UPAYA PENANGGULANGAN OLEH SAT RESKRIM POLRES LAMPUNG TIMUR TERHADAP KEJAHATAN PEMERASAN YANG DILAKUKAN KELOMPOK PREMAN DI JALAN LINTAS TIMUR (Study Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)
OLEH
Erick Betra Septiadi, Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Email:
[email protected], Dr. Erna Dewi S.H, M.H, Rinaldy Amrullah S.H, M.H, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145.
ABSTRAK
Pada masa reformasi saat ini kondisi ekonomi bangsa yang semakin terpuruk. Bukan hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang semakin lama semakin bertambah. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas khususnya di wilayah Polres, Lampung Timur. Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pemerasan di jalan Lintas Timur oleh Kepolisian Resor Lampung Timur terutama Sat Reskrim Subdit Jatanras Polres Lampung Timur? (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat Kepolisian Resor Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pemerasan oleh kelompok preman di jalan Lintas Timur? Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman di jalan lintas timur: a) Upaya Pre-emtif, (b) Upaya Preventif, (c) Upaya Represif. (2) Faktor penghambat Kepolisian Resor Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pemerasan oleh kelompok preman di Jalan Lintas Timur adalah kurangnya kontak masyarakat dengan pihak kepolisian karena jarak antara pos polisi dengan tempat kejadian pemerasan yang cukup jauh serta Serta masih banyak korban pemerasan yang di lakukan oleh kelompok preman ini tidak mau melaporkan kejadian tersebut dengan pihak kepolisian, Sehingga preanan satuan reskrim polres lampung timur dalam hal ini adalah upaya preemtif dan upaya represif. Adapun faktor-faktor lain yang menjadi penghambat pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana premanisme di sepanjang jalan Lintas Timur adalah: (a) Faktor Sumber Daya Aparat Penegak Hukum, (b) Sarana dan Prasarana Yang Menunjang Proses Penegakan Hukum, (c) Faktor Masyarakat, (d) Faktor Kebudayaan, (e) Faktor Geografis. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Premanisme, Pemerasan, Jalan Lintas Timur
PREVENTION EFFORTS BY SATUAN RESKRIM CRIMINAL POLICE EAST LAMPUNG CRIMES AGAINST EXTORTION COMMITTED GROUP OF THUGS IN LINTAS TIMUR STREET (Case Study of East Lampung Police Jurisdiction) BY Erick Betra Septiadi, Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Email:
[email protected], Dr. Erna Dewi S.H, M.H, Rinaldy Amrullah S.H, M.H, Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung Street Soemantri Brojonegoro 35145 Number 1 Bandar Lampung. ABSTRAK At the time of the current reform the nation's economic conditions were getting worse. Not only the economic crisis but also the impact on the moral crisis. An increase in the number of unemployed is growing. This problem led to higher crime rates, especially in the area of Police, East Lampung. Problems in this study are: (1) How is the response to the crime of extortion on the roads along the East by East Lampung Police Sub-Directorate of Criminal Police mainly Sat Jatanras East Lampung? (2) What is the limiting factor East Lampung Police in tackling crime of extortion by a group of thugs in East Update? Results of research and discussion shows: (1) law enforcement against criminal acts of extortion committed by a group of thugs in the east causeway: a) attempts Preemptive, (b) preventive measures, (c) the repressive efforts. (2) factors inhibiting the East Lampung police in tackling crime of extortion by a group of thugs in Lampung Timur Street is a lack of public contact with the police because of the distance between the police station to the scene pretty much blackmail and extortion and many victims will be carried out by a group of thugs did not want to report incidents to the police, so that the Lampung Police Criminal Investigation Unit in this case is an attempt preemptive and repressive efforts. Another factor inhibiting the police in tackling crime of extortion along East Cross are: (a) factors Resources Law Enforcement Officials, (b) Infrastructure Support Process of Law Enforcement, (c) Factors Society, (d) Cultural Factors, (e) Geographic Factors. Keywords: Criminal Law Enforcement, Thuggery, Extortion, Lintas Timur Street
