UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PEREKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA IMPLIKASINYA TERHADAP KELEMBAGAAN BKKBN
disampaikan oleh:
Drs. Sugilar Kepala Biro Hukum Organisasi dan Tatalakasana BKKBN dalam acara: LIP4 melalui VICON JAKARTA, 7 Desember 2009
SISTIMATIKA 1.LATAR BELAKANG dan Proses 2.ALUR PIKIR DAN RUNAG LINGKUP Alur Pikir Ruang Lingkup Peraturan Pelaksanaan (PP, Perpres)
C. IMPLIKASINYA KELEMBAGAAN BKKBN
A. LATAR BELANG: Alasan Mengapa UU 10/1992 Diganti/ Diamandemen? PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL
1
• Demokratisasi • Penekanan pada hak azasi manusia: tidak boleh ada pemaksaan, penekanan pada pelayanan berkualitas
2
LINGKUNGAN STRATEGIS DALAM NEGERI
• Reformasi pemerintahan • Desentralisasi
3
MELENGKAPI SUBSTANSI YANG ADA SESUAI DENGAN KONDISI SAAT INI
4
MENJAMIN AGAR BANGSA/NEGARA LEBIH MEMPERHATIKAN ASPEK KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UU NO. 10/1992 IDEAL
Landasan hukum untuk mengembangkan program kependudukan & menjadikan pembangunan berwawasan kependudukan UNTUK MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KE NYA TAA N
Belum berfungsi optimal
PENYEBAB
• Substansi yang ada sudah tidak mampu menjawab kondisi yang ada • Tidak jelas siapa penanggung jawab pelaksana UU
Diperlukan Amandemen
ISU STRATEGIS YANG AKAN MENJADI PERHATIAN DALAM AMANDEMEN 1. Prinsip-prinsip pembangunan yg berlaku secara internasional dimana Indonesia telah menyatakan komitmen didalamnya seperti Hak Asasi Manusia, kebersamaan, persamaan, toleransi dsb
2. Pembangunan berkelanjutan sebagai sasaran pembangunan nasional
Alasan ?
Alasan ?
• Komitmen Global • Komitmen Nasional
Pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen Nasional dan Internasional
3. Keterkaitan kependudukan dan pembangunan berkelanjutan
Alasan ?
Faktor Dinamika kependudukan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan berkelanjutan
4. Kualitas penduduk dan penyiapan generasi mendatang • Pembangunan Kependudukan terkait erat dengan pembangunan kualitas SDM Alasan ?
• Pembangunan SDM menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional
5. Desentralisasi
Alasan ?
• Pembangunan Kependudukan memiliki keterkaitan yang sangat kuat antara global, nasional dan daerah • Komitmen Pemerintah Daerah sangat menentukan keberhasilan Pemb. Kependudukan & Pemb. berkelanjutan
6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, LSM & CSO Era Otonomi, pemerintah pusat, propinsi & kabupaten/kota memiliki Kewenangan dan peran masing-masing Alasan ?
LSM maupun Civil Society Organization (CSO) memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan
7. Pengelolaan kelahiran, Penurunan kematian dan Pengarahan mobilitas penduduk
Alasan ?
• Ketiga issue tersebut merupakan kompnen utama dalam pengelolaan perkembangan kependudukan • Ketiga issue tersebut harus diintervensi secara terpadu dengan program yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan akhirnya berdampak pada pembangunan berkelanjutan
8. Pemberdayaan keluarga
Alasan ?
Pemberdayaan keluarga sangat berkaitan erat dengan pembangunan keluarga berkualitas dan akhirnya menentukan kualitas penduduk secara keseluruhan
9. Program-program khusus yang dikaitkan dengan pertumbuhan struktur penduduk misalnya program kesehatan reproduksi remaja, program pemberdayaan penduduk lanjut usia
Alasan ?
