GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR
661 TAHUN 2oI2 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 201 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PUABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
Menimbang
: a' Bxfx," X,T*.,T."'5# tilttH""rtyB"tH,I#J" I:ismn b.
Mengingat :1.
Pengelolaan lnformasi dan Dokumentasi di'i-inskunsan Pemerintah Provinsi Nusa Tensgara Barat dilakuRan perubahan terhadap Lampiran--keputusan Gubernur Nusa Tenggara Baraf Nomor 201 Tahun 2012. bahwa berdasarkan pertimbansan sebasaimana dimaksud dalam huruf a.'perlu menletapkan Ke6utusan Gubernur tentang Perubahhn Atas Kepr-itusan Girbernur Nusa Tenggara Barat Nomor 201 Tahun 2Ol2 tentans Penetapan Peiabat Pengelola Informasi dan Dokumentasj (PPID) Provin5i Nusa Te-nggara Elarat. undang-Undang Nomor 64 Tahun 19s8 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
I Bali, Nusi
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentans Pemerintahan - Daerah sebasaimana telah diubafi beberapa kali terakhir densan Undane-Undans Nomor 12 Tahun- 2008 tentans Periibahan Ke?ua Ata"s UndansUndang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintaha"n Daerah]
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 4. 5.
6.
tentans Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dafr Pemerintahan Daerali; Vndang-Undqng Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inlormasi Publik; Undang-Undutg Nomol 12 Tahun 2O7l tentang Pembentukan Pbraturan Perund ang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20A6 tentans Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentans Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahl Pemeriitahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerali
Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 'fahun 2010 tentans Tata Cau,:a Pelaksanaan T\rsas dan Wewenans serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebaeai Wakil Penierintah di Wilavah Provinil sebaeaimana teTah diubah denean Peraruran Pemerintah No-mor 23 Tahun 2Ol7 tentans Ferubahan Atas Peratrrr'an Pe-rne-rintah Nornor 19 Tahrrn 2n1O tenlano Tate
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2O1O tentans Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOg tentang Keterbukaanlnformadi Publik; t2. Peraturan Menteri Dalam Neseri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeldlaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah-beberapa kali teialctrir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 26ll tentang Perubahan Kedua AtIs Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedornan Pengelolaan 11.
Keilangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Neseri Nomor
35 Tahun 201O tentang Pedoman Peneelolaai Pelavanan Informasi dan Dokuni'entasi di Lingklngan Kemeiterian Dalam Negeri
dan Pemerintahan DE erah"; t4. Peraturan Menteri Dalam Neseri Nomor 53 Tahun 2A11 tentang Pembentukan Produk-Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenssara Barat Nomor 7 Tahun 2OO8 tentanq Orsanisasi dafi"Tata Keria Dinasdinas Daerah ProvinEi Nu]sa Tenssara Barat seb"aeaimana telah diubah dengan Peraturafr"Daerah Provin"si Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2OIl tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa TenEsara Barat Nomor 7 Tahun 2g0q tentan_g_ Organisasi dafr"Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa=Tenggara Barat; 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 20ll tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggalan I6tZ; MEMUTUSKAN
:
Menetapkan KESATU
KEDUA
KETIGA
Mengubah Keputrrsan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor '2012 tentans -lveiabat 2Ol - Tahun Penetanan Penselola Informasi dan Dokumentas'i (PPID) Provinsi" Nusa Ten"ggara Ferat sebagaimana tercanturir dalam Lampiran Keputiisan lnl. Untuk kelancaran tugas Peiabat Penselola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se'basairriana dimaFsud Diktum KESATU dibentuk Sekretariat Fejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) densan susunan keanesotaan sebagaimana terc'antuin dalam-Lampiran II KeputusanEi. T\rgas dan Fungsi Peiabat Penselola Informasi dan Dokumentasi (PP_ID-| dan Sekre.tariat Sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan inl - Segala biaya yang dikeluarkan sebasai akibat ditetapkannva Eeputusan ini {i-be.balkan pada Adggaran Pendapa^tan din Belanja Daerah Provinsi Nusa^ TenggarEBarat. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. _
KEEMPAT
KELIMA
i Matararn
{
W
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 2. Menteri Perhubung€Ln RI di Jakarta; 3- Ketua DPRD Provinsi NTR di Ifudaterarn.
Dascabar 2f12 TENGGARA BARAT,
'(ffiul MAJDI
LAMPIRAN
I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 56? TAHUN 2012
TANGGAL 14 Dceenbcr &1t SUSUNAN KEANGGOTAAN PE"IABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NO
KEDUDUKAN
JABATAN/ INSTANSI
DAI,,AM PPID
1
Gubernur Nusa Tenggara Barat
Pembina
2
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
Pr:ngarah
3
Sekretaris Daerah Provinsi NTB
Atasan
4
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB
Ketua
5
Kabag Humas dan Protokol pada Biro Umum Setda Provinsi NTB
KET
Sekretaris
SA TENGGARA BARAT,
'i(
,
K\
MAJDI
I
LAMPIRAN
II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 667 TAHUN 2012 TANGGAL 14 Dascnbar 2612
SUSUNAN KEAN(i(iOTMN SEKRETARIAT PE.JABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DoI(UMIINTASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NO
KEDUDUKAN DAI,AM SEKRETARIAT PPID
JN I]A'I'AN / I NSTANSI
I
Kabid. Saranir l(omurrikasi dan Desiminas Informasi pacla I )rshubkominf
Kepala Sekretariat
2
Kabid. Pos tlirrr
Wakil Kcpala Sekretariat
3
Kepala Balai I)clayanirn Informasi Publik Koordinator
'l't'lckomurrikasi
Dishubkomir-r lir I )r'ovirrsr NTB
(BPIP) pada Dishurbkominfo Provinsi NTB
4
KET
Pelayanan Informasi
Kasi. Pelayanan lrrformasi Media Cetak dan Wakil Koordinator
Elektronik pirrlir I)ishrrbkominfo Provinsi Pelayanan Informasi NTB
5
Ka-ubba&_- l)oliunrcntasi I-lri[nmlr.,aa
Anggota
Bagian Pembirriurrr Ilr-rkum Scl.da Provinsi Pelayanan Informasi NTB
6 7
Kabid. StatGtik
1:rrcla
"NTB
t3app
Kasi. Ketemb,,g,,an Komunil€si
Dishubkominltr l)l'ovinsi NTB
Koordinator Dokumentasi dan Arsip pacli Wakil Koordinator Dokumentasi dan Arsip
8
hk,*tbbag-.-.Progrirrn rtan Cclapirran pr,cfi- Anggota Badan Perprrstir[
I
Kabag. Kesekretariatan dan PDE pada Biro Koordinator Umum Setda Provinsi NTB Pengelolaan Informasi
10
Kasi. Telematika pada Balai NTB
11
pengolahan
Data Elel,rtronik Dishubkominfo provinsi
Wakil Koordinator Pengelolaan Informasi
Kasubbag. Dokumentasi dan perpdtakaan Anggota Bagran Humas dan Protokol pada Biro Umum Pengelolaan Informasi Setda Provinsi NTB
TENGGARA BARAT,
UL MAJDI
LAMPIRAN
I.
IIT
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 661 TAHUN 2orz IANGGAL 14 Dcsanbcn t01?
TUGAS DAN TUNGSI PPID Fungsi PPID yaitu :
- Penghimpunan informasi publik
dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Frovinsi Nusa Tenggara Barat; - Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh SKPD di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; - Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka unhrlq publik; - Penyelesaian sengketa informasi. a. TUGAS DAN FUNGSI
ATASAN PPID
Ttgas Atasan PPID yaitu melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi Fungsi Atasan PPID yaitu
-
:
Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dari seluruh SKPD Pemberian arahan kepada SKPD dalam p,3ngelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi
b. TUGAS DAN FUNGSI KETUA PPID T\.rgas Ketua PPID yaitu mengkoordinasikan perencana, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi
Fungsi Ketua PPID yaitu
c.
