WALIKOTA BAU BAU PERATURAN WALIKOTA BAU-BAU NOMOR TAHUN 2009 TENTANG

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

WALIKOTA BAU – BAU PERATURAN WALIKOTA BAU-BAU NOMOR

TAHUN 2009 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD ) KOTA BAU-BAU TAHUN ANGGARAN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BAU-BAU, Menimbang :

a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau Tahun Anggaran 2009 dapat dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka dipandang perlu Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau; b. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota BauBau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

4.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir 1


dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 ); 5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 );

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 100 );

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

9.

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Perubahan Ketujuh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Bau-Bau Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 1);

2


14. 15. 16. 17.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Dinas Daerah Kota Bau-Bau; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota bau-Bau; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bau-Bau;

18.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau;

19.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

21.

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan

Bentuk Produk Hukum Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 23.

Penyusunan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 Tanggal 16 Oktober

24.

2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

25.

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Keputusan Menteri Negara Perencanaan

26.

Nasional/BAPPENAS Nomor Kep. 120/Ket/7/1994 Tahun 1994 tentang Sistim Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek-proyek

27.

Pembangunan; Keputusan Menteri

Permukiman dan Prasarana

Pembangunan

Wilayah Nomor:

332/KPTS/M/2003 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangun Gedung Negara; 28.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 339 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

3


MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BAU-BAU TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bau-Bau sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau; 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut; 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota BauBau dengan persetujuan bersama Walikota Bau-Bau; 7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; 10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; 11. Organisasi adalah unsur pemerintah daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah; 12. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah; 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah; 14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah; 4


15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; 16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah; 17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD; 18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksnanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD; 19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan pengadan barang dan jasa; 21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daearah dalam rangka pelaksnaan APBD pada SKPD; 23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daearah dalam rangka pelaksnaan APBD pada SKPD; 24. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan; 25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyalenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keungan untuk digabungkan pada entitas pelaporan; 26. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang diserahi tugas melaksanakan fungsi keuangan tertentu dalam SKPD; 27. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program; 28. Prakiraan Maju (Forward Estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya; 29. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat; 30. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD; 31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa; 5


32. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan; 33. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan; 34. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program; 35. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung semua pemerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan; 36. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung semua pemerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah; 37. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah; 38. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah; 39. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah; 40. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; 41. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah; 42. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah; 43. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang besangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya; 44. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; 45. Pemegang Barang adalah mereka yang ditugasi untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang-barang milik daerah; 46. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah sesisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran; 47. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali; 48. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah; 49. Hutang Daerah adalah jumlah yang wajib dibayar pemerintah daerah dan atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah; 50. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna menandai kegiatan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; 51. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 6


52. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA–SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan Anggaran oleh pengguna anggaran. 53. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA–SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 54. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus masuk kas yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan setiap peride; 55. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP; 56. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bedahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran; 57. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; 58. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; 59. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan; 60. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK; 61. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD; 62. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang digunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan; 63. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang digunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan; 64. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan; 65. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga; 7


66. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM; 67. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; 68. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hokum baik sengaja maupun lalai. BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2 (1) Walikota selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; c. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; d. Menetapkan Bendahara Penerima dan atau Bendahara Pengeluaran; e. Menetapkan Pejabat yang bertugas melaksanakan pemungutan penerimaan daerah; f. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; g. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan h. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. (3) Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian kekuasaannya atau seluruh kekuasaannya kepada : a. Sekretaris Daerah selaku Kordinator Pengelola Keuangan Daerah; b. Kepala SKPD selaku PPKD; dan c. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. (4) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah 8


(2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas kordinasi dibidang : a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD d. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (3) Selain mempunyai tugas kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah mempunyai fungsi : a. Memimpin TAPD; b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan e. Melaksanakan tugas-tugas kordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. (4) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) kepada kepala daerah Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasal 4 (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; c. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang : a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas

daerah

e. menetapkan SPD; f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman dan pemberian nama pemerintah daerah 9

pinjaman atas


g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; h. menyajikan informasi keuangan daerah (3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Iingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD; (4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pasal 5 (1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah; (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. Menyiapkan anggaran kas; b. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; c. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; d. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; e. Menyimpan uang daerah; f. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah; g. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; h. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; i. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; j. Melakukan penagihan piutang daerah (3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD Pasal 6 PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas tugas sebagai berikut: a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; c. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; d. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; e. menyajikan informasi keuangan daerah; Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pasal 7 Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas: a. menyusun RKA-SKPD; b. menyusun DPA-SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 10


g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani SPM; i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Bagian Kelima Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pasal 8 (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang; (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya; (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD; (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; a. Menyiapkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyediaan barang/jasa; b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/penyediaan pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya; g. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak dalam pelaksanaan kegiatan; a. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dimulai; h. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran (5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pasal 9 1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK; 11


2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya; 3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang; 4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang; 5) PPTK mempunyai tugas dalam pengadaan barang/jasa mencakup: a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi serta kelompok masyarakat; c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/unit layanan pengadaan; d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya; e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyediaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; f. Menyiapkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyediaan barang/jasa; g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/penyediaan pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instamsinya; h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak dalam pelaksanaan kegiatan; i. menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Walikota dengan berita acara penyerahan; j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dimulai; k. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagian Ketujuh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Pasal 10 (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD; (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. melakukan verifikasi SPP; d. menyiapkan SPM; e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan g. menyiapkan laporan keuangan SKPD. 12


(3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. Bagian Kedelapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pasal 11 (1) Kepala daerah menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; (2) Kepala daerah atas usul Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD; (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional; (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran balk secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi; (5) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu; (6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. Pasal 12 Bendahara pengeluaran wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 13 (1) (2)

(3) (4) (5)

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD; Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut san atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; Penerimaan SKPD berupa uang cek atau cek harus di setor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja; Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tetinggi untuk setiap pengeluaran belanja; 13


(6)

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD; (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan kecuali jika dalam keadaan darurat yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran; (8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD; (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketetntuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD Paragraf 1 Persiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pasal 14 (1)

(2)

(3)

PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPASKPD; Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan; Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 15 (1)

(2) (3)

(4)

TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima betas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD; Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah; DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan; DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Paragraf 2 Anggaran Kas Pasal 16 (1) (2)

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD; Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 14


(3)

PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD; Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA- SKPD. Pasal 17

(1)

(2)

(3)

PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan; Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode; Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Pasal 18

(1) (2)

Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah; Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pasal 19

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, balk secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah Pasal 20 (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama; (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga; (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pasal 21 Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah. Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 22 (1)

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; 15


(2)

(3)

(4)

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah; Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Pasal 23

(1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah; (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah; (3) Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan pada artai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006, yang dianggarkan dalam bantuan sosial. Pasal 24 (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan; (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara; (3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah. Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Paragraf 1 Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya Pasal 25 Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. 16


Pasal 26 (1) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya; (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan; (3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut: a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; b. sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan c. SP2D yang belum diuangkan. (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran; (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi criteria: a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat force majeure. Paragraf 2 Dana Cadangan Pasal 27 (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD; (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan; (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah; (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan; (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD; (7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah Pasal 28 (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah; 17


(2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan; (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. deposito;dan b. surat berharga Iainnya yang dijamin pemerintah (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya. Paragraf 3 Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Pasal 29 (1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah; (2) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain; (3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah; (4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah. Pasal 30 Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah Pasal 31 (1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan; (2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri : a. jumlah penerimaan pinjaman; b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan c. sisa pinjaman. Pasal 32 (1) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo; (2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD

Pasal 33 (1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD -dalam pembahasan awal perubahan APBD; (2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah setelah perubahanAPBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi anggaran. 18


Pasal 34 1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo; (2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga; (3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga; (4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok utangyang jatuh tempo. Paragraf 4 Piutang Daerah Pasal 35 (1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu; (2) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yangmenjadi tanggung jawab SKPD.

