,)./3
!Jjdewyw/v:9Zlovvnu rqz)wnalt dYOtUJU' ~uh'oh
afzlfada
•
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 215 TAIIUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PROMOSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Passl 149 Peraturan Daerah Nomer 10 Tahun 2008 tentang Organlsasi Perangkat Daerah dan Pasal53 Peraturan Gubemur Nemer 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menen~1dh dan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pcmbentukan Organisasi dan T ata Kerja Pusat Promosi Usaha Mikro, Keel! dan Menengah;
Mengingat
1. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok~pjkr)k Kepegawaian sebagaimana lelah diu bah dengan Undang·Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nemer 25 Tahun 1992 tentang Perkeperasian:
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan N';gard;
4.
Undang~Undang
Nemer 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan
Negar3;
5. Undang-Undang Nemor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukall
rer~furan
Perundang-undangan;
E.:. Undang-Undang
Nomor 15 TahL:n 2004 tentar,g Penler.k"aan Pengelolacm cian Tanggun'] Jaw<:lb Perogelolaan K{~uangan N~!J;.r?;
7. ',.l.,d;Jno-Vildang N,'0l10r 3~ 'rahull :OWO-·' lentang P,-~rner:nl~jh<.1r,: 1l,Y"d"': ~l,ba~!ainlan:3 hl:<:lh 1)f.ber8pa kCili diuLJah, terak~ur dengan !)n.j,:.~;-· Ur.O;Jr:!l Nomor 12 T?hun ?OOR:
2
8. Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2007 len tang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 lentang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sarang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
,
Kine~a
Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomer 39 Tahun 2007 tentang Pengelelaan Uang NegaraJDaerah;
15. Peraturan Pemerintah
orner 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 13 Tahun 2006 tentang Pedeman Pengelelaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2008 tentang
Organisasi
Perangkat Daerah; 20. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi. Usaha Mikro, Kedl dan Menengah dan Perdagangan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN GU6ERNUR TENTANG PEM6ENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PROMOSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.
3
BAS I KETENTUAN UMUM Pasal1
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Oaerah Khusus tbukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adatah Gubernur dan pemngkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khu$uS Ibukota Jakarta. (
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jakarta.
Daerah Khusus Ibukota
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah dan Perdagangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkal BPKD adaJah Badan PengeloJa Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
,-'-
~ --
9. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah. 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Oaerah Khusus lbukota Jakarta. 11. Pusat Promosi Usaha Mikro. Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Pusat Promosi adalah Pusat Promosi Usaha Mikro, Keell dan Menengah Oinas Koperasi, Usaha Mikro, keeH dan Menengah dan Perdagangan. 12. Kepala Pusat adalah Kepala Pus at Promosi Usaha Mikro. Keeil dan Menengah. 13. Usaha Mikro adatah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. 14. Usaha Kedt adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kedl.
4
15. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendin. yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan aoak perusahaan alau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai alau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha keeil alau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih alau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha menengah.
BAB II PEMSENTUKAN
Pasal2 (1)
Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk Pusat Promosi Usaha Mikro, Keeil dan Menengah.
(2)
Pusal Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Bangunan Gedung Jakarta UKM (SMESCO'S) Center Promosi Waduk Melati; b. Bangunan Gedung Promosi Ikan Hias Johar Baru; c. Bangunan Gedung Galeri TB Simatupang; d. Bangunan Gedung Galeri Casablanca; e. Bangunan Gedung Pusat Promosi lndustri Kayu dan MeubeJ (PPIKM) Jatinegara Kaum; dan f. Bangunan Sarana Produksi Bengkel Kerja UKM Rawa Teratai Cakung.
BAS III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal3 (1 )
Pusat Promosi merupakan Unit Pelaksana Teknis Oinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah dan Perdagangan dalam pelaksanaan promosi dan perdagangan produk usaha mikro, keeil dan menengah.
