[tl()ivlor.:6tafilin2()()6

PER/ATURAN DAER/A'H K/ABUPATEN BINTAN

[tl()IvlOR.:6TAFILIN2()()6

TENTANG PENYELENGGAR/fuAN PE N DAFTARAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEI{ BINTAN NOII'IOR

6 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG TIAHA ESA,

BUPATI BINTAN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf

I

Undang-undang Nomor 32

Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah, Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten

/ Kota sehingga

dalam

rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor

2 Tahun 1997

tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Rangka Slstem lnformasi l4anajemen Kependudukan pada saat ini tidak sesuai lagidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan keadaam serta tuntutan masyarakat sehlngga perlu diganti

;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

;

Mengingat....

- 3l2.UrdangUrdarlg Nomor 10 Tahun Perafuran Perundang.undangan

(

zO04. tentang Pembentukan

Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OM Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389 )

13.Undang-Undang Nomor

;

32 Tahun 2A04 tentang

Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2OO4 Nomor

125,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

a422); 14.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

(

Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4634 )

;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Ononom ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor S4,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3592

);

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4864 )

;

lT.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor l6,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4905 )

;

lS.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2OO4 tentang Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan lndonesia Tahun

z$Op-

Nomor 119 )

( Lembaran Negara

Republik

;

lg.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penduduk dan Gatatan Sipildi Daerah. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2005 tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah

(

Lembaran Daerah

Kabupaten Bintan Nomor 12 Seri D Nomor 5 ).

Dengan....

- /tDengan fuls€tuiuan Besama

DEWAil PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN Dan

BUPATI BINTAN

]I'IEMUTUSKAN:

t{enetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BINTAN TENTANG

PENYELENGGARAA PENDAFTARAN PENDUDUK

DAN

PENCATATAN SIPIL.

BAB

I

KETENTUAN UMUM Pasal

I

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:

1. 2. 3. 4.

Daerah adalah Kabupaten Bintan

;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan

;

;

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabuPaten Bintan;

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Bintan;

6. 7. 8. g.

Camat adalah Camat diwilayah Kecamatan Kabupaten Bintan Lurah adalah Lurah diwilayah Kabupaten Bintan

;

;

Kepala Desa adalah Kepala Desa diwilayah Kabupaten Bintan

;

Penduduk adalah Warga Negara lndonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah lndonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

;

10. Warga Negara lndonesia adalah Warga Negara lndonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

;

f 1. Orang ....

11. onang Asing adaHl cdtg

dimaksud dengan Kewarganegaraan

yang bukan Warga Negana lndonesia sebagaimana

UndargFUndarg Nomor

12 Tahun 2006 tentang

;

12- Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik lndonesia dan telah mendapat lzin Tinggal Terbatas dari instansi yang beruvenang ;

13. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam

wilayah

Republik lndonesia dan telah mendapat lzin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang; 14. Penduduk

Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan

dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggaldidaerah terpencil ; 1F I Lr.

Pcndaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk

serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan kependudukan 4e r (r-

surat

;

Peristi"ta K.ependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan

Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat

keterangan

kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, sefia perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap ; 17.

Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, lnformasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan i€rlg dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran

,t cl I

Lr.

;

llomor lnduk K.ependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk lndoncsia ;

19.

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan datam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga

.lft

Kepala Keluarga adalah

a.

;

:

orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;

b. trang yang berErnpat tiEgpl

seorang diri; atau

c. kepala kesafian, astatna, rumah yatim piafu dan lainJain

dimana beberapa

orang bertempat tinggal bersama-sama. 21

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri,

sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia; 22

Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan daritempat yang lama ke tempat yang baru

23. Pencatatan

;

sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami

oleh

seseorang pada register catatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Gatatan Sipil ; 24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

:

kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pc;:gangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya 'lt

Pengangkatan

;

Anak ( Adopsi ) adalah penetapan status hukum seorang

yang

berasaldari anak oang lain ; .)G A\)-

Pe;'igakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap

anaknya yang lahir kandung 27.

di luar ikatan

perkawinan yang sah atas persetujuan ibu

anak tersebut;

Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri ;

28. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di

desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan teihadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk -rar 18.

;

Buku lnduk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk

setiap lleluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi warga Negara lndonesia Tinggal Tetap dan orang Asing

TinggalTetap

;

30. Buku ....

-t30.

Buku Mutasi Pendud.d( yang selanjuhya disingkat BMP adalah buku untuk d$unakan untuk melrcatat prubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara lndonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing TinggalTetap

31.

;

Buku lnduk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku untuk mencatrat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat

untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap teriadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara lndonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing TinggalTerbatas

;

32. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga

sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi Warga Negara lndonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing TinggalTerbatas ; Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan 34.

administras! ;

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik lndonesia atau Peiabai Pega''iar Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk rnelakukan penyidikan.

Pasal 2

(1)

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan:

a.

pencatatan biodata untuk penerbitan

NlK,

pencatatan peristiwa

kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk

b. c.

Pencatatan peristiwa penting

;

Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi

1.

Biodata penduduk

;

:

;

2. KK; 3. KTP.....

A- t@Gn

{. Sra[ l(eGrargan Kependudukan Egflm dokurnen hasil pencatatan sipil, meliputi 1- & kelahiran Z & kenratian;

:

;

3-

akta perkawinan

1-

akta perceraian ;dan

5. *ta

ftntahan

;

pengakuan anak. akta catatan sipir karena terjadi peristiwa penting, meliputi

:

1- pengangkatan anak;

Z

pengesahan anak;

3.

penrbahan nama;

1-

perubahan kewarganegaraan ;dan

5.

peristiwa penting lainnya.

lfieInggaraan

trd

m-

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

BAB

II

REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL Pasal 3

pendtduk dan pencatatan sipil bagi warga Negara lndonesia di desa dilaksanakan oleh Registrar.

Pasaf4 rrragaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat oleh Bupati dari Pegawai

mffii\ltlt\\mRlststgl\ PasafS

Pencatat

sipil dijabat oleh pegawai Negeri sipil dari Dinas

dan Catatan sipil

;

(2) Pejabat....

- 9-

(21 Pejabat Pencatat Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh

Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan Kepada Dinas Kependuduk dan catatan sipil. Pasal 6

(1) Pejabat Pencatat Sipil

menerima, menverifikasi dan memvalidasi kebenaran

data,mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.

(2) Dalam hal Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada

Pasal 5 ayat (1)

berhalangan,Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pasal 7

(1)

Di daerah-daerah yang kondisi geografisnya terpencil, Bupati dapat mengangkat

Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk membantu kelancaran pelayanan pencatatan sipil didaerah yang berkedudukan di kecamatan.

(2\ Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (1).

(3) Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

melaporkan hasil pencatatan sipil kepada Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga dan K.artu Tanda Penduduk Paragraf

I

Pc;cahbn dan Pernutakhiran Biodata Penduduk Pasal

il!)

I

Pernerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutal
ffi

Pa;catatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan menreriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk

;

-10

(3) Pencatatan Bbdata penduduk ,"L"gaimana dimaksud pada ayat

(1)

menggunakan formulir

a.

biodata penduduk untuk wlrfi (per keluarga), dengan kode F-l.01;

b.

biodata penduduk untuk orang Asing, dengan kode F-1.02, dan

c.

biodata penduduk untuk perubahan datafiambahan anggota keluarga Warga Negara lndonesia dengan kode F-1.03.

Pasal 9

(1)

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tua atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang

ditentukan;

(2) Penyampaian

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan

biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa

;

(3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan dengan kode F-1.04.

formulir

Paeal 10

(1) Pemutakhiran

biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)

dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam surat Pemyataan perubahan Data Kependudukan ;

(2) Surat Pernyataan

Perubahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir dengan kode F-1.0S.

Pasal

11

Perubahan biodata Warga Negara lndonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang teriadi di Luar Negeri karena terjadinya Peristiwa Fenting, setelah kembali ke lndonesia dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sfuil Daerah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 ( tigapuluh ) hari kerja

Eiak kedatangan.

