LAMPIRAN IV PANDUAN PENYIAPAN LAHAN DENGAN PEMBAKARAN UNTUK MASYARAKAT ADAT/TRADISIOANAL
1. Pengertian Penyiapan lahan dengan pembakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka untuk melakukan penyiapan dan pembersihan lahan ladang dan kebun dengan menggunakan api oleh masyarakat dan atau tradisional. 2. Dasar Hukum a.
Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
b.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);
c.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
d.
Peraturan Menteri Kehutanan No. 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
e.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
f.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 TAHUN 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
3. Sasaran Kegiatan Penyiapan lahan dengan pembakaran hanya diperkenankan bagi masyarakat atau tradisional, dimana masyarakat adat atau tradisionalnya yang secara
administrative
Kabupaten/Kota.
telah
tercantum
di
dalam
Perda,
baik
Provinsi,
4. Pelaksanaan kegiatan Penyiapan lahan dengan pembakaran a. Gubernur/Bupati/Walikota wajib : 1) Mensosialisasikan bahwa penyiapan lahan dengan pembakaran hanya diperbolehkan untuk masyarakat adat atau tradisional. 2) Memastikan bahwa masyarakat adat atau tradisional yang berada diwilayanya memang benar telah terdaftar dalam Perda. 3) Memastikan kondisi cuaca yang memungkinkan dilakukannya penyiapan lahan dengan pembakaran. 4) Memastikan bahwa yang diperbolehkan untuk melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran hanya masyarakat adat atau tradisional.
b. Pemegang Ijin Usaha Pertanian dan/ Perkebunan dan/atau kehutanan wajib: 1) Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan penyiapan
lahan
dengan pembakaran oleh masyarakat adat atau tradisional dilakukan secara benar baik tatacara maupun kondisi cuaca saat pembakaran. 2) Memfasilitasi
pelaksanaan
kegiatan
penyiapan
lahan
dengan
pembakaran oleh masyarakat adat atau tradisional dengan cara membantu menyediakan peralatan yang diperlukan dalam rangka persiapan pembakaran maupun dalam rangka pemadaman ketika api lompat ke luar target. 3) Melindungi wilayah usahanya dari ancaman bahaya kebakaran ketika masyarakat adat atau tradisional melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran. 4) Memastikan bahwa kondisi cuaca memang layak untuk dilakukan pembakaran
c. Masyarakat a. Penyiapan lahan dengan pembakaran hanya diperkenankan bagi masyarakat adat atau tradisional yang telah terdaftar dalam Perda Provinsi, Kabupaten/kota.
x
b. Penyiapan lahan dengan pembakaran hanya diperkenankan bagi masyarakat adat atau tradisional untuk ladang dan kebun. 1) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa, dan tidak melompat ke areal non target. 2) Pembakaran terkendali untuk masyarakat adat/tradisional harus mendapat ijin dari Kepala Desa dan hanya diperkenankan seluas 0,5 ha/hari/kk dan tidak melompat ke lahan non target. 3) Kepala Desa dan atau perangkat desa, wajib membuat peta letak lahan dan laporan berkala luasan pembukaan lahan dengan pembakaran
terkendali
yang
dilakukan
oleh
masyarakat
adat/tradisional diwilayahnya masing-masing pada periode JanuariMei dan periode Juni-Desember kepada Camat dan diteruskan kepada Bupati/Walikota. 4) Pembakaran terkendali oleh masyarakat adat/tradisional diijinkan oleh Kepala Desa apabila pada lahan yang akan dibakar telah disiapkan (1) sekat bakar, (2) melakukan pembersihan saluran air dan parit pembatas lahan, (3) telah menyiapkan alat-alat pengendalian kebakaran sederhana seperti pompa air, dan bersama-sama menjaga api dengan tetangga yang bersebelahan, (4) harus menanda tangani surat bertanggungjawab yang diketahui kepala desa. 5) Pembakaran lahan tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering. 6) Pembakaran hanya diperkenankan dilakukan pada pagi hari pukul 08.00 sd pukul 11.00 dan sore hari pukul 15.00 sd 17.00 waktu setempat. 7) Pembakaran harus diawasi dari awal sampai selesai minimal oleh pemilik lahan atau yang ditunjuk, dan bila perlu dibantu oleh Kelompok pencegahan api desa. 8) Kepala Desa menunjuk staff desa melalui surat tugas Kepala Desa, untuk melakukan pemantauan ke lokasi sesuai permohonan untuk
xi
pembakaran
terkendali
yang
dilakukan
oleh
masyarakat
adat/tradisional. 9) Kepala Desa wajib membagi wilayah desanya menjadi zona-zona dalam
rangka
pembukaan
lahan
dengan
pembakaran
untuk
masyarakat adat/tradisional dan menjadwal waktu pembakaran, sehingga tidak serentak melakukan pembakaran. 10) Seluruh rangkaian kegiatan pembakaran terkendali oleh masyarakat adat/tradisional wajib dilaporkan oleh pemohon kepada Kepala Desa.
c. Bagi wilayah kiri dan kanan jalan (khsusunya pada lahan bergambut) 1) Kepala Desa wajib membuat perencanaan untuk menjaga kiri kanan jalan selama musim kemarau, dengan pembagian sesuai zona yang ditetapkan. 2) Kepala Desa menugaskan 1 (satu) orang perangkat desa untuk menjadi koordinator pengawasan pada kiri kanan jalan pada zona masing-masing. 3) Kepala Desa berhak melarang masyarakat adat/tradisional yang tidak berpartisipasi
dalam
penjagaan
kiri
kanan
jalan
untuk
tidak
diperkenankan membuka lahan dengan cara pembakaran terkendali pada lahan yang bersangkutan. 4) Kepala
Desa
wajib
berkoordinasi
dengan
semua
pemangku
kepentingan (steakholder), agar membantu pengamanan kiri kanan jalan pada zona masing-masing. 5) Kepala Desa berhak meminta kepada Polisi Sektor Kecamatan untuk ditugaskan 1 (satu) orang tiap zona untuk mengamankan dan mengatur tindakan dini pencegahan kebakaran, sekaligus mengawasi Pembakaran terkendali pada zona masing-masing. 6) Pada setiap zona desa harus dibangun POSKO PENCEGAHAN KEBAKARAN,
yang
dilengkapi
dengan
radio
komunikasi
dan
perlengkapan minimal alat pencegahan kebakaran.
xii
7) Pada musim kemarau seluruh masyarakat pada zona tersebut dilibatkan secara bergiliran untuk menjaga dan mengawasi kejadian kebakaran pada kiri kanan jalan.
xiii
