pcnanggulangan Bencana (I.embaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723):
2 9. Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tabun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RE Nomor 4967); 10.Undang-I Indang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negam RI Namur 5234); 11.Peraturan Pemerintall Nomor 58 Tahun 2005 tentarte Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140. Tambalun Lembaran Negara RI Nomor 4578); 12.Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tahun 2007 tentan,g Pembagian EJrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Namur 4741); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Hi bah Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 2012 Nomor 5, Tambah,an Lembaran Negara RI Nomor 5272); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sumdar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Namara RI Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165): 15.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pernerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahtut 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Baranggasa Pemerintah; 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Namur 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubatt beberapa kali terakhir dengan Pemturan Menteri Dalam Negeri Namur 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peratttran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Barite Negara RI Tahun 2011 Nomor 310); 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Werner 32 Tabun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Banman Susi& yang Bersumber Dan i Anggaran dan Penciapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedomtut Pemberian Hi bah dan Berkman Sosial yang Bersumber Dart Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (Berim Negara RI Tahun 2012 Nomor 540); 18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tabun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tabun 2007 Nomor 2); 19.Peraturan Daemh Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukart Susurtan Organisasi dan Tata Keria Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Dan Staf A hli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang 'Tabun 2008 Nomor 8) sebagaimana with diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 3). •
MEMUTUSKAN : Meaetapkan
PERATURAN WALEKOTA PALEMBANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN MBAR DAN BANTUAN SOS1AL. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pant 1 Dal= Peraturan ME yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Palembang.
3 2. 3. 4. 5.
Pemerintali Kota adalah Pemcrintah Kota Palembang. Walikota adalah Walikota Palembang. Sekretaris Daaah adalah Sekretaris llaerah Kota Palembang Satuan Kerja Perangkat Daerah stlanjumya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkunean l'emerintah Kota Palembang. 6. Pciabat Pengelola Keuangan Daerah yang sclanjutnya disingkat PP1CD adalah Kepala Satuan Kerja / Unit Kerja yang mcmpunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 7. Penni= Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat petnegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugtts pokok dan fangsi SKPD yang dipimpinnya. 8. Elm .knggaran Pemerintah Daerah Kota Palembang yang selanjutnya disingkat TAP!). adalah tim yang dibentuk dengan keputu.san Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kcbijakan Walikota 9. Kadin' Pengelola Keuangan Dacrah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Kcuangan Daerah Kota Palembang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Sekretariat TAPD. 10.Anggaran Peralapatan dan Bclanja Danish Kota Palembang yang selanjmnya disebut A PBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersatna dan ditetapkan berdasarkan Pcratttran Daerah Kota Palembang drug= persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. 11.Unit Kerja adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang yang dibagi berdasarkan bidang tugasnya. 12.Bendahara Belanja Bantuan dan Hibah yang selanjutnya disehut Bendahara adalah bendahara pengeluaran yang mengelola dana belanja hibah dan Bantuan sosial. 13.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perianjian hibah yang berstunber dari APR!) antara pemerintah daerah dengan paned Ina hibah. 14.Reneana Kerja dun Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selanjuutya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan / dints Raglan Keuang-an selaku Bendahara Umurn. 15.Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya dising,kat RKA-SKPD adalah dokumen pereneanaan dan penganggaran yang berisi program. kegiatan clan anggaran SKPD. 16. Dokumen Pelaksatutan Anggaran Pejabat Pengclola Kcuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen badan/ dims/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum. 17. Dokumen Pelaksanaan .knggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumenyang mcmuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan olch peng.gwaa anggaran. 18.Panbayarart langsung adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakultwa Pemerintah Kota Palembang kepada pihak yang berhak/penerima dana berdasarkan SPM-LS yang cliterbitkan oleh PA was nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang salt. 19.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-I.S adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk penerbitan Surat Perituah Peneairan Dana (SP2D) kepada penerima dana bantuanibibah. 20. Hibah adalah panberian dari Pemerintah Wendt dalarn bentuk wing. barang danrjasa kepacia pemerintalt atau Pemerimah daerah lainnya. perusahaan daeralt. masyarakat. dan organisasi kemasyarakatan yang secant spesifik telah di tetapkan peruntukkanny-a_ 21. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari petnerintah daerah kepada individu, kcluarga. kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya secara tidak terus menerus dan sclektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
