BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
1. Pemanasan Global sebagai Krisis Ekologi Saat ini, isu mengenai pemanasan global telah menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh umat manusia. Sebab, dampaknya pada bumi dan kehidupan seluruh makhluk hidup sungguh sangat mengerikan. Dampak itu merambah di hampir semua aspek kehidupan. Mulai dari masalah urusan pangan1 hingga bencana sakit penyakit dan kematian karena sulitnya beradaptasi dengan
KD W
perubahan temperatur yang ekstrem. Situs planetsave.com dalam artikelnya “Global Warming Effects and Causes: A Top 10
List” memaparkan, pemanasaan
global
secara spesifik
akan
mengakibatkan; meningkat/naiknya permukaan air laut di seluruh belahan dunia, terjadinya peningkatan badai yang mematikan dengan kecepatan yang semakin tinggi, gagal panen secara masif (besar-besaran) dan berujung pada bencana kelaparan, mematikan makhkluk hidup dan spesies-spesies yang tersebar luas,
U
dan musnahnya terumbu karang2.
©
Penyebab terjadinya pemanasan global sebetulnya telah berlangsung sejak beberapa abad lampau, dimulai dari revolusi industri yang menimbulkan efek rumah kaca. Revolusi Industri di abad 19 memulai penggunaan bahan bakar secara
besar-besaran
untuk
aktivitas
industri. Industri-industri
tersebut
menciptakan lapangan pekerjaan dan memicu relokasi penduduk dari desa ke kota. Tren ini bahkan berlanjut sampai sekarang. Lahan yang tadinya hijau terus 1
Para ahli memprediksi hasil tanaman pangan pokok (beras, jagung, gandum, hingga kapas), akan mengalami penurunan hingga 30 persen, yang mengakibatkan peningkatan harga pangan.
2
Organisasi yang bergerak dalam bidang konservasi lingkungan hidup sedunia, World Wildlife Fund (WWF) melaporkan, kondisi terburuk akibat bencana pemanasan global adalah populasi terumbu karang akan punah pada tahun 2100 yang disebabkan oleh meningkatnya temperatur keasaman air laut. Terumbu karang yang telah memutih karena pemanasan suhu air laut berbahaya untuk ekosistem laut. Seperti kita ketahui, cukup banyak spesies yang mengandalkan kelangsungan hidupnya pada terumbu karang. 1
diratakan untuk menyediakan tanah bagi perumahan. Sumber daya alam yang ada terus digunakan secara intensif untuk kebutuhan konstruksi, industri, transportasi dan konsumsi. Sampah dan limbah mengalami peningkatan debit volume berlipat ganda. 3
Hal tersebut mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit (terutama planet atau satelit) yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Kondisi ini disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida (CO2) dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara dan bahan bakar organik lainnya
KD W
yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya.
Seperti kita ketahui, energi yang masuk ke bumi, sebanyak 25% dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer, 25% diserap awan, 45% diserap permukaan bumi, dan 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Energi yang diserap dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Namun sebagian besar inframerah yang dipancarkan bumi tertahan oleh
U
awan dan gas CO2 dan gas lainnya, untuk dikembalikan ke permukaan bumi. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca diperlukan. Dengan adanya efek rumah
©
kaca perbedaan suhu antara siang dan malam di bumi tidak terlalu jauh berbeda.
Selain gas CO2, yang dapat menimbulkan efek rumah kaca adalah belerang dioksida, nitrogen monoksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO2) serta beberapa senyawa organik seperti gas metana dan klorofluorokarbon (CFC). Gas-gas tersebut memegang peranan penting dalam meningkatkan efek rumah kaca.
Menurut perhitungan simulasi, efek rumah kaca telah meningkatkan suhu ratarata bumi 1-5°C. Bila kecenderungan peningkatan gas rumah kaca tetap seperti sekarang, akan menyebabkan peningkatan pemanasan global antara 1,5-4,5°C pada tahun 2030. Dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer, maka akan semakin banyak gelombang panas yang dipantulkan dari permukaan bumi 3
http://iklimkarbon.com/2010/05/04/penyebab-perubahan-iklim/ diakses 25 Maret 2013 2
diserap atmosfer. Hal ini akan mengakibatkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat.4
Namun yang patut dicermati, ternyata faktor aktivitas manusia sangat signifikan dalam menyebabkan terjadinya pemanasan global.5 Salah satunya adalah penebangan hutan (pohon) yang tak terkendali. Penebangan pohon lumrah dilakukan untuk mengambil bahan baku kayu guna berbagai keperluan. Namun penambangan besar-besaran tanpa menjaga keseimbangan ekosistem dan alih fungsi hutan membuat area hutan sebagai tempat pohon bertumbuh menjadi sempit. Padahal, hutan sangat penting sebagai paru-paru dunia dan dapat
KD W
digunakan untuk mendaur ulang karbondioksida yang terlepas di atmosfer bumi.
Banyak ahli kemudian sepakat bahwa pemanasan global adalah sebuah krisis ekologi (krisis lingkungan hidup) yang telah melanda dunia secara menyeluruh. Haskarlinus Pasang (2011)6, memaparkan bahwa krisis ini meliputi:
a. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Sekitar 90% dari pertumbuhan penduduk tersebut terjadi di negara berkembang dengan
U
keluarga-keluarga miskin yang hidup dari mengolah kayu hutan untuk
©
bertahan hidup.
b. Kemerosotan sumber daya alam. Banyak negara berkembang menggunakan lahan terbaik mereka untuk menanam produk-produk yang diekspor – supaya mereka dapat membayar utang nasional yang besar—daripada untuk menghasilkan dan memenuhi kebutuhan makanan bagi penduduknya.
4
http://id.wikipedia.org/wiki/Efek_rumah_kaca diakses 1 April 2013.
5
http://iklimkarbon.com/2010/05/04/penyebab-perubahan-iklim/ diakses 25 Maret 2013.
6
Haskarlianus Pasang, Mengasihi Lingkungan – Bagaimana Orang Kristen, Keluarga dan Gereja Mempraktikkan Kebenaran Firman Tuhan untuk Menjadi Jawaban atas Krisis Ekologi dan Perubahan Iklim di Bumi Indonesia, Perkantas-Divisi Literartur, Jakarta, 2011. hal. 22-29. 3
c. Lubang pada lapisan Ozon yang semakin meningkat. Jika pada tahun 1979 lubang ozon masih seluas 1,09 km persegi, maka pada tahun 2006 lubang ozon telah mencapai lebih dari 29 juta km persegi, atau lebih dari 5 kali luas Amerika Serikat. d. Polusi. Negara maju adalah penghasil limbah terbesar.7 Sementara negara berkembang meski dengan jumlah limbah tidak sebesar negara maju, namun seringkali tidak memiliki teknologi yang aman untuk mengelola limbah berbahaya.
e. Kehilangan keanekaragaman hayati karena terjadi konversi hutan secara
KD W
besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan akan pangan (melalui lahan-lahan pertanian) dan pemukiman, akibat meningkatnya jumlah penduduk.
f. Erosi tanah. Praktik-praktik pertanian dewasa ini menunjukkan perhatian yang hanya terbatas pada bentuk kehilangan sumber daya tanah yang terbesar ini. Padahal, penggundulan hutan yang berlebihan menyebabkan kerusakan tanah hingga 11% dari permukaan bumi hingga pada taraf yang sangat parah.
