TUGAS AKHIR TENTANG PELAKSANAAN HUTANG WAJIB PAJAK MELALUI SURAT PAKSA DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN PADA KANTOR

TUGAS AKHIR TENTANG PELAKSANAAN HUTANG WAJIB PAJAK MELALUI SURAT PAKSA DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA DISUSUN O L E H CORRY VIVIANTY M. PARDEDE 062600134 Untuk Menyelesaikan Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Program Diploma III Administrasi Perpajakan

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

KATA PENGANTAR Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ( PKLM ) ini dengan baik, dimana Laporan PKLM ini adalah merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. Adapun judul dari Laporan ini adalah “ Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota “. Dalam Penulisan Tugas Akhir ini, Penulis telah berusaha menyajikan yang terbaik menurut kemampuan Penulis, tetapi sebagai manusia yang tidak luput dari keterbatasan, Penulis menyadari akan kekurangan yang ada didalamnya mengingat masih terbatasnya pengetahuan Penulis. Maka dengan segala kerendahan hati menerima masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan Laporan PKLM ini. Dalam penulisan Tugas Akhir ini banyak pihak yang telah membantu saya sehingga dapat terselesaikan Tugas Akhir ini. Untuk itu izinkan Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. DR. M. Arif Nasution, MA, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( FISIP ) USU. 2. Bapak Drs.M. H Thamrin Nasution, M.si sebagai Ketua Jurusan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU.


3. Bapak Kusno Kunto Aji, sebagai dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada Penulis dalam menyelesaikan Laporan PKLM ini. 4. Bapak Alfan Jamil, SE sebagai Kasubag Umum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yang telah memberikan izin untuk mendapatkan seluruh data dan keterangan yang diperlukan dalam penulisan Laporan PKLM ini . 5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Diploma III

Administrasi

Perpajakan FISIP USU yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama masa perkuliahan. 6. Kakak Diana sebagai salah satu pegawai di KPP Pratama Medan Kota karena telah memberikan bantuan untuk kelengkapan penyusunan Laporan ini. 7. Orang tua Penulis R. Pardede dan S. Marpaung yang telah memberikan doa dan motivasi serta memberikan dorongan spiritual maupun materil sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan Penulis dengan baik. 8. Kakak dan Abang saya yang saya cintai karena telah memberikan banyak bantuan kepada saya selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian Tugas Akhir ini. 9. Yuan P. Damanik karena telah memberikan cinta dan kasih sayangnya serta memberikan motivasi kepada Penulis sehingga Penulis dengan semangat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik.


10. Teman-teman anak Administrasi Perpajakan Stambuk 06 khususnya kelas C, atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan sehingga dapat terselesaikan Laporan Ttugas Akhir ini. 11. Teman-teman kampus khususnya Nurmala Justitia, Audina Uli, Helmina Situmorang, Sabar, Nova, Lely, Ely, Robinson. Kalian semua sangat Penulis sayangi. 12. Seluruh teman-teman yang tidak disebutkan namanya, Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih karena memberi motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Medan, Juli 2009 Penulis

( Corry Vivianty M. Pardede )


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR…………………………………………………………i DAFTAR ISI…………………………………………………………………..iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang PKLM……………………………………………………..1 B. Tujuan dan Manfaat PKLM……………………………………………….. 4 C. Ruang Lingkup PKLM……………………………………………………. 6 D. Metode PKLM…………………………………………………………….. 6 E. Metode Pengumpulan Data………………………………………………... 7 F. Sistematika Penulisan……………………………………………………... 8

BAB II GAMBARAN OBJEK/LOKASI PKLM A. Sejarah singkat KPP Pratama Medan Kota...………………………….10 B. Struktur Organisasi…...………………………………………………..14 C. Bidang-bidang Kerja KPP Pratama Medan Kota…...………................15 D. Deskripsi Kerja……...…………………………………………………20

BAB III GAMBARAN DATA PRAKTIK A. Pengertian Pajak…………………...…………………………………..21 B. Pengertian Pajak Pengertian Penagihan Pajak………………………...22 C. Pengertian Wajib Pajak dan Penanggun Pajak………………………..23 Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

D. Timbulnya Hutang Pajak…………………………………………..25 E. Dasar Hukum Penagihan Pajak……………………………………26 F. Bunga Penagihan Pajak……………………………………………27 G. Daluarsa Penagihan Pajak…………………………………………28 H. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus………………………….29 I. Pengertian Surat Paksa, Isi dan Karakteristik……………………..29 J. Penyitaan…………………………………………………………..31

BAB IV ANALISA DAN EVALUASI A. Tata Cara Penagihan Pajak……………………………………...33 B. Prosedur Pelaksanaan Surat Paksa………………………………34 C. Pelaksanaan Penyitaan…………………………………………..36 D. Biaya Penagihan…………………………………………………41 E. Lelang……………………………………………………………49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan………………………………………………………..53 B. Saran………………………………………………………………54

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Pada era globalisasi saat ini, dunia pendidikan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa harus ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional agar dapat tercapai sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Demikian juga salah satu program pemerintah yang menetapkan tujuan pendidikan yaitu untuk menghasilkan manusua yang terampil yang layak kerja dalam berbagai sektor pembangunan dimana pembangunan nasional saat ini tujuannya untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan mandiri dalam segala suasana. Dalam proses awal tercapainya tujuan tersebut, asya selaku mahasiswi akan berupaya mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan diperkualiahan, khususnya dalam masalah administrasi perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka pemerintah dalam hal ini selain merombak struktur juga meningkatkan keterampilan petugas pajak agar pada masa yang akan datang pemerintah tidak merasa kekurangan petugas pajak yang terampil. Oleh karena itu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang mempunyai program studi Administrasi Perpajakn mewajibkan kepada seluruh mahasiswa dapat menyelesaikan program studinya dengan mengadakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi tersebut. Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

Selain dai pada itu, tujuan dari dilaksanakannya PKLM adalah memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dilapangan secara langsung agar mahasiswa dapat langsung mempraktikkan langsung teori-teori yang telah diberikan dari para dosen-dosen yang berkualitas pada Program Studi DIII Administrasi Perpajakan FISIP USU. Sebelum melaksanakan PKLM, mahasiswa ditinjau kelapangan terlebih dahulu dengan bimbingan dan pengarahan sedemikian rupa oleh dosen selaku pembimbing. Melalui PKLM ini diharapkan kepada mahasiswa agar dapat menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang ada dilapangan serta dapat menerapkan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang berfungsi untuk masa yang akan dating terutama untuk mahasiswa itu sendiri. Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 mempunyai tujuan yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan luhur demikian tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional yang bertahap, terncana, berkesinambungan dan berkelanjutan. Salah satu cara yg dapat ditempuh adalah mencari sumber penerimaan dalam negri. Disisi lain penerimaan dari sektor migas yang peranannya sangat besar telah semakin berkurang, sehinggga sumber penerimaan dalam negri bertumpu kepada sektor pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembanguna yang berguna bagi kepentingan bersama. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung dan peran aktif masyarakat serta pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