-11 Paragraf 2 Nomor lnduk KePendudukan Pasal 12

setelah biodata penduduk direkam dalam bank kependudukan nasional menggunakan sistem lnformasi Administrasi

(1) NIK diberikan oleh pemerintah data

Kependudukan

;

16 digit (21 NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri seri penduduk didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor

(3)

;

setiap dokumen NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam pelayanan publik' kependudukan dan digunakan sebagaitanda pengenal dalam

Paragraf 3 Kartu Keluarga Pasal 13

bertempat tinggal tetap diwilayah Daerah wajib mengajukan permohonan untuk memiliki KK;

(1) setiap Keluarga yang

dimaksud dalam ayat (1), Kepala kepada camat Keluarga wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya melalui RT, RW dan Lurah / Kepala Desa ;

(2) untuk mendapatkan KK sebagaimana

(3)

yang secara kemasyarakatan Anggota yang tercantum dalam KK adalah mereka menjaditanggung jawab Kepala Keluarga ;

(4)

Bupati' Tata cara penerbitan KK diatur lebih laniut dengan Peraturan

Pasal 14

(1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Daerah,

ditandatangani oleh pejabat yang

ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati'; berdasarkan (2') Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

permohonanpendudukWNlataupendudukorangAsingTinggalTetap;

(3) Penduduk wNl atau orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana ayat (2) hanya dapat didaftar dalam satu KK

dimaksud pada

;

(4) KK.....

-12

(4) KK sebagaimana

dirnaksud pada

"r",

(r)

memiliki nomor yang terdiri dari 16

digit didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK

;

(5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh pemerintah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan

(6)

Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menggunakan

a.

;

:

formulir dengan kode F-1.06 untuk permohonan KK baru atau KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain di daerah tujuan atau penduduk yang tinggal pindah oleh kepala keluarga; dan

b.

blanko KK dengan Kode B-1.01.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk Pasal 15 (1)

( tigapuluh ) hari sejak seseorang menjadi penduduk tetap dalam wilayah Daerah dan telah memenuhi syarat wajib mengajukan Paling tambat 30

pemohonan untuk memiliki KTP (2)

;

Setiap penduduk yang mengajukan permohonan KTP harus disertai persyaratan

sesuai ketentuan yang berlaku

;

(3)

KTP diterima paling lambat 5 ( lima ) hari kerja sejak perrnohonan diterima

{4)

Ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah apabila terjadi keadaan force majeure

ul5l

;

;

KTP harus dibubuhi tandatangan atau cap jempol oleh pemilik KTP

;

iffi Tata cara penerbitan KTP diatur lebih laniut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16 ffimr$il

KTP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ditandatangani mbat yang dituniuk ;

KIP

oleh

Bupati atau

berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam

fplan

publik;

-13

(3) KTP diberikan

kepada penduduk

wNl dan orang Asing Tinggal Tetap

telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin

yang

;

(4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTp (5)

;

Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya. Pasal 17

(1)

KTP untuk Warga Negara lndonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data ;

(2\ Dalam hal Pemerintah Daerah menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTp ; (3)

Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

;

Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggaltetap ; KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun ke atas berlaP.u seumur hidup.

Pasal 18 Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :

a.

penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto benrarna merah; atau

b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto bennrarna biru.

k

foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan Entuan 7oo/o tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan

ilrq;lunakan

cadar.

Rrelbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:

r bmulir permohonan KTP dengan kode F-1.07; dan & ffio KTP bagi penduduk WNI dan orang Asing Tinggal Tetap dengan bfgrdasar

kertas sekuriti dengan kode B-1.02

,

-11 Bagian Kedua Pendaftaran Perubahan Alamat Pasal 19

Dalam hal teriadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan penduduk dan tidak alamat dalam KK dan KTp dengan memberi kemudahan kepada dipungut biaya.

Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah lndonesia Paragraf

I

pendaftaran pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah lndonesia

, t

Pasal 20

(1)

paling lambat 30 ( tigapuluh ) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang, penduduk wajib melaporkan / mendaftarkan diri ditempat tinggalnya yang baru untuk memperbaharui KK dan KTP

(2\

;

RW' Pelayanan ditempat yang baru dilakukan oleh Camat setempat lewat RT' dan Lurah / Kepala Desa, sedang bagi WNA dilayani oleh Dinas Kependudukan Catatan SiPil. Pasal 21

(1)

dalam Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk wNl wilayah lndonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:

a.

klasifikasi 1: dalam satu desa/kelurahan;

b.

klasifikasi 2: antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;

c. klasifikasi 3: antar kecamatan

dalam satu Daerah;

d.

klasifikasi4: antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau

e.

klasifikasi 5: antar provinsi dalam wilayah Republik lndonesia'

(2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang'

surat {3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatangani

Keterangan

pada ayat (1)' P:;.:dah Datang scsuaidengan klasifrkasisebagaimana dimaksud

Pasal 22 ....

-15

p.A

ZZ

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan pindah Datang di daerah asal.