U
Kita membutuhkan biaya yang sangat besar untuk memulihkannya.
g. Deforestasi atau penghancuran hutan. Deforestasi di seluruh dunia berada
©
pada tingkat yang memprihatinkan, yakni sekitar 13 juta ha/tahun atau setara dengan luas negara Yunani. Kehancuran ini disebabkan oleh penebangan hutan dan pembukaan lahan untuk pemukiman, perkebunan, dan lain-lain.
Di Indonesia, krisis ekologi tidak jauh berbeda keadaannya. Masalah-masalah seperti: peningkatan laju pertambahan penduduk8, urbanisasi,9 konversi lahan 7
Lebih dari 1,8 milyar ton limbah dihasilkan Eropa setiap tahunnya atau setara dengan 3,5 ton/orang/tahun.
8
Dengan asumsi laju pertumbuhan 0,92% per-tahun antara tahun 2020-2025, maka pada tahun 2025 Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar penduduknya di dunia (sekitar 273 juta jiwa).
9
Urbanisasi akan berdampak pada peningkatan jumlah dan luas daerah perkotaan dengan segala permasalahannya. Pertumbuhan daerah perkotaan biasanya diikuti pula dengan pertambahan daerah kumuh. Kelompok penduduk di daerah kumuh ini rentan dengan penyakit dan 4
yang terjadi secara besar-besaran10, pencemaran air, pencemaran udara, pembukaan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran pesisir pantai dan lautan,11 telah menjadi persoalan mendesak yang menuntut perhatian dan tanggung jawab kita bersama.
2. Krisis Ekologi sebagai Krisis Cara pandang, Krisis Etika-Moral, dan Krisis Spiritual Namun, meski tampaknya krisis ekologi adalah persoalan lingkungan fisik, sesungguhnya krisis yang kita hadapi adalah krisis yang bersumber pada hal-hal yang lebih fundamental. Yakni krisis yang berkaitan dengan cara pandang (worldview) kita di dalam menyikapi kehidupan di dunia khususnya sumber daya alam. Krisis cara
KD W
pandang ini yang kemudian melahirkan ketimpangan dalam moral dan etika manusia, serta yang mau tak mau bahwa kita (gereja) pun sebenarnya tengah mengalami suatu krisis spiritual dan krisis teologis.
a. Krisis Worldview12 atau Rusaknya Cara Pandang Manusia Menurut Haskarlianus Pasang, salah satu masalah yang dihadapi dunia saat ini (termasuk kekristenan) adalah orang tidak lagi setia mengembangkan cara
©
U
kemiskinan khas kota besar. Karena dengan kepadatan penduduk yang tinggi, mereka mengalami masalah kurangnya pasokan air besih, sanitasi buruk, drainase buruk, pemukiman becek dan sempit, serta tak ada akses terhadap jasa pembuangan sampah. Sebagian besar kepala keluarga pun tidak berpenghasilan tetap karena rendahnya tingkat pendidikan mereka. 10
Areal hutan lindung mengalami pengurangan jutaan hektar untuk dijadikan pemukimanpemukiman baru, lahan pertanian (bahkan untuk areal pertambangan) akibat meledaknya jumlah penduduk. Kemudan terjadi degradasi areal hutan di Indonesia yang menyebabkan erosi dan berbagai pencemaran air dan tanah.
11
Robert Borrong dalam bukunya Etika Bumi Baru (2009: 58-121) memaparkan kurang lebih hal yang sama,yakni krisis ekologi karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan baik secara global, nasional, maupun lokal, telah menyebabkan krisis lahan pertanian dan kelestarian hutan, krisis makhluk hidup dan keanekaragama hayati, krisis energi dan bahan-bahan material, terjadinya pemanasan global karena krisis atmosfer (penipisan lapisan ozon), hujan asam, dan krisis hidrosfer dan litosfer (karena pencemaran limbah industri, pupuk dan pestisida serta sampah domestik.
12
Secara umum worldview didefinisikan sebagai ‘bagaimana seseorang melihat atau memahami realitas’ atau ‘sebuah bingkai dengan mana seseorang menilai kehidupan’. Dimana worldview selalu berakhir dengan tindakan. Sebab apa yang dipikirkan dan dinilai menuntun seseorang pada apa yang diputuskan dan dilakukan. Worldview seseorang biasanya didasarkan pada budaya atau kebiasaan-kebiasaan tertentu, keyakinan/agama, dan paham-paham yang berkembang saat ini misalnya materialisme, hedonisme, humanisme, dll. (Pasang: 2011-77) 5
pandang yang benar. Misalnya, menuntaskan masalah dengan pendekatan pragmatis tanpa fakta dan analisa mendalam.13 Termasuk di dalamnya cara manusia memperlakukan alam semesta. Saat ini industri ekstraktif pertambangan banyak dibangun tanpa analisa dampak lingkungan (AMDAL) yang memadai. Yang penting hasil tambang dikeruk dan segera menghasilkan uang.
Fenomena tersebut seakan menjelaskan begitu banyak manusia saat ini melakukan pelanggaran terhadap lingkungan yang didasari oleh paham materialisme (mengutamakan materi) dan hedonisme (mengutamakan kenikmatan hidup) dengan dalih kesejahteraan hidup.
KD W
Bukan berarti manusia tidak berhak atas kesejahteraannya. Akan tetapi kesejahteraan seperti apa? Apakah yang dilandasi oleh rasa cukup (secukupnya) atau sebaliknya, kesejahteraan yang didasarkan pada kebutuhan yang tak terbatas (keserakahan).
b. Krisis Etika dan Moral
Cara pandang pada gilirannya akan menentukan sikap etis seseorang atau
U
sekelompok orang. Cara pandang manusia terhadap kekayaan alam dari bingkai ekonomi dan keuntungan belaka, akan terwujud dalam cara mereka mengelola SDA tanpa mempedulikan aspek-aspek lain seperti, dampak kerusakan ekologi,
©
dampak sosial, budaya, bahkan dampak-dampak lain yang bersifat politis dan
pelanggaran HAM.
Sebagaimana kita ketahui, lingkungan hidup di planet bumi dikategorikan dalam tiga kelompok dasar, yakni; 1) Lingkungan fisik (benda-benda mati, seperti batuan, tanah, udara, gas, mineral, air, dan energi matahari); 2) Lingkungan biologis (semua mahkluk hidup di sekitar manusia, berupa binatang dan tumbuhan); dan 3) Lingkungan sosial (manusia lain di sekitar kita).
Ketiga unsur ini meski secara kuantitas berbeda namun mempunyai peran yang sama pentingnya di dalam menopang kehidupan ekosistem bumi dan ekosfer
13
Pasang, Mengasihi Lingkungan, hal. 77 6
yang seimbang. Dengan kata lain, manusia memiliki pengaruh yang signifikan di dalam memperlakukan lingkungan fisik dan lingkungan biologis. Dan secara timbal balik, kualitas hubungan sosial (termasuk dalam aspek politik dan ekonomi), berpengaruh pula terhadap kualitas hubungan manusia dengan alam.14 Maka, apabila terjadi eksploitasi yang tak terbatas –dalam arti manusia mengambil lebih dari yang diperlukannya—akan terjadi krisis lingkungan. Tidak akan ada lagi keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dan alam.15
Sebab, manusia hanya menilai alam sebatas sarana dan alat atau materi. Alam
KD W
atau lingkungan hidup tidak punya nilai lain pada dirinya sendiri kecuali materi dan karena itu dipandang hanya bernilai ekonomi. Alam atau lingkungan, khususnya planet bumi ini hanya berfungsi sebagai sarana untuk ditinggali oleh manusia dan sebagai alat untuk menyejahterakan dan membahagiakan manusia. Sebagai sarana atau alat, maka alam (ekologi) dilihat hanya sebatas materi (ekonomi). Fungsi ekologi diganti menjadi fungsi ekonomi semata.16
U
Sikap dan tindakan demikian mencerminkan hilangnya etika dan tanggung jawab moral dari manusia yang mendiami bumi ini. Maka, ketika krisis ekologi terjadi dimana-mana itu merupakan akibat langsung dari pengelolaan lingkungan hidup
©
yang ‘nir-etik’17.
Itulah sebabnya, satu-satunya sumber dari terganggunya ekosistem dan rusaknya lingkungan adalah manusia yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Manusialah penyebab dominan satu-satunya kerusakan lingkungan hidup. Dengan dalih bahwa manusia berhak untuk mendayagunakan semua potensi atau sumber daya alam bagi kepentingan mereka. Itulah yang melandasi manusia mengeksploitasi sumber-sumber alam secara tidak terbatas.
14
Borrong, Etika Bumi Baru, hal.18-19 Borrong, Etika Bumi Baru, hal. 35-36 16 Borong, Etika Bumi Baru hal. 138-140 17 Borrong, Etika Bumi Baru, hal. 1 15
7
c.
Krisis Spiritual (teologis) Namun ada krisis yang lebih mendasar di dalam masalah ekologi yakni krisis spiritual (teologis). Dengan menggunakan metafora alam semesta ini sebagai wajah dan tubuh Allah, rusaknya bumi dan kehidupan mahkluk hidup oleh pemanasan global, secara tidak langsung merupakan perwujudan dari rusaknya wajah Allah sendiri. Gambaran mengenai ‘Wajah Allah’ hendak menggambarkan persamaan antara manusia dengan Allah untuk menunjukkan bahwa esensi dan eksistensi manusia memiliki relasi yang kuat dengan Allah. Ketika terjadi degradasi moral pada diri manusia yang merusak alam semesta ciptaan Allah, dengan sendirinya wajah Allah dalam diri manusia pun telah rusak. Penjelasan ini juga dilandaskan pada Alkitab yang menyatakan bahwa manusia diciptakan
KD W
menurut gambar dan rupa Allah (Kejadian 1:26-27). Dan oleh karenanya gereja memandang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai cerminan wajah Allah sendiri.18
Karel Phil Erari (2006) bahkan lebih tajam lagi di dalam menyoroti krisis ekologi, yang ia sebut sebagai Ecocida. Ecocida menurut Erari merupakan pemusnahan lingkungan hidup yang berdampak pada pengingkaran Hak Azasi Manusia
U
(HAM), yang tampil sebagai kejahatan terhadap ciptaan Allah.19 Sebuah proses ecocida akan berlangsung ketika suatu ekosistem hutan dengan seluruh habitatnya habis dibabat hanya karena motif ekonomi tanpa pertimbangan ekologis dan
©
kesejahteraan manusia setempat.20
Erari menyebutkan satu contoh yang terjadi pada suku Amungme di Papua yang alamnya rusak oleh pertambangan emas PT. Freeport. Masyarakat suku
Amungme meyakini bahwa antara manusia dan alam terjalin suatu ikatan hidup
18
19
20
Juliana F. Harsanti & Laurinciana Sambuanga Sampebatu, Animasi Keadilan dan Perdamaian – Modul bagi Fasilitator, Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau, Konfererensi Waligereja Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 61 Erari, Karel Phil, “Gereja di Tengah Abad Ecocida” dalam Ngelow, Z, dkk., Teologi Bencana –Pergumulan Iman dalam Konteks Bencana Alam dan Bencana Sosial, Yayasan Oase Intim – Lembaga Praksis Pelayanan dan Kajian Teologi Kontekstual Indonesia Timur, Makassar, 2006, hal. 327 Erari, Gereja di Tengah Abad Ecocida, hal. 329 8
yang sangat erat. Namun kehadiran pertambangan emas telah mendatangkan melapetaka spiritual21 yang tak bisa diganti oleh apapun dan tak bisa dibayar berapapun harganya. Penghancuran dua gunung yang memiliki kekuatan spiritual itu merupakan simbol kuasa manusia terhadap alam.22
Oleh karenanya ketika terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam (air, tanah, dan udara) yang merupakan krisis ekologi, secara tidak langsung juga merupakan persoalan teologis. Sebab dalam kenyataannya kini, kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia, yakni ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam siklus kehidupan tak bisa lagi diatasi oleh peraturan-peraturan (UU dan produk hukum lainnya) yang semula bertujuan melindungi kelestarian lingkungan.
KD W
Dengan demikian semakin jelas bahwa ecocida merupakan krisis teologis, karena alam yang diciptakan secara sempurna oleh Allah kini menjadi cacat dan menuju ambang kehancuran.
3. Krisis Ekologi karena Industri Pertambangan
Salah satu faktor yang turut menyumbang terjadinya krisis ekologi atau pemanasan
U
global adalah industri pertambangan. Ini karena untuk membangun industri pertambangan dibutuhkan lahan yang sangat luas dan terutama sumber air yang sangat besar. Perluasan lahan tambang meningkatkan aktivitas penebangan pohon
©
atau konversi lahan.
Siti Maimunah dalam Negara Tambang dan Masyarakat Adat menyebutkan, kebutuhan lahan yang luas membuat industri ini kerap merusak kawasan tangkapan dan resapan air akibat dari adanya aktivitas penggalian batuan. Apalagi sejak presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 02 tahun 2008, tentang penyewaan hutan lindung sebagai kawasan pertambangan dengan patokan
21
Dalam hal ini, kekayaan spiritual melalui ritual dan pemaknaan yang melekat dalam kehidupan suku/ komunitas asli di Papua telah musnah oleh kepentingan ekonomi.
22
Erari, Gereja di Tengah Abad Ecocida, hal. 330. 9
harga yang sangat murah.23 Itulah faktor utama dari dampak negatif pertambangan, yang umumnya berkorelasi langsung dengan kerusakan lingkungan.
Pertambangan juga menyebabkan menyusutnya cadangan energi dengan cepat. Siti Maimunah menulis, sepanjang lebih dari tiga dasawarsa Indonesia mengelola tiga perempat cadangan minyak yang terus menyusut, serta seperenam cadangan gas alam yang luar biasa. Laju produksi minyak bumi Indonesia terus menurun secara teratur sejak 1995, dan cadangan yang tersisa akan habis pada 10-20 tahun mendatang.24 Ini karena minyak dan gas bumi diperlakukan semata-mata sebagai sumber keuangan negara, yang pada akhirnya untuk membayar bunga hutang luar negeri yang membelit.25 Itu sebabnya, meskipun penanaman modal di Indonesia
KD W
telah berlangsung sedemikian luasnya, meliputi pertambangan, migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, akan tetapi kesemuanya tak kunjung menyejahterakan rakyat Indonesia.
Pertambangan pun kerap memunculkan konflik-konflik sosial dan pelanggaran HAM yang menimbulkan korban, baik korban meninggal maupun luka-luka. Konflik dan pertikaian itu terjadi antara warga pro dan kontra, warga dengan
U
penambang tradisional, warga dengan aparat keamanan, dan kekerasan langsung oleh aparat keamanan yang berpihak kepada perusahaan, termasuk warga dengan perusahaan. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendata, sejak tahun 1970
©
hingga Juli 2012, sebanyak 62 orang meninggal karea tertembak dan 432 orang luka parah. Yang memprihatinkan, 54 dari 62 orang tersebut adalah korban dari lokasi pertambangan emas.
Di luar poin-poin yang tertulis di atas, masih banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. Dari berbagai sumber/dokumentasi dan pengamatan, penulis mencatat ada puluhan dampak yang berkaitan dengan dampak ekonomi baik makro maupun mikro, dampak sosial & budaya, dampak 23
24 25
Siti Maimunah, Negara Tambang dan Masyarakat Adat, hal.10-11 Siti Maimunah, Negara Tambang dan Masyarakat Adat, – Perspektif HAM dalam Pengelolaan Pertambangan yang berbasis Lingkungan dan Kearifan Lokal, In-Trans Publishing, Malang, 2012, hal. 10-11 Siti Maimunah, Negara Tambang dan Masyarakat Adat, hal. 2 Siti Maimunah, Negara Tambang dan Masyarakat Adat, hal. 3 10
ekologi/lingkungan hidup, dampak politik, serta dampak-dampak yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan HAM, kriminalitas, dan konflik mutli dimensi.26
a. Tambang dan Kemiskinan Tidak heran jika di daerah pertambangan tingkat kemiskinan dan pengangguran sangat tinggi. Sebab sesungguhnya upaya eksploitasi SDA tidak mengubah nasib rakyat. Apa yang didapat oleh rakyat dari masifnya eksploitasi tambang, minyak dan gas, dari waktu ke waktu? Yakni, kemiskinan, kehancuran lingkungan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), rubuhnya sistem sosial budaya masyarakat, marjinalisasi kaum perempuan dan berbagai dampak lainnya, sebagaimana dirilis oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada tahun
KD W
2005.27
Berikut tabel prosentase penduduk miskin di beberapa propinsi di Indonesia yang memiliki cukup banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan juga kontrak kerjasama migas. Namun data tersebut baru mencakup sebagian wilayah saja. Kantong-kantong kemiskinan berikutnya ‘dicetak’ di wilayah lain di seluruh
U
provinsi Indonesia.
©
Tabel 1 Prosentase Penduduk Miskin di Indonesia yang Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Kerjasama Migas Propinsi
Jumlah Izin Tambang*
Jumlah Kontrak Migas
Prosentase Penduduk Miskin Kota
Desa
Sumatera Selatan
189
29
16,73
14,67
Bangka Belitung
303
-
4,39
8,45
Jawa Timur
209
24
10,58
19,74
Kalimantan Timur
788
25
4,02
13,66
26
Penjelasan secara khusus mengenai dampak negatif pertambangan tertera pada Bab II.
27
Siti Maimunah, Negara Tambang dan Masyarakat Adat, hal. 3 11
Kalimantan Selatan
261
2
4,54
5,69
NAD
75
4
14,65
23,54
NTT
56
1
13,57
25,10
Papua
9
22
5,55
46,02
Sumber: www.jatam.org
b.
Masalah Pertambangan di Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk dalam wilayah yang mengalami kerusakan akibat pertambangan. Pertambangan di sejumlah daerah di wilayah Sultra telah
KD W
menyebabkan kerusakan lingkungan dan beberapa daerah sentra pertanian seperti di Bombana, mengalami gagal panen. Gagal panen yang berkorelasi langsung dengan meningkatnya harga beras di pasaran ini disebabkan oleh kekeringan dan sebaliknya diguyur hujan deras. Rupanya, gagalnya pencapaian hasil produksi padi (gabah) tidak hanya dirasakan para petani di Bombana, juga di beberapa daerah sentra penghasil beras terbesar lainnya di Sultra, yakni di Kabupaten Konawe, Konawe
U
Selatan, dan sebagian di Kabupaten Kolaka dan Buton.28
Meski demikian, sudah banyak wilayah-wilayah di Sulawesi Tenggara (tidak
©
terkecuali pesisir dan pulau-pulau kecilnya) yang dikapling untuk pertambangan. Misalnya di Pulau Kabaena, sebanyak 55% luas lahannya telah dikapling oleh pertambangan.29
Penolakan dari warga sudah jelas ada. Tidak kurang dari tokoh adat masyarakat Kabaena yang meminta kepada seluruh warga Pulau Kabaena untuk menolak
28
29
https://m3sultra.wordpress.com/2010/07/20/ratusan-hekter-sawah-bombana-gagal-panen/ diakses 30 Oktober 2011– parahnya, ketiga daerah tersebut merupakan wilayah yang banyak berdiri perusahaan tambang -em. www.jatam.org diakses 20 September 2012 12
kehadiran perusahaan tambang di pulau tersebut, karena hanya membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi warga.30
Menurut Ketua Lembaga Adat Moronene (LAM) Kabaena, kehadiran puluhan perusahaan tambang di pulau Kabaena telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sosial. Antara lain; terjadinya kecemburuan sosial karena sejumlah perusahaan tidak adil terhadap seluruh warga Pulau Kabaena dan sejumlah sumber mata air di sekitar kawasan pesisir pantai tertutup oleh lumpur tanah yang meluber dari kawasan penambangan. Bahkan lahan usaha yang menjadi sumber pencaharian pokok masyarakat, seperti area budidaya rumput laut, lahan perkebunan, dan tanaman enau sebagai bahan baku membuat gula aren rusak tercemar limbah
KD W
perusahaan. Kabupaten Bombana yang berdiri pada tahun 2003 memiliki potensi SDA yang melimpah. Namun demikian, potensi-potensi unggulan daerah ini bukan hanya tambang. Pemerintah kabupaten (pemkab) Bombana pun mengelola komoditi unggulan lainnya, seperti: pertanian, perkebunan (kakao, kopi, kelapa, cengkeh, jambu mete, lada, pala), peternakan, dan jasa.31
U
Namun pada tahun 2008 Bombana menjadi sorotan ketika masyarakat setempat menemukan emas di wilayah-wilayah yang bukan areal pertambangan resmi. Tidak
©
perlu teknologi tinggi, siapapun bisa menggali emas hanya dengan alat sederhana. Saat itu hampir separuh tenaga kerja informal di kota Kendari dan sekitarnya berbondong-bondong menambang emas di Bombana. Pendapatan instan dari hasil menambang memang menggiurkan. Namun para penambang mengabaikan faktor kerusakan lingkungan yang merugikan para petani. Bukan itu saja, dampak ikutan dari aktivitas pertambangan ilegal ini turut memunculkan persoalan yang memprihatinkan seperti pelacuran dan kriminalitas.
30
http://kabaenaonline.webs.com/apps/blog/show/10348606-lam-kabaena-serukan-penolakanperusahaan-tambang diakses 6 September 2012.
31
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/displayprofil.php?ia=7406 diakses 17 September 2012. 13
c. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sultra dan Pro-Kontranya Meski demikian, pemerintah bersama DPR RI pada tahun 2009 telah mencanangkan Undangundang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus/KEK32 (selanjutnya disebut dengan istilah KEK). Salah satu tujuan pembuatan UU ini adalah untuk mempercepat pengembangan
ekonomi
di
wilayah
tertentu
yang
bersifat
strategis
bagi
pengembangan ekonomi nasional. Selain itu juga untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.33
KD W
Adapun landasan dibuatnya UU tersebut antara lain; ketentuan di Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.34
Berdasarkan UU tersebut, yang termasuk dalam KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan
U
untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Dimana KEK akan dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan
©
industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.35 Dengan bentuk-bentuk usaha, seperti; pengolahan ekspor, logistik; industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi; dan/atau, ekonomi lain. Dalam UU tersebut telah ditetapkan kriteria yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung.
Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk dalam wilayah KEK. Bahkan pada tahun 2011 lalu presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui rencana pemerintah provinsi 32
www.menpan.go.id/index.php? diakses 8 Agustus 2012 Pembukaan UU No. 3/2009 – Menimbang no. 2 34 Pembukaan UU No. 3/2009 - Menimbang no. 3 35 UU No. 3/2009 pasal 2 33
14
(pemprov) untuk menjadikan Sultra sebagai kawasan ekonomi khusus bidang pertambangan.
Adalah Gubernur Sultra, H. Nur Alam yang bersemangat menjadikan wilayah pemerintahannya sebagai KEK. Antara lain dengan memanfaatkan potensi tambang unggulan yakni emas, nikel, dan aspal yang menjadi salah satu modal pembangunan ekonomi. Menurutnya, potensi nikel di Sultra mencapai 97,4 miliar ton atau senilai Rp 48.000 triliun.36 Nur Alam pun berjanji bahwa pengelolaannya akan lebih efektif dan terkendali sehingga tak merusak lingkungan.37
Faktor lain yang mendorong pemimpin Sultra ini memperjuangkan KEK adalah di
KD W
masa tiga tahun masa kepemimpinannya (tahun 2010) perkembangan indikator makro ekonomi Sulawesi Tenggara menunjukkan kinerja baik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2010 mencapai 8,51 %.38
Tingginya animo pemerintah Sulawesi Tenggara menjadikan kawasannya sebagai KEK didasarkan pada asumsi bahwa KEK pertambangan dapat menunjang program pembangunan ekonomi yang akan menyejahterakan rakyat.
U
Akan tetapi banyak pihak yang meragukan hal tersebut. Salah satunya adalah Prof. Jusuf Abadi (Pembantu Rektor IV Universitas Haluoleo, Kendari). Ia mengatakan
©
bahwa potensi di Sultra cukup beragam dan seharusnya perolehan dari sumber daya alam yang banyak bisa menyejahterakan rakyat di daerah ini. Tapi tidak demikian yang terjadi. Bahkan kontribusi daerah terhadap nasional saja baru 0,5 persen. Jika dimanfaatkan secara optimal, kontribusi Sultra terhadap perekonomian nasional bisa mencapai 1 – 2 persen.39
36
37
http://metropolitan.inilah.com/read/detail/894782/URLTEENAGE diakses 9 September 2012. http://www.politikindonesia.com/index.php?k=ekonomi&i=17272-Lewat-3-KomoditasUnggul,-Sultra-Siap-jadi-KEK diakses 9 September 2012.
38
http://ozzonradio.com/home/2011/01/ekonomi-sultra-tumbuh-signifikan/ January 10th, 2011 at 2:35 pm – diakses 9 September 2012 - Pertumbuhan ekonomi di periode Januari- September 2010 meningkat cukup tinggi, dengan rincian; triwulan pertama 8,23 %, triwulan kedua 8,98%, dan triwulan ketiga 8,32%.
39
http://ozzonradio.com/home/2011/03/pro-kontra-kek/ diakses 9 September 2012. 15
Pandangan yang lebih pesimis datang dari kalangan aktivis lingkungan seperti WALHI Sultra. Menurut mereka, pembangunan perekonomian yang terfokus pada pertambangan tidak menjamin akan membuat masyarakat sejahtera. WALHI memaparkan bahwa selama ini tidak ada bukti empiris bila daerah pertambangan akan menyejahterakan masyarakat. Yang terjadi malah sebaliknya. Pertambangan merusak lingkungan, bahkan eksistensinya selalu menimbulkan konflik antar masyarakat. Apalagi jika pengelolaan pertambangan selalu dilakukan oleh investor yang bersifat kolonial. Namun ditegaskan oleh WALHI bahwa bukan berarti kelompok ini anti investasi.40 Penolakan WALHI Sultra secara eksplisit pernah disampaikan dalam siaran persnya pada tanggal 25 Januari 2010, yang pada prinsipnya mereka menolak rencana
KD W
pemerintah yang ingin menjadikan provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pertambangan Nasional, karena: pertama, KEK bernafaskan pembentukan zonasi perdagangan yang bebas dari campur tangan negara dan merupakan adopsi sistem Free Trade Area (FTA).
Kedua, adanya sejumlah masalah fundamental yang harus dijadikan perhatian pokok pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan menyetujui provinsi Sulawesi Tenggara
U
menjadi KEK Pertambangan Nasional, yaitu: (1) dari sisi demokrasi pemerintahan rencana ini belum mendapat persetujuan dari DPRD Propinsi Sultra juga para
©
Bupati/Walikota yang wilayahnya akan menjadi KEK (Kabupaten Buton, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka dan Kolaka Utara) sesuai Pasal 4 (b) UU KEK 39/2009. Persetujuan ini juga mesti mendengarkan suara dan aspirasi luas dari publik di Sultra. Kami mencatat, belum pernah Gubernur melakukan suatu sosialisasi publik terkait dengan rencana ini. Padahal, sosialisasi dengan melibatkan komponenkomponen masyarakat, utamanya yang miskin dan akan jadi korban dari kebijakan KEK ini, adalah hal yang penting.
Ketiga, penetapan KEK harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan tidak berpotensi mengancam hutan lindung sesuai Pasal 4 (a) UU KEK 39/2009. Padahal saat petisi ini disampaikan (2010) RTRW-P Sulawesi Tenggara
40
http://ozzonradio.com/home/2011/03/pro-kontra-kek/ diakses 9 September 2012. 16
sedang dalam tahap rencana revisi berdasarkan UU No.26/2007 tentang Tata Ruang Nasional.
