BUPATI KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPUI"AUAN SANGIHE j
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKf}N, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENI\GA KERJA TIPE B KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, susunan organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Tipe B Kabupaten Kepulauan Sangihe; Mengingat
1.
.undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L8221;
2.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2oo3 tentang Ketenagakerjaan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor a279)1'
t
-23.
Undang-UndangS
Nomor 12 Tal.un 2A11
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZALL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523+|; 4-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a|; 5.
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2A14
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Al4 Nomor 2+4, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nombr 58, Tambahan I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e\; 6.
Peraturan Pemerintah Nomor
97 Tahun
2OOO tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 194, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO3 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia T.hry 2OO3 Nomor 122,
Tahun
2OOO
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a322]t; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 1OO Tahun 2OOO tentalg Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor L97, Tatnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor lOO Tatrun 2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33,
+
-3Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
alefl; 8.
Peraturan Pennerintah Nomor
g rahun 2oos
tentang pemberhentian pegawai
Pengangkatan, Pemindahan dan Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor trs, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perrrerintah Nomor 63 Tahun 2oog tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2oo3 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia ;
Tahun 2ao9 l\lomor 164, Tambahan Lembaran 9.
Negara
Republik Indonesia Nomor 30a1); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2o1o tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlO Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); 10.
Peraturan Pemerintah Nomor
59 Tahun 2074 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor L67, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); 11.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OIO tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7I4, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
t2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 13.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2OL6 tenrtang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).
+
-+MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA TIPE B KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud. dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2-
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraarr Urusan Pernerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
3.
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 7. Dinas Daerah adalah Dinas Tenaga Kerja Tipe B Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kepulauan
Sangihe.
9.
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
1o. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe. 11. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat dalam organisasi untuk menduduki suatu jabatan tertentu. 12. Susunan Organisasi adalah suatu struktur dan hubungan kerja serta posisi
yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
+
-513.
Tugas dan fungsi adalah sekumpulan tugas
dan
fungsi
dalam
harls dilaksanakan. t4. Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah penyelen ggar aarr organisasi yang
terlaksana dengan baik dan efisien. 15. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahlran, keterampilan dan sikap pekerjaan dalam organisasi
agau.
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, melalui kesesuaian pendidikan atau pelatihan dengan tugas jabatan yang ditempuhnya. L6. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan d.engan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
t7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danf ata,u kegiatan teknis penunjang tertentu.
BAB II KEDUDUKAN Pasal 2
Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja Transmigrasi, Energi dan sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah'
di bawah
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasa] 3
(1)
Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas
:
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengupahan; e.
Bidang Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral;
f.
Unit Pelaksana Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
c,
b'
+
6-
(2)
Sekretariat sebrgaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b, membawahi a. Sub Bagian Program, Keuangan dan pelaporan; dan
b. (3)
(4)
Sub Bagian Umum, Hukum
daLn
:
Kepegawaian.
Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja; dan b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Bursa Kerja. Bidang Pengawasan Hubungan Industrial dan Pengupahan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi : a. Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Kesehatan Keselamatan Kerja; dan
b. Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan serta Pengupahan. (s)
Bidang Transmigrasi dan Ene,rgi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi a. Seksi Pengerahan Transmigrasi; dan
b.
:
Seksi Energi Sumber Daya Mineral.
Pasal 4
(1) (2)
(3)
Sekretariat sebagaimana dimaksrud dalam Pasal 3 ayat (21 dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (a) dan ayat (5) masing- masing dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dal bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(4)
Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat
(a) huruf a dan huruf
b serta ayat (5) huruf a dan huruf b dipimpin oleh
Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(5) Susunan
Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercarr^tum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
Y
-7
-
EIAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Dinas Fasal 5
Dinas Tenaga Kerja mempunyai trrgats mernbantu Bupati rnelaksanakarr Urusarr Pemerintahan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral yal:lg menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
Phsal 6
Dinas Tenaga Keda dalam melaksana.kan tugas sebagaimala dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi
:
a. perumusan kebijakan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja; b. pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja; d. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas naelaksanakan koordinasi, perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, memberikan pelayanan administrasi kepada semrra satrran organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja. Pasal 8
Sekretariat dalam melaksanakan tugaLs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
b. penyelenggaraan kegiatan penatausahaan dan ketatalaksanaan administrasi keuangan;
+
-8c. penyelenggaraan kegiatan penatausahaan llmum, hukum dan kepegawaian; d. pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
e.