Pasal 23

(1) Penerbitan surat Keterangan Pindah Datang bagi wNl untuk klasifikasi

1,

dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat;

(2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Lurah/Kepala Desa ke tempat perekaman data kependudukan

(3)

;

Surat Keterangan Pindah Datang bagiWNl untuk klasifikasi2 ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah didaerah asaldan didaerah tujuan ;

(4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi wNl untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desallurah dan Camat dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepaca Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan /q\

;

o. ,--+ t/-+- _^_ ;ici;;anEan

,Jt -iiiai

p:ndah Datang scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagaidasar :

a-

penerbitan KK di daerah asal atau didacrah tujua;.:; da;r

b.

penerbitan perubahan alamat dalam KTp di daerah tujuan.

c) Pc;daftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (b) menggunakan formulir Surat Keterangan pindah Datang \iJi,ii denga; k,cde F_ 1.08.

!-aabiian Ki( ;cbaga;mana

dimaksud pada ayat (b) huruf a, dirakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :

a- hanya kepala keluarga; G

kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;

d"

kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau

c

fst1ra anggota keluarga.

-16 paragraf 2 Pendaftaran pindah Datang penduduk orang Asing Daram Wilayah lndonesia pasal 24 (1)

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah lndonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) ;

(2)

Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat Keterangan pindah Datang oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

(3) sahnya pindah datang penduduk setelah

ditandatangani Surat Keterangan

Pindah Datang sesuai klasifikasi. Pasal 25

(1)

Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil di daerah asal dan di daerah tujuan sesuaidengan klasifikasi ;

(2)

Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling 6ma 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan pindah Datang di daerah asal. Pasal 26

(1) Penerbitan

Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3, dihkukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil di Kabupaten/kota didaerah asat ;

(2) Penerbitan surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5

cllakukan di daerah asal, setelah ditandatangani di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipi! ;

ffi

surat Keterangan pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat p) di;unakan sebagai dasar :

a

ltanarhila-

-17

a'

penerbitan KK bagi Orarp Asing finggatTetap didaerah asal atau didaerah tujuan dan penerbitran perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal

Tetap didaerah tujuan ; atau

b. perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan.

(4) Penerbitan KK sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai

dengan jenis kepindahan.

(5) Pendafiaran pindah datang penduduk menggunakan

a.

Orang Asing dalam wilayah lndonesia

:

formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing TinggalTetap, denEan kode F-1.09 ; dan

b. formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal

Terbatas

dengan kode F-1.10.

Paragraf 3 Pendaftaran WNI Tinggal Sementara Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah

melakukan pendaftaran Warga Negara lndonesia yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggaltetap ;

(2) Tinggal sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampaidengan 1 (satu) tahun.

(3) Tinggal

sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga l'legara lndonesia yang merakukan tugas atau sekolah kedinasan. Pasal 28

l(epala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tingga! Serncntara di dacrah -d d3n menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh r-rElL

Pasal 29 ffiiu) Fendaftaran

WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan ditakukan oleh Kepala

Desa atau Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari

lerF:

-{9 pa""i

ee

(1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri

sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil sebagai dasar penerbitan surat Keterangan pindah ke Luar Negeri ;

(2) Surat Keterangan

Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarah satu syarat daram pengurusan paspor ;

(3)

Pendaftaran perpindahan penduduk warga Negara lndonesia ke Luar Negeri menggunakan formulir:

a'

surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri untuk warga Negara lndonesia, dengan kode F-1.13; dan

b' surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk warga Negara lndonesia, dengan kode F-1.14.

Paragraf 2 pendaftaran Kedatangan wNr dari Luar Negeri Pasal 33

1) Pemerintah Daerah merakukan pendaftaran kedatangan warga lndonesia dari Luar Negeri

2)

Negara

;

Pendaftaran kedatangan warga Negara lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi dengan menerbitkan surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;

!) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:

a. penerbitan KK; dan b. penerbitan KTp Pasal 34

']il Fendaftaran kedatangan Warga Negara lndonesia sebagaimana dimaksud @n Pasal 33 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil

&arkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung r** kedatangan didaerah tujuan ;

-m (2) Pendaftaran

kedatangan Warga

i"n"r"

lndonesia

dari Luar Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, dengan kode F-1.15.

Paragraf 3

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri ;

a.

Orang Asing yang baru datang dari Luar Negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas ;dan

b.

