Transparanso Komunikasi Dalam Birokrasi Pemerintahan Yohanes Museng Ola Buluamang
TRANSPARANSI KOMUNIKASI DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN COMMUNICATION TRANSPARANCY IN GOVERNMENT BUREAUCRACY Yohanes Museng Ola Buluamang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi NTT, Gedung D Lantai 2 Jalan Basuki Rahmat Nomor 1Kupang 85111, Telpon / Fax: (0380) 8584060 Hp.+62-852-930-9894 Email:
[email protected] diterima tanggal 1 April 2017| direvisi tanggal 13 Juni 2017 | disetujui tanggal 13 Juni 2017
ABSTRACT Bureaucracy reformation requires government institution to implement the principle of transparency in many areas of life. This research aims to explore the application of communication transparency within the government bureaucracy. The method used is a qualitative with case study approach. Techniques of data collection uses the focus group discussions and participant observation that conducted for two years. The results of research appoints that the transparency of communication within the government bureaucracy still experiences challenges in aspects of performance transparency, budgets transparency and public communications policy. Keywords: Communication Transparency, Government Bureaucracy, Case Study
ABSTRAK Reformasi birokrasi menuntut setiap instansi pemerintah melaksanakan prinsip transparansi di berbagai bidang kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan transparansi komunikasi di lingkungan birokrasi pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Teknik teknik pengumpulan data menggunakan teknik focus group discussion dan observasi partisipan yang dilakukan selama dua tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi komunikasi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan masih mengalami tantangan pada aspek kinerja, anggaran dan kebijakan komunikasi publik. Kata kunci: Transparansi Komunikasi, Birokrasi Pemerintahan, Studi Kasus
I.
komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
PENDAHULUAN Pada
prinsipnya,
dalam
dicermati
penyelenggaraan
dalam
bingkai
penelitian.
Dengan
pemerintahan suatu negara, transparansi semestinya
berpijak pada sebuah aksioma, kualitas penelitian
mendapat perhatian di setiap bidang kehidupan
ini difokuskan pada instansi pemerintahan Badan
(Fairbanks, et. al, 2007 dalam Ruijer, 2013).
Penelitian
Pasalnya, Rawlins (2009) dalam (Ghergari, 2012)
(Balitbangda)
Provinsi
menandaskan bahwa transparansi mencerminkan
penelitian.
Aksioma
tanggung jawab organisasi atas kebijakan dan
menggarisbawahi keunikan pada pola transparansi
tindakannya. Transparansi mensyaratkan sikap
komunikasi yang diterapkan. Letak keunikan
menghormati kemampuan individu secara pantas,
tersebut pada fenomena komunikasi pemerintahan
kesempatan untuk mengakses informasi secara
yang seringkali mengabaikan relasi jabatan secara
leluasa, dan memanfaatkannya dengan benar.
berjenjang.
Kaitan dengan itu,
problematika transparansi 49
dan
Pengembangan NTT
Daerah
sebagai
yang
objek
dimaksud
Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 21 No.1 Juni 2017: 49-57
Secara komunikasi
faktual, belum
keunikan memberi
transparansi
pengaruh
luas. Ketiga, emosi atau perasaan penerima ketika
yang
menerima pesan. Dari aspek kepemimpinan,
signifikan terhadap kinerja instansi. Hal ini
terdapat karakter kepemimpinan yang kurang
ditunjukkan dalam assement inspektorat provinsi
mengedepankan pola komunikasi interaktif dan
NTT tahun 2016 yang memperlihatkan kurang
demokratis serta tidak didukung dengan kompetensi
optimalnya kinerja Balitbangda provinsi NTT
komunikasi yang handal (Ellen & Carl, 1999;
dalam pertanggungjawaban kinerja dan keuangan,
Anwaruddin, 2006)
meskipun target kerja tercapai dan realisasi
Florini
(2007)
dalam
Ghergari
(2012)
anggaran mencapai angka 93 %. Dari perspektif
menguraikan arti transparansi dalam konteks
komunikasi, instansi ini meninggalkan sebuah
kehidupan bernegara. Transparansi adalah intrinsik
persoalan tentang transparansi komunikasi birokrasi
nilai-nilai
demokrasi,
yang
dalam pertanggungjawaban kinerja. Transparansi
konsentrasi
kebijakan
informasi
komunikasi tidak terlihat dalam perencanaan,
keterbukaan informasi oleh pemerintah dijalankan
pengawasan dan evaluasi kinerja yang efektif baik
dalam kehidupan demokrasi. Hal ini ditegaskan
dalam
upward
dalam tesisnya bahwa dalam demokrasi, informasi
communication maupun horizontal communication.