f-
pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinYa. Pasal 9
Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas : a. men5rusun rancangan Renstra dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. menSrusun rencana ptogramlkegiatan sub Bagian Program, Keuangan dan PelaPoran;
c. menyelenggarakan ad.ministrasi keuangan, perbendaharaan dan
akuntansi
dinas;
d. mengoordinasikan penJrusunan rencana anggaran yang ada pada bagian dan
e.
f.
bidang-bidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja; menJrusun skala prioritas anggaran yang dibutuhkan; meneliti kelengkapan berbagai jenis dokumen keuangan dan perbendaharaan yarlg ditetapkan sesuai ketentuan;
g. melakukan verifikasi atas dokumen keuangan, perbendahataan, menyiapkan, h.
mencatat, membukukan perintah pembayaran; melakukan verifikasi harian, berkala atas penerimaan;
i. melaksanakan pen]rusunan laporan pertanggungjawaban
pengelolaan
keuangan dan laPoran keuangan;
j.
melaksanakan monitoring d.an evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan anggaran;
k. memberi petunjuk, mengawasi, dan
mengevaluasi dalam tangka pelaksanaan
tugas bawahan;
l. membuat laporan Keuangan
Semesteran
dan Tahunan dana
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya. Pasal
1O
sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a. men5rusun rencana dan prograln Sub Bagian Umrrm, Hukum dan Kepegawaian; b. mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
Y
-9
-
c. mengelola,
memperbaiki, memelihara dan merawat perlengkapan kantor; melaksanakan penatalaksanaan aset, inventaris dan perlengkapan dinas;
d. e. menJrusun bahan rancangan peraturan perundang*undangan dan fasilitasi bantuan hukum;
f. menyelen
pengelolaan adnninistrasi kepegawaian;
g. memfasilitasi pembinaan, bimbingan dan evaluasi pegawai; h. melakukan evaluasi, penilaian dan administrasi, prornosi atau penjenjangan serta penjatuhan disiplin pegawai;
i. j.
meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai; menyiapkan dan mengelola fasilitas administrasi kepegawaian dan hukum terkait dengan tugas dinas;
k.
mengembangkan kemampuan dan kapasitas aparatur datam bidang hukum dan perundang-undangan;
1. memfasilitasi kebutuhan pelayanan hukum bagi aparatur dinas terkait dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya. Bagian Ketiga Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Pasal
11
Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai
tugas
melaksanakan urusan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan hrar negeri, informasi jabatan dan brrrsa kerja.
Pasal 12
Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1, menyelenggarakan fungsi
a- pernberian pelayanan administrasi
:
di Bidang Pembinaan dan Penernpatan
Tenaga Kerja;
b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c. melaksanakan
pembinaan antar kerja;
d. penyelenggaraan urLrsan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; e. melaksanakan pembinaan tentang peraturan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri dan profesional;
+
_10_
f.
melaksanakan pembinaan dan pemberian perizinan serta tenaga keqja asing yang bekerja di Kabupaten;
g. penyelenggaraan urusan informasi jabatan dan bursa kerja; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. P'asal 13
Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerya, mempunyai tugas:
a. melaksanakan peJ.ayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
b. melakukan pembinaan/pelatihan pada instruktur dan pengelola Lembaga
c.
Pelatihan Kerja {LPK) skala kabupaten; melaksanakan pendaftara"n pencari kerja, tenaga kerja bukan tenaga kerja dan angkatan kerja;
d. melakukan pembinaan, penelitian pengembangan dan perbaikan produktivitas diperusahaan baik Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Swasta skala kabupaten;
e. menyiapkan bahan pen5rusunan sistem dan pedoma.n pembinaan informasi persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja;
f.
menyiapkan bahan pelqrusunan pedoman teknis pelatihan produktivitas;
g. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
h. melaksanakan pengawasan pelalrsanaan peizinan/pendaftaran Lembaga
"-
Pelatihan Kerja (LPK);
i. j.
