U N D A N G - U N D A N G REPUBLIK INDONESIA N O M O R 2 2 T A H U N 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN U M U M
DENGAN RAHMAT TUHAN Y A N G MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. b a h w a p e m i l i h a n u m u m secara l a n g s u n g oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang d e m o k r a t i s b e r d a s a r k a n P a n c a s i l a dan U n d a n g - U n d a n g D a s a r N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 1945; b. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara l a n g s u n g , u m u m , b e b a s , r a h a s i a , jujur, dan adil h a n y a dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai i n t e g r i t a s , p r o f e s i o n a l i t a s , dan a k u n t a b i l i t a s ; c. bahwa berdasarkan penyelenggaraan pemilihan u m u m sebelumnya, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum; d. b a h w a p e n y e m p u r n a a n t e r h a d a p k e t e n t u a n p e r a t u r a n perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, p e n g a w a s a n , dan evaluasi; e . b a h w a d i p e r l u k a n satu u n d a n g - u n d a n g y a n g m e n g a t u r penyelenggara pemilihan umum; f.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d i m a k s u d d a l a m huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e p e r l u m e m b e n t u k U n d a n g - U n d a n g t e n t a n g Penyelenggara Pemilihan U m u m ;
Mengingat:
Mengingat : 1, Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 2 1 , dan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota- Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
Menetapkan
UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemilihan U m u m , pelaksanaan
selanjutnya disebut Pemilu,
kedaulatan
rakyat yang
adalah sarana
diselenggarakan
secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Repiiblik Indonesia Tahun 1945. 2.
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk A
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 3.
1945.
Pemilu Presiden dan Wakili Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun il 945.
4.
Pemilu Kepala Daerah dari Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk m e m i l i h kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penyelenggara
5.
P e n y e l e n g g a r a PeAilijpuj Umum adalah, lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat» DeAC#ilPerwakilan Daefah,ID©wan Perwakilan Rakyat Daerah o W f l e f f A dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
6.
Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebutKPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut K P U Provinsi dan K P U Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
8.
Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut P P K , adalah panitia yang di bentuk oleh K P U Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
9.
Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk ofeh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjurnya disebut P P L N , adalah panitia yang dibentuk oleh K P U untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri. 11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut K P P S , adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 12. K e l o m p o k P e n y e l e n g g a r a P e m u n g u t a n Suara Luar N e g e r i , selanjutnya disebut'KPPASLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. 13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri sUanjuffiya* disebw TPSIA adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara!diluafAegeri. Badan
15. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut B a w a s l u , adalah badan y a n g b e r t u g a s m e n g a w a s i p e n y e l e n g g a r a a n Pemilu di seluruh w i l a y a h Negara Kesatuan Republik Indonesia. 16. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu K a b u p a t e n / K o t a , adalah Panitia y a n g dibentuk oleh B a w a s l u untuk m e n g a w a s i p e n y e l e n g g a r a a n Pemilu di wilayah provinsi dan k a b u p a t e n / k o t a . 17. Panitia P e n g a w a s Pemilu K e c a m a t a n , selanjutnya disebut Panwaslu K e c a m a t a n , adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah k e c a m a t a n atau n a m a lain. 18. P e n g a w a s Pemilu L a p a n g a n dibentuk oleh Panwaslu mengawasi penyelenggaraan nama lain/kelurahan.
adalah petugas yang Kecamatan untuk Pemilu di desa atau
19. P e n g a w a s Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi p e n y e l e n g g a r a a n Pemilu di luar negeri. 20. D e w a n K e h o r m a t a n adalah alat k e l e n g k a p a n K P U , K P U Provinsi, dan B a w a s l u y a n g dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
BAB II ASAS PENYELENGGARA PEMILU Pasal 2 P e n y e l e n g g a r a Pemilu b e r p e d o m a n k e p a d a a s a s : a.
mandiri;
b. jujur; c.
adil;
d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j.
akuntabilitas;
k.
efisiensi; dan
1. efektivitas.
BAB III KOMISI PEMILIHAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) KPU menjalankan berkesinambungan.
tugasnya
secara
(3) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
Bagian Kedua Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan Pasal 4 (1) KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(3) KPU
(3)
KPU Kabupaten/Kota berkedudukan kabupaten/kota.
di
ibu kota
Pasal 5 (1)
KPU, KPU Provinsi, bersifat hierarkis.
dan
KPU
Kabupaten/Kota
(2)
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
(3)
Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.
(4) Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPU.
Pasal 6 (1) Jumlah anggota: a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. (2)
Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota terdiri atas seorang merangkap anggota dan anggota.
KPU ketua
(3)
Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.
(4)
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
(5)
Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).
(6)
Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung pengucapan sumpah/janji.
KPU sejak
(7) Sebelum
(7)
S e b e l u m berakhirnya m a s a k e a n g g o t a a n K P U , KPU Provinsi, dan K P U K a b u p a t e n / K o t a sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (6), calon anggota K P U , KPU Provinsi, dan K P U K a b u p a t e n / K o t a y a n g baru harus s u d a h diajukan d e n g a n m e m p e r h a t i k a n k e t e n t u a n dalam U n d a n g - U n d a n g ini.
Pasal 7 (1)
Ketua K P U , K P U Provinsi, dan K P U K a b u p a t e n / K o t a mempunyai tugas: a. m e m i m p i n rapat pleno dan seluruh kegiatan K P U , K P U Provinsi, dan K P U K a b u p a t e n / K o t a ; b . bertindak untuk dan atas n a m a K P U , K P U Provinsi, dan K P U K a b u p a t e n / K o t a ke luar dan ke dalam; c. m e m b e r i k a n keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan K P U , K P U Provinsi, dan K P U K a b u p a t e n / K o t a ; dan d. m e n a n d a t a n g a n i keputusan KPU, Kabupaten / Kota.
(2)
seluruh peraturan KPU Provinsi, dan
D a l a m m e l a k s a n a k a n tugasnya, Ketua Provinsi, dan K P U K a b u p a t e n / K o t a j a w a b kepada rapat pleno.
dan KPU
K P U , KPU bertanggung
Bagian Ketiga T u g a s , W e w e n a n g , dan Kewajiban Paragraf 1 Komisi Pemilihan U m u m Pasal 8 (1)
T u g a s dan w e w e n a n g K P U dalam penyelenggaraan Pemilu A n g g o t a D e w a n P e r w a k i l a n Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan D e w a n P e r w a k i l a n Rakyat Daerah meliputi: a.
merencanakan program menetapkan jadwal;
dan
anggaran
serta
b. menyusun
b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, K P U K a b u p a t e n / K o t a , PPK, P P S , K P P S , PPLN, dan KPPSLN; c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan semua tahapan; e. memutakhirkan kependudukan daftar pemilih;
dan
data pemilih berdasarkan data dan menetapkannya sebagai
f. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; g. menetapkan peserta Pemilu; h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; i.
j.
membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu; menerbitkan Keputusan mengesahkan hasil mengumumkannya;
KPU Pemilu
untuk dan
k.
menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1.
mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan , Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
m. menetapkan
m . m e n e t a p k a n standar serta k e b u t u h a n p e n g a d a a n dan p e n d i s t r i b u s i a n p e r l e n g k a p a n ; n.
memeriksa pengaduan d a n / a t a u laporan adanya pelanggaran kode etik y a n g d i l a k u k a n oleh
anggota K P U , KPU Provinsi, P P L N , dan K P P S L N ; o.
menindaklanjuti dengan segera temuan l a p o r a n y a n g d i s a m p a i k a n oleh B a w a s l u ;
dan
p.
menonaktifkan sementara d a n / a t a u mengenakan sanksi administratif k e p a d a a n g g o t a K P U , K P U Provinsi, PPLN, dan K P P S L N , Sekretaris Jenderal K P U , dan p e g a w a i S e k r e t a r i a t J e n d e r a l K P U y a n g terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan k e t e n t u a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n ;
q.
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan P e m i l u d a n / a t a u y a n g b e r k a i t a n d e n g a n tugas dan w e w e n a n g K P U k e p a d a m a s y a r a k a t ;
r.
menetapkan kantor akuntan publik untuk m e n g a u d i t dana k a m p a n y e dan m e n g u m u m k a n l a p o r a n s u m b a n g a n dana k a m p a n y e ;
s.
m e l a k u k a n evaluasi dan m e m b u a t l a p o r a n setiap t a h a p a n p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u ; dan
t.
m e l a k s a n a k a n tugas dan w e w e n a n g diberikan oleh u n d a n g - u n d a n g .
lain
yang
T u g a s dan w e w e n a n g K P U d a l a m p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u Presiden dan W a k i l P r e s i d e n m e l i p u t i : a. m e r e n c a n a k a n
program
dan
anggaran
serta
menetapkan jadwal; b . m e n y u s u n dan m e n e t a p k a n tata kerja K P U , K P U
Provinsi, K P U K a b u p a t e n / K o t a , P P K , P P S , K P P S , PPLN, dan KPPSLN; c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. m e n g o o r d i n a s i k a n
d. m e n g o o r d i n a s i k a n , menyelenggarakan, mengendalikan semua tahapan; e. m e m u t a k h i r k a n kependudukan daftar p e m i l i h ; f.
data dan
dan
p e m i l i h b e r d a s a r k a n data menetapkannya sebagai
m e n e r i m a daftar p e m i l i h dari K P U P r o v i n s i ;
g. m e n e t a p k a n p a s a n g a n calon p r e s i d e n dan calon w a k i l p r e s i d e n y a n g telah m e m e n u h i p e r s y a r a t a n ; h. m e n e t a p k a n dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil r e k a p i t u l a s i p e n g h i t u n g a n suara di K P U Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil p e n g h i t u n g a n suara; i.
m e m b u a t berita acara p e n g h i t u n g a n suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta P e m i l u dan B a w a s l u ;
j.
menerbitkan Keputusan mengesahkan hasil mengumumkannya;
k.
mengumumkan wakil presiden acaranya;
1.
m e n e t a p k a n standar serta k e b u t u h a n p e n g a d a a n dan p e n d i s t r i b u s i a n p e r l e n g k a p a n ;
KPU Pemilu
untuk dan
p a s a n g a n calon p r e s i d e n dan terpilih dan m e m b u a t berita
m. memeriksa pengaduan d a n / a t a u laporan adanya p e l a n g g a r a n k o d e etik y a n g d i l a k u k a n oleh
anggota K P U , K P U Provinsi, P P L N , dan K P P S L N ; n.
menindaklanjuti dengan segera temuan l a p o r a n y a n g d i s a m p a i k a n oleh B a w a s l u ;
o.
menonaktifkan sementara d a n / a t a u mengenakan sanksi administratif k e p a d a a n g g o t a K P U , K P U
Provinsi,
PPLN,
KPPSLN,
Sekretaris
dan
Jenderal
K P U , dan p e g a w a i S e k r e t a r i a t J e n d e r a l K P U y a n g terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang
berlangsung..
berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan k e t e n t u a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n ;
(3)
p.
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan P e m i l u d a n / a t a u y a n g b e r k a i t a n d e n g a n tugas dan w e w e n a n g K P U k e p a d a m a s y a r a k a t ;
q.
menetapkan kantor akuntan publik untuk m e n g a u d i t dana k a m p a n y e dan m e n g u m u m k a n l a p o r a n s u m b a n g a n dana k a m p a n y e ; .
r.
m e l a k u k a n evaluasi dan m e m b u a t l a p o r a n setiap t a h a p a n p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u ; dan
s.
m e l a k s a n a k a n tugas dan w e w e n a n g diberikan oleh u n d a n g - u n d a n g .
lain
yang
T u g a s dan w e w e n a n g K P U d a l a m p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u K e p a l a Daerah dan W a k i l K e p a l a Daerah meliputi: a. m e n y u s u n dan m e n e t a p k a n p e d o m a n tata cara p e n y e l e n g g a r a a n sesuai d e n g a n t a h a p a n y a n g diatur dalam p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n ; b . m e n g o o r d i n a s i k a n dan m e m a n t a u t a h a p a n ; c. m e l a k u k a n Pemilu;
evaluasi
tahunan
penyelenggaraan
d. m e n e r i m a laporan hasil P e m i l u dari K P U Provinsi dan K P U K a b u p a t e n / K o t a ; e. m e n o n a k t i f k a n s e m e n t a r a d a n / a t a u m e n g e n a k a n sanksi administratif k e p a d a a n g g o t a K P U Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran Pemilu y a n g sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan k e t e n t u a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n ; dan f.
(4)
m e l a k s a n a k a n t u g a s dan w e w e n a n g d i b e r i k a n oleh u n d a n g - u n d a n g .
lain
yang
K P U dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan R a k y a t , D e w a n P e r w a k i l a n D a e r a h , dan. D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h , P e m i l u P r e s i d e n dan W a k i l Presiden, dan P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:
a. m e l a k s a n a k a n
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu; b. memperlakukan peserta Pemilu calon secara adil dan setara;
dan
pasangan
c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan; e. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan; f. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; g. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU; h. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; dan i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2 KPU Provinsi Pasal 9 (1)
Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: a.
menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan j a d w a l di provinsi;
b. melaksanakan
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan peraturan perundangundangan; c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan tahapan penyelenggaraan KPU Kabupaten/Kota; d. memutakhirkan kependudukan daftar pemilih;
dan oleh
data pemilih berdasarkan data dan menetapkannya sebagai
e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU; f. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota; h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU; i. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya; j.
mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
k. memeriksa
k.
memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten / Kota;
1.
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi;
m. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; o.
melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang. (2)
Tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemilu Presiden meliputi:
KPU Provinsi Presiden dan
dalam Wakil
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi; b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan peraturan perundangundangan; c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan tahapan penyelenggaraan KPU Kabupaten / Kota; d. memutakhirkan kependudukan daftar pemilih;
dan oleh
data dan
pemilih berdasarkan data menetapkannya sebagai
e. menerima daftar Kabupaten/Kota dan KPU;
pemilih dari KPU menyampaikannya kepada
f. melakukan
f.
m e l a k u k a n rekapitulasi hasil p e n g h i t u n g a n suara P e m i l u Presiden dan W a k i l P r e s i d e n di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara d i K P U K a b u p a t e n / K o t a d e n g a n m e m b u a t berita acara p e n g h i t u n g a n suara dan sertifikat hasil p e n g h i t u n g a n suara;
g. m e m b u a t berita acara p e n g h i t u n g a n suara serta m e m b u a t sertifikat hasil p e n g h i t u n g a n suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta P e m i l u , P a n w a s l u P r o v i n s i , dan K P U ; h. memeriksa pengaduan d a n / a t a u laporan adanya p e l a n g g a r a n k o d e etik y a n g d i l a k u k a n oleh K P U Kabupaten / Kota; i.
menindaklanjuti laporan yang Provinsi;
dengan segera temuan dan disampaikan oleh Panwaslu
j.
menonaktifkan sementara d a n / a t a u mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU K a b u p a t e n / K o t a , sekretaris K P U Provinsi, dan p e g a w a i sekretariat K P U P r o v i n s i y a n g terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan t e r g a n g g u n y a t a h a p a n p e n y e l e n g g a r a a n Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan r e k o m e n d a s i P a n w a s l u P r o v i n s i dan k e t e n t u a n peraturan perundang-undangan;
k.
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan P e m i l u d a n / a t a u y a n g b e r k a i t a n d e n g a n tugas dan w e w e n a n g K P U P r o v i n s i k e p a d a m a s y a r a k a t ;
1.
m e l a k u k a n evaluasi dan m e m b u a t l a p o r a n setiap t a h a p a n p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u ; dan
m . m e l a k s a n a k a n tugas dan w e w e n a n g lain y a n g d i b e r i k a n oleh K P U d a n / a t a u u n d a n g - u n d a n g . (3)
Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam p e n y e l e n g g a r a a n Pemilu K e p a l a D a e r a h dan Wakil K e p a l a D a e r a h meliputi: a.
m e r e n c a n a k a n p r o g r a m , a n g g a r a n , dan j a d w a l P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan W a k i l K e p a l a D a e r a h Provinsi;
b. menyusun
b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU; c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU; e. memutakhirkan kependudukan daftar pemilih;
data pemilih berdasarkan data dan menetapkannya sebagai
f. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; g. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan; h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; i.
membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU;
j . menetapkan
j.
m e n e t a p k a n dan m e n g u m u m k a n hasil P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan W a k i l K e p a l a D a e r a h Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan W a k i l Kepala Daerah Provinsi dari seluruh KPU K a b u p a t e n / K o t a dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil p e n g h i t u n g a n suara;
k.
menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk m e n g e s a h k a n hasil P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
1.
m e n g u m u m k a n p a s a n g a n calon k e p a l a daerah dan w a k i l k e p a l a d a e r a h p r o v i n s i terpilih dan m e m b u a t berita acaranya;
m. m e l a p o r k a n hasil P e m i l u K e p a l a D a e r a h Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada KPU;
dan
n.
memeriksa pengaduan d a n / a t a u laporan adanya p e l a n g g a r a n k o d e etik y a n g d i l a k u k a n oleh K P U Kabupaten / Kota;
o.
menindaklanjuti laporan yang Provinsi;
p.
menonaktifkan sementara d a n / a t a u mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU K a b u p a t e n / K o t a , sekretaris K P U P r o v i n s i , dan p e g a w a i sekretariat K P U P r o v i n s i y a n g terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan r e k o m e n d a s i P a n w a s l u P r o v i n s i dan k e t e n t u a n peraturan perundang-undangan;
,
q.
r.
dengan segera temuan dan disampaikan oleh Panwaslu
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi d a n / a t a u y a n g b e r k a i t a n d e n g a n tugas dan w e w e n a n g K P U Provinsi k e p a d a m a s y a r a k a t ; melaksanakan
pedoman
yang
ditetapkan
oleh
KPU;
S. m e m b e r i k a n
(4)
s.
memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara p e n y e l e n g g a r a a n Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah K a b u p a t e n / K o t a sesuai d e n g a n t a h a p a n y a n g diatur d a l a m p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n ;
t.
melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
u.
m e n y a m p a i k a n l a p o r a n m e n g e n a i hasil Pemilu K e p a l a D a e r a h dan W a k i l K e p a l a D a e r a h Provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, g u b e r n u r , dan D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h Provinsi; dan
v.
m e l a k s a n a k a n t u g a s dan w e w e n a n g lain y a n g d i b e r i k a n oleh K P U d a n / a t a u u n d a n g - u n d a n g .
KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan P e r w a k i l a n Rakyat, D e w a n P e r v / a k i l a n D a e r a h , dan D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h , P e m i l u Presiden dan W a k i l P r e s i d e n , dan P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban: a. m e l a k s a n a k a n s e m u a t a h a p a n P e m i l u d e n g a n tepat w a k t u ; b. memperlakukan peserta Pemilu calon secara adil dan setara;
penyelenggaraan
dan
pasangan
c. m e n y a m p a i k a n semua . informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; d. m e l a p o r k a n pertanggungjawaban penggunaan a n g g a r a n sesuai d e n g a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g undangan; e. m e n y a m p a i k a n laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU; f.
m e m e l i h a r a arsip dan d o k u m e n P e m i l u serta mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
g. m e n y a m p a i k a n laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
h. m e m b u a t
h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan j.
melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3 KPU Kabupaten/Kota Pasal 10 (1)
Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi; a. menjabarkan program dan anggaran serta menetapkan kabupaten / kota;
melaksanakan jadwal di
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih; f. menyampaikan Provinsi;
daftar
pemilih
kepada
KPU
g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat
berita
berita acara rekapitulasi r e k a p i t u l a s i suara;
suara
dan
sertifikat
h. m e l a k u k a n dan m e n g u m u m k a n r e k a p i t u l a s i hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan P e r w a k i l a n Rakyat, A n g g o t a D e w a n P e r w a k i l a n D a e r a h , dan A n g g o t a D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil r e k a p i t u l a s i p e n g h i t u n g a n suara di P P K ; i.
m e m b u a t berita acara p e n g h i t u n g a n suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta P e m i l u , P a n w a s l u K a b u p a t e n / K o t a , dan K P U Provinsi;
j.
menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota u n t u k m e n g e s a h k a n hasil P e m i l u A n g g o t a D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h K a b u p a t e n / K o t a dan mengumumkannya;
k.
m e n g u m u m k a n calon a n g g o t a D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h K a b u p a t e n / K o t a terpilih sesuai dengan alokasi j u m l a h kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/ kota y a n g bersangkutan dan m e m b u a t berita a c a r a n y a ;
1.
memeriksa pengaduan d a n / a t a u laporan adanya p e l a n g g a r a n k o d e etik y a n g d i l a k u k a n oleh PPK, P P S , dan K P P S ;
m. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu K a b u p a t e n / Kota; n.
o.
menonaktifkan sementara d a n / a t a u mengenakan sanksi administratif k e p a d a a n g g o t a P P K , P P S , sekretaris K P U K a b u p a t e n / K o t a , dan p e g a w a i sekretariat K P U K a b u p a t e n / K o t a y a n g terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyelenggarakan Pemilu
dan/atau
sosialisasi
yang
penyelenggaraan
berkaitan
dengan
tugas
dan wewenang masyarakat;
KPU
Kabupaten/Kota
kepada
p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan q. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang. (2)
Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: a. menjabarkan program dan anggaran serta menetapkan kabupaten/kota;
melaksanakan jadwal di
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan p e n y e l e n g g a r a a n oleh P P K , P P S , d a n K P P S d a l a m wilayah kerjanya; e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih; f. menyampaikan Provinsi;
daftar
pemilih
kepada
KPU
g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
i. memeriksa
i.
memeriksa pengaduan d a n / a t a u laporan adanya p e l a n g g a r a n k o d e etik y a n g d i l a k u k a n oleh PPK, P P S , dan K P P S ;
j.