(2)
Pusat Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal4
(1)
Pusat Promosi mempunyai tugas menyelenggarakan pernbinaan usaha mikro, keeil dan menengah.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Promosi mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Ke~a dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Pusat Promos; Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Pusat Promosi; penyusunan standar dan prosedur pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah; d. pelaksanaan peng<Jluran, pemantauan, pengendalian dan pemanfaatan usaha mikro, kecil dan menengah; e. penerimaan dan penelitian permohonan, pencatatan dan pelaporan pemanfaatan usaha mikro, keeil dan menengah; f. pelaksanaan kegiatan. penataan, zonasi dan pembinaan usaha mikro, keeil dan menengah yang ada dalam bangunan gedung Pusat Promosi; g. memproses dan menerbitkan surat izin menempati dan memanfaalkan space (ruang promosi dalam bangunan gedung) oleh usaha mikro, keeil dan menengah; h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan promosi G.
I.
J. k. I.
m. n. o. p. q. r.
s.
t.
dan perdagangan oleh usaha mikro, keeil dan menengah dalam bangunan gedung Pusat Promosi; penyusunan program pelayanan dan pembinaan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah dalam bangunan gedung Pusat Promosi; menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan retribusi; penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis Pusat Promosi; pelaksanaan monitoring, pemantauan dan evaluasi ketersediaan serta kelaikan prasarana dan sarana teknis Pusat Promosi; penyusunan standar prasarana dan sarana teknis Pusat Promosi; pelaksanaan inventarisasi. pembukuan dan pelaporan prasarana dan sarana Pusat Promosi; pengajuan penghapusan prasarana dan sarana Pusat Promosi; pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan teknologi informasi; pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan, pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan aeara kantor; penyusunan bahan pelaporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Pomosi; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Promosi.
BAB IV ORGANI5ASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5 (1)
Susunan Organisasi Pusat Promosi terdiri dari . a. b. C. d. e.
Kepala Pusat; Subbagian Tata Usaha; Seksi Pelayanan Usaha; Seksi Prasarana dan Sarana: dan Subkelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Bagan Susunan Organisasi Pusal Promosi dalam Lampiran I Peraturan Gubcrnur ini.
sebag3iman~-1
tercantum
Bagian Kedua Kepala Pusat Pasal6 Kepala Pusat mempunyai tug as : a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional; c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPO), Unit Kerja Perangkat Oaerah (UKPD) dan/atau Instansi dalam rangka pelaksanaan tug8S dan fungsi Pusat Promosi; dan d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Promosi.
Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha Pasal? (1)
Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Pusat Promosi dalam pelaksanaan administrasi.
(2)
Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
(3)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. menyusun bahan Reneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Pusal Promosi sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Pusat Promosi sesuai dengan Iingkup tugasnya; e. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanacln Anggaran (DPA) serta roncana strategis Pusat Promosi; d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evatuasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Pusat Promosi; e. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan; f. melaksanakan pengelolaan kepcgawaian. keuangan dan barang; g. melaksanakan pemeliharaan dan pel'awatan praS8iana dan sarana kerja; h. melaksanakan pengeiolaan ruang rapat dan teknologi informasi: i. melaksanakan publikasi kegiatan, upaeara dan pengaturan aeara kantor;
7
menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor; k. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor; 1. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapanl peralatanlinventaris kantor; m. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan/atau kewajiban pengguna jasa Pusat Promosi:
J.
n. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Pusat Promosi; o. menyiapkan bahan laporan Pusat Promosi yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
Bagian Keempat
,
Seksi Pelayanan Usaha Pasal8
(1 )
Seksi Pelayanan Usaha merupakan Saluan Kerja Lini Pusat Promosi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan usaha mikro, keeil dan menengah.
(2)
Seksi Pelayanan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
(3)
Seksi Pelayanan Usaha mempunyai lugas : 8.
b. c. d. e. f. g.
h. I.
j.
k.
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Promosi sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Pusat Promosi sesuai dengan Iingkup tugasnya; menyusun standar dan prosedur pelayanan usaha mikro. kedl dan menengah: melaksanakan pengaturan, pemantauan. pengendalian dan pemanfaatan usaha mikro, keeil dan menengah; menerima dan menelili perl1lohonan, mencatat dan melaporkan pemanfaatan usaha mikro, keeil dan menengah; melaksanakan kegiatan pemblnaan usaha mikro, kecil dan menengah: menyusun program pelayanan, kegiatan dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah; melaksanakan oordinasi dan pengembangan kegiatan lJsaha mikro, keeil dan menengah; melaksanakan koordinasi kegiatan pembinaan pengelolaan usaha mikro. kedl dan menengah pada Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan/atau Unit Kerja Perangkal Daerah (UKPD) dengan Instansi Pel1lerintah/Swasta yang terkail: menyiapkan bahan laporan Pusat Promosi yang berkaitan dengan tugas Seksi Pelayanan Usaha: dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan lugas Seksi Pelayanan Usaha.