tentang pemerintah menjadi milik rakyat, bukan
Di lain pihak, kebijakan komunikasi dalam urusan
pemerintah. Sedangkan, makna dari transparansi
transparansi
belum
dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik
menunjukkan kinerja yang baik, seperti; diseminasi
Indonesia dapat dilihat dalam dua hal yaitu;
hasil-hasil kelitbangan di surat kabar lokal.
pertama, salah satu wujud pertanggung jawaban
downward
communication,
komunikasi
publik
mengharuskan dan
praktik
Widhiastuti (2012) menguraikan komunikasi
pemerintah kepada rakyat yang diatur dalam UU
dalam struktur organisasi hirarkis dihadapkan pada
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
beberapa masalah dalam peran birokrasi, tujuan
dengan memperhatikan asas keterbukaan. Kedua,
atau sasaran organisasi yang tidak kompatibel
\upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan
dengan harapan, transparansi, jadwal program, dan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
beberapa keputusan yang tidak relevan. Lubis
mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan
(2012) mengungkapkan pula hambatan-hambatan
nepotisme (KKN) sebagaimana diatur dalam UU 28
dalam komunikasi birokrasi yang meliputi gaya
tahun 1999. Dalam konteks komunikasi publik di
kepemimpinan, gaya komunikasi dan kompetensi
lingkungan pemerintahan, UU No 14 Tahun 2008
komunikasi yang kurang baik. Stephen P. Robbins
merupakan pedoman dalam mengelola informasi.
(2002)
memaparkan
(Moka, 2016). Dengan demikian, transparansi
beberapa faktor yang berpotensi menghambat
dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi
tercapainya
pertama,
yang disediakan untuk dipahami dan selanjutnya
penyaringan atau manipulasi terhadap informasi.
dapat dipantau. Transparansi jelas mengurangi
Kedua, persepsi selektif, melihat dan mendengar
tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan
berdasarkan kebutuhan individual. Tindakan ini
keputusan dan implementasi kebijakan publik
cenderung mengabaikan substansi pesan yang lebih
(Moka, 2016).
dalam
Susanto
komunikasi,
(2010)
yaitu:
50
Transparanso Komunikasi Dalam Birokrasi Pemerintahan Yohanes Museng Ola Buluamang
Pengertian
transparansi
mengeksplisitkan
horizontal communication. Dalam komunikasi
suatu relasi dengan aspek komunikasi. Berkaitan
horizontal terjadi pula komunikasi lintas saluran
dengan ini, oleh Heise, 1985 dan Nessmann, 1995
(Afrianty, 2015).
disebut komunikasi pemerintah; Graber, 1992
Transparansi dan komunikasi di lingkungan
disebut komunikasi sektor publik; Garnett, 1997
pemerintahan, di satu sisi saling meningkatkan.
disebut komunikasi administrasi; Weiss, 2002
sementara di sisi lain keduanya dapat saling
disebut informasi publik; Lee, 2008 disebut public
menghambat.