membuat dan men5rusun laporan kegiatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan otreh atasan terkait dengan tugasnya. Pasal 14
Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Bursa Kerja, mempunyai tugas
:
a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
b. menyiapkan bahan pedoman penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri (AKL, AKAD, dan AKAN), penggu.naan tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan bekerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
+
- 11-
c. menertibkan surat pengesahan Rencana Penempatan Tenaga Keqja Asing (RPTKA)
yang tidak mengakibatkan perubahan jabatan, jumlah orang dan
lokasi dalam satu wilayah kabupaten;
d. memantau Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasinya di kabupaten; e. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten;
f. melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna
skala
kabupaten;
g. menertibkan izin usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
(LPTKS)
yang akan beroperasi di kabupaten;
h. menyiapkan pedoman penyusunan sistem informasi pasar dan bursa kerja pemerintah, bursa ke4'a swasta dan bursa kerja khusus sebagai bahan
i. j.
petunjuk pelaksanaan tugas; menyebarluaskan data informasi pasar kerja skala kabupaten; melaksanakan pelayanan administrasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja dengal melaksanakan koordinasi dengan provinsi;
k. menertibkan surat rekomendasi kepada swasta dalam
penyelenggaraan
pameran bursa kerlaljob fafr skala kabupaten dalam rangka mempermudah peningkatan penempatan tenaga kerja;
1- melaksanakan pembinaan, pemantauan kegiatan bursa kerja pemerintah, bursa kerja khusus; m. membuat
dal menJrusun laporan kegiatan; dan
n- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya. Bagian Keempat Bidang Pengawasan Hubungan Industrial dan Pengupahan, Pasal 15
Bidang Pengawasan Hubungan Industrial dan Pengupahan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang hubungan industri,penyelesaian perselisian, pengupahan dan rtorfitakerja serta kesehatan keselamatan kerja . Pasal 16
Bidalg Pengawasan Hubungan Industrial dan Pengupahan dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi
:
a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungElnnya; b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
v
-L2c. penyelenggaraan urusan bina industrial; d. penyelesaian urusan pengawasan nofina kerja dan jamsostek; e. penyelenggaraan urusan penyelesaian perselisihan dan upah; dan
f.
penyelen ggaraafiurusan kesehatan dan keselamatan ke{a.
Pasal 17
Seksi pengawasan Norma Kerja dan Kesehatan Keselamatan Kerja, mempunyai tugas
:
a- melaksalakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan norma kerja, pelaksanaan w4jib bayar Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan jaminan lainnya diperusahaan
c.
d.
skala kabupaten; melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penelitian terhadap penggunaan alat milik, listrik alat pemadam kebakaran, konstruksi bangunan serta alat kesehatan keselamatan kerja serta lingkungan kerja; menSrusun petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan
di bidang ketenaga kerjaan; e. melaksanakan pemeriksaan pelanggaran pendataan tenaga kerja dan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; f. memeriksa hasil pelaksanaan pengawasan norma kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berupa pemeriksaan diperusahaan ska-la kabupaten;
g. menangani kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan melalui mediasi antarapekerja pengusaha untuk mencapai kata sepakat; h. men]rusun pedoman kerja peningkatan dan pengembangan kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan kerja; i. melakukan pengawasan penggunaan pemakaian alat-alat keselamatan kerja di perusahaan dan memberikan rokomendasi perizinan skala kabupaten; j. memeriksa laporan dari perusahaan mengenai keadaan keselamatan kerja dan memantau laporan kecelakaan kerja di perusahaan;
k. melaksanakan kontrol penerapan Sistem Manajemen keselamatan 1.
dan
Kesehatan Kerja (SMK3) skala kabupaten; membuat dan men5rusun laporan kegiatan; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
Y
-13Pra.sal 18
Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan serta Pengupahan, mempunyai tugas
:
a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
b. mengadakan pemantauan/pembinaan pada organisasi pekerja Serikat Pekerja/ Serikat Buruh melalui kegiatan verifikasi;
c. mengadakan pertemuan /rapat
dengan organisasi pengusaha di Kabupaten;
d. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kepada koperasi pekerja binaan dan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
e. mengadakan pembinaan
pada lembaga dan kerjasarna antar perusahaan;
f.
menerima dan mendaftarkan pengajuan pengesahan peraturan perusahaan (PP)
g.
dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB); melaksanakan sosialisasi, pembinaan teknis hubungan industrial menyangkut Peraturan Perundang- Undangan;
h. memeriksa penyelesaian perselisihan age-r tidak terjadi kesa-lahan dan keterlambatan dalam penyelesaian tugas;
i.