Bagian Kelima Seksi Prasarana dan Sarana Pasal9 (1)
Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja Lini Pusat Promosi dalam pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana usaha mikro, keeil dan menengah.
(2)
Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
(3)
Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas : 3.
b. c. d. e. f.
g. h. i.
I! '
j.
'\i.
k.
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Promosi sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Pusat Promosi sesuai dengan Iingkup tugasnya; menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan, perawatan, prasarana dan sarana Pusat Promosi; melaksanakan monitoring, pemantauan dan evaluasi ketersediaan serta kelaikan kondisi prasarana dan sarana teknis Pusat Promosi: me nyu sun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis Pusat Promosi; mengajukan pengadaan prasarana dan sarana teknis Pusat Promosi; menyusun. mengajukan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana teknis Pusat Promosi; melaksanakan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan prasarana dan sarana teknis Pusat Promosi: mengajukan penghapusan prasarana dan sarana teknis Pusat Promosi; menyiapkan bahan laporan Pusat Promosi yang berkaitan dengan tugas Seksi Prasarana dan Sarana; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.
Bagian Keenam Subkelompok Jabatan Fungsjonal Pasal10 (1)
Pusat Promosi dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Pusat Promosi.
Pasal11 (1)
Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional. dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Promosi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
,
9
(2)
Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketu3 Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
(3)
Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad a 3yat (2) diangkat oleh Kepala Pusat dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari kelompok Jabatan Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kedl dan Menengah dan Perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V ESELON
Pasal 12 (1)
Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan Jabatan Struktural Eselon III. A.
(2)
Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.A.
(3)
Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasalg ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.A.
BAB VI TATA KERJA
Pasal 13 (1)
Dalam melaksanakan tug as dan fungsinya, Pusat Promosi wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Kepala Pusat Promosi mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tug as dan fungsi Pusat Promosi.
Pasal 14 Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Promosi wajib melaksanakan lug8s masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.
10
Pasal 15 (1)
Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan FungsionaJ pad a Pusat Prornosi wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan
petunjuk pelaksanaan tug as, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing. (2)
Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawal pada Pusat Promosi wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Promosi wajib mengaw3si dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkahlangkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.
Pasal 17 (1)
Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Promosi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing. Pasal 18
(1)
Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Pusat Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bag ian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah dan Perdagangan.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VII KEPEGAWAIAN
Pasal 19 (1)
Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Promosi merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
(2)
Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan pe,undang-undangan di bidang kepegawaian.
11
(3)
Dalam melaksanakan pengelolaan kepegawaian Pusat Promosi mendapat pembinaan dar! Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Ortala, sebagai bagian dari pembinaan pengelolaan kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro. Kedl dan Menengah dan Perdagangan.
BAB VIII KEUANGAN Pasal 20 (1)
Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Promosi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)
Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negaraldaerah. Pasal 21
(1)
Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Promosi merupakan pendapatan daerah.
(2)
Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pade ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bJdang pengelolaan keuangan negara/daerah.
BABIX ASET Pasal 22 (1)
Aset yang dipergunakan oleh Pusst Promosi sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
(2)
Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesua] kelentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengetolaan keuangan negaraJdaerah dan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
Pasal 23 (1)
Prasarana dan sarana kerja yang dilerima dalam bentuk pemberian, hibah dan/atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Pusat Promosi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
(2)
Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi. Usaha Mikro. Kedl dan Menengah dan Perdagangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubemur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.