Pasal 36 (1) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 (7) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengancara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan; (8) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan; (9) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh: a. kepala daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) b. kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 38 (1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada kepala daerah. (2) Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

19


BAB IV PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA Bagian Pertama Sistem dan Tata Cara Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 39 Sistem dan Tata Cara Penggunanan APBD dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang mengakibatkan Pengeluaran Keuangan Daerah dilaksanakan melalui :Pengadaan Langsung; a. Penunjukan Langsung; b. Pemilihan Langsung; c. Swakelola; d. Pelelangan. Bagian Kedua Pengadaan Langsung Pasal 40 (1) Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan materai secukupnya; (2) Pengadaan langsung dengan nilai diatas Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) s/d Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) beserta spesifikasi pekerjaan/barang dan dokumen lainnya tanpa jaminan pelaksanaan; (3) Pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bentuk kontrak berupa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan; (4) Apabila Kepala SKPD telah menyetujui faktur yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa lainnya maka transaksi pembelian dapat dilakukan dan dilengkapi dengan Bukti Pembelian, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah; (5) Pengadaan Barang yang telah dilaksanakan oleh SKPD terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang. Bagian Ketiga Penunjukan Langsung Pasal 41 (1) Penunjukan Langsung adalah pengadaan barang/jasa dengan cara penunjukan langsung kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa; 20


(2) Penunjukan Langsung hanya dapat dilakukan atas anggaran yang bernilai diatas Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- tetap dilakukan dengan sistim penawaran tertulis dari 1 (satu) penyedia barang/jasa yang dievaluasi oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; (3) Penunjukan Langsung sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas ditetapkan oleh Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah; (4) Penunjukan Langsung untuk kegiatan yang bernilai diatas Rp.50.000.000 dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut: a. Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera (seperti bencana alam) b. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut Keamanan dan Keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden c. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan : 1. Untuk keperluan sendiri 2. Teknologi sederhana 3. Resiko kecil 4. Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa usaha perorangan dan atau Badan Usaha Kecil/ Koperasi Kecil 5. Pengadaaan Barang/Jasa yang sifatnya khusus antara lain : a.

Pekerjaan berdasarkan tarif yang ditetapkan Pemerintah;

b.

Pekerjaan/ barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu perusahaan penyedia barang/ jasa (Pabrik dan Pemegang Hak Paten);

c.

Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil;

d.

Jenis pekerjaan yang seluruhnya dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat setempat;

e.

Pekerjaan

yang

kompleks

yang

hanya

dapat

dilaksanakan

dengan

menggunakan teknologi khusus dan atau hanya 1 (satu) penyedia barang dan jasa yang mampu mengaplikasikannya; f.

Pengadaan Obat-obatan dan alat pakai habis;

g.

Pekerjaan lanjutan yang masih dalam satu kesatuan Konstruksi.

(5) Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah dan atau panitia pengadaan sebelum memproses administrasi penunjukan langsung pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) terlebih dahulu dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 21


Bagian Keempat Pemilihan Langsung Pasal 42 (1) Pemilihan Langsung adalah Pengadaan Barang/ Jasa tanpa melalui pelelangan dan hanya diikuti oleh Penyedia Barang/ Jasa yang memenuhi syarat yang dilakukan dengan cara membandingkan penawaran dan melakukan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan; (2) Pemilihan Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bagian Kelima Swakelola Pasal 43 (1) Swakelola adalah Pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/ atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. (2) Tenaga Ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Tenaga sendiri. (3) Pekerjaan yang dapat dilakukan secara Swakelola adalah : a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknik sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Pengguna Barang/Jasa; dan atau b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan atau c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya tidak dapat dilakukan dengan cara Pelelangan, Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung; d. Pekerjaan yang secara rinci / detail dihitung/ ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa akan menanggung resiko yang besar; e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project)

yang bersifat khusus untuk

pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa; g. Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijaksanaan pemerintah, pengkajian dilaboratorium, pengembangan sistim tertentu dan penelitian oleh Perguruan Tinggi/Lembaga Ilmiah Pemerintah. (4) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. 22


(5) Pekerjaan konstruksi rehabilitasi fisik sekolah yang dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah dan atau pihak komite sekolah dapat dilakukan dengan anggaran sampai dengan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) (6) Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah dan atau panitia pengadaan sebelum memproses administrasi swakelola pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) terlebih dahulu dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bagian Keenam Pelelanga n Pasal 44 (1) Pelelangan adalah sistem pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi; (2) Dalam proses pelelangan dianut 2 (dua) sistem, yakni Sistem Pelelangan Umum dan Sistem Pelelangan Terbatas yang prosesnya sama, kecuali dalam pengumuman dicantumkan kriteria perserta dan nama-nama penyedia barang/jasa yang akan diundang; (3) Setiap pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara pelelangan harus diproses berdasarkan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku; (4) Proses kegiatan pelelangan/pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala SKPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini; e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan; f. memiliki sertifikat keahlian dan atau telah mengikuti Pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. (5) Panitia Pengadaan yang diangkat/ditetapkan oleh SKPD masing-masing dari unsur : a.

Dinas PU;

b.

Dinas Pendapatan;

c.

Bagian Administrasi Pembangunan;

d.

Unsur Teknik sesuai spesifiksi teknik kegiatan dilelang;

e.

Unsur Unit Satuan Kerja yang ada kegiatannya diproses pelelangan. 23


(6) Panitia

Pengadaan

dibentuk

atas

pelaksanaan

kegiatan

yang

bernilai

di

atas

Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan komposisi personil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan atau berjumlah gasal; (7) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dapat dilaksanakan oleh Panitia atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di masingmasing unit kerja. Pasal 45 Panitia Pengadaan mempunyai tugas : a. Melakukan proses pelelangan barang/jasa; b. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pelelangan; c. Membuat pengumuman secara luas mengenai kegiatan yang akan dilelangkan; d. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri e. Melaksanakan pendaftaran perusahaan yang berminat mengikuti pelelangan; f. Menyelenggarakan prakualifikasi perusahaan dan melakukan evaluasi prakualifikasi, menetapkan dan mengumumkan perusahaan yang lulus prakualifikasi; g. Menyampaikan undangan kepada perusahaan yang lulus prakualifikasi untuk mengikuti proses lelang selanjutnya; h. Mengadakan rapat tentang penjelasan/aanwijzing meja dan membuat Berita Acara Kesepakatan dengan Pengusaha Peserta Lelang untuk menetapkan waktu aanwijzing lapangan; i. Menetapkan waktu pemasukan Surat Penawaran; j. Secara bersama-sama dengan pengusaha peserta lelang melakukan rapat pembukaan Surat Penawaran; k. Memeriksa dan mengevaluasi Surat Penawaran dan menetapkan urutan Calon Pemenang Pelelengan; l. Calon pemenang pelelangan sebagaimana tersebut di atas diusulkan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan; m. Membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa; n. Menyiapkan Dokumen Pengadaan; o. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai; p. Bersama PPTK menyiapkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.

Pasal 46 Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) 1.

Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan : a. analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan; 24


2.

b.

perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);

c.

harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;

d.

harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;

e.

informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;

f.

harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;

g.

daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

h.

informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

HPS telah memperhitungkan: a.

Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

b.