Pertumbuhan struktur penduduk akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk dalam pembangunan ini harus di dukung dengan kebijakan dan program yang sesuai
10. Perhatian khusus kepada kelompok masyarakat tertentu seperti penduduk miskin, terpencil, suku terasing, dsb.
Alasan ?
Ada kelompok yang oleh karena kondisi tertentu menjadi sangat terbatas aksesnya terhadap informasi dan pelayanan, padahal jika hal ini dibiarkan dapat berdampak buruk bagi individu, masyarakat maupun negara
11. PROSES UU(1) MASYARAK AT
RUU usul inisiatif DPR Sidang Paripurna (9-12-’03)
RUU TENTANG KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA Surat DPR ke Presiden No.RU.02/1185/ DPRRI/2004 (11-3-’04) Tembusan BKKBN
Pembahas an Interdep (1)
Sinkronisasi dan Issue Krusial: Aborsi, KRR, KB: Individu/Pasangan, Pembebanan Negara, Sanksi, dll.
Surat Ketua DPR kepada Presiden No. KD.02/608/DPR RI/2005 Tgl. 31-1-2005 o o
Penyampaian RUU dan Penarikan kembali RUU yg tidak selesai dibahas
12. PROSES UU (2 ) Srt Ketua DPR RI Presiden. No. Nu.02/8718/DPR-RI/2006 Tgl. 14-11-2006. RUU Kepenudukan & PK
Pembahasa n Interdep (2)
Di DPR (1) Penyampaian Pendapat dan DIM di Panja Kom.IX (2)Pembahasan Bersama terjadi deadlock
UU No. 52 Thn 2009
Surat Presiden Ketua DPR RI No.R-98/Pres/12/2006 Tgl.19/12/06 Penunjukan Wakil Pemerintah Men-Kes, Mendagri, dan MenHuk-HAM Untuk Pembahasan RUU
Ketua DPR/Komisi IX Presiden (Sisa RUU diselesaikan sidang 2009) 210609 Bahas Bersama di Komisi IX (Komitment Review materi / DIM RUU 030709 Interdep Siap Bahas Bersama 3008-0409 2009 Pemerintah Sun DIM baru (RUU Perk Kepend dan PK) 240909 Pandangan & DIM Pemerintah di Kom.IX/Panja RUU – PKPK 25-28 Sept’09 Bahas Bersama Panja & Pemerintah 290909 Sidang Paripurna DPR RI (Disetujui RUU menjadi UU)
Tentang Perkemb. Kependudukan dan Pemb Keluarga. Tanggal 29-10-2009 LN No. 161 Thn 2009 TLN No 5080
B. ALUR PIKIR DAN RUANG LINGKUP I. ALUR PIKIR
• Asas • Prins ip • Tuju an • Hak dan Kew ajiba n
• PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 1. Pengendalian Kuantitas o Keluarga Berencana (KB) 2. Penurunan Kematian 3. Pengembangan Kualitas 4. Pengarahan Mobilitas 5. Perencanaan Kependudukan 6. Penduduk Rentan • PEMBANGUNAN KELUARGA Ketahanan dan kesejahteraan keluarga • DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN
Aspek landasan/Dasar Pengaturan
Aspek Substansi Pengaturan
• Kewena ngan dan Tanggun g jawab
• Kelemba gaan (BKKBN ) • Peran serta Masyara kat Aspek manajemn pelaksanaan
II. RUANG LINGKUP/SISTIMATIKA (1) Terdiri dari: 12 Bab dan 63 Pasal. • • • •
Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1) Bab II Asas, Prinsip, dan Tujuan (Ps 2 s/d Ps 4) Bab III Hak dan Kewajiban Penduduk (Ps 5 s/d Ps 6) Bab IV Kewenangan & Tanggung Jawab Pemerintah (Ps 7 s/d Ps 10: Kewenangan) dan (Ps 11 s/d Ps 14: Tanggung Jawab) • Bab V Pembiayaan: Ps 15 (APBN) dan Ps 16 (APBD)