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten / Kota;
k.
menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi a d m i n i s t r a t i f k e p a d a a n g g o t a P P K , P P S , sekretaris K P U K a b u p a t e n / K o t a , dan p e g a w a i sekretariat K P U K a b u p a t e n / K o t a y a n g terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1.
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan P e m i l u d a n / a t a u y a n g b e r k a i t a n d e n g a n tugas dan w e w e n a n g K P U K a b u p a t e n / K o t a k e p a d a masyarakat;
m . m e l a k u k a n evaluasi dan m e m b u a t l a p o r a n setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan n.
(3)
m e l a k s a n a k a n t u g a s dan w e w e n a n g lain y a n g d i b e r i k a n oleh K P U , K P U P r o v i n s i , d a n / a t a u undang-undang.
T u g a s dan w e w e n a n g K P U K a b u p a t e n / K o t a d a l a m p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan W a k i l Kepala Daerah meliputi: a . m e r e n c a n a k a n p r o g r a m , a n g g a r a n , dan j a d w a l P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan W a k i l K e p a l a D a e r a h Kabupaten / Kota; b. m e n y u s u n dan menetapkan tata kerja KPU K a b u p a t e n / K o t a , P P K , P P S , dan K P P S dalam P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan W a k i l K e p a l a D a e r a h Kabupaten/Kota dengan memperhatikan p e d o m a n dari K P U d a n / a t a u K P U P r o v i n s i ; .. . c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. m e m b e n t u k
d . m e m b e n t u k PPK, P P S , dan K P P S d a l a m P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan W a k i l K e p a l a D a e r a h Provinsi serta P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan W a k i l Kepala D a e r a h K a b u p a t e n / K o t a d a l a m w i l a y a h kerjanya; e. m e n g o o r d i n a s i k a n , menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan W a k i l K e p a l a D a e r a h Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan p e d o m a n dari K P U d a n / a t a u K P U Provinsi; f.
m e m u t a k h i r k a n data p e m i l i h b e r d a s a r k a n data k e p e n d u d u k a n dan m e n e t a p k a n data p e m i l i h sebagai daftar p e m i l i h ;
g. m e n e r i m a daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan Wakil Kepala Daerah K a b u p a t e n / K o t a ; h. m e n e r i m a daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; i.
m e n e t a p k a n p a s a n g a n calon k e p a l a daerah dan w a k i l k e p a l a d a e r a h k a b u p a t e n / k o t a y a n g telah memenuhi persyaratan;
j.
menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi p e n g h i t u n g a n suara P e m i l u K e p a l a Daerah dan Wakil Kepala Daerah K a b u p a t e n / K o t a b e r d a s a r k a n r e k a p i t u l a s i hasil p e n g h i t u n g a n suara dari seluruh P P K di w i l a y a h kabupaten/kota yang bersangkutan dengan m e m b u a t berita acara p e n g h i t u n g a n suara dan sertifikat hasil p e n g h i t u n g a n suara;
k.
m e m b u a t berita acara p e n g h i t u n g a n suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta P e m i l u , P a n w a s l u K a b u p a t e n / K o t a , dan K P U Provinsi;
1.
menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota u n t u k m e n g e s a h k a n hasil P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan W a k i l K e p a l a D a e r a h K a b u p a t e n / K o t a dan mengumumkannya;
m. mengumumkan
m . m e n g u m u m k a n p a s a n g a n calon k e p a l a daerah dan w a k i l k e p a l a daerah k a b u p a t e n / k o t a terpilih dan m e m b u a t berita acaranya; n.
m e l a p o r k a n hasil P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan Wakil Kepala Daerah K a b u p a t e n / K o t a kepada K P U melalui KPU Provinsi;
o.
memeriksa p e n g a d u a n ' d a n / a t a u laporan adanya p e l a n g g a r a n k o d e etik y a n g d i l a k u k a n oleh PPK, P P S , dan K P P S ;
p.
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
q.
menonaktifkan sementara d a n / a t a u mengenakan sanksi administratif k e p a d a a n g g o t a P P K , P P S , sekretaris K P U K a b u p a t e n / K o t a , dan p e g a w a i sekretariat K P U K a b u p a t e n / K o t a y a n g terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
r.
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan W a k i l K e p a l a D a e r a h dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU K a b u p a t e n / Kota k e p a d a m a s y a r a k a t ;
s.
melaksanakan tugas dan wewenang yang b e r k a i t a n d e n g a n P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman K P U dan/atau KPU Provinsi;
t.
melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah K a b u p a t e n / K o t a ;
u.
m e n y a m p a i k a n hasil P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan Wakil Kepala Daerah K a b u p a t e n / K o t a kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K a b u p a t e n / K o t a ; dan
v. m e l a k s a n a k a n
v.
(4)
melaksanakan tugas dan w e w e n a n g lain y a n g diberikan oleh K P U , K P U Provinsi d a n / a t a u undang-undang.
K P U K a b u p a t e n / K o t a dalam Pemilu A n g g o t a Dewan Perwakilan Rakyat, D e w a n Perwakilan Daerah, dan D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu K e p a l a Daerah dan W a k i l Kepala Daerah berkewajiban: a. melaksanakan semua tahapan Pemilu dengan tepat waktu;
penyelenggaraan
b . m e m p e r l a k u k a n peserta Pemilu calon secara adil dan setara; c. m e n y a m p a i k a n penyelenggaraan
dan
pasangan
semua informasi Pemilu k e p a d a masyarakat;
d. m e l a p o r k a n pertanggungjawaban a n g g a r a n sesuai d e n g a n p e r a t u r a n undangan;
penggunaan perundang-
e. m e n y a m p a i k a n laporan pertanggungjawaban semua kegiatan p e n y e l e n g g a r a a n Pemilu kepada K P U melalui K P U Provinsi; f.
m e m e l i h a r a arsip dan d o k u m e n Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
g. m e n y a m p a i k a n laporan periodik mengenai tahapan p e n y e l e n g g a r a a n Pemilu k e p a d a KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan t e m b u s a n n y a kepada B a w a s l u ; h. m e m b u a t KPU
berita
acara
Kabupaten/Kota
pada dan
setiap
rapat
ditandatangani
pleno oleh
ketua dan anggota K P U K a b u p a t e n / K o t a ; i.
m e l a k s a n a k a n kewajiban lain y a n g diberikan oleh K P U dan K P U Provinsi; dan
j.
m e l a k s a n a k a n kewajiban lain y a n g diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Bagian Keempat Persyaratan Pasal 11 Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah: a. warga negara Indonesia; b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU atau pernah menjadi anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau pernah menjadi anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, adil;
dan
e. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu; f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU dan KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota; g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit; i. tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang
d i b u k t i k a n dengan surat k e t e r a n g a n partai politik y a n g b e r s a n g k u t a n ;
dari
pengurus
j.
tidak p e r n a h dipidana penjara b e r d a s a r k a n p u t u s a n p e n g a d i l a n y a n g telah m e m p e r o l e h k e k u a t a n h u k u m tetap k a r e n a m e l a k u k a n t i n d a k p i d a n a y a n g d i a n c a m d e n g a n p i d a n a penjara 5 (lima) t a h u n atau lebih;
k.
tidak sedang m e n d u d u k i j a b a t a n politik, struktural, dan j a b a t a n fungsional dalam negeri;
1.
jabatan jabatan
b e r s e d i a bekerja p e n u h w a k t u ; dan
m . b e r s e d i a tidak m e n d u d u k i j a b a t a n d i p e m e r i n t a h a n dan b a d a n u s a h a milik n e g a r a ( B U M N ) / b a d a n u s a h a m i l i k daerah ( B U M D ) selama m a s a k e a n g g o t a a n .
Bagian
Kelima
P e n g a n g k a t a n dan P e m b e r h e n t i a n Paragraf 1 KPU Pasal 12 (1)
Presiden KPU.
membentuk
Tim
Seleksi
calon
anggota
(2)
T i m Seleksi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) membantu Presiden untuk menetapkan calon a n g g o t a K P U y a n g akan diajukan k e p a d a D e w a n P e r w a k i l a n Rakyat.
(3)
T i m Seleksi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) berjumlah 5 (lima) o r a n g a n g g o t a y a n g berasal dari u n s u r a k a d e m i s i , profesional, dan m a s y a r a k a t y a n g m e m i l i k i integritas dan tidak menjadi a n g g o t a partai politik d a l a m k u r u n w a k t u 5 (lima) t a h u n terakhir.
(4)
A n g g o t a T i m Seleksi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (3) b e r p e n d i d i k a n p a l i n g r e n d a h S-l dan b e r u s i a paling r e n d a h 3 5 (tiga p u l u h l i m a ) tahun.
(5)
A n g g o t a T i m Seleksi d i l a r a n g sebagai calon anggota K P U .
mencalonkan
diri
(6) K o m p o s i s i
(6)
K o m p o s i s i T i m Seleksi terdiri atas s e o r a n g ketua m e r a n g k a p anggota, s e o r a n g sekretaris m e r a n g k a p a n g g o t a , dan anggota.
(7)
P e m b e n t u k a n T i m Seleksi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) ditetapkan d e n g a n K e p u t u s a n Presiden d a l a m w a k t u p a l i n g l a m a 15 (lima belas) hari kerja t e r h i t u n g sejak 5 (lima) b u l a n s e b e l u m b e r a k h i r n y a keanggotaan KPU.
Pasal 13 (1)
T i m Seleksi m e l a k s a n a k a n t u g a s n y a secara terbuka d e n g a n m e l i b a t k a n partisipasi m a s y a r a k a t .
(2)
D a l a m m e l a k s a n a k a n t u g a s n y a , T i m Seleksi dapat dibantu oleh atau b e r k o o r d i n a s i d e n g a n l e m b a g a yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
(3)
U n t u k m e m i l i h calon a n g g o t a melakukan tahapan kegiatan:
KPU,
Tim
Seleksi
a. m e n g u m u m k a n pendaftaran calon a n g g o t a K P U s e k u r a n g - k u r a n g n y a p a d a 5 (lima) m e d i a m a s s a cetak h a r i a n n a s i o n a l s e l a m a 1 (satu) hari dan 5 (lima) m e d i a m a s s a e l e k t r o n i k n a s i o n a l selama 3 (tiga) hari berturut-turut; b. menerima pendaftaran lambat 7 (tujuh) hari p e n g u m u m a n terakhir;
dalam kerja
waktu paling terhitung sejak
c. m e l a k u k a n p e n e l i t i a n a d m i n i s t r a s i bakal calon a n g g o t a K P U d a l a m w a k t u p a l i n g l a m b a t 5 (lima) hari kerja; d. m e n g u m u m k a n hasil penelitian administrasi b a k a l calon a n g g o t a K P U d a l a m w a k t u paling l a m b a t 3 (tiga) hari kerja; e. m e l a k u k a n seleksi tertulis d a l a m w a k t u p a l i n g lambat 5 (lima) hari kerja t e r h i t u n g sejak pengumuman hasil penelitian sebagaimana d i m a k s u d p a d a h u r u f d; f.
m e n g u m u m k a n n a m a daftar b a k a l calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis sekurang-
kurangnya
k u r a n g n y a p a d a 5 (lima) m e d i a m a s s a cetak h a r i a n nasional selama 1 (satu) hari dan 5 (lima) m e d i a m a s s a elektronik n a s i o n a l s e l a m a 3 (tiga) hari berturut-turut untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dalam w a k t u paling l a m b a t 10 ( s e p u l u h ) hari kerja; g. m e l a k u k a n wawancara dengan bakal calon anggota KPU, termasuk mengklarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat dalam w a k t u paling l a m b a t 10 ( s e p u l u h ) hari kerja; dan h. m e n y a m p a i k a n 21 (dua p u l u h satu) n a m a bakal calon a n g g o t a K P U k e p a d a P r e s i d e n paling l a m b a t 2 (dua) hari kerja t e r h i t u n g sejak T i m Seleksi m e m u t u s k a n n a m a b a k a l calon.
Pasal 14 (1)
P r e s i d e n m e n e t a p k a n 21 (dua p u l u h satu) n a m a calon atau 3 (tiga) kali j u m l a h a n g g o t a K P U u n t u k selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)
P e n y a m p a i a n n a m a calon y a n g sUdah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas a d m i n i s t r a s i tiap-tiap b a k a l calon a n g g o t a K P U p a l i n g l a m b a t 5 (lima) hari kerja t e r h i t u n g sejak P r e s i d e n m e n e r i m a n a m a b a k a l calon a n g g o t a K P U dari T i m Seleksi.
Pasal 15 (1)
P r o s e s pemilihan anggota KPU di Dewan Perwakilan R a k y a t dilakukan d a l a m w a k t u p a l i n g l a m b a t 2 0 (dua p u l u h ) hari kerja t e r h i t u n g sejak d i t e r i m a n y a b e r k a s calon a n g g o t a K P U dari P r e s i d e n .
(2)
D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t m e m i l i h dan m e n y u s u n u r u t a n p e r i n g k a t dari 21 (dua p u l u h satu) n a m a calon a n g g o t a K P U b e r d a s a r k a n hasil uji k e l a y a k a n dan k e p a t u t a n sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
(3) Dewan
(3)
D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t m e n e t a p k a n 7 (tujuh) p e r i n g k a t teratas dari 21 (dua p u l u h satu) n a m a calon a n g g o t a K P U s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (1) sebagai anggota K P U t e r p i l i h .
(4)
Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan nama a n g g o t a K P U terpilih s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (3) k e p a d a Presiden d a l a m w a k t u p a l i n g l a m b a t 2 (dua) hari kerja t e r h i t u n g sejak calon a n g g o t a K P U ditetapkan.
Pasal 16 (1)
A n g g o t a K P U terpilih s e b a g a i m a n a d i m a k s u d dalam Pasal 15 ayat (3) d i s a m p a i k a n k e p a d a Presiden untuk disahkan.
(2)
P e n g e s a h a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak d i t e r i m a n y a 7 (tujuh) n a m a y a n g d i t e t a p k a n D e w a n P e r w a k i l a n Rakyat.
Paragraf 2 KPU Provinsi Pasal 17 (1)
K P U m e m b e n t u k T i m Seleksi Provinsi p a d a setiap p r o v i n s i .
calon
anggota KPU
(2)
T i m Seleksi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) berjumlah 5 (lima) o r a n g a n g g o t a y a n g berasal dari u n s u r a k a d e m i s i , profesional, dan m a s y a r a k a t y a n g memiliki integritas dan tidak m e n j a d i anggota partai politik d a l a m k u r u n w a k t u 5 (lima) t a h u n terakhir.
(3)
K e a n g g o t a a n T i m Seleksi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (2) terdiri atas 1 (satu) o r a n g a n g g o t a y a n g diajukan oleh g u b e r n u r , 2 (dua) o r a n g a n g g o t a yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat D a e r a h P r o v i n s i , dan 2 (dua) o r a n g a n g g o t a y a n g diajukan oleh K P U .
(4) A n g g o t a
(4)
A n g g o t a T i m Seleksi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (2) b e r p e n d i d i k a n p a l i n g r e n d a h S-l dan b e r u s i a p a l i n g r e n d a h 30 (tiga p u l u h ) t a h u n .
(5)
A n g g o t a T i m Seleksi d i l a r a n g m e n c a l o n k a n sebagai calon anggota K P U P r o v i n s i .
(6)
T i m Seleksi terdiri atas s e o r a n g k e t u a m e r a n g k a p anggota, seorang sekretaris m e r a n g k a p anggota, dan anggota.
(7)
P e m b e n t u k a n T i m Seleksi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) ditetapkan d e n g a n K e p u t u s a n K P U d a l a m w a k t u paling l a m a 15 (lima belas) hari kerja t e r h i t u n g sejak 5 (lima) b u l a n s e b e l u m b e r a k h i r n y a k e a n g g o t a a n K P U Provinsi.
diri
Pasal 18 (1)
KPU memberitahukan secara tertulis kepada g u b e r n u r dan D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t Daerah P r o v i n s i m e n g e n a i p e m b e n t u k a n T i m Seleksi calon a n g g o t a K P U Provinsi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d dalam Pasal 17 ayat (1).
(2)
P e n e t a p a n calon a n g g o t a T i m Seleksi oleh g u b e r n u r dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 ayat ( 2 ) , ayat ( 3 ) , dan ayat (4) p a l i n g l a m b a t 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak d i t e r i m a n y a surat p e m b e r i t a h u a n dari K P U .
(3)
P e n e t a p a n calon a n g g o t a T i m Seleksi oleh D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dilakukan m e l a l u i rapat p a r i p u r n a D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h Provinsi d e n g a n m e m p e r h a t i k a n k e t e n t u a n Pasal 17 ayat ( 2 ) , ayat ( 3 ) , dan ayat (4) p a l i n g l a m b a t 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak d i t e r i m a n y a surat p e m b e r i t a h u a n dari K P U .
(4)
P e n e t a p a n calon a n g g o t a T i m Seleksi oleh K P U dilakukan melalui rapat pleno KPU dengan m e m p e r h a t i k a n k e t e n t u a n Pasal 17 ayat ( 2 ) , ayat ( 3 ) , dan ayat (4).
(5)
A p a b i l a d a l a m j a n g k a w a k t u 15 (lima belas) hari kerja s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (2) dan ayat (3) g u b e r n u r d a n / a t a u D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t
Daerah
D a e r a h Provinsi b e l u m m e n g a j u k a n n a m a anggota T i m Seleksi, K P U b e r w e n a n g m e n e t a p k a n n a m a u n t u k m e n g i s i dan m e l e n g k a p i k e a n g g o t a a n T i m Seleksi. (6)
P e n e t a p a n calon a n g g o t a T i m Seleksi oleh K P U s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (5) d i l a k u k a n m e l a l u i rapat p l e n o K P U .
(7)
Proses pemilihan dan penetapan anggota Tim Seleksi oleh K P U , g u b e r n u r , dan D e w a n P e r w a k i l a n Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) , ayat ( 3 ) , ayat ( 4 ) , dan ayat (5) d i l a k u k a n secara t e r b u k a .
Pasal 19 (1)
T i m Seleksi m e l a k s a n a k a n t u g a s n y a secara terbuka d e n g a n m e l i b a t k a n partisipasi m a s y a r a k a t ,
(2)
D a l a m m e l a k s a n a k a n t u g a s n y a , T i m Seleksi dapat d i b a n t u oleh atau b e r k o o r d i n a s i d e n g a n l e m b a g a yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
(3)
U n t u k m e m i l i h calon a n g g o t a K P U P r o v i n s i , Seleksi m e l a k u k a n t a h a p a n k e g i a t a n :
Tim
a. m e n g u m u m k a n pendaftaran calon a n g g o t a K P U P r o v i n s i s e k u r a n g - k u r a n g n y a p a d a 2 (dua) m e d i a m a s s a cetak h a r i a n lokal u n t u k 1 (satu) kali terbit dan 1 (satu) m e d i a m a s s a e l e k t r o n i k lokal s e l a m a 3 (tiga) hari berturut-turut; b. menerima pendaftaran lambat 7 (tujuh) hari p e n g u m u m a n terakhir;
dalam kerja
waktu paling terhitung sejak
c. m e l a k u k a n p e n e l i t i a n a d m i n i s t r a s i bakal calon a n g g o t a K P U Provinsi d a l a m w a k t u p a l i n g l a m b a t 5 (lima) hari kerja; d. m e n g u m u m k a n hasil penelitian administrasi b a k a l calon a n g g o t a K P U P r o v i n s i d a l a m w a k t u p a l i n g l a m b a t 3 (tiga) hari kerja; e. m e l a k u k a n lambat 5
seleksi (lima)
tertulis d a l a m w a k t u p a l i n g hari kerja t e r h i t u n g sejak
pengumuman
pengumuman hasil penelitian d i m a k s u d pada h u r u f d; f.
sebagaimana
m e n g u m u m k a n n a m a daftar b a k a l calon anggota KPU Provinsi yang lulus seleksi tertulis s e k u r a n g - k u r a n g n y a p a d a 2 (dua) m e d i a m a s s a cetak h a r i a n lokal s e l a m a 1 (satu) hari dan 1 (satu) m e d i a m a s s a e l e k t r o n i k lokal selama 3 (tiga) hari berturut-turut u n t u k m e n d a p a t k a n m a s u k a n dan t a n g g a p a n dari m a s y a r a k a t dalam w a k t u p a l i n g l a m b a t 7 (tujuh) hari kerja; dan
g, m e l a k u k a n wawancara dengan bakal calon a n g g o t a K P U P r o v i n s i , t e r m a s u k mengklarifikasi t a n g g a p a n dan m a s u k a n dari m a s y a r a k a t dalam w a k t u paling l a m b a t 5 (lima) hari kerja.