Pajak dan retribusi Daerah;

c.

biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa. Bagian Tujuh Prosedur Pengadaan Jasa Konsultansi Pasal 47

(1) Jasa Konsultansi pada Instansi Pemerintah adalah Jasa Konsultansi yang dipergunakan agar pelaksanaan pekerjaan dapat lebih efektif dan efisien. Jasa Konsultansi dipergunakan dalam hal pengguna barang/jasa yang tidak memiliki tenaga ahli dan atau kemampuan yang cukup untuk mengerjakan sendiri atau untuk mendapatkan opini pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan; (2) Lingkup Jasa Konsultansi meliputi layanan survey, layanan study makro, layanan study rinci, layanan perancangan dan perencanaan, layanan pengawasan, layanan produksi dan industri, layanan konsultansi operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi, layanan jasa informasi, layanan jasa manajemen, penelitian dan pelatihan serta layanan jasa penasehatan; (3) Penyedia Jasa Konsultansi terdiri dari : a. Jasa Konsultansi Lembaga Ilmiah, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) atau Lembaga NirLaba (Non Profit) lainnya, Perusahaan Jasa Industri dan Perbankan yang memiliki unit penelitian dan pengembangan dengan keahlian khusus, Konsultan Perorangan serta Lembaga lainnya yang ditetapkan pemerintah; b. Penggunaan LSM lebih tepat untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi dalam rangka pengembangan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 25


pembangunan dibidang pendidikan dan penyuluhan untuk masyarakat serta penerapan dan penyebarluasan teknologi sederhana; c. Penggunaan Lembaga Ilmiah diutamakan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaaan penelitian dan pengembangan sesuai dengan bidangnya; d. Penggunaan Konsultansi Perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1.

Pelaksanaaan pekerjaaan yang ditugaskan tidak memerlukan kerja kelompok untuk penyelesaiannya;

2.

Pekerjaaan hanya dapat dilakukan oleh seorang sangat ahli dibidangnya. Keahlian tersebut dibuktikan dengan sertifikat dari Assosiasi terkait yang dilakukan akreditasi;

3.

Jasa Konsultansi Perorangan harus bersifat tugas-tugas khusus Instansi Pelelangan

untuk

memberikan

nasehat-nasehat

dalam

pelaksanaan

Proyek/Kegiatan; 4.

Konsultan Perorangan yang ditunjuk harus mampu menyelesaikan penugasan secara mandiri ditinjau dari segi teknis, waktu dan biaya.

(4) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengguna Barang/Jasa harus menyusun dan mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat hal-hal antara lain : 1. Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 2. Data Penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan; 3. Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan keluaran yang akan dihasilkan, suatu keluaran dengan keluaran lainnya peralatan dan material yang disediakan oleh Pengguna Barang / Jasa 4. serta peralatan dan material yang harus disediakan oleh Konsultan dan lainnya yang dibutuhkan; 5. Jenis dan jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan berdasarkan cakupan pekerjaan 6. Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan; 7. Ketentuan bahwa kegiatan jasa konsultan harus dilaksanakan dalam wilayah Republik Indonesia; 8. Hal-hal lain seperti fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Barang/Jasa untuk membantu kelancaran tugas konsultan.

26


BAB V PELELANGAN GAGAL DAN PELELANGAN ULANG Bagian Pertama Pelelangan Gagal Pasal 48 Pelelangan dinyatakan gagal apabila : a. Penyedia Barang/Jasa yang tercantum dalam Daftar Calon Peserta Lelang kurang dari 3 (tiga); b. Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga); c. Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Dokumen Lelang; d. Tidak ada penawaran yang harga penawarannya di bawah atau sama dengan Pagu Dana yang tersedia; e. Sanggahan peserta lelang atas kesalahan prosedur yang dicantumkan dalam Dokumen Lelang ternyata benar; f. Sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya KKN terhadap calon pemenang lelang urutan 1, 2 dan 3 ternyata benar; g. Calon Pemenang Lelang urutan 1, 2 dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk. Bagian Kedua Pelelangan Ulang Pasal 49 Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, pengguna barang/ jasa/ pejabat yang berwenang memerintahkan pelelangan ulang dengan prosedur : a. Pelelangan yang gagal sebagaimana tersebut pada Pasal 18 huruf a, b, dan c dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengumumkan kembali dan mengundang calon peserta lelang yang baru selain calon peserta lelang yang telah masuk dalam daftar calon peserta lelang; b. Pelelangan yang gagal sebagaimana tersebut pada Pasal 18 huruf c, d dan g dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengundang ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis, dan harga). Bilamana di anggap perlu penitia melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon peserta lelang yang baru. c. Pelelangan yang gagal yang disebabkan sebagaimana tersebut pada Pasal 18 huruf f dilakukan sebagai berikut : 27


1. Apabila Panitia Lelang tidak terbukti terlibat KKN, Panitia Lelang mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar Calon Penyedia Barang/Jasa untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis, dan harga). Bilamana dianggap Panitia Pengadaan melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon Penyedia Barang/ Jasa yang baru. Panitia Pengadaan dilarang mengundang peserta yang terlibat KKN; 2. Apabila Panitia Lelang terbukti terlibat KKN, maka dibentuk Panitia Pangadaan Lelang baru untuk melakukan pelelangan ulang. Panitia Pengadaan dilarang mengikutsertakan Peserta Lelang yang terbukti KKN. d. Pelelangan yang gagal disebabkan sebagaimana tersebut pada Pasal 18 huruf g dengan mempertimbangkan jumlah peserta yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dilakukan sebagai berikut : 1. Mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru apabila peserta lelang yang memenuhi syarat sama atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri); 2. Mengumumkan kembali/ mengundang peserta lelang yang baru dan lama yang memenuhi syarat untuk mengajukan penawarannya apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri).

Pasal 50 Apabila Pelelangan Ulang Gagal, maka : a. Panitia Pengadaan melanjutkan proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan cara Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung dengan melakukan Negosiasi Teknis dan Harga; b. Untuk Pelelangan Ulang sebagaimana tersebut pada Pasal 18 huruf c panitia melakukan lelang ulang dan bilamana masih terjadi penyimpangan sebagaimana tersebut pada Pasal 18 huruf f, pengguna barang/jasa/pejabat yang berwenang wajib menghentikan proses pengadaan dan mengembalikan dananya kepada Rekening Kas pemerinah Daerah. Bagian Ketiga Metode Evaluasi Penawaran Pasal 51 (1) Kriteria dan Tata Cara Evaluasi : 1.

Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan, perubahan kriteria dan tata cara 28


evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dalam waktu memadai sebelum pemasukan penawaran; 2.

Dalam mengevaluasi penawaran, Panitia/Pejabat Pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia/pejabat pengadaan kurang jelas namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga calon Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (Post Bidding);

3.

Pengertian/batasan tentang substansi penawaran harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan kepada calon Penyedia Barang/Jasa sebelum pembukaan penawaran;

4.

Untuk hal-hal tertentu, Calon Penyedia Barang/Jasa mungkin perlu dimintai konfirmasi, untuk meminta pernyataan kesanggupannya, misalnya apabila masa berlakunya Surat Jaminan Penawaran telah habis. Dalam hal tersebut Calon Penyedia Barang/Jasa dimintai konfirmasi mengenai kesanggupannya untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan harga yang ditawarkan;

5.

Dalam pengadaan barang/jasa, Panitia/Pejabat Pengadaan maupun peserta dilarang melakukan tindakan Post Bidding;

6.

Dalam penelitian/evaluasi atas penawaran harga, perlu diperhatikan : a.

HPS merupakan salah satu acuan untuk menilai kewajaran harga terhadap penawaran yang masuk dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran;

b.

Penerapan preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri dilakukan untuk menentukan harga terevaluasi guna menetapkan urutan calon pemenang;

c.

