ARTIKEL TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATERAI (Studi Kasus: Polresta Pekanbaru)
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
ANGGA PERDANA PUTRA 0710012111157 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2013 1
2
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATERAI (Studi Kasus: Polresta Pekanbaru) Angga Perdana Putra1, Syamsur Tasir1, Fitriati2 1)
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
ABSTRACT In running the government takes a very large fee, which one is the revenue received by the government through the tax sector. One of them is through the tax collection of the documents through which the stamp duty has been assigned by the government of the Republic of Indonesia. However, objects can stamp gives opportunities for fraud. It can certainly be detrimental to the State and give a poor image for the world of printing. The problems studied in this research is how the technology of printing counterfeit stamp on crime, what is the work done in the handling and prevention of counterfeit stamp by police Police Resort City of Pekanbaru. The author uses the methods of sociological research using primary data collected by interviewing respondents, as well as the secondary data obtained from the books of law material includes primary and secondary legal materials. From the results of this study concluded: the influence of printing technology to stamp counterfeiting offenses that opens opportunities for crime by utilizing pamalsuan printing technology advances, the work done in the handling and prevention of criminal acts by police counterfeit stamp is conducting legal education to the community to better understand the laws, the barriers in dealing with criminal fraud in the form of stamp duty so that the lack of sophisticated facilities counterfeit stamp increasingly commonplace. Keywords: Crime, Forgery, Stamp Duty, Technology
sektor ekonomi ataupun dalam bidang
Pendahuluan Indonesia sebagai Negara Kesatuan
perdagangan
tidak
mencukupi
untuk
Republik Indonesia mempunyai kewajiban
menjalankan roda pemerintahan, untuk itu
untuk
Pemerintah
memberikan
pelayanan
yang
perlu
mencari
pemasukan
maksimal terhadap masyarakatnya. Untuk
penunjang. Salah satu pemasukan yang
memberikan pelayanan yang baik serta
diterima pemerintah adalah melalui sektor
untuk menjalankan pemerintahan, Indonesia
pajak, baik itu pajak bumi dan bangunan
memerlukan
biaya
besar,
maupun pajak lainnya yang telah ditentukan.
sehingga
pemerintah
memerlukan
Penarikan pajak oleh Pemerintah
pemasukan
yang
yang
sangat
mencukupi
guna
dilakukan dengan berbagai cara, antara lain
menjalankan roda pemerintahan. Pemasukan
yang
dengan sistem self assessment, yaitu semua diterima
wajib pajak harus mendaftarkan dirinya pada
Pemerintah Indonesia sebagian besar dari
direktorat jenderal pajak untuk dicatat 1
sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk
Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
Tahun 1985, Alumni, Bandung, hlm 7) .
(NPWP), dimana NPWP ini adalah sarana dalam
administrasi
yang
objek pada bea materai adalah dokumen
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum
atau identitas wajib pajak. Pemungutan pajak
Pasal 1 ayat (2) huruf a yang berbunyi
dilakukan terhadap objek pajak seperti pajak
“Dokumen adalah kertas yang berisi tulisan
penghasilan, bumi dan bangunan, kendaraan
yang mengandung arti dan maksud tentang
terhadap.1.
perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi
bermotor
perpajakan
Sebagaimana pajak yang menjadi
serta
pajak
(Soedarsono, Aturan Bea Materai dan
seseorang
Kebijaksanaan Pajak, Renika Cipta, Jakarta,
berkepentingan”. Dokumen tersebut tidak
1994, hlm 16-17)
seluruh dokumen
Barang-barang
elektronik,
namun
materai,
dan/atau
tetapi
pihak-pihak
yang
yang dikenakan dokumen
yang
bea
dibuat
selain pajak yang dipungut terhadap barang
menguatkan tentang adanya suatu perbuatan.
juga dilakukan pemungutan pajak terhadap
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
dokumen-dokumen tertentu yang digunakan.
objek bea materai bukanlah perbuatan
Pemungutan
dokumen-
hukumnya sendiri, melainkan dokumen yang
dokumen tersebut tidak melalui pendaftaran
dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan
atau bea materai yang telah ditentukan oleh
itu, seperti surat perjanjian jual beli,
pemerintah Republik Indonesia.