Pasal 20 (1)
T i m Seleksi m e n g a j u k a n 10 ( s e p u l u h ) n a m a calon a n g g o t a K P U Provinsi hasil seleksi k e p a d a K P U .
(2)
Pengajuan n a m a calon s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (1) disusun b e r d a s a r k a n abjad disertai salinan b e r k a s a d m i n i s t r a s i tiap-tiap b a k a l calon anggota K P U Provinsi d a l a m w a k t u p a l i n g l a m b a t 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak T i m Seleksi m e m u t u s k a n 10 (sepuluh) n a m a calon a n g g o t a K P U P r o v i n s i .
Pasal 21 (1)
KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan t e r h a d a p calon a n g g o t a K P U P r o v i n s i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m Pasal 2 0 .
(2)
K P U m e n y u s u n p e r i n g k a t n a m a calon a n g g o t a K P U Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan k e p a t u t a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1).
(3)
K P U m e n e t a p k a n 5 (lima) p e r i n g k a t teratas dari 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai a n g g o t a K P U Provinsi terpilih.
(4) A n g g o t a . . .
(4)
Anggota dimaksud Keputusan
KPU pada KPU.
Provinsi terpilih sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan
(5)
Proses pemilihan dan p e n e t a p a n a n g g o t a K P U Provinsi dilakukan oleh K P U d a l a m w a k t u paling l a m a 60 (enam p u l u h ) hari kerja.
Paragraf 3 KPU Kabupaten/Kota Pasal 22 (1)
K P U Provinsi m e m b e n t u k T i m Seleksi calon a n g g o t a K P U K a b u p a t e n / K o t a p a d a setiap k a b u p a t e n / k o t a .
(2)
T i m Seleksi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang a n g g o t a y a n g berasal dari u n s u r a k a d e m i s i , profesional, dan m a s y a r a k a t y a n g m e m i l i k i integritas dan tidak menjadi a n g g o t a partai politik dalam k u r u n w a k t u 5 (lima) t a h u n terakhir.
(3)
K e a n g g o t a a n T i m Seleksi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (2) terdiri atas 1 (satu) o r a n g a n g g o t a y a n g diajukan oleh bupati/walikota, 2 (dua) orang a n g g o t a y a n g diajukan oleh D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h K a b u p a t e n / K o t a , dan 2 (dua) orang a n g g o t a y a n g diajukan oleh K P U P r o v i n s i .
(4)
A n g g o t a T i m Seleksi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (2) b e r p e n d i d i k a n p a l i n g r e n d a h S-l dan b e r u s i a p a l i n g r e n d a h 30 (tiga p u l u h ) t a h u n .
(5)
A n g g o t a T i m Seleksi d i l a r a n g m e n c a l o n k a n sebagai calon a n g g o t a K P U K a b u p a t e n / K o t a .
(6)
T i m Seleksi terdiri atas s e o r a n g k e t u a m e r a n g k a p a n g g o t a , s e o r a n g sekretaris m e r a n g k a p anggota, dan anggota.
(7)
P e m b e n t u k a n T i m Seleksi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) ditetapkan d e n g a n K e p u t u s a n K P U , P r o v i n s i d a l a m w a k t u p a l i n g l a m a 15 (lima belas) hari kerja t e r h i t u n g sejak 5 (lima) b u l a n sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Kabupaten/Kota.
diri
Pasal 23 (1)
KPU Provinsi memberitahukan secara tertulis k e p a d a b u p a t i / w a l i k o t a dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengenai pembentukan Tim Seleksi calon a n g g o t a K P U Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
(2)
Penetapan calon anggota Tim Seleksi oleh bupati/walikota dilakukan dengan memperhatikan k e t e n t u a n d a l a m Pasal 22 ayat ( 2 ) , ayat ( 3 ) , dan ayat (4) d a l a m w a k t u paling l a m b a t 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat p e m b e r i t a h u a n dari K P U P r o v i n s i .
(3)
P e n e t a p a n calon a n g g o t a T i m Seleksi oleh D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K a b u p a t e n / K o t a dengan m e m p e r h a t i k a n k e t e n t u a n Pasal 22 ayat ( 2 ) , ayat (3), dan ayat (4) d a l a m w a k t u p a l i n g l a m b a t 15 (lima b e l a s ) hari kerja t e r h i t u n g sejak d i t e r i m a n y a surat p e m b e r i t a h u a n dari K P U P r o v i n s i .
(4)
P e n e t a p a n calon a n g g o t a T i m Seleksi oleh K P U Provinsi d i l a k u k a n m e l a l u i r a p a t p l e n o K P U Provinsi d e n g a n m e m p e r h a t i k a n k e t e n t u a n Pasal 2 2 ayat (2), ayat ( 3 ) , dan ayat (4).
(5)
A p a b i l a d a l a m j a n g k a w a k t u 15 (lima belas) hari kerja s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (2) dan ayat (3) b u p a t i / w a l i k o t a d a n / a t a u D e w a n P e r w a k i l a n Rakyat Daerah K a b u p a t e n / K o t a belum mengajukan n a m a a n g g o t a T i m Seleksi, K P U Provinsi b e r w e n a n g m e n e t a p k a n n a m a u n t u k m e n g i s i dan m e l e n g k a p i k e a n g g o t a a n T i m Seleksi.
(6)
P e n e t a p a n calon a n g g o t a T i m Seleksi oleh K P U Provinsi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (5) d i l a k u k a n m e l a l u i rapat p l e n o K P U P r o v i n s i .
(7)
Proses pemilihan dan penetapan anggota Tim Seleksi oleh K P U P r o v i n s i , b u p a t i / w a l i k o t a , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat ( 2 ) , ayat (3), ayat ( 4 ) , dan ayat (5) d i l a k u k a n secara terbuka,
Pasal 24 (1)
T i m Seleksi m e l a k s a n a k a n t u g a s n y a secara terbuka d e n g a n m e l i b a t k a n partisipasi m a s y a r a k a t .
(2)
D a l a m m e l a k s a n a k a n t u g a s n y a , T i m Seleksi dapat d i b a n t u oleh atau b e r k o o r d i n a s i d e n g a n l e m b a g a yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
(3)
U n t u k m e m i l i h calon a n g g o t a K P U K a b u p a t e n / K o t a , T i m Seleksi m e l a k u k a n t a h a p a n k e g i a t a n : a. m e n g u m u m k a n pendaftaran c a l o n a n g g o t a K P U K a b u p a t e n / K o t a d a l a m k u r u n w a k t u 3 (tiga) hari m e l a l u i 2 (dua) m e d i a m a s s a cetak h a r i a n lokal u n t u k 1 (satu) kali terbit dan 1 (satu) m e d i a , m a s s a elektronik lokal s e l a m a 3 (tiga) hari berturut-turut; b. menerima pendaftaran lambat 7 (tujuh) hari p e n g u m u m a n terakhir;
dalam kerja
waktu paling t e r h i t u n g sejak
c. m e l a k u k a n penelitian a d m i n i s t r a s i bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam waktu p a l i n g l a m b a t 5 (lima) hari kerja; d. m e n g u m u m k a n hasil penelitian administrasi b a k a l calon a n g g o t a K P U K a b u p a t e n / K o t a d a l a m w a k t u p a l i n g l a m b a t 3 (tiga) hari kerja; e. m e l a k u k a n seleksi tertulis d a l a m w a k t u p a l i n g lambat 5 (lima) hari kerja t e r h i t u n g sejak pengumuman hasil penelitian sebagaimana d i m a k s u d p a d a h u r u f d; f.
m e n g u m u m k a n n a m a daftar b a k a l calon a n g g o t a K P U K a b u p a t e n / K o t a y a n g lulus seleksi tertujis p a d a 2 (dua) m e d i a m a s s a cetak h a r i a n lokal selama 1 (satu) hari dan m e d i a m a s s a elektronik lokal s e l a m a 3 (tiga) hari b e r t u r u t - t u r u t u n t u k mendapatkan masukan dan tanggapan dari m a s y a r a k a t d a l a m w a k t u p a l i n g l a m b a t 7 (tujuh) hari kerja; dan
g. m e l a k u k a n wawancara dengan bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota, termasuk mengklarifikasi t a n g g a p a n d a n m a s u k a n dari ,
masyarakat
m a s y a r a k a t dalam w a k t u p a l i n g l a m b a t 5 hari kerja.
(lima)
Pasal 25 (1)
T i m Seleksi m e n g a j u k a n 10 ( s e p u l u h ) n a m a calon a n g g o t a K P U K a b u p a t e n / K o t a hasil seleksi k e p a d a KPU Provinsi.
(2)
Pengajuan n a m a calon s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (1) d i s u s u n b e r d a s a r k a n abjad disertai salinan b e r k a s a d m i n i s t r a s i tiap-tiap b a k a l calon a n g g o t a KPU K a b u p a t e n / K o t a dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja t e r h i t u n g sejak T i m Seleksi m e m u t u s k a n 1 0 (sepuluh) n a m a calon a n g g o t a K P U Kabupaten / Kota.
Pasal 26 (1)
KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 5 .
(2)
K P U Provinsi m e n y u s u n p e r i n g k a t calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji k e l a y a k a n dan k e p a t u t a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1).
(3)
K P U Provinsi m e n e t a p k a n 5 (lima) p e r i n g k a t teratas dari 10 (sepuluh) n a m a calon sebagai a n g g o t a K P U K a b u p a t e n / Kota.
(4)
A n g g o t a K P U K a b u p a t e n / K o t a terpilih s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan k e p u t u s a n K P U Provinsi.
(5)
Proses p e m i l i h a n dan p e n e t a p a n anggota KPU K a b u p a t e n / K o t a d i K P U P r o v i n s i d i l a k u k a n dalam w a k t u p a l i n g lama 30 (tiga p u l u h ) hari kerja.
Pasal 27 (1)
P e l a n t i k a n a n g g o t a K P U d i l a k u k a n oleh P r e s i d e n .
(2) Pelantikan
(2)
P e l a n t i k a n a n g g o t a K P U P r o v i n s i d i l a k u k a n oleh K P U dan p e l a n t i k a n a n g g o t a K P U K a b u p a t e n / K o t a d i l a k u k a n oleh K P U P r o v i n s i .
Paragraf 4 Sumpah/Janji Pasal 28 (1)
Sebelum menjalankan tugas, anggota K P U , KPU P r o v i n s i , dan K P U K a b u p a t e n / K o t a m e n g u c a p k a n sumpah/janji.
(2)
Sumpah/janji anggota K P U , K P U K a b u p a t e n / K o t a sebagai berikut:
Provinsi,
KPU
"Demi A l l a h ( T u h a n ) , saya b e r s u m p a h / b e r j a n j i : B a h w a saya akan m e m e n u h i t u g a s dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan b e r p e d o m a n p a d a P a n c a s i l a dan U n d a n g - U n d a n g D a s a r N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan w e w e n a n g akan bekerja d e n g a n s u n g g u h - s u n g g u h , jujur, adil, dan c e r m a t d e m i s u k s e s n y a P e m i l u Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan P e r w a k i l a n D a e r a h , dan D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h / P e m i l u P r e s i d e n dan W a k i l P r e s i d e n / P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan W a k i l K e p a l a D a e r a h , t e g a k n y a demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia d a r i p a d a k e p e n t i n g a n p r i b a d i atau g o l o n g a n . "
Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 29 (1)
Anggota KPU, KPU Provinsi, dan K a b u p a t e n / K o t a berhenti a n t a r w a k t u karena:
KPU
a. m e n i n g g a l dunia; b. m e n g u n d u r k a n diri;
atau
c. d i b e r h e n t i k a n
c. (2)
diberhentikan.
Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. melanggar etik;
sumpah/janji jabatan
dan/atau kode
c. tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan secara berturut-turut 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap.
secara selama
d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu. f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturutturut tanpa alasan yang jelas; atau g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan. (3)
Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. anggota KPU oleh Presiden; b. anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan c. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.
(4)
Penggantian anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. anggota
a . a n g g o t a K P U d i g a n t i k a n oleh calon a n g g o t a K P U u r u t a n p e r i n g k a t b e r i k u t n y a dari hasil p e m i l i h a n y a n g d i l a k u k a n oleh D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t ; b . a n g g o t a K P U Provinsi d i g a n t i k a n oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat b e r i k u t n y a dari hasil p e m i l i h a n y a n g dilakukan oleh K P U ; dan c . a n g g o t a K P U K a b u p a t e n / K o t a d i g a n t i k a n oleh calon anggota KPU K a b u p a t e n / K o t a urutan p e r i n g k a t b e r i k u t n y a dari hasil p e m i l i h a n y a n g d i l a k u k a n oleh K P U P r o v i n s i .
Pasal 30 (1)
P e m b e r h e n t i a n a n g g o t a K P U , K P U P r o v i n s i , dan K P U K a b u p a t e n / K o t a y a n g telah m e m e n u h i k e t e n t u a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m Pasal 29 ayat (2) h u r u f a, h u r u f b, h u r u f c, h u r u f f, dan h u r u f g d i d a h u l u i d e n g a n verifikasi o l e h D e w a n K e h o r m a t a n atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan m a s y a r a k a t d e n g a n identitas y a n g j e l a s .
(2)
Dalam proses pemberhentian sebagaimana d i m a k s u d p a d a ayat ( 1 ) , a n g g o t a K P U , K P U Provinsi, dan K P U K a b u p a t e n / K o t a h a r u s diberi k e s e m p a t a n u n t u k m e m b e l a diri d i h a d a p a n D e w a n K e h o r m a t a n .
(3)
Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud p a d a ayat (1) sesuai d e n g a n r e k o m e n d a s i D e w a n Kehormatan, anggota yang bersangkutan d i b e r h e n t i k a n s e m e n t a r a sebagai a n g g o t a K P U , K P U P r o v i n s i , atau K P U K a b u p a t e n / K o t a s a m p a i d e n g a n diterbitkannya keputusan pemberhentian.
(4)
T a t a cara p e n g a d u a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat ( 1 ) , p e m b e l a a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (2), dan pengambilan keputusan dalam pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud p a d a ayat (3) oleh D e w a n K e h o r m a t a n diatur lebih lanjut d e n g a n Peraturan K P U .
(5)
P e r a t u r a n K P U s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (4) harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan t e r h i t u n g sejak a n g g o t a K P U dilantik.
Pasal 31
Pasal 31
(1)
Anggota
KPU,
KPU
Provinsi,
dan
KPU
K a b u p a t e n / K o t a d i b e r h e n t i k a n s e m e n t a r a karena: a. menjadi t e r d a k w a d a l a m p e r k a r a tindak pidana y a n g d i a n c a m d e n g a n p i d a n a penjara 5 (lima) t a h u n atau lebih; b . menjadi t e r d a k w a P e m i l u ; atau
dalam
perkara
tindak pidana
c. m e m e n u h i ketentuan sebagaimana d a l a m Pasal 30 ayat (3).
dimaksud
(2)
D a l a m hal a n g g o t a K P U , K P U P r o v i n s i , atau K P U Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) h u r u f a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah m e m p e r o l e h k e k u a t a n h u k u m tetap, a n g g o t a y a n g b e r s a n g k u t a n d i b e r h e n t i k a n sebagai a n g g o t a K P U , K P U Provinsi, atau K P U K a b u p a t e n / K o t a .
(3)
D a l a m hal anggota K P U , K P U P r o v i n s i , atau K P U Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti m e l a k u k a n tindak p i d a n a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) h u r u f a dan h u r u f b b e r d a s a r k a n putusan pengadilan yang telah memperoleh k e k u a t a n h u k u m tetap, a n g g o t a y a n g b e r s a n g k u t a n h a r u s diaktifkan k e m b a l i .
(4)
D a l a m hal surat k e p u t u s a n p e n g a k t i f a n k e m b a l i sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan d a l a m w a k t u p a l i n g l a m a 30 (tiga p u l u h ) hari, d e n g a n sendirinya a n g g o t a K P U , K P U Provinsi, atau K P U K a b u p a t e n / K o t a d i n y a t a k a n aktif k e m b a l i .
(5)
D a l a m hal anggota K P U , K P U P r o v i n s i , atau K P U K a b u p a t e n / K o t a y a n g d i n y a t a k a n tidak terbukti b e r s a l a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi n a m a a n g g o t a K P U , K P U P r o v i n s i , atau K P U K a b u p a t e n / K o t a y a n g bersangkutan.
(6)
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud p a d a ayat (1) h u r u f c p a l i n g l a m a 60 ( e n a m p u l u h ) hari kerja dan dapat d i p e r p a n j a n g p a l i n g lama 30 (tiga p u l u h ) hari kerja.
(7) Dalam
(7)
Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana d i m a k s u d p a d a ayat (8) t e l a h b e r a k h i r dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan dengan Undang-Undang ini aktif kembali.
Bagian Keenam Mekanisme Pengambilan Keputusan Pasal 32 P e n g a m b i l a n k e p u t u s a n K P U , K P U P r o v i n s i , dan K P U K a b u p a t e n / K o t a dilakukan dalam rapat pleno.
Pasal 33 (1)
Jenis
rapat
pleno
sebagaimana
dimaksud
dalarn
Pasal 32 adalah:
(2)
a.
rapat p l e n o t e r t u t u p ; dan
b.
rapat p l e n o terbuka.
Penetapan hasil p e n g h i t u n g a n suara P r o v i n s i , dan K P U p l e n o terbuka.
Pemilu dan rekapitulasi d i l a k u k a n oleh K P U , KPU K a b u p a t e n / K o t a d a l a m rapat
Pasal 34 . (1)
R a p a t p l e n o K P U sah apabila d i h a d i r i oleh sekurangkurangnya 5 (lima) orang anggota KPU yang d i b u k t i k a n d e n g a n daftar hadir.
(2)
Keputusan oleh
rapat p l e n o
KPU
sekurang-kurangnya 4
sah
apabila
(empat)
disetujui
orang anggota
K P U y a n g hadir. (3)
D a l a m hal tidak t e r c a p a i p e r s e t u j u a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat ( 2 ) , k e p u t u s a n r a p a t p l e n o K P U d i a m b i l b e r d a s a r k a n suara t e r b a n y a k .
Pasal 35 (1)
R a p a t p l e n o K P U Provinsi dan K P U K a b u p a t e n / K o t a sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang a n g g o t a K P U Provinsi dan K P U Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
(2)
K e p u t u s a n rapat p l e n o K P U P r o v i n s i dan Kabupaten/Kota sah apabila disetujui s e k u r a n g - k u r a n g n y a 3 (tiga) o r a n g a n g g o t a Provinsi dan K P U K a b u p a t e n / K o t a y a n g hadir.
(3)
D a l a m hal tidak tercapai persetujuan s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat ( 2 ) , k e p u t u s a n r a p a t p l e n o K P U Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambil b e r d a s a r k a n suara t e r b a n y a k .
KPU oleh KPU
Pasal 36 (1)
D a l a m hal tidak tercapai k u o r u m , k h u s u s rapat p l e n o K P U , K P U P r o v i n s i , dan K P U K a b u p a t e n / K o t a u n t u k m e n e t a p k a n hasil P e m i l u d i t u n d a selama 3 (tiga) jam.
(2)
D a l a m hal rapat pleno telah d i t u n d a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
(3)
K h u s u s rapat p l e n o K P U , K P U P r o v i n s i , dan K P U K a b u p a t e n / K o t a u n t u k m e n e t a p k a n hasil P e m i l u t i d a k d i l a k u k a n p e m u n g u t a n suara.
Pasal 37 (1)
U n d a n g a n dan a g e n d a rapat p l e n o P r o v i n s i , dan K P U K a b u p a t e n / K o t a p a l i n g l a m b a t 3 (tiga) hari s e b e l u m n y a .