Orang Asing yang telah berada di lndonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas. Pasal 36

(1)

Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh Dinas penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan lzin Tinggal Terbatas

;

(2)

Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal ;

(3)

Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)

diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlaku lzin Tinggal Terbatas.

(4)

Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan

:

a. formulir Pendaftaran Penduduk

Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode F-

1.16;dan

b- bbnko

Surat Keterangan Tempat Tinggal, dengan kode B-1.M. Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tingg:! Yang Mengubah

Tcrb:*:

Status Menjadi TinggalTetap Pasa! 37

Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas

-21

p"""i

sa

(1) Pendafuran

penduduk orang Asing Tinggal rerbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi, paling lama 14 (empat beras) hari kerja sejak diterbitkan lzin Tinggarretap ;

(2)

Pendaftaran penduduk orang Asing Tinggal rerbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang Asing Tinggal retap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTp ;

(3)

Pendaftaran penduduk orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status penduduk menjadi orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) menggunakan formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode F-1.17.

I

Paragraf 5 Pendaftaran Kepindahan penduduk orang Asing ke Luar Negeri Pasal 39 Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk orang Asing Tingga! Terbatas atau orang Asing Tinggalretap yang akan pindah ke Luar Negeri.

pasal 40 (1)

Pendaftaran kepindahan penduduk orang Asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi dengan pengisian formulir Keterangan pindah ke Luar Negeri ;

rt\ \at Pengisian formulir Keterangan Pindah Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi ; tpf Pendaftaran kepindahan penduduk orang Asing ke Luar Negeri sebagaimana dinaksud pada ayat (2) menggunakan formulir keterangan pindah ke Luar Negeri rntuk Orang Asing, dengan kode F-1.19.

Bagian Kelima Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 41 Daerah melakukan pendataan penduduk Rentan Adminduk

;

Rgfftan Adminrlrlk sehanairnanc r{irnalzcrrr{ na.l^ antat ti\ .^--r:-:

:n

a.

peqgungsi;

b.

penduduk korban bencana;

c. komunitas adat dan penduduk

==

=

terpencil.

Pasal 42

(1)

Pendataan pengungsi dan penduduk korloan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial

(2)

;

Pendataan komunitas adat dan penduduk terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan.

Bagian Keenam Tamu / Pendatang Pasal 43

(1) Setiap Tamu / Pendatang yang tinggal lebih dari 2 (dua ) hari, Tuan Rumah / Pendatang wajib melaporkan kepada RT, RW setempat paling lambat 2 x 24 jam sejak kedatangannya ;

(2)

/ Pendatang yang bermaksud tinggal di wilayah Daerah lebih dari 30 ( Tiga puluh ) hari wajib mendaftarkan diri kepada Camat melalui RT, RW, Setiap Tamu

dan Lurah / Kepala Desa

(3)

Setiap Tamu

/

;

Pendatang yang tinggal

di Wilayah Daerah

berkewajiban

mematuhi segala peraturan yang berlaku dilingkungan tempat tinggal pada khususnya dan diWilayah Daerah pada umumnya.

BAB IV PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran Pasal 44

(1)

Setiap kelahiran paling lambat 60 ( hari ) sejak kelahiran wajib dilaporkan kepada Lurah / Kepala Desa ;

ffiZl Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan, Rumah Bersalin, Dokter dan Rumah Sakit Umum, maka Lurah / Kepala Desa, mencatat kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Buku Harian Peristiwa Penting

-23

(3)

Berdasarkan Surat Keterangan seOagaimana dimaksud pada ayat (2),Lurah

Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran

(4)

/

;

Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

/

Kepala Desa ke Kecamatan untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diterbitkan Akta disampaikan oleh Lurah Kelahiran.

Pasal4ti

(1)

Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.

(2)

Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:

(3)

a.

mendapatkan persetujuan Bupati bagiWarga Negara lndonesia

b.

mendapat Penetapan Pengadilan bagi Orang Asing.

;

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran

(4)

Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 46

(1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal

atau

domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diwilayah tempat domisili

p)

;

Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil di Daerah tempat ditemukannya

anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan

;

(3) Pencatatan....

-21

(3) Pencatatan peristirm

kehhiran menggunakan :

a. formulir pelaporan kelahiran, dengan kode F-2.01; b. formulir surat keterangan kelahiran, dengan kode F-2.02; G.

formulir pelaporan kelahiran di luar domisili orang tua, dengan kode F-2.03;

d. formulir kelahiran Orang Asing, dengan kode F-2.04;

e.

register akta kelahiran; dan

f.

kutipan akta kelahiran.