relations pemerintah (Ruijer, 2013). Beberapa
mengembangkan teori komunikasi pemerintah dan
istilah di atas berkembang dalam kajian komunikasi
sebuah model dari berbagai literatur terkait dengan
pemerintahan
adanya
transparansi sebagai hubungan kelembagaan. Pada
pertukaran informasi antara pemerintah dengan para
aspek saling meningkatkan, Black (2008) dalam
stakeholders. Dalam berbagai terminilogi tersebut,
Ruijer (2013), yang memfokuskan pada hubungan
komunikasi dapat menghubungkan, memfasilitasi
akuntabilitas dan legitimasi, berpendapat bahwa
transparansi pemerintah dan partisipasi masyarakat.
konsep
yang
menunjukkan
Oleh karena itu, eksistensi kepemimpinan
Melalui
relasional
risetnya,
akuntabilitas
Ruijer,(2013)
menunjukkan
apresiasi terhadap struktur komunikatif yang
birokrasi dalam konteks komunikasi pemerintahan
akuntabel.
adalah kemampuan pemimpin dalam melakukan
menghambat,
komunikasi untuk mempengaruhi orang lain,
elaborasi, Grimmelikhuijsen dan Meijer (2011)
supaya dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan
dalam Ruijer (2013) menguji apakah tingkat
bersama
2010).
pengetahuan dapat melemahkan hubungan antara
Hakekatnya, komunikasi pemerintahan merupakan
transparansi dan kepercayaan. Pasalnya, tingginya
proses penyebaran dan pertukaran pesan di dalam
tingkat
dan dengan luar organisasi (Silalahi, 2004; Hasan,
pemutarbalikkan dan menyembunyikan informasi.
yang
diinginkan
(Susanto,
2010). Pace dan Faules (2002 dalam Lubis (2012)
Maka
Sedangkan, dengan
pada
aspek
saling
menggunakan
model
pengetahuan
dari
itu,
seringkali
dalam
terjadi
penyelenggaraan
menekankan bahwa esensinya, dalam komunikasi
pemerintahan, setiap instansi pemerintah dituntut
pemerintahan lazim digunakan komunikasi formal
melaksanakan prinsip transparansi di berbagai
dan
aspek kehidupan. Bertitik tolak dari uraian singkat
komunikasi
pemerintahan
informal.
antar
di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
manusia (human communication) yang terjadi
adalah bagaimana transparansi komunikasi yang
dalam konteks organisasi pemerintahan. Keduanya
terjadi dalam kepemimpinan birokrasi? Dengan
mencakup downward communication (pertukaran
demikian, yang menjadi tujuan penelitian ini dapat
pesan
terjawab, yakni untuk mengeksplorasi transparansi
dari
merupakan
Komunikasi
atas
ke
komunikasi
bawah)
dan
upward
communication yang terjadi secara berjenjang
komunikasi
(pertukaran pesan dari bawah ke atas) (Hasan,
pemerintahan.
yang
terjadi
dalam
2010). Selain itu, pertukaran pesan di antara orangorang yang memiliki jabatan yang sama tingkat
II. METODE PENELITIAN
otoritasnya disebut komunikasi horizontal atau 51
birokrasi
Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 21 No.1 Juni 2017: 49-57
Metode penelitian yang digunakan adalah
dengan para pejabat eselon. Yang terjadi adalah
kualitatif dengan pendekatan studi kasus. yang
transparansi
komunikasi
terlihat
dalam
menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi
penyelenggaran rapat bersama semua staf untuk
pada objek analisis, yakni Badan Penelitian dan
membahas rancangan program dan rasionalisasi
Pengembangan Daerah Provinsi NTT. Dalam
anggaran.
pengumpulan data digunakan teknik focus group
Dari aspek kepemimpinan, temuan di
discussion yang melibatkan para fungsional peneliti
lapangan menunjukkan bahwa pola komunikasi
dan pimpinan instansi. Peneliti juga menggunakan
dipengaruhi
teknik observasi partisipan dengan waktu penelitian
cenderung transaksional dan gaya kepemimpinan
selama dua tahun. Teknik pemeriksaan kebasahan
yang laizess faire. Dalam praktiknya, fleksibilitas
data dilakukan dengan cara triangulasi dan
komunikasi
ketekunan pengamatan (Bungin, 2007).
tertentu saja. Selain itu, budaya komunikasi masih terpola
kepemimpinan
dengan
dengan
sistem status
pihak-pihak
birokrasi
quo
yang
jabatan
yang turut
memengaruhi transparansi komunikasi.