Apabila dalam dokumen pengadaan mengatur kemungkinan calon penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran alternatif, maka penawaran alternatif ternyata baik dari segi teknis maupun harga lebih menguntungkan bagi negara (harga lebih rendah dari penawaran utama) dapat diusulkan sebagai calon pemenang lelang dengan ketentuan penawaran alternatif yang dievaluasi hanya penawaran alternatif dari calon penyedia barang/jasa yang penawaran utamanya merupakan penawaran terendah dan responsif. 29


(2)

Evaluasi Penawaran. Evaluasi Penawaran untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/ jasa lainnya Sistim Gugur Evaluasi Penawaran dengan Sistim Gugur dapat dilakukan hampir seluruh pengadaan barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya. Urutan sistim penilaian dengan sistim ini adalah sebagai berikut : 1.

Evaluasi Administrasi a. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; b. Evaluasi Adminstrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan di evaluasi kelengkapannya dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahapan ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurang atau ditambah); c. Evaluasi Administrasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi

2.

Evaluasi Teknis a. Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan/ lulus administrasi; b. Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah); c. Hasil evaluasi teknis adalah : memenuhi syarat teknis.

3.

Evaluasi Harga a. Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/ memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; b. Berdasarkan hasil evaluasi harga, Panitia/ Pejabat Pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawaran terendah sebagai calon pemenang.

(3)

Sistim Nilai (Merit Point System) Evaluasi penawaran dengan sistim nilai digunakan untuk pengadaan barang/ jasa lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis. 30


Urutan proses penilaian dengan sistim ini adalah sebagai berikut : 1. Evaluasi Administrasi a.

Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran;

b.

Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan di evaluasi kelengkapannya dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang di evaluasi pada tahapan ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah) dan yang telah disepakati pada saat anwijzing

c.

Evaluasi Administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi

2. Evaluasi Teknis dan Harga. a.

Sistim nilai menggunakan pendekatan/ metode kuantitatif yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

b.

Evaluasi teknik dan harga dilakukan terhadap penawaran penawaran yang dinyatakan lulus persyaratan administarasi, dengan memberikan penilaian/skor terhadap unsur-unsur teknis dan/ atau harga penawaran

c.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut,

Panitia/Pejabat Pengadaan

membuat daftar urutan penawaran, yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi. d.

Bila menggunakan Nilai Ambang Lulus (passing grade) dokumen pengadaan. Panitia membuat daftar urutan yang dimulai dari penawaran harga terendah untuk semua penawaran yang memperoleh nilai di atas atau sama dengan Nilai Ambang Lulus (passing grade).

(4)

Sistim Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomi (economic life cycle cost) Evaluasi Penawaran dengan Sistim Penilaian Biaya dengan Umur Ekonomis khususnya dilakukan pengadaan barang/ peralatan yang memperhitungkan faktorfaktor : harga, biaya operasi dan pemeliharaan dalam jangka waktu operasi tertentu.Urutan proses penilaian dengan sistim ini adalah sebagai berikut :

31


1. Evaluasi Administrasi a. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memnuhi syarat pada pembukaan penawaran; b. Evaluasi Administrasi terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapannya dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahapan ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurang atau ditambah) c. Evalausi administrasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi syarat admnistrasi dan tidak memenuhi syarat administrasi 2. Evaluasi Teknis dan Harga a. Sistim Ekonomis (economic life cycle cost) digunakan khusus untuk mengevaluasi pengadaan barang, yang kompleks dengan memperhitungkan biaya operasi dan pemeliharaan serta nilai sisa selama umur ekonomis barang tersebut. b. Sistim ini ditetapkan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan telah lulus persyaratan administrasi. c. Unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan; d. Unsur harga tersebut dikonfersi kedalam mata uang tunggal berdasarkan perhitungan secara profesional; e. Berdasarakan hasil evaluasi tersebut, Panitia/ Pejabat Pengadaan membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah; f. Biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali harga penawaran yang terkoreksi (total bid evaluated price), tidak dimasukkan dalam harga kontrak (hanya berfungsi sebagai alat pembanding saja). (5)

Penetapan Pemenang Lelang. Penetapan pemenang lelang disamping memperhatikan penawaran terendah, juga harus mengevaluasi kewajaran baik administrasi, tehnis, dan harga dengan HPS tetap dijadikan pembanding dalam suatu penawaran.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pasal 52 PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran. 32


(1) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a.

Surat pengantar SPP-LS;

b.

Ringkasan SPP-LS;

c.

Rincian SPP-LS; dan

d.

Lampiran SPP-LS.

(2) Lampiran Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup : a.

Salinan SPD;

b.

Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;

c.

SSP disertai Faktur Pajak (PPN dan PPH) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;

d.

Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;

e.

Berita Acara Pembayaran;

f.

Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan;

g.

Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan;

h.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dari Panitia PHO Untuk Serah Terima Pertama

i.

Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala SKPD untuk kegiatan yang telah selesai 100%;

j.

Berita Acara Pemeriksaan dari Panitia FHO untuk Serah Terima Kedua (setelah masa pemeliharaan selesai)

k.

Berita acara Serah Terima Akhir Barang/Jasa oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala SKPD;

l.

Kwitansi bermatrei, Nota/Faktur yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan Kepala SKPD/ PPTK;

m.

Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau Lembaga Keungan Non Bank;

n.

Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga/Rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut Lampiran Daftar Barang yang diperiksa;

o.

Surat Angkutan atau Konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja;

p.

Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari Kepala SKPD apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; 33


q.

Foto/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;

r.

Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai dengan pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam Surat Penawaran;

(3) Permintaan uang muka bagi Penyedia Barang/Jasa kelengkapan dokumen cukup dengan : a. Surat Permintaan Pembayaran b. Berita Acara Pembayaran; c. Kwitansi bermatrei, Nota/Faktur yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga dan Kepala SKPD/ PPTK; d. Dokumen Surat Perintah Kerja dan/Atau Kontrak Kerja Pengadaan Barang dan Jasa; e. Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keungan Non Bank. Pasal 53 (1) SPP-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (2) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

Pasal 54 (1) Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi. Pasal 55 (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan Anggaran menerbitkan SPM (2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM. 34


(3) Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM. Bagian Delapan Pencairan Dana Pasal 56 (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. (2) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup : a. Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-undangan. (3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D. (4) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui Pagu Anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

BAB VII SERTIFIKASI JASA PEMBORONGAN, PEMBORONGAN NON KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI SERTA PEMASOKAN BARANG/ JASA LAINNYA Bagian Pertama Klasifikasi Usaha Pasal 57 (1) Penggolongan klasifikasi usaha dibidang jasa konstruksi dibagi dalam bidang, sub bidang dan bagian sub bidang pekerjaan.

35


(2) Usaha pelaksanaan konstruksi yang mempunyai untuk melaksanakan bidang, sub bidang dan bagian sub bidang pekerjaan sesuai penggolongan klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat : a. Usaha yang bersifat umum b. Usaha yang bersifat spesialis c. Usaha orang perseorangan yang berketrampilan kerja. (3) Usaha yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan; (4) Usaha yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan 1 (satu) sub bidang atau 1 (satu) bagian sub bidang pekerjaan; (5) Usaha orang perseorangan yang berketrampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya melaksanakan suatu keterempilan kerja tertentu. Bagian Kedua Kualifikasi Usaha Pasal 58 (1) Penggolongan

kualifikasi

usaha

jasa

pelaksana

didasarkan

pada

kriteria

tingkat/kedalaman/kompetensi dan potensi kemampuan usaha terdiri dari kecil, menengah dan besar (2) Penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam gred : a. Gred 1

: Orang Perseorangan Kualifikasi Usaha Kecil

b. Gred 2, Gred 3, Gred 4

: Kualifikasi Usaha Kecil

c. Gred 5

: Kualifikasi Usaha Menengah

d. Gred 6

: Kualifikasi Usaha Besar

e. Gred 7

: Kualifikasi Usaha Besar termasuk Badan Usaha Asing yang membuka Kantor Perwakilan

(3) kualifikasi usaha berdasarkan tingkat/kedalaman/kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada : a.

