USU Law Journal, Vol.4.No.3(Juni 2016)

USU Law Journal, Vol.4.No.3(Juni 2016)

159-173

ANALISIS YURIDIS PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Ronald F. C. Sipayung Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadi [email protected]

ABSTRACT The role of Indonesian Police in coping with the criminal act of counterfeiting currency was repressively performed through the enforcement of criminal law which is the action of eradication and the same time crushing the crime by the law enforces in criminal justice system. Coping with the crime through repressive action began from the Police Department assigned its members as investigators. Law on currency has formulated the expansion of the investigators activities within the framework of proving such as the investigator has the right/authority to open the access or to check and make copies of the electronic data saved in the computer file, internet networking, optical media, as well as all others forms of electronic data storage. The investigators may seize the evidence from the owner and provider of electronic services. Besides the repressive action, pre emtive and preventive actions are also needed through the socialization and inter-sectoral coordination wuth the holders of authorities in the field of currency. Key words : Role of Indonesian Police, Criminal Act, Currency Counterfeiting. I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia 1 di atur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang yang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang.2 Pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan.3 Kejahatan pemalsuan mata uang berpengaruh terhadap integritas bangsa dan merisaukan baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu. Kasus Setra Sari contonya, sebagai kasus pemalsuan uang dengan cara-cara yang sangat canggih dan menghasilkan uang palsu yang hampir sempurna, dapat dijadikan contoh betapa berbahayanya kejahatan pemalsuan uang. Dalam kasus tersebut, uang palsu yang diduga oleh pengadilan belum beredar, baik karena cetakannya belum sempurna, maupun karena belum sempat beredar,4 diperkirakan sebesar 4 miliar rupiah dalam bentuk pecahan 50.000-an rupiah. Dalam kasus yang diperiksa dan diputus oleh PN Jakarta Pusat, para pelakunya adalah oknum anggota Badan Intelejen Negara.5 Berdasarkan kasus di atas membuktikan bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mata uang bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah, tetapi dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat

1 Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa BI merupakan satusatunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. 2 Hassan Shadily, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT.Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 369. bahwa meniru adalah membuat yang menyerupai uang dengan bahan logam yang lebih murah atau lebih mahal atau semula tidak terdapat sesuatu mata uang, kemudian orang membuat suatu mata uang seolah-olah mata uang asli dan tidak dipalsukan 3 Mulyanto dalam Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pustaka, Bandung, 2004, hlm. 84 bahwa kejahatan adalah perbuatan jahat (strafrechtelijk misdaadsbegrip) sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturanperaturan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana dibagi menjadi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu. 4 Hassan Shadily, Op.cit, hlm. 358 bahwa mengedarkan adalah perbuatan penggunaan uang palsu di dalam peredaran atau penggunaan uang palsu itu sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas pembayaran. 5 Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Tindak Pidana Mata Uang, Volume 4, Nomor 1, April 2006, hlm. 45

159


159-173

pergaulan yang layak. Kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan berdasi (white collar crime)6 yang diartikan sebagai ““crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation”. Penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang secara represif melalui sarana penegakan hukum pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (crimal justice system). Penanggulangan kejahatan melalui tindakan represif dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik. Dalam rangka menjerat pelaku kejahatan pemalsuan mata uang mengharuskan terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk pemenuhan unsur kesalahan bagi pelaku terhadap perbuatan yang telah ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan mata uang maka undang-undang mata uang telah merumuskan perluasan kegiatan penyidik dalam kerangka pembuktian antara lain:7 Pertama, selain kewenangan Penyidik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik juga berwenang untuk membuka akses atau memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam arsip komputer, jaringan internet, media optik, serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Kedua, Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat menyita alat bukti dari pemilik data dan penyedia jasa layanan elektronik. Ketiga, Dalam hal ditemukan terdapat hubungan antara data elektronik dan perkara yang sedang diperiksa, data elektronik dilampirkan pada berkas perkara. Keempat, Dalam hal tidak ditemukan adanya hubungan antara data elektronik dan perkara, data elektronik dihapus dan Penyidik berkewajiban menjaga rahasia isi data elektronik yang dihapus. B. Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat diidentifikasi (statement of the problem) permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana ketentuan tindak pidana pemalsuan mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang? 2. Bagaimana peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan mata uang? 3. Bagaimana hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan mata uang? C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengkaji ketentuan tindak pidana pemalsuan mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 2. Untuk mengkaji peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan mata uang. 3. Untuk mengkaji hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan mata uang. D. Manfaat Penelitian Penelitian tesis ini diharapkan memilik manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut: 1. Teoritis, diharapkan memberikan masukan bagi penelitian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan pemalsuan mata uang terutama menyangkut peran Polri. Di samping itu diharapkan tesis ini dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini menyangkut perkembangan hukum pidana di bidang mata uang. 2. Praktis, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan refernsi Polri sebagai bagian sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia yang menangani tindak pidana pemalsuan mata uang dan tindakan-tindakan penanggulangan terhadap mata uang sehingga berbagai hambatan maupun kendala dapat diantisipasi. II.

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dan dijadikan sebagai pisau analisis adalah teori kebijakan penanggulangan kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjunya

6 Romli Atmassasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 152-153 bahwa white collar crime sebagai perbuatan pidana yang dilakukan, dimana para pelakunya terdiri dari orang-orang terpelajar dan biasa bekerja di belakang meja tulis dengan penampilan dan berpakaian selalu rapi serta berdasi, merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan status sosial ekonomi atas dalam kaitannya dengan aktivitas pekerjaan atau jabatannya 7 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

160


159-173

dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.8 Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (a rational total of the responses to crime). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (criminal policy of designating human behavior as crime).9 Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (prevention without punishment) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment (mass media).10 Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. Pertama, kebijakan penal (penal policy) yang biasa disebut dengan “criminal law application.” Kedua, kebijakan non-penal (non-penal policy) yang terdiri dari “prevention without punishment” dan “influencing views of society on crime and punishment (mass media).”11 Di samping itu kebijakan kriminal menurut Barda Nawawi Arief yaitu:12 1.

Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

2.

Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

3.

Dalam arti luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Selanjutnya digunakan juga teori tentang sistem hukum (legal system) Berbagai kajian sistematis terkait penegakan hukum apabila dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang maka secara teoritis tentunya mengarah pada efektivitas penegakan hukum yang baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan dengan baik yakni instrumen hukumnya, aparat penegakan hukumnya, peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya yang dimulai dari kebijakan kriminal. 13 Secara empirik, efektivitas penegakan hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C. Reckless,14 yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilannya dan bagaimana birokrasinya. Berdasarkan berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam teori maupun praktik problematika yang dihadapi hampir sama. Kemauan politik (political will) dari pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat tegak dan ambruk, atau setengahtengahnya pada proses penegakan hukum. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Ketentuan Pemalsuan Mata Uang Di Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Karakteristik Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Uang dapat diartikan sebagai “suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan”.15 Uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 2 ayat (2) diartikan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam perkembangan mutakhir fungsi uang dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu fungsi 8 G. Pieter Hoefnagels, dalam Mahmud Mulyadi, Upaya Menanggulangi Cpo Ilegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design), seminar sehari kejahatan cpo dan masa depan produksi cpo,hotel sabty gaeden, jl. Diponegoro kisaran asahan selasa, 24 januari 2012, hlm. 12. 9 Ibid. 10 Ibid., hlm. 13 11 Ibid 12 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 3 13 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Op.cit,, hlm. 3 bahwa ada tiga arti dari kebijakan kriminal yaitu: Pertama, dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Ketiga, dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan normanorma sentral dari masyarakat. 14 Walter C. Reckless dalam Bambang Sutiyoso, Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 58 15 Solikin Suseno, Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Bank Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.2.

161

159-173


umum dan fungsi khusus. Menurut Glyn Davies fungsi umum uang adalah sebagai aset likuid (liquid asset), faktor dalam rangka pembentukan harga pasar (framework of the market allocative system), faktor penyebab dalam perekonomian (a causative factor in the economy), dan faktor pengendali kegiatan ekonomi (controller of the economy). Sedangkan fungsi khusus uang sebagai berikut:16 a. Uang sebagai alat tukar (medium of exchange); b. Uang sebagai alat penyimpan nilai (store of value); c. Uang sebagai satuan hitung (unit of account); d. Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deffered payment); e. Uang sebagai alat pembayaran (means of exchange); f. Uang sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (common measure of value). Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yanng di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan termasuk pemalsuan mata uang.17 Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang di atur pada Pasal 36 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa “setiap orang dilarang memalsu rupiah”. Pasal 11 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan mandat bagi Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran dan/atau Pencabutan Rupiah. Dalam rangka menjaga kualitas Rupiah yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk menggant Rupiah yang tdak layak edar dengan Rupiah yang layak edar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjagaRupiah yang beredar dalam kualitas yang baik sehingga mudah dikenali ciri-ciri keasliannya. Dalam Pasal 1 ayat 5 UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Adapun identitas rupiah dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Tabel 1: Perbedaan Klasifikasi Uang Asli dan Uang Palsu No

UANG STANDAR INDONESIA

BUKAN STANDAR INDONESIA

1

Cetakan Intaglio

Cetakan Fhoto Copy/Scaner

2

Optical Variabel Ink (OVI) dipandang dari sudut berbeda dan berubah warna

Apabila dipandang dari sudut berbeda tidak berubah warna

3

Bahan uang kertas kapas

Bahan bukan dari bahan serat kapas

4

Nomor seri apabila disinar dengan sinar ultraviolet akan berubah warna

Nomor seri apabila disinar ultraviolet tidak berubah warna

5

Setiap uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setiap lembarnya mempunyai nomor seri yang berbeda

Nomor seri yang berlainan

16

dengan

sinar

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 3 No. 1, April 2005, hlm.33 17 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm.58

162


6

Pada bagian-bagian akan memendar warna hijau dan tampak gambar. Nomor seri yang warna merah menjadi orange dan warna hitam menjadi hijau berubah warna jika dibawah sinar ultraviolet

159-173

Tidak tampak

Sumber: Keterangan Saksi Ahli Bank Indonesia dalam Berkas Perkara Nomor: BP/129/II/2014/Reskrim, Tanggal 15 Februari 2014 Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Mata uang yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang kepada Bank Indonesi (BI). BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun orang lain yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat. Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu.18 Kejahatan terhadap mata uang rupiah dapat dikategorikan dua jenis, yaitu:19 a. Pembuatan Uang Palsu. Ketentuan larangan mengenai pembuatan uang rupiah palsu sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Mata Uang dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pembuatan uang palsu ini juga diatur dalam Pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. b. Pengedaran Uang Palsu. Pengedaran uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pembuatan dan pengedaran uang rupiah merupakan kewenangan dari BI berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang, hal ini berarti apabila ada lembaga atau orang perorangan lain yang membuat, mengedarkan uang rupiah, maka uang rupiah tersebut merupakan uang palsu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka (9) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. B. Peran Polri Dalam Penanggulangan Pemalsuan Mata Uang Penanggulangan Pemalsuan Mata Uang dengan Pendekatan Represif Kejahatan pemalsuan mata uang telah sampai pada tahap merisaukan yang tentunya sangat berdampak pada Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu. Peredaran uang palsu 18 Denico Doly, Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu di Indonesia, Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected], diakses tanggal 13 Juni 2014, hlm. 14 19 Ibid

163

159-173


ini tidak hanya melanda pada warga kota bahkan sudah mencapai ke seluruh pelosok tanah air. Contoh pemalsuan mata uang secara skala nasional dapat digambarkan dalam pengungkapan yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut: Tabel 2: Penanganan Tindap Pidana Pemalsuan Uang DATA K ASUS T P UPAL L I MA TAH UN T E R AK H I R

NO.

URAIAN

2009

2010

2011

2012

2013

1.

CRIME TOTAL

78

75

152

38

58

2.

CRIME CLEARENCE

75

71

147

34

58

3.

JUMLAH TERSANGKA

176

153

259

66

115

72.031 972

109.786 2.669

33.842 319.402

7.536 3.273

32.249 30.698

JUMLAH BB 4.

-

-UPAL RP -UPAL ASING

Sumber: Subdit Uang Palsu Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri, 2014 Berdasarkan tabel di atas terhadap pengungkapan dan penanganan tindak pidana pemalsuan mata uang yang dilakukan oleh Subdit Uang Palsu Direktorat Tipidekssu Bareskrim Polri tergambar bahwa dari jumlah tindak pidana (crime total) dan penyelesaian tindak pidana (crime clearance) dalam kurun waktu 5 (lima) terakhir yakni tahun 2009 jumlah crime total sebanyak 78 kasus dan crime clearence sebanyak 75 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 176 tersangka, tahun 2010 jumlah crime total sebanyak 75 kasus dan crime clearance sebanyak 71 kasus dengan jumlah tersangka yakni 153 tersangka, tahun 2011 jumlah crime total sebanyak 152 kasus dan crime clearance sebanyak 147 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 259 tersangka, tahun 2012 jumlah crime total sebanyak 38 kasus dan crime clearance sebanyak 34 kasus dengan jumlah tersangka yakni 66 orang tersangka, tahun 2013 jumlah crime total sebanyak 58 kasus dan jumlah crime clearance sebanyak 58 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 115 orang tersangka. Adapun jumlah barang bukti sebagai berikut: 1.

Uang palsu rupiah pada tahun 2009 sebanyak 72.031 lembar, tahun 2010 sebanyak 109.786 lembar, pada tahun 2011 sebanyak 33.842 lembar, tahun 2012 sebanyak 7.536 lembar dan tahun 2013 sebanyak 32.249 lembar.

2.

Uang palsu asing pada tahun 2009 sebanyak 972 lembar, tahun 2010 sebanyak 2.669 lembar, tahun 2011 sebanyak 319.402 lembar, tahun 2012 sebanyak 3.273 lembar dan tahun 2013 sebanyak 30.698 lembar.

Dalam kasus-kasus tersebut dengan banyaknya jumlah tersangka dibuktikan bahwa pelaku bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah, tetapi dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak serta dilakukan secara terorganisir (organized crime). Kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan berdasi (white collar crime). Di samping itu kejahatan pemalsuan mata uang dikategorikan juga sebagai kejahatan teorganisir (orgadized crime), hal ini dilihat dari modus yang dilakukan oleh pelaku dan rumitnya teknologi pembuatan uang, diduga juga pelakunya adalah orang-orang yang berpengalaman dalam mengorganisasikan kejahatan, atau pernah dipidana untuk kejahatan yang sama. Penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang melalui tindakan represif dilakukan dengan menggunakan hukum pidana, diartikan sebagai pelaksanaan sarana kebijakan penal20 yang pada hakekatnya 20 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 30-31, bahwa dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal ini terdapat dua masalah sentral yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan tentang sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. Untuk menghadapi masalah sentral yang pertama, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum

164


159-173

merupakan tindakan pemberatasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan oleh Polri sebagai sub sistem peradilan pidana. Pada pokoknya kejahatan uang palsu terdiri dari unsur kegiatan pokok yaitu meniru, memalsukan, mengedarkan, menyimpan. Perbuatan meniru pada umumnya merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan yang memberikan sifat asli. Dalam hal meniru merupakan perbuatan membuat mata uang atau uang kertas bank yang memperlihatkan sifat asli. Penghukuman terhadap pembuat perbuatan peniruan mata uang kertas atau uang kertas bank, tidak tergantung pada kurangnya banyaknya kesamaaan dengan yang asli. Ditinjau dari pelaku pemalsuan uang kertas rupiah, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ditemukan beberapa modus pelaku antara lain bersifat:21 a.

Professional, Uang kertas rupiah palsu yang dibuat secara professional oleh organisasi sindikat (organized crime), umumnya dapat dogolongkan pada jenis ‘berbahaya’, dimana semua gambar pada uang palsu merupakan hasil reproduksi dengan proses photo mechanic, dicetak offset dengan pemberian warnanya secara colour separation atau multi colour menggunakan tinta cetak biasa sampai penggunaan tinta-tinta sekuritas. Kertas yang digunakan umumnya mirip dengan asli kecuali pemalsuan benang pengaman dan tanda air yang kualitasnya sangat rendah. Kasus-kasus pemalsuan uang kertas rupiah eks-luar negeri dapat dibedakan sebagai berikut: Pertama, semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Singapura dan Malaysia dilakukan melalui proses colour separation. Kedua, semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Hongkong dan Tawao (Filipina Selatan) dilakukan melalui proses multi colour.

b.

Secara amatir. Uang kertas palsu yang dibuat secara amatir baik oleh suatu kelompok maupun perorangan ini pada umumnya dapat digolongkan jenis ‘kurang berbahaya’ sampai dengan jenis ‘berbahaya’ biasanya dilakukan di dalam negeri.

c.

Modus operandi pemalsuan mata uang lainnya, yaitu digambar atau dilukis satu-persatu secara sederhana atau difotokopi dan kemudian diberi warna, diicetak dengan alat cetak sederhana (handpress, sablon), emindahan warna (colour transfer), kualitas uang kertas palsu lainnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap uang kertas palsu yang pernah diperiksa di Laboratorium Perum Peruri, poses pemalsuan berkisar dari cara yang paling sederhana yaitu lukisan tangan, colour transfer, dan cetakan kombinasi antara offset dengan etterpress-thermography. Mutu hasil pemalsuan bervariasi dari ‘kurang baik’ pada tingkat pemalsuan ‘kurang berbahaya’ sampai ‘sangat baik’ bagi uang palsu dengan tingkat pemalsuan yang ‘berbahaya’. Kelemahan umum yang teramati pada uang kertas rupiah palsu terdapat pada ciri-ciri gambar, ciri-ciri kertas dan ciri-ciri tinta cetak antara lain: 1.

Gambar. Ciri-ciri gambar utama dari hasil cetak intaglio memiliki ketajaman gambar dengan gradasi cetakan blok sampai dengan garis-garis halus (dengan kaca pembesar), dengan peralihan warna yang sempurna. Pada uang palsu ciri-ciri ini tidak dapat ditiru dengan sempurna.

2.

