USAHA PERKEBUNAN - PERIZINAN TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2005
ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka penertiban, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan terhadap sumber daya alam perkebunan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang berkelanjutan, daya dukung dan keanekaragaman jenis, perlu mengatur pembinaan, pengamanan dan pengendalian dengan pemberian Izin Usaha Perkebuna, dan sesuai dengan UU No 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncties UU No 33 Th 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No 34 Th 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Th 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan PP No 66 Th 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Perda tentang Perizinan Usaha Perkebunan.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 5 Th 1984; UU No 5 Th 1990; UU No 12 Th 1992; UU No 24 Th 1992; UU No 18 Th 1997; UU No 23 Th 1997; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 18 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 17 Th 1986; PP No 13 Th 1995; PP No 44 Th 1997; PP No 27 Th 1999; PP No 66 Th 2001; Keppres No 99 Th 1998; Perda Prov Jawa Tengah No 7 Th 2001; Perda Prov Jawa Tengah No 18 Th 2002; Perda Prov Jawa Tengah No 1 Th 2004; Perda Prov Jawa Tengah No 2 Th 2004; dan Perda Prov Jawa Tengah No 4 Th 2004. c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Usaha Perkebunan; a. Ruang Lingkup; b. Jenis Usaha Perkebunan; c.
Luas Lahan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
d. Pola Pengembangan Usaha Perkebunan; 2. Perizinan; a. Wewenang; b. Masa Berlakunya Izin; c.
Pencabutan Izin;
3. Retribusi; a. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
b. Golongan Retribusi; c.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
d. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; f.
Wilayah dan Kewenangan Pemungutan Retribusi;
g. Tata Cara Pemungutan; h. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; i.
Sanksi Administrasi;
j.
Tata Cara Pembayaran;
k.
Penagihan Retribusi;
l.
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
m. Kedaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi karena Kedaluwarsa Penagihan; 4. Uang Perangsang; 5. Pembagian Hasil Retribusi; 6. Ketentuan Penyidikan; 7. Ketentuan Pidana; 8. Pemberdayaan Masyarakat; 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 10. Ketentuan Peralihan.
CATATAN
:
Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
USAHA PERIKANAN – PERIZINAN TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2005
ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan dan pemberdayaan serta perlindungan nelayan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui Perizinan, dan bahwa Perda Prov Daerah Tk I Jawa Tengah No 6 Th 1978 tentang Usaha Perikanan di Provinsi Daerah Tk I Jawa Tengah tidak sesuai dengan UU No 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncties UU No 31 Th 2004 tentang Perikanan, UU No 34 Th 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Th 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP No 54 Th 2002 tentang Usaha Perikanan dan PP No 66 Th 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Perda tentang Perizinan Usaha Perikanan.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 18 Th 1997; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 31 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 66 Th 2001; PP No 54 Th 2002; Perda Prov Jawa Tengah No 7 Th 2001; Perda Prov Jawa Tengah No 18 Th 2002; Perda Prov Jawa Tengah No 1 Th 2004; Perda Prov Jawa Tengah No 2 Th 2004; dan Perda Prov Jawa Tengah No 4 Th 2004. c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Usaha Perikanan; 2. Perizinan; a. Wewenang Gubernur; b. Hak dan Kewajiban; c. Wilayah Operasional Pembudidayaan Ikan;
Kapal
Perikanan
dan
Lokasi
d. Masa Berlakunya Izin; e. Pencabutan Izin; 3. Retribusi; a. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; b. Golongan Retribusi; c. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; d. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya
Tarif; e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; f.
Wilayah dan Kewenangan Pemungutan Retribusi;
g. Tata Cara Pemungutan; h. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; i.
Sanksi Administrasi;
j.
Tata Cara Pembayaran;
k. Penagihan Retribusi; l.