kwitansi,
pajak
terhadap
surat
perjanjian
pemborongan
pekerjaan dan sebagainya 3 (Ibid, hlm 9)
Menurut Pasal 1 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985
Benda materai yang berupa materai tempel
tentang bea materai yang menyatakan bahwa
dan kertas materai mempunyai bentuk
“benda materai adalah materi tempel dan
khusus
kertas
pengunaan bea materai. Untuk mengadakan
materai
yang
dikeluarkan
oleh
Pemerintah Republik Indonesia”. Menurut
Undang-undang
yang
dicetak
khusus
untuk
benda materai, dilakukan pencetakan benda
tersebut,
Bea
materai dimana pencetakan benda materai
Materai tidak bersifat sebagai penggantian
itu
jasa, Pemerintah mengenakan Bea Materai
(Perum)
atas dokumen tidak ada imbalan secara
Indonesia (Peruri).4. (Soedarsono, Op. Cit.
langsung
hlm 63)
yang
pembayar Tedjosiswojo,
Bea
diberikan
oleh
Materai2. 1990.
Bea
kepada
dilakukan
oleh
Percetakan
perusahaan uang
umum
Republik
(Lichoen
Dalam pencetakan benda materai
Materai
dilakukan dengan langkah-langkah khusus, 2
yaitu adanya permintaan tertulis dari PT. Pos
bagi masyarakat luas. Pemalsuan terhadap
Indonesia secara berkala kepada direktorat
benda materai bukan hanya merugikan
jenderal pajak, namun dalam hal keadaan
pemerintah dan masyarakat luas, akan tetapi
luar biasa PT. Pos Indonesia juga dapat
juga memberikan citra yang kurang baik
mengajukan permintaan tambahan. Untuk
bagi dunia percetakan. Hal ini dapat
penjualan benda materai, instansi yang
diketahui melalui adanya anggapan bahwa
berhak atau yang mempunyai wewenang
dunia percetakan memberikan peluang yang
adalah PT. Pos Indonesia setelah dilakukan
besar terhadap para pelaku tindak pidana
penyerahan benda materai oleh Perum
pemalsuan
Peruri. PT Pos Indonesia dalam penjualan
materai.
benda
materai
menunjuk
melakukan
penjualan
masyarakat
mudah
unit-unit
materai
memalsukan
benda
Berdasarkan uraian diatas, penulis
sehingga
mendapatkan
untuk
tertarik
benda
untuk
membahas
permasalahan
pemalsuan materai yang merupakan salah
materai.
satu kejahatan dalam dunia percetakan yang
Penunjukan unit-unit lain oleh PT.
dituangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk
Pos Indonesia untuk melakukan penjualan
skripsi
materai
KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
memudahkan
masyarakat
dengan
judul:
“TINJAUAN
mendapatkan benda materai di tempat-
PIDANA PEMALSUAN MATERAI”.
tempat yang telah di tentukan. Penunjukan
Metode Penelitian
unit-unit
tersebut
memudahkan
bukan
masyarakat
hanya
untuk
1. Jenis Penelitian
mendapatkan
Metode
penelitian
benda materai, juga meningkatkan kesadaran
digunakan
masyarakat untuk sadar akan pajak terhadap
adalah metode penelitian yuridis
dokumen-dokumen
empiris
tertentu
yang
telah
dalam
yang
yang
penelitian
dilakukan
ini
melalui
ditentukan oleh pemerintah. Benda materai
pendekatan masalah dengan melihat
yang ditetapkan dengan bea yang khusus
norma
memberikan peluang bagi orang-orang yang
Penelitian
tidak bertanggung jawab untuk melakukan
analisis, yaitu suatu penelitian yang
tindakan pidana pemalsuan terhadap benda
menggambarkan
materai tersebut.
keadaan yang berhubungan dengan
Pemalsuan
yang
dilakukan
berupa
hukum ini
dan
kenyataan.
bersifat
deskriptif
tentang
permasalahan yang dibahas.
melakukan percetakan benda materai tanpa izin dan tanpa hak serta mendistribusikannya 3
suatu
2. Jenis dan Sumber Data
teliti
dengan
Data yang digunakan dalam
wawancara
penelitian ini meliputi data sekunder
Kepolisian
sebagai unsur utama dan data primer
Pekanbaru.