:
Pelaksanaan koordinasi perencana pengelolaan informasi dan
dokumentasi Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi Pelaks€rnaan koordinasi pengendalian perrgelolaan informasi dan dokumentasi
TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS PPID
T\rgas Sekretaris yaitu
-
:
-
Mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan program dan kegiatan Jrang dilakukan oleh PPID SKPD Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan PPID
Fungsi Sekretaris yaitu : Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi - Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang - Pelaksanaan koordinasi dan konsilidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi. - Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi - Pelaksanaan ko
-
II. TUGAS I}AIT FUIYGSI SEKRTTARIAT Tugas Sekretariat Yaitu Membantu Pelaksanaan Penghimpunan, penataan, Penyimpanan Dan Pengelolaan Serta Konsultasi Informasi publik Oleh ppid Provinsi. Fungsi
:
1. Membantu Pelaksanaan Penghimpunan Informasi Publik dari seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 2. Mcmbantu Pelaksanaan Penataan, Penyimpanan dan pengelolaan Informasi Publik yang diperoteh dari selunrh SKPD di Pemerintah
3.
Provinsi Nusa Tenggara Barat; Membantu Pelaksanaan Konsultasi Informasi Publik yang termasuk dalam Kategori Dikecualikan dari Informasi yang Terbuka untuk public.
TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKRETARIAT
T\rgas Kepala Sekretariat Yaitu Melaksanakan T\rgas Memberikan Pelayanan Informasi Kepada Publik Di Bidang Kesekretariatan
Fungsi
:
1. Pelaksanaan Penerimaan Permohonan;
2. Pelaks€rnaan Pencatatan Data Pemohon; 3. Pelaksanaan Pemberian Tanda Bukti Pengajuan permohonan; 4. Pelaksanaan Koordinasi Dan Konfirmasi ke Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) SI(PD Terkait Informasi yang di Minta Kemudian Meneruskan Ke Pemohon Informasi. TUGAS DAN FUNGST WAKIL KEPALA SEKRETARIAT
T\rgas Wakil Kepala Sekretariat Yaitu Melaksanakan T\rgas Membantu Kepala Sekretariat di dalam Memberikan Pelayanan Informasi Kepadzr Publik Di Bidang Kesekretariatan Fungsi : 1. Membantu Pelaksanaan 2. Membantu Pelaksanaan 3. Mernbantu Pelaksanaan Permohonan; 4. Membantu Pelaksanaan
Penerimaan Permohonan; Pencatatan Data Pem'ohon; Pemberian Tanda Bukti pengajuan
Koordinasi Dan Konlirmasi Ke Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) SKPD Terkait Informasi yang di Minta Kemudian Meneruskan Ke Pemohon Informasi.
TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA INFORMASI
T[rgas Pengelolaan Informasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan Informasi kepada publik. Fungsi Pengelolaan Informasi yaitu
:
A- Pelaksenren rterencpr:tAa-lr. ?.rrncrrqrn di Pcnoelnlaon Infnrmooi.
l
c- Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik;
d. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi; e. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka
f.
pelayanan
informasi publik; Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.
TUGAS DAN FUNGSI DOKUMENTASI DAN ARSIP
Tugas Dokumentasi dan Arsip yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi dokumentasi dan klasilikasi informasi. Fungsi Dokumentasi dan Arsip yaitu : a. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Dokumentasi dan Arsip; b. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informanr publik; c. lnventarisasi pengklasilikasian informasi dan dokumentasi; d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiag kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi. TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INFORMASI
Tlrgas Pelayanan Informasi yaitu melaksdnakan..pelayanan informasi publik.
Fungsi Pelayanan Informasi yaitu : a. Pelaksanaan perencanaan program Bidang pelayanan Informasi; b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; c. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi; d. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.
NGGARA BARAT,
, MAJDI