II. RUANG LINGKUP/SISTIMATIKA (2) • Bab VI Perkembangan Kependudulan ( 1 ) Ps 17 s/d Ps 46 Bagian ke-1 s/d Bagian ke-6 Bag ke-1 Umum Ps 17 Bag ke-2 Pengendalian Kuantitas Penduduk Paragraf ke-1 Umum (Ps 18 – Ps 19) Paragraf ke-2 KB (Ps 20 – Ps 29) Bag ke-3 Penurunan Angka Kematian (Ps 30 – Ps 32) Bag ke-4 Mobilitas Penduduk (Ps 33 – Ps 37) Bag ke-5 Pengembangan Kualitas Penduduk Paragraf ke-1 Umum (Ps 38) Paragraf ke-2 Penduduk Rentan (Ps 39 – Ps 43)
II. RUANG LINGKUP/SISTIMATIKA (3)
• Bab VI Perkembangan Kependudulan (Lanjutan..2) Bag ke-6 Perencanaan Kependudukan (Ps 44 - Ps 46) • Bab VII Pembangunan Keluarga (Ps 47 – Ps 48) • Bab VIII Data dan Informasi Kependudukan. (Ps 49 s/d Ps 52) • Bab IX Kelembagaan. Bag ke-1 Nama dan Kedudukan (Ps 53 – Ps 56) Bag ke-2 Tugas dan Fungsi (Ps 56 – Ps 57) • Bab X Peran Serta Masyarakat. ( Ps 58 ) • Bab XI Ketentuan Peralihan. Ps 59 • Bab XII Ketentuan Penutup. Ps 60 s/d Ps 63 )
II. RUANG LINGKUP/SUBSTANSI (1) Bab VI Perkembangan Kependudukan Bab VII Pembangunan Keluarga
Bab VI Perkembangan Kependudukan(1) 1.Pengendalian Kuantitas Penduduk (Ps 18 - 19) Mewujudkan jumlah penduduk yang serasi, selaras, seimbang dgn daya dukung dan daya tampung termasuk sosekbud, berhubungan dangan: Penetapan perkiraan jumlah, struktur, komposisi, pertumbuhan, dan persebarannya.
II. RUANG LINGKUP/SUBSTANSI (2) Bab VI Perkembangan Kependudukan(2) 1.Pengendalian Kuantitas penduduk dilakukan melalui upaya: Pengendalian angka kelahiran; penurunan angka kematian; dan pengarahan mobilitas penduduk Tingkat nasional dan daerah. Tata caranya ditetapkan dengan PP.
Bab VI Perkembangan Kependudukan ( 3 ) (b) Keluarga Berencana: (Ps 20 – 29) • Mewujudkan PTS & Keluarga berkualitas, melalui KB • Membantu calon atau pasutri: usia ideal perkawinan; usia ideal melahirkan; jumlah ideal anak; jarak ideal melahirkan; penyuluhan kesehatan reproduksi • Dilakukan melalui upaya: peningkatan keterpaduan dan peran serta masy; pembinaan keluarga; pengaturan kehamilan; disertai KIE • Promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang • Diatur dengan PP
Bab VI Perkembangan Kependudukan ( 4 ) (b) Keluarga Berencana: Pemerintah wajib: Meningkatkan akses & kualitas: informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi. • Menyediakan metode kontrasepsi, informasi yg lengkap mudah diperoleh (manfaat dan dampak), pelayanan ulang, promosi ASI eksklusif, diatur dengan Men-Kes • Penggunaan alat obat cara kontrasepsi persetujuan suami isteri, oleh tenaga yg bertwenang dan sesuai standar profesi • Diatur oleh Men-Kes • Pemberian informasi dan peragaan alat obat cara kontrasepsi dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain terlatih ditempat dan cara yang layak. • Pem.Penda wajib menyediakan alat obat cara kontrasepsi bagi penduduk miskin
Bab VI Perkembangan Kependudukan ( 5 )
(c) Penurunan Angka Kematian (Ps 30 – 32) Prioritas bagi: ibu waktu hamil; waktu melahirkan; pasca persalinan; bayi; dan anak. melalui: promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif Pem.Pemda, melakukan pengupulan data dan analisis angka kematian, ditetapkan dengan PP.
