UNIVERSITAS GUNADARMA PROGRAM DIPLOMA III BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK (LKP)
PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KEHUTANAN Disusun Oleh : Nama NPM Program Studi Pembimbing
: Andika Leonardo : 40205116 : Akuntansi Komputer : Dr. Prihantoro, SE, MM
Ditujukan Guna Melengkapi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Ahli Madya JAKARTA 2012
ABSTRAK Selama melakukan Praktek Kerja Lapangan, penulis turut serta dalam proses penginputan data dan penggabungan data dalam proses pembuatan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Penulis juga melakukan pengelompokkan jenisjenis satker untuk setiap Eselon I, menyesuaikan penyajian Laporan Keuangan tingkat Eselon I dengan Catatan atas Laporan Keuangannya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Pertanian adalah sebagai Penanggung Jawab UAPA dan mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran. Dengan demikian penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada tingkat Kementerian. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian ini menggambarkan perbandingan antara pagu anggaran tahun 2006 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Kata Kunci
:
Prosedur, Realisasi, Anggaran, Pendapatan, Belanja
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang •
Sebagai landasan hukum dan upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pada tanggal 5 April 2003 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
•
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjabarkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
•
Bentuk-bentuk laporan keuangan yang dihasilkan menurut 17 Tahun 2003 dan PP. No. 24 Tahun 2005 :
• • • • • •
Laporan Posisi Keuangan/Neraca Laporan Arus Kas Laporan Kinerja Keuangan/Surplus-Defisit Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Undang-Undang No.
PENDAHULUAN 2. Materi Kerja Praktek
• • •
Aplikasi SAI (Sistem Akuntansi Instansi) PP. No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Bagan Perkiraan Standar
3. Ruang Lingkup Kerja Praktek
•
Penginputan data : memasukan data-data keuangan seperti SPM dan SP2D dengan menggunakan Aplikasi SAI 2007
•
Penggabungan data : mengelompokkan data-data Laporan Keuangan tingkat Eselon I
PENDAHULUAN 4. Tujuan dan Manfaat Tujuan Kerja Praktek : 1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang kedisiplinan dalam bekerja sehingga akhirnya tumbuh motifasi dalam rangka pengembangan diri 2. Mahasiswa tidak hanya mampu menguasai teori yang diperoleh melainkan juga mengalokasikannya secara langsung yang berkaitan dengan profesi keuangan 3. Mahasiswa
mengetahui
kompleksitas
profesi keuangan, mengenai tugas,
fungsi, kegiatan dan segala macam permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mempersiapkan diri sejak dini untuk terjun di dunia kerja nantinya
PENDAHULUAN Manfaat Kerja Praktek : 1.
Mengetahui lebih jauh mengenai keuangan di instansi pemerintahan
khususnya di Departemen Kehutanan. 2.
Mengetahui hubungan antara keuangan dan perlengkapan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka menyelenggarakan komunikasi timbal-balik yang harmonis dalam ruang lingkup kelembagaan.
3.
Menerapkan sebagian ilmu yang didapatkan didalam kampus pada proses praktek kerja lapangan.
4.
Mengenal dunia kerja yang nyata dan mendapatkan wawasan bersosialisasi di
lingkungan kerja dengan berbagai permasalahan yang ada.
TEMPAT KERJA PRAKTEK
STRUKTUR ORGANISASI
TEMPAT KERJA PRAKTEK
TEMPAT KERJA PRAKTEK
TEMPAT KERJA PRAKTEK
TEMPAT KERJA PRAKTEK Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi, tindak lanjut hasil pemeriksaan serta pelaporan pelaksanaan anggaran.
a) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan ketatalaksanaan keuangan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran. b) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan penggandaan. c) Subbagian
Perlengkapan
mempunyai
tugas
pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan.
melakukan
penyiapan
bahan
METODE KERJA PRAKTEK Metode Pengumpulan Data : Studi Lapangan Studi Pustaka Rincian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan
NO.