Keempat, penetapan Sultra sebagai KEK Pertambangan Nasional juga belum didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam sebagaimana amanat UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kelima, KEK berpotensi kuat melahirkan konflik atas tanah dan sumber daya alam dimana penetapan KEK Pertambangan Nasional akan memaksa petani dan masyarakat adat serta warga yang berdomisili di wilayah yang ditunjuk sebagai KEK, akan
KD W
berhadap-hadapan secara vertikal dengan gabungan kepentingan pemilik modal dan aparatur negara. Warga yang menolak juga akan berpotensi konflik horizontal dengan warga yang menerima wilayahnya jadi KEK Pertambangan Nasional.
Keenam, menjadikan Sultra sebagai kawasan pertambangan nasional juga akan mengancam secara ekologis Kawasan Ekologi Genting (KEG) yang menjadi sumbersumber kehidupan rakyat. Pertambangan akan selalu identik dengan tindakan brutal alam,
khususnya
hutan
dan
pesisir-laut,
mencemari
lingkungan,
U
merusak
menyuburkan konflik vertikal dan horizontal di tengah rakyat, menyuburkan korupsi aparat negara, menciptakan kemiskinan ekonomi-sosial-budaya struktural, serta
©
melestarikan rampokisasi sumber daya alam oleh pemodal asing maupun nasional.
Ketujuh, Pemerintah Sulawesi Tenggara harusnya belajar dari praktek-praktek pertambangan di sejumlah wilayah seperti Bangka Belitung, Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Di wilayah-wilayah ini, negara jelas mendapatkan kerugian ekonomi, sosial maupun ekologis dari industri ekstraktif pertambangan. Hadirnya perusahaan tambang, bukan saja tak dapat menyejahterakan negeri, untuk menyejahterakan masyarakat lingkar tambang beserta alamnya pun sulit. Hasil tambang habis dikuras untuk kepentingan ekspor (pemilik modal), dan meninggalkan lubang-lubang tambang beracun, serta derita kemiskinan dan kehancuran lingkungan hidup.
17
4. Sikap terhadap Kehadiran Perusahaan Tambang dan Antisipasi Warga Gereja terhadap Dampak Negatif Pertambangan Jika berbagai elemen masyarakat, misalnya sebagian warga setempat dan LSM-LSM pemerhati lingkungan menolak keras kehadiran perusahaan tambang yang tidak menyejahterakan masyarakat; bagaimana dengan sikap elemen masyarakat lainnya, dalam hal ini warga gereja?
Sejauh pengamatan penulis selama beberapa tahun di Kendari, kehadiran investasi asing dan investasi dari luar daerah disambut positif oleh warga gereja dan komunitaskomunitas Kristen. Alasan yang paling umum adalah karena investasi bisa memberikan
KD W
lapangan pekerjaan bagi pemuda, para sarjana, maupun tenaga kerja yang sudah berpengalaman di kota Kendari dan wilayah lainnya di Sulawesi Tenggara. Dalam beberapa pertemuan komunitas Kristen, tersirat harapan yang kuat agar para investor hadir di Sulawesi Tenggara, membuka lapangan pekerjaan dan pemanfaatan SDA secara maksimal.
Oleh karena itu ketika pada tahun 2005-2010 banyak perusahaan/pabrik-pabrik
U
perkebunan kelapa sawit dan tambang (skala kecil maupun skala besar), masyarakat di Sulawesi Tenggara termasuk warga gereja menyambut positif. Bahkan beberapa warga
©
gereja yang penulis kenal turut bergerak/berusaha dalam bidang pertambangan.
Tidak heran jika dalam dua dekade ini pengelolaan hasil-hasil tambang semakin digenjot. Sebab potensi sumber daya mineral yang dimiliki provinsi Sultra sangat besar. Berdasarkan data dari situs www.esdm.go.id sektor pertambangan yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan atara lain nikel di wilayah sekitar Pomala dan Kolaka, dan aspal di Buton. Untuk produk-produk lainnya seperti, chromit, pasir, batu koral, marmer, batu gamping, masih tersebar dalam jumlah yang cukup banyak dan dapat dikembangkan lebih optimal.41
41
http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/2669-peluang-investasi-di-sulawesi-4-sulawesitenggara.html diakses 30 Maret 2013. 18
Oleh karena itu pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara membuka kesempatan seluasluasnya bagi kalangan investor untuk berinvestasi di sektor pertambangan. Dan untuk itu berbagai insentif dan kemudahan akan diberikan. Misalnya sarana jalan, jembatan, dan pelabuhan. Diharapkan, fasilitas tersebut dapat mempermudah dan mempercepat tahap eksploitasi. Akhirnya, sektor pertambangan di provinsi ini dapat menjadi perhatian investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan.42
Akan tetapi, bagaimana dengan kesiapan warga gereja di dalam mengantisipasi dampak negatif pertambangan? Antisipasi dalam pengertian umum adalah perhitungan (meramalkan, memprediksi, menduga) sekaligus sebuah penyesuaian mental terhadap
KD W
hal-hal yang akan terjadi di masa depan.43
Bercermin dari praktek-praktek pertambangan di daerah lain yang tidak menyejahterakan masyarakat setempat, apakah warga gereja --khususnya Gepsultra sebagai gereja lokal yang memiliki jemaat terbesar-- sebagai bagian dari pemangku kepentingan (stake holder) di wilayah Sulawesi Tenggara melakukan antisipasi?
Meskipun provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya alam yang melimpah dan
U
dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus bidang Pertambangan Nasional namun Sultra masuk dalam wilayah yang rawan bencana sosial dan bencana lingkungan akibat pertambangan. Memang secara statistik tingkat kerusakannya masih di bawah daerah lain
©
di luar Sultra seperti Papua dan Kalimantan. Alam tetapi antisipasi seluruh pemangku kepentingan bermanfaat untuk mencegah bencana serupa terjadi sehingga tingkat dan kadar dampak negatif eksplorasi/eksploitasi pertambangan bisa diminimalisir di wilayah ini.
Apalagi Gepsultra --baik secara langsung maupun tidak langsung-- memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan siklus alam. Misalnya dengan menerapkan pemberdayaan 42
43
http://m.energitoday.com/2013/01/29/potensi-tambang-sulawesi-tenggara-dalam-kepunganinvestor/ diakses 30 Maret 2013 - Daya tarik lainnya adalah populasi penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta orang, tersedianya bahan baku alam yang berlimpah, tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang hingga 6-7 persen per tahun, dan dinamika politik yang relatif tidak menganggu iklim investasi. Disarikan dari http://www.kbbi.web.id/ diakses 3 September 2012. 19
ekonomi jemaat melalui pengolahan lahan-lahan pertanian. Sebab sebagaian besar jemaat Gepsultra adalah petani.44 Selain itu sejak awal berdirinya, Gepsultra turut berperan dalam berbagai program pemerintah dalam melestarikan lingkungan melalui penghijauan hutan dan penanaman pohon.45
Panggilan untuk menjaga keutuhan atau kelestarian lingkungan tampaknya juga diilhami dari tradisi pada jemaat asli Gepsultra yakni suku Tolaki dan suku Moronene. Kedua kelompok masyarakat tersebut memilki kearifan lokal dimana mereka pada dasarnya sangat menjaga keberlangsungan ekosistem di sekitar mereka.46 Pada suku Tolaki, unsur alam juga menyatu dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Seperti yang tampak pada simbol Kalo yang menjadi fokus kebudayaan Tolaki. Mereka menggunakan Kalo sebagai simbol yang mengekspresikan unsur-unsur manusia, unsur-unsur alam, unsur-unsur
KD W
masyarakat, dan unsur-unsur nilai budayanya.47 Unsur alam tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan orang Tolaki.