Pasal 47

(1) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas

dan

Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke lndonesia dicatat

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran

il

biodata;

(2\

Pencatatan peristiwa kelahiran di Luar Negeri menggunakan fomrulir pelaporan kelahiran WNI di Luar Negeri, dengan kode F-2.05.

Pasal 48 Tata Cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 44,45,46 dan 47 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir ttlati Pasal 49

(1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran

;

(21 Pencatatan ketahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.

(3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan

:

a. fonmulir..,..

-a a. brmulir pelaporan

Hir

rnali, Cerrg"n kode F_2.06

;

b. surat keterangan lahir mati, dengan kode F.2_07; dan c.

formulir peraporan rahir mati orang Asing, dengan kode F-2.0g.

Bagian Ketiga pencatatan perkawinan Pasal S0

il

(1)

Perkawinan bagi yang bukan beragama lstam yang terah di6kukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) ha6 kerja sejak peristiwa perkawinan ;

(2)

Pencatatan perkawinan antar wNA dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil sesuai pedoman yang bertaku ;

(3)

Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat pada sipil RegisterAkta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta perkawinan.

Pasal 51

(1) Bagi penduduk yang

melaksanakan perkawinan

di Luar Negeri dicatat Dinas Kependudukan dan catatan sipil tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembaridi rndonesia ;

(2)

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan Luar Negeri ;

(3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:

a.

b.

c.

formulir pelaporan perkawinan, dengan kode F-2.0g

;

register akta perkawinan ; dan kutipan akta perkawinan.

Bagian.....

-fr Bagian ir..p"t Pencatatan pembatalan perkawinan Pasal 52

(1) Pembataran

perkawinan yang terah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil ;

(2)

Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan ;

(3) Pencatatan pembataran

perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatat pelaporan pembataran perkawinan dengan kode F-2.10. Bagian Kelima

io

pencatatan perceraian Pasal 53 Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil ditempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadiran yang terah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya. Pasal 5.{

(1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4g

pejabat Pencatat sipil mencatat pada Register Akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perceraian ;

(2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat

pencatatan

peristiwa perkawinan, unit kerja yang mencatiat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya

perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan

peristiwa

;

(3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan

a. b. c.

:

formulir pelaporan perceraian, dengan kode register akta perceraian; dan kutipan akta perceraian.

F_2.1 1;

(2)

-27 Bagian

X*n"t

Pencatatan Pengangkatan Anak Pasal 55 (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ; (2)

Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir

;

(3) Pencatatan pengangkatan

anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(2')

menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak dengan kode F-

io

2.12. Bagian Ketujuh Pencatatan Pengakuan Anak Pasal 56

(1)

Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register

Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan

;

(2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

menggunakan:

a. formulir pelaporan pengakuan

b.

c.

anak, dengan kode F-2.13;

register akta pengakuan anak ; dan kutipan akta pengakuan anak.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengesahan Anak Pasal 57

(1)

Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya

;

(2) Pengesahan ....

-n (2)

Pengesahan ane*

*grrirrana

dinaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat

Pencatat Sipil dabm Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register

Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan

(3)

;

Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak;

(4)

Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat

(2);

(5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(4)

menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak dengan kode F-

2.14.

Bagian Kesembilan Pencatatan Kematian

Pasal 58

(1)

Pemerintah

Daerah melakukan pencatatan setiap kematian dengan

waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian

(2)

;

Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati

(3)

jangka

;

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan

a.

Formulir pelaporan kematian, dengan kode F-2.15;

b.

Surat keterangan kematian, dengan kode F-2.16

c. d.

Register akta kematian

:

;

;

Kutipan akta kematian.

Pasal 59

(1)

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilakukan

oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai catatan

pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian

;

-a (2)

Dalam hal tempat pert*irva kematian berbeda dengan domisili, unit keria yang

menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan wilayah tempat domisili

sipil di

;

(3) Pencatatan kematian sebagaimana pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian di luar domisili, dengan kode F-2.17. Pasal 60

(1) Kematian Warga Negara lndonesia

di Luar Negeri dicatat oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan sipil berdasarkan laporan keluarga paling lama 60

(enam puluh) hari keria,

sejak

keluarga yang bersangkutan kembali ke

lndonesia;

(2) Pencatatan kematian

sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan

formulir pelaporan kematian WNI di luar negeri, dengan kode F-2.18

(3)

,

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank

data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri, dengan kode F-2.19.