Saat ini Negara Republik Indonesia menggunakan system “ self assesment “ menggantikan “ official assessment “ dimana dalam system self assessment ini Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melapor sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak (WP) berperan besar dalam menentukan keberhasilan system tersebut dengan harapan penerimaan Negara dari sektor pajak dapat meningkat. Walaupun begitu, masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum mau membayar pajak . Sebagai akibat dari tindakan Wajib Pajak yang tidak mau membayar dan tidak memenuhi peraturan perpajakan, maka dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana dalam mencapai penerimaan Negara dari sektor. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, masih banyak Wajib Pajak yang tidak menjawab atas diterbitkannya surat teguran. Meskipun telah diterbitkan, namun itu bukanlah suatu sarana yang dapat menjamin penerimaan Negara dapat diperoleh dengan cepat. Hal ini dapat dilihat masih banyak Wajib Pajak yang tidak menjawab atas diterbitkannya surat teguran dan harus ditagih dengan surat paksa. Apabila Wajib Pajak tetap tidak menanggapi surat paksa yang telah diterbitkan tersebut, maka fiskus akan melakukan penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak yang sebelumnya telah ditunjuk dan diambil sumpahnya dengan didampingi oleh dua orang saksi yang diambil dari tingkat desa berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pemerintah mempunyai harapan bahwa pajak dapat menjadi sumber pendapatan yang terbesar dalam pembangunan. Namun kenyataannya masih banyak Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

masyarakat yang kurang memahami pelaksanaan penagihan pajak. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis tentang “ Pelaksanaan Penagihan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota” . B. Tujuan dan Manfaat PKLM Adapun Tujuan penulis melaksanakan PKLM ini adalah : 1. Untuk mengetahui cara-cara penagihan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. 2. Untuk mengetahui secara mendalam masalah penagihan terhadap hutang pajak dari penerbitan surat paksa dan surat perintah unuk melaksanakan penyiataan. 3. Untuk

mengetahui

kendala-kendala

dalam

melaksanakan

penagihan

tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dan juga upaya untuk mengatasinya. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah : 1. Bagi Mahasiswa : a. Memperkenalkan secara langsung kepada mahasiswa/i situasi dunia kerja agar nantinya dapat membedakan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. b. Mempelajari prilaku dan keahlian baru serta mempelajari bentuk kerja secara tim dan kerjasama.


c. Mempraktikkan

dan

menerapkan

ilmu

pengetahuan

serta

mengaplikasikannya ke dalam kehidupan nyata sesuai dengan apa yang diperoleh selama masa perkuliahan. d. Belajar untuk mempertinggi prestasi. e. Persiapan karir pekerja dan menambah pengalaman kerja. 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota : a. Meningkatkan mutu dengan PKLM jangka pendek untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. b. Membina kerjasama antara Universitas Sumatera Utara dan instansi pemerintah. c. Dapat menambah sumber-sumber ide baru dari Universitas Sumatera Utara melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 3. Bagi Universitas Sumatera Utara : a. Meningkatkan kurikulum tepat guna sehingga mampu mencapai standar mutu pendidikan. b. Menambah hubungan kerjasama antara pihak universitas dan instansi pemerintah khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. c. Meningkatkan profesionalitas, memperluas wawasan serta menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa/i dalam menerapkan ilmunya khususnya dibidang perpajakan. d. Mengusahakan adanya umpan balik untuk merevisi kurikulum. Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

e. Mendorong kemajuan alumni dimana yang akan dating. f. Mempromosikan sumber-sumber potensial dari Universitas Sumatera Utara.

C. Ruang Lingkup PKLM Adapun ruang lingkup dari PKLM yang akan dilaksanakan adalah : 1. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan laporan PKLM dan bagaimana proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa hingga saat dilakukannya proses penyitaan pada KPP Pratama Medan Kota. 2. Mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penagihan dan upaya mengatasinya.

D. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun metode yang dilakukan adalah : 1. Tahap persiapan Metode yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan PKLM adalah tahap persiapan. Dimana persiapan yang dilakukan yaitu melakukan penentuan judul dan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), penyusunan proposal serta konsultasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan PKLM ini.


2. Studi Literatur Yaitu mengumpulkan buku-buku, peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, catatan-catatan, maupun bahan-bahan tertulis lainnya yang dibutuhkan pada saat dilaksanakannya PKLM. 3. Observasi Lapangan Yaitu melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung pada objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri untuk mengetahui system kerja yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota serta mempelajari laporanlaporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 4. Pengumpulan Data Yaitu kegiatan mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh penulis untuk penyusunan laporan akhir, baik data-data yang diperoleh dari tempat objek PKLM maupun data yang diperoleh melalui studi literature. 5. Analisis dan Evaluasi Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang diperoleh selama pelaksanaan PKLM untuk dianalisa dan dievaluasi sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan secara jelas dan sistematis.

E. Metode Pengumpulan Data Didalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan 3 metode, yaitu :


1. Wawancara Yaitu mengumpulkan dan mencatat data dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada key person untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 2. Observasi Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data secara langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui, mendengar dan meneliti bagaimana Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 3. Dokumentasi Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan membuat daftar dokumentasi yang telah diperoleh dari instansi. Penulis juga akan melakukan pengamatan yang dilakukan berdasarkan bahan bacaan, diperpustakaan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, surat edaran dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi penulis untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini.

F. Sistematika Penulisan Laporan Adapun yang menjadi maksud membuat sistematika penulisan laporan adalah agar mempermudah dan memahami laporan praktik ini adalah :


BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat PKLM, metode PKLM dan sistematika penulisan laporan.

BAB II

: GAMBARAN UMUM LOKASI PKLM Dalam bab ini menerangkan tentang gambaran umum lokasi PKLM yang terdiri dari struktur organisasi pada KPP Pratama Medan Kota, sejarah singkat berdirinya KPP Pratama Medan Kota, serta uraian pokok dan fungsi.

BAB III

: GAMBARAN DATA MENGENAI PELAKSAAN PENAGIHAN Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pengertian pajak, pengertian surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

BAB IV

: ANALISIS DAN EVALUASI Dalam bab ini penulis akan menganalisis prosedur dan tata cara penagihan pada seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota serta menganalisa kendala-kendala yang terjadi dalam kegiatan penagihan pajak dan mencari alternatif pemecahan masalah.