A. Hasil Penelitian
Sedangkan, dalam urusan pelaksanaan
Temuan hasil penelitian mengungkapkan
program kerja atau kegiatan yang dibiayai APBD,
beberapa hal tentang transparansi komunikasi yang
transparansi komunikasi minim ditunjukkan dalam
ditunjukkan dalam kepemimpinan birokrasi oleh
penentuan job description dan pihak-pihak yang
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
terlibat secara detail. Artinya, pada aspek ini,
Daerah Provinsi NTT. Melalui hasil focus group
transparansi komunikasi belum terlihat secara
discussioan (FGD), diketahui komunikasi formal
optimal pada keseluruhan proses kerja yang berjalan
yang berlangsung secara berjenjang dari pimpinan
sesuai
ke bawahan atau downward communication) kurang
sesuai
ini disebabkan karena minimnya komunikasi formal
pekerjaan.
Pekerjaan-
dengan
uraian
tupoksi
menunjukkan
administrasi yang berdampak pada penerimaan
adalah adanya loncatan komunikasi dari pimpinan
honorarium seringkali kurang memperlihatkan
ke bawahan tanpa mengikuti jenjang jabatan.
transparansi komunikasi.
Frekuensi downward communicaton dan upward
Downward communication intens dibangun
communication yang berlangsung lebih banyak
hanya dengan “pihak-pihak” tertentu saja baik
terjadi dengan fungsional peneliti ketimbang kerja
uraian
komunikasi yang transparan. Sedangkan, pekerjaan
yang mengikuti hirarkis. Yang dominan terjadi
proses
dengan
pekerjaan administrasi yang rutin dilaksanakan
efektif dalam tahap perencanaan dan evaluasi. Hal
sehingga
tipe
ditunjukkan
memertahankan
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
struktural.
oleh
dalam
struktural
penentuan
job
description
maupun
pelaksanaan program kerja. Sebagai akibatnya,
seringkali ditangani oleh fungsional peneliti.
terjadi pelimpahan tugas atau kewenangan dalam
Transparansi komunikasi yang berlangsung dalam
pelaksanaan tugas. Begitupun halnya dengan
pembahasan perencanaan program kerja dan
minimnya komunikasi horizontal yang terjadi di
penganggarannya minim terjadi antara pimpinan
kalangan pejabat struktural dalam membahas 52
Transparanso Komunikasi Dalam Birokrasi Pemerintahan Yohanes Museng Ola Buluamang
program institusi. Dalam konteks pelaksanaan
Dari beberapa temuan penelitian di atas, secara
program tertentu saja, baru terjadi downward
taksonomi,
communication. Misalnya; program pelaksanaan
dikelompokkan ke dalam dua bagian, yakni
penelitian yang melibatkan pihak ketiga. Selain itu,
transparansi komunikasi internal dan tranparansi
hal menarik lainnnya yang ditemukan adalah
komunikasi eksternal. Ada dua aspek yang
tingginya frekuensi komunikasi yang berlangsung
dipahami secara lebih dalam berkaitan dengan
transparan terlihat pada adanya respek terhadap
transparansi komunikasi internal di lingkungan
hasil kerja seseorang karena telah bertanggung
birokrasi
jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan.
penelitian, transparansi komunikasi yang terjadi di
pula
transparansi
pemerintahan.
