WALIKOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG KEMITRAAN ANTARA PASAR MODERN DAN TOKO MODERN DENGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang

:

a. bahwa di Kota Banjarmasin saat ini telah tumbuh dan berkembang Pasar Modern, Toko Modern maupun Usaha Kecil yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat; b. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil perlu diciptakan hubungan yang baik, saling memperkuat dan saling memerlukan melalui kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalah huruf a da huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Nomor 2818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

1

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 33, Tambahan Lembaran Nomor 2853) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2

14. Peraturan Presiden Nomor 112 tThun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2); 16. Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pasar Dalam Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6); 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11 );

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN Dan WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG KEMITRAAN ANTARA PASAR MODERN DAN TOKO MODERN DENGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin 4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Kota Banjarmasin 5. Kemitraan adalah kerjasama antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan usaha Kecil disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 6. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli barang dan jasa terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, atau tempat-tempat tetentu di dalam kawasan Pasar Khusus disediakan untuk pedagang baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta. 3

7.

8.

9. 10. 11.

12.

13. 14.

Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Mall, Supermarket, Departemen Store dan Shopping center dimana pengelolaanya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan; bermodal relative kuat, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti. Pasar Swalayan (Supermarket) adalah Pasar yang kegiatan usahanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan teknik pelayanan oleh konsumen itu sendiri. Toko Serba Ada (Departemen Store) selanjutnya ditingkat Toserba adalah took skala besar yang melakukan penjualan berbagai macam barang. Toko Swalayan adalah toko yang melakukan penjualan barang-barang dengan tidak menggunakan bantuan pelayanan. Toko adalah suatu ruangan tertutup yang disediakan untuk memasarkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Toko Modern adalah toko yang kegiatan usahanya menjual berbagai jenis barang secara eceran atau secara grosir/perkulakan dengan menggunakan manajemen modern yang didukung dengan teknologi modern mengutamakan kenyamanan pelayanan berbelanja dan modern relative kuat seperti Swalayan, Hypermarket, Supermarket dan sejenisnya. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Daerah tentang Kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Mikro dan atau Usaha Kecil dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan Pasar Modern, Toko Modern dengan Usaha Mikro dan atau Usaha Kecil dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota Banjarmasin. Pasal 3 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : a. menciptakan iklim usaha yang mendorong kemitraan yang kokoh dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan; b. mewujudkan pemberdayaan Usaha mikro dan atau Usaha Kecil; c. mewujudkan keselarasan, keseimbangan untuk tumbuh dan berkembangnya Usaha Mikro dan atau Usaha Kecil, Pasar Modern dan Toko Modern.

BAB III KLASIFIKASI DAN KRITERIA USAHA Pasal 4 Klasifikasi Toko Modern : a. Toko Modern Kecil adalah toko modern yang memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000,00 (Limapuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Limaratus Juta Rupiah) seluruhnya, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4

b. Toko Modern Menengah adalah toko modern yang memiliki kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp 500.000.000,00 (Limaratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Toko Modern Besar adalah toko modern yang memiliki kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah). Pasal 5 Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Limapuluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tigaratus Juta Rupiah) Pasal 6 Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut : a. memiliki kekayaan bersih dari Rp 50.000.000,- (Limapuluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (Limaratus Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha milik Warga Negara Indonesia; b. memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp 300.000.000,- (Tigaratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Limaratus Juta Rupiah).

BAB IV KEMITRAAN Pasal 7 (1) Setiap pelaku usaha Pasar Modern wajib melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro dan atau Usaha Kecil. (2) Setiap pelaku Usaha Toko Modern Kecil, Menengah dan Besar wajib melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro dan atau Usaha Kecil. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain dapat meliputi bidang produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha atau pendanaan. (4) Usaha Mikro dan atau Usaha kecil yang melaksanakan hubungan kemitraan adalah yang berdomisili di Kota Banjarmasin. Pasal 8 Hubungan kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Mikro dan atau Usaha Kecil dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut : a. nama pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan; b. tempat/kedudukan usaha pihak yang bermitra; c. bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan; d. hak dan kewajiban masing-masing pihak; e. jangka waktu berlakunya perjanjian; f. cara pembayaran; g. pola kemitraan; h. cara penyelesaian perselisihan.