Kertas. Sesuai dengan tujuan pemalsu yang mencari keuntungan, maka pada umumnya kertas yang digunakan adalah kertas yang terdapat di pasaran, sehingga mutunya rendah dan memedar di bawah sinar ultra-violet, hal tersebut berbeda dengan kertas uang asli yang tidak memedar bila dikenai sinar ultra-violet.

3.

Warna tinta cetak Warna tinta merupakan karakteristik dalam mengidentifikasi uang-uang palsu, maka dalam pemeriksaan memerlukan pembanding, dengan toleransiakibat perubahan warna baik dalam proses produksi ataupun akibat perubahan dalam peredaran.

Ada beberapa hal mengenai kejahatan pemalsuan mata uang dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagai berikut:22

pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spritual) atas warga masyarakat. c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle) d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting). 21 Hasil Wawancara dengan Penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, tanggal 2 Juni 2014

165


159-173

1.

Pelaku. Terdiri dari pembuat yang meliputi pencetus ide (aktor), penyandang dana, ahli cetak, tempat penyimpan hasil cetakan, penyedia bahan baku (kertas, plastik, tinta, alat cetak dan sebagainya).

2.

Pengedar yang terdiri dari agen pengedar, pengedar biasa, Hubungan antara pelaku pembuat atau pengedar selalu terputus (sistem sel) atau bisa juga agen pengedar termasuk kelompok pembuat.

3.

Korban yang meliputi individu antara lain masyarakat/rakyat, pedagang, toko-toko, pasar, lembaga: Lembaga pemerintah (bank-bank negara), Instansi pemerintah, Lembaga swasta (bank-bank swasta), Money Changer dan Perusahaan-perusahaan swasta.

4.

Motivasi pelaku antara lain kepentingan pribadi atau kelompok (mencari keuntungan), kepentingan tertentu (politik/ekonomi), untuk mengganggu stabilitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan terhadap mata uang yang sah, subversi.

5.

Modus pelaku antara lain pembuat melakukan pemalsuan mata uang dengan cara sablon, membelah dan memindah warna (campur warna), melukis, photocopy, cetak offset dan cetak printer. Pelaku sebagai pengedar dengan cara menyisipkan di antara tumpukan uang asli, belanja pada malam hari dan waktunya singkat dan menukar dengan uang asli.

Penannggulangan pemalsuan mata uang yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam kerangka pertaggungjawaban pidana dilakukan dengan beberapa langkah antara lain:23 1.

Kegiatan represif adalah segala upaya dan pekerjaan untuk melakukan pengungkapan, dengan langkah-langkah: a. b. c. d. e.

2.

pemberantasan serta

penyelidikan penindakan pemeriksaa pemberkasan penyelesaian perkara

Dalam melaksanakan kegiatan represif dilakukan secara terpadu antar fungsi serta koordinasi lintas sektoral, antara lain : a. b. c.

PERURI Bank Indonesia (beserta community bank) Jajaran intel dan badan-badan maupun unsur terkait

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap tersangka tindak pidana pemalsuan mata uang dapat dideskripsikan dalam penerapan unsur yang dilakukan oleh penyidik antara lain: Pertama, pada Berkas Perkara Nomor Polisi: BP/87/VI/2008/Dit Reskrim dengan sangkaan terhadap pelaku melanggar ketentuan Pasal 244 Subs 245 dari KUHPidana dengan modus tersangka diduga telah melakukan tindak pidana meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank dengan maksud mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak dipalsu dengan cara menyimpan, menyembunyikan dan mengedarkan uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Terhadap perkara ini Pengadilan Negeri Medan telah memutus dengan Putusan Nomor: 892/Pid.B/2008/PN.Mdn. Adapun isi putusan pengadilan antara lain menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Kedua, Berkas Perkara Nomor Polisi: BP/90/VI/2014/Reskrim dengan sangkaan terhadap pelaku melanggar ketentuan Pasal 36 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan modus tersangka tertangkap tangan mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat belanja di Pusat Pasar Jl Veteran Medan, dari tersangka dapat disita barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah. Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor: 6580Pid.B/ 2014/PN-Mdn. Adapun isi putusannya yakni menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa 22

Hasil Wawancara dengan Penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, tanggal