BAB V

: PENUTUP Pada bagian penutup ini merupakan kesimpulan dan saran yang merupakan masukan untuk membantu petugas pajak dalam menyelesaikan masalah sehingga dapat meningkatkan kelancaran dalam melaksanakan tindakan penagihan yang pada akhirnya dapat


meningkatkan penerimaan dari sektor

pajak serta mewujudkan

masyarakat sadar dan peduli pajak. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Kantor Pelayanan Pajak telah ada sejak zaman Belanda. Dahulu Kantor Pelayanan Pajak bernama Belasting, yang kemudian setelah Indonesia merdeka berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 1976, di Sumatera Utara berdiri 3 (tiga) kantor inspeksi Pajak yaitu : 1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan 2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara 3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar Tingginya laju pertumbuhan perekonomian di kota Medan yang disertai dengan semakin bertambahnya kesadaran penduduk atau badan usaha mendaftar sebagai Wajib Pajak dengan wilayah yang berbeda. Hal ini sangat menyulitkan bagi Wajib Pajak dalam membayar hutang pajaknya dan juga akan menyulitkan para petugas pajak dalam melayani Wajib Pajak karena jumlah Wajib Pajak yang semakin hari semakin bertambah. Maka pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :


1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan 2. Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Seiring dengan pertumbuhan ekkonomi yang semakin pesat mendorong pemerintah untuk menambah Kantor Inspeksi pajak agar lebih memudahkan masyarakat untuk membayar hutang pajaknya. Oleh karena itu didirikanlah Kantor Pelayananan Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota). Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.276/KMK.01/1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pajak dirubah nama tersebut menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.758/KMK.01/1993 tertanggal tanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur merupakan gabungan dari 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak yaitu : 1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan 2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat 3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara \

Terhitung sejak tanggal 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak berubah

menjadi 4 wilayah kerja, yaitu : 1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur 2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara 4. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai Dan

berdasarkan

Keptusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dimana Kantor Pelayanan Pajak di Kotamadya Medan menjadi 6 (enam) wilayah kerja yaitu : 1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dengan ruang lingkup sebagai berikut: 1) Kecamatan Medan Timur 2) Kecamatan Medan Area 3) Kecamatan Medan Tembung 4) Kecamatan Medan Perjuangan 2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dengan ruang lingkup sebagai berikut: 1) Kecamatan Medan Barat 2) Kecamatan Medan Sunggal 3) Kecamaan Medan Petisah 4) Kecamatan Medan Helvetia 3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota dengan ruang lingkup sebagai berikut: 1) Kecamatan Medan Kota 2) Kecamatan Medan Denai 3) Kecamatan Medan Johor 4) Kecamatan Medan Amplas


4. Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia dengan ruang lingkup sebagai berikut: 1) Kecamatan Medan Polonia 2) Kecamatan Medan Maimun 3) Kecamatan Medan Baru 4) Keacamatan Medan Tuntungan 5. Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dengan ruang lingkup sebagai berikut”: 1) Keacamatan Medan Belawan 2) Kecamatan Medan Marelan 3) Kecamatan Medan Labuhan 4) Kecamatan Deli Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota adalah salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan. Karena pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat. Kantor Pelayanan pajak Medan Kota berada di Gedung N0. 30 A Medan.


B. Struktur Organisasi KPP Medan Kota Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penerapan tugas dan fungsi wewenang serta tanggung jawab masingmasing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya stuktur organisasi tersebut maka akan terjalin kerjasama yang baik disetiap bagian. Fungsi struktur organisasi yaitu untuk menyelenggarakan tugas kedinasan dengan tujuan yang diinginkan. Dengan struktur organisasi masing-masing pegawai akan mengerti kewajiban tugas

wewenang dan tanggung

jawab. Agar

penyelenggaraan kegiatan kedinasan dapat berjalan dengan lancer hendaknya pegawai ditempatkan pada tempat dan tugas yang tepat sesuai dengan bakat pendidikan, pengalaman, keahlian. Struktur organisasi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 58/KMK.01/2002 tanggal 26 Februari 2002 susunannya adalah : 1. Sub Bagian Umum 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 3. Seksi Tata Usaha dan Perpajakan (TUP) 4. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh OP) 5. Seksi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) 6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak PPh (Pot-Put PPh) 7. Seksi Pajak Pertambahan Nialai dan Pajak tidak langsung lainnya ( PPN dan PTLL) Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan ( PEN-KEB ) 9. Seksi Penagihan 10. Kantor Penyuluhan Pajak 11. Kelompok Jabatan Fungsional Demi memperlancar proses pencapaian tersebut, perlu adanya struktur organisasi yang secara jelas memperlihatkan tugas apa yang dilaksanakan oleh setiap bagian dari organisasi tersebut.

C. Bidang-bidang Kerja KPP Pratama Medan Kota Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalah dalah suatu instansi pemerintah yang terdiri dari beberapa bagian dimana pada setiap bagian mempunyai tugas yang berbeda-beda. Adapun ruang lingkup kegiatan dari KPP Pratama Medan Kota adalah: 1. Sub Bagian Umum, tugasnya yaitu : a. Melakukan urusan kepegawaian b. Melakukan urusan keuangan c. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), terdiri dari : 1) Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran ( DMK ) 2) Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi ( PDPI ) 3) Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak ( PPP EWP ) Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

Adapun tugas dan fungsi seksi PDI yaitu : a. Mengkoordinasi pengumpulan dan pengolahan data b. Menyajikan informasi perpajakan c. Merekam dokumen perpajakan d. Tata Usaha penerimaan pajak e. Mengalokasikan dan melakukan penatausahaan bagi hasil PBB dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. f. Melakukan pelayanan dukungan teknis komputer 3. Seksi Tata Usaha Perpajakan ( TUP ), tugasnya yaitu : a. Mengkoordinasi penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan b. Melakukan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan c. Menerima dan mengolah surat pemberitahuan dan surat lainya d. Melakukan penyuluhan perpajakan e. Melakukan registrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( PPh OP ), tugasnya yaitu: a. Pemantauan dan Penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi b. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi c. Menelaah dan menyusun laporan efektifitas pembayaran masa pajak Penghasilan Orang Pribadi Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

d. Verifikasi atas SPT Masa Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan SPT e. Melakukan urusan fiskal luar negri 5. Seksi Pajak Penghasilan Badan ( PPh Badan ), tugasnya yaitu : a. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan Badan. b. Penerimaan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa Pajak Penghasilan Badan c. Verifikasi atas SPT Masa dan tahunan Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan SPT. d. Penelaah dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan SPT 6. Seksi Pemungutan dan Pemotongan PPh ( Pot-Put ), tugasnya yaitu : a. Pemantauan, paenatausahaan pembayaran masa pemotongan dan pemungutan PPh . b. Penerimaan,

penatausahaan

dan

pengecekan

SPT

Masa

dan

pemotongan dan pemungutan PPh. c. Penelaah dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa pemotongan dan pemungutan PPh, dan laporann lainnya yang berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan PPh.


d. Melakukan verifikasi atas SPT Masa dan tahunan atas pemotongan dan pemungutan PPh, Wajib Pajak tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan SPT. e. Verifikasi atas SPT Masa dan tahunan pemotongan dan pemungutan PPh atas PPh 21 lebih bayar, kurang bayar, dan nihil. 7.