4 22. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbullutn potensi tetjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu. keluarga. kelompok daniatau masyarakat •ebag,ai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik. fcnomena alam clan hencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial alcan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 23. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentulc oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela AtAS dasar kesamaan kegiatan. profesi, fungsi, aeama. dan kepercayaan terhadap Tuhan Yana Malta Esa. untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka meneapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kimtuan Republik Indonesia yang bertlarkan Pancasila tcrmasuk organ isasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. BAR II RUANG LI NGKUP Pant 2 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran. pelaksauttan (Jan pettatausathaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APSE). Pass! 3 (1) Ilibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. dapat berupa uang. barang. daniatau jasa. (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Rasa! 2. clapat berupa uang atau barang. BAR III MBAR Raglan Kesatu Umum Paul 4 (1) Pemerintahan Kota dapat memberikan hibah seuai kemamputtn keuangan daerah. (2) Pemberian Hibah sebagaimana dixnaksud pads ayat (1) dilakukan setelah pemenuhan belanja urusan wajib terpenuhi. (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dengan metnperhatikan asas keadilan, kepatutan. rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. (4) Pemberian I libah sebagaimana dimaksud pat ayat (I) mernenuhi kriteria : a. Peruntukkannya secara spesifik telah ditetapkan; h. Tidak wajib. tidal: mengikat dan tidak terus menerus sctiap tahun anggaran. kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; c. Memenuhi persyaratan sebagai pencrima hibah;
Pasal 5 Hibah dapat dibcrikan kepada : a. Pemerintah dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Daerah. b. Pemerintah Dacrah lainnya dengan tujuan untuk menunjang peningkatan pcnyelenggantan pemerintahan daerah dam layanan dasar umum. c. Perusahaan 0:tenth dengan tujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat: d. Masyarakat; dan/atau c. Organisasi Kemasyarakatan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyclenggaraan Pemerintah Kota, Pasal 6 (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberilcan kepada Santa Kerja dari Kementrian/Lembaga Pemerintah non Kementrian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. (2) IIibah kepada Pcmerintah Daerah lainnya scbagaimana dimaksud dalam Pasal hunt b. diherikan kepatla daerah otonom baru basil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraruran perundang-undangan. (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c. dibcrikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pencrusan hibah yang diterhua Pemerintah Kota dari Pcmerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 huruf d. diberikan kepada kelompok °rang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat. dan keolahragaan non profesional. (5) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud tialam Pass] 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pass! 7 (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasta! 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan : a. memiliki kepengurusan yang jclas; b. berkedudukan datam wilayah administrasi dalam Daerah : c. pcnnintaan dana yang diusulkan sekurang-kurangmya memuat maksud. tujuan serta rincian penggunaan dana. (2) Hibah kcpada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pass! 6 ayat (5) diherikan dengan ptrsyaratan : a. telah terdaftar path Pemerintah Daerah Kota PALENIBANG sekurangkurangnya .3 taunt, keeuali ditentulum lain oleh peraturan perundangundangan; h. berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah Kota Palembang; mcmiliki sekretariru tetap; d. permintaan dana yang diusulkan sekurang-kurangnya memuat malcsud, tujuan scrta rincian penggunaan dant
6 Bagian Kerns* Penganggaran Pasal 8
(1) Pemerintah, Peincrintah Daerah lainnya. Perusahaan Daerah, masyarakat clan Organisasi Kemasyarakamn dapat menyampaikan usulan hibah secara ternilis kepada Walilcota atau dapat tnelalui FIPKD. (2) Kepala BPKD meneruskan usulan tersebut ke SKPD/Unit Kerja untuk melakukan evaluasi usulan. (3) SKPD / Unit Kerja sebagaimana dimalcsud path ayat (2) wajib mclakukan evaluasi usulan hibah sesuai dengan hidang dan kewenartgartnya. (4) Kepala SKPD / Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud path ayat (3) mcnyampaikan hash l evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD. (5) T,A.PD memberikan pertimbangan etas rekomendasi sebagaimana dimalcsud path ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan dacrah. (6) Format basil evaluasi dan rekoinendasi SKPD / Unit Kerja terkait sebagaimana lampiran path Peraturan Walikota ini. Paul 9
(1 ) Rckomendasi kepala SKPD dan pcnimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4). menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam mncangan KUA dan PPAS. (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagttimana dimaksud pada ayat (I). meliputi anggantn hibah berupa uang, barang dan/atau jasa. Paul 10 (1) Hibah berupa uang dicantundtan dalam RICA-PPKD. (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tiasar penganggaran hibah datum AP13D sesuai peraturan perundang-undangan. Paul 11 (1) Hibah bcrupa uang dianggarkan dalam kclompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek Mania hibah. dan rincian obyek belanja hibah path PPKD. (2) Objek Belanja Hihah dan Rincian Objek Belanja Hibah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pemerintah b. Pemerintah Ilacrah c. Perusahaan Daerah d. Masyarakat dan e. Organisasi kemasy-arakatan.