3 Juni 2014 23 Hasil wawancara dengan penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, tanggal 3 Juni 2014

166


159-173

Ketiga, Berkas Perkara Nomor Polisi: BP/129/II/2014 Reskrim dengan sangkaan pelaku melanggar ketentuan sebagaimana di atur pada Pasal 244 dan atau 245 KUH Pidana dan atau Pasal 36 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Terhadap sangkaan dalam berkas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1195/PID.B/ 2014/PN.Mdn yang pada intinya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Adapun modus tersangka melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang dengan sengaja meniru atau memalsukan uang atau uang kertas Negara dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank itu serupa yang asli dan tiada dipalsukan dan atau dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak dipalsukan yakni mata uang atau mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau dipalsukan sendiri, atau pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan ataupun menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia yang dilakukan oleh tersangka sewaktu tertangkap tangan darinya ditemukan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam saku celana yang digunakannya. Penanggulangan Pemalsuan Mata Uang dengan Pendekatan pre-emtif dan preventif Penanggulangan tindak pidana rupiah palsu ditangani oleh polisi selaku instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia (criminal justice system). Upaya preventif dilakukan dengan beberapa program seperti menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam menukarkan rupiah melalui kerjasama dengan memanfaatkan sarana mendia serta menempatkan spanduk-spanduk di beberapa wilayah yang strategis agar masyarakat yang mendapatkan rupiah palsu segera melaporkan pada polisi. Sedangkan upaya represif terdiri dari proses penyelidikan dan penyidikan. Upaya preventif belum berjalan efektif, karena masyarakat enggan untuk melaporkan kepada polisi apabila terdapat tindak pidana rupiah palsu, maka sosialisasi penting dilakukan kepada masyarakat agar dapat berperan serta dalam menanggulangi tindak pidana rupiah palsu. Selanjutnya, dalam penanggulangan kejahatan tentunya instansi yang bertanggungjawab dalam upaya mencegah terjadinya pemalsuan mata uang tentunya tidak mungkin bekerja sendirian, kerjasama dengan pihak lain merupakan canditio sine quanon yang harus diikuti dengan sikap yang responsive dari pihak berbagai pihak yang berkepentingan dalam penerbitan mata uang. Kejahatan pemalsuan mata uang dengan menggunakan beberapa modus merupakan kasus yang serius alangkah baiknya apabila secara periodik diadakan pertemuan antara pihak penegak hukum dengan pihak yang mempunyai otoritas dalam penerbitan mata uang.24 Koordinasi dengan pihak lain dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang adalah merupakan manifestasi terciptanya penegakan hukum yang progresif dan mewujukan kepastian hukum bagi korban pelaku kejahatan pemalsuan mata uang. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, bahwa dalam kerangka penanggulangan pemalsuan mata uang selain tindakan refresif diperlukan juga tindakan preemtif dan preventif sebagai berikut:25 “Pre emtif melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi antara lain: 1. Dalam kegiatan ini diupayakan masyarakat tahu dan kenal cirri-ciri uang asli, uang logam dan uang kertas Republik Indonesia untuk dapatkan partisipasi dan menimbulkan kekebalan masyarakat jangan sampai mudah dilibatkan dlm giat kejahatan upal, sehingga dapat terwujud sikap partisipasi dalam tanggulangi kejahatan uang palsu sebagai deteksi dini bila tahu adanya uang palsu. 2. Kegiatan ini dilakukan dalam kerjasama terpadu antar fungsi maupun koordinasi antar sektoral dengan melibatkan aspek kerohanian melalui ceramah, pameran mass media dan lain-lain. 3. Penyuluhan yang berkaitan dengan mesin multifungsi. Preventif yang dilakukan melalui: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengamanan di tempat pembuatan uang yang resmi dan sah. Pengawasan terhadap perusahaan percetakan, penjualan dan perdagangan alat dan prasarana cetak (data,dan lain-lain) Pengawasan dan deteksi di tempat pusat perdagangan dan perekonomian. Pemeriksaan ketat di pintu masuk melalui Republik Indonesia dan lintas batas untuk menjaga kemungkinan penyelundupan uang palsu. Pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang melapor tentang ditemukannya uangn palsu Pengawasan dan peredaran mesin multi fungsi secara berkala, untuk pelaksanaan kegiatan preventif dilakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk ketepatan, kecepatan dan kerahasiaan tindakan.

Bayu, Adriaji, Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong, [email protected], 2014 Hasil wawancara dengan penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, tanggal 3 Juni 2014 24 25

167


7.

159-173

Masyarakat umum agar melaporkan uang palsu kepada Bank Indonesia, Bank Umum atau pihak kepolisian. Bank umum agar melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) b) c) d)

Menahan uang palsu tersebut dan tidak diganti; Tidak boleh merusak fisik uang; Mencatat identitas pelapor dan penyetor; Membuat laporan ke bank Indonesia”

C. Hambatan Dalam Penanggulangan Pemalsuan Mata Uang Hambatan Internal Peran Polri dalam Penanggulangan Pemalsuan Mata Uang Hambatan secara internal yang dihadapi oleh Polri selaku penyidik dalam pemberantasan pemalsuan mata uang terutama pada proses penyidikan dapat diartikan yaitu hambatan yang menyangkut aspek legal formal yang menjadi dasar kewenangan yang diberikan serta tata cara bekerjanya keseluruhan instansi-instansi penegak hukum untuk membuktikan telah terjadinya pemalsuan mata uang terutama pelaku secara terorganisir (organized crime). Hambatan yang bersifat kelembagaan instansi aparat penegak hukum (law enforcement officer) yang meliputi:26 1. Kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum (law enforcement officer) di lapangan menyangkut pembuktian tindak pidana pemalsuan mata uang sebagai hambatan internal. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya persamaan persepsi yang sama tentang penegakan hukum dalam menerapkan pasal-pasal sebagaimana diatur dalam KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Untuk mengatasi hambatan secara internal ini diperlukan koordinasi dan nota kesepahaman antara aparat penegak hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang ditujukan dalam kerangka persamaan persepsi untuk pembuktian tindak pidana pemalsuan mata uang. Di samping itu kurang proaktifnya penyidik dalam kerangka memutus mata rantai peredaran uang palsu yang dilakukan secara terorganisir terutama dengan instansi yang mempunyai otoritas penerbitan mata uang yakni Bank Indonesia. 2. Sumber daya Manusia (Human resources). Hal ini penyangkut kualitas penyidik yang kurang memadai. Penyidik tidak semua mempunyai kualifikasi sarjana hukum atau setidak-tidaknya menguasai teknik dan taktik penyidikan tindak pidana pemalsuan mata uang. Penyidikan terkait pemalsuan mata uang merupakan suatu keahlian yang khusus sehingga tidak semua penyidik dapat melakukannya dengan baik. Untuk mengatasi hambatan ini diperlukan peningkatan kualitas penyidik melalui kegiatan pelatihan dan mengikut sertakan penyidik dalam kegiatan seminar-seminar menyangkut pemberantasan tindak pidana pemalsuan mata uang. Disamping itu juga intensitas tindak pidana yang terjadi dan beragamnya modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yang ditambah dengan keterbatasan kemampuan personel yang mempunyai kualifikasi penyidik tindak pidana tertentu yang mengakibatkan penegakan hukum kurang profesional. Profesionalisme penyidik menurur R. soesilo seorang penyidik dapat dikatakann profesional maka harus memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan dan kemahiran serta sikap dan perilaku yang konsekuen dengan tugas-tugasnya, kemudian dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak akan berhasil tanpa didukung peralatan-peralatan serta dana yang memadai apabila keseluruhan faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi maka dapat mengahasilkan suatu kualitas profesionalisme yang baik, maka faktor yang utama dalam keprofesionalan penyidik adalah unsur manusianya disamping faktor-faktor lain yang mendukungnya antara, lain, sarana, prasarana, dan anggaran27; 3. Rendanya mental aparat penegak hukum (law enforcement officer). Permasalahn besar bangsa Indonesia saat ini adalah rendahnya kualitas integritas moral serta etika aparat penegak hukum (law enforcement officer) termasuk penegakan hokum terhadap kejahatan pemalusan mata uang. Instansi penegak hukum diharapkan harus mempunyai dua hal yaitu integritas dan profesionalisme 28. Kedua hal tersebut tentu dapat tercapai apabila berada dalam sistem yang baik, melalui perekrutan dan seleksi yang benar-benar terukur. Integritas dan profesionalisme juga bukan datang dari lahir, melainkan terbentuk dalam proses menjalankan tugas dan kewajibannya dalam sistem yang baik. Penindakan terhadap para penegak hukum yang melakukan pelanggaran merupakan salah satu cara untuk membentuk integritas itu, tetapi juga perlu dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas sistem hukum. 4. Lemahnya penyidikan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku yang menyuruh melakukan dan pengungkapan jaringan peredaran pemalsuan mata uang pada sistem pembuktian. Untuk itu diperlukan tindakan proaktif penyidik dalam pengungkapan jaringan peredaran pemalsuan mata uang melalui intensifikasi koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang diberikan otoritas penerbitan mata uang. Hal ini dimaksudkan untuk menjerat pelaku yang melakukan kejahatan pemalsuan mata uang secara terorganisir (organized crime). Dalam hukum pidana mengenal klasifikasi peran dari masing-masing pelaku pada suatu perbuatan pidana antara lain: Pertama, dader. Penanggung jawab mandiri, yaitu 26 Hasil wawancara dengan penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, tanggal 3 Juni 2014 27 R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Politea, Bogor, 1980, hlm. 57. 28 Opini, Menyorot Kualitas Moral Penegak Hukum, dikutip dari /www.analisadaily.com/news/read/2011/12/10/, diakses pada tanggal 12 Juni 2014.