sebagai unsur pendukung.
melakukan
dengan
penyidik
Resort
Kota
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Data Sekunder
Data
yang diperoleh
dari
Yaitu data yang diperoleh
penelitian ini, baik data sekunder
dari studi dokumen berupa bahan
maupun data primer dikumpulkan
kepustakaan hukum yang terdiri
dengan cara :
dari:
a. Studi Dokumen
1)
Bahan Hukum Primer
Dilakukan
(a) Undang-undang dasar
mengumpulkan
1945
yaitu bahan-bahan
Pidana (KUHP)
dari
yang erat
kaitannya dengan bahan Hukum
(c) Undang-undang 13
primer
Tahun 1985 tentang bea materai
yaitu
dengan
mempelajari
cara
peraturan
Bahan Hukum Sekunder
perundang-undangan,
(a) Pendapat para sarjana
dan
(b) Berbagai macam literatur
mengandung objek penelitian.
kepustakaan 3)
data
berbagai bahan hukum sekunder
(b) Kitab Undang-undang
2)
dengan
literatur
dokumen-dokumen
yang
b. Wawancara
Bahan hukum Tersier
Dilakukan
(a) Kamus besar bahasa
untuk
memperoleh data yang bersifat
Indonesia
primer, dilakukan wawancara atau
(b) Kamus umum Belanda
Tanya jawab dengan pihak yang
Indonesia
berkaitan
dengan
penelitian,
(c) Kamus Hukum
seperti dengan penyidik kasus
(d) Terminologi hukum
pemalsuan
Inggris Indonesia
hasil
tersebut.
Wawancara dilakukan dengan cara
b. Data primer Data
materai
semi terstruktur. primer
penelitian
merupakan
langsung
4. Analisis Data
di
Analisis data yang digunakan
lapangan terhadap objek yang di
dalam penulisan ini adalah secara 4
kualitatif yaitu penganalisaan data
eksperimen ilmiah, yang hasilnya dapat
yang menghasilkan data deskriptif
diterapkan dalam teknologi”.6 (Franz Dahler.
analitis,
Asal
yang
permasalahan
menggambarkan
dari
seputar
judul
Sejalan
angka
Manusia.
Kanisius
dengan
perkembangan
teknologi, teknik percetakan juga mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, bahkan
Hasil Penelitian dan Pembahasan ilmu
memberi
Tujuan
Jogjakarta, 1984, hlm 94
dengan tidak menggunakan angka-
Sejarah
dan
pengetahuan
petunjuk
dan
pertama,
teknik
kemajuan teknologi juga memberi nuansa
bahwa
baru
bagi
dunia
percetakan,
sehingga
perkembangan teknik tidak sepadan berjalan
percetakan pada masa sekarang lebih mudah
mengikuti hukum alam tetapi berhubungan
dilakukan dan memakan waktu sedikit telah
erat dengan perkembangan masyarakat.5 (B.
bisa memproduksi atau menghasilkan karya
Mangun Wijaya. Teknologi dan Dampak
cetak sebanyaknya yang dibutuhkan dan
Kebudayaan.
juga dalam berbagai bentuk dan aneka hasil
Yayasan
Obor
indonesia,
Jakarta, 1987. hlm 59) Oleh sebab itu upaya
yang diinginkan.
pengembangan pengetahuan dan teknik lebih ditunjukkan
pada
hubungan
yang
Namun demikian, sebagaimana yang
erat
dikemukakan Franz Dahler, bahwa:
kaitannya dengan kebudayaan, sosial dan
“Dalam hal nilai hidup, satu akibat dari
ekonomi,
tentang
pertumbuhan teknologi abad 20 ini adalah
pilihan-pilihan alternatif ilmu pengetahuan
tertanamnya sikap hidup konsumtif dalam
hanya dapat dimengerti dari kaitan-kaitan
kejiwaan masyarakat, yang amat berorientasi
tersebut.