7 (3) IIibah bempa harang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung >ang diformulasikan kedalam program clan kegiatan. yang diuraikan kedalam jenis bclanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah basang aunt jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. (4) Daftar nama penerima. alatnat penerima dart besaran hibah dicantuntkan dalam Lampiran 111 Peraturan Walikota Palembang tentang Penjabaran Anggaran Pentlapatan dan Belanja 1-Merah Kota Palembang. (5) Format Latnpinm III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota mi. Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 12
( I) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berclasarkan alas DPA-PPKD. (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atatt jasa berdasarkan atas DPA-SKPD. Pasal 13
(I) Setiap pemherian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandantangani bersama club Walikota dan Penerinut Hibah. (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat ) memuat ketenruan meneenai a. Pemberi dan penerima hibah: b. Tujuan pemberian hibah; c. Besaran hiluth yang akan diberikan: d. Itincian penggunaan hibah yang akan diterima: e. Hak dan kewajiban; f. Tata cars penyaluran/penyerahan hibah; clan g. Tata can pelaporan hibah. (3) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diheri wcwenang untuk menantintangani NPHD. Pasal 14
(I ) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis harang atau jasa yang akan dihihahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD. (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud path ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. (3) Penyaluran/penyerahan hibah dart Pemerintah Kota kepada penerima hibah di lakukan setelah a. .Adanya pengajuan kembali seeara tertulis usulan rencana penggunaan dana hibah dari calon penerima hibah yang telah disesuaikan dengan Kcputusan Vfalikota sebagaimana dimaksad path ayat ( b. Dilakukannya penandatanganan NNID.
S (4) Pencairan hihah dalarn bentuk wing dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). (5) Pengadaan barang den jasa dalam rangka hihah sebagamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedornan pada peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Pelaporan dim Pertanggungjawaban Paul 15 (1) Penerima Hibah berupa wing menyampaikan !cow penggunaan hibah kepada Walikout melalui l'PKD dengan tembusan SKPD terkait. (2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laimran penggtmaan hibah kepada Walikota melalui SKPD terkait. Pasal 16 (1) 11ibah berupa wing dicatat sebagai realisasi jertis belattja hibah path PPKD dalam tahun artggaran berkenaan. (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pads jcnis belanja barang den jasa dalam program dun keeiatan SKPD terkait.
P9921 17
(1) Pertanggungjawaban bendahara alas penyaluran dana hibah meliputi : a. Usulan dad CA1011 penerima hibah kepada Walikota; h. Keputusan Walikota tentang penetapan daltar penerima hibah; c. NP11D: d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan smai clenean NPHD; dan e. Bukti transfer wing atas pemberian hibah berupa uang. (2) Pertangeungjawaban SKPD terkait atas pemberian hibah berupa barang/jasa meliputi : a. Usulan dari calon perterima hibah barang datv atau jasa kepacia Walikota: b. Keputu.san Walikota tertian* penetapan penerima hibah barang clan/titan j ass: c. Bukti-bukti proses pengadaan barang/jasa; d. Pakta integriuts dari peneritna Hibah yang menytttakan bahwa hurting danlatau jasa yang diterima akan digunakan sesuai dengan 115U1811; dart e. Bukti serail terima atas pernberian Ilibah berupa barang daniatau jasa. Paul 18 (I) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal clan material atas penggunaan hi bah yang diterimanya. (2) Pertanggtu4awaban penerima hibah meliptni : a. Laporan Pengonaan Hibah:
b. Surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-unclangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti scab terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa baranWjasa. (3) Pertanggtmgjawaban sebagaimana dimaksud path ayat (2) bumf a dan huruf b disampaikan kepada Walikoia paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hunif c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyck pemeriksaan.