Berdasarkan
Hasil observasi partisipan mengungkapkan
instansi
beberapa
kinerja aparatur dan penggunaan anggaran.
temuan
dalam
transparansi
komunikasi di instansi Balitbangda Provinsi NTT.
pemerintahan
komunikasi
mencakup
hasil
pelaksanaan
Pertama, transparansi kinerja. Kinerja dalam
Minimnya transparansi downward communication
transparansi
dalam
dan
menentukan berlangsungnya proses kerja yang
anggaran berimplikasi pada rendahnya frekuensi
kondusif dan memengaruhi performa institusi. Di
upward
yang
samping itu, bagaimana mengkomunikasikan atau
disampaikan dalam upward communication kurang
mendistribusikan informasi kepada para komunikan
berjalan berkaitan dengan kritik atas kebijakan
secara berjenjang dalam birokrasi pemerintahan
anggaran dan ide-ide pembaharuan.
menentukan iklim komunikasi yang berlangsung.
kebijakan
pelaksanaan
communication.
Hal
lainnya
yang
program
Feedback
ditemukan
adalah
komunikasi
yang
transparan
Akan tetapi, pola komunikasi yang demikian tidak
transparansi komunikasi minim pada aspek disiplin.
terlihat
Artinya, kebijakan komunikasi pimpinan tidak
umumnya,
menyoroti aspek disiplin secara transparan bagi
Balitbangda Provinsi NTT. Temuan penelitian
pihak-pihak yang melakukan pelanggaran disiplin.
mengungkapkan bahwa kinerja merupakan suatu
Ada tendensi sikap inkonsisten dan ketidaktegasan
problem yang masih dialami dalam transparansi
yang ditunjukkan dalam menyikapi pelanggaran
komunikasi. Hal ini ditunjukkan dalam tahap
disiplin. Inkonsistensi kebijakan menyebabkan
perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program
inskonsistensi
kerja.
prilaku
disiplin
bawahan.
dalam
institusi
seperti;
pemerintahan
instansi
pada
pemerintahan
Kedisiplinan ditunjukkan karena dorongan rasa
Kedua, transparansi anggaran. Transparansi
takut dan ketaatan pada atasan yang mengawasi.
anggaran merupakan suatu prinsip yang membuka
Transparansi komunikasi mengenai pelanggaran
diri terhadap siapa saja untuk memperoleh
disiplin lebih intens ditempatkan dalam konteks
informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif
komunikasi kelompok bilamana berhadapan dengan
tentang penggunaan keuangan negara dalam
oknum-oknum tertentu.
penyelenggaraan
B. Pembahasan
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,
pemerintahan
dengan
tetap
golongan dan rahasia negara (Moka, 2016). Transparansi anggaran yang mendapat sorotan 53
Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 21 No.1 Juni 2017: 49-57
dalam temuan penelitian ini memiliki kaitan dengan
minim terjadi antara pimpinan dengan para pejabat
transparansi kinerja. Pola transparansi komunikasi
eselon secara berjenjang. Katz dan Kahn, (1978);
yang
tidak
Huseman (1984) dalam Silalahi (2004) dijelaskan
menunjukkan unsur “keterbukaan” dalam hal
bahwa dalam hubungan kerja tersebut, downward
pemberian reward atas kinerja yang dicapai.
communication hanya berfungsi pada bentuk job
Artinya,
instruction, job rationale, indoctrination, policy dan
menyangkut
dalam
pemberiaan
urusan
anggaran
pelaksanaannya
reward
tidak
kebijakan
dilakukan
secara
procedures information. Lebih lanjut, bentuk-
transparan. Yang dimaksudkan dengan transparan
bentuk komunikasi tersebut berlangsung dalam
di sini adalah pemberian reward masih didasarkan
komunikasi formal, seperti pada saat pelaksanaan
pada pola relasi yang dibangun.
rapat. Dalam konteks persoalan tertentu bentukbentuk komunikasi tersebut ditempatkan dalam
1.
Transparansi Komunikasi Internal:
konteks komunikasi informal melalui komunikasi
Menelaah Transparansi Kinerja dan
interpersonal, sehingga terbuka ruang terjadinya komunikasi dialogis yang intens.