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
m. Kedaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi karena Kedaluwarsa Penagihan; 4. Uang Perangsang; 5. Pembagian Hasil Retribusi; 6. Ketentuan Penyidikan; 7. Ketentuan Pidana; 8. Pemberdayaan dan Perlindungan; 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 10. Ketentuan Peralihan.
CATATAN
:
Dengan berlakunya Perda ini, maka semua Perda Prov Daerah Tk I Jawa Tengah No 6 Th 1978 tentang Usaha Perikanan di Provinsi Daerah Tk I Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
KEARSIPAN DI PROVINSI JAWA TENGAH - PENYELENGGARAAN TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2005
ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintahan di Daerah berkenaan dengan kearsipan serta wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah, agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengatur Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah dengan Perda.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 7 Th 1971; UU No 8 Th 1981; UU No 8 Th 1997; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; PP No 34 Th 1979; PP No 87 Th 1999; PP No 88 Th 1999; Keppres No 105 Th 2004; Perda Prov Jawa Tengah No 8 Th 2001; dan Perda Prov Jawa Tengah No 2 Th 2004. c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Tujuan Kearsipan; 2. Kewajiban Kearsipan; 3. Penyusutan Arsip; 4. Penyelamatan dan Pelestarian Arsip; 5. Ketentuan Penyidikan; 6. Ketentuan Pidana; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Ketentuan Lain-lain.
CATATAN
:
Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH - PENDIRIAN TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2005
ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka penyertaan mdal daerah kepada Pihak Ketiga di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, jasa, pertanian dan pertambangan sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan mendirikan Perseroan Terbatas dan sesuai dengan UU No 1 Th 1995 tentang Perseroan Terbatas juncto Perda Prov Daerah Tk I Jawa Tengah No 8 Th 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Daerah Tk I Jawa Tengah pada Pihak Ketiga, maka dipandang perlu menetapkan Perda tentang Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 1 Th 1995; UU No 5 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 26 Th 1998; PP No 27 Th 1998; Perda Prov Daerah Tingkat Jawa Tengah; dan Perda Prov Jawa Tengah No 4 Th 2004. c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Maksud dan Tujuan; 2. Pembentukan; 3. Tempat dan Kedudukan; 4. Kegiatan Perseroan; 5. Modal; 6. Saham-saham; 7. RUPS; 8. Direksi; 9. Dewan Komisaris; 10. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan; 11. Pembubaran dan Likuidasi; 12. Ketentuan Peralihan.
CATATAN
:
Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perseroan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 DANA CADANGAN - PEMBENTUKAN TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2005
ABSTRAK
: a.
Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk dana cadangan guna membiayai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka perlu menetapkan Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 104 Th 2000; PP No 105 Th 2000; PP No 108 Th 2000; PP No 6 Th 2005; dan Perda Prov Jawa Tengah No 4 Th 2004. c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Prinsip Dana Cadangan; 2. Tujuan; 3. Besaran dan Sumber Dana Cadangan; 4. Bentuk Dana Cadangan; 5. Jenis Pengeluaran; 6. Tata Cara Penggunaan Dana Cadangan; 7. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban.
CATATAN
:
Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH - PERUBAHAN TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2005
ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan telah diterbitkannya PP No 37 Th 2005 tentang Perubahan atas PP Republik Indonesia No 24 Th 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perda Prov Jawa Tengah No 16 Th 2004 perlu ditinjau kembali dan perlu ditetapkan Perda Prov Jawa Tengah tentang Perubahan atas Perda Prov Jawa Tengah No 16 Th 2004 tersebut.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 10 Th 1950; UU No 8 Th 1974; UU No 17 Th 2003; UU No 22 Th 2003; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 104 Th 2000; PP No 105 Th 2000; PP No 109 Th 2000; PP No 24 Th 2004; dan Perda Prov Jawa Tengah No 16 Th 2004.
CATATAN
:
c.
Perda ini mengatur tentang perubahan pada Ketentuan Umum; Tunjangan Kesejahteraan; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; dan Pengelolaan Keuangan DPRD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