Pasal 19 (1) Realisasi hibah dicantumkan path laporan kcuangan Pemerintah Kota dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. (3) Pada laporan realisasi anggaran sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. realisasi hibah berupa barang danktau jasa dikonversikan scbagai realisasi belanja hibah dan diungkapkan path catatan alas law= keungan dalam penyusunan laporan keuangan Pemcrintah Kota.
BAR IV BANTUAN SOSIAL Baena Kcsatu Umum Pasal 20 ( I ) Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan sosial kepada angeotaikelompok tnasyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib denean mcmperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk tnasyarakat.
Pass! 21 Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 ayat ( 1 ) meliputi : a. Individu., keluarga. dan'atau masyarakat yang tnengalami keadaan yang tidak stabil akibat dart krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fonomena alam agar claret memenuhi kebutuhan hidup minimum. b. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, kcagamaan, kesehatan. perekonomian dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu. kelompok. dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10 Pasal 22
(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga scbagaimana dimaksud dalam Pa.sal 21 huruf a. tcrdiri dari btmtuan sosial kepada indiviclu dart/luau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. (2) Bantuan sosial yang direncanakan scbagainutna dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nattut. alamat penerima dan hesarannya path saat penyustman APHD. (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sehagaimana dimaksucl path ayat (1) dialokasikan untuk kebismhan alcibat resiko sosial yling tidak dapat dipeddrakan pads saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penangamumya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidalt melebihi pagu alokasi anggaran yang dircucanakan sebagairnana dimaksud pada ayat (2). Pasal 23
(1) Pemberinn Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tnemenuhi kriteria : a. selektif: b. memenuhi persyaratan penerima bantuan: c. bersifat sementara dan tidak terus menerus. kecuali dalam keadaan tettentu dapat berkelanjutam d. sesuai tujuan penggunaan. (2) Kriteria selcktif sebagaimana dimaksud path ayat ( I ) bumf a dianikan bahwa bantuan sosial hanya diherikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kcmungkinan resiko sosial. (3) Kriteria persyaratan penerima hantuan sebagaimana ditnalc.sud pada ayat ( 1 ) huruf b meliputi : a. memiliki identitas yang jelas: dan b. herdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan Kota Palembang. (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak tents menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bambini sosial tidak wajib dan tidak hams teats diberikan setiap tahun anggaran. (5) Keadattn tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud path ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan tapas dad resiko sosial. (6) Kriteria scsuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan SOSifli meliputi a. relutbilitasi sosial: h. perlirtdungan sosial; c. pcmberdayaan sosial; d. jaminan sosial; c. penanggulangan kemiskinan; dan I'. penanggulangan hencana.
ii Pasal 24
(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalarn Pasa1 22 ayat (6) huruf a ciitujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalarni disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kercntanan sosial seseorang. keluarga. kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kchutuhan daszt minimal. (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dahun Pasal 22 ayat (6) burnt c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami inasalah sosial mempunyai days, sehingga mampu memnuhi kebutuhan dasamya. (4) Jaminan sosia1 sebagaimana dimaksud datum Pasal 22 ayat (6) huruf c merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima hantuan agar dapat rnemenuhi kehutuhan dasar hidupnya yang layak. (5) Penganggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf e meruptikan kebijakan. program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga. kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai smiler mata peneaharian dan tidak dapat metnenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. Pas& 25 (1) Bantu= sosial dapat berupa uang watt barang yang diterirna langsung oleh penerirna bantuan sosial. (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaituana dimaksud path ayat (1) adalah uang yang diherikan secara langsung kepada penerima. (3) Bantuan sosial herupa barang sebagaimana dimaksud pada swat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima. Bagian Kedua Penganggaran Paul 26
(1) Anggota/ kelompok masyarakat rnenyampaikan usulan tertulis kepada Walikout aum dapat melalui BP1CD. (2) Kepala BPKD meneruskan usulan tersebut Ice SKPD untuk melakulcan evaluasi ttsulan. (3) SKPD sehagaimana dimaksud path ayat (2). wajib melakukan evaluasi usulan bantuan sosial sesuai dengan bidang dan kcwenangannya.