pada nilai-nilai materil dan pada pencarian
sehingga
keputusan
kesenangan sesaat (Fun)”.7 ( Ibid, hlm 95)
Dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan manusia, maka hasil temuan
Pendapat
Dahler
tersebut
baru yang dapat memberi kemudahan bagi
dihubungkan dengan pelaku tindak kejahatan
manusia untuk melakukan pekerjaan juga
pemalsuan materai yang beberapa waktu lalu
perkembangan, hal mana lebih dikenal
kasusnya terjadi di Kota Pekanbaru Riau, di
dengan sebutan teknologi “Bermula dari
indikasikan bahwa benda materai yang
ajaran
Bacon
dipalsukan dibuat dengan memanfaatkan
mengajarkan agar tiap pengetahuan manusia
mesin hasil teknologi percetakan, sehingga
di garis bawahi arti manfaatnya, guna
untuk memastikan palsu tidaknya benda
meringankan beban kehidupan manusia. Ide
materai tersebut harus di test di laboratorium
tentang manfaat ini melahirkan eksperimen-
kriminal untuk mengetahui hasilnya.
Francis
Bacon,
dimana
5
Sejalan dengan keterangan di atas,
mempedulikan salah dan benarnya perbuatan
dari awal wawancara dengan kasat Reskrim
yang dilakukan.
Polresta Kota Pekanbaru Riau menyebutkan
Pengaruh dari perbuatan demikian
bahwa;
tidak saja diancam dengan hukum pidana “Saat
dilakukan
pengumpulan
terhadap pelaku, namun yang lebih penting
barang bukti berupa benda materai
dari itu masyarakat yang tidak mengetahui
yang diduga palsu, kami secara
permasalahannya bisa saja dirugikan karena
sepintas
tidak
tanpa sengaja membeli dan menggunakan
antara
untuk suatu kepentingan terhadap benda
benda materai asli dengan yang
materai yang diduga palsu tersebut, namun
palsu,
untuk
dinyatakan tidak berlaku. Kemudian yang
dugaan
terpenting lagi bahwa pemalsuan materai ini
benda
Negara dapat dirugikan sebab materai adalah
lalu
terdapatnya
dan
perbedaan
oleh
memastikan
melihat
sebab
itu
kebenaran
perkiraan
bahwa
materai itu palsu, lalu diadakan
merupakan
test
sektor pajak yang dimanfaatkan hasilnya
untuk
mengetahui
bahwa
benda sitaan itu memang palsu” Dari
keterangan
dari
bagi jalannya roda pemerintahan . Dilihat dari penyebab munculnya
diketahui pemalsuan terhadap benda materai
tindak pidana pemalsuan materai ini, adalah
yang dilakukan oleh oknum yang terlibat
semata-mata didasari atas sikap untuk
tindak
memperoleh keuntungan yang besar dengan
dengan
atas,
pemerintah
dapat
kejahatan
di
pemasukan
memanfaatkan
peralatan teknologi percetakan. Selanjutnya
pengorbanan
dari hasil temuan dan pendapat- pendapat
sehingga
diatas, dapat diketahui bahwa pengaruh
tersebut demi mewujudkan keinginannya,
teknologi percetakan terhadap tindak pidana
pelaku tidak mengindahkan aturan serta
pemalsuan materai, telah terjadi hal mana
ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai
dilakukan
diduga
kejadian (kasus) pemalsuan materai yang
perbuatan
terdapat di kasat Reskrim Polresta Kota
mencari
oknum-oknum keuntungan
yang
melalui
melawan hukum untuk memenuhi keinginan
sikap
hidup
konsumtif
untuk
sekecil-kecilnya,
melakukan
perbuatan
Pekanbaru Riau.
pribadi yang mungkin saja dilandasi atas dasar
yang
Berdasarkan
yang
keterangan
di
atas,
diketahui bahwa pelaku tindak pidana
berorientasi pada nilai-nilai materil dan
pemalsuan
pencarian kesenangan sesaat, sehingga tidak
pengadilan kasat Reskrim Polresta Kota Pekanbaru 6
materai
Riau,
yang
lebih
diproses
di
disebabkan
melakukan perbuatan tersebut terdorong oleh
pelaku-pelaku tindak kejahatan
keinginan untuk mencari keuntungan secara
tersebut
tidak sah (melawan hukum),
sehingga
ditanggulangi aparat kepolisian
mengabaikan ketentuan-ketentuan undang-
dengan cepat apabila masyarakat
undang yang berlaku sekaligus juga dapat
dengan
merugikan masyarakat dan pemerintah atas
mungkin memberikan informasi
perbuatannya. Usaha untuk mengurangi
dan
tindakan kejahatan ini dapat dilakukan
ditemukan atau diduga suatu
melalui :
tindakan
akan
segera
cepat
dapat
dan
segera
laporannya
terjadi
apabila
di
tengah
masyarakat.”
1. Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan materai
Dari keterangan tersebut dapat
Melihat dari modus kejadian
diketahui
bahwa
penanggulangan
tindak pidana dari pada pemalsuan
suatu tindak kejahatan tidak terlepas
materai,
usaha
dari upaya kerjasama masyarakat
kejahatan
dengan pihak kepolisian yang dapat
tersebut perlu segera di laksanakan
melakukan penanggulangan tindak
karena
kejahatan dengan cepat berdasarkan
maka
penanggulangan
tindak
pada
prinsipnya
dari
perbuatan tersebut masyarakat akan
hasil
dapat
berhubungnya
tertipu
(membeli) ternyata
karena
materai palsu.
pemerintah
murah
Lebih
tentu
memiliki
saja
yang
dari
laporan
masyarakat (terjadinya)
atas suatu
perbuatan yang melanggar hukum.
itu
Dengan
dapat
tindakan
demikian
yang
diduga
setiap
melanggar
dirugikan atas perbuatan pemalsuan
ketentuan yang berlaku dan nyata-
materai, karena materai adalah suatu
nyata merugikan suatu perbuatan
sarana pemasukan pemerintah dari
(tindakan) kejahatan seperti kejahatan
sektor pajak.
pemalsuan materai ini, akan dapat
Adapun
upaya
ditanggulangi dengan segera melalui
dapat
kerjasama masyarakat dengan aparat
dilakukan menurut penyidik Polresta
kepolisian, apabila masyarakat selalu
Resort Kota Pekanbaru Riau Aiptu
aktif atau ikut memberi dan menjalani
Sulaeyman adalah:
kerjasama yang baik dengan pihak
penanggulangan
“Usaha
yang
penanggulangan
kepolisian
kejahatan yang dilakukan oleh
terhadap
keamanan masyarakat. 7
masalah
2. Upaya pencegahan tindak pidana
serta mengurangi terjadinya suatu tindak
pemalsuan materai Pencegahan
kejahatan. adalah
suatu
Simpulan
bentuk usaha mengantisipasi sesuatu
Dengan
selesainya
pembahasan
hal yang tidak diinginkan terjadinya.
terhadap hasil penelitian yang menyangkut
Upaya
terhadap
permasalahan
(tindak
Kriminologis
terhadap
Tindak
Pidana
Pemalsuan
Materai
dalam
dunia
percetakan“,
maka
berdasarkan
hasil
pencegahan
pelanggaran
hukum
kejahatan) Menurut Soerjono Soekomto: “Memperlihatkan
adanya
tujuan
tentang
“Tinjauan
penelitian studi kasus yang di lakukan pada
tertentu, yakni :
Polresta Kota Pekan Baru Riau dapat
a.
diambil beberapa kesimpulan antara lain :
Memperoleh pengertian yang lebih
mendalam
mengenai
1. Pengaruh
teknologi
percetakan
perilaku manusia dan lembaga-
terhadap tindak pidana pemalsuan
lembaga sosial masyarakat yang
materai
mempengaruhi
berpengaruh dalam hal memunculkan
dan
kecenderungan
penyimpangan
norma-
adalah
peluang-peluang
norma hukum.
teknologi
untuk
sangat
melakukan
tindak pidana, dimana dengan adanya
Mencari cara-cara yang lebih baik
kemajuan teknologi percetakan, hasil
untuk mempergunakan pengertian ini dalam
cetakan atau yang dipalsukan dapat
melaksanakan kebijaksanaan sosial yang
sama bentuknya dengan yang asli.
dapat
mencegah
menanggulangi Soekanto.