WAKTU
KEGIATAN
1.
06 Agustus 2007
Pengenalan Program SAI
2.
07 Agustus 2007
Pengenalan PP. No. 24/2005 tentang SAP
3.
09 Agustus 2007
Pengenalan Bagan Perkiraan Standar
4.
10-13 Agustus 2007
Penggunaan Aplikasi SAI
5.
14-21 Agustus 2007
Pengumpulan Data
6
22-28 Agustus 2007
Penerapan Materi Kerja Praktek
HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL PEMBAHASAN
HASIL DAN PEMBAHASAN Bagan Alir Proses Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
1
UAKPA/ KD/DK/ TP SYSTEM
UAPPA-W SYSTEM
3 2
UAPPA-E1 SYSTEM
4
UAPA SYSTEM
KEMENTERIAN KEUANGAN
5
6 LAPORAN KEUANGAN
BA–62,69 1
UAKPS
2 KPPN
UAKPA
1a BA–62,69
4b 4
3
2a BA–62,69 Data UAPPA-W
UAPPA - W
UAPPB - W
5a
4a
BA–62,69
LPJ
5
KANWIL Ditjen PBN
12
BA–62,69 6 UAPPA – E1
UAPPB – E1
BA–62,69
7
7a
LRA dan
14 NERACA
11
9 UAPB
UAPA 10
9a
NERACA, LRA, LAK
15 DITJEN PBN (Dit. IA) APPL CENTER DB CENTER 12
Lap BMN
13
NERACA
LRA dan
6a
Ditjen PBN Dit PA
DITJEN PBN (Dit PBMKN)
BA–62,69
8
HASIL Dokumen Sumber Yang Digunakan :
Dokumen penerimaan yang terdiri dari : a)
Estimasi Pendapatan yang dialokasikan : Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (DIPA PNBP), tidak termasuk estimasi Pengembalian Belanja dan Pembetulan Pembukuan,
b)
Realisasi Pendapatan : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC), dokumen lain yang dipersamakan.
HASIL
Dokumen pengeluaran yang terdiri dari : a)
Alokasi Anggaran : Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan dokumen lain yang dipersamakan;
b)
Realisasi Pengeluaran : Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan dokumen lain yang dipersamakan.
HASIL Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran : 1. Tingkat UAKPA Kegiatan Harian/Bulanan/Triwulanan/Semesteran
• • • • • • • • • •
Terima dan verifikasi dokumen sumber
Rekam dokumen sumber Cetak dan verifikasi RTH Posting data Cetak dan verifikasi buku besar
Cetak dan kirim laporan keuangan beserta ADK ke KPPN Rekonsiliasi data dengan KPPN Cetak LRA, sampaikan ke UAPPA-W/UAPPA-E1 Susun CaLK, sampaikan ke UAPPAW/UAPPA-E1 setiap semester back up data
HASIL 2. Tingkat UAPPA-W Kegiatan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
• • • • • • • •
Terima dan verifikasi laporan keuangan beserta ADK yang diterima dari UAKPA setiap bulan Gabungkan data laporan keuangan Cocokan data antara UAPPA-W dengan UAPPB-W Sampaikan data laporan keuangan ke Kanwil Ditjen PBN sebagai bahan rekonsiliasi Rekonsiliasi data dengan Kanwil Ditjen PBN Cetak LRA, sampaikan ke UAPPA-E1 beserta ADK Susun CaLK, sampaikan ke UAPPA-E1 setiap semester
back up data
HASIL 3. Tingkat UAPPA-E1
Kegiatan Triwulanan/Semesteran
•
• • • • • • •
Terima dan verifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAPPA-W setiap triwulan, termasuk Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Gabungkan data laporan keuangan Cocokan data antara UAPPA-E1 dengan UAPPB-E1 Sampaikan data laporan keuangan ke Ditjen PBN c.q. DIA sebagai bahan rekonsiliasi Rekonsiliasi data dengan Ditjen PBN c.q. DIA Cetak LRA, sampaikan ke UAPA beserta ADK
Susun CaLK, sampaikan ke UAPA setiap semester back up data
HASIL 4. Tingkat UAPA Kegiatan Triwulanan/Semesteran
• • • • • • • • •
Terima dan verifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAPPA-E1 setiap triwulan Gabungkan data laporan keuangan Lakukan pencocokan data antara UAPA dengan UAPB Lakukan rekonsiliasi data dengan DIA setiap semester
Cetak Laporan Realisasi Anggaran Susun Catatan atas Laporan Keuangan Buat Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SOR) Sampaikan laporan keuangan beserta ADK ke Ditjen PBN c.q. DIA
back up data
PEMBAHASAN Pengertian Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran :
• •
Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang
berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
PEMBAHASAN Sistem Akuntansi Instansi : sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas Kementerian Negara/Lembaga (termasuk
Entitas
Pemda
yang
menerima
dana
APBN
dari
Kementerian
Negara/Lembaga berupa dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).