Seksi PPN dan PTLL, tugasnya yaitu : a. Memantau dan penatausahaan pembayaran masa PPN, PPnBM dan PTLL. b. Menerima, Penatausahaan dan pengecekan SPT Masa PPN, PPnBM dan PTLL c. Menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan atas SPT Masa PPN, PPnBM dan PTLL. d. Konfirmasi faktur Pajak Penghasilan

8. Seksi Penagihan, tugasnya yaitu : a. Mengkoordinasi pelaksana dan penatausahaan penagihan aktif dan piutang pajak. b. Melakukan penundaan dan angsuran tunggakan pajak. c. Mengusulkan penghapusan pajak serta penyimpanan dokumaendokumen penagihan.


9. Seksi Penerimaan dan Keberatan, tugasnya yaitu : a. Rekonsiliasidan pengolahan Surat Setoran Pajak ( SSP ) b. Penatausahaan dan penerimaan pajak c. Pengurusan restitusi d. Penyelesaian keberatan pajak e. Penyelesaian perselisihan pajak f. Mencatat data kedalam buku register g. Menulis NPWP yaitu memberi nomor buku ( NPWP baru ) pada arsip data yang salah atau tidak ditemukan pada arsip sebelumnya. h. Penatausahaan piutang Pajak i. 10.

Penyiapan surat teguran dan pengurusan penagihan paksa

Kantor Penyuluhan Pajak Kantor Penyuluhan Pajak pada hakekatnya bukanlah merupakan kelompok dari tiap seksi-seksi yang berhubungan langsung dengan Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Penyuluhan Pajak ini terdri dari bagian urusan tata usaha yang mempunyai bagian kelompok tenaga kerja fungsional penyuluhan pajak. Adapun Kantor Penyuluhan Pajak ini tugasnya adalah memberikan wewenang tentang perpajakan terhadap para Wajib Pajak.

11.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fingsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :


a.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

b.

Setiap kelompok tersebut pada ayat (a) pasal ini dikordinasi oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPP, Kepala KPPBB, atau Karipka yang bersangkutan.

c.

Jumlah jabatan fungsional tersebut pada (a) pasal ini ditentukan oleh berdasarkan kebutuhan bebab kerja.

d.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Deskripsi Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota 1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak serta ekstensi Wajib Pajak 2. Penatausahaan dan pengecekan SPT Tahunan serta berkas Wajib Pajak. 3. Penatausahaan dan pengecekan SPT Masa serta pembuatan penyusunan laporan pembayaran masa PPN, PPnBM dan PTLL 4. Penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPh, PPN dan PTLL 5. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan 6. Pengurusan pemberian SKP 7. Penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan 8. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.


BAB III GAMBARAN DATA PRAKTIK

A. Pengertian Pajak Penerimaan negara yang paling besar dan sangat diharapkan oleh pemerintah adalah berasal dari pajak. Untuk itu pemerintah menyarankan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak. Apabila membahas tentang pengertian pajak, banyak para ahli mengemukakan pendapatnya masingmasing , namun mempunyai inti dan tujuan yang sama. Antara lain yang dikemukakan oleh yaitu: a. Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. b. Menurut Sommerfeld Ray, Anderson Herschel M, dan Brock Horace “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor

swasta ke sektor

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan langsung yang proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.


c. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani “Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. B. Pengertian Penagihan Pajak Dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, bahwa negara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya. Hutang pajak yang timbul harus dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya tepat pada waktu yang telah ditentukan. Pihak yang diutus oleh pemerintah dalam melakukan tindakan penagihan adalah fiskus. Fiskus diberi kewenangan untuk melakukan tindakan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya.


Menurut Moeljo, SH dengan bukunya yang berjudul “ Dasar-dasar Penagihan Pajak Negara “ menjelaskan bahwa penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan menurut Undang-undang Perpajakan. Menurut Rachmat Soemitro, SH dengan bukunya yang berjudul “ Azas dan Dasar Perpajakan 2 yaitu tepatnya pada halaman 67 ( enam puluh tujuh) cetakan tahun 1988 menjelaskan bahwa penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan undangundang perpajakan. Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2000 Pasal 1 angka , menjelaskan bahwa pengertian dari penagihan pajak adalah suatu rangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan,

melaksanakan

penagihan

seketika

dan

sekaligus,

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita. Adapun tujuan dari dilaksanakannya penagihan adalah supaya pelunasan hutang Wajib Pajak yang dilakuakan oleh Fiskus harus terarah agar terpenuhi tujuan yang diharapkan sebelumnya.

C. Pengertian Wajib Pajak dan Penaggung Pajak Wajib Pajak adalah subjek pajak (baik orang pribadi maupun badan yang telah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk


melakukan atau memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Penanggung Pajak menurut Undang-undang No.19 Tahun 1997 pasal 1 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.19 Tahun 2000 menjelaskan bahwa Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran, termasuk wakil yang menjalankan hak atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Pada pasal 32 Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, wakil yang dapat menjalankan hak dan kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan adalah: 1. Badan yang diwakili oleh pengurus. 2. Badan yang dalam pembubaran 3. Warisan

yang

belum

terbagi

diwakili

oleh

salah

seorang

ahli

warisnya,pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya. 4. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunya. Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalh pihak yang mempunyai kewajiban pajak, sedangkan Penanggung Pajak merujuk pada pihak yang yang bertanggung jawab atas pembayaran atau pelunasan yang terhutang oleh Wajib Pajak.


D. Timbulnya Hutang Pajak Hutang pajak timbul karena ada ikatan antara kedua belah pihak yaitu pihak yang berkewajiban memenuhi apa yang menjadi hak oleh pihak lain. Ikatan tersebut dapat juga timbul dari Undang-undang dimana antara negara dan rakyat sama sekali tidak ada perikatan yang melandasi hutang itu, hak dan kewajiban antara Negara dan rakyat tidak sama. Negara dapat memaksa hutang tersebut untuk dibayar bila seseorang Wajib Pajak berhutang terhadap negara. Hutang pajak dapat timbul dengan syarat-syarat yaitu adanya rangkaian perbuatan-perbuatan, keadaan dan peristiwa yang dapat menimbulkan hutang pajak, seperti :

1. Perbuatan-perbuatan Pengusaha yang melakukan impor barang mewah atau melakukan penyerahan barang didaerah pabean dalam lingkungan perusahaan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2. Keadaan- keadaan Memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak dikenakan atau terhutang Pajak Penghasilan 3. Peristiwa-peristiwa Meninggalnya pewaris, sejak saat meninggalnya sipewaris, maka harta warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak penghasilan dan


dikenakan pajak. Jika warisannya tersebut sudah dibagi kepada ahli warisnya msks tidak dikenakan pajak.

E. Dasar Hukum Penagihan Pajak Dasar hukum untuk melakukan penagihan pajak diatur dalam UU KUP, misalnya untuk: 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 14 disebutkan “ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar penagihan pajak”.

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 pasal 14 ayat 1 disebutkan “ Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak ata Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak”


3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 6.

F. Bunga Penagihan Pajak Dalam menegakkan hukum dan keadilan, Wajib Pajak yang tidak membayar hutang pajak tepat pada waktunya akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi ini sebagai bunga penagihan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 pasal 19 apabila Wajib Pajak kurang bayar atau tidak membayar tagihan pajak tepat pada waktunya, maka Wajib Pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sampai saat pembayaran pajak tersebut dilakukan. Pengenaan bunga sebesar 2% sebulan ini juga dikenakan terhadap Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terhutang.

Contoh : Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Dengan batas akhir pelunasan tanggal 7 Juni 2008. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 7 Juni 2008 Rp 8. 000. 000, 00. Pada tanggal 1 Juli 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebagai berikut : Pajak yang masih harus dibayar

------------------------ Rp 20. 000. 000,00


Dibayar sampai pada jatuh tempo pelunasan. ----------------Rp 8. 000. 000,00

_________________ _ Kurang bayar

-----------------------------------------------Rp 12. 000 000,00

Bunga 1(satu) tahun: (1 x 2% x 12. 000. 000,00) = Rp 120. 000, 00

G. Daluarsa Penagihan Pajak Pada ketentuan Undang-undang yang sebelumnya, daluarsa penagihan pajak adalah 10 (sepuluh) tahun. Dengan adanya perubahan Undang-undang yang baru yaitu menjadi 5 (lima) tahun. Daluarsa penagihan tertangguh karena surat paksa telah diterbitkan kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa tersebut . Selain dari telah diterbitkannya surat paksa, daluarsa penagihan juga tertangguh karena terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang diterbitkan kepada Wajib Pajak karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan negara

berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak tersebut. Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

H. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus Penagihan pajak Seketika dan Sekaligus adalah dalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh hutang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 pasal 2 yang menyatakan bahwa penagihan pajak seketika dilakukan apabila : 1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. 2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimilikinya atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. 3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya. 4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara 5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga ataub terdapat tanda-tanda kepailitan. I. Pengertian Surat Paksa, Isi dan Karakteristiknya Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa dapat dilihat dari 2 (dua) segi yaitu :


1. Surat Paksa ditinjau dari segi karakteristiknya : a. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim perdata. b. Surat Paksa tidak dapat dimintakan banding lagi kepada hakim atasan. c. Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang pasti. d. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak (pokok, bunga, denda, dan kenaikan), dan bukan pajak (biaya penagihan seperti biaya penyampaian Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan lain-lain ). 2. Surat Paksa ditinjau dari segi isinya, yang memuat : a. Titel eksekusi tercermin dari kepala surat yang berkepala : “ Demi Keadiln Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ b. Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Alamat Penanggung Pajak atau Wajib Pajak. c. Jenis Pajak, Tahun Pajak, Nomor Surat Ketetapan Pajak, dan jumlah tunggakan pajak yang belum dilunasi. d. Perinath kepada Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak ke Kantor Pos dan Giro/Bank Persepsi, ditambah biaya penagihan dalam waktu 2 ( dua ) x 24 ( dua puluh empat ) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa.


e. Perintah kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam 2 ( dua ) x 24 ( dua puluh empat ) jam Surat Paksa tidak dipenuhi.

J. Penyitaan Penyitaan merupakan serangkaian tindak lanjut dari Surat Paksa, yang mana apabila dalam waktu 2 x 24 jam Wajib Pajak tidak melunasi hutang pajaknya , maka diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Yang dimakdud dengan penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak yang dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi hutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada pada tempat tinggal, tempat usaha, atau pada tempat lain dapat berupa, antara lain : 1. Barang bergerak misalnya mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo, rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain 2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.


Disamping itu, ada juga barang bergerak milik Penanggung Pajak yang tidak dapat disita oleh juru sita pajak, yaitu 1. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang ada dirumah Penanggung Pajak. 2. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapan yang digunakan Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. 3. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas. 4. Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak beserta alat-alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan. 5. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. 6. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 10. 000. 000, 00 (sepuluh juta rupiah).


BAB IV ANALISA DAN EVALUASI DATA

A. Tata Cara Penagihan Pajak Dasar Hukum Penagihan Pajak ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu Dasar Hukum Penagihan Pajak juga diaturb dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dasar Penagihan Pajak adalah Surat Tagihan Pajak ( STP ), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB ), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan ( SK Keberatan ), Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yangb harus dibayar bertambah. Pelaksanaan Penagihan Pajak harus dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan agar tidak digugat dalam Pengadilan Pajak sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Penagiahan diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat setelah 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

2. Apabila Hutang Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat 21 ( dua puluh satu ) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa. 3. Apabila Hutang Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat dari 2x24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 4. Apabila jumlah hutang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat 14 ( empat belas ) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka pejabat segera melaksanakan Pengumuman Lelang. 5. Apabila hutang pajak dan biaya penagihan yangb masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 ( empat belas ) hari sejak tanggal pengumuman lelang, Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melaluib Kantor Lelang. 6. Surat Paksa dapat diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 ( dua puluh satu ) hari sejak Surat Paksa dapat diterbitkan apabila terhadap Penanggung Pajak dilakukan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus. B. Prosedur Pelaksanaan Surat Paksa Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari, Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa. Pemberitahuan Surat Paksa ditujukan kepada : a. Orang Pribadi Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada: a) Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan. b) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak jika yang bersangkutan tidak dapat ditemui. c) Salah seorang ahli waris atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. d) Terhadap ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. b. Badan Surat Paksa terhadap badan, diberitahukan oleh Jurusita Pajakl kepada: a) Pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat lain yang memungkinkan . Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

b) Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, serta pemilik modal. c) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kuartor, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada badan

atau

orang

yang

dibebani

untuk

melakukan

pemberesan atau likuidator. d) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat

Paksa dapat

diberutahukan kepada

penerima kuasa dimaksud. Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Surat Paksa disampaikan melalui dengan menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa atau dengan cara lain ynag ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.


C. Pelaksanaan Penyitaan 1. Dasar Hukum untuk Melaksanakan Penyitaan yaitu : •

Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tanggal 20 Desember Tahun 2000 tentang Tata cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

•

Peraturan Pemerintah No. 136 Tahun 2000 tanggal 20 Desember Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka Prnagihan Pajak dengan Surat Paksa.

•

Keputusan Menteri Keuangan No. 564/KMK.04/2004 tanggal 26 Desember tentang pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa.

•

Keputusan

Menteri

564/KMK.04/2000

Keuangan

tanggal

26

Republik Desember

Indonesia

tentang

Tata

No. Cara

Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan diluar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa. •

Keputusan Menteri Keuangan No. 85/KMK.03/2002 tanggal 3 Agustus tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak berupa Piutang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.


•

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-627/PJ/2001 tanggal 24 September 2001 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

•

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-459/PJ/2002 tanggal 16 Oktober 2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak berupa Piutang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penyitaan atas kekayaan Wajib Pajak dilaksanakan oleh Jurusita.

Jurusita merupakan pelaksana tindakan penagihan yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk Penagihan Pajak Pusat atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi atau Bupati / Walikota Madya Kepala Daerah Kabupaten / Kota untuk Penagihan Pajak Daerah. Adapun Tugas Jurusita Pajak adalah : 1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 2. Melaksanakan Surat Paksa 3. Melaksanakan Penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan


4. Melakukan

Penyanderaan

berdasarkan

Surat

Perintah

Penyanderaan. Sebelum melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus : a. Memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita b. Memperlihatkan SPMP c. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan dari penyitaan tersebut. Dalam melakukan tugasnya, Jurusita pajak berwenang memasuki dan memeriksa ruangan termaksud membuka lemari, laci atau tempat lain untuk menemukan objek sita ditempat usaha dan melakukan penyitaan ditempat kedudukan, atau ditempat tinggal Penanggung Pajak atau ditempat lain yang dapat diduga sebagai penyimpanan objek sita. Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan kepada Kepolisian, Kejaksaaan, Departemen Kehakiman, Pemerintah Daerah Setempat, Badan Pertahanan Nasional, Dirjen Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank, atau pihak lain dalam rangka penagihan. Pajak. 2. Prosedur Penyitaan Barang Bergerak Sebelum melaksanakan penyitaan terhadap kekayaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau aktiva milik perusahaan maka Jurusita

harus

mengumpulkan dan mempelajari data mengenai harta kekayaan atau aktiva yang akan disita tersebut. Data ini dapat diperoleh antara lain dari : a. Surat Pemberitahuan Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

b. Laporan Keuangan Wajib Pajak c. Laporan Pemeriksaan Pajak d. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa. Ada

beberapa

ketentuan-ketentuan

yang

harus

diperhatikan

dalam

melaksanakan sita, yaitu : 1) Penyitaan dilakukan bersama-sama dengan 2 ( dua ) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat misalnya Warga negara Indonesi, sudah berusia 21 tahun, dapat dipercayai oleh Jurusita.

2) Barang yang disita pertama kali adalah barang yang bergerak . Apabila jumlah barang bergerak yang disita tidak mencukupi, maka dapat dilanjutkan dengan menyita barang yang tidak bergerak hingga jumlahnya mencukupi untuk

membayar

hutang

pajak

tersebut

serta biaya

pelaksanaannya.

3) Dibuat Berita Acara Sita ( BAS )

3. Prosedur Penyitaan Barang Tidak Bergerak Dalam proses penyitaan barang tidak bergerak ini, Jurusita terlebih dahulu harus memuat BAS dengan menggunakan formulir KP. RIKPA 4. 13 yang ditanda tangani oleh Jurusita dan 2 ( dua ) orang saksi serta Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

Dalam penyitaan barang tidak bergerak ada terdapat kasus-kasus sebagai berikut: a. Barang tidak bergerak tersebut sudah terdaftar di Badan Pertahanan Nasional.BAS diserahkan ke Badan Pertahanan Nasional untuk diberi catatanpada aslinya mengenai : jam, hari,bulan dan tahun pengumuman. Kemudian BAS tersebut dicatat oleh Badan Pertahanan Nasional dalam suatu daftar tertentu. b. Barang tidak bergerak tersebut belum atau tidak terdaftar di Badan Pertahanan Nasional. Dalam hal ini BAS diumumkan dengan jalan Berita Acarac tersebut dalam daftar yang disediakan untuk Kantor Panitera Pengadilan Negeri dengan menyebutkan jam, hari, bulan dan tahun pengumuman. 4. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak 1) Kewajiban Wajib Pajak a. Memberikan keterangan yang jelas dan lengkap mengenai keadaan barang sitaan. b. Memberikan bukti-bukti pemilikan barang sitaan. c. Menyimpan dan menjaga barang sitaan sampai saat pelelangan. d. Tidak memindahkan barang sitaan. e. Menandatangani BAS baik selaku Wajib Pajak maupun sebagai penyimpan barang sitaan tersebut.


2) Hak Wajib Pajak a. Menanyakan tanda bukti pengenal Jurusita. b. Meneliti SPMP dan mencocokkan jumlah hutang pajaknya. c. Menerima salinan SPMP beserta salinan BAS setelah ditandatangani oleh Jurusita, saksi-saksi dan Wajib Pajak. d. Mengajukan sanggahan kepada Peradilan Negeri setempat apabila dalam pelaksanaannya tersebut diragukan atau ada barang yang bukan miliknya ikut disita. D. Biaya Penagihan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka pada pasal 16 menyatakan bahwa : 1. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ) untuk setiap pelaksanaan SPMP. 2. Besarnya biaya tambahan biaya penagihan pajak yang dibayarkan oleh Penanggung Pajak dalam hal barang yang telah disita dijual adalah : a. 1 secara lelang 1% ( satu persen ) dari pokok lelang b. 2 tidak secara lelang 1% ( satu persen dari hasil penjulan. c. Biaya penagihan pajak serta biaya tambahan penagihan pajak merupakan penerimaan Negara bukan pajak. Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

Berikut ini beberapa data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota tentang Penerbitan Surat Teguran, Surat Penyampaian Surat Paksa, dan Pelaksanaan Penyitaan : Tabel Penerbitan Surat Teguran Tahun 2008

Triwulan

1 I

Wajib Pajak

Penerbitan Produk Hukum

Jumlah Surat Teguran

%

Lembar

Nilai (Rp)

3

4

5

6=4:3

Badan

527

118

988,381

22,39

Orang

1.408

1.385

115,001

98,37

Badan

1.274

3

58,994

0,23

Orang Pribadi

1.034

-

-

Badan

1.282

680

354,808

53.04

Orang Pribadi

1.028

1.076

1,605,423

104.66

2

Pribadi II

III

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam periode Triwulan I ( Januari s.d Maret ) Tahun 2008, dari seluruh produk hukum yang diterbitkan berkaitan dengan yaitu :


1. Wajib Pajak Badan seperti : STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pengurangan, SK Keberatan, dan Putusan Banding sebanyak 527 buah.tetapi hanya 118 buah atau sekitar 22,39 % Surat Teguran yang harus diterbitkan. 2. Wajib Pajak Orang Pribadi, dari 1.408 buah produk hukum hanya 1.385 buah atau sekitar 98,37 % Surat Teguran yang telah diterbitkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagianbn besar ketetapan pajak yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kecenderungan agak sulit untuk dilunasi apabila dibandingkan dengan ketetapan pajak bagi Wajib Pajak Badan. Sebahagian besar produk hukum tersebut telah dilunasi sebelum Surat Teguran tersebut diterbitkan melalui : a. Pembayaran ( SSP ) b. Pemindahbukuan ( Pbk ) c. Keputusan Pengurangan d. Pembatalan Ketetapan e. Keputusan Keberatan f. Putusan Banding Periode Triwulan II terlihat bahwa pelunasan Ketetapan Pajak melalui cara-cara diatas menjadi sangat besar baik bagi Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi.. Tetapi kondisi tersebut belumdapat dijadikan ukuran bahwa kepatuhan Wajib Pajak sudah sangat tinggi. Karena hal ini masih sangat perlu dikombinasikan dengan sejauh mana suatu Ketetapan Pajak dihasilkan. Ketetapan Pajak yang berkualitas hanya didapat dari proses yang berkualitas juga. Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