Sumber Daya Manusia;

b.

Pengalaman.

(4) kualifikasi usaha berdasarkan potensi kemampuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kepemilikan kekayaan bersih. 36


(5) Badan Usaha Gred 4 dapat memiliki kualifikasi Gred 3 dengan kualifikasi usaha yang berbeda dan tidak boleh memiliki klasifikasi usaha dengan kualifikasi

Gred 2.

(6) Badan Usaha Gred 5 keatas tidak boleh memiliki klasifikasi usaha dengan kualifikasi Gred 4 kebawah dalam SBUnya. (7) Badan Usaha Gred 6 dan Gred 7 nasional dapat memiliki kualifikasi Gred 5 dengan klasifikasi usaha yang berbeda. (8) Badan Usaha Asing hanya dapat memiliki klasifikasi usaha dengan kualifikasi Gred 7. (9) Badan Usaha Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 harus berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Pasal 59 Penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1), ditetapkan dengan batasan nilai sebagai berikut : a. Gred 1 adalah Orang Perseorangan Kualifikasi Usaha Kecil dapat mengikuti pekerjaan dengan batasan nilai 0 s/d Rp. 100.000.000,b. Gred 2 adalah Kualifikasi Usaha Kecil dapat mengikuti pekerjaan dengan batasan nilai 0 s/d Rp. 300.000.000,c. Gred 3 adalah Kualifikasi Usaha Kecil dapat mengikuti pekerjaan dengan batasan nilai 0 s/d Rp. 600.000.000,d. Gred 4 adalah Kualifikasi Usaha Kecil dapat mengikuti pekerjaan dengan batasan nilai 0 s/d Rp. 1.000.000.000,e. Gred 5 adalah Kualifikasi Usaha Menengah dapat mengikuti pekerjaan dengan batasan nilai Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 10.000.000.000,f. Gred 6 adalah Kualifikasi Usaha Besar dapat mengikuti pekerjaan dengan batasan nilai Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 25.000.000.000,g. Gred 7 adalah Kualifikasi Usaha Besar termasuk badan usaha asing yang membuka Kantor Perwakilan dapat mengikuti pekerjaan dengan nilai Rp. 1.000.000.000 s/d tak terbatas Bagian Kedua Jasa Pemborongan Non Konstruksi Pasal 60 Untuk Jasa Pemborongan Non Konstruksi mengikuti ketentuan sebagai berikut : a. Calon Penyedia Jasa Usaha Kecil/ Koperasi Kecil ( K2 ) dapat mengikuti pengadaan sampai dengan nilai Rp. 400.000.000,b. Calon Penyedia Jasa Usaha Kecil/ Koperasi Kecil ( K1 ) dapat mengikuti pengadaan dengan nilai diatas Rp. 400.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000,37


c. Calon Penyedia Jasa Usaha Menengah (M ) dapat mengikuti pengadaan dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000 s/d 10.000.000.000 d. Calon Penyedia Jasa Usaha Besar ( B ) dapat mengikuti pengadaan dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000 Bagian Ketiga Jasa Konsultansi dan Non Konstruksi Pasal 61 Untuk Jasa konsultansi Non Konstruksi mengikuti ketentuan sebagai berikut : a. Calon Penyedia Jasa Usaha Kecil ( K ) dapat mengikuti pengadaan dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,b. Calon Penyedia Jasa Usaha Menengah ( M ) dapat mengikuti pengadaan dengan nilai di atas Rp. 200.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000,c. Calon Penyedia Jasa Usaha Besar ( B ) dapat mengikuti pengadaan sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,Bagian Keempat Pemasokan Barang/ Jasa Lainnya Pasal 62 Untuk pemasokan barang/ jasa lainnya mengikuti ketentuan sebagai berikut : a. Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya Usaha Kecil ( K2 ) dapat mengikuti pengadaan barang/ jasa lainnya dengan nilai sampai Rp. 200.000.000,b. Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya Usaha Kecil ( K1 ) dapat mengikuti pengadaan barang/ jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000 s/d Rp 500.000.000,c. Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya Usaha Menengah ( M ) dapat mengikuti pengadaan barang/ jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 500.000.000 s/d 4.000.000.000,d. Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya Usaha Besar ( B ) dapat mengikuti pengadaan barang/ jasa lainnya dengan nilai sampai Rp. 4.000.000.000,- ke atas.

BAB VIII SERAH TERIMA KEGIATAN DAN MASA PEMELIHARAAN Bagian Pertama Serah Terima Pekerjaan Pasal 63 (1)

Sebelum dilakukan Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia Barang kepada Pengguna Barang terlebih dahulu dilakukan Serah Terima Pertama (PHO) setelah pekerjaan mencapai 100%. 38


(2)

Serah Terima Kedua (FHO) dilakukan setelah masa pemeliharaan berakhir tanpa jaminan pemeliharaan;

(3)

Serah Terima Pertama (PHO) dilaksanakan setelah Kepala SKPD meminta kepada Kepala Inspektorat untuk melakukan evaluasi/pemeriksaan terhadap pekerjaan

pengadaan

barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh pihak Penyedia barang/jasa ; (4)

Tim Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) diangkat dan ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari : a. Unsur Dinas PU; b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; c. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan; d. Unsur SKPD yang bersangkutan.

Pasal 64 (1) Semua kegiatan yang dikelola oleh Kepala SKPD yang menyangkut biaya Belanja Barang dan Jasa yang sifatnya menambah aset Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran berakhir wajib dilakukan serah terima hasil kegiatan kepada Walikota; (2) Serah Terima Hasil Kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas dilakukan apabila sesuatu pekerjaan,baik fisik maupun keuangan telah mencapai 100% selesai; (3) Serah Terima Hasil Kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) di atas dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Hasil kegiatan. (4) Berita Acara Serah Terima Hasil kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (3) disampaikan kepada : 1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Inspektur; 3. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal; 4. Pejabat Instansi Teknis terkait; Bagian Kedua Masa Pemeliharaan Pasal 65 Masa Pemeliharaan setiap Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi maksimal selama 6 (enam) bulan;

39


BAB IX R E V I S I RKA/DPA-SKPD Pasal 66 (1)

Revisi DPA yang menyangkut adanya perubahan jenis kegiatan, volume, lokasi kegiatan dan atau peralihan biaya kegiatan dari salah satu kegiatan kepada kegiatan lain, sepanjang tidak melampaui Pagu Anggaran yang disediakan pada setiap SKPD, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Walikota;

(2)

Revisi DPA dilakukan dengan prosedur dan mekanisme sebagai berikut : a. Kepala SKPD mengajukan Usul Revisi DPA perubahan kepada Walikota disertai alasan dan pertimbangan atas rencana revisi yang diajukan; b. Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah dapat menyetujui dan atau menolak usul Revisi yang diajukan sebagaimana tersebut pada huruf a; c. Pengajuan Revisi DPA hanya dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dan/atau hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa; d. Revisi DPA dinyatakan sah dan dapat berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota. BAB X PENGENDALIAN ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN SISTEM PELAPORAN Bagian Pertama Pengendalian Administrasi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 67

(1)

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran khususnya menyangkut kegiatan belanja modal sebagaimana program yang direncanakan perlu didukung dengan sistem pengadministrasian yang tertib dan terkendali;

(2)

Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diserahi tugas sebagai pengendali administrasi kegiatan gisik dan non fisik khususnya menyangkut pelaksanaan kegiatan belanja modal;

(3)

Bagian Admnistrasi Pembangunan selaku pengendali administrasi kegiatan belanja modal sebagaimana dimaksud pada yata (1) dan (2) berfungsi sebagai pengkoordinasi pelaksana kegiatan;

40


(4)