168


5.

6.

159-173

penangung jawab peristiwa pidana. Dengan kata lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam delik formiel29 terlihat apabila seseorang undangundang. Dalam delik materiel terlihat apabila seseorang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Kedua, mededader dan medepleger, penanggung jawab bersama dan penanggung jawab serta. Mengenai hal ini terdapat beberapa doktrin dari pada ahli hukum yaitu sebagai berikut: “Noyon yang diikuti oleh tresna di dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana menyatakan bahwa mededader itu adalah orang-orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan medepleger adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana”. Perbedaannya terletak pada peranan orang-orang yang menciptakan/ menyebabkan peristiwa pidana tersebut 30. Ketiga, doen pleger. penangung jawab penyuruh. Doen pleger ialah seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana. Dalam bentuk yuridis merupakan suatu syarat bahwa orang yang disuruh tersebut tidak mampu bertanggung jawab, jadi tidak dapat dipidana. Orang yang disuruh seolah-olah hanya menjadi alat (instrumen) belaka dari orang yang menyuruh. Orang yang menyuruh dalam ilmu hukum pidana disebut manus domina dan orang yang disuruh disebut manus ministra31. Keempat, uitlokker: penanggung jawab pembujuk/perencana. Secara sederhana pengertiannya adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah “menggerakkan” atau “membujuk” ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian I KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan 32. Antara Doen Pleger dan Uitlokker mempunyai persamaan dan perbedaan.33 Persamaannya adalah, kedua bentuk tersebut terdapat apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Sedangkan Perbedaannya, doenpleger menyuruh orang yang tidak dapat dipidana (tidak mampu bertanggung jawab). Jadi hanya orang yang menyuruh melakukan saja yang dikenakan pidana. Pada bentuk “Uitlokken”, baik orang yang membujuk (uitlokker) maupun orang yang dibujuk (uitgelokte) sama-sama dapat dipidana. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik saat ini hanya sebatas pelaku yang mengedarkan mata uang palsu sehingga kesulitan dalam pemenuhan unsur subjektif yakni mens rea. Masalah pembuktian bagi penyidik merupakan suatu tindakan refresif (sarana penal dalam kebijakan hukum pidana) terhadap pelaku kejahatan di dasarkan pada unsur subjektif atau mens rea dan unsur objektifnya atau actus reus. Mens rea yang harus dibuktikan yaitu knowledge (mengetaui atau patut menduga) dan intended (bermaksud).34 Unsur tersebut berkaitan erat dengan pelaku mengetahui bahwa uang yang diperolehnya dan dibelanjakannya merupakan uang palsu. Hal ini merupakan kerangka dasar pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan35. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syaratsyarat dapat dijatuhi pidana karena mengatakan bahwa: “Tidaklah mungkin dapat dipikirkan adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan”.36 Menurut Sudarto, bahwa di samping kemampuan bertanggung jawab, bahwa kesalahan (schuld) dan perbuatan melawan hukum (wederechtelijk) dijadikan sebagai syarat untuk pengenaan pidana, yaitu bahwa pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti pidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu ada suatu tindak pidana37 yang dilakukan oleh pembuat, ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, ada pembuat yang mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf. Hasil berkas penyidikan pemalsuan uang baru dapat diajukan ke Kejaksaan apabila lengkap disertai dengan barang bukti. Biasanya kejahatan pemalsuan mata uang terbukti secara tertangkap tangan, oleh karena itu barang bukti selalu dapat disertakan secara lengkap dalam berkas, disertai pengakuan para tersangka. Oleh karena itu dakwaan disusun tidak terlalu rumit, bahkan hampir sama dengan perkara sumir. Dengan demikian hukum acara pembuktian di muka pengadilan menjadi mudah, sehingga ada anggapan bahwa di dalam persidangan pemeriksaan kepada terdakwa tidak perlu dikembangkan kepada hal-hal lain, selain kepada unsur-unsur Pasal yang didakwakan.

29 Lihat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. I, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1982, hlm. 237 30 Wina Armada, Wajah Hukum Pidana Pers, Cet. I, Kartini, Jakarta, 1989, hlm. 84. 31 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 32. 32 Wina Armada, Loc-Cit. 33 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Op-Cit, hlm. 33. 34 Lihat, R. Subekti, Hukum Pembuktian, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 7. 35 Hamzah Hatrik, Azas pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Srict Liability dan Vicarious Liability), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 12. 36 Ibid 37 Sesuai dengan Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet. VI, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm. 55.