KPU, KPU disampaikan
(2)
R a p a t p l e n o d i p i m p i n oleh K e t u a K P U , K e t u a K P U P r o v i n s i , dan Ketua K P U K a b u p a t e n / K o t a .
(3)
Apabila ketua berhalangan, rapat pleno K P U , KPU P r o v i n s i , dan K P U K a b u p a t e n / K o t a d i p i m p i n oleh salah satu a n g g o t a y a n g dipilih secara a k l a m a s i .
(4) Sekretaris
(4)
Sekretaris J e n d e r a l K P U , sekretaris K P U Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
Pasal 38 (1)
Ketua wajib menandatangani penetapan Pemilu y a n g diputuskan dalam rapat pleno w a k t u p a l i n g l a m a 3 (tiga) hari.
hasil dalam
(2)
Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak d i t a n d a t a n g a n i k e t u a d a l a m w a k t u 3 (tiga) hari s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) salah satu a n g g o t a m e n a n d a t a n g a n i p e n e t a p a n hasil Pemilu.
(3)
D a l a m hal tidak ada a n g g o t a K P U , K P U P r o v i n s i , dan KPU Kabupaten/Kota menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan s e n d i r i n y a hasil Pemilu d i n y a t a k a n sah dan b e r l a k u .
B a g i a n Ketujuh Pertanggungjawaban Pasal 39 (1)
Dalam menjalankan tugasnya, K P U : a. d a l a m hal k e u a n g a n b e r t a n g g u n g j a w a b dengan peraturan perundang-undangan;
sesuai
b. dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan P e m i l u dan t u g a s l a i n n y a m e m b e r i k a n laporan k e p a d a D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t dan P r e s i d e n . (2)
Laporan sebagaimana dimaksud p a d a ayat (1) d i s a m p a i k a n secara p e r i o d i k d a l a m setiap t a h a p a n p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u sesuai d e n g a n p e r a t u r a n perundang-undangan.
(3)
L a p o r a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) h u r u f b ditembuskan kepada Bawaslu.
Pasal 40 (1) Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada KPU.
KPU
Provinsi
(2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU. (3)
KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
Pasal 41 (1)
Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi.
(2)
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi.
(3)
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Bagian Kedelapan Panitia Pemilihan Paragraf 1 PPK Pasal 42 (1) Untuk menyelenggarakan kecamatan, dibentuk PPK.
Pemilu
di
tingkat
(2)
PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
(3)
PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
(4) Dalam
(4)
Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
Pasal 43 (1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota. (3)
Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).
(4)
Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh , sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)
PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 ' (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota.
Pasal 44 Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi: a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; b. membantu KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilu;
dalam
c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
e. mengumpulkan .
e. mengumpulkan hasil penghitungan seluruh TPS di wilayah kerjanya;
suara
dari
f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu; g. mengumumkan hasil dimaksud pada huruf f;
rekapitulasi
sebagaimana
h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana , dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota; j.
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; 1.
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangundangan; n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.
Paragraf 2 PPS Pasal 45 (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa/kelurahan, dibentuk PPS. (2) PPS berkedudukan di desa/kelurahan. (3)
PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan
Pemilu
Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. (4)
Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.
Pasal 46 (1)
Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
(2)
Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.
Pasal 47 Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi: a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; b. membentuk
KPPS;
c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih; d. mengumumkan daftar pemilih; e. menerima masukan pemilih sementara;
f. melakukan
dari masyarakat tentang daftar
perbaikan
dan
mengumumkan
hasil
perbaikan daftar pemilih sementara; g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap; h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
j . melaksanakan
j.
melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
k. mengumumkan hasil penghitungan seluruh TPS di wilayah kerjanya; 1.
suara
dari
menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS; n.
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
o.
melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; q. membantu PPK dalam menyelenggarakan kecuali dalam hal penghitungan suara;
Pemilu,
r.
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
s.
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.
Paragraf 3 KPPS Pasal 48 (1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota.
(3) Pengangkatan
(3)
Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
(4)
Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota.
seorang
Pasal 49 Tugas, w e w e n a n g , dan kewajiban K P P S meliputi:
a. mengumumkan
dan
menempelkan
daftar
pemilih
tetap di T P S ;
b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan di TPS;
suara
d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari p e m u n g u t a n suara;
f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara. setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS; h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan; i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama; j.
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
k. melaksanakan
k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.
Paragraf 4 PPLN Pasal 50 (1)
PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
(2)
Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia.
(3)
Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya.
(4)
Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota.
seorang
Pasal 51 T u g a s , w e w e n a n g , dan kewajiban P P L N m e l i p u t i : a. membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; b. membentuk KPPSLN; c. mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap; d. menyampaikan daftar pemilih warga negara Republik Indonesia kepada KPU; e. melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU; f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya; g. mengumumkan hasil penghitungan seluruh TPSLN di wilayah kerjanya;
suara
suara dari
h. menyerahkan
h. menyerahkan berita acara dan penghitungan suara kepada KPU;
sertifikat
hasil
i. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara; j.
melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri; 1.
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.
Paragraf 5 KPPSLN Pasal 52 (1)
Anggota KPPSLN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
(2)
Anggota KPPSLN diangkat dan diberhentikan oleh ketua PPLN atas nama ketua KPU.
(3)
Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSLN wajib dilaporkan kepada KPU.
(4)
Susunan keanggotaan KPPSLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
Pasal 53 Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPSLN meliputi: a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN; b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi , peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri; c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan di TPSLN;
suara
* d. mengumumkan . . .
d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN; e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara; f. mengamankan suara;
kotak
suara
setelah
penghitungan
g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri; h. menyerahkan hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPLN; i. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan j.
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.
Pasal 54 Uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN lebih lanjut ditetapkan oleh KPU.
Paragraf 6 Persyaratan Pasal 55 Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi: a. warga negara Indonesia; b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
e. tidak
e. tidak menjadi a n g g o t a partai politik y a n g d i n y a t a k a n d e n g a n surat p e r n y a t a a n y a n g sah atau sekurangk u r a n g n y a d a l a m j a n g k a w a k t u 5 (lima) t a h u n tidak lagi menjadi a n g g o t a partai p o l i t i k y a n g d i b u k t i k a n d e n g a n surat k e t e r a n g a n dari p e n g u r u s partai politik yang bersangkutan; f.
berdomisili
d a l a m w i l a y a h kerja P P K ,
PPS,
KPPS,
PPLN, dan KPPSLN; g. sehat j a s m a n i dan r o h a n i ; h . d a p a t m e m b a c a dan m e n u l i s d a l a m b a h a s a I n d o n e s i a ; dan i.
tidak p e r n a h d i p i d a n a penjara b e r d a s a r k a n p u t u s a n p e n g a d i l a n y a n g telah m e m p e r o l e h k e k u a t a n h u k u m tetap k a r e n a m e l a k u k a n t i n d a k p i d a n a y a n g d i a n c a m d e n g a n p i d a n a penjara 5 (lima) t a h u n atau lebih.
Paragraf 7 Sumpah/Janji Pasal 56 (1)
Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, mengucapkan sumpah/janji.
(2)
Sumpah/janji anggota PPK, K P P S L N sebagai berikut:
PPS,
KPPS,
PPLN,
"Demi A l l a h ( T u h a n ) , saya b e r s u m p a h / b e r j a n j i : B a h w a saya akan m e m e n u h i t u g a s dan kewajiban saya sebagai anggota P P K / P P S / K P P S / P P L N / K P P S L N d e n g a n sebaikbaiknya sesuai dengan peraturan perundangu n d a n g a n d e n g a n b e r p e d o m a n p a d a P a n c a s i l a dan U n d a n g - U n d a n g Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan w e w e n a n g akan bekerja d e n g a n s u n g g u h - s u n g g u h , jujur, adil, dan c e r m a t d e m i s u k s e s n y a P e m i l u Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan P e r w a k i l a n D a e r a h , dan D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h / P e m i l u Presiden dan Wakil P r e s i d e n / P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan W a k i l K e p a l a D a e r a h , t e g a k n y a
demokrasi
demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia d a r i p a d a k e p e n t i n g a n p r i b a d i atau g o l o n g a n . "
Bagian Kesembilan Kesekretariatan Paragraf 1 Susunan Pasal 57 (1)
Sekretariat J e n d e r a l K P U d i p i m p i n oleh seorang Sekretaris J e n d e r a l dan d i b a n t u oleh s e o r a n g W a k i l Sekretaris J e n d e r a l .
(2)
Sekretaris J e n d e r a l dan W a k i l Sekretaris Jenderal K P U adalah p e g a w a i n e g e r i sipil y a n g m e m e n u h i persyaratan.
(3)
Calon Sekretaris J e n d e r a l dan W a k i l Sekretaris Jenderal diusulkan oleh KPU masing-masing s e b a n y a k 3 (tiga) orang k e p a d a P r e s i d e n .
(4)
D a l a m p e n g u s u l a n c a l o n Sekretaris J e n d e r a l dan W a k i l Sekretaris J e n d e r a l s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (3), KPU harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemerintah.
(5)
C a l o n Sekretaris J e n d e r a l dan W a k i l Sekretaris Jenderal s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (3) m a s i n g - m a s i n g dipilih satu o r a n g dan ditetapkan dengan keputusan Presiden.
(6)
Sekretaris J e n d e r a l K P U b e r t a n g g u n g j a w a b k e p a d a
KPU. (7)
P e g a w a i Sekretariat J e n d e r a l a d a l a h p e g a w a i negeri sipil dan t e n a g a profesional lain y a n g d i p e r l u k a n .
(8)
Sekretaris Jenderal dapat m e n g a n g k a t p a k a r / a h l i sesuai d e n g a n k e b u t u h a n atas persetujuan K P U .
(9)
Pakar/ahli b e r a d a di
KPU.
s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (8). b a w a h k o o r d i n a s i Sekretaris Jenderal
Pasal 58 (1)
Sekretariat sekretaris.
KPU
Provinsi
dipimpin
oleh
seorang
(2)
Sekretaris K P U Provinsi a d a l a h p e g a w a i n e g e r i sipil y a n g memenuhi persyaratan.
(3)
C a l o n sekretaris K P U P r o v i n s i d i u s u l k a n oleh K P U P r o v i n s i s e b a n y a k 3 (tiga) o r a n g k e p a d a g u b e r n u r .
(4)
D a l a m p e n g u s u l a n c a l o n sekretaris K P U Provinsi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat ( 2 ) , K P U Provinsi harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan gubernur.
(5)
Calon sekretaris KPU Provinsi sebagaimana d i m a k s u d p a d a ayat (3) dipilih 1 (satu) o r a n g dan d i t e t a p k a n oleh gubernur.
(6)
Sekretaris K P U Provinsi b e r t a n g g u n g j a w a b k e p a d a KPU Provinsi.
(7)
P e g a w a i sekretariat a d a l a h p e g a w a i n e g e r i sipil dan t e n a g a profesional lain y a n g d i p e r l u k a n .
Pasal 59 (1)
Sekretariat K P U K a b u p a t e n s e o r a n g sekretaris.
(2)
Sekretaris K P U K a b u p a t e n / K o t a adalah n e g e r i sipil y a n g m e m e n u h i p e r s y a r a t a n .
(3)
Calon sekretaris K P U K a b u p a t e n / K o t a diusulkan oleh K P U K a b u p a t e n / K o t a s e b a n y a k 3 (tiga) orang kepada bupati/walikota.
(4)
Pengusulan calon sebagaimana
sekretaris
dimaksud
Kabupaten/Kota
harus
/
Kota
KPU
pada
dipimpin
oleh
pegawai
Kabupaten/Kota ayat
terlebih
(3)
KPU dahulu
berkonsultasi dengan bupati/walikota. (5)
C a l o n sekretaris K P U K a b u p a t e n / K o t a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (3) dipilih 1 (satu) o r a n g dan d i t e t a p k a n oleh b u p a t i / w a l i k o t a . .. .
(6)
Sekretaris K P U K a b u p a t e n / K o t a b e r t a n g g u n g j a w a b kepada KPU Kabupaten/Kota.
(7) Pegawai.. . .
(7)
P e g a w a i sekretariat a d a l a h p e g a w a i n e g e r i sipil dan t e n a g a profesional lain y a n g d i p e r l u k a n .
Pasal 60 (1)
Sekretariat Jenderal K P U terdiri atas p a l i n g b a n y a k 7 (tujuh) b i r o ; biro terdiri atas p a l i n g b a n y a k 4 (empat) b a g i a n dan setiap b a g i a n terdiri atas p a l i n g b a n y a k 3 (tiga) s u b b a g i a n .
(2)
Sekretariat K P U Provinsi terdiri atas p a l i n g b a n y a k 3 (tiga) b a g i a n dan setiap b a g i a n terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(3)
Sekretariat K P U K a b u p a t e n / K o t a terdiri atas 4 (empat) s u b b a g i a n .
(4)
J u m l a h p e g a w a i sekretariat K P U K a b u p a t e n / K o t a d i t e t a p k a n lebih lanjut d e n g a n k e p u t u s a n K P U d e n g a n m e m p e r t i m b a n g k a n b e b a n kerja, proporsi j u m l a h penduduk, kondisi geografis, dan luas wilayah.
paling
banyak
Pasal 61 E s e l o n i s a s i j a b a t a n struktural Sekretaris J e n d e r a l K P U , W a k i l Sekretaris J e n d e r a l K P U , s e k r e t a r i s K P U Provinsi, dan sekretaris K P U K a b u p a t e n / K o t a sebagai berikut: a. Sekretaris e s e l o n Ia.
Jenderal
KPU
adalah j a b a t a n
b. Wakil Sekretaris Jenderal struktural eselon I b . c.
Sekretaris e s e l o n Ha.
KPU
Provinsi
KPU
adalah
adalah j a b a t a n
d . Sekretaris KPU Kabupaten/Kota struktural eselon lila.
adalah
struktural
jabatan
struktural
jabatan
Pasal 62 D i l i n g k u n g a n Sekretariat J e n d e r a l K P U , sekretariat K P U P r o v i n s i , dan sekretariat K P U K a b u p a t e n / K o t a dapat d i t e t a p k a n j a b a t a n fungsional t e r t e n t u y a n g j u m l a h dan j e n i s n y a sesuai d e n g a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n .
Pasal 63 Struktur organisasi Sekretariat Jenderal K P U , sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 64 Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal K P U , sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan KPU.
Pasal 65 Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal K P U , sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan KPU.
Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Pasal 66 Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing melayani KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 67 (1)
Sekretariat Jenderal KPU bertugas: a. membantu penyusunan program Pemilu;
dan
anggaran
b. memberikan dukungan teknis administratif; c. membantu pelaksanaan tugas menyelenggarakan Pemilu;
KPU
dalam
d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan K P U ;
e. memberikan
e. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu; f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2)
Sekretariat Jenderal KPU berwenang: a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)
Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban: a. menyusun keuangan;
laporan
pertanggungjawaban
b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan c. mengelola barang inventaris KPU. (4)
Sekretariat Jenderal KPU bertanggung j a w a b dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundangundangan.
Pasal 68 (1)
Sekretariat KPU Provinsi bertugas: a. membantu penyusunan Pemilu;
program
dan
anggaran
b. memberikan dukungan teknis administratif; c. membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
Provinsi •
d. membantu . . .
d. membantu
pendistribusian
perlengkapan
penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan P e r w a k i l a n Rakyat, D e w a n P e r w a k i l a n Daerah, dan D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h serta P e m i l u P r e s i d e n dan W a k i l P r e s i d e n ; e. m e m b a n t u perumusan dan rancangan keputusan K P U Provinsi; f.
penyusunan
memfasilitasi p e n y e l e s a i a n m a s a l a h dan sengketa P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan W a k i l K e p a l a D a e r a h Provinsi;
g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan k e g i a t a n dan p e r t a n g g u n g j a w a b a n K P U Provinsi; dan h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai d e n g a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n . (2)
Sekretariat K P U Provinsi b e r w e n a n g : a. m e n g a d a k a n dan m e n d i s t r i b u s i k a n p e r l e n g k a p a n penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan n o r m a , standar, p r o s e d u r , d a n k e b u t u h a n y a n g d i t e t a p k a n oleh K P U ; b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan P e m i l u s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a huruf a sesuai d e n g a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n ; dan c. m e m b e r i k a n layanan k e t a t a u s a h a a n , dan k e p e g a w a i a n peraturan perundang-undangan.
(3)
administrasi, sesuai d e n g a n
S e k r e t a r i a t K P U Provinsi b e r k e w a j i b a n : a. m e n y u s u n keuangan;
laporan
pertanggungjawaban
b . m e m e l i h a r a arsip dan d o k u m e n P e m i l u ; dan c. mengelola barang inventaris K P U Provinsi. (4)
S e k r e t a r i a t K P U Provinsi b e r t a n g g u n g j a w a b d a l a m hal a d m i n i s t r a s i k e u a n g a n serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundangundangan.
Pasal 69
Pasal 69 (1)
Sekretariat K P U K a b u p a t e n / K o t a b e r t u g a s : a. m e m b a n t u Pemilu;
penyusunan
program
dan
anggaran
b . m e m b e r i k a n d u k u n g a n t e k n i s administratif; c. membantu pelaksanaan Kabupaten/Kota dalam Pemilu;
tugas KPU menyelenggarakan
d. m e m b a n t u pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan P e r w a k i l a n Rakyat, D e w a n P e r w a k i l a n D a e r a h , dan D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h , P e m i l u P r e s i d e n dan W a k i l P r e s i d e n , serta P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan W a k i l K e p a l a D a e r a h P r o v i n s i ; e. m e m b a n t u perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota; f.
memfasilitasi p e n y e l e s a i a n m a s a l a h dan sengketa P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan W a k i l K e p a l a D a e r a h Kabupaten / Kota;
g. m e m b a n t u penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU K a b u p a t e n / K o t a ; dan h. m e m b a n t u pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai d e n g a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n . (2)
Sekretariat K P U K a b u p a t e n / K o t a b e r w e n a n g : a. m e n g a d a k a n dan m e n d i s t r i b u s i k a n p e r l e n g k a p a n penyelenggaraan. P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota
berdasarkan norma, standar, kebutuhan y a n g ditetapkan oleh
prosedur,
dan
KPU;
b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan P e m i l u s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a huruf a sesuai d e n g a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n ; dan c. m e m b e r i k a n layanan k e t a t a u s a h a a n , dan k e p e g a w a i a n peraturan perundang-undangan.
administrasi, sesuai d e n g a n
(3) Sekretariat
(3)
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: a. menyusun keuangan;
laporan
pertanggungjawaban
b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan c. mengelola barang Kabupaten / Kota. (4)
inventaris
KPU
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan j a s a berdasarkan peraturan perundangundangan.
BAB IV PENGAWAS PEMILU Bagian Kesatu Umum Pasal 70 (1)
Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
(2)
Bawaslu sebagaimana bersifat tetap.
(3)
Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.
dimaksud
pada
ayat
(1)
Pasal 71 Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.
Bagian Kedua
Bagian Kedua Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan Pasal 72 (1) Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara. (2)
Panwaslu provinsi.
Provinsi
berkedudukan
di
ibu
(3)
Panwaslu Kabupaten/Kota kota kabupaten/kota.
(4)
Panwaslu Kecamatan kecamatan.
(5)
Pengawas Pemilu desa/kelurahan.
(6)
Pengawas Pemilu Luar Negeri berkedudukan kantor perwakilan Republik Indonesia.
berkedudukan
berkedudukan Lapangan
di
kota
di ibu
ibu kota
berkedudukan
di di
Pasal 73 (1)
Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.
(2) Jumlah anggota: a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang; b. Panwaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang; c. Panwaslu orang;
Kabupaten/Kota
sebanyak
3
(tiga)
d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. (3) Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan setiap desa/kelurahan sebanyak 1 (satu) orang.
di
(4) Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. (5)
Ketua Bawaslu Bawaslu.
dipilih
dari
dan
oleh
anggota
(6) Ketua
(6)
Ketua Panwaslu Provinsi, ketua . Panwaslu K a b u p a t e n / K o t a , dan ketua P a n w a s l u Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota.
(7)
Setiap anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu K e c a m a t a n m e m p u n y a i hak suara y a n g sama.
(8)
K o m p o s i s i keanggotaan B a w a s l u , P a n w a s l u Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 3 0 % (tiga puluh perseratus).
(9)
Masa keanggotaan Bawaslu terhitung sejak p e n g u c a p a n
adalah 5 (lima) sumpah/janji.
tahun
Bagian Ketiga T u g a s , W e w e n a n g , dan Kewajiban Paragraf
1
Badan P e n g a w a s Pemilu Pasal 74 (1)
T u g a s dan w e w e n a n g B a w a s l u a d a l a h : a.
mengawasi
tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
yang meliputi: 1.
p e m u t a k h i r a n d a t a p e m i l i h b e r d a s a r k a n data kependudukan dan p e n e t a p a n daftar pemilih sementara dan daftar p e m i l i h tetap;
2.
penetapan
3.
pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota D e w a n P e r w a k i l a n Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, p a s a n g a n calon Presiden dan wakil Presiden, dan p a s a n g a n calon kepala daerah dan wakil k e p a l a daerah;
4.
proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, D e w a n P e r w a k i l a n Rakyat Daerah, pasangan calon Presiden dan W a k i l Presiden,
peserta P e m i l u ;
serta . . .
serta pasangan calon wakil kepala daerah;
kepala
daerah
dan
5.
pelaksanaan kampanye;
6.
perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
7.
pelaksanaan pemungutan suara penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
8.
pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9.
proses
rekapitulasi
suara
di
PPK,
dan
KPU
K a b u p a t e n / K o t a , KPU Provinsi, dan K P U ;
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
1 1 . proses penetapan hasil Pemilu. b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan m e n g e n a i Pemilu;
c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti; d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
e. menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan; f. mengawasi
pelaksanaan
penetapan
daerah
pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan undangan;
berdasarkan
peraturan
perundang-
g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU,
KPU
Provinsi,
KPU
Kabupaten/Kota,
Sekretaris Jenderal K P U , pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya t a h a p a n p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u y a n g sedang berlangsung;
(2)
h. m e n g a w a s i pelaksanaan p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u ; dan
sosialisasi
i.
lain
m e l a k s a n a k a n tugas dan w e w e n a n g d i t e t a p k a n oleh u n d a n g - u n d a n g .
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana p a d a ayat ( 1 ) , B a w a s l u b e r w e n a n g : a. memberikan rekomendasi kepada menonaktifkan sementara d a n / a t a u sanksi administratif atas s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1)
yang
dimaksud
KPU untuk mengenakan pelanggaran huruf g;
b. memberikan rekomendasi kepada yang b e r w e n a n g atas t e m u a n dan l a p o r a n t e r h a d a p tindakan yang m e n g a n d u n g unsur tindak pidana Pemilu,
Pasal 75 B a w a s l u berkewajiban: a. b e r s i k a p tidak diskriminatif d a l a m m e n j a l a n k a n tugas dan w e w e n a n g n y a ; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap p e l a k s a n a a n t u g a s P e n g a w a s P e m i l u p a d a semua tingkatan; c. m e n e r i m a berkaitan
terhadap
dan dengan
menindaklanjuti laporan yang dugaan adanya pelanggaran
pelaksanaan
peraturan
perundang-
undangan mengenai Pemilu; d. m e n y a m p a i k a n laporan hasil p e n g a w a s a n k e p a d a P r e s i d e n , D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t , dan K P U sesuai d e n g a n t a h a p a n P e m i l u secara p e r i o d i k d a n / a t a u b e r d a s a r k a n k e b u t u h a n ; dan e. m e l a k s a n a k a n kewajiban lain y a n g peraturan perundang-undangan.
diberikan
oleh
Paragraf 2
Paragraf 2 Panwaslu Provinsi Pasal 76 (1)
Tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi: 1.
pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2.
pencalonan }ang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi;
3.
proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi;
4.
penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi;
5.
pelaksanaan kampanye;
6.
perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
7.
pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
8.
pengawasan seluruh proses suara di wilayah kerjanya;
9.
proses rekapitulasi kabupaten/kota yang
penghitungan
suara dari seluruh dilakukan oleh KPU
Provinsi;
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; 11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
b . m e n e r i m a laporan d u g a a n p e l a n g g a r a n t e r h a d a p pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; c . m e n y a m p a i k a n t e m u a n dan l a p o r a n k e p a d a K P U Provinsi u n t u k ditindaklanjuti; d. m e n e r u s k a n t e m u a n dan l a p o r a n y a n g b u k a n menjadi k e w e n a n g a n n y a k e p a d a instansi y a n g
berwenang; e. m e n y a m p a i k a n l a p o r a n k e p a d a B a w a s l u sebagai dasar u n t u k m e n g e l u a r k a n r e k o m e n d a s i B a w a s l u y a n g berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara P e m i l u di t i n g k a t p r o v i n s i ; f.
(2)
mengawasi pelaksanaan tindak lanjut r e k o m e n d a s i B a w a s l u t e n t a n g p e n g e n a a n sanksi k e p a d a a n g g o t a K P U P r o v i n s i , sekretaris dan p e g a w a i sekretariat K P U P r o v i n s i y a n g terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu y a n g sedang b e r l a n g s u n g ;
g. m e n g a w a s i pelaksanaan p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u ; dan
sosialisasi
h . m e l a k s a n a k a n t u g a s dan w e w e n a n g d i b e r i k a n oleh u n d a n g - u n d a n g .
lain
yang
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud p a d a ayat ( 1 ) , P a n w a s l u P r o v i n s i b e r w e n a n g : a. memberikan rekomendasi kepada menonaktifkan sementara dan/atau sanksi administratif atas s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1)
K P U untuk mengenakan pelanggaran h u r u f f;
b. memberikan rekomendasi kepada yang b e r w e n a n g atas t e m u a n dan l a p o r a n t e r h a d a p tindakan y a n g m e n g a n d u n g unsur tindak pidana
Pemilu.
Pasal 77 P a n w a s l u Provinsi berkewajiban: a. b e r s i k a p tidak diskriminatif d a l a m m e n j a l a n k a n tugas dan w e w e n a n g n y a ; b. melakukan pembinaan dan p e l a k s a n a a n tugas p e n g a w a s di b a w a h n y a ;
pengawasan terhadap Pemilu pada tingkatan
c. m e n e r i m a dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan mengenai Pemilu; d. m e n y a m p a i k a n laporan hasil p e n g a w a s a n Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
kepada secara
e . m e n y a m p a i k a n t e m u a n dan l a p o r a n k e p a d a B a w a s l u berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang d i l a k u k a n oleh K P U Provinsi y a n g m e n g a k i b a t k a n terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di t i n g k a t p r o v i n s i ; dan f.
m e l a k s a n a k a n kewajiban lain y a n g peraturan perundang-undangan.
diberikan
oleh
Paragraf 3 Panwaslu Kabupaten/ Kota Pasal 78 (1)
T u g a s dan adalah: a.
wewenang
Panwaslu
Kabupaten/Kota
m e n g a w a s i t a h a p a n p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: 1.
p e m u t a k h i r a n data p e m i l i h b e r d a s a r k a n data kependudukan dan p e n e t a p a n daftar p e m i l i h s e m e n t a r a dan daftar p e m i l i h t e t a p ;
2.
pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan kepala
daerah dan k a b u p a t e n / kota;
wakil
kepala
daerah
3.
proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K a b u p a t e n / K o t a dan p a s a n g a n calon k e p a l a d a e r a h dan wakil k e p a l a daerah k a b u p a t e n / k o t a ;
4.
p e n e t a p a n p a s a n g a n calon k e p a l a daerah dan w a k i l k e p a l a daerah k a b u p a t e n / k o t a ;
5.
pelaksanaan
6.
p e r l e n g k a p a n P e m i l u dan p e n d i s t r i b u s i a n n y a ;
7.
pelaksanaan pemungutan suara p e n g h i t u n g a n suara hasil P e m i l u ;
8.
mengendalikan pengawasan p e n g h i t u n g a n suara;
9.
p e r g e r a k a n surat sampai k e P P K ;
kampanye;
suara
seluruh
dari
tingkat
dan
proses
TPS
10. p r o s e s rekapitulasi suara y a n g dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 1 1 . p e l a k s a n a a n p e n g h i t u n g a n dan suara u l a n g , P e m i l u lanjutan, susulan; dan
pemungutan dan P e m i l u
12. p r o s e s penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K a b u p a t e n / K o t a dan P e m i l u K e p a l a D a e r a h dan W a k i l K e p a l a D a e r a h K a b u p a t e n / K o t a ; b. menerima laporan dugaan pelaksanaan peraturan mengenai Pemilu;
pelanggaran terhadap perundang-undangan
c. m e n y e l e s a i k a n t e m u a n dan l a p o r a n sengketa p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u y a n g tidak m e n g a n d u n g u n s u r tindak pidana; d . m e n y a m p a i k a n t e m u a n dan l a p o r a n k e p a d a K P U K a b u p a t e n / K o t a u n t u k ditindaklanjuti; •e.
m e n e r u s k a n t e m u a n . dan l a p o r a n y a n g b u k a n menjadi k e w e n a n g a n n y a k e p a d a instansi y a n g berwenang;
f. m e n y a m p a i k a n
f.
m e n y a m p a i k a n laporan k e p a d a B a w a s l u sebagai dasar u n t u k m e n g e l u a r k a n r e k o m e n d a s i B a w a s l u y a n g berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan P e m i l u oleh p e n y e l e n g g a r a P e m i l u di tingkat k a b u p a t e n / k o t a ;
g. m e n g a w a s i pelaksanaan tindak lanjut r e k o m e n d a s i B a w a s l u t e n t a n g p e n g e n a a n sanksi k e p a d a a n g g o t a K P U K a b u p a t e n / K o t a , sekretaris dan p e g a w a i sekretariat K P U K a b u p a t e n / K o t a yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
(2)
h. m e n g a w a s i pelaksanaan p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u ; dan
sosialisasi
i.
lain
m e l a k s a n a k a n tugas dan w e w e n a n g d i b e r i k a n oleh u n d a n g - u n d a n g .
Dalam pelaksanaan pada ayat (1), berwenang:
yang
tugas sebagaimana dimaksud Panwaslu Kabupaten/Kota
a. memberikan rekomendasi kepada menonaktifkan sementara d a n / a t a u sanksi administratif atas s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1)
KPU untuk mengenakan pelanggaran h u r u f g;
b. memberikan rekomendasi kepada yang b e r w e n a n g atas t e m u a n dan l a p o r a n t e r h a d a p tindakan yang m e n g a n d u n g unsur tindak pidana Pemilu.
Pasal 79 Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: a. b e r s i k a p tidak diskriminatif d a l a m m e n j a l a n k a n tugas dan w e w e n a n g n y a ; b. melakukan pembinaan dan p e n g a w a s a n terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;
c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan mengenai Pemilu; d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan f. melaksanakan kewajiban lain yang peraturan perundang-undangan.
diberikan
oleh
Paragraf 4 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pasal 80 Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan wilayah kecamatan yang meliputi:
Pemilu
di
1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 2. pelaksanaan kampanye; 3. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya; 4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu; 5. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; 6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh T P S ; dan 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap t a h a p a n p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u y a n g d i l a k u k a n oleh p e n y e l e n g g a r a P e m i l u s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada huruf a; c. m e n y a m p a i k a n t e m u a n u n t u k ditindaklanjuti;
dan
laporan
kepada
PPK
d. m e n e r u s k a n t e m u a n dan l a p o r a n y a n g b u k a n menjadi k e w e n a n g a n n y a k e p a d a instansi y a n g b e r w e n a n g ; e. m e n g a w a s i Pemilu; f.
pelaksanaan
sosialisasi
penyelenggaraan
memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas t e m u a n dan l a p o r a n m e n g e n a i t i n d a k a n y a n g m e n g a n d u n g u n s u r tindak p i d a n a P e m i l u ; dan
g. m e l a k s a n a k a n tugas dan wewenang d i b e r i k a n oleh u n d a n g - u n d a n g .
lain
yang
Pasal 81 Panwaslu Kecamatan berkewajiban: a. b e r s i k a p tidak diskriminatif d a l a m m e n j a l a n k a n tugas dan w e w e n a n g n y a ; b. menyampaikan laporan kepada Panwaslu K a b u p a t e n / K o t a berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan; c. m e n y a m p a i k a n l a p o r a n p e n g a w a s a n atas t a h a p a n p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u d i w i l a y a h kerjanya k e p a d a Panwaslu Kabupaten/Kota; d. m e n y a m p a i k a n t e m u a n dan l a p o r a n k e p a d a P a n w a s l u K a b u p a t e n / K o t a b e r k a i t a n d e n g a n a d a n y a dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan t a h a p a n P e m i l u di tingkat k e c a m a t a n ; dan e. m e l a k s a n a k a n kewajiban lain y a n g peraturan perundang-undangan.
diberikan
oleh
Paragraf 5
Paragraf 5 Pengawas Pemilu Lapangan Pasal 82 Tugas dan adalah:
wewenang
Pengawas
Pemilu
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan tingkat desa/kelurahan yang meliputi:
Lapangan Pemilu
di
1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; 2. pelaksanaan kampanye; 3. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya; 4. pelaksanaan pemungutan suara penghitungan suara di setiap TPS;
dan
proses
5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS; 7. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang; d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti; e. memberikan rekomendasi kepada yang beiwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. mengawasi
f. mengawasi pelaksanaan Pemilu; dan
sosialisasi
penyelenggaraan
g. melaksanakan tugas dan wewenang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.
lain
yang
Pasal 83 Pengawas Pemilu Lapangan berkewajiban: a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan; c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan; d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan e. melaksanakan kewajiban Panwaslu Kecamatan.
lain yang
diberikan
oleh
Paragraf 6 Pengawas Pemilu Luar Negeri Pasal 84 Tugas dan wewenang adalah: a.
Pengawas
Pemilu
Luar Negeri
mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri yang meliputi: 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, hasil perbaikan daftar pemilih, dan daftar pemilih tetap; 2. pelaksanaan kampanye;
3. perlengkapan
3. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya; 4. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPSLN; 5. proses rekapitulasi suara PPLN dari seluruh TPSLN;
yang
proses
dilakukan
oleh
6. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN; 7. pengumuman hasil penghitungan suara TPSLN yang ditempelkan di sekretariat PPLN; 8. pergerakan PPLN; dan
surat
suara
dari TPSLN
sampai
dari ke
9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. b. menerima laporan dugaan tahapan penyelenggaraan dimaksud pada huruf a;
pelanggaran terhadap Pemilu sebagaimana.
c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang; d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti; e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan g. m e l a k s a n a k a n tugas dan wewenang diberikan oleh Bawaslu.
lainnya yang
Pasal 85 Pengawas Pemilu Luar Negeri berkewajiban: a.
bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. menyampaikan . . .
b. menyampaikan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri; c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri; d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Bawaslu; dan e. melaksanakan kewajiban lainnya yang diberikan oleh Bawaslu.
Bagian Keempat Persyaratan Pasal 86 Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah: a. warga negara Indonesia; b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan; f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat u n t u k anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan; g. berdomisili di wilayah anggota Bawaslu, di
Republik wilayah
Indonesia provinsi
untuk yang
bersangkutan . . .
bersangkutan untuk anggota Panwaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit; i. tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; j.
tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
k. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri; 1.
bersedia bekerja penuh waktu; dan
m. bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara ( B U M N ) / b a d a n usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.
Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian Paragraf 1 Bawaslu Pasal 87 (1)
KPU membentuk Bawaslu.
Tim
Seleksi
calon
anggota
(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu KPU untuk menetapkan calon anggota Bawaslu yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Tim . . .
(3)
T i m Seleksi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang y a n g b e r a s a l dari u n s u r akademisi, profesional, dan masyarakat yan.g m e m i l i k i integritas dan tidak menjadi a n g g o t a partai politik d a l a m k u r u n w a k t u 5 ( l i m a ) t a h u n terakhir.
(4)
A n g g o t a T i m Seleksi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (3) b e r p e n d i d i k a n p a l i n g r e n d a h S-l dan b e r u s i a p a l i n g r e n d a h 3 5 (tiga p u l u h l i m a ) tahun.
(5)
A n g g o t a T i m Seleksi d i l a r a n g sebagai calon a n g g o t a B a w a s l u .
(6)
K o m p o s i s i T i m Seleksi terdiri atas s e o r a n g ketua merangkap anggota, s e o r a n g sekretaris m e r a n g k a p a n g g o t a , dan anggota.
(7)
P e m b e n t u k a n T i m Seleksi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) ditetapkan d e n g a n k e p u t u s a n K P U d a l a m w a k t u p a l i n g l a m a 1 5 ( l i m a b e l a s ) hari kerja t e r h i t u n g 3 (tiga) b u l a n setelah t e r b e n t u k n y a K P U .
mencalonkan
diri
Pasal 88 (1)
T i m Seleksi m e l a k s a n a k a n t u g a s n y a secara t e r b u k a d e n g a n m e l i b a t k a n partisipasi m a s y a r a k a t .
(2)
D a l a m m e l a k s a n a k a n t u g a s n y a , T i m Seleksi dapat d i b a n t u oleh atau b e r k o o r d i n a s i d e n g a n l e m b a g a yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
(3)
U n t u k m e m i l i h calon a n g g o t a B a w a s l u , T i m Seleksi melakukan tahapan kegiatan: a. m e n g u m u m k a n pendaftaran calon anggota Bawaslu sekurang-kurangnya pada 5 (lima) m e d i a m a s s a cetak h a r i a n n a s i o n a l selama 1 (satu) hari dan 5 ( l i m a ) m e d i a m a s s a elektronik n a s i o n a l selama 3 (tiga) hari berturut-turut; b. menerima pendaftaran lambat 7 (tujuh) hari p e n g u m u m a n terakhir;
dalam kerja
waktu paling t e r h i t u n g sejak
c. m e l a k u k a n penelitian a d m i n i s t r a s i bakal calOn anggota Bawaslu dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja;
d. m e n g u m u m k a n
d. m e n g u m u m k a n hasil penelitian administrasi b a k a l calon a n g g o t a B a w a s l u d a l a m w a k t u p a l i n g l a m b a t 3 (tiga) hari kerja; e . m e l a k u k a n seleksi tertulis d a l a m w a k t u p a l i n g lambat 5 (lima) hari kerja t e r h i t u n g sejak pengumuman hasil penelitian sebagaimana d i m a k s u d p a d a huruf d; f.
m e n g u m u m k a n daftar n a m a b a k a l calon a n g g o t a B a w a s l u y a n g lulus seleksi tertulis s e k u r a n g k u r a n g n y a p a d a 5 ( l i m a ) m e d i a m a s s a cetak h a r i a n n a s i o n a l s e l a m a 1 ( s a t u ) hari dan 5 (lima) m e d i a m a s s a elektronik n a s i o n a l s e l a m a 3 (tiga) hari berturut-turut untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dalam w a k t u p a l i n g l a m b a t 10 ( s e p u l u h ) hari kerja;
g. melakukan wawancara dengan bakal calon anggota Bawaslu, termasuk mengklarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat dalam w a k t u p a l i n g l a m b a t 10 ( s e p u l u h ) hari kerja; dan h . m e n y a m p a i k a n 1 5 (lima b e l a s ) n a m a b a k a l calon anggota Bawaslu kepada K P U paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak Tim Seleksi m e m u t u s k a n n a m a b a k a l calon.
Pasal 89 K P U m e n e t a p k a n 1 5 (lima b e l a s ) n a m a calon atau 3 (tiga) kali j u m l a h anggota Bawaslu untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. P e n y a m p a i a n n a m a calon y a n g s u d a h d i t e t a p k a n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas, a d m i n i s t r a s i tiap-tiap b a k a l c a l o n a n g g o t a B a w a s l u p a l i n g l a m b a t 5 (lima) hari kerja t e r h i t u n g sejak K P U m e n e r i m a n a m a b a k a l calon a n g g o t a B a w a s l u dari Tim Seleksi.
Pasal 90 (1)
Proses pemilihan anggota Bawaslu di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dalam w a k t u paling l a m a 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon a n g g o t a B a w a s l u dari KPU.
(2)
D e w a n Perwakilan R a k y a t m e m i l i h dan m e n y u s u n urutan peringkat 1 5 (lima b e l a s ) n a m a calon anggota Bawaslu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan m e k a n i s m e y a n g berlaku.
(3)
D e w a n Perwakilan R a k y a t m e n e t a p k a n 5 (lima) n a m a peringkat teratas dari 15 (lima belas) n a m a calon anggota B a w a s l u s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (2) sebagai anggota B a w a s l u terpilih.
(4)
Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan nama anggota B a w a s l u terpilih s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (3) k e p a d a Presiden d a l a m w a k t u paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak calon anggota B a w a s l u ditetapkan.
Pasal 9 1 (1)
A n g g o t a B a w a s l u terpilih s e b a g a i m a n a dimaksud d a l a m Pasal 90 ayat (3) d i s a m p a i k a n oleh D e w a n Perwakilan Rakyat k e p a d a Presiden Untuk disahkan.
(2)
P e n g e s a h a n sebagaimana d i m a k s u d p a d a ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya 5 (lima) n a m a y a n g ditetapkan D e w a n Perwakilan Rakyat.
Pasal 92 (1)
Untuk m e n g a w a s i tahapan p e n y e l e n g g a r a a n Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan W a k i l Presiden, dibentuk Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan P e n g a w a s P e m i l u Luar Negeri yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
.
tahapan. . .
t a h a p a n - t a h a p a n p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u di w i l a y a h kerja m a s i n g - m a s i n g . (2)
Untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan W a k i l K e p a l a D a e r a h Provinsi, dibentuk P a n w a s l u Provinsi, P a n w a s l u K a b u p a t e n / K o t a , dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu L a p a n g a n y a n g bertugas m e l a k u k a n p e n g a w a s a n t e r h a d a p tahapan-tahapan p e n y e l e n g g a r a a n Pemilu K e p a l a Daerah dan W a k i l K e p a l a D a e r a h Provinsi di w i l a y a h kerja m a s i n g - m a s i n g , •
(3)
Untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota, dibentuk Panwaslu K a b u p a t e n / K o t a dan P a n w a s l u K e c a m a t a n , serta Pengawas Pemilu Lapangan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah K a b u p a t e n / K o t a di w i l a y a h kerja m a s i n g - m a s i n g .
Paragraf 2 Panwaslu Provinsi Pasal 93 Calon anggota P a n w a s l u Provinsi diusulkan oleh KPU Provinsi k e p a d a B a w a s l u sebanyak 6 ( e n a m ) orang untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai a n g g o t a P a n w a s l u Provinsi terpilih setelah melalui uji k e l a y a k a n dan kepatutan.
Paragraf Panwaslu
3
Kabupaten/Kota Pasal 94
(1)
Calon anggota Panwaslu K a b u p a t e n / K o t a untuk P e m i l u A n g g o t a D e w a n P e r w a k i l a n Rakyat, D e w a n Perwakilan Daerah, dan D e w a n P e r w a k i l a n Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan W a k i l Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan W a k i l K e p a l a Daerah Provinsi diusulkan oleh KP1J Kabupaten/Kota k e p a d a Panwaslu Provinsi s e b a n y a k 6 (enam) orang
untuk . , .
untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu K a b u p a t e n / K o t a setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. (2)
Calon anggota Panwaslu K a b u p a t e n / K o t a untuk Pemilu Kepala Daerah dan W a k i l Kepala Daerah Kabupaten/Kota diusulkan oleh KPU K a b u p a t e n / K o t a k e p a d a B a w a s l u sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota P a n w a s l u K a b u p a t e n / K o t a setelah melalui uji k e l a y a k a n dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan B a w a s l u .
Paragraf Panwaslu
4
Kecamatan
Pasal 95 Calon anggota Panwaslu K e c a m a t a n diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu K e c a m a t a n dan ditetapkan dengan k e p u t u s a n Panwaslu K a b u p a t e n / Kota.
Paragraf
5
P e n g a w a s Pemilu L a p a n g a n Pasal 96 Anggota Pengawas Pemilu Lapangan dipilih ditetapkan dengan keputusan P a n w a s l u K e c a m a t a n .
Paragraf
dan
6
P e n g a w a s Pemilu Luar Negeri Pasal 97 (1)
Pengawas pengawasan luar negeri.
Pemilu terhadap
Luar Negeri penyelenggaraan
melakukan Pemilu di
(2) P e n g a w a s . . .
(2)
Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia.
(3) Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri terdiri atas masyarakat Indonesia yang berdomisili di luar negeri.
Paragraf 7 Sumpah/Janji Pasal 98 (1)
Sebelum menjalankan tugas, anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengucapkan sumpah/janji.
(2)
Pengambilan sumpah/janji anggota Bawaslu dilakukan oleh Hakim Agung di kantor KPU.
(3)
Pengambilan sumpah/janji anggota Provinsi dilakukan oleh Bawaslu.
(4)
Pengambilan sumpah/janji anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Panwaslu Provinsi, kecuali pada penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota pengambilan sumpah/janji dilakukan oleh Bawaslu.
(5)
Sumpah/janji anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagai berikut:
Panwaslu
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Bawaslu/Panwaslu Provinsi / Panwaslu Kabupaten/ Kota/ Panwaslu Kecamatan/ Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa . , .
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."
Paragraf 8 Pemberhentian Pasal 99 (1) Anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. (2)
diberhentikan.
Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik; c. tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
secara secara
d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
e. dijatuhi
e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu; atau f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturutturut tanpa alasan yang jelas. (3)
Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. anggota Bawaslu oleh Presiden; b. anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri oleh Bawaslu.
(4)
Penggantian anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. anggota Bawaslu, digantikan oleh calon anggota Bawaslu urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat; b. anggota Panwaslu Provinsi, digantikan oleh calon anggota Panwaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu; c. anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu Provinsi; d. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan yang telah diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan ditetapkan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; e. anggota Pengawas Pemilu Lapangan dipilih dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan; dan
f. anggota
f.
a n g g o t a P e n g a w a s P e m i l u L u a r N e g e r i dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia.
Pasal 100 (1)
Pemberhentian anggota Bawaslu, yang m e m e n u h i ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf huruf f didahului d e n g a n verifikasi oleh K e h o r m a t a n atas p e n g a d u a n m a s y a r a k a t identitas y a n g j e l a s .
telah dalam c, dan Dewan dengan
(2)
Dalam proses pemberhentian sebagaimana d i m a k s u d p a d a ayat ( 1 ) , a n g g o t a B a w a s l u , h a r u s diberi k e s e m p a t a n u n t u k m e m b e l a diri d i h a d a p a n Dewan Kehormatan.
(3)
Dalam hal rapat Bawaslu memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud p a d a ayat (1) sesuai d e n g a n r e k o m e n d a s i D e w a n Kehormatan, anggota yang bersangkutan d i b e r h e n t i k a n s e m e n t a r a sebagai a n g g o t a B a w a s l u sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
(4)
Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , p e m b e l a a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (2), dan pengambilan keputusan dalam pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud p a d a ayat (3) oleh D e w a n K e h o r m a t a n diatur lebih lanjut d e n g a n p e r a t u r a n B a w a s l u p a l i n g l a m b a t 6 (enam) bulan terhitung sejak Bawaslu mengucapkan sumpah/janji.
Pasal 101 (1)
Pemberhentian, penonaktifan sementara, dan pengenaan sanksi administratif k e p a d a anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan P e n g a w a s P e m i l u L u a r N e g e r i d i l a k u k a n oleh Bawaslu.
(2) T a t a . . .
(2)
T a t a cara p e m b e r h e n t i a n , p e n o n a k t i f a n s e m e n t a r a , dan p e n g e n a a n sanksi administratif s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) diatur lebih lanjut d e n g a n peraturan Bawaslu.
Pasal 102 (1)
Anggota Bawaslu diberhentikan sementara karena: a. menjadi t e r d a k w a d a l a m p e r k a r a t i n d a k p i d a n a y a n g d i a n c a m d e n g a n p i d a n a penjara 5 (lima) t a h u n atau l e b i h ; b . menjadi t e r d a k w a P e m i l u ; atau
dalam
perkara
tindak
c. memenuhi ketentuan sebagaimana p a d a Pasal 100 ayat ( 3 ) .
pidana
dimaksud
(2)
D a l a m hal a n g g o t a B a w a s l u d i n y a t a k a n terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) huruf a dan huruf b b e r d a s a r k a n p u t u s a n p e n g a d i l a n y a n g telah memperoleh kekuatan h u k u m tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Bawaslu.
(3)
Dalam hal anggota Bawaslu dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana d i m a k s u d p a d a ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan • hukum tetap, anggota yang b e r s a n g k u t a n h a r u s diaktifkan k e m b a l i .
(4)
D a l a m hal surat k e p u t u s a n p e n g a k t i f a n k e m b a l i sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak d i t e r b i t k a n d a l a m w a k t u p a l i n g l a m a 3 0 (tiga p u l u h ) hari, dengan sendirinya anggota Bawaslu d i n y a t a k a n aktif k e m b a l i .
(5)
D a l a m hal a n g g o t a B a w a s l u y a n g d i n y a t a k a n tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat ( 4 ) , d i l a k u k a n r e h a b i l i t a s i n a m a anggota Bawaslu yang bersangkutan.
(6)
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud p a d a ayat (1) h u r u f c p a l i n g l a m a 60 ( e n a m puluh)
hari. . .
hari kerja dan dapat d i p e r p a n j a n g 30 (tiga p u l u h ) hari kerja. (7)
paling
lama
Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana d i m a k s u d p a d a ayat (8) telah b e r a k h i r dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan dengan Undang-Undang ini aktif kembali.
Pasal 103 Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu, Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan K e c a m a t a n d i b a n t u oleh sekretariat.
Panwaslu Panwaslu
Bagian Keenam Pengambilan Keputusan Pasal 104 (1)
Keputusan Bawaslu, Panwaslu • Provinsi, dan Panwaslu K a b u p a t e n / K o t a y a n g berkaitan dengan p e n e t a p a n dan p e m b e r i a n r e k o m e n d a s i m a s i n g m a s i n g k e p a d a K P U , K P U P r o v i n s i , dan K P U K a b u p a t e n / K o t a m e n g e n a i p e n o n a k t i f a n sementara d a n / a t a u p e n g e n a a n sanksi a d m i n i s t r a t i f k e p a d a
,
anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU K a b u p a t e n / K o t a dilakukan melalui rapat pleno. (2)
Keputusan sebagaimana dimaksud d i l a k u k a n m e l a l u i suara t e r b a n y a k .
pada
ayat
(1)
•
B a g i a n Ketujuh P e r t a n g g u n g j a w a b a n dan P e l a p o r a n Pasal 105 (1)
D a l a m menjalankan t u g a s n y a , B a w a s l u : a. d a l a m hal k e u a n g a n b e r t a n g g u n g j a w a b dengan peraturan perundang-undangan; b. dalam hal pengawasan seluruh penyelenggaraan Pemilu dan tugas
sesuai
tahapan lainnya
memberikan . . .
memberikan laporan pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. (2)
Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)
Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada KPU.
Pasal 106 (1)
Dalam menjalankan tugasnya, Panwaslu bertanggung jawab kepada Bawaslu.
Provinsi
(2)
Panwaslu Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu.
(3)
Panwaslu Provinsi menyampaikan laporan kegiatan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
Pasal 107 (1)
Dalam menjalankan tugasnya, Kabupaten/Kota bertanggung jawab Bawaslu.
Panwaslu kepada
(2)
Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan kinerja dan p e n g a w a s a n p e n y e l e n g a r a a n secara periodik kepada Bawaslu.
(3)
Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
laporan Pemilu
Bagian Kedelapan
Bagian Kedelapan Kesekretariatan Pasal 108 (1)
Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh kepala sekretariat y a n g berasal dari p e g a w a i negeri sipil y a n g memenuhi persyaratan.
(2)
Kepala Sekretariat struktural eselon II.
(3)
Kepala Sekretariat kepada Bawaslu.
(4)
Kepala Sekretariat Bawaslu diberhentikan dengan keputusan N e g e r i atas usul B a w a s l u .
(5)
C a l o n k e p a l a Sekretariat' B a w a s l u d i u s u l k a n oleh Bawaslu sebanyak 3 (tiga) o r a n g calon k e p a d a M e n t e r i D a l a m N e g e r i u n t u k dipilih dan ditetapkan 1 (satu) o r a n g oleh M e n t e r i D a l a m N e g e r i sebagai K e p a l a Sekretariat B a w a s l u .
(6)
P e g a w a i Sekretariat B a w a s l u b e r a s a l dari p e g a w a i n e g e r i sipil dan t e n a g a profesional y a n g diperlukan.
(7)
Pola organisasi dan tata kerja S e k r e t a r i a t B a w a s l u s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) d i t e t a p k a n dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Bawaslu.
Bawaslu
Bawaslu
adalah
bertanggung
jabatan
jawab
diangkat dan Menteri Dalam
Pasal 109 (1)
Sekretariat Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota masing-masing dipimpin oleh k e p a l a sekretariat y a n g b e r a s a l dari p e g a w a i n e g e r i sipil y a n g m e m e n u h i p e r s y a r a t a n .
(2)
K e p a l a sekretariat P a n w a s l u P r o v i n s i b e r t a n g g u n g jawab kepada Panwaslu Provinsi dan kepaia sekretariat P a n w a s l u K a b u p a t e n / K o t a b e r t a n g g u n g j a w a b kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
(3)
K e p a l a sekretariat dan p e g a w a i s e k r e t a r i a t P a n w a s l u P r o v i n s i d i a n g k a t dan d i b e r h e n t i k a n oleh g u b e r n u r atas usul P a n w a s l u P r o v i n s i .
(4) Kepala . . .
(4)
Kepala sekretariat dan pegawai sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota atas usul Panwaslu Kabupaten / Kota.
(5) Jumlah pegawai sekretariat Panwaslu Provinsi / Kabupaten / Kota/ Kecamatan masingmasing paling banyak 5 (lima) orang. (6)
Pegawai sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan berasal dari pegawai negeri sipil dan tenaga profesional yang diperlukan.
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan pegawai sekretariat Panwaslu dan tata kerja sekretariat Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Bawaslu dengan berpedoman pada Peraturan Presiden.
BAB V KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN Bagian Pertama Kode Etik Pasal 110 (1)
KPU dan Bawaslu secara bersama-sama menyusun dan menyetujui satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
(2)
Dalam hal penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU dan Bawaslu dapat mengikutsertakan pihak lain.
(3)
Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota
KPU . . .
KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, P e n g a w a s P e m i l u L a p a n g a n , dan P e n g a w a s P e m i l u Luar Negeri. (4)
K o d e etik s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) d i t e t a p k a n lebih lanjut d e n g a n p e r a t u r a n K P U paling lambat 3 (tiga) b u l a n t e r h i t u n g sejak B a w a s l u terbentuk.
Bagian Kedua Dewan Kehormatan Pasal 111 (1)
Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang d i l a k u k a n oleh a n g g o t a K P U d a n a n g g o t a K P U P r o v i n s i , dibentuk D e w a n K e h o r m a t a n K P U y a n g bersifat ad hoc.
(2)
Pembentukan Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU.
(3)
Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud p a d a ayat (1) berjumlah 5 (lima) o r a n g y a n g terdiri atas 3 (tiga) o r a n g a n g g o t a K P U d a n 2 (dua) orang dari luar a n g g o t a K P U .
(4)
D e w a n K e h o r m a t a n K P U terdiri atas s e o r a n g k e t u a m e r a n g k a p a n g g o t a dan a n g g o t a .
(5)
K e t u a D e w a n K e h o r m a t a n K P U dipilih dari dan oleh
anggota Dewan Kehormatan. (6)
Ketua Dewan Kehormatan d i r a n g k a p oleh. K e t u a K P U .
KPU
tidak
boleh
(7)
Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana d i m a k s u d p a d a ayat ( 1 ) , D e w a n K e h o r m a t a n K P U menetapkan rekomendasi.
(8)
R e k o m e n d a s i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (7) bersifat m e n g i k a t .
(9)
KPU wajib melaksanakan Kehormatan KPU.
rekomendasi
Dewan
Pasal 112 (1)
Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, d i b e n t u k D e w a n K e h o r m a t a n K P U Provinsi y a n g bersifat ad koc.
(2)
P e m b e n t u k a n D e w a n K e h o r m a t a n K P U Provinsi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) d i t e t a p k a n lebih lanjut d e n g a n k e p u t u s a n K P U P r o v i n s i .
(3)
Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana d i m a k s u d p a d a ayat (1) b e r j u m l a h 3 (tiga) orang y a n g terdiri atas 2 (dua) o r a n g a n g g o t a K P U Provinsi dan 1 (satu) orang dari luar a n g g o t a K P U Provinsi.
(4)
Dewan Kehormatan KPU Provinsi terdiri s e o r a n g k e t u a m e r a n g k a p a n g g o t a dan anggota.
(5)
K e t u a D e w a n K e h o r m a t a n K P U P r o v i n s i dipilih dari dan oleh a n g g o t a D e w a n K e h o r m a t a n K P U P r o v i n s i .
(6)
Ketua Dewan Kehormatan oleh K e t u a K P U P r o v i n s i .
(7)
Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana d i m a k s u d p a d a ayat ( 1 ) , D e w a n K e h o r m a t a n K P U Provinsi menetapkan rekomendasi.
(8)
R e k o m e n d a s i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (7) bersifat m e n g i k a t .
(9)
K P U P r o v i n s i wajib m e l a k s a n a k a n Dewan Kehormatan KPU Provinsi.
tidak
boleh
atas
dirangkap
rekomendasi
Pasal 113 (1)
Untuk memeriksa pengaduan d a n / a t a u laporan a d a n y a p e l a n g g a r a n k o d e etik y a n g d i l a k u k a n oleh anggota Bawaslu, dibentuk D e w a n Kehormatan B a w a s l u y a n g bersifat ad hoc.
(2) P e m b e n t u k a n
(2)
Pembentukan Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dengan keputusan Bawaslu.
(3)
Dewan Kehormatan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang anggota dari KPU, 2 (dua) orang anggota dari Bawaslu, dan 2 (dua) orang dari luar anggota KPU dan Bawaslu.
(4)
Dewan Kehormatan Bawaslu terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota.
(5)
Ketua Dewan Kehormatan Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kehormatan Bawaslu.
(6)
Ketua Dewan Kehormatan Bawaslu dirangkap oleh Ketua Bawaslu.
(7) Berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud pada ayat (1), Dewan Bawaslu menetapkan rekomendasi.
Bawaslu ditetapkan
seorang
tidak
boleh
sebagaimana Kehormatan
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat mengikat. (9)
Bawaslu wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan Bawaslu.
BAB VI KEUANGAN Pasal 114 (1) Anggaran belanja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU
Kabupaten/Kota
serta
Sekretariat
Bawaslu -
bersumber dari A P B N . (2)
Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib dianggarkan dalam APBN.
(3)
Sekretaris pendanaan
Jenderal KPU mengoordinasikan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana
dimaksud . . .
d i m a k s u d pada ayat (2) y a n g dilaksanakan oleh K P U , K P U Provinsi, K P U K a b u p a t e n / K o t a , PPK, P P S , KPPS, PPLN, dan KPPSLN. (4)
Kepala Sekretariat Bawaslu mengoordinasikan anggaran belanja Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, P e n g a w a s Pemilu L a p a n g a n , dan P e n g a w a s Pemilu Luar Negeri.
(5)
P e n d a n a a n p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u K e p a l a Daerah dan W a k i l Kepala Daerah wajib d i a n g g a r k a n dalam APBD.
Pasal
115
Anggaran penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, D e w a n P e r w a k i l a n Daerah, dan D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah, P e m i l u Presiden dan W a k i l Presiden y a n g telah ditetapkan d a l a m U n d a n g U n d a n g t e n t a n g APBN, serta Pemilu K e p a l a Daerah dan Wakil Kepala Daerah y a n g telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang A P B D wajib dicairkan sesuai dengan tahapan p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u .
Pasal Kedudukan keuangan Provinsi, dan KPU Peraturan Presiden.
116 anggota K P U , Bawaslu, KPU Kabupaten/Kota, diatur dalam
BAB VII PERATURAN DAN KEPUTUSAN PENYELENGGARA PEMILU Pasal
117
(1)
U n t u k p e n y e l e n g g a r a a n Pemilu, K P U peraturan K P U dan keputusan K P U .
membentuk
(2)
Peraturan K P U s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundangundangan.
(3)
U n t u k p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u , K P U Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan
dengan . . .
d e n g a n m e n g a c u k e p a d a p e d o m a n y a n g ditetapkan oleh KPU. Pasal 118 (1)
Untuk pelaksanaan pengawasan Pemilu, Bawaslu membentuk peraturan Bawaslu dan keputusan Bawaslu.
(2)
Peraturan Bawaslu s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 119 K e t e n t u a n d a l a m U n d a n g - U n d a n g ini b e r l a k u j u g a bagi p e n y e l e n g g a r a P e m i l u d i p r o v i n s i y a n g bersifat k h u s u s atau bersifat i s t i m e w a sepanjang tidak diatur lain d a l a m u n d a n g - u n d a n g tersendiri.
Pasal 120 P e m b e n t u k a n T i m Seleksi u n t u k m e m i l i h calon a n g g o t a K P U Provinsi atau K P U K a b u p a t e n / K o t a d i daerah o t o n o m b a r u y a n g D P R D - n y a b e l u m t e r b e n t u k diatur lebih lanjut d e n g a n p e r a t u r a n K P U .