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang sekarang ini, pada zaman pemerintahan Belanda merupakan Onder Afdeling Sukadana yang dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang Demang Bangsa Pribumi/Indonesia. Onder Afdeling Sukadana terbagi atas 3 distrik, yaitu: Onder Distrik Sukadana, Onder Distrik Labuhan Maringgai, Onder Distrik Gunung Sugih, masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang berkedudukan sebagai pembantu Demang untuk mengkordinir Pesirah. Secara umum Masyarakat adat Lampung Timur adalah masyarakat adat pepadun, yang terkenal dengan istilah Abang Siwo Mego dan Pubian Telu Suku, kalaupun ada masyarakat adat Peminggir hanya beberapa desa/kampung saja. Masyarakat Lampung Timur memiliki prinsipprinsip dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukan suatu corak keaslian yang khas dalam hubungan sosial antar masyarakat. Kelima prinsip tersebut yaitu: Piil Pasenggirir, Sakai Sembayan, Nemui Nyima, Nengah Nyappur dan Bejuluk Beadek.1 Berdasarkan data Kepolisian Resor Lampung Timur tercatat sebanyak 492 kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) ditahun 2014. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2013 yang hanya terdapat 396 kasus kamtibmas. Kurangnya 1
Id.m.wikipedia.org/Jalan Raya Lintas Sumatera
lapangan pekerjaan dan rendahnya pendidikan di wilayah Kabupaten Lampung Timur ini menyebabkan banyak masyarakat yang memilih jalan singkat untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan tindakan yang melanggar hukum, contohnya seperti melakukan pemalakan dan juga pemerasan disertai dengan pengancaman terhadap para sopir kendaraan roda empat yang melintas di sepanjang jalan lintas timur. Hal ini biasa disebut dengan tindakan premanisme. 2 Pengertian dari premanisme berasal dari kata bahasa Belanda (vrijman) yaitu, orang bebas, merdeka danisme atau aliran. Adalah sebutan perjoratif yang sering digunakan untuk menunjuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Atau dalam bahasa inggris “(freeman)” yang artinya manusia bebas. Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan pengasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Kelompok preman terbagi dalam beberapa bentuk. Pertama, preman yang terkait oleh rasa persaudaraan, kesukaan atau kedaerahan, kelompok preman ini terbentuk berawal dari rasa solidaritas kelompok yang 2
BPS Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2012, hlm xi-xii
tinggi, tak heran ada preman Batak, Betawi, Madura, Ambon dan juga Timor-Timor. Kedua, preman yang terkait oleh organisasi kepemudaan yang kebanyakan merupakan perpanjangan sayap partai politik maupun organisasi masa, bahkan tidak jarang terkait dengan agama tertentu, yang kemudian muncul istilah preman berjubah. Ketiga, preman yang dipekerjakan biasanya tergabung dan bekerja sebagai tukang tagih hutang atau biasa disebut dengan sebutan debt collector, body guard, dan preman yang terahir adalah kelompok elit yang masuk kedalam sistem dan menjadi mafia penghubung para koruptor melalui bisnis percaloan meliputi percaloan dari kelas yang paling kecil. Kehadiran para preman jelas mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dari beberapa faktor dapat disimpulkan bahwa seseorang tega untuk berbuat jahat yang disebabkan oleh desakan ekonomi dan juga minimnya pendidikan moral seseorang tersebut. Oleh karena itu banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Republik Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, baik dari segi perilaku, moral, maupun pergeseran budaya yang ada dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya
peningkatan jumlah pengangguran yang semakin lama semakin bertambah. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas khususnya di wilayah Polres, Lampung Timur. Adapun tugas dan wewenang Kepolisian Resor Polres Lampung Timur khususnya sat reskrim yang telah di bentuk dalam dua subdit umum dan khusus. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pemerasan di jalan Lintas Timur oleh Kepolisian Resor Lampung Timur terutama Sat Reskrim (Reserse Kriminal) Subdit Jatanras (Sub Direktorat Kejahatan dan Kekerasan) Polres Lampung Timur? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat Kepolisian Resor Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pemerasan oleh kelompok preman di jalan Lintas Timur? Metode penelitian yang dipergunaka adalah dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan empiris dengan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Mengumpulkan data dengan kajian terhadap literatur dan melakukan wawancara kepada narasumber.
II. PEMBAHASAN A. Upaya Penanggulangan Oleh Sat Reskrim Polres Lampung Timur Terhadap Kejahatan Pemerasan Yang Dilakukan Kelompok Preman Di Jalan Lintas Timur Terkait dengan upaya penanggulangan oleh Sat Reskrim Polres Lampung Timur terhadap kejahatan pemerasan yang dilakukan kelompok preman di jalan Lintas Timur, maka berbagai upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Lampung Timur, terutama Sat Reskrim Subdit Jatanras adalah sebagai berikut:3 1.