Bab VI Perkembangan Kependudukan ( 6 ) (d) Mobilitas Penduduk (Ps 33 - 37) untuk persebaran penduduk yg optimal. Pengarahan mobilitas penduduk internal: permanen/non permanen, persebaran ke daerah penyangga dan pusat pertumbuhan, desa ke kota, daerah perbatasan, tertinggal, pulau kecil terluar. diatur dgn PP Pemerintah dan pemda menetapkan kebijakan Mobilitas Penduduk. Pem.Pemda melakukan pengumpulan data dan analisis serta proyeksi mobilitas penduduk Tata cara dengan PP
Bab VI Perkembangan Kependudukan ( 7 ) (e) Pengembangan Kualitas Penduduk: (Ps 38) Mewujudkan manusia sehat, cerdas, mandiri melalui: peningkatan kesehatan, pendidikan, ekonomi, agama dan sosbud. Pemerintah, pemda, masy. Menyelenggarakan pengembangan kualitas penduduk, dengan pembinaan dan pelayanan penduduk; melalui KIE dan penyediaan prasarana dan jasa. pengembangan kualitas penduduk diatur dgn PP
Bab VI Perkembangan Kependudukan ( 8 ) (f) Penduduk Rentan Ps 39 - 43) Diberikan kemudahan dan perlindungan kebijakan pemth terhadp penduduk rentan yg sebagai akibat: perubahan struktur, komposisi penduduk, kondisi fisik non fisik, keadaan geografis, dampak negatif dr proses pembangunan dan bencana alam. dilaksanakan melalui: perawatan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan atas biaya negara. Kebutuhan dasar penduduk miskin dijamin pemerintah Kriteria, tata cara perlindungan diatur dengan PP
Bab VI Perkembangan Kependudukan ( 9 )
(g) Perencanaan Kependudukan Ps 44 - 46) menetapkan sasaran kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk pada masa yang akan datang. Jangka menengah dan panjang lingkup pusat, prov, kab/kota untuk menghasilkan Renstra wajib diintegrasikan dan diimplementasikan kedalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Diatur dengan Peraturan Presiden.
RPJMN/RPJMD
Bab VII Pembangunan Keluarga
• Kebijakan Pembangunan Keluarga (Ps 47 - 48) untuk mendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi keluarga scr optimal; melalui: pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan cara: peningkatan kualitas anak (memberikan akses informasi, pendidikan, penyuluhan, perawatan, pengasuhan), remaja (pemerian akses informasi, konseling, dll), lansia; pemberdayaan keluarga rentan, kualitas lingkungan keluarga; serta upaya penghapusan kemiskinan) Pemb ketahanan dan kesejahteraan kel diatur dgn PERMEN yang terkait dibidang tugas dan kewenangannya.
Bab VIII Data dan Informasi Kependudukan
(Ps 49-52)
• Pemerintah/Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, menyajikan data dan informasi ttg kependudukan dan keluarga. melalui sensus, survey, pendataan keluarga. • wajib digunakan oleh Pemerintah dan Pemda dasar penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pembangunan • Pemda wajib melaporkan data dan informasi kependudukan dan keluarga kepada pemerintah • Pemerintah wajib menyebarluaskan kembali data dan informasi • Pemerintah/Pemda menyelenggaran SIDUGA. • Diatur dengan PP.
III. Peraturan Pelaksanaan (PP & PerPres) - 1 (a) Peraturan Pemerintah: 1. Penetapan Kebijakan Nasional, NSPK, Fasilitasi Perkembangan Kependudukan dan KB (Ps 12 (2); 2. Penetapan Pengendalian Kuantitas penduduk (Ps 19); 3. Kebijakan KB(PUP, PK, Pengkel,Ketahanan Kelg): Ps 22 4. Tata cara Pengumpulan data dan proyeksi kependudukan tentang angka kematian penduduk (Ps 32); 5. Pengarahan mobilitas penduduk (Ps 33); 6. Tata Cara pengumpulan, data analitis, mobilitas, dan persebaran penduduk, diatur dengan PP (Ps 37) 7. Pengembangan Kualitas Penduduk diatur dgn PP (Ps 38) 8. Kriteria, tata cara perlindungan penduduk miskin (Ps 41) 9. Penyelenggaraan SIDUGA (Ps 50)
III. Peraturan Pelaksanaan (PP & PerPres) - 2 (b) Peraturan Presiden. 1. Perencanaan Kependudukan (Ps 46) 2. Lembaga Badan Kependudukan dan KBN(BKKBN) Ps 53-57 (c) Peraturan Menteri Kesehatan. 1. Akses, kualitas, informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan alat kontrasepsi (Ps 23). 2, Tata Cara Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi (Ps 26); (d) Peraturan Menteri terkait sesuai bidangnya: Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Ps 48)
C. IMPLIKASINYA KELEMBAGAAN BKKBN ( 1 ) • Kedudukan BKKBN lebih kuat (ditetapkan dalam UU) • Perubahan Nama/Status BKKBN BKKBN yg dibentuk sebelum UU ini DINYATAKAN sebagai BKKBN menurut UU ini • Ruang Lingkup Tugas, Fungsi, Kewenangan BKKBN Lebih Luas dan Lebih Kuat • Kelembagaan pengelola program di daerah provinsi dan kab/kota menjadi seragam (bentuk dan tugas fungsinya) • Mengalami Perubahan Manajemen (Visi, Misi, Strategi dan Struktur Organisasi Pusat dan Daerah) termasuk Perangkat Manajemen (Supra dan infrastruktur manajemen) • Pencapaian Sasaran Program tantangan akan lebih berat
C. IMPLIKASINYA KELEMBAGAAN BKKBN ( 2 ) • Hubungan Pusat dan Daerah lebih kuat (hubungan BKKBN dgn BKKBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya) hubungan fungsional • Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan (PP) akan menjadi lebih berat (waktu dibatasi hanya 1 tahun) termasuk perangkat manajemen bagi pemerintah daerah (bidang kelembagaan BKKBD, SDM, dan Pembiayaan) serta fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kependudukan dan KB. • Sedang disiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang BKKBN termasuk SOTK-nya • BKKBN Provinsi (perwakilan) keberadaannya …… ? vertikal seluruhnnya dan/atau regional.
Visi dan Misi BKKBN VISI
PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG 2015 Misi
Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
KELEMBAGAAN BKKBN TUGAS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
MELAKSANAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK dan MENYELENGGARAKAN KELUARGA BERENCANA
FUNGSI BKKBN 1. perumusan kebijakan nasional; 2. penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria; 3. pelaksanaan advokasi dan koordinasi; 4. penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi ; 5. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi ; dan 6. pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi; di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, BKKBN menyelenggarakan fungsi pendukung: 1.penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum 2.pelaksanaan pengawasan fungsional 3.penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan 4.pengelolaan data dan informasi kependudukan dan KB
6/22/2011
10(Sepuluh) FUNGSI BKKBN DIRUMUSKAN KE DALAM TUJUH TUGAS ESELON I BKKBN : 1. Deputi Bidang Kependudukan ( FUNGSI PRODUCTION ) 2. Deputi Bidang KB dan KS 1. ( FUNGSI PRODUCTION )
3. Deputi Bidang Promosi dan Penggerakan 1. ( FUNGSI MARKETING, SALE and AFTER SALE)
4. Deputi Bidang Data dan Informasi ( FUNGSI SUPPORT) 5. Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan ( FUNGSI SUPPORT) 6. Sekretariat Utama mempunyai ( FUNGSI SUPPORT) 7. Inspektorat Utama ( FUNGSI SUPPORT)
TERIMA KASIH