Pasal 121 Untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPU, KPU Provinsi, dan KPU K a b u p a t e n / K o t a dapat bekerja s a m a d e n g a n P e m e r i n t a h dan p e m e r i n t a h d a e r a h serta m e m p e r o l e h b a n t u a n dan fasilitas, b a i k dari P e m e r i n t a h m a u p u n dari p e m e r i n t a h d a e r a h , sesuai d e n g a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n .
Pasal 122 (1)
A p a b i l a terjadi hal-hal y a n g m e n g a k i b a t k a n K P U tidak d a p a t m e l a k s a n a k a n t a h a p a n p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u sesuai d e n g a n k e t e n t u a n u n d a n g - u n d a n g ,
tahapan . . .
tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara d i l a k s a n a k a n oleh Sekretaris J e n d e r a l K P U . (2)
D a l a m hal K P U tidak d a p a t m e n j a l a n k a n tugas s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat ( 1 ) , p a l i n g l a m b a t 30 (tiga p u l u h ) hari P r e s i d e n dan D e w a n P e r w a k i l a n Rakyat mengambil langkah agar KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali.
(3)
A p a b i l a terjadi hal-hal y a n g m e n g a k i b a t k a n K P U P r o v i n s i atau K P U K a b u p a t e n / K o t a tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan P e m i l u u n t u k s e m e n t a r a d i l a k s a n a k a n oleh K P U s e t i n g k a t di atasnya. Pasal 123
(1)
A p a b i l a terjadi hal-hal y a n g m e n g a k i b a t k a n B a w a s l u tidak dapat m e n j a l a n k a n t u g a s n y a sesuai d e n g a n ketentuan undang-undang, pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara d i l a k s a n a k a n oleh K e p a l a S e k r e t a r i a t B a w a s l u .
(2)
D a l a m hal B a w a s l u tidak d a p a t m e n j a l a n k a n tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 0 (tiga p u l u h ) hari P r e s i d e n d a n D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t segera m e n g a m b i l l a n g k a h agar B a w a s l u dapat melaksanakan tugasnya kembali.
(3)
Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan P a n w a s l u P r o v i n s i atau P a n w a s l u K a b u p a t e n / K o t a tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Bawaslu atau P a n w a s l u setingkat di atasnya,
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 124 (1)
Masa kerja anggota KPU yang diperpanjang berdasarkan Undang-Undang N o m o r 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2 0 0 6 tentang
Perubahan . . .
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berakhir sejak saat pengucapan sumpah/janji . anggota KPU yang baru berdasarkan UndangUndang ini. (2) Anggota KPU yang masa kerjanya diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang ini. (3)
Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, segala kewajiban dengan pihak lain yang belum selesai dilaksanakan oleh KPU tetap berlangsung dan dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang ini.
(4) Untuk pertama kali, pembentukan Tim Seleksi anggota KPU menurut Undang-Undang ini harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 125 (1) Keanggotaan KPU Provinsi berdasarkan UndangUndang ini ditetapkan setelah berakhir masa keanggotaan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KPUD Provinsi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32
T a h u n 2004 (2)
tentang P e m e r i n t a h a n Daerah.
Dalam hal anggota KPUD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pengisian keanggotaan KPU Provinsi berdasarkan Undang-Undang ini ditunda.
(3) Anggota KPUD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjalankan tugas sampai dengan
dengan . . .
pengisian keanggotaan U n d a n g - U n d a n g ini. (4)
KPU
Provinsi
berdasarkan
Pengisian keanggotaan K P U Provinsi sebagaimana d i m a k s u d p a d a ayat (2) p a l i n g l a m b a t 4 (empat) b u l a n sejak p e l a n t i k a n k e p a l a d a e r a h dan wakil k e p a l a daerah terpilih.
Pasal 126 (1)
Keanggotaan KPU, K a b u p a t e n / K o t a berdasarkan U n d a n g - U n d a n g ini; d i t e t a p k a n setelah b e r a k h i r masa keanggotaan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud U n d a n g - U n d a n g Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan U m u m Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan D a e r a h , dan D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h serta KPUD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
(2)
Dalam hal anggota KPUD Kabupaten/Kota. s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) b e r a k h i r m a s a tugasnya pada saat berlangsungnya p e n y e l e n g g a r a a n p e m i l i h a n k e p a l a d a e r a h dan w a k i l kepala daerah, pengisian keanggotaan KPU K a b u p a t e n / K o t a b e r d a s a r k a n U n d a n g - U n d a n g ini ditunda.
(3)
Anggota KPUD Kabupaten/Kota sebagaimana d i m a k s u d p a d a ayat (2) tetap m e n j a l a n k a n t u g a s sampai dengan pengisian keanggotaan KPU K a b u p a t e n / K o t a b e r d a s a r k a n U n d a n g - U n d a n g ini.
(4)
Pengisian keanggotaan KPU Kabupaten/Kota s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (2) p a l i n g l a m b a t 4 ( e m p a t ) b u l a n sejak p e l a n t i k a n k e p a l a d a e r a h dan w a k i l k e p a l a daerah terpilih.
Pasal 127 D a l a m hal p e n y e l e n g g a r a a n p e m i l i h a n k e p a l a d a e r a h dan w a k i l k e p a l a daerah s e d a n g b e r l a n g s u n g p a d a saat U n d a n g - U n d a n g ini d i u n d a n g k a n , K P U D P r o v i n s i dan
KPUD . . .
KPUD Kabupaten/Kota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 128 Struktur organisasi dan tata kerja sekretariat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengisian keanggotaan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 129 (1)
Keanggotaan Bawaslu harus sudah terisi paling lambat 5 (lima) bulan setelah pengisian keanggotaan KPU berdasarkan Undang-Undang ini.
(2)
Dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota sedang berlangsung pada saat Undang-Undang ini diundangkan, panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap melaksanakan tugasnya.
(3)
Dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah yang akan berlangsung sebelum terbentuknya Bawaslu berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 130 Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penyelenggara Pemilu dan kode etik penyelenggara Pemilu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal
131
P a d a saat U n d a n g - U n d a n g ini m u l a i berlaku, U n d a n g Undang Nomor 1 0 T a h u n 2 0 0 6 tentang Penetapan Peraturan P e m e r i n t a h Pengganti U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 T a h u n 2 0 0 6 tentang P e r u b a h a n K e d u a A t a s U n d a n g U n d a n g N o m o r 1 2 T a h u n 2 0 0 3 tentang P e m i l i h a n U m u m A n g g o t a D e w a n Perwakilan Rakyat, D e w a n Perwakilan Daerah, dan D e w a n Perwakilan R a k y a t D a e r a h Menjadi U n d a n g - U n d a n g ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k Indonesia T a h u n 2006 N o m o r 60, T a m b a h a n L e m b a r a n Negara Republik I n d o n e s i a N o m o r 4631) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal
132
P a d a saat U n d a n g - U n d a n g ini m u l a i berlaku, ketentuan dalam; .
ketentuan-
a. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 12 T a h u n 2003 tentang P e m i l i h a n U m u m A n g g o t a D e w a n P e r w a k i l a n Rakyat, D e w a n Perwakilan Daerah, dan D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah ( L e m b a r a n N e g a r a T a h u n 2003 N o m o r 37, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a N o m o r 4 2 7 7 ) ; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 9 3 , Tambahan L e m b a r a n N e g a r a N o m o r 4 3 1 1 ) ; dan c. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 32 Tahun 2004 tentang P e m e r i n t a h a n Daerah ( L e m b a r a n N e g a r a T a h u n 2004 Nomor 125, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a N o m o r 4437); y a n g m e n g a t u r l e m b a g a p e n y e l e n g g a r a dan p e n g a w a s P e m i l u sepanjang telah diatur d a l a m U n d a n g - U n d a n g ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal Undang-Undang diundangkan.
ini
133 mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar. , .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang , ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 59
Salinan sesuai'dengan, aslinya Deuj S e k r e t a r i s Negara lg-undarigan, A A A
PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA N O M O R 2 2 T A H U N 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN U M U M
I.
UMUM P e m i l i h a n u m u m secara l a n g s u n g oleh r a k y a t m e r u p a k a n sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara y a n g demokratis berdasarkan Pancasila dan U n d a n g - U n d a n g . D a s a r N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 1945. P e n y e l e n g g a r a a n p e m i l i h a n u m u m secara l a n g s u n g , u m u m , b e b a s , r a h a s i a , j u j u r , dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara . p e m i l i h a n u m u m y a n g m e m p u n y a i integritas, p r o f e s i o n a l i t a s , dan akuntabilitas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 m e n y a t a k a n b a h w a p e m i l i h a n u m u m d i s e l e n g g a r a k a n oleh suatu k o m i s i p e m i l i h a n u m u m , y a n g bersifat n a s i o n a l , t e t a p , dan m a n d i r i . Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan- kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan k e h i d u p a n b e r b a n g s a dan b e r n e g a r a . D i s a m p i n g itu, w i l a y a h n e g a r a I n d o n e s i a y a n g luas d e n g a n j u m l a h p e n d u d u k y a n g b e s a r dan m e n y e b a r d i seluruh N u s a n t a r a serta m e m i l i k i k o m p l e k s i t a s n a s i o n a l m e n u n t u t p e n y e l e n g g a r a p e m i l i h a n u m u m y a n g profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan u m u m dimaksudkan untuk lebih m e n i n g k a t k a n fungsi p e r e n c a n a a n , p e l a k s a n a a n , p e n g a w a s a n , dan evaluasi p e n y e l e n g g a r a a n p e m i l i h a n u m u m . O l e h k a r e n a itu, diperlukan satu undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum. D a l a m U n d a n g - U n d a n g ini diatur m e n g e n a i p e n y e l e n g g a r a p e m i l i h a n u m u m y a n g d i l a k s a n a k a n oleh suatu k o m i s i p e m i l i h a n u m u m , selanjutnya d i s e b u t K o m i s i P e m i l i h a n U m u m (KPU), y a n g bersifat n a s i o n a l , t e t a p , dan m a n d i r i . Sifat n a s i o n a l m e n c e r m i n k a n b a h w a w i l a y a h kerja dan t a n g g u n g j a w a b K P U s e b a g a i p e n y e l e n g g a r a pemilihan u m u m mencakup seluruh w i l a y a h N e g a r a K e s a t u a n
Republik . . .
Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan K P U sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh m a s a j a b a t a n tertentu. Sifat m a n d i r i m e n e g a s k a n K P U dalam m e n y e l e n g g a r a k a n dan m e l a k s a n a k a n p e m i l i h a n u m u m bebas dari p e n g a r u h pihak m a n a pun. Perubahan penting dalam U n d a n g - U n d a n g ini, antara lain, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum A n g g o t a D e w a n Perwakilan Rakyat, D e w a n P e r w a k i l a n Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan U m u m Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan U m u m Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah y a n g diatur dalam beberapa peraturan perundangu n d a n g a n dan d i s e m p u r n a k a n menjadi 1 (satu) u n d a n g - u n d a n g secara lebih komprehensif. Di dalam U n d a n g - U n d a n g ini diatur m e n g e n a i K P U , K P U Provinsi, dan K P U K a b u p a t e n / K o t a sebagai l e m b a g a p e n y e l e n g g a r a pemilihan umum yang permanen. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung j a w a b sesuai dengan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n serta dalarn h a l p e n y e l e n g g a r a a n s e l u r u h t a h a p a n p e m i l i h a n u m u m dan tugas lainnya; K P U m e m b e r i k a n laporan k e p a d a D e w a n Perwakilan R a k y a t dan Presiden. U n d a n g - U n d a n g ini j u g a mengatur p e m b e n t u k a n panitia pemilihan y a n g meliputi PPK, P P S , K P P S dan PPLN serta K P P S L N y a n g m e r u p a k a n p e n y e l e n g g a r a pemilihan u m u m yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut m e m p u n y a i p e r a n a n penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan u m u m dalam rangka m e n g a w a l terwujudnya p e m i l i h a n u m u m yang langsung, u m u m , bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam p e n y e l e n g g a r a a n pemilihan u m u m , diperlukan adanya suatu p e n g a w a s a n untuk menjamin agar p e m i l i h a n u m u m tersebut benarbenar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n . U n t u k m e n g a w a s i p e n y e l e n g g a r a a n pemilihan u m u m , U n d a n g - U n d a n g ini m e n g a t u r m e n g e n a i Badan • P e n g a w a s P e m i l u (Bawaslu) y a n g bersifat tetap. Fungsi p e n g a w a s a n intern oleh K P U dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Bawaslu s e r t a P a n w a s l u Provinsi, Panwaslu K a b u p a t e n / K o t a , P a n w a s l u Kecamatan, P e n g a w a s P e m i l u Lapangan, dan P e n g a w a s P e m i l u Luar Negeri. P e m b e n t u k a n P e n g a w a s Pemilu t e r s e b u t t i d a k d i m a k s u d k a n u n t u k m e n g u r a n g i k e m a n d i r i a n dan k e w e n a n g a n K P U sebagai p e n y e l e n g g a r a p e m i l i h a n u m u m . A d a n y a l e m b a g a penyelenggara pemilihan u m u m y a n g profesional m e m b u t u h k a n S e k r e t a r i a t J e n d e r a l K P U d i t i n g k a t p u s a t dan sekretariat K P U Provinsi dan sekretariat K P U K a b u p a t e n / K o t a di daerah sebagai l e m b a g a p e n d u k u n g yang profesional dengan tugas
utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran. Untuk lebih membantu lancarnya tugas-tugas KPU, diangkat tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum, UndangUndang ini memuat pengaturan yang mengamanatkan agar Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Rumusan pasal ini menjelaskan sifat penyelenggara Pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Ayat(l) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang berhak menandatangani peraturan hanya Ketua KPU.
Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat(l) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.
Huruf f . . .
Huruf g Cukup jelas. Huruf h R e k a p i t u l a s i hasil p e n g h i t u n g a n suara d i s a h k a n d a l a m r a p a t p l e n o K P U dan d i t u a n g k a n k e d a l a m berita acara. Huruf i Y a n g d i m a k s u d d e n g a n " K P U wajib m e n y e r a h k a n n y a k e p a d a saksi" adalah K P U wajib m e m b e r i k a n berita acara dan sertifikat p e n g h i t u n g a n suara k e p a d a saksi dan B a w a s l u , baik diminta m a u p u n tidak. Huruf j Hasil P e m i l u adalah j u m l a h suara y a n g d i p e r o l e h setiap p e s e r t a P e m i l u a n g g o t a D e w a n P e r w a k i l a n Rakyat, D e w a n P e r w a k i l a n D a e r a h , dan D e w a n P e r w a k i l a n Rakyat Daerah. Huruf k Cukup jelas. Huruf 1 Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik m e n g h e n t i k a n t e m u a n dan l a p o r a n y a n g tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
Huruf p . . .
Huruf p Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu. Huruf q Cukup jelas. Huruf r Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas. Huruf t Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.
Huruf g Cukup jelas. Huruf h R e k a p i t u l a s i hasil p e n g h i t u n g a n suara d i s a h k a n d a l a m rapat pleno KPU dan d i t u a n g k a n k e d a l a m berita acara. Huruf i Y a n g d i m a k s u d d e n g a n "wajib m e n y e r a h k a n n y a k e p a d a saksi" adalah K P U wajib m e m b e r i k a n berita acara dan sertifikat p e n g h i t u n g a n suara, b a i k d i m i n t a m a u p u n tidak diminta. Huruf j Hasil P e m i l u adalah j u m l a h suara y a n g d i p e r o l e h setiap p a s a n g a n calon p r e s i d e n dan w a k i l p r e s i d e n . Huruf k Cukup jelas. Huruf 1 Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik m e n g h e n t i k a n t e m u a n dan l a p o r a n y a n g tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti. Huruf o u Y a n g d i m a k s u d d e n g a n "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang b e r s a n g k u t a n dari t u g a s n y a d a l a m m e n y e l e n g g a r a k a n -tahapan Pemilu.
4
Huruf q Cukup jelas. Huruf r Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Penggunaan anggaran yang diterima KPU dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.
Huruf h . . .
Huruf i Cukup jelas. Pasal 9
Ayat(l) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d D a l a m p e m u t a k h i r a n data p e m i l i h , K P U Provinsi m e r u p a k a n p e n g g u n a akhir data k e p e n d u d u k a n y a n g d i s i a p k a n dan d i s e r a h k a n oleh P e m e r i n t a h . Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g R e k a p i t u l a s i hasil p e n g h i t u n g a n suara d i s a h k a n dalam r a p a t p l e n o K P U Provinsi dan d i t u a n g k a n k e d a l a m b e r i t a acara. Huruf h Yang dimaksud dengan "KPU Provinsi wajib m e n y e r a h k a n n y a k e p a d a saksi" a d a l a h K P U Provinsi wajib memberikan berita acara dan sertifikat p e n g h i t u n g a n suara, baik d i m i n t a m a u p u n tidak.
Hasil P e m i l u adalah j u m l a h suara y a n g d i p e r o l e h setiap p e s e r t a P e m i l u A n g g o t a D e w a n P e r w a k i l a n Rakyat Daerah Provinsi. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf 1 Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik m e n g h e n t i k a n t e m u a n dan l a p o r a n y a n g tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti. Huruf m Y a n g d i m a k s u d d e n g a n " m e n o n a k t i f k a n sementara" adalah membebastugaskan sementara yang b e r s a n g k u t a n dari t u g a s n y a d a l a m m e n y e l e n g g a r a k a n tahapan Pemilu. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.
Huruf c . . .
Huruf d D a l a m m e m u t a k h i r k a n data p e m i l i h , K P U Provinsi m e r u p a k a n p e n g g u n a akhir data k e p e n d u d u k a n y a n g d i s i a p k a n dan d i s e r a h k a n oleh P e m e r i n t a h . Huruf e Cukup j e l a s . Huruf f R e k a p i t u l a s i hasil p e n g h i t u n g a n suara d i s a h k a n d a l a m r a p a t p l e n o K P U Provinsi dan d i t u a n g k a n k e d a l a m berita acara. Huruf g Yang dimaksud dengan "KPU Provinsi wajib m e n y e r a h k a n n y a k e p a d a saksi" a d a l a h K P U Provinsi wajib memberikan berita acara serta sertifikat p e n g h i t u n g a n suara, baik d i m i n t a m a u p u n tidak. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik m e n g h e n t i k a n t e m u a n dan l a p o r a n y a n g tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti. Huruf j Y a n g d i m a k s u d d e n g a n " m e n o n a k t i f k a n sementara" adalah membebastugaskan sementara yang b e r s a n g k u t a n dari t u g a s n y a d a l a m m e n y e l e n g g a r a k a n tahapan Pemilu.
Huruf m Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Dalam memutakhirkan data pemilih, KPU Provinsi merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi dan dituangkan ke dalam berita acara. Huruf i Yang dimaksud dengan "KPU Provinsi wajib menyerahkannya kepada saksi" adalah KPU Provinsi
wajib . . .
wajib memberikan berita acara serta sertifikat p e n g h i t u n g a n suara, baik d i m i n t a m a u p u n tidak. Huruf j Hasil P e m i l u adalah j u m l a h suara y a n g d i p e r o l e h setiap p a s a n g a n calon k e p a l a daerah dan w a k i l k e p a l a daerah provinsi. Huruf k Cukup jelas. Huruf 1 Cukup j e l a s . Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik m e n g h e n t i k a n t e m u a n dan l a p o r a n y a n g tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti. Huruf p Y a n g d i m a k s u d d e n g a n "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang b e r s a n g k u t a n dari t u g a s n y a d a l a m m e n y e l e n g g a r a k a n tahapan Pemilu. Huruf q Cukup jelas.
Huruf s . . .
-
Huruf t Cukup jelas. Huruf u Laporan kepada Presiden disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri. Huruf v Cukup jelas.
Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf.d Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU Provinsi dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.
Huruf i . . .
Huruf j Cukup jelas. Pasal 10 Ayat(l) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita acara.
Huruf i . . .