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka memproses administrasi kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kepala Daerah,Wakil Kepala Daerah dan atau Sekretaris sebelum diajukan kepada pimpinan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan bagian Administrasi Pembangunan selaku pengendali administrasi kegiatan;

(5)

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak konsultan pengawasan teknis pada setiap proses kunjungan lapangan untuk permintaan termyn pekerjaan dapat mengikutsertakan unsur pengendali administrasi dari unsur bagian Administrasi Pembangunan dan unsur teknik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah;

(6)

Setiap pengajuan permintaan pembayaran termyn kegiatan belanja modal dari masingmasing instansi perangkat daerah, harus ada rekomendasi dari bagian Administrasi Pembangunan. Bagian Kedua Sistem Pelaporan Pasal 68

(1)

Semua Kegiatan belanja modal yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Daerah;

(2)

Laporan dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah pada setiap tanggal 5 bulan berikutnya melalui bagian Administrasi Pembangunan selaku pngendali administrasi;

(3)

Setiap laporan harus menggambarkan keadaan fisik dan keuangan, permasalahan yang dijumpai, solusi/pemecahan masalah;

(4)

Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuat oleh Kepala Satuan Kerja dengan tembusan disampaikan kepada Bappeda, Bawasda, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan instansi teknis yang ada kaitannya dengan jenis kegiatan;

(5)

Konsultan pengawas teknis dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, harus menyampaikan laporan bulanan pada setiap tanggal 2 bulan berikutnya kepada pengguna anggaran dan ditembuskan kepada KepalaBawasda, Kepala Bappeda dan Kepala Bagian Admnistrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau.

41


BAB XI STANDAR PEMBIAYAAN KEGIATAN DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPPD Pasal 69 Untuk lebih efisiensi dan efektifnya pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 perlu menetapkan Standar Pembiayaan masing-masing kegiatan. Bagian Pertama Biaya Perjalanan Dinas Pasal 70 (1) Biaya Perjalanan Dinas ( Transportasi ) :

a. Luar Propinsi ( PP ) : §

Bau-Bau – Jakarta

Rp. 5.500.000,-

§

Bau-Bau – Bandung

Rp. 6.000.000,-

§

Bau-Bau – Banten

Rp. 6.000.000,-

§

Bau-Bau – Surabaya

Rp. 4.500.000,-

§

Bau-Bau – Yogyakarta

Rp. 5.500.000-

§

Bau-Bau – Semarang

Rp. 5.500.000,-

§

Bau-Bau – Manado

Rp. 4.500.000,-

§

Bau-Bau – Makassar

Rp. 3.000.000,-

§

Bau-Bau – Mamuju

Rp. 3.600.000,-

§

Bau – Bau – Gorontalo

Rp. 4.500.000,-

§

Bau-Bau – Palu

Rp. 4.000.000,-

§

Bau-Bau – Kupang

Rp. 4.750.000,-

§

Bau-Bau – Mataram

Rp. 4.750.000,-

§

Bau-Bau – Denpasar

Rp. 4.500.000,-

§

Bau-Bau – Tarakan

Rp. 5.500.000,-

§

Bau-Bau – Balikpapan

Rp. 4.500.000,-

§

Bau-Bau – Samarinda

Rp. 5.000.000,-

§

Bau-Bau – Banjarmasin

Rp. 6.000.000,-

§

Bau-Bau – Pontianak

Rp. 6.000.000,-

§

Bau-Bau – Palangkaraya

Rp. 6.000.000,-

§

Bau-Bau – Jayapura

Rp. 8.500.000,-

§

Bau-Bau – Merauke

Rp. 8.500.000,-

§

Bau-Bau – Sorong

Rp. 7.500.000,42


§

Bau-Bau – Ambon

Rp. 5.250.000,-

§

Bau-Bau – Ternate

Rp. 6.500.000,-

§

Bau-Bau – Padang

Rp. 8.000.000,-

§

Bau-Bau – Banda Aceh

Rp. 9.000.000,-

§

Bau-Bau – Medan

Rp. 8.000.000,-

§

Bau-Bau – Bengkulu

Rp. 8.000.000,-

§

Bau-Bau – Jambi

Rp. 8.000.000,-

§

Bau-Bau – Pekan Baru

Rp. 8.000.000,-

§

Bau-Bau – Batam

Rp. 8.000.000,-

§

Bau-Bau – Palembang

Rp. 7.000.000,-

§

Bau-Bau – Pangkal Pinang

Rp. 7.000.000,-

§

Bau-Bau – Bandar Lampung

Rp. 6.500.000,-

b. Dalam Propinsi ( PP ) : §

Bau-Bau – Konawe

Rp. 650.000,-

§

Bau-Bau – Konawe Selatan

Rp. 650.000,-

§

Bau-Bau – Konawe Utara

Rp. 750.000,-

§

Bau-Bau – Wanci

Rp. 650.000,-

§

Bau-Bau – Pasarwajo

Rp. 200.000,-

§

Bau-Bau – Kendari

Rp. 600.000,-

§

Bau-Bau – Raha

Rp. 400.000,-

§

Bau-Bau – Kasipute

Rp. 600.000,-

§

Bau-Bau – Kolaka

Rp. 800.000-

§

Bau-Bau – Kolaka Utara

Rp. 1.000.000,-

§

Bau-Bau – Buranga/Ereke

Rp. 700.000,-

(2) Biaya Lumpsum : a. Dalam Wilayah Kota •

Golongan IV - Eselon II

Rp. 175.000,-

•

Golongan IV - Eselon III

Rp. 140.000,-

•

Golongan III – Eselon III

Rp. 130.000,-

•

Golongan III – Eselon IV

Rp. 120.000,-

•

Golongan III – Staf

Rp.

90.000,-

•

Golongan II – Staf

Rp.

80.000,-

•

Golongan I – Staf

Rp.

70.000,-

43


b. Dalam Propinsi : •


Rp. 600.000,-

•


Rp. 550.000,-

•


Rp. 475.000,-

•


Rp. 450.000,-

•


Rp. 400.000,-

•


Rp. 350.000,-

•

Golongan I – Staf

Rp. 300.000,-

c. Luar Propinsi •


Rp. 1.000.000,-

•


Rp. 800.000,-

•


Rp. 700.000,-

•


Rp. 600.000,-

•


Rp. 450.000,-

•


Rp. 400.000,-

•

Golongan I – Staf

Rp. 350.000,-

Bagian Kedua Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Pejalanan Dinas (SPPD) Pasal 71 (1)

Sekretaris Daerah dan atas Nama Walikota menandatangani SPPD bagi Pejabat dan Pegawai Staf Sekretariat Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas, baik dalam daerah maupun luar daerah dan SPPD Kepala SKPD yang melakukan perjalanan Dinas keluar daerah

(2)

Kepala SKPD menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai staf dan Pegawai Tidak Tetap masing-masing Unit Satuan Kerja yang melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah dan atau luar daerah;

(3)

Setiap Pejabat, Pegawai Staf dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas, baik Perjalanan Dinas dalam daerah maupun Perjalanan Dinas keluar daerah, sebelum diterbitkan SPPD terlebih dahulu diberikan Surat Tugas dari Kepala Unit SKPD masingmasing, kecuali Kepala Unit Satuan Kerja Surat Tugas dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota;

44


(4)

Setiap Pejabat, Pegawai staf dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan Perjalanan Dinas Wajib membuat Laporan Hasil Perjalanan Dinas yang dilaporkan langsung kepada Kepala SKPD;

(5)

Jumlah hari Perjalanan Dinas diatur sebagai berikut : a. Perjalanan dinas yang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan didalam dan atau keluar propinsi yang di dalamnya sudah termasuk biaya kontribusi, diberikan biaya lumpsum perjalanan sebanyak 5 hari. b. Perjalanan dinas dalam hal melakukan konsultasi /kordinasi kedinasan didalam propinsi diberikan biaya lumpsum perjalanan sebanyak 3 hari. c. Perjalanan dinas dalam hal melakukan konsultasi /kordinasi kedinasan diluar propinsi diberikan biaya lumpsum perjalanan sebanyak 5 hari. d. Perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan dengan lumpsum perjalanan dan perjalanan kurang dari 8 jam tidak diberikan biaya perjalanan

(6)

Perjalanan

Dinas

dalam

daerah

bagi

Inspektorat

Daerah,

dalam

melakukan

pemeriksaan/audit lama perjalanan dinasnya disesuaikan dengan kebutuhannya. (7)

Perjalanan Dinas dalam daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka monitoring, pendataan dan penagihan, perjalanan dinasnya disesuaikan dengan kebutuhannya.