Sistem Akuntansi Instansi terdiri dari : •Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), memproses transaksi Keuangan •Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) memproses transaksi Barang Milik Megara
PEMBAHASAN Sistem Akuntansi Keuangan terdiri dari : 1.
Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA-UAKPA)
2.
Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (SAUAPPA-W)
3.
Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (SAUAPPA-E1)
4.
Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SA-UAPA)
PEMBAHASAN Dasar Hukum penyusunan LRA : 1.
UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.
UU. No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3.
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
4.
PP. No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5.
KepPres RI No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6.
PerMenKeu RI No. 59/PMK.06/2005 tentang SAPP
7.
PerMenKeu RI No. 13/PMK.06/2005 tentang BPS
8.
PerDirJen
Perbendaharaan
No.
Per-24/PB/2006
tentang
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Pelaksanaan
PEMBAHASAN Grafik Realisasi Pendapatan Negara TA 2007 dan 2006 Grafik Realisasi Pendapatan Negara TA 2007 dan 2006
2007 4.000.000.000 3.608.481.785 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 (%)
2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000
0
1.721.289.514
2006
PEMBAHASAN Perbandingan PNBP TA 2007 dan 2006 Uraian
2007
2006
Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
12.190.000
4.800.000
Pendapatan Jasa Lainnya
4.960.000
-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
11.247.042
3.416.318
Pendapatan Bea Lelang Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Swadana Tahun Anggaran Yang Lalu Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Pendapatan dari GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan)
156.151.905
-
113.400.000
-
2.518.223.869
7.465.000
290.623.725
-
112.234.297
279.383.900
239.214.494
76.709.932
1.614.096
-
148.622.357
1.349.514.364
3.608.481.785
1.721.289.514
Pendapatan Anggaran Lain-lain Jumlah
PEMBAHASAN Komposisi Alokasi Belanja TA 2007
5,20%
PNBP Rupiah Murni 94,80%
PEMBAHASAN Perbandingan Relisasi Belanja Lain-Lain TA 2007 dan 2006 Tahun NO 1.
Uraian Belanja
Lain-lain
2007`
2006
(Belanja 1.946.477.852.563 1.421.095.292.639
Cadangan Dana Reboisasi) 2.
Belanja
Cadangan
Tanggap
-
-
Darurat 3.
Belanja Lain-lain II Lainnya Jumlah
1.780.410.970.725 3.726.888.823.288 1.421.095.292.639
SIMPULAN •
Besarnya anggaran sangat penting dan tentunya berpengaruh pada pencapaian
sasaran pembangunan pertanian
•
Diperlukan kesungguhan dari pengelolah anggaran baik ditingkat pusat maupun di daerah untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan
•
Koordinasi
dan
komunikasi
yang
intensif
antara
pusat,
propinsi
dan
kabupaten/kota menjadi suatu hal yang sangat penting
•
Penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada tingkat Kementerian
•
Laporan
Realisasi
Anggaran
Kementerian
Pertanian
menggambarkan
perbandingan antara pagu anggaran tahun 2006 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja
