SALINAN
WALIKOTA JAMBI PROVINSI JAMBI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR
14 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Mengingat
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Jambi. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Jambi. 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Jambi. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Jambi. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi. 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. 10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Jambi. 11. Inspektur adalah Inspektur Kota Jambi. 12. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Jambi. 13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Jambi. 14. Badan adalah Badan Daerah Kota Jambi. 15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kota Jambi. 16. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Jambi.
17. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. 18. Camat adalah Camat dalam wilayah Kota Jambi. 19. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan. 20. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat dengan UPT, dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya. BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah Kota Jambi merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe A mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Jambi serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; c. Inspektorat Daerah Kota Jambi merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah; d. Dinas Daerah Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 5. Dinas Sosial dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial; 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 8. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
urusan
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 10. Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 11. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang persandian dan bidang statistik; 12. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintah bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang transmigrasi; 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan; 14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan; 15. Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; 17. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian; 18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran; 19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, perikanan, urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan perikanan; 20. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub ketentraman dan ketertiban umum; e. Badan Daerah Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota, terdiri dari : 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset; dan 4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan; f.
Kecamatan terdiri dari : 1. Kecamatan Danau Teluk Tipe A; 2. Kecamatan Danau Sipin Tipe A; 3. Kecamatan Alam Barajo Tipe A; 4. Kecamatan Jambi Timur Tipe A; 5. Kecamatan Jambi Selatan Tipe A; 6. Kecamatan Kota Baru Tipe A; 7. Kecamatan Pelayangan Tipe A; 8. Kecamatan Jelutung Tipe A; 9. Kecamatan Telanaipura Tipe A; 10. Kecamatan Paal Merah Tipe A; dan 11. Kecamatan Pasar Tipe B. Pasal 3
Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan dengan Peraturan Daerah. Pasal 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 5 Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas : a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; b. efisiensi; c. efektifitas; d. pembagian habis tugas; e. rentang kendali; f.
tata kerja yang jelas; dan
g. fleksibilitas.
BAB III PEMBENTUKAN UPT Pasal 6 (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Pasal 7 (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota Jambi dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah Kota Jambi. (2) Satuan pendidikan daerah Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk formal. Pasal 8 (1) Selain UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT dinas Daerah Kota Jambi di bidang Kesehatan berupa rumah sakit daerah Kota Jambi dan pusat kesehatan masyarakat, sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2) Rumah Sakit Daerah Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. Pasal 9 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru. BAB IV STAF AHLI Pasal 10 (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli. (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota dari pegawai Apararatur Sipil Negara dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Staf Ahli Walikota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 11 (1) Perangkat daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi : a. teknis; b. manajerial; dan c. sosial kultur. (2) Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan. (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Pasal 13 (1) Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksankan urusan Pemerintahan dibidang bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang bencana. Pasal 14 Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi rumah sakit daerah, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15 Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini. Pasal 16 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 9); b. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 9); c. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 4); d. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 5); kecuali Pasal 15, Pasal 16, Pasal 30A dan Pasal 30B. e. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 17 Oktober 2016
WALIKOTA JAMBI, ttd
SYARIF FASHA
Diundangkan di Jambi pada tanggal, 17 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI ttd DARU PRATOMO LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (14/2016) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI ttd EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005