Pasal 61

(1)

Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan TinggalTerbatas di Luar Negeri dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil tempat domisili yang bersangkutan

berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja seiak kedatangan

(2)

;

Pencatatan l<ematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasionat dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian Luar l'{egeri

;

(3) Pencatatan kematian

sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)

menggunakan

formulir pelaporan kematian Orang Asing, dengan kode F-2.20.

Bagian KesePuluh Pencatatan Perubahan Nama Pasal 62

(1)

Dinas Kependudukan dan Gatatan sipil mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan

;

i!

-30

(2) Dinas Kependtrdukan dan Catatan Sipit nencatat

perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

(3)

;

Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipildalam bentuk catatan pinggiran ;

(4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

menggunakan formulir pelaporan perubahan nama kecill nama keluarga, dengan kode F-2.21.

Bagian Kesebelas Pencatatan Peristiwa penting Lainnya Pasal 63

(1)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) ha6 keria sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ;

(21 Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir ;

(3)

Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya, dengan kode F-2.22.

Bagian Keduabelas Pembatalan Akta Pasal 64

(1) Akta Catatan Sipildapat dibatalkan berdasarkan

(2)

putusan pengadilan

;

Dinas Kependudukan dan Gatatan sipil wajib mencatat pembatalan akta yang

telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan

(3)

;

Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta

;

(4) PembataLn "....

-31

(4)

Pembatalan akta sebagaimana dimatsuo paoa ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional ;

(5) Pencatatan pembataran akta sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan formulir pelaporan pembatalan akta, dengan kode F_2.23.

(3)

Bagian Ketigabelas Pencatatan perubahan Kewarganegaraan

Pasal 65

(1)

Dinas Kependudukan dan catatan sipil mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan / pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan / pengesahan ;

(2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (z) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan wNl menjadi wNA di lndonesia, dengan kode F-2.24 dan formurir pelaporan perubahan kewarganegaraan dari wr,rA menjadiwNr, dengan kode F-2.25.

Pasal 66

(1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari penrakilan

Republik lndonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh pejabat pencatatan Sipil pada akta catatan sipil ;

(2)

Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Luar Negeri, dengan kode F-2.26.

Pasal 67 Pemerintah Daerah mencabut dokumen KTP dan KK Penduduk yang merubah status kararganegaraan lndonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB V....

-12 BAB Y

BLANGKO DOKUTEN KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Pengadaan Pagal 68

(1) pengadaan blangko dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin pencetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundang-undangan

;

(Z) pemerintah Daerah yang membutuhkan blangko dokumen penduduk

harus

mendapatkan nomor registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua Pengisian Data Pasal 69 pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan

Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blangko Pasal 70

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembukuan, pencetakan serta penggunaan blangko setiaP bulan

;

(2') Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepulauan Riau

;

(3)Laporansebagaimanadimaksudpadaayat(2)meliputi: pencetakan a. nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan

blangko;

b.

jumlah blangko Yang dicetak ; dan

c.

jumlah dokumen yang diterbitkan' BAB Vl ....

-f,l BAB VI

PENATAUSAHAAil PET{DAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATAN SIPIL Pasal 71

penatausahaan pendaftaran penduduk dan

(1) pemerintah Daerah melakukan pencatatan sipil di daerah

;

(Z) penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Pasal 72 penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan tiga jenis buku sebagai berikut:

'3

a.

Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan terdiri atas:

1. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Desa I Kelurahan, dengan kode BK-1.01;

Z. Buku Harian peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Kecamatan, dengan kode BK-01;dan

3. Buku Harian peristiwa

Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat

Kabupaten / Kota, dengan kode BK-01'03

b.

Buku Mutasi Penduduk terdiri atas

1. Buku Mutasi Bagi WNl,

;

:

dengan kode BK-1'04

;

2.

Buku Mutasi Bagi Orang Asing TinggalTetap, dengan kode BK-1'05

3.

Buku Mutasi BagiwNl Pindah sementara, dengan kode BK-1.06

4.

Buku Mutasi BagiWNl Tinggal Sementara, dengan kode BK-1'07 ; dan

5.