Anggaran
Di samping itu, bentuk komunikasi motivation Dalam risetnya, Hoogervorst, van der flier dan
dalam
Koopman (2004) menekankan bahwa komunikasi yang
berlangsung
ditentukan
oleh
dalam konteks
sebuah organisasi
struktur
dan
task
division.
communication
dicapai memengaruhi transparansi komunikasi dalam
kualitas
kinerja
dan
Hal ini menimbulkan iklim komunikasi organisasi
atau merujuk pada relasi jabatan. Sebagai akibatnya,
yang
communication
Silalahi (2004) menandaskan bahwa komunikasi
gap
berpotensi dan
memunculkan
terjadi
loncatan
komunikasi. Berada dalam iklim komunikasi
internal pemerintah layak mendapatkan perhatian, aparatur
meningkatkan
pengembangan institusi.
upward
communication yang berlangsung secara berjenjang
besar
dari
upward communication tentang kinerja yang
cenderung terlihat pada dimensi relasi, seperti
sebagian
pesan
lingkungan birokrasi. Padahal, feedback dalam
komunikasi yang terjadi di lingkungan birokrasi
karena
merespon
dalam budaya pola komunikasi yang terbentuk di
(Silalahi, 2004)). Oleh karena itu, transparansi
dan
dalam
pimpinan seringkali diabaikan karena terkungkung
Artinya,
merupakan komunikasi dalam hubungan kerja
communication
cenderung
Implikasinya adalah feedback dalam upward
tersebut,
komunikasi pemerintahan secara internal lebih
downward
communication
berlangsung dalam konteks komunikasi kelompok.
organisasi
termasuk birokrasi pemerintahan yang merujuk pada
downward
tersebut, kualitas kinerja aparatur tidak menyebar
kurang
secara merata. Meskipun kerja sama antara aparatur
memaksimalkan waktu untuk berkomunikasi secara
hanya dilakukan oleh segelintir orang, namum
efektif dalam institusi.
transparansi komunikasi dengan pimpinan masih
Pada situasi ini, transparansi komunikasi
melalui “pihak-pihak” tertentu saja, sehingga
ditentukan oleh konteks relasi yang dibangun,
kadangkala muncul kecurigaan. Ada tendensi
sehingga frekuensi komunikasi yang berlangsung
munculnya disharmoni organisasi sebagai akibat 54
Transparanso Komunikasi Dalam Birokrasi Pemerintahan Yohanes Museng Ola Buluamang
transparansi kinerja dan anggaran yang belum
terbangunlah pola relasi yang terbentuk dengan
optimal.
pendekatan budaya, seperti; berdasarkan etnis,
Situasi seperti ini yang menumbuhkan kultur
kesamaan kepentingan dan kesamaan sikap politik
organisasi patronage di lingkungan birokrasi
(Miulescu 2014).
pemerintahan. Kinerja dalam aspek disiplin dan
Dengan menggunakan kekuasaan sebagai
sebagainya masih dipengaruhi oleh pimpinan bukan
seorang pimpinan tercipta komunikasi yang intens
kesadaran
(2012)
dengan pihak-pihak tertentu. Arus penyampaian dan
menggambarkan bahwa salah satu kelemahan
penerimaan pesan yang dilakukan lebih cenderung
dalam birokrasi adalah, sumber daya manusia tidak
melalui jaringan dan hubungan informal (Perez,
dimanfaatkan
kecurigaan,
2000). Di bawah iklim transparansi komunikasi
ketakutan akan pembalasan, dan tersaingi sehingga
yang kuat, diberdayakan para aparatur yang dinilai
yang disokong adalah perilaku cari selamat.Selain
loyal dan bekerja secara tulus. Komunikasi intens
itu, kinerja aparatur ditentukan oleh trust yang
dalam rangka pengawasan pekerjaan secara ketat.