12 (4) Kepala SKI'!) / Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mcnyampaikan basil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD. (5) TAP!) memberikan pertimbangan alas rekomendasi sebagaimana dimaksud pads ayat (4) sesuai denean prioritas dan kermunpuan keuangan daerah. (6) Format basil evaluasi dan rekomendasi SKPD / Unit Kerja terkait sebagaimana tereantum dalarn Lampiran Peraturan Walikota mi. Pasal 27 ( I ) Rekomendasi Kepala SKPD dan Penimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anegaran bantuan sosial dalam raneang.an KUA dan PPM. (2) Pencantuman alokasi angganm sebagaimana dimalcsud pada ayat (2). meliputi anggarau bantuan sosial berupa uang dan/atau barang. Paul 28 (1) Bantuan sosial berupa %lane dicantumkan dalam RKA-PPKI). (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD. (3) RICA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud path ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 29 (1) Bantuan sosial herupa uang diangwarkan dalam kelompok belanja tidak langsung_ jatis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek helanja bantuan sosia1 path PPKD. (2) Objek belanja bantuan sosial dun rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. individu daniatau keluarea: b. masyarakat: clan c. Lembaga non pemerintah. (3) Bantuan sushi' berupa barang dianggarkan dalani kelompok belanja langsung yang difonnulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang clan Java. obyek belanja bantuan sosial banmg dart rincian obyek belauja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyantkat pada SKI'!). (4) Dallar nama penerima, Mama; penerima dan besaran bantuan sosial, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu clan/atau keluarga yang tidak dapat direneanakan sebelurnnya. dieantumkan dalam Latnpiran IV Peraturan Walikota Palembang tentimg Penjabaran APR!). (5) Format Lampinin TV sebagaimana dimalcsud path ayat (4) tereantum dalam Lampiran Peraturan Walikota mi.
13
Raglan Ketiga Pelaksanann dan Penatausahaan Pasal 30 (1) Pelaksanaaa anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPAPPKD. (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarican ems DPASKPD_ Pasal 31 (1) Walikota menetapkan daftar penerinta dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APFID dan Peraturan Walikota lantana Penjabantn APBD. (2) Penyalurantenyerahan bantuan sosial didasarkan pads daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dirnaksud pads ayat (I). kecuali bantuan sosial kcpada individu daniatau keluarta yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (3) Penyaluranipenyerahan bantuan sosial kepada individu dartiatau keluarga yang tidak dapat dircncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. didasarkan path permintaan tertulis clari individu dan/atau keluarga yang bersanekumn atau surat keterangan dari pejabat yang benvenang sena mendapat persetujuan Walikota sttelah diverifikasi oleh SKPD/Unit Kerja terkait_ (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dapat dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) danktau dengan mekanisme uunbah uang (TI)). (5) Penyaturan dana bantuan sosial kepada penerima txmtuan sosial dilengkapi denean kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial. Pasal 32 Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dal= Pass! 3 ayat (2) berpedoman pads peraturan perundang-undangan.
Bagian Keeznpat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 33 (1) l'enerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui SKPD terkait.
14 Pasal 34 ( I ) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja batman sosial path PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai rcalisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan keg,iatan pada SK PD terkait. P2A11135
(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau kcluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling kunbat tanggal S Januari tahun anggaran herikumya. (2) Relcapitulasi stbagaimana dimaksud path ayat (1) memuat nama pencritna, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu daniatau keluarga. Pasal 36 0 Pertanggungjawaban Bendalrara atas penyaluran bantuan sosial berupa uang meliputi: a. UsulanIpermintan tertulis dad calon penerima bantuan sosial atau swat ketemngan dad pcjabat yang berwenanc kepada Walikota: b. Kcputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Bannian Sosial; c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunalcan sesuai dengan usulan: dun d. Bukti transfer/penyerahan wing atas pemberian bantuan sosial baupa uang. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud path ayat (1) huruf b dan huruf c. dikccualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan / atatt keluarga yang tidak dapat direncanakan scbclumnya. (3) Pertanggungjawaban SKPD terkait atas penyaluran bantuan sosial berupa barang meliputi : a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota; b. Keputusan Walikota Tentang Penetapan Daftar Pencrima Bantuan Sosial; c. Bukti proses pengadaan barang; d_ Fakta imcgritas dad penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digtmakan sesuai denean usulan; dan e. Bukti semh terima atas pemberian bantuan sosial hcrupa barang. Pasal 37 (1) Penerima bantuan sosial benanggungiawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. (2) Pertanggungjawaban penerima barman sosial meliputi : a. Laporan pcnggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial: b. Surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan salt sesuai peraturan perunciartg-undangan bagi pcnerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima bamng bagi pencrirna batman sosial berupa barang.