Buku Mutasi Bagi Orang Asing TinggalTerbatas, dengan kode BK-1'08'

c. Buku lnduk Penduduk,

terdiri atas

;

;

:

1.

Buku lnduk Penduduk BagiWNl, dengan kode BK-1.09

2.

kode BK-1.10 Buku lnduk Penduduk Bagi orang Asing TinggalTetap, dengan

3.

kode BK-1'11 Buku lnduk Penduduk Bagi wNl Tinggal sementara, dengan

;

;

:

dan

4.

kode BKBuku lnduk Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas' dengan

-34 Prsel 73

(1)

Pemerintah Daerah mebkukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan

Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di daerah;

(2)

Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan RegisterAkta Catatan Sipil

(3)

;

Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan. BAB VII PEI-APORAN Paeal 74

(1)

Setiap peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) yang dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

(2')

;

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang mengenai Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Pasal 75

(1) Lurah dan Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler

(2) Camat

dan ;

menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang

disampaikan oleh Lurah dan Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara reguler;

(3)

Bupati menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat di daerahnya dan membuat rekapitulasi lapo:'an yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler. BAB VIII RETRIBUSI

Pasal 76

Ketentuan mengenai pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. EttEi

tv

_35

"o"

tx

IGTE]{TUA]II SANKSI ADiIINISTRASI Pasal 77

setiap penyelenggara administrasi kependudukan dan catatan sipil yang |alai atau sengaja tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenai sanksi sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 78

(1) Dengan tidak rnengurangi

ancaman. pidana pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, barang siapa melanggar ketentuan dimaksud daram pasar 15 ayat (1),20 ayat (1), 29 ayat (1) dan 43 peraturan Daerah ini diancam hukum kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling besar Rp. 50.000.000,_ ( Lima puluh juta rupiah ) ;

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adarah peranggaran. BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 79

(1) selain Pejabat Penyidik

POLRI yang bertugas menyidik

tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini' dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Dalam meraksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benrenang

pegawai Negeri sipir

:

a'

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b'

Melaksanakan tindakan pertama pada saat melakukan pemeriksaan

dan

;

c' Menyuruh berhenti seorang tersangka tersangka;

itu ditempat kejadian

dan memeriksa tanda pengenal diri

:t6 d.

Melakukan penyitaan benda atau surat;

e.

Mengambil sidikiari dan memotret seseorang;

f.

atau saksi; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaitersangka

g.

dengan Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya

pemeriksaan Perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petuniuk dari bukan penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut pidana dan selaiutnya melalui penyidik Polri

merupakan tindak atau memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka keluarganYa;

i. Mengadakan d ipe

rtang

gun

tindakan

lain menurut hukum Yang daPat

gjawabkan.

BAB XII KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 80

(1)

sehingga daerah atau Dalam hal suatu daerah terjadi keadaan yang luar biasa'

sebagiandaerahdinyatakandalamkeadaanbahaya,dengantingkatankeadaan peiabat sipil yang ditunjuk diberi darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka Penting dan Peristiwa kewenangan membuat surat keterangan tentang Peristiwa kependudukan

;

Kependudukan Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa penduduk tanpa dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada

(2) surat

biaYa;

(3) Surat keterangan

penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaidasar

dokumen Penduduk;

(4)

pulih, Dinas Kependudukan dan Dalam hal keadaan daerah sudah dinyatakan penduduk untuk melakukan catatan sipil aktif memberikan pelayanan kepada pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil'

Pasal

8t

....

-37 Pasal 81

Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 82

Bentuk,

isi dan format dukumen serta formulir-formulir isian pelayanan

penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil dalam dalam Peraturan Daerah ini mengacu kepada yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB XIII

i3

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Bentuk, isi dan format dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil serta formulir-formulir isian permohonan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ada sekarang tetap berlaku, sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Dengan berlaku Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Entang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem lnformasi

ganaiemen Kependudukan Datam Kabupaten Bintan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 85.....

:tt Pasal 85 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplst.

Agar setiap orang mengetahuinya, nemerintahkan ini dengan penempatannya

perrglrdrlgil Ferdlran daram Lembaran Daerah K*unEn [L,Er. Ofelapfa peda

d

Daerah

qang

aqgillS tlenber2Offi

Diundangkan di Kijang pada tanggal 18 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH N

BINTAN

I

ffi tn

!-

<,\

$J LETBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUI{ 2006 NO|IOR 6 SER| E NOilOR 2