(8)

Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Magang dapat diberikan tugas perjalanan dinas yang besar biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan/atau sesuai dengan tingkat pendidikannya.

(9)

Biaya Perjalanan dalam Daerah/ Lokal dibayarkan dengan Biaya Lumpsum.

Bagian Ketiga Besarnya Honorarium, Uang Lembur dan Biaya Makan Minum Pasal 72 (1)

Pejabat dan Pegawai Staf dapat diberikan honorarium setelah ada penetapan/penunjukan dari kepala SKPD tentang Pengangkatan Tim/Panitia atau Perorangan yang melakukan suatu pekerjaan tertentu yang meliputi tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, tugas-tugas dilingkungan kerja yang memiliki tingkat resiko tinggi dan memiliki ketrampilan khusus dan langka;

(2)

Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diatur disesuaikan dengan kemampuan anggaraan yang disediakan;

(3)

Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak dapat diberikan honor sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan anggaran; 45


Pasal 73 (1) Pejabat dan Pegawai Staf yang ditunjuk / diangkat oleh Kepala Unit Satuan Kerja juga dapat diberikan honorarium; (2) Pegawai Tidak Tetap atau tenaga magang yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD tidak

dapat

diberikan

Honorarium

Bulanan

kecuali

Penjaga

Kantor

dengan

mempertimbangkan ketersediaan dana; (3) Besarnya Honorarium sebagai berikut : 1.

Untuk PPTK : a. Anggaran sampai dengan Rp. 400 juta sebesar

Rp. 125.000,-/ bulan

b. Anggaran Rp. 401 juta s/d Rp. 1 milyar sebesar

Rp. 150.000,-/ bulan

c. Anggaran Rp. 1 milyar s/d Rp. 10 milyar sebesar Rp. 175.000,-/ bulan d. Anggaran Rp. 10 milyar ke atas sebesar 2.

Rp. 200.000,-/ bulan

Untuk Pembantu PPTK : a. Anggaran sampai dengan Rp. 400 juta sebesar

Rp. 75.000,- / bulan

b. Anggaran Rp. 401 juta s/d Rp. 1 milyar sebesar

Rp. 100.000,-/ bulan

c. Anggaran Rp. 1 milyar s/d Rp. 10 milyar sebesar Rp. 125.000,-/ bulan d. Anggaran Rp. 10 milyar ke atas 3.

Rp. 150.000,-/ bulan

Nara sumber dalam rangka seminar / rakor / sosialisasi / desiminasi untuk kegiatan intern SKPD setinggi-tingginya :

4.

a. Walikota dan Wakil Walikota

Rp. 1.500.000

b. Pejabat Eselon II

Rp. 1.000.000

c. Pejabat Eselon III ke bawah

Rp. 750.000

d. Moderator

Rp. 500.000

e. Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus

Rp. 10.000.000

Tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Walikota : a.

Pengarah

Rp. 1.500.000

b.

Penanggung jawab

Rp. 1.250.000

c.

Koordinator

Rp. 1.000.000

d.

Ketua

Rp. 750.000

e.

Wakil Ketua

Rp. 600.000

f.

Sekretaris

Rp. 500.000

g.

Anggota

Rp. 350.000

46


5.

Tim pelaksana yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala SKPD : a. Pengarah

Rp. 500.000

b. Penanggung jawab

Rp. 400.000

c. Koordinator

Rp. 300.000

d. Ketua

Rp.275.000

e. Wakil Ketua

Rp. 250.000

f. Sekretaris

Rp. 200.000

g. Anggota

Rp. 150.000

Pasal 74

(1) Uang Lembur diberikan kepada Pejabat dan Pegawai Staf dan atau Pegawai Tidak Tetap apabila melaksanakan pekerjaan diluar jam kantor; (2) Pekerjaan Lembur hanya dapat diberikan maksimal 14 (empat belas) hari kerja setiap bulan (3) Pekerjaan Lembur yang dilaksanakan kurang dari 4 (empat) jam tidak diberikan uang makan; (4) Uang Lembur sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas ditetapkan sebagai berikut : a.

Golongan IV sebesar

Rp. 10.000/jam

b.

Golongan III sebesar

Rp. 8.000,-/jam

c.

Golongan II sebesar

Rp. 6.000,/jam

d.

Golongan I sebesar

Rp. 5.000,-/jam

e.

PTT sebesar

Rp. 5.000,-/jam

(5) Sebelum Kegiatan Lembur dilaksanakan terlebih dahulu diterbitkan Surat Perintah Kerja Lembur oleh Kepala SKPD yang bersangkutan disertai jenis kegiatan lembur dan rencana waktu yang digunakan. Pasal 75 (1)

Uang makan dan minum dapat diberikan kepada Pejabat dan Pegawai Staf serta PTT karena melaksanakan kegiatan tertentu atau lembur sebagaimana diatur pada Pasal 43;

(2)

Uang makan dan minum sebagaimana dimaksud ayat(1) diatas ditetapkan sebagai

berikut :

a. Uang makan untuk 1 (satu) kali makan sebesar Rp. 20.000,- / perorang; b. Uang minum/snack untuk 1 (satu) kali minum/snack sebesar Rp. 7.500,- / perorang

47


BAB XII STANDAR BIAYA PERENCANAAN / DESAIN, PENGAWASAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PELELANGAN, PEMILIHAN LANGSUNG DAN ATAU PENUNJUKAN LANGSUNG SERTA METODE PELELANGAN JASA KONSULTAN PERENCANAN DAN KONSULTAN PENGAWAS Bagian Pertama Standar Biaya Perencanaan/Desain, Pengawasan dan Biaya Administrasi Pelelangan, Pemilihan Langsung dan atau Penunjukan Langsung Pasal 76 (1)

Biaya Perencanaan/Desain dan Pengawasan Teknik pada setiap Kegiatan Belanja Barang dan Jasa harus dimuat dalam DPA-SKPD dengan perhitungan analisa kebutuhan sesuai spesifikasi teknik dan pertimbangan jauh dekatnya lokasi yang akan didesain/diawasi;

(2)

Biaya Perencanaan Desain dan Pengawasan Teknik sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas sepanjang belum diatur dalam DPA-SKPD masing-masing kegiatan, maka biaya dimaksud diambilkan dari Pagu Anggaran masing-masing kegiatan dan diatur dengan perhitungan sebagai berikut : a. Biaya Perencanaan / Desain dan Biaya Pengawasan Bidang Cipta Karya : 1. Biaya Perencanaan / Desain diatur sebagai berikut : -

Anggaran sampai dengan Rp. 100.000.000,- maksimal sebesar 5%

-

Anggaran diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,- maksimal sebesar 4,5%

