LAMPIRAN IIb PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG ESELON I (UAPPA-E1/UAPPB-E1) PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI I.
STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN /BARANG ESELON I (UAPPA-E1/UAPPB-E1) Struktur organisasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPAE1/UAPPB-E1) adalah sebagai berikut : PENANGGUNG JAWAB
SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO UMUM
KABAG. KEUANGAN
KABAG. RUMAH TANGGA
KASUBBAG. INVENTARIS & URUSAN DALAM
KASUBBAG. VERIFIKASI & PEMBUKUAN
PETUGAS AKUNTANSI KEUANGAN
PETUGAS KOMPUTER KEUANGAN
KOORDINATOR
PETUGAS AKUNTANSI BMN
PETUGAS KOMPUTER BMN
PELAKSANA
KETERANGAN : Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
II.
TUGAS DAN FUNGSI UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN /BARANG ESELON I (UAPPA-E1/UAPPB-E1) Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-E1/UAPPB-E1 menyelenggarakan akuntansi keuangan/barang milik negara pada tingkat Eselon I yang ditetapkan sebagai UAPPAE1/UAPPB-E1 dengan fungsi sebagai berikut:
LAMPIRAN IIb PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
•
Menyelenggarakan akuntansi keuangan/barang milik negara ,
•
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala,
•
Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan/barang milik negara.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-E1/UAPPB-E1 melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. A. Penanggung jawab UAPPA-E1/UAPPB-E1 Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi melaksanakan kegiatan sebagai berikut : •
Membina pelaksanaan sistem akuntansi keuangan/barang milik negara di lingkup Eselon I;
•
Mengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-E1/UAPPB-E1 sebagai pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan/Barang Milik Negara;
•
Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;
•
Menetapkan organisasi UAPPA-E1/UAPPB-E1 sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan/barang milik negara di lingkup Eselon I;
•
Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan/barang milik negara di lingkungan UAPPAE1/UAPPB-E1;
•
Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
•
Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan/barang tingkat UAPPA-E1/UAPPB-E1 dengan Tim Pembina Ditjen Perbendaharaan;
•
Menandatangani
laporan
keuangan
UAPPA-E1/UAPPB-E1
yang
akan
disampaikan ke Menteri Negara Riset dan Teknologi; •
Menyampaikan laporan keuangan UAPPA-E1/UAPPB-E1 ke Menteri Negara Riset dan Teknologi sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
B. Koordinator UAPPA-E1/UAPPB-E1 a.) Kepala Biro Umum melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •
Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan/barang milik negara di lingkup Eselon I;
•
Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada organisasi UAPPA-E1/ UAPPB-E1;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman
2 dari 5
LAMPIRAN IIb PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
•
Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;
•
Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-E1/UAPPB-E1;
•
Menyetujui laporan keuangan tingkat eselon I yang akan disampaikan ke UAPA/UAPB,sebelum ditandatangani Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi.
b.) Kepala Bagian Keuangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •
Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
•
Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pajabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi keuangan;
•
Melakukan
pembinaan
dan
monitoring
pelaksanaan
sistem
akuntansi
keuangan di lingkungan UAPPA-E1; •
Menandatangani
laporan
kegiatan
dan
surat-surat
untuk
pihak
luar
sehubungan dengan pelaksanaan sistem; •
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang Milik Negara dengan Laporan Keuangan;
•
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi jika dianggap perlu;
•
Menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-E1 yang akan didistribusikan.
c.) Kepala Bagian Rumah Tangga melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •
Melaksanakan sistem akuntansi barang berdasarkan target yang telah ditetapkan;
•
Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pajabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi barang milik negara;
•
Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi barang milik negara di lingkungan UAPPB-E1;
•
Menandatangani
laporan
kegiatan
dan
surat-surat
untuk
pihak
luar
sehubungan dengan pelaksanaan sistem; •
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang Milik Negara dengan Laporan Keuangan;
•
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
•
Menganalisis Laporan BMN UAPPB-E1 yang akan didistribusikan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman
3 dari 5
LAMPIRAN IIb PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
d.) Kasub. Bagian Verifikasi dan Pembukuan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •
Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang Milik Negara dengan Laporan Keuangan;
•
Melaksanaan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi jika dianggap perlu;
•
Meneliti Laporan Keuangan UAPPA-E1 yang akan didistribusikan.
e.) Kasub. Bagian Inventaris dan Urusan Dalam melaksanakan kegiatan sebagai berikut : •
Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang Milik Negara dengan Laporan Keuangan;
•
Melaksanakan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
•
Meneliti Laporan BMN UAPPB-E1 yang akan didistribusikan.
C. Pelaksana Pelaksana pada tingkat UAPPA-E1/UAPPB-E1 terdiri dari : 1. Petugas Akuntansi melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •
Memverifikasi ADK dari UAKPA/UAKPB;
•
Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang milik negara serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
•
Menyusun laporan keuangan / barang milik negara tingkat UAPPA-E1/UAPPBE1 setiap triwulan, semester I, dan tahunan berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK dari UAKPA/UAKPB;
•
Membuat catatan atas laporan keuangan / barang milik negara tingkat UAPPAE1/UAPPB-E1 tiap semesteran;
•
Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan/barang milik negara tingkat UAPPA-E1/UAPPB-E1;
•
Menyimpan arsip data keuangan/barang milik negara.
2. Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •
Menerima ADK dari UAKPA/UAKPB;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman
4 dari 5
LAMPIRAN IIb PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
•
Petugas Komputer Keuangan menyiapkan bahan
rekonsiliasi dengan Ditjen
Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; •
Petugas Komputer BMN menyiapkan bahan rekonsiliasi dengan Ditjen Kekayaan Negara serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
•
Membantu Petugas Akuntansi/verifikasi dalam menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1/UAPPB-E1 setiap triwulan, semester, dan akhir tahun anggaran berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK dari UAKPA/UAKPB;
•
Membantu petugas Akuntansi membuat catatan atas laporan keuangan tingkat UAPA/B setiap semesteran dan tahunan;
•
Menyimpan arsip data keuangan/barang milik negara dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.
SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI,
BENYAMIN LAKITAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman
5 dari 5