Upaya Pre-emtif
Rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya bervariasi mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya kordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan. Upaya Pre-emtif biasanya diberlakukan pada saat masa-masa dimana menurut kalender kamtibmas merupakan rawan akan kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman, biasanya 3
Hasil wawancara dengan kasat Reskrim Polres Lampung Timur,pada tanggal 04 Maret 2015
massa tersebut adalah pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri ataupun momen besar lainnya yang menurut kalender kamtibmas adalah masa rawan. 2.
Upaya Preventif
Rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencagah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Kegiatan ini meliputi pengaturan penjagaan, patroli dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung Polize hazard. Upaya Preventif diberlakukan dengan cara patroli rutin disetiap wilayah yang rawan akan kejahatan dan juga pendekatan secara langsung terhadap masyarakat melalui sosialisasi keamanan lingkungan sekitar dan ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan kejahatan yang ada di lingkungannya. 3.
Upaya Represif
Rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan kasus kejahatan yang telah terjadi. Bentuk kegiatannya, antara lain : penyelidikan, penyidikan, serta upaya paksa lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Upaya Represif diberlakukan apabila pihak kepolisian menerima laporan yang masuk mengenai kejahatan yang terjadi di lapangan dan segera ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian dalam hal ini akan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan para pelaku kejahatan tersebut.
B.
Faktor-faktor Penghambat Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Premanisme di Sepanjang jalan Lintas Timur
Penegakan hukum bukan sematamata pelaksanaan perundangundangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi yaitu subtansi hukum, petugas, sarana dan prasaranan, masyarakat dan kebudayaan.4 1.
Faktor Sumber Daya Aparat Penegak Hukum
Persoalan mendasar dari tidak bekerjanya hukum yaitu kurangnya keahlian sumber daya manusia yang dimiliki polri sebagai penegak hukum, untuk menciptakan polisi yang profesional diperlukan pengembangan pendidikan demi meningkatkan sumber daya polri. Kurangnya personel polri yang memiliki latar belakang kejuruan hukum, sehingga penanganan dalam suatu perkara dianggap lambat dan kurang menguasai, sehingga penyelidikan dan pengungkapan kurang memuaskan dan permasalahan sehubungan dengan kepribadian dan mentalitas penegak hukum dalam membangun polri yang profesional. 2. Sarana dan Prasarana Yang Menunjang Proses Penegakan Hukum Mengenai sarana dan prasarana yang menunjang penegakan hukum ada beberapa hal yang harus diperhatikan 4
Soerjono Soekamto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1983,hal 8
dalam mencapai sarana tersebut antara lain manusia, dana, bahanbahan material, metode, mesin dan lain sebagainya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada seperti halnya kebutuhan personil. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk digunakan dalam upaya penganggulangan oleh Satuan Reskrim Polres Lampung Timur terhadap kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman di jalan lintas timur, karena memang pada dasarnya jarak antara Polres Lampung Timur dengan lokasi yang sering terjadi pemalakan cukup jauh, oleh karena itu Polres Lampung Timur memerlukan kendaraan atau mobilisasi dan juga kerjasama/kordinasi dengan instansi lain yang terkait. 3.
Faktor Masyarakat
Faktor masyarakat yang menghambat peran Satuan Reskrim Polres Lampung Timur dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman di sepanjang jalan Lintas Timur adalah sikap masyarakat yang acuh sehingga menimbulkan ketidakpedulian masyarakat kepada si preman tersebut, kesadaran masyarakat yang begitu lemah dan masih rendah menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan yang bermoduskan menjual air mineral botol. Banyak masyarakat/para sopir yang masih enggan untuk melaporkan tindak pidana pemerasan yang terjadi di sepanjang jalan Lintas Timur tersebut dengan pihak kepolisian. Banyak alasan yang melatarbelakangi
biasanya salah satu korban pemerasan enggan melapor karena mereka takut para preman tersebut melakukan tindakan kekerasan kepada mereka dan alasan lainnya adalah mereka sudah mengiklaskannya, padahal apabila hal tersebut tidak ditangani lebih lanjut maka akan semakin banyak masyarakat/para sopir lain yang menjadi korban pemerasan oleh kelompok preman tersebut.5 4.