-

Anggaran Rp. 400.000.000,- s/d 1 Milyar ke atas maksimal sebesar 3,5%

-

Anggaran Rp. 1 Milyar ke atas maksimal sebesar 3 %

2. Biaya Pengawasan Teknik diatur sebagai berikut : §


§


§

Anggaran Rp. 400.000.000,- s/d 1 Milyar maksimal sebesar 3%

§

Anggaran Rp. 1 Milyar ke atas maksimal sebesar 2,5 %

b. Biaya Perencanaan / Desain Dan Biaya Pengawasan Teknis Bidang Bina Marga : 1. Biaya Perencanaan / Desain Diatur sebagai berikut ; -


-


-

Anggaran diatas Rp. 200.000.000,- ke atas maksimal sebesar 2,5%

2. Biaya Pengawasan Teknis diatur sebagai berikut : -

Anggaran sampai dengan Rp. 50.000.000,- maksimal sebesar 3,5%

-


-

Anggaran diatas Rp. 200.000.000,- ke atas maksimal sebesar 2% 48


c. Biaya Perencanaan / Desain dan Biaya Pengawasan Teknis Bidang Pengairan dan Air Bersih : 1. Biaya Perencanaan / Desain diatur sebagai berikut : -


-


-

Anggaran diatas Rp. 200.000.000,- ke atas maksimal sebesar 2,5%

2. Biaya Pengawasan Teknis diatur sebagai berikut : -


-

Anggaran diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- maksimal sebesar 2%

-

Anggaran diatas Rp. 200.000.000,- ke atas maksimal sebesar 1,5% Pasal 77

(1)

Biaya Administrasi Pelaksanaan Pelelangan Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung diatur dan termuat dalam DPA-SKPD.

(2)

Apabila biaya administrasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas tidak termuat dalam DPA-SKPD, maka biaya dimaksud harus diperhitungkan menurut kebutuhan biaya administrasi, biaya makan dan minum serta honorarium panitia selama proses pelaksanaan kegiatan pelelangan diatur sebagai berikut : •

Anggaran sampai dengan 100 juta

2%

•

Anggaran 100 juta s/d 500 juta

1,5 % s/d 1 %

•

Anggaran diatas 500 juta s/d 2 milyar

1 % s/d 0,65 %

•

Anggaran diatas 2 milyar s/d 5 milyar

0,65 % s/d 0,39 %

•


0,39 % s/d 0,30 %

•


0,32 % s/d 0,20 %

Pasal 78 Tugas Jasa Konsultansi dan Direksi Teknis

(1)

Tugas Pokok Konsultan Perencana adalah : a. Tahap awal perencanaan/desain gambar harus melakukan identifikasi kondisi lapangan terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan disertai dokumentasi hasil survey yang merupakan satu kesatuan dokumen dalam rangka pengambilan termyn; 49


b. Penyusunan analisa biaya dan teknis harus mengacu pada ketentuan yang berlaku; c. Membuat Rencana Kerja dan Syarat-Syarat secara baik dan akurat. (2)

Tugas Pokok Konsultan Pengawas adalah : a. Melaksanakan pengawasan setiap komponen pekerjaan dalam kontrak kerja dan disertai absensi secara periodik sebagai bukti pelaksanaan pengawasan yang diketahui oleh pihak penyedia barang/jasa; b. Melakukan teguran dan petunjuk secara tertulis kepada penyedia barang/jasa terhadap item kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan disampaikan kepada kepala SKPD serta tembusan kepada Walikota Bau-Bau melalui Bagian Administrasi Pembangunan; c. Membuat laporan prestasi kemajuan pekerjaan secara periodik dan rekapitulasi laporan akhir disampaikan kepada kepala SKPD; d. Apabila perpanjangan waktu pekerjaan penyedia barang/jasa karena alasan tertentu (force major dan atau kesalahan design gambar) maka masa/waktu bagi konsultan pengawas diperpanjang sesuai dengan perpanjangan waktu dalam pekerjaan fisik dengan biaya tetap sebagaimana dalam kontrak awal.

(3)

SKPD yang melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan diwajibkan melibatkan pihak direksi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum;

(4)

Direksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas : a.

Melakukan pengawasan bersama/ mengevaluasi kinerja konsultan pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan jasa pemborongan pada setiap SKPD.

b.

Menyampaikan laporan tertulis terhadap kemajuan fisik pekerjaan jasa pemborongan secara periodik kepada kepala SKPD.

c.

Mengoreksi/menandatangani pembobotan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh pihak penyedia barang/jasa dan konsultan pengawas. BAB XIII PENYALURAN DANA PEMBERDAYAAN

(1)

Pasal 79 Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dibidang peningkatan produksi pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan lain-lain dalam APBD, dilakukan melalui program khusus.

(2)

Program khusus sebagaimana dimaksud ayat 1, dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

(3)

Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium.

50


Pasal 80 Penggunaan Produksi Dalam Negeri

(1)

Mewajibkan disetiap SKPD menggunakan produksi dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKPD) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) tertentu;

(2)

Memberikan preferensi harga pada produksi dalam negeri yang memiliki nilai TKDN tertentu pada pengadaan barang/jasa;

(3)

Mewajibkan disetiap SKPD membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

(P3DN)

untuk

mendorong

penggunaan

produksi

dalam

negeri

yang

diimplementasikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring; (4)

Tim P3DN sebagaimana disebut pada ayat 3 mempunyai tugas : a. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelakasanaan pedoman penggunaan produksi dalam negeri dilingkungan SKPD masing-masing; b. Melakukan monitoring dan apabila diperlukan melakukan penyaksian pada proses produksi dan atau pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri; c. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) antara Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang); d. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produksi dalam negeri yang diberikan oleh Walikota; e. Tugas-tugas tersebut diatas hasil pelaksanaannya oleh Tim P3DN di laporkan secara berkala setiap 6 bulan kepada Walikota masing-masing dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian; f. Walikota masing-masing melaporkan realisasi penggunaan PDN di instansi masingmasing kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden; BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 81

Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah dan pejabat pengelolah barang dan aset daerah tetap dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perlengkapan sampai dengan dilantiknya kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

51


Pasal 82 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Lebih Lanjut Pengadaan Barang dan Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau Tahun Anggaran 2008 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 83 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri sesuai kebutuhan. Pasal 84 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bau-Bau. Ditetapkan di Bau-Bau Pada Tanggal, Januari 2009

WALIKOTA BAU-BAU,

MZ. AMIRUL TAMIM Diundangkan di Bau-Bau Pada tanggal, Januari 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU,

LM. ARSYAD HIBALI BERITA DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2008 NOMOR……………………

52


BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 83 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri sesuai kebutuhan. Pasal 84 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bau-Bau. Ditetapkan di Bau-Bau Pada Tanggal, Januari 2009 WALIKOTA BAU-BAU,

MZ. AMIRUL TAMIM Diundangkan di Bau-Bau Pada tanggal, Januari 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU,

LM. ARSYAD HIBALI BERITA DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2009 NOMOR .......... PARAF KORDINASI NO

INSTANSI/UNIT KERJA

1.

SEKDA

2.

ASISTEN II

3.

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

4.

KABAG HUKUM

PARAF

53


Pasal 56 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bau-Bau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Lebih Lanjut Pengadaan Barang dan Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau Tahun Anggaran 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 57 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri sesuai kebutuhan. Pasal 58 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bau-Bau. Ditetapkan di Bau-Bau Pada Tanggal, Pebruari 2008 WALIKOTA BAU-BAU,

MZ. AMIRUL TAMIM Diundangkan di Bau-Bau Pada tanggal, Pebruari 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU,

LM. ARSYAD HIBALI BERITA DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2008 NOMOR…………………… PARAF KORDINASI NO

INSTANSI/UNIT KERJA

1.

SEKDA

2.

ASISTEN II

3.

KABAG SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN

4.

KABAG HUKUM

PARAF

54


55

WALIKOTA BAU BAU PERATURAN WALIKOTA BAU-BAU NOMOR TAHUN 2009 TENTANG

Recommend Documents