Pasal 27 Dalam rangka akuntabilitas. Pusat Promosi mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bag ian dari sistem pengendalian internal Dinas Koperasi. Usaha Mikro. Kecil dan Menengah dan Perdagangan. BABXII PENGAWASAN Pasal28 Pengawasan terhadap Pusat Promosi dilaksanakan oleh : a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; b. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah; dan c. lnspektorat.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal29 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2010 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU TA JAKARTA,
Diundangkan di Jakarta pada tan99al 31 Desember 2010
FA 21 B
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
FADJAR PANJAITAN NIP 195508261976011001 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 219
0
Lampiran I:
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
215 TAHUN 2010 21 Desernber 2010
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PROMOSI USAHA MIKRO, KECIL OAN MENENGAH
KEPALA PUSAT
I
(
SUBBAGIAN TATAU$AHA
I
I
SEKSI PELAYANAN USAHA
SEKSI PRASARANA DAN SARANA
SUBKELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU OTA JAKARTA,
17,,"iPiWO
Lampiran II
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor
215 TAHUN 2010 21 Dcscmber 2010
Tanggal
FORMASI JABATAN PADA PUSAT PROMOSI U$AHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
,
,
-
~ Eselon --_._- I
Nama Jaba/an
No
Kepala Pusat
1
1-f-,
I
Syarat Jabatan ·
S1 IImu Ekonomi/Humaniora
·
Diklal Pimoinan III
·
Diklat Manaiemen keuanaan
·
Diklat Manai. Perkantoran
·
Diklat Penqad. Baranq/Jasa
Jumlah
111.8
1 __ ~i
. - ----
_._._--,~
I
Jumlah
1
,
-Kepala 5ubbaqian Tata Usaha
2
·
51 Humaniora
·
Diklat Pimoinan IV
-
Diklat Adm. Perkantoran
-
Diklat Adm. KeRE:9..?waian
-
Diklat Pe..Q.9ad Baranq/Jasa
IV.B
.,-~
I
; ---~,_.-
3 --=--...Eengadministrasi Pimoinan
,
,
1
-
Dill Administrasi
-
Diklat Adm. Perkantoran
1
,-,
,
,
!
Diklat Komouter
,
.-
4 - Penaadminislrasi Umum
·
0111 Administrasi
I
-
Diklat Komouter
-J
·
Diklat Salminkal/Kearsipan
·
Diklal Adm. Perkantoran
I
I I
I 2 .. --j
I
._._--
5 .
Pen@rus Rumah Tanaoa
----
-
Dill Akuntansi
-
Diklat Bendaharayvan Baranq
1 I
--
Diklat Pengad. Barana/Jasa ~
6
-
Penaurus Barana
-
0111 Umum
-
Diklal Bendaharawan Barang
-- 1
I ,
I - Diklat Pengad, Barang/Jasa
-7
----
-
Bendahara Per:lgeluaran
II .
I 0111 Akuntasi
-
Diklal Bendahara
-
Dlklat Akuntansi Pemerintahan Diklat Adm Keuanqan
..
I, 1
I
--
,
r 2
8
Pembantu Bendahara Pengeluaran
-
9
Bendahara Penerimaan
.
Eselon
Syaral Jabatan
Nama Jabatan
No.
-
o III AkunlansiiAdministrasi
-
Diktat Bendahara
-
o 111 Akunlasi
-
Oiklal Bendahara
·
Diklat Akuntansi Pemerintahan
-
Dlklat Adm. Keuanoan
Jumlah
1
I
Diklat Komputer I
1
-
..
-
10
Pembanlu Bendahara Penerimaan
!
11 .
Garaka
- o III Akuntansi/Administrasi - Diklat Bendahara -
Dikla! KomDuler
-
SMU
-
Diklat Kearsinan
1
I,
,
1--
I
1 .
11
Jumlah
Keoala Seksi Pelavanan Usaha
12
·
5.1 EkonomilHumaniora
·
Diklat Pimoinan IV
1
IV.S
,
- Diklat Teknis UMKM
-
13
Penaadminislrasi Pelavanan
1-
,
~
-
-
Pelaksana PendampinQan
D.111 EkonomiiAdministrasi
2
0.111 Kornouter
-
Diklat Teknis UMKM
-
0.[11 Ekomoni/Sosial
-
Diklat Teknis UMKM
3. Jumlah
15
16
Kepala Seksi Prasarana dan Sarana
-
Pengadminislrasi Prasarana dan Sarana
-
5.1 EkonomilHumaniora
-
Diklat Pimoinan IV
-
Diklat Teknis UMKM
-
D.ll! Ekonomi/Sosial
-
D.IH Komnuter Diklal Teknis UMKM
6
IV.B
1
1
I 1
,
3
Nama Jabatan
No. 17
-
Pengendali Penggunaan Prasarana dan Sarana
Eselon
Syarat Jabatan
- 0.111 Ekonomi/Sosial - 0.111 Komputer - Diklat Teknis UMKM
Jumlah
2
4
Jumlah
22
Jumlah
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU TA JAKARTA,
I
o
Lampiran III:
Peraturan Gubernur Provinsi Daerall Khusus Ibukola Jakarta
Nomor Tanggal
215 TAHUN 2010 21 Desember 2010
STAN DAR PERALATAN KERJA PADA PUSAT PROMOSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Nama Jabatan
No
--
Alat Kerja
, I
Printer Teleoon - Fillinq Kabinet
-
-
_
..