15 (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud path ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lamhat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pads ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuart sosial selaku obyck pemeriksaan. Pasal 38 (1) Realisasi hantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kota dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Bantuan sosial herupa barang yang belum diserahkan kcpada penerirna hantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai perseditem dalam neraca. (3) Path laporan realisasi anggaran sesuai dengan s-tandar akuntansi pemerintahan. realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan scbagai realisasi belanja bantuan sosial clan diungkapkan path eatatan atas laporan keurtgan dalam pcnyusunan laporan keuanean Petnerintah Kota. BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 39 (I) SKI'!) tcrkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial. (2) Basil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud path ayat (1) hard b disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat. Pasal 40 Dahun hal basil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Rasa! 37 ayat (2) terdapat penggunaan hibah / bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui / NPIID. penerima hibah atau bantuan sosial yang bersartgk-utan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan pertutdang-undangan yang berlalcu. BAR VI PENUTUP Pasal 41 ( I) Dalam hal pengclolaan hibah thutiatau hantuan sosial ttn-tentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, malca pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dad Pcraturan Walikota ini. (2) Deng,an ditetapkannya Peraturan mi. maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 95 Tahun 2011 tentang Tata Can Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Bcrita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 95). dicabut Jan dinyatakan tidak berlaku.
16 Pasal 42 Peratunan Walikota ini berlaku pads tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengtutdangan Peraturan Walikota mi deng.an penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.
Ditetapkan di Palembang pada tanggal l. II:eagwcar 2012 ALIKOTA PALEMBANG.
Olundangkan dt atlembono Pacts tzn030 1
I a- -it 'on
SEKRZWII8 t/MiXAH KOTA PALSABAKO
— s A OAEPA14 KOTA PA; RoggANG EVERIT TAFILIN 201% NOMOR
HAEDDY SANTANA PuTRA
Ii
LAMP1RAN I PF.RATURAN WAL1KOTA PALEMBANG NOMOR :&j TAHITN 2012 TANGGAL : IP- %same 2012 TENTANG : PEDOMAN PEMBER1A.N H1BAH DAN BANTUAN SOSIAL.
Kop SKPD
Nomor Sifat Lampinm Perihal
• : Evaluasi Permohonan Hibah dan/atau Bantuan
Palembang. Kepada Yth. Walikota Palembang eq. TAPD Kota Palembang di Palembang
Bersama ini disampaikan basil evaluasi atas pennohonan / proposal laibalyBantuan
No.
Nama & alamat Pernohon
berupa uang/barang l I sebaaai berikut :
Uraian permintaan
lumlah permohomm
Hasil Rekomenclasi (direkomendasikanAidak direkomendasikan)
4
5
.
2. 3.
dst
Demikian disampaikan guna bahan pertimbangan lebih lanjut. 1Cepala SKPD Nama Nip
Piiih saiah saru
WALIKOTA P Dlitadaftsikan dt Wren-bang
Pada Canggal t.to it• 20v1 SOCRETAFtIS OAERAM
KOTA PALEMBA)4G — 0aftliAusni BERITA CIAEPOI KOTA PAI.EMBANC; TAMAR 2012 MOMOR fa"
EDDY SANTANA PUTRA
I8 LAMPIRAN DPERATURAN WAL1KOTA PALEMBANG NOMOR : TABUN 2012 TANGGAL : Desamtet, 2012 TENTANG : PEDOMAN PEMBER1AN 11113AR DAN BANTUAN SOSIAL.