169


159-173

Hambatan Ekternal Polri dalam Penanggulangan Pemalsuan Mata Uang Hambatan eksternal yang dialami dalam kerangka penanggulangan pemalsuan mata antara lain: 1. Belum optimalnya koordinasi dan langkah proaktif dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal). 2. Belum efektifnya sistem pemidanaan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana terhadap pelaku pemalsuan mata uang agar efektifnya penjeraan.. 3. Dalam kasus-kasus tergambar bahwa pelaku bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah, tetapi dilakukan oleh orang- orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Di dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan tidak pernah diungkapkan apakah terdakwa seorang residivis atau bukan. Pengakuan terdakwa “pernah membuat uang palsu” seharusnya dikembangkan. 4. Dalam kasus-kasus pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu, Jaksa Penuntut Umum dengan tepat dan benar menerapkan ajaran penyertaan dengan mendakwakan Pasal 55 ayat (1) ke 1. Belum tertangkapnya beberapa pelaku lain, mengindikasikan kemungkinan adanya pengajur pembuatan uang palsu atau pengedaran uang palsu, yang memungkinkan diterapkannya Pasal 55 ayat (2).. Selanjutnya upaya yang dilakukan dalam kerangka penanggulangan pemalsuan mata uang, maka langkah-langkah yang dilakukan antara lain:38 1. Penanggulangan kejahatan uang palsu yang dilakukan oleh Polri, yang dalam pelaksanaannya, meminta bantuan kepada Bank Indonesia sebagai Bank Central dan pihak Kejaksaan. 2. Berdasarkan Inpres Nomor. 1 tahun 1971, maka Botasupal dapat mengkoordinasikan dengan instansi-instansi penegak hukum lainnya, guna kepentingan kegiatan operasi dan pembinaan, baik diluar maupun di dlm negeri dalam menanggulangi tindak pidana upal, namun dalam penyidikan uang palsu sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tetap merupakan tugas mandiri dari penyidik polri. 3. Kerjasama kepolisian baik regional maupun internasional dapat dilakukan melalui interpol, badan-badan pemerintah lainnya atau secara langsung. 4. Cara yang dilakukan untuk penanganan pengambilan dan pengumpulan barang bukti antara lain: a. Jangan terjadi kerusakan, yang timbul akibat kecerobohan cara mengambil, mengumpul dan penyimpanannya. b. Jangan dilipat (menambah lipatan). c. Jangan melakukan coret-coretan atau tanda lainnya pada uang palsu tersebut. d. Apabila hendak memberi tanda dan kode, diberikan pada sampul di mana uang palsu tersebut disimpan. e. Sedapat mungkin ambil barang bukti uang palsu dengan menggunakan sarung tangan dan pegang pada bagian yang diperkirakan tidak ada sidik jari orang lain pada uang palsu yang tercampur (diselang-selingi) dengan uang asli, baik dalam ikatan maupun bendel atau tumpukan supaya dicatat nomor seri uang palsu dan uang asli secara berurutan sesuai dengan tumpukan semula dan membuat berita acara pencatatan nomor seri uang dengan disaksikan oleh tersangkan dan saksi. f. Pada uang palsu yang terbakar seluruh atau sebagian, saat mengambil dilakukan secara sangat hatihati dengan mengggunakan kertas sebagai sekop dan ditaruh pada kotak yang dapat melindungi uang palsu tersebut dari kerusakan yang lebih parah. g. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti uang palsu berupa alat dan bahan pembuat uang palsu antara lain bekas-bekas cat pada alat pembuat uang palsu seperti pada mesin cetak dan acuan cetak jangan sampai hilang, bekas–bekas cat pada alat pembuat uang palsu dalam ukuran yang besar (alat cetak dasar) yang tidak mungkin dibawa ke labfor, agar catnya diambil dengan menggunakan pisau atau sejenisnya dan dibuatkan berita acara disaksikan oleh tersangka, saksi dan atau orang lain. h. Temuan uang palsu oleh perbankan harus diperoses oleh Bank Indonesia dan dilaporkan kepada Polri IV. A.

KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan uraian-uraian di dalam pembahasan maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: Kesimpulan 1. Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang di atur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa “setiap orang dilarang memalsu rupiah”Objek pemalsuan uang

38 Hasil wawancara dengan penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, tanggal 3 Juni 2014

170


159-173

meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Kualifikasi tindak pidana mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap pelanggaran diatur pada Pasal 33 dan 34. Sedangkan Kualifikasi tindak pidana mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap kejahatan diatur pada Pasal 35, 36 dan 37.

B.

2.

Peran Polri dalam penanggulangan pemalsuan mata uang didasarkan pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri baik melalui pendekatan penal policy maupun non penal policy. Pendekatan penal policy yang dilakukan oleh Polri diartikan sebagai tindakan refresif melalui penegakan hukum pidana sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Polri melakukan tindakan pemberantasan serta pengungkapan, dengan langkah-langkah berupa penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan pemberkasan serta penyelesaian perkara. Pendekatan non penal policy yakni melaksanakan tindakan preemtif dan preventif melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.

3.

Hambatan yang ditemukan dalam penanggulangan pemalsuan mata uang dibagi atas hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal antara lain: Pertama, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum (law enforcement officer) di lapangan menyangkut pembuktian tindak pidana pemalsuan mata uang terutama terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai organized crime. Kedua, lemahnya penyidikan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku yang menyuruh melakukan dan pengungkapan jaringan peredaran pemalsuan mata uang pada sistem pembuktian. Ketiga, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik saat ini hanya sebatas pelaku yang mengedarkan mata uang palsu sehingga kesulitan dalam pemenuhan unsur subjektif yakni mens rea. Hambatan secara eksternal yakni: Pertama, belum optimalnya koordinasi dan langkah proaktif dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal). Kedua, belum efektifnya sistem pemidanaan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana terhadap pelaku pemalsuan mata uang agar efektifnya penjeraan.