5

Pasal 9 Pola kemitraan memiliki beberapa bentuk sebagai berikut : a. Sub kontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha mikro dan atau usaha kecil dan atau koperasi dengan Pasar Modern dan Toko Modern yang didalamnya menyediakan/memproduksi komponen yang diperlukan oleh Toko Modern dan Pasar Modern sebagai bagian dari produksinya; b. Dagang Umum adalah hubungan kemitraan antara Usaha Mikro dan atau usaha Kecil dan Koperasi dengan Toko Modern dan Pasar Modern yang didalamnya Toko Modern dan Pasar Modern memasarkan hasil produksi Usaha Kecil dan Koperasi; c. Keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Toko Modern dan Pasar Modern; d. Inti plasma adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selaku plasma perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi. e. Waralaba adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberi hak penggunaan lisensi, merk dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen; f. Pola-pola yang lain adalah pola kemitraan yang saat ini berkembang tetapi belum dilakukan atau pola-pola yang akan muncul di masa yang akan datang.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK DALAM KEMITRAAN Pasal 10 (1) Kewajiban Pasar Modern : a. memberikan informasi peluang kemitraan kepada Dinas/instansi terkait untuk kemudian disebarkan kepada usaha kecil untuk dimanfaatkan; b. membantu akses pasar Usaha Kecil mitranya; c. mengembangkan jaringan Usaha Kecil mitranya; d. mengembangkan dan membina sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, magang dan konsultasi Usaha Kecil; e. membantu dalam pengetahuan permodalan melalui pemberian informasi sumber-sumber kredit, tata pengajuan penjaminan, tata cara dan informasi penyertaan modal; f. memberikan laporan kepada Dinas/Instansi terkait mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan setiap akhir tahun; g. Membantu usaha kecil setempat untuk menjualkan barang produknya sekurang-kurangnya 5% dari jumlah item barang yang dijual; h. menyediakan tempat khusus bagi usaha kecil setempat sekurangkurangnya 5% dari luas lantai yang ada dengan harga khusus. (2) Hak Pasar Modern : a. mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan; b. mengetahui kinerja usaha kecil mitra binaannya untuk kelangsungan kemitraan; c. mendapatkan penghargaan dalam hal keberhasilan bermitra dengan usaha kecil.

6

Pasal 11 (1) Kewajiban Toko Modern : a. memberikan informasi peluang kemitraan kepada Dinas/Instansi terkait untuk kemudian disebarkan kepada usaha kecil untuk dimanfaatkan; b. membantu akses pasar/jaringan usaha bagi Usaha Kecil mitranya; c. mengembangkan dan membina sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, magang dan konsultasi Usaha Kecil; d. membantu dalam pengetahuan permodalan melalui pemberian informasi sumber-sumber kredit, tata pengajuan penjaminan, tata cara dan informasi penyertaan modal dan membantu akses permodalan; e. memberikan laporan kepada Dinas/Instansi terkait mengenai perkembangan pelaksanan kemitraan setiap akhir tahun; f. sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari jumlah item yang dijual adalah pasokan dari usaha kecil setempat. (2) Hak Toko Modern : a. mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan b. mengetahui kinerja usaha kecil mitra binaannya untuk kelangsungan kemitraan; c. mendapatkan penghargaan dalam hal keberhasilan bermitra dengan usaha kecil. Pasal 12 (1) Kewajiban Usaha Kecil : a. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan sehingga lebih mampu untuk melaksanakan kemitraan dengan Pasar Modern dan atau Toko Modern; b. memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai pembinaan dan atau bantuan yang diberikan oleh Pasar Modern dan atau Toko Modern. (2) Hak Usaha Kecil : a. Usaha Kecil yang bermitra dengan Pasar Modern dan atau Toko Modern berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, keterampilan, pendanaan, manajemen dan teknologi dari mitranya dan atau Pemerintah; b. mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 13 (1)