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan
j-
kerja melalui mediasi; mengusulkan penyelesaian kasus perselisihan industrial yang tidak dapat diselesaikan pada Dinas Tenaga Kerja;
-1
k. menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka Survei
Kelayakan Hidup
Layak (KHL) dan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
1, menyiapkan bahan pembinaan dan penyeleaggafiarl pendidikan hubungan industrial bagi organisasi pekerja dan organisasi pengusaha; m. membuat dan menJrusun laporan kegiatan; dan
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnYa.
Bagian Kelima Bidang Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Pasa-l 19
Bidang Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyediaan areal untuk transmigrasi, penyediaan bangunan prasarana, trrermukiman, resetlemerr, pengelolaan dan pemantauan lingkungan-
v
74pasal 2O
Bidang Ttansrnigtasi dan Energi surnber Daya Minera] dafatn rnelaksa' sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, menyelenggarakan fungsi :
a-kant
rlrgas
a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya; b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c. pengoordina.sian,
pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas; penyediaan lokasi untuk transmigrasi;
d. e- penyediaan bangunan
f.
prasar€rna dem permukiman dan reseflemen; dan
pengelolaan dan pemantauan dilingkungan pemukiman dan resetlemen. t,asa_l 21
Seksi Pengerahan Transmigrasi mempunyai tugas
:
a. melaksanakan urusan penyediaran bangunan serta sarana pembinaan lingkungan permukiman;
b. melaksanakan Llrusan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; c- melaksanakan urusan penyiapan, dan sarana permukiman transmigrasi; d.
membuat dan merrlrusun laporan kegiatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya. P,asal22
Seksi Energi Sumber Daya Mineral mernpunyai tugas
:
a. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas daLam bidang tugasnya;
b. melaksanakan penyelidikan, pemetaan geologi, inventarisasi bahan galian, penyuluhan dan pemberian bimbingan teknis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta pengelolaan administrasi; dan
c.
melaksanakan pembinaan pengusalhaan kelistrikan dan- pengembangan energi dalam rangka kelistrikan dan energi. I}AB V TAT,A,
KERJA
Persal 23
(1)
Dalam melaksanakan fugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
4
-15(2)
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila teq'adi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukal sesuai dengan peraturan perundang-undan gar' yafig berlaku.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin (4)
dan
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wqiib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penJrusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(6) Dalam penyampaian laporan
{7)
masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI JABATAN PETIANGKAT DAERAH Pasal 24 (1)
Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon
IIb atau Jabatan
Pimpinan Tinggr Pratama. (2\
Sekretaris rnerupakan jabatan strtrktrrral Eselon
IIIa atar.
Jabatan
Administrator. (3)
Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon
IIIb
atelu Jabatan
Administrator. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas. (s) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B merupakan jabatan struktural (4)
eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
W
-t6BAI} VII KEPEGAWAIAN Pasal 25
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 26
(1)
Di lingkungan Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
{21 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(3)
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang
ditunjuk.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal2T Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan
Sangihe Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian T\rgas Dinas Sosial Tenaga Keqa
dan Transmigrasi Kabupaten Keprrlaman Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Y
-17Pasal 28
Peraturan Bupati ini
mulai
berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna pada tanggal, 29 Desember 2O16 PJ. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
JOHN HEIT PALANDUNG
Diundangkan di Tahuna pada tanggal, 29 Desember 2Ot6 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPUI-AUAN SANGIHE
"d-
EDWIN RORING BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016 NOMOR
50
rn Ji
zU z )
z)o zo s
)5 0.
F
M
rd A
a ']
(-
rn
z
s
M
F
o
t.l
rd
M |4
t0 a)
rd
a
E] H A
F
D =
Or
p m
U
z
if,
a
z D
< -) &
s *e
_s an, dg z,-
3E
Oa; -5
i" Egen Eg
-
fr2
B*
'*E 46 zz
H 2
E
-* \J
\.,1
r'.P
O
sx PE '^k
45 dm
?
6cq
*s5 Fot
#S E^,
4?fi
42 0.5
z
n J +.
frl
z
z 0.
z
a A
z
zx
F)4
Sz rt4 .,)
a
l<
Q ,-l
il F
E
o o
z
Oa
Zz ls
E* HB zz drn
#< rrl ts' itr oE] >a z
&I F.
UH OA
ztr
J-
ali
DM
BE 3I zL1 A <
,=
SHPEUE
z
M E]
F
a 14
J
trI p.
zi
D
a
4 o
U)
z
T4
8E frF
aF
8 'lD
a
CI'
F" X-i ;74 EM
z<
{B
O. H
z
Jr
o t)