Faktor Kebudayaan
Fungsi pre-eventif bukan ada di Satuan Reskrim Polres Lampung Timur. Fungsi sat reskrim adalah bagian penindakan represif dimana para Satuan Reskrim Polres Lampung Timur akan melakukan penangkapan para pelaku tindak pidana pemerasan tersebut lalu akan dilakukan sidang di tempat, dan apabila para pelaku tersebut mendapatkan sanksi tipiring atau tindak pidana ringan maka para pelaku tersebut hanya ditahan satu sampai dua hari, setelah para pelaku melaksanakan hukuman tipiring tersebut dan mereka bebas selanjutnya para pelaku tersebut akan melakukan hal yang sama yaitu melakukan tindak pidana pemerasan tersebut, tipiring akan diberlakuakan apabila kesalahan yang diperbuat oleh para pelaku tidak terlalu berdampak negativ terhadap masyarakat sekitar ataupun pengguna jalan itu sendiri. Para pelaku pemerasan tersebut akan terus melakukan kejahatan pemerasan karena memang hanya cara itu yang para pelaku pemerasan tersebut miliki untuk mencari uang pada era modern saat ini. 5
( http://lampungtoday.com) pada tanggal 31 mei 2014 pukul 11.47
5.
Faktor Geografis
Faktor geografis dalam hal ini menjadi salah satu fakor penghambat Satuan Reskrim Polres Lampung Timur karena jarak antar kecamatan yang cukup jauh, lampung timur itu sendiri saat ini memiliki 34 kecamatan yang memang jarak antar satu kecamatan dengan kecamatan lainnya cukup jauh, apalagi titik-titik yang dinilai oleh Satuan Reskrim Polres Lampung Timur rawan akan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman tersebut berjarak cukup jauh, yaitu kecamatan labuhan maringgai sampai Kecamatan Gunung Timung, dan jarak dari Polres Lampung Timur dan juga kondisi jalan yang kurang bagus juga menjadi faktor penghambat Satuan Reskrim Polres Lampung Timur, Satuan Reskrim Polres Lampung Timur harus menempuh kurang lebih dua jam perjalanan untuk sampai ke lokasi kejadian. III. SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Upaya penanggulangan kejahatan pemerasan di jalan lintas timur oleh Kepolisian Resor Lampung Timur terutama Sat Reskrim Subdit Jatanras Polres Lampung Timur adalah menekankan pada keamanan ditingkat desa, libatkan penduduk secara aktif, melakukan kegiatan patroli rutin yang di dampingi oleh kepolisian daerah setempat, razia rutin gabungan, kegiatan kringresere, metode dan peralatan lengkap, mudahkan komunikasi dengan polisi dan tentukan tindakan yang
tepat. Dalam penanggulangan aksi pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman di sepanjang jalan lintas timur, upaya yang dilakukan oleh Sat Reskrim Subdit Jatanras Polres Lampung Timur adalah melakukan tindakan represif yaitu tindakan penangkapan yang memang sebelumnya pihak kepolisian sudah menerima laporan dari masyarakat mengenai permasalahan atau pun kasus premanisme ini, setelah itu satuan reskrim juga dalam setiap melakukan kegiatan ataupun represif selalu meggunakan dasar hukum yang sudah ada di KUHAP dan juga Sat Reskrim Subdit Jatanras mempunyai dasar peraturan yang ada Perkap yang sudah di atur oleh pimpinan Polri. 2. Faktor penghambat Kepolisian Resor Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pemerasan oleh kelompok preman di jalan lintas timur adalah kurangnya kontak masyarakat dengan pihak kepolisian karena jarak antara pos polisi dengan tempat kejadian pemerasan yang cukup jauh serta Serta masih banyak korban pemerasan yang di lakukan oleh kelompok preman ini tidak mau melaporkan kejadian tersebut dengan pihak kepolisian, Sehingga preanan satuan reskrim polres lampung timur dalam hal ini adalah upaya preemtif dan upaya represif Adapun faktor-faktor penghambat lainya adalah sebagai berikut :
Faktor-faktor penghambat peran satuan reskrim polres lampung timur dalam upaya menanggulangi tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh kelompok preman: a. b.
c. d. e.
Faktor Sumber Daya Aparat Penegak Hukum Faktor Sarana dan Prasarana Yang Menunjang Proses Penegakan Hukum Faktor Masyarakat Faktor Kebudayaan Faktor Geografis
DAFTAR PUSTAKA Buku BPS Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2012, hlm xi-x.
Soerjono Soekamto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1983, hal 8 Wawancara Hasil wawancara dengan kasat Reskrim Polres Lampung Timur,pada tanggal 04 Maret 2015 Websait Http://lampungtoday.com