dibangun antara pimpinan dengan “pihak-pihak”
Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan pekerjaan
tertentu saja. Hoogervorst, van der Flier dan
yang sifatnya jangka pendek. Frekuensi komunikasi
Koopman (2004) menegaskan bahwa komunikasi
yang
tidak
menyebabkan
diri
sendiri.
sepenuhnya
diterima
dalam
Susanto
karena
konteks
Transparansi komunikasi
yang
netral.
tentang pelaksanaan
tinggi
dalam
pengawasan
minimnya
pekerjaan
kesempatan
untuk
mengembangkan diri (Anwaruddin, 2006).
program kegiatan dan pemberian reward kepada aparatur hanya terlihat dalam ruang lingkup
2.
tersebut. Penyampaian informasi tentang pekerjaan
Menyoal Kebijakan Komunikasi Publik
ataupun tugas yang sudah dilaksanakan dalam
Hasil
upward communitaion berlangsung satu arah.
kurang
penyampaian keluhan bawahan tentang dirinya
menentukan
terpelihara dalam pelaksanaan dan pengembangan
(Abramson,
mengalami pergeseran pada subjek dan bentuk yang
kepemimpinan
cenderung dilatarbelakangi atau terpola dalam relasi
menggunakan
kekuasaan
dengan
yang
dimiliki
dengan
transparansi
komunikasi
yang
berkaitan dengan aspek kebijakan komunikasi
Relasi
Artinya,
berkaitan
birokrasi pemerintahan, kendali pimpinan masih
dari relasi. Relasi jabatan yang terjadi tidak
budaya.
yang
baru.
ditetapkan seorang pimpinan. Dalam lingkungan
Pergeseran pada dimensi isi terjadi pada bentuk lain
dan
publik
gagasan-gagasan
ini berkaitan dengan kebijakan komunikasi yang
komunikasi mengalami pergeseran pada dimensi isi.
kekuasaan
bahwa
kabar lokal masih minim dilaksanakan. Persoalan
Dalam lingkaran relasi ini, transparansi
kinerja.
menunjukkan
diseminasi hasil-hasil kelitbangan melalui surat
konteks yang rendah dan satu arah.
peningkatan
menghasilkan
Komunikasi
sendiri dan pekerjaannya berlangsung dalam
serta
penelitan
transparansi kinerja dalam upward communication
Sedangkan, penyampaian saran-saran perbaikan,
institusi
Transparansi Komunikasi Eksternal:
et.al,
2008).
birokrasi
Maka dalam
dari
itu,
menjalankan
komunikasi publik secara transparan masih menjadi perhatian utama institusi negara pasca reformasi. 55
Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 21 No.1 Juni 2017: 49-57
Hal ini ditunjukkan dengan transparansi informasi
Sedangkan,
baik dalam komunikasi internal pemerintahan
dalam komunikasi publik ditunjukkan dengan
maupun komunikasi eksternal (Susanto, 2012).
minimnya
Menurut
perspektif
teori
kepemimpinan,
rendahnya
diseminasi
transparansi
hasil-hasil
informasi
kelitbangan
kepada publik. Hal ini disebabkan karena belum
transparansi komunikasi dipengaruhi oleh gaya
adanya kebijakan komunikasi yang ditetapkan.
kepemimpinan, gaya komunikasi dan cara me-
B. Saran
manage
yang
(Anwaruddin,
cenderung
200).
transaksional
Kepemimpinan
Untuk menciptakan transparansi komunikasi
birokrasi
dalam birokrasi pemerintahan baik dalam hal
cenderung berorientasi pada kekuasaan secara
kinerja, anggaran maupun kebijakan komunikasi
rasional, legal dan hierarkis, serta pengawasan pelaksanaan kerja
(Scott,
2015).
maka perlu diperhatikan pilihan bentuk komunikasi
Hal ini
secara tepat dan kompetensi komunikasi yang
mengakibatkan kebijakan komunikasi publik yang dihasilkan
kurang
Impilkasinya informasi
menyentuh
adalah
yang
ranah
rendahnya
disampaikan
dimiliki. Penggunaan bentuk-bentuk komunikasi
publik.
organisasi yang tepat disesuaikan dengan frekuensi
transparansi
kepada
komunikasi dan dimensi komunikasi.
publik.