Datiar Nama Pencrima. Mamat dan Besaran Mokasi Hibah Yang Diterima No. 1 1. 2. 3. 4.
MAMA PENER1f4A 2
I I I
JUMLAH (Rp.)---1 4
ALMAAT PENERINfit 3
Dst.— Jumlah...._
.... ..... ....
WALIKOTA
Olurclanakan al fulumbang - Pada ttnggal
10 _
AZ —it- 201
WA IK; T • P • • MANG,
SEKRETARM DAERAH
On. MM CER1TA OAEr4 4 KOTA RA I.CMDANO TAHUN 201Z NOMOR (09
I
11
II. DWI( SA1NTAIYA PUTRA
19
LAMPIRAN 111 PERAT1URAN WALIKOTA PALEMBANG : (03 TAHUN 2012 NOMOR TANGGAL : Ofaheal- 2012 TENTANG : PEE OMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.
Penerima. A lamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima
No. — I 1. 2. 3.
NAMA PENERIMA 2
RIMIAll (Rp.) 4
ALAMAT PENERIMA 3 _ Jumlah
WALIKOTA
WAILIKi0T46. P Of unchingkan dl otambana 201/. SEKRETARI3 OAERAH KOTA PALEMBANG
Pada tanggai
"MP'
C
IAMAC C 1/2 fiERITA DAV AN KOTA PAI-EMBANG ?ARLIN 2017%. NOMOR
H] EDDY SAMIANA PUMA
20 LAMPIRAN IV PF.RATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR : 6g TABUN 2012 TANGGAL : Maga" 2012 TENTANG : PEDOMAN PEMBER1AN MBAR DAN BANTUAN SO.S7AL.
FORMAT LAPORAN PENGOUNAAN DANA HISAWBANTUAN SOSIAL
Penerima Hibatt/13antuan Sosial Berupa Uang
• : 1 (satu) berlcas : Laponm Penggurtaan Dana Hibah /Bantuan Sosial l) TA
Nomor Lampiran Pen ha!
Palembang. Kepada Yth. Wallkota Palembang eq. (PPKD) di. PALEMBANG
Bersama ini kami sampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial l) yang bersumber dari APBD Kota Palembang TA. sejumlah Rp rupiah). deng-an rincian scbagai berikut Umian Pengaunaan
No. I 1. I 2. 3.
Jumlah
Ketaangan
Total
Demikian disampaikan untuk (lapel dimaklumi. Hormat Kami, Penerima Hibah/Bantuan Sosial l)
Pilih satah
SatU
Mor4aarfa--1d papethany
nag orKOW t. •••
Mt. FEKRETARIS DAMAN KOTA PALM:ANC
C Den.H.M.14
H. EDDY SANTANA KARA
trORIt e--------- SEEM DALTAI4 KOTA 0fri.EmBANG TAHUN 2017. NOWA
19
21 LAMPI RAN V PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR : TABUN 2012 TANGGAL to. %sweat- 2012 TENTANG : PEDOMAN PEMBER1AN HIBAFI DAN BANTUAN SOSIAL.
FORMAT SURAT PERNVATAAN TANGGUNG JAWAR (SPTJ)
SURAT PERNYATAAN TANGGIUNG JAWAB (SPTA
Sehubungan dengan penggunaan Dana Hibah / Bantuan Sosial scbesar Rp. rupiah), yang bersumber dad APBD Kota Palembang TA. adalah tanggung jawab kami. Pengeluaran dans tersebut chatas telah digunakan surti dengan pennohonan / usulan yang menjadi claw pencaimn dana Hibah / Bantuan Sosial dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami. Demikian disampaikan untuk melengkapi persyanttan Laporan Penggunaan Dana I Iibah / Bantutm Sosial n TA. yang kami terima. Palembang. Pcnerima Hibah / Barnum Sosial li (tanda tangan) (Nama Lengicap)
I)
sada satu
1:1 I (I
ntia•dandkan dl Dalaathong Pada tangos, IS
••Vt'" Telt
1
SEKRET;RIS DAERAH
e
IL DDV SANTA NA PUTRA
t'
• --,••
•"!•A Cat.EVRANO NahlOR