Pertambangan yang semakin banyak dan ke depannya akan semakin masif tentu tidak hanya memberi kontribusi yang positif bagi penyediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat, khususnya warga gereja gespultra. Akan tetapi berpotensi
U
memunculkan dampak-dampak negatifnya. Baik itu dalam aspek ekologi, ekonomi,
©
sosial budaya, politik, dan pelanggaran hukum dan HAM.
44
Lihat catatan kaki no. 7 pada Bab II (hal. 33).
45
Ernawati Manurung, “Bencana Sosial sebagai Dampak dari Eksplorasi Pertambangan di Sulawesi Tenggara” - Laporan Penelitian mata kuliah Teologi Bencana pada Program Magister Ministry (M.MIN) Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, Februari 2012, hal. 22-23
46
Sumber: Tempo Interaktif – “Di sana, Leluhur Mereka Dimakamkan” tanggal 13 Mei 2002 diambil dari http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Moronene/diakses 3 Agustus 2010
47
A. Tarimana, Rangkuman Disertasi, Kalo sebagai Fokus Kebudayaan Tolaki, Jakarta, 1985, hal. 1
20
B. Rumusan Masalah Terkait persoalan-persoalan tersebut di atas, Penulis ingin mengetahui secara obyektif;
Pertama, bagaimana Sikap (variabel I) warga gereja Gepsultra --sebagai gereja lokal yang kehadirannya sudah cukup lama dan memiliki akar yang kuat dengan kehidupan sosial masyarakat setempat-- terhadap kehadiran perusahaan-perusahaan tambang di wilayah mereka. Apakah positif/setuju/favorable atau negatif/tidak setuju/unfavorabel.
Kedua, bagaimana tingkat Antisipasi (variabel II) warga gereja Gepsultra terhadap dampak negatif eksplorasi tambang (pertambangan) yang berdimensi pada aspek-aspek
KD W
kerusakan lingkungan (ekologis), persoalan-persoalan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pelanggaran hukum dan HAM. Apakah tingkat antisipasinya tinggi, sedang, atau rendah.
Ketiga, apakah ada hubungan/korelasi antara Sikap warga gereja terhadap kehadiran perusahaan-perusahaan tambang di wilayah mereka dengan tingkat Antisipasi warga gereja terhadap dampak negatif pertambangan. Kemudian, apa makna dari ada atau
U
tidaknya hubungan/korelasi kedua variabel tersebut, yakni Sikap Menerima/Menolak dengan Tingkat Antisipasi Rendah/Tinggi?
©
Keempat, bagaimana sikap/respon gereja Gepsultra terhadap keberadaan perusahaanperusahaan tambang di Sulawesi Tenggara, khususnya di kabupaten Bombana.
C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian Untuk mendapatkan data mengenai permasalahan yang telah dirumuskan, Penulis melakukan penelitian di lingkungan Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara (Gepsultra) Klasis Bombana yang berlokasi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara pada bulan April 2013.
D. Metodologi Penelitian 1. Metode Penelitian Untuk memperoleh data lapangan, Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam perolehan data primer (utama) dan metode kualitatif dalam 21
perolehan data sekunder (tambahan). Menurut Silalahi (2012) Penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-varabel, diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statitik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik yang lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.48
2. Disain Penelitan Adapun disain penelitian yang digunakan dalam metode kuantitatif adalah Disain
KD W
Korelasional. Disain korelasional bertujuan menyelidiki nilai-nilai dari dua atau lebih variabel dan menguji atau menentukan hubungan-hubungan (relations) atau antarhubungan-antarhubungan yang ada di antara mereka di dalam satu lingkaran tertentu.49
3.
Objek dan Pengukuran a. Objek Penelitian
U
Yang dimaksud dengan Objek dalam penelitian ini (khususnya yang menggunakan metode kuantitatif) adalah dua variabel yang akan diukur, yakni: 1) Variabel SIKAP;50 Sikap
©
Variabel
terbagi
dalam
dua
kategori,
yakni:
Sikap
yang
positif/setuju/favorabel dan Sikap yang negatif/tidak setuju/unfavorable; dan
48 49
50
Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama, Jakarta, 2010, hal.76-77 Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, hal. 181 Istilah ‘Sikap’ pertama kali digunakan oleh Herbert Spencer (1862) yang menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu status mental seseorang. Kemudian pada tahun 1888 Lange menggunakan konsep ini dalam eksperimen laboratorium. Konsep ini selanjutnya digunakan oleh para ahli sosiologi dan psikologi. Bagi para ahli psikologi, perhatian terhadap sikap berakar pada alasan perbedaan individual. Sedangkan para ahli sosiologi sikap memiliki arti lebih besar untuk menerangkan perubahan sosial dan kebudayaan. Sedangkan L.L Thurstone (1946) mendefinisikan sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek psikologi. Objek ini meliputi: simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dll. Orang dikatakan memiliki sikap positif terhadap suatu objek psikologi apabila ia suka atau memiliki sikap yang favorabel. Sebaliknya adalah negatif atau unfavorabel (tak-favorabel). (Sumber: Ahmadi, A., Psikologi Sosial, Rinneka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 161). 22
2) Variabel ANTISIPASI51
b. Pengukuran Sedangkan yang dimaksud dengan pengukuran di sini adalah pemberian angka atau bilangan pada objek-objek/variabel tersebut menurut aturan tertentu.52
1) Untuk mengukur variabel SIKAP, Penulis menggunakan 5(lima) macam kategori jawaban, yakni: a) SIKAP yang positif/setuju/favorabel Sangat Setuju (SS) dengan bobot nilai = 4, Setuju (S) dengan bobot nilai = 3, Netral/Tidak Tahu/Ragu-ragu (N) dengan bobot nilai = 2, Tidak Setuju
KD W
(TS) dengan bobot nilai = 1, dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan bobot nilai = 0, sebagaimana gambar berikut ini:
4 3 2 1 0 ---------------------------------------------------------------------------SS S N TS STS b) SIKAP yang negatif/tidak setuju/unfavorabel
U
Sangat Tidak Setuju (STS) dengan bobot nilai = 4, Tidak Setuju (TS)
51
©
dengan bobot nilai = 3, Netral/Tidak Tahu/Ragu-ragu (N) dengan bobot
Teori atau konsep mengenai antisipasi memiliki begitu banyak dimensi dan nuansa. Oleh karenanya anticipation merupakan sebuah fenomena studi yang sangat luas yang berada di dalam disiplin ilmu yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya; biologi dan brain studies, ilmu-ilmu sosial, teknik, dan arsitektur. Menurut beberapa ahli saat ini belum ada teori/konsep yang umum mengenai Antisipasi. Untuk itu Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasai Indonesia (KBBI) yang mendefisinikan ‘antisipasi’ sebagai: 1. Noun/kata benda yang bermakna: perhitungan terhadap hal-hal yang akan (belum) terjadi; bayangan; ramalan; 2. Kata sifat yang berarti: penyesuaian mental terhadap peristiwa yang akan terjadi. 3. Linguistik yang berarti: perubahan bunyi oleh alat ucap yang menyediakan posisi yang diperlukan untuk menghasilkan bunyi berikutnya; 4. Kata kerja (ber-antisipasi/mengantisipasi/mengantisipasikan), yakni membuat (memiliki) perhitungan terhadap hal-hal yang akan terjadi. Atau, membuat perhitungan (ramalan, dugaan) terhadap hal-hal yang belum (akan) terjadi; memperhitungkan sebelum terjadi. Contoh: Kebijaksanaan regional perlu diambil untuk mengantisipasi perkembangan tahap berikutnya;
52
Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, hal. 191 23
nilai = 2, Setuju (S) dengan bobot nilai = 1, dan Sangat Setuju (SS) dengan bobot nilai = 0, sebagaimana gambar berikut ini:
4 3 2 1 0 ---------------------------------------------------------------------------STS TS N S SS
2) Untuk mengukur variabel ANTISIPASI peneliti menggunakan kategori jawaban YA/BENAR dan TIDAK/SALAH, namun dalam rentang lima tingkatan, yaitu: apabila responden memilih jawaban di angka 4 menunjukkan
KD W
tingkat antisipasi Sangat Tinggi, di angka 3 untuk tingkat antisipasi Tinggi, angka 2 untuk tingkat antisipasi Sedang, angka 1 untuk tingkat antisipasi Rendah, dan angka 0 untuk tingkat antisipasi Sangat Rendah, sebagaimana gambar berikut ini:
4.