Padahal, komunikasi publik eksternal merupakan sarana menginformasikan dan membujuk publik
UCAPAN TERIMA KASIH
tentang pendapat dan kebutuhan masyarakat. Ucapan terima kasih disampaikan kepada buat
Melalui komunikasi publik, dapat disampaikan
semua pihak yang telah membantu penulis dalam
informasi, penyebaran ide-ide (sharing ideas),
menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
seperti diseminasi hasil-hasil kelitbangan instruksi (instruction), atau perasaan-perasaan (feelings)
DAFTAR PUSTAKA
berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah (Sanjay dan James, 2006).
Anon, 2013. H.J.M. (Erna) Ruijer, 2013 All Rights Reserved. Anon, 2012. Investigating Transparency In Government Of Canada Citizen-Focused Communications Kori Ghergari Thesis submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies In partial fulfillment of the requirements for the Master of Arts degree in Communication Supervisor : Dr . Evan Potter Department of Communication Faculty of Arts University of Ottawa © Kori Ghergari , Ottawa , Canada , 2012 Keywords : Transparency , openness , public sector communications , two-way communications , Government of Canada , qualitative , semi-structured interviews,
IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Problematika transparansi komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan masih meliputi transparansi kinerja, anggaran dan kebijakan komunikasi. Melalui hasil penelitian diketahui bahwa transparansi komunikasi mengenai kinerja dan anggaran tidak ditunjukkan dalam tahap perencanaan dan evaluasi program kegiatan. Hal ini disebabkan karena rendahnya frekuensi komunikasi dalam downward communication secara berjenjang. 56
Transparanso Komunikasi Dalam Birokrasi Pemerintahan Yohanes Museng Ola Buluamang
Anon, 2015. Transformational Leadership And Communication Satisfaction : A Correlational Study In A Federal Procurement Office by Collette Scott Copyright 2015 A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Management in Organizational Leadership University of Phoenix. Anwaruddin, A., Pendahuluan Mengapa Transformasi Kepemimpinan Perlu Dilakukan ? , pp.4–22. Eko, O. & Susanto, H., Eksistensi Kepemimpinan dan Transparansi Informasi Dalam Reformasi Birokrasi. , pp.1–11. Ellen, F. & Carl, L., 1999. Communicating with employees : Building on an ethical foundation. Flier, V. Der, 2004. Implicit communication in organisations : The impact of culture , ... Information, H. & Arbor, A., Information to users. Lubis, E.E., 2012. Hambatan-Hambatan Komunikasi. , 1, pp.18–25. Miulescu, V., 2014. Communication and culture : cultural paradigms and referentials. , 6(1), pp.691–700. Mongondow, K.B., 2016. Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH ; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH 2 Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 0923208036. , IV(3), pp.59–66. Pelalawan, K., Jom FISIP Volume 2 No . 1Februari 2015 Jom FISIP Volume 2 No . 1-Februari 2015 Page 1. , 2(1). Pemerintahan, K. & Dan, M., Komunikasi pemerintahan: mengirim dan menerima informasi tugas dan informasi publik. , 3(1), pp.36–54. Sanjay, K. & James, L., 2006. Exploring Public Sector Communication Performance : Testing a Model and Drawing Implications. Susilo, P. & Yudhoyono, B., Kelambanan Reformasi Birokrasi dan Pola Komunikasi Lembaga Pemerintah Oleh : Eko Harry Susanto Fakultas Ilmu
Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta Pendahuluan. , pp.1–18. Widhiastuti, H., 2012. The Effectiveness of Communications in Hierarchical Organizational Structure. , 2(3).
57
Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 21 No.1 Juni 2017: 49-57
58