Gejala akan kesangsian atas kondisi kepatuhan Wajib Pajak tampaknya sedikit terjawab apabila kita melihat frekuensi penerbitan Surat Teguran pada Triwulan III. Prosentase penerbitannya bagi Wajib Pajak Badan masih lebih besar dibandingkan dengan kondisi Triwulan I. Dan kondisi ekstrim ini terlihat pada data penerbitan Surat Teguran bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dimana kuantitasnya lebih besar dari pada kuantitas produk hukum yang diterbitkan. Hal ini dimungkinkan mengingat bahwa penerbitan Surat Teguran masih dilakukan secara manual. Sehingga dapat terjadi adanya ketetapan pajak pada triwulan sebelumnya yang belum diterbitkan Surat Teguran walaupun telah jatuh tempo. Penerbitan Surat Teguran baru akan dilakukan pada triwulan sebelumnya. Berikut ini adalah tabel Penyampaian Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota pada tahun 2008 : Tabel Penyampaian Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Tahun 2008

Triwulan

1 I

Wajib Pajak

2 Badan Orang Pribadi

Penerbitan

Penyampaian

%

Surat Teguran

Surat Paksa

3

4

5=4:3

118

15

12.71

1.385

5

0,36


II

Badan

3

25

833,33

Orang Pribadi

-

18

-

Badan

680

48

7,06

Orang Pribadi

1.076

44

4,09

III

Memasuki kegiatan penagihan aktif selanjutnya terlihat bahwa dalam Triwulan I Tahun 2008 pelaksanaan penyampaian Surat Teguran bagi Wajib Pajak Badan hanya 15 buah atau jika di persentasikan kira-kira sebesar 12,71 yang ditindaklanjuti dengan penyampaian Surat Paksa. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dari 1.385 buah Surat Teguran hanya 5 buah atau sekitar 0,36 % yang ditindaklanjuti dengan penyampaian Surat Paksa. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa aspek ,yaitu : a) Ketetapan Pajak telah dilunasi sebelum penerbitan Surat Paksa melalui SSP b) Ketetapan Pajak telah dilunasi sebelum penerbitan Surat Paksa melalui Pbk c) Ketetapan Pajak telah dilunasi sebelum penerbitan Surat Paksa melalui Keputusan Pengurangan d) Ketetapan Pajak telah dilunasi sebelum penerbitan Surat Paksa melalui Pembatalan Ketetapan


e) Ketetapan Pajak telah dilunasi sebelum penerbitan Surat Paksa melalui Putusan Banding] Kondisi ekstrim terjadi pada Triwulan-II, dimana jumlah Surat Paksa yang disampaikan jauh lebih besar daripada jumlah Surat Teguran yang diterbitkan, bahkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi seluruh Surat Paksa bukan berasal dari Surat Teguran yang diterbitkan pada Triwulan-II. Dari sisi positif hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar Surat Teguran telah dilunasi sebelum batas waktu penyampaian Surat Paksa. Sementara dari sisi negatif kondisi ini dimungkinkan oleh sulitnya menemukan keberadaan penanggung pajak sebagai pihak yang harus menerima Surat Paksa dimaksud. Pada Triwulan-III frekuensi penyampaian Surat Paksa terlihat kembali pada kondisi normal baik bagi Wajib Pajak Badan maupun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Sejalan dengan kondisi pada triwulan sebelumnya, minimnya Surat Paksa yang dapat disampaikan disebabkan penyampaian Surat Paksa membutuhkan waktu yang relative panjang mengingat sulitnya menemukan pihak-pihak yang bersedia menerima Surat Paksa tersebut. Apabila produktivitas penyampaian Surat Paksa pada setiap triwulan di atas dibandingkan dengan batasan minimal prestasi setiap Juru Sita dalam melakukan tindakan penagihan aktif terlihat bahwa kinerja KPP Pratama Medan Kota belum maksimal. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.045/2007 tanggal 09 April 2007 Standar Prestasi Penyampaian Surat Paksa setiap Juru Sita untuk KPP Pratama di Kanwil Sumatera Utara I adalah 15 buah Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

per bulan. Mengingat bahwa di KPP Pratama Medan Kota terdapat 4(empat)orang Juru Sita, maka setiap triwulan paling tidak seharusnya terdapat produksi penyampaian Surat Paksa sebanyak : 4 Orang X 3 Bulan X 15 SP = 180 SP

Tabel Pelaksanaan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Tahun 2008 Penyampaian

Pelaksanaan

Surat Paksa

Sita

3

4

5=4:3

15

-

-

5

-

-

Wajib Pajak Triwulan

1

I

2

Badan Orang Pribadi

%


II

III

Badan

25

-

-

Orang Pribadi

18

-

-

Badan

48

-

-

Orang Pribadi

44

-

-

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sejak Triwulan-I sampai dengan Triwulan-III KPP Pratama Medan Kota tidak pernah sekalipun melakukan penyitaan. Hal ini kemungkinan disebabkan beberapa aspek, yaitu : 1. Tunggakan pajak telah dilunasi sebelum dilakukan penyitaan 2.

Tunggakan pajak telah dilunasi sebelum dilakukan penyitaan (melalui

Pbk) 3. Tunggakan pajak telah dilunasi sebelum dilakukan penyitaan (melalui Keputusan Pengurangan. 4. Tunggakan pajak telah dilunasi sebelum dilakukan penyitaan (melalui Pembatalan Ketetapan) 5. Tunggakan pajak telah dilunasi sebelum dilakukan penyitaan (melalui Keputusan Keberatan)


6. Tunggakan pajak telah dilunasi sebelum dilakukan penyitaan (melalui Keputusan Banding) 7. Kesulitan menemukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. 8. Kesulitan menemukan objek sita. Apabila produktivitas pelaksanaan Penyitaan pada setiap triwulan diatas dibandingkan dengan batasan minimal prestasi setiap Juru Sita dalam melakukan tindakan penagihan aktif terlihat bahwa kinerja KPP Pratama Medan Kota belum maksimal. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE01/PJ.045/2007 tanggal 09 April 2007 Standar Prestasi Pelaksanaan Penyitaan setiap Juru Sita untuk KPP Pratama DI Kota Medan adalah 8 kali perbulan. Mengingat bahwa di KPP Pratama Medan Kota terdapat 4(empat) orang Juru Sita, maka setiap triwulan paling tidak terdapat produksi pelaksanaan Penyitaan sebanyak : 4 Orang X 3 Bulan X 8 SPMP = 96 SPMP