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Mikro dan atau usaha kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan sebagai berikut : a. pendataan Pasar Modern, Toko Modern dan Usaha Mikro dan atau Usaha Kecil yang akan atau sudah melakukan kemitraan; b. pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kemitraan; c. pemberian informasi peluang kemitraan; d. pemberian kemudahan kepada masing-masing pihak dalam melakukan kemitraan; e. fasilitas pengembangan kemitraan;

(2)

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kemitraan antara Pasar modern dan Toko Modern dengan Usaha Mikro dan atau Usaha Kecil dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan Surat Keputusan Walikota

7

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 (1) Setiap pelanggaran Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan atau evaluasi terhadap perizinan yang dimiliki. (2) Setiap pelanggaran Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan atau pembinaan

BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 15 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah: a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengmpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan dengan tindak pidana tersebut. c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelenggaran tersebut. d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan da dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidikan pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

8

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 15 Mei 2009 WALIKOTA BANJARMASIN

ttd H.A.YUDHI WAHYUNI Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal 19 Mei 2009 SEKRETARIS DAERAH

ttd H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 6

9

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR TAHUN 2009 TENTANG KEMITRAAN ANTARA PASAR MODERN DAN TOKO MODERN DENGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM Pertumbuhan ekonomi yang semakin maju yang diikuti dengan tumbuhnya Pasar Modern dan Toko Modern, akan mendukung penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Banjarmasin. Pertumbuhan ekonomi disatu, pihak harus memperhatikan kesejahteraan di lain pihak sehingga perlu mewujudkan keselarasan, keseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban yang sangat penting dan mendasar dalam rangka mengawal pertumbuhan ekonomi daerah. Hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap Usaha Kecil, oleh karena itu Pemerintah Daerah melakukan pendataan, fasilitator, pembinaan, pengendalian serta monitoring kegiatan kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemitraan ini dilakukan dalam rangka melindungi dan memberdayakan Usaha Kecil agar bisa mengikuti perkembangan Pasar Modern dan Toko Modern. Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil. Kemitraan tersebut berasaskan saling menguntungkan, saling menguatkan dan saling memerlukan. Sebagai pihak yang bermitra mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian kemitraan. Pengaturan mengenai kemitraan lebih ditekankan pada kewajiban pada Pasar Modern dan Toko Modern untuk melakukan kemitraan dan pembinaan dengan Usaha Kecil, sehingga Usaha Kecil memperoleh dan meningkatkan kesempatan berusaha bahkan mempunyai kemampuan manajemen dalam satu atau lebih aspek di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia teknologi, penyidiaan bahan baku, pengelolaan usaha dan pendanaan. Baik Pemerintah Daerah, Pasar Modern, Toko Modern dan Usaha Kecil masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, maka demi efektifnya kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil, semua pihak yang terlibat dalam kemitraan akan diberi sanksi apabila tidak memenuhi segala sesuatu yang telah diatur dalam Peraturan ini. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil.

10

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Huruf a Kerjasama usaha dalam kemitraan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Ayat (1) Huruf g Produk usaha mikro dan atau usaha kecil setempat adalah diantaranya : - Kerajinan tangan - Makanan / minuman - dan lain-lain Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Membantu akses pasar/jaringan usaha bagi Usaha Kecil mitranya dapat berupa penyediaan ruang bagi usaha kecil. Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d 11

Cukup Jelas Huruf e Yang dimaksud dengan fasilitasi pengembangan kemitraan antara lain dapat berupa penguatan modal dan forum komunikasi usaha. Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas

12