Huruf i Y a n g d i m a k s u d d e n g a n " K P U K a b u p a t e n / K o t a wajib menyerahkannya kepada saksi" adalah KPU K a b u p a t e n / K o t a wajib m e m b e r i k a n berita acara serta sertifikat p e n g h i t u n g a n suara b a i k d i m i n t a m a u p u n tidak. Huruf j H a s i l P e m i l u adalah j u m l a h suara y a n g d i p e r o l e h setiap peserta Pemilu Anggota D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Huruf k Cukup jelas. Huruf 1 Cukup jelas. Huruf m Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik m e n g h e n t i k a n t e m u a n dan l a p o r a n y a n g tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti. Huruf n Y a n g dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang b e r s a n g k u t a n dari t u g a s n y a d a l a m m e n y e l e n g g a r a k a n tahapan Pemilu. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota merupakan pengguna akhir data k e p e n d u d u k a n y a n g d i s i a p k a n dan d i s e r a h k a n oleh Pemerintah. Huruf f Cukup jelas. Huruf g R e k a p i t u l a s i hasil p e n g h i t u n g a n suara d i s a h k a n dalam r a p a t pleno. K P U K a b u p a t e n / K o t a dan d i t u a n g k a n k e d a l a m berita acara. Huruf h Yang dimaksud dengan menyerahkannya
"KPU
kepada
K a b u p a t e n / K o t a wajib
saksi"
adalah
KPU
K a b u p a t e n / K o t a wajib m e m b e r i k a n b e r i t a acara dan sertifikat
penghitungan
suara,
baik
diminta
maupun
tidak. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" mengambil langkah-langkah selanjutnya,
adalah baik
menghentikan . . .
maupun
meneruskan
temuan
dan
laporan
yang
terbukti. Huruf q Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu, Huruf r Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas. Huruf t Cukup jelas. Huruf u Cukup jelas. Huruf v Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Huruf e . . .
Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Pasal 11 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "memiliki pengetahuan dan keahlian atau memiliki pengalaman" dalam ketentuan ini dibuktikan dengan karya tulis atau pernah menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pengawas, dan panitia pemilihan.
Huruf f . . .
Ayat (2) Yang dimaksud .dengan "membantu" dalam ketentuan ini adalah melakukan seleksi calon anggota KPU dan menyampaikan hasilnya kepada Presiden. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "unsur profesional" organisasi profesi.
adalah unsur
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota KPU. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf b " D a l a m w a k t u p a l i n g l a m b a t 7 (tujuh) hari kerja" dalam ketentuan ini sudah termasuk waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi. Huruf c Cukup jelas, Huruf d Pengumuman dalam media massa elektronik m e n g u t a m a k a n Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga K a n t o r Berita Nasional Antara. Huruf e Cukup jelas. Huruf f D a l a m p e n g u m u m a n d i m e d i a m a s s a c e t a k harian n a s i o n a l dan m e d i a m a s s a e l e k t r o n i k n a s i o n a l harus dicantumkan alamat Sekretariat Tim Seleksi serta permintaan Tim Seleksi k e p a d a m a s y a r a k a t u n t u k m e m b e r i k a n t a n g g a p a n t e r h a d a p b a k a l calon a n g g o t a KPU, dan t a n g g a p a n h a r u s disertai identitas diri pemberi tanggapan. Huruf g W a w a n c a r a d a l a m k e t e n t u a n ini b e r k a i t a n d e n g a n m a t e r i p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u dan m a n a j e m e n n y a , sistem politik, p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n y a n g berkaitan dengan bidang politik, integritas diri t e r m a s u k klarifikasi atas t a n g g a p a n m a s y a r a k a t y a n g d i s a m p a i k a n d e n g a n identitas y a n g j e l a s . Huruf h P e n y a m p a i a n n a m a b a k a l calon a n g g o t a K P U dari Tim Seleksi k e p a d a P r e s i d e n d i s u s u n b e r d a s a r k a n abjad disertai salinan b e r k a s a d m i n i s t r a s i tiap-tiap bakal
calon a n g g o t a K P U .
Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penilaian akhir proses seleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat disusun dalam urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan 21 (dua puluh satu). Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "unsur profesional" adalah unsu organisasi profesi. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup j e l a s . Pasal 18 Ayat (1) Yang dimaksud gubernur. Ayat (2) Cukup j e l a s . Ayat (3) Cukup j e l a s . Ayat (4) Cukup j e l a s . Ayat (5) Cukup j e l a s . Ayat (6) Cukup j e l a s . Ayat (7) Cukup j e l a s . Pasal 19 Ayat (1) Cukup j e l a s .
dengan
"gubernur"
termasuk
penjabat
Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b « D a l a m w a k t u paling l a m b a t 7 (tujuh) hari kerja" dalam ketentuan ini sudah termasuk waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f D a l a m p e n g u m u m a n d i m e d i a m a s s a cetak h a r i a n lokal dan media massa elektronik harus dicantumkan a l a m a t Sekretariat T i m Seleksi serta p e r m i n t a a n T i m Seleksi kepada masyarakat untuk memberikan t a n g g a p a n t e r h a d a p b a k a l calon a n g g o t a K P U Provinsi dan t a n g g a p a n h a r u s disertai i d e n t i t a s diri p e m b e r i tanggapan. Huruf g W a w a n c a r a d a l a m k e t e n t u a n ini b e r k a i t a n d e n g a n m a t e r i p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u dan m a n a j e m e n n y a , sistem politik, p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n y a n g berkaitan dengan bidang politik, integritas diri t e r m a s u k klarifikasi atas t a n g g a p a n m a s y a r a k a t y a n g d i s a m p a i k a n d e n g a n identitas y a n g j e l a s .
Pasal 21 . . .
Pasal 21 Ayat (1) Cukup j e l a s . Ayat (2) Cukup j e l a s . Ayat (3) Penilaian akhir proses urutan peringkat 1 10 (sepuluh).
seleksi oleh KPU disusun dalam (satu) sampai dengan peringkat
Ayat (4) Cukup j e l a s . Ayat (5) Cukup j e l a s . Pasal 22 Ayat(l) Cukup j e l a s . Ayat (2) Yang dimaksud dengan "unsur profesional" organisasi profesi. Ayat (3) Cukup j e l a s . Ayat (4) Cukup j e l a s . Ayat (5) Cukup j e l a s .
adalah unsu
Pasal 23 Ayat (1) Yang dimaksud dengan penjabat bupati/walikota.
"bupati/walikota"
termasuk
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup j e l a s . Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud "media massa cetak harian lokal" adalah media massa yang terbit di wilayah provinsi v;
dan/atau media massa cetak harian lokal yang menjangkau kabupaten/kota yang bersangkutan. Huruf b " D a l a m w a k t u p a l i n g l a m b a t 7 (tujuh) hari kerja" d a l a m ketentuan ini sudah termasuk waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f D a l a m p e n g u m u m a n d i m e d i a m a s s a c e t a k h a r i a n dan m e d i a m a s s a elektronik h a r u s d i c a n t u m k a n alamat sekretariat T i m Seleksi serta p e r m i n t a a n T i m Seleksi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan t e r h a d a p bakal calon a n g g o t a K P U K a b u p a t e n / K o t a dan t a n g g a p a n harus disertai i n d e n t i t a s diri p e m b e r i tanggapan. Huruf g W a w a n c a r a d a l a m k e t e n t u a n ini b e r k a i t a n dengan m a t e r i p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u dan m a n a j e m e n n y a , sistem politik, p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n y a n g berkaitan dengan bidang politik, integritas diri
t e r m a s u k klarifikasi disampaikan dengan Pasal 25 Cukup j e l a s . Pasal 26
Ayat(l) Cukup jelas.
atas tanggapan masyarakat y a n g identitas yang j e l a s .
Ayat (3) Penilaian akhir proses seleksi oleh KPU Provinsi disusun dalam bentuk urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh). Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Huruf a Keterangan "meninggal dunia" dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Huruf b Yang dimaksud "mengundurkan diri" adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . .
Huruf c Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap" adalah menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Untuk menggantikan anggota K P U , KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan, tidak diperlukan lagi pembentukan Tim Seleksi. Pasal 30 Ayat (1) Cukup j e l a s .
Ayat (3) Yang dimaksud dengan "keputusan pemberhentian" adalah keputusan Presiden untuk memberhentikan anggota KPU, keputusan KPU untuk memberhentikan anggota KPU Provinsi, dan keputusan KPU Provinsi untuk memberhentikan anggota KPU Kabupaten/Kota. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Selama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara segala hak keuangannya tetap diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas; Ayat (5) Cukup j e l a s .
Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup j e l a s . Pasal 36 Cukup j e l a s . Pasal 37 Cukup j e l a s . Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penyelesaian administrasi hasil Pemilu dilakukan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal KPU untuk tingkat pusat, KPU untuk tingkat provinsi, KPU Provinsi untuk tingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 39 Cukup jelas.
Pasal 42 Cukup j e l a s . Pasal 43 Ayat(l) Cukup j e l a s . Ayat (2) Cukup j e l a s . Ayat (3) Cukup j e l a s . Ayat (4) Cukup j e l a s . Ayat (5) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah. Pasal 44 Huruf a Cukup j e l a s . Huruf b Cukup j e l a s . Huruf c Cukup j e l a s .
Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Pengumuman hasil rekapitulasi dilakukan dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kecamatan. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan "PPK wajib menyerahkannya kepada saksi" adalah PPK wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara, baik diminta maupun tidak. Huruf j Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti. Huruf k Cukup jelas. Huruf 1 Cukup jelas.
Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup j e l a s .
Pasal 46 . . .
Pasal 47 Huruf a Cukup j e l a s . Huruf b Yang dimaksud dengan "membentuk menentukan jumlah dan lokasi TPS.
KPPS"
termasuk
Huruf c Cukup j e l a s . Huruf d Pengumuman daftar pemilih dilakukan menempelkannya pada sarana desa/kelurahan dan/atau sarana umum dijangkau dan dilihat masyarakat.
dengan cara pengumuman yang mudah
Huruf e Yang dimaksud dengan "masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara" adalah masukan untuk menambah data pemilih yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar dan/atau mengurangi data pemilih karena tidak memenuhi persyaratan. Huruf f Cukup j e l a s .
Huruf g Cukup j e l a s .
Huruf k P e n g u m u m a n hasil p e n g h i t u n g a n cara menempelkannya pada desa/ kelurahan.
suara d i l a k u k a n d e n g a n sarana pengumuman
Huruf 1 Y a n g d i m a k s u d d e n g a n "menjaga dan m e n g a m a n k a n " , antara l a i n , adalah tidak m e m b u k a , t i d a k m e n g u b a h , tidak m e n g g a n t i , tidak m e r u s a k , tidak m e n g h i t u n g surat suara, atau tidak m e n g h i l a n g k a n k o t a k suara. Huruf m Y a n g dimaksud dengan "meneruskan" adalah m e m b a w a dan m e n y a m p a i k a n k o t a k suara k e p a d a P P K , y a n g dapat d i l a k u k a n sendiri atau bekerja sama d e n g a n p i h a k y a n g
berwenang. Huruf n Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik m e n g h e n t i k a n t e m u a n dan l a p o r a n y a n g tidak terbukti m a u p u n m e n e r u s k a n t e m u a n dan l a p o r a n y a n g terbukti. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Huruf r Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas.
Pasal 49 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d P e n g u m u m a n hasil p e n g h i t u n g a n suara d i l a k u k a n d e n g a n cara menempelkannya pada TPS d a n / a t a u lingkungan T P S . Huruf e Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik m e n g h e n t i k a n t e m u a n dan l a p o r a n y a n g tidak terbukti m a u p u n m e n e r u s k a n t e m u a n dan l a p o r a n y a n g terbukti. Huruf f Y a n g d i m a k s u d d e n g a n "menjaga dan m e n g a m a n k a n " , antara lain, adalah tidak m e m b u k a , tidak m e n g u b a h , tidak m e n g g a n t i , tidak m e r u s a k , atau tidak m e n g h i l a n g k a n kotak suara y a n g telah berisi suara y a n g telah dicoblos dan setelah k o t a k suara disegel. Huruf g
Yang
dimaksud
dengan
"KPPS
wajib
menyerahkannya
k e p a d a saksi" adalah K P P S wajib m e m b e r i k a n berita acara dan
sertifikat
penghitungan
suara,
baik
diminta
maupun
tidak.
Huruf i . . .
Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf e Pengumuman daftar pemilih dilakukan dengan cara, antara lain, menempelkannya pada sarana pengumuman di kantor perwakilan Republik Indonesia. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara, antara lain menempelkannya pada sarana pengumuman kantor perwakilan Republik Indonesia.
Huruf h . . .
Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf 1 Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara, antara lain, menempelkannya pada TPSLN d a n / a t a u lingkungan TPSLN.
Huruf f . . .
Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
Huruf g . . .
Huruf g Cacat tubuh tidak termasuk kategori dan rohani.
tidak
sehat jasmani
Huruf h Cukup jelas. Huruf i Orang yang dipidana penjara dikecualikan dari ketentuan ini.
karena
alasan
politik
Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Ayat(l) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "Pemerintah" adalah Presiden, yang dalam pelaksanaan konsultasi tersebut, Presiden dapat menunjuk Menteri Dalam Negeri. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Tenaga profesional lain direkrut sesuai yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.
dengan
keahlian
Ayat (8) . . .
Ayat (8) Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan" adalah berkaitan dengan jumlah pakar/ahli dan keahlian yang dibutuhkan untuk, meningkatkan kinerja KPU serta membantu pelaksanaan tugas dan fungsi KPU secara profesional. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup j e l a s . Ayat (5) Cukup j e l a s . Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Tenaga profesional lain direkrut sesuai yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.
dengan keahlian
Pasal 59 Ayat (1) Cukup j e l a s .
Ayat (3) . . .
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Tenaga profesional lain direkrut sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas.
Pasal 67 . . .
Pasal 67 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan hukum" adalah memberikan bantuan hukum kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye", terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye;
Angka 6 Yang dimaksud dengan "perlengkapan Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Temuan dan laporan yang disampaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Huruf d Cukup jelas.
Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye", terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.
Angka 6 Yang dimaksud dengan "perlengkapan Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf e Temuan dan laporan yang disampaikan kepada Panwaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Huruf d Cukup jelas.
Huruf h Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye", terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye. Angka 6 Yang dimaksud dengan "perlengkapan Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
Angka 7 . . .
Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Temuan dan laporan yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Huruf e Cukup jelas.
Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye", terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye. Angka 3 Yang dimaksud dengan "perlengkapan Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPK untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Pasal 81 . Cukup jelas. Pasal 82 Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye" terutama ' mengenai bentuk dan materi kampanye waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.
Angka 3 Yang dimaksud dengan "perlengkapan Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Huruf e Cukup jelas.
Huruf g
Pasal 84 Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye", terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye. Angka 3 Yang dimaksud dengan "perlengkapan Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas. Huruf d Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
Y a n g d i m a k s u d dengan m e m i l i k i p e n g e t a h u a n dan keahlian d i b i d a n g y a n g b e r k a i t a n d e n g a n p e n g a w a s a n , antara lain m e m i l i k i p e n g e t a h u a n dan k e a h l i a n d i b i d a n g p e n e g a k a n hukum. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cacat tubuh
tidak
termasuk
kategori
tidak
sehat j a s m a n i
dan r o h a n i . Huruf i Cukup jelas. Huruf j Orang
yang
dipidana
penjara
karena
alasan
politik
d i k e c u a l i k a n dari k e t e n t u a n ini. Huruf k Cukup jelas. Huruf 1 Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Pasal 87
Ayat(l) Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
Ayat (3) Yang dimaksud dengan "unsur profesional" organisasi profesi.
adalah unsur
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 88 Ayat(l) ; Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota Bawaslu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf c . . .
Huruf c " D a l a m w a k t u p a l i n g l a m b a t 7 (tujuh) hari kerja" d a l a m ketentuan ini sudah termasuk waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi. Huruf d Pengumuman dalam media massa elektronik m e n g u t a m a k a n Televisi Republik' Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga K a n t o r Berita Nasional Antara. Huruf e Cukup jelas. Huruf f D a l a m p e n g u m u m a n d i m e d i a m a s s a cetak h a r i a n nasional dan media massa elektronik harus dicantumkan alamat Sekretariat Tim Seleksi serta p e r m i n t a a n T i m Seleksi k e p a d a m a s y a r a k a t u n t u k m e m b e r i k a n t a n g g a p a n t e r h a d a p b a k a l calon a n g g o t a B a w a s l u dan t a n g g a p a n h a r u s disertai identitas diri pemberi tanggapan. Huruf g W a w a n c a r a d a l a m k e t e n t u a n ini b e r k a i t a n d e n g a n m a t e r i p e n y e l e n g g a r a a n P e m i l u dan m a n a j e m e n n y a , sistem politik, p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n y a n g berkaitan dengan bidang politik, integritas diri t e r m a s u k klarifikasi atas t a n g g a p a n m a s y a r a k a t y a n g d i s a m p a i k a n dengan identitas y a n g j e l a s . Huruf h P e n y a m p a i a n n a m a b a k a l calon a n g g o t a B a w a s l u dari T i m Seleksi k e p a d a K P U d i s u s u n b e r d a s a r k a n abjad disertai salinan b e r k a s a d m i n i s t r a s i tiap-tiap bakal calon a n g g o t a B a w a s l u .
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penilaian akhir proses seleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat disusun dalam urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 15 (lima belas). Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap" adalah menderita sakit, baik fisik maupun jiwanya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 100 Ayat(l) Cukup j e l a s .
Ayat (2) . . .
Ayat (3) Yang dimaksud dengan "keputusan pemberhentian" adalah keputusan Presiden untuk memberhentikan anggota Bawaslu. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Ayat (1) Selama anggota. Bawaslu diberhentikan sementara segala hak keuangannya tetap diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup j e l a s . Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 104 Cukup j e l a s . Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup j e l a s . Pasal 108 Ayat (1) Cukup j e l a s . Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup j e l a s . Ayat (6) Tenaga profesional lain yang direkrut sesuai keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.
dengan
Pasal 109 .. .
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Tenaga profesional lain yang direkrut sesuai keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.
dengan
Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 110 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang mempunyai menyusun kode etik. Ayat (3) Cukup jelas.
dalam ketentuan ini kompetensi untuk
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "3 (tiga) orang anggota KPU" adalah anggota KPU yang tidak diadukan melanggar kode etik. Yang dimaksud dengan "2 (dua) orang dari luar anggota KPU" adalah tokoh masyarakat atau akademisi yang memiliki integritas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 112 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (3) Y a n g d i m a k s u d d e n g a n " 2 (dua) o r a n g a n g g o t a K P U Provinsi" adalah a n g g o t a K P U P r o v i n s i y a n g tidak d i a d u k a n d a n / a t a u d i l a p o r k a n m e l a n g g a r k o d e etik. Y a n g d i m a k s u d d e n g a n "1 (satu) o r a n g dari luar a n g g o t a K P U Provinsi" adalah t o k o h m a s y a r a k a t atau a k a d e m i s i y a n g m e m i l i k i integritas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal
113
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Y a n g dimaksud dengan "2 adalah
anggota
(dua)
Bawaslu yang
orang anggota Bawaslu"
tidak
diadukan/dilaporkan
m e l a n g g a r k o d e etik. Y a n g d i m a k s u d d e n g a n " 2 (dua) KPU
dan
Bawaslu"
adalah
o r a n g dari luar anggota tokoh
masyarakat
atau
a k a d e m i s i y a n g m e m i l i k i integritas.
Ayat (4) . . .
Ayat (4) Cukup j e l a s . Ayat (5) Cukup j e l a s . Ayat (6) Cukup j e l a s . Ayat (7) Cukup j e l a s . Ayat (8) Cukup j e l a s . Ayat (9) Cukup j e l a s . Pasal 114 Ayat (1) Cukup j e l a s . Ayat (2) Cukup j e l a s . Ayat (3) Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan P e r w a k i l a n Rakyat, D e w a n P e r w a k i l a n Daerah, dan D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah serta P e m i l u Presiden dan Wakil Presiden y a n g diajukan oleh K P U , K P U Provinsi, K P U Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal K P U termasuk anggaran kesekretariatan. Ayat (4) Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan P e r w a k i l a n Rakyat, Dewan P e r w a k i l a n Daerah, dan Dewan P e r w a k i l a n Rakyat Daerah serta P e m i l u Presiden dan Wakil Presiden y a n g diajukan oleh B a w a s l u , P a n w a s l u Provinsi,
Panwaslu . . .
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, P e n g a w a s P e m i l u L a p a n g a n , dan P e n g a w a s P e m i l u Luar Negeri y a n g dikoordinasikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu termasuk anggaran kesekretariatan.
Ayat (5) Cukup jelas. Pasal
115
Pencairan anggaran yang dimaksud dalam ketentuan ini mengikuti persyaratan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara. Pasal 116 Cukup jelas. Pasal 117 Cukup jelas. Pasal 118 Cukup jelas. Pasal 119 Cukup jelas. Pasal 120 Cukup jelas. Pasal 121 Cukup jelas. Pasal 122 Cukup jelas. Pasal
123
Cukup jelas.
Pasal 126 Cukup jelas. Pasal 127 Cukup jelas. Pasal 128 Cukup jelas. Pasal 129 Cukup jelas. Pasal 130 Cukup jelas. Pasal 131 Cukup jelas. Pasal 132 Cukup jelas. Pasal 133 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4721