Penqadministrasi Pimpinan
---
~
KomDuter
- Printer '---- Whiteboard - Fillinq Kabinet
1---
3
unit unit ~_ 1 unit 1 unit 1 buah
-
-
2 Keoala Subbaajan Tata Usaha ---_. i
, ' 1 !1
- Minibus - Notebook
Kepala Pusat
1
,
- Komputer - Printer Whiteboard - Telepon - Faximile Fillina Kabinet
,
I
4
-
--
1 1 I1
-
-1___IJ
--
-_.-
- Komputer
Pengadministrasi Umum
-
1
- Printer - Mesin Absensi - Fillina Kabinet
-_ ..
1 1
-
'1
- Pengelola Rumah Tangga
l____
unit unit 1 buah
----
,-
5
unit
,
",
-
unit unit 1 unit buah
1 unit 1 unit 1 buah 1 u_r:!!!1 unit 1 buah
--
I -
._--
Jumlah
- - - - - - - - - _ .__. _ - - - - - - -
- Komputer
1
unit
,
"
-
Printer LCD/Projector Lavar/Screen Fillino Kabinet
1 uC!4---1 ur::L 1 buah ' 1
bu_a~
,
- Pengurus Barang
6
-
--~---
-
,
-
"
--
.~-~~
._-- "
-._._---
---
- Bendahara Pengeluaran
7
1 1 buah
Kalkulator
- Fillina Kabinet -
Komputer Printer Mesin Hit~nq
-Mesin Penohancur Kertas ,,---Brandkas Fillinq Kabinet
1
buah
...-1
unit buah
1 1 1
1
u_oL
'-~~:6--1
2
Alai Kerja
Nama Jabatan
No
8 - Pembantu Bendahara Penoeluaran
-
Komputer Printer Mesin Hituna Filling Kabinet
--I
-Jumlah
I
.1
unit
1 unit 1 buah 1 buah
-
,
9
- Bendahara Penerimaan
- Komputer - Printer - Mesin Hituna
-
Brandkas
- Kalkulator 10 - Pembantu Bendahara Penerimaan
,
- Komputer - Printer - Mesin Hitunq
-
Fillina Kabinet
11
,
-
Caraka
12 Keoala Seksi Pelavanan Usaha
- Sepeda Motor - Fillina Kabinet - Komouter - Printer , - Terepon .
13
-
-
Pengadministrasi Pelayanan
14 - Pelaksana Pendampingan
-
15
16
FilIinq Kabinet
unit unit buah buah
buah
1 unit 1 unit 1 buah , 1 bU~
!
I 1 -unit 1 buah 1 1 1 1
unit unit unit ! buah
I
- Peralatan Keria Teknis
.
- Komputer
1 unit
- Printer - Fillina Kabinet
1 1
- Komputer - Printer
1 unit
-
Fillina Kabinel
Kepala Seksi Prasarana dan Sarana
-
Komputer Printer Telepon Fillinq Kabinet Peralatan Keria Teknis
.
- Komputer - Printer - Fillina Kabinet
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
1 i1 i1 1 1
unit buah
"---C--
1 unit 1 buah
1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
1 unit 1 unit 1 buah
,
No
17
Nama Jabatan
- Pengendali Penggunaan Sarana dan Prasarana
Jumlah
Alat Kerja
-
Komputer
1 unit
Printer Fillina Kabinet
1 unit 1 buah
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS TA JAKARTA, IBU
k-- '
o I