merugikan
kejahatan.8
dan
2. Usaha dalam penanggulangan dan
(Soerjono
pencegahan tindak pidana pemalsuan
Suatu
materai oleh aparat kepolisian di
Pengantar. Galia Indonesia, Jakarta, hlm 28)
Polresta kota Pekanbaru, Riau yaitu
Dari pendapat di atas dapat diketahui
dapat dilakukan melalui penyuluhan-
bahwa upaya pencegahan erat kaitannya
penyuluhan hukum kepada masyarakat
bagaimana memberi pengertian terhadap
untuk dapat lebih mengerti hukum dan
sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi dari
dapat
penyimpangan norma-norma hukum, dan
aparat penegak hukum.
selanjutnya
1981.
atau
Kriminologi
bagaimana
upaya
memberi
pengertian ini sebagai wujud melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah 8
menjalin
kerjasama
dengan
8. Teman-teman dari Fakultas Hukum,
Ucapan Terima Kasih Dalam
kesempatan
ini
penulis
Frans adiosa, Endo Kenek, Irwan
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya
Hendrik (bulu), Taufiq guswanto,
kepada:
dan kepada teman-teman yang tidak
1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H, M.H, selaku
Dekan
Universitas
Fakultas
Bung
dapat saya sebut satu persatu. kepada
Hukum
Nemi selaku orang tua kami di luar
beserta
fakultas Hukum. Terima kasih atas
Hatta
seluruh staf-stafnya
kebersamaan nya selama ini
2. Ibu Nubeti, S.H M.H, selaku Wakil
9. Terima kasih kepada unang dan uda
Dekan fakultas Hukum Universitas
di
Bung Hatta
memberikan semangat dan dukungan
3. Ibu Yetisma Saini, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Hukum
Payakumbuh
yang
banyak
kepada penulis.
Pidana,
10. Kepada teman-teman Purus baru
Fakultas Hukum Universitas Bung
yang
telah
menemani
penulis
Hatta
bergadang dalam rangka penulisan
4. Bapak. Syamsur Tasir, S.H, selaku
skripsi terutama kepada Abe + 18,
Dosen Pembimbing I yang telah
Bro Nino junior, Iwan kering, Saprol,
memberikan bimbingan dan masukan
mas fik, Terimakasih.
dalam penulisan skripsi ini
Dengan segala keterbatasan yang
5. Ibu Dr. Fitriati, S.H, M.H, selaku
penulis miliki, maka penulis menyadari
Dosen Pembimbing II Penulis. 6. Seluruh
Staf
Pengajar
sepenuhnya penulisan ini masih jauh dari
Fakultas
sempurna, oleh karena itu dengan segala
Hukum Universitas Bung Hatta yang
kerendahan hati, penulis mengharapkan agar
telah memberikan arahan, bimbingan
para
serta mengajarkan ilmu pengetahuan
sumbang saran yang konstruktif untuk
kepada penulis selama menuntut ilmu
kesempurnaan skripsi ini.
pembaca
berkenan
memberikan
di Fakultas Hukum Universitas Bung Daftar Pustaka
Hatta.
A. Buku-buku
7. Dalam hal ini penulis menghantarkan
Abdul Syani. 1987. Sosialogi kriminalitas. CV. Remaja Karya Bandung.
sembah sujud dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada
Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
kedua orang tua tercinta
9
______, 2002. Kejahatan Mengenai Pemalsuan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
B. Perundang-Undangan
Andi Hamzah, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: RinekaCipta.
Kitab Undang-undang Pidana (KUHP)
Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
Bambang Sunggono, 2006. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Franz Dahler. 1984. Asal dan Tujuan Manusia. Kanisius Yogyakarta. G.W. Bawengan, 1977. Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat, Pradnya Pramita, Jakarta Lichoen Tedjosiswojo, 1990. Bea Materai Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, Alumni, Bandung Marihot Pahala Siahaan, 2006. Bea Materai di Indonesia, Jakarta; RajaGrafindo Persada P.A.F.
Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soedarso, 1994. Aturan Bea Materai dan Kebijaksanaan Pajak, Rineka Cipta Jakarta Soerjono Soekamto. 1981.Kriminologi Suatu Pengantar. Ghalia Indonesia, Jakarta. Tedjosiswojo, Lichoen, 1988. Bea Materai Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985. Bandung; Alumni Y.B. Mangun Wijaya. 1987. Teknologi dan Dampak Kebudayaan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta .
10