U
4 3 2 1 0 YA/BENAR ------------------------------------------------------------- TIDAK/SALAH
Subjek dan Penarikan Sample a.
Subjek penelitian ini adalah;
©
(1) Warga/jemaat Gepsultra yang berada di kabupaten atau Klasis Bombana, Sulawesi Tenggara untuk sebagai subjek penelitian kuantitatif.
(2) Informan yang mewakili pimpinan gereja Gepsultra, baik di tingkat Sinode, Klasis (Bombana), maupun di tingkat Cabang Kebaktian.
b.
Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan disain Deskripsi dengan metode/tipe Probabilitas dan teknik kluster/kelompok. Disain deskripsi adalah penarikan sampel yang bertujuan melakukan generalisasi dan dilakukan dengan estimasi polulasi.53 Sedangkan metode/tipe probabilitas adalah metode
53
Eriyanto, Teknik Sampling – Analisa Opini Publik, LKiS, Yogyakarta, 2007 hal. 31 24
penarikan sampel untuk tujuan mencari keterwakilan.54 Adapun teknik kluster adalah penetapan sampel penelitian berdasarkan kelompok (bukan individu).55
5.
Analisa Data Berdasarkan tujuan penelitian ini yakni hendak: a
melihat gambaran umum sikap responden terhadap kehadiran perusahaan tambang, maka untuk menentukan nilai variabel Sikap, Penulis menggunakan Cara Sederhana.56
b
melihat gambaran umum tingkat antisipasi responden terhadap Dampak Negatif Pertambangan, untuk menentukan nilai varibel Antisipasi Penulis menggunakan Cara Sederhana. melihat ada tidaknya hubungan/korelasi antara variabel Sikap dengan variabel
KD W
c
Antisipasi, Penulis menggunakan Analisis Korelasional, yang bertujuan menguji ada tidaknya hubungan antara kedua variabel, dengan bantuan perangkat uji statistik SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 17. d
melihat sikap/respon gereja Gepsultra terhadap keberadaan perusahaanperusahaan tambang di Sulawesi Tenggara, khususnya di kabupaten Bombana, Penulis menggunakan Analisis Kualitatif, yang terdiri dari alur kegiatan Reduksi
6.
U
Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.57
Instrumen Penelitian
©
Untuk memperoleh data kuantitatif dari responden (warga gereja) digunakan instrumen (alat ukur) penelitian berupa angket. Angket disusun berdasarkan variabel SIKAP (angket I), dan variabel ANTISIPASI (angket II).58 a. Pada variabel SIKAP ada 3 indikator59, yakni: 1) Aspek Kognitif, yang berkaitan dengan sistem kepercayaan responden terhadap objek sikap. Pada aspek Kognitif dibagi lagi menjadi Kognitif Positif dan Kognitif Negatif. 54 55
Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, hal. 258 Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, hal. 269
56
Azwar, hal. 146-147. Dalam penyusunan skala sikap Penulis menggunakan Skala Likert. Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, hal. 339-341 58 Angket tertera dalam Lampiran 59 Azwar, S., Teori mengenai Sikap Manusia dan Pengukurannya, hal.23 – 28 57
25
2) Aspek Afektif, yang berkaitan dengan sistem keyakinan atau perasaan responden terhadap objek sikap. Pada aspek Afektif dibagi lagi menjadi Afektif Positif dan Afektif Negatif. 3) Aspek Konatif, yang berkaitan dengan kecenderungan perilaku responden terhadap objek sikap. Pada aspek Konatif dibagi lagi menjadi Konatif Positif dan Konatif Negatif.
Pembagian masing-masing indikator tersebut dikarenakan variabel Sikap berkaitan
dengan
nilai
positif/menerima/suka
(favorabel)
dan
nilai
negatif/menolak/tidak suka (unfavorabel). Oleh karena itu dalam setiap setiap item pernyataan pada instrumen (alat ukur) penelitian mengandung salah satu
KD W
nilai tersebut, yang ditandai dengan simbol (+) dan/atau (-)60. Masing-masing indikator berisi 10 item pernyataan positif dan negatif. Dengan demikian jumlah seluruh pernyataan pada variabel ini sebanyak 30 item.
b. Pada variabel ANTISIPASI, Penulis hanya menggunakan 1(satu) indikator, yakni:
“Antisipasi
dalam
tataran
sebagai
verb
(kata
kerja)
(mengantisipasi/berantisipasi).”61 Indikator tersebut dipertalikan dengan 5(lima)
U
aspek Dampak Negatif Pertambangan, dimana masing-masing indikator dan aspek berisi 6 item pernyataan. Dengan demikian jumlah seluruh pernyataan pada variabel ini sebanyak 30 item.
©
Dengan demikian total jumlah item pernyataan kedua variabel pada angket sebanyak 60 item.62
Sedangkan untuk memperoleh data kualitatif dari informan yang mewakili pimpinan gereja Gepsultra Penulis menggunakan metode wawancara dan pengamatan (observasi).
E. Sistematika Penulisan
60
61 62
Dalam penyusunan angket yang akan dibagikan kepada repsonden, urutan setiap item akan diacak dan simbol (+) atau (-) ditiadakan. Lihat Catatan Kaki no. 49 poin 4 Lihat Tabel 9 dan Tabel 16 serta pada Lampiran 26
Dalam laporan hasil penelitian (tesis) ini, Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I :
Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian E. Metodologi Penelitian F. Sistematika Penulisan
Bab II :
Gepsultra dan Pertambangan di Sulawesi Tenggara
Bab III :
Hasil Penelitian dan Analisanya
KD W
Bab IV : Refleksi Teologis
©
U
Bab V : Kesimpulan dan Saran Pastoral (Rekomendasi)
27