Saran Adapun sarana yang direkomendasikan dalam penelitian ini yakni: 1. Perlu intesifnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terutama menyangkut ciri-ciri mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan yang mengatur tentang pemalsuan mata uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hal ini diharapkan agar meningkatnya pemahaman masyarakat menyangkut mata uang dan mengenal rupiah palsu sebagai suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.. 2. Peran Polri dalam penanggulangan pemalsuan mata secara represif diharapkan lebih intensif dengan melakukan pengungkapan terhadap jaringan pemalsuan mata mata secara terorganisir melalui tindakan task force penyelidikan modus operandi pelaku dan mata rantai peredaran uang palsu serta pendalaman terhadap tersangka yang ditangkap sebagai pengedar uang palsu dengan membentuk unit ditingkat Polda dan Polres. Sedangkan secara preemtif dan preventif diperlukan adanya penguatan kerjasama dengan instansi-instansi terkait terutama instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan keluar dan masuknya barang ke Indonesia. Hal ini dimaksudkan tindak pidana pemalsuan mata uang menggunakan alat-alat terknologi yang canggih. 3. Diharapkan untuk mengatasi hambatan Polri dalam penanggulangan pemalsuan mata uang adalah adanya koordinasi secara terintegrasi dengan instansi terkait baik dalam kerangka pengungkapan maupun penyelidikan. Untuk terintegrasinya koordinasi diperlukan pembentukan tim terpadu dalam penanggulangan pemalsuan mata uang. Instansi dimaksud yakni Polri, Kejaksaan, Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal), PERURI, Bank Indonesia dan jajaran Intelijen Negara.

DAFTAR PUSTAKA A. Buku Anwar, Moch, , Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, 1986 Armada, Wina, Wajah Hukum Pidana Pers, Cet. I, Kartini, Jakarta, 1989 Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 Arief, Barda Nawawi, Teori-teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1994 -------------------------, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2006 -------------------------, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 171


159-173

-------------------------, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011 --------------------------, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 ----------------------------, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 Atmassasmita, Romli, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995 Chazawi, Adami, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004 Darmawan, Kemal, Strategi Pencegahan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, 1994 Dirdjosisworo, Soerdjono, Ruang Lingkup Kriminologi, Remadja Karya, Bandung, 1984 Fajar ND, Mukti & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 Hadisoeprapto, Hartono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi 4, Liberti, Yogyakarta, 2001 Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Cet. 3, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008 Hatrik, Hamzah, Azas pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Srict Liability dan Vicarious Liability), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 Ibrahim, Jhonny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2006 Irman, Tb., Hukum Pembuktian Pencucian Uang, MQS Publishing & Ayyccs Group, Bandung, 2006 Irawan, Bambang, Bencana Uang Palsu, Elstreba, Yogyakarta, 2000 Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. I, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1982 Lamintang, P.A.F., Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984 Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009 Mulyadi, Mahmud, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008 Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan penerbit Undip, Semarang, 1995 -------------------, dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992 Nettler, Gwynn, Explaining Crime, 2nd ed., Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1972 Panggabean, Mompang, L., Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, UKI-Press, Jakarta, 2005 Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003 ------------------------, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet. VI, PT. Eresco, Bandung, 1989 Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011 Poernomo, Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997 Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, Pengatar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002 Reksodiputro, Mardjono, Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah pelaku Kejahatan di Indonesia, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pelayanan Hukum, Jakarta, 1993 Salam, Faisal, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pustaka, Bandung, 2004 Sigalingging, Hotbin, Ery Setiawan, dan Hilde D. Sihaloho, Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia, Bank Indonesia, Jakarta, 2005 172


159-173

Shadily, Hassan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT.Gramedia, Jakarta, 2000 Soesilo R., KUHP Serta Komentar-komentarnya, Poutela, Bogor, 1991 ---------------------, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Politea, Bogor, 1980 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986 -------------------, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 Soerodibroto, Soenarto, KUHP dan KUHAP” Jakarta 2003 Subekti, R., Hukum Pembuktian, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983 Suharto, Hukum Pidana Materiil, Sinar Grafika, Jakarta , 2002 Sunarso, Siswanto, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 Suseno, Solikin, Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Bank Indonesia, Jakarta, 2005 Sutiyoso, Bambang, Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 Waller,Brett, dan Williams, Criminal Law Text and Cases, Butterworths, Brisbane, 1993 Weatherford, Jack, Sejarah Uang, terj. Noor Cholis, Bentang Pustaka, Bandung, 2005 B. Makalah, Jurnal, Internet Adriaji, Bayu, Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong, [email protected], 2014 Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 4, Nomor 1, April 2006 Denico Doly, Tindak pidana Pengedaran uang Palsu di Indonesia, Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected] Juwana, Hikmahanto, Problem bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha ata Undang-Undang Mata Uang, Workshop Bina Hukum 2011 Pemahaman Penggunaan Mata Uang Asing pada Transaksi Bisnis di Indonesia dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Hotel Grand Aston Cityhall Medan, 14 Desember 2011 Kustoni, Dani, Optimalisasi Kemampuan Sumber Daya Organisasi Guna Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Rangka Terwujudnya Harkamtibmas, Naskah Akhir Karya Perorangan, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekolah Staf dan Pimpinan, Dikreg 49, Lembang, Jawa Barat, 2009 Kamus Hukum, Pramadya Puspa, Semarang, 1977 Mulyadi, Mahmud, Upaya Menanggulangi Cpo Ilegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design), seminar sehari kejahatan cpo dan masa depan produksi cpo,hotel sabty gaeden, jl. Diponegoro kisaran asahan selasa, 24 januari 2012 ----------------------, Kriminalisasi Tindak Pidana Mata Uang, Workshop Bina Hukum 2011 Pemahaman Penggunaan Mata Uang Asing pada Transaksi Bisnis di Indonesia dalam Prespektif UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Hotel Grand Aston Cityhall Medan, 14 Desember 2011 Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Tindak Pidana Mata Uang, Volume 4, Nomor 1, April 2006 Opini, Menyorot Kualitas Moral Penegak Hukum, dikutip dari /www.analisadaily.com/news/read/2011/12/10 C. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

173

USU Law Journal, Vol.4.No.3(Juni 2016)

Recommend Documents