E. Lelang 1. Dasar Hukum pelaksanaan Lelang •

Peraturan Pemerintah No. 136 tahun 2000 Tanggal 20 Desember tentang Tata Cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan darin


penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa. •

Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 UU PPSP ( Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa )

2. Persiapan Lelang •

Kepala Kantor mengajukan permohonan lelang secara tertulis disertai dokumen yang diisyaratkan kepada Kepala Kantor Lelang

•

Jurusita menyiapkan berkas-berkas penagihan yang terdiri dari:  STB, SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, SKPT, STB, SKBKB, SKBKBT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan,

Surat

Keputusan Keberatan,

Putusan Peninjauan  SSP atau bukti transaksi pembayaran pajak  Surat Teguran  Surat Paksa  Laporan Surat Paksa  SPMP  Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak  BAPS  Permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan


 Surat Pemberitahuan akan dilakukan pelelangan atau kesempatan terakhir  Bukti-bukti pemilikan dari barang-barang yang disita, antar lain untuk pelaksanaan tanah atau tanah dan bangunan dilengkapi dengan kepemilikan tanah  Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertahanan atau BPN apabila kepemilikan tanahsudah terdaftar  Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menerangkan status kepemilikan dan selanjutnya Kepala KLN meminta Surat Keterangan tanah dari Kantor Pertanahan  Daftar perincian hutang pajak terdiri dari : pokok pajak, bunga denda dan biaya penagihan. 3. Pengumuman Lelang •

Pengumuman Lelang dilakukan setelah ditentukan hari, tanggal, dan jam lelang

•

Kepala Kantor mengumumkan lelang paling singkat 14 hari setelah penyitaan, melalui surat kabar harian harian, selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau media elektronikl termasuk internet diwilayah kerja Kantor Lelang tempat barang yang akan dijual

•

Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali


•

Pengumuman lelang barang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Jangka waktu pengumuman pertama dengan kedua sekurang-kurangnya 15 hari, serta diatur agar pengumuman kedua tidak jatuh pada hari libur. Pengumuman lelang pertama diperkenankan tidak melalui surat kabar harian, tetapi dengan cara selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau media elektronik termasuk internet. Pengumuman kedua harus dilakuakn melalui surat kabar harian dan dilakukan sekurangkurangnya 14 ( empat belas ) hari sebelum pelaksanaan lelang.

4. Pelaksanaan Lelang Pelaksanaan lelang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : •

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling cepat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa

•

Kepala Kantor bertindak sebagai penjual barang yang disita mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang sebelum pelaksanaan lelang

•

Kepala Kantor menentukan nilai limit dan diserahkan kepada Pejabat Lelang selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang

.5. Akibat Lelang Akibat lelang yang timbul dari Penagihan Pajak Terhutang : Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

•

Hak Penanggung Pajak atas barang yang dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

•

Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atatu putusan banding yang mengakibatkan hutang oajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tudak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang

•

Kepala Kantor mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dalam bentuk uang.


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sesuai dengan hasil penelitian Tugas akhir yang penulis uraikan diatas adalah: 1. Dengan system self assessment, Wajib Pajak lebih berperan, tetapi fiskus juga tetap berperan aktif dalam melakukan bpengawasan terhadap penemuan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Begitu juga dengan penagihan hutang pajak yang terhutang dalam STP/SKPKB/SKPKBT atau tunggakan pajak setelah diterbitkan Surat Teguran, dapat dilakukan tindakan penagihan aktif dengan Surat Paksa dan Surat Penagihan Melaksanakan Penyitaan. 2. Dalam perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah pajak yang semakin besar sedangkan kemampuannya untuk pencairan tunggakannya semakin kecil. 3. Masih banyaknya terdapat kendala yang dihadapi oleh Jurusita Pajak di lapangan dalam melaksanakan penagihan pajak. 4. Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak dapat berjalan dengan lancer apabila Wajib Pajak bersifat kooperatif terhadap Fiskus seperti mempercepat pelunasan hutang pajaknya dan mencoba menghindar bahkan mengecilkan usahanya sehingga hutang pajaknya dan mencoba menghindar bahkan mengecilkannya sehingga hutang pajaknya menjadi lebih kecil. Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

5. Rendahnya tingkat pencairan tingkat pencairan tunggakan piutang pajak tidak terlepas dari sumber daya manusia yang tersedia, dirasakan masih kurangnya jumlah Jurusita Pajak bila disbanding dengan jumlah pajak. 6. Tujuan akhir dari pelaksanaan penagihan bukan menyita atau lelang tetapi pelunasan pajak yang terhutang. 7. Tindakan Penagihan Aktif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan penagihan persuasif dan tindakan penagihan represif dengan tujuan terjaminnya penerimaan Negara. 8. Fiskus berusaha menjamin pelunasan hutang pajak Wajib Pajak dengan upaya meningkatkan kerjasama antar instansi terkait dalam pelaksanaan Tindakan Penagihan misalnya Pemerintah Daerah, Imigrasi dan Kepolisian pada tingkat operasional. B. Saran 1. Dirjen Pajak harus segera melakukan kerjasama dengan institusi lain untuk memperlancar

kegiatan

tindakan

penagihan

pajak,

sehingga

dalam

pelaksanaan upaya pencairan tunggakan pajak yang selalu besar dapat diperkecil dengan cara kerjasama yang baik. 2. Aparat pajak perlu mendapat dukungan dari semua pihak untuk secara tuntas melakukan penagihan kepada siapapun Penanggung Pajak yang masih tidak mau melunasi hutang pajaknya. 3. Tingkat profesionalisme yang semakin tinggi dari jajaran penagihan, khususnya Jurusita Pajak. Corry Vivianty M. Pardede : Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2009.

4. Masyarakat sebagai WP seharusnya menyadari betapa pentingnya membayar pajak dengan cara melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya sehingga tidak dilakukan Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 5. Aparat Pajak perlu meningkatkan pelayanan dan penyuluhan terhadap WP dan pemberian informasi yang benar dan lengkap baik ditingkat Desa maupun Kecamatan. 6. Sesuai dengan azas perpajakan yaitu azas demokrasi dan azas keadilan, maka pemerintah selaku

roda penggerak pembangunan agar mempergunakan

sumber penerimaan dari sektor perpajakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran karena Negara yang makmur, pemerintahan yang bersih adalah Negara yang rakyatnya sejahtera.


DAFTAR PUSTAKA Mardias, Perpajakan, Andi, Yogyakarta, 2003. Rusjdi Muhammad, Ketentuan Umum Perpajakan, PT. Indeks, Jakarta. Waluyo, Perpajakan Indonesia Edisi Enam, Salemba Empat, Jakarta, 2006. Departemen Republik Indonesia, Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak. Undang-undang No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. www. Pajak.go.id


TUGAS AKHIR TENTANG PELAKSANAAN HUTANG WAJIB PAJAK MELALUI SURAT PAKSA DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN PADA KANTOR

Recommend Documents