The Role of lnstitutian in Environmental Conservation
(A Case Study of Gold Mining Without Licence in the Province of West Kalimsntan) ABSTRACT
-
The gold mining withotit licence (PBTI) is an activity of gold mining, done by the local comnunity without a legal mining licence from the q-mlified ollicial. The develop~nelltand activity of PZTI increase every year. and lead to e~airolu~lental impact, therefore the effectivity of the instit~rtion'srole in handling out PETI is very much nccdcd. The purposes of this study are to know the function, authority, and efrectivity of the institution in handling out PETI, and to find out the change of social economic's community nearby tile location of PETi. This study was carried out in March until June 1998 in the province of We.st Kalimantan. Thc method of this study is descriptive. Rcspondcnts were sclectcd by using purposive sampling technique, as many as 32 respondents, consisting of government ofricizls, gold miners wihtout licence, the labourers of PE'1'1 and the local community nearby the location of PETT. The result of this study shows that there hasn't any government institution yet, that lms a function, authority, and responsibility for PETI. The handling of PETI is carried out by PETT's control team, the membership of which consists of the element inter related government officials. 'The PETl's control team is not effective enough in carryiug out its tasks and fulnctio~ls.Tlis can be seen fi.oin the failure of the PETI's elucidation, foundiig, monitoring, and ordering practices. The everage of PETI's development and environmental demage lead to the annual increase of PETT. The, amount of PETT increases by 3,l percent a year ; absorbed iabourers increme by 27,6 percent a pear ; the \~olumeof excavated soil and sand increases by 10,8 percent a a year ;and the uusig year ; the liking area that is de~nagedincreases by S,3 perce~~t of Mercurie (T-Tg)which spreads out and polluted the environment increases by 6,2 percent a year. The social economic of the local community nearby the location of PETI changes, too. The less effectiveness of this PETI's control team in handling out of PelP is influenced by some factors, i.e : the location of PETI, ordering operation, licence procedure, law enforcement, financing, and working contract activity or mining authority.
M. Hlairuu Anwar. Nrp. 96. 207PSL. Peranan Kelelnbagaan Dala~n Pclcstarian Lingkungan Hidup ( Studi Kasus Pcrtambangan Tanpa Ijin di Propinsi Daerah Tingkat I filinlanian Earat). Dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. F. Gunanvan Suratmo, M.F sebagai Ketua Komisi Dr. Ir. Kooswardhono Mudikdjo, M.Sc. dail
Ir. Said Rusli, M.A. sebagai Anggota Komisi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sa~npaiJuni 1998 di Propinsi Daerah Tingkat I Kaiimantan Barat. Tujuan penclilian hi adalah mtuk lnengelahui fungsi. wewenang dan efektifitas kelenbagaan dalam menangani PEI'I, serta untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar bkasi PETI. Hasii penelitian ini menunjukan bahwa belum adanya lemhaga pemerintah yang nlenlpunyai fungsi, wewelliilq dan bertanggung jawab texlladap PETI. Penanganan P E T dilakukan oleh Tim Penertiban PETI yang keanggotaannya terdiri dari unsur pejabat pemerintah yang terkait. Tim Penertiban PET1 kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan fi~ngsinya. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan penerliban PETI yang diakukan selama
-
taliun 1993 1997 tidak kontinyu dan tidak merata di senua lokasi PETI, serta tidak dapat menghilangkan PETI dan mencegah kerusakan lingkungan akibat PETI, justru perkembangan PETI dan kerusakan lingkungan cenderung terns meningkat setiap
Kanwil Dcpartcmcn Pcrtambangan dan Encrgi (DPE) Propinsi Kalimantan Barat sebagai instansi vertikal yang melaksanakan tugas pokok DPE di wifayah Kalimantan Barat seharusnya melaksanakan fungsi pereiilcanaan dan perumusan k e b i j a k s a m pembicaan dan pengawasan teknis pertambangan (melaksanakan fungsi managanent office) dibawah koordinasi Guber~lurKepala Daerah Tingkat I K a l i i t a n Barat. Untuk m e l a k e a n urusan pertambangan diiakukan oleh Dinas Pertambangan Daerah 'I'ingkat 1 Kalimantan Barat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daaah di bidang pertambangan (melaksanakan fungsi operasional office) berada dan bertanggungjawab kepada Crubernur Kepala Daerah Tinykat I Kslimantan Darai. Adanya kejelasan pelaksanaan fungsi Kanwil DPE sebagai management office dengan Dinas Pertambangan Daerah sebagai operasional office akan rnenghindari terjadinya overlapping wewenang dan tanggung jawab di bidang pertambangan, mencegah tejadinya dupJ.ikasi d m kerancuan garis komando maupun garis koordinasi antara Kanwil DPE, Dinas Pertambangan Daerah, dan Tim Penertiban
PET1 dengan Gubernur Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat dan sebagai administrator pemetintahan,
administrator pembanynan
dan
administrator
kemasyarakatan. Kunci terlaksananya fungsi management office dan operasional office terletak pada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, oleh karena itu peraturan perundang-undangan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di bidang pertarnbagan ham dilakukan perubahan dan
pcngaturan yang jclas rncngcnai pclaksanaan fungsi rnanagcrncnt oficc olch Kanwil DPE, dan pelaksanaan fhngsi operasional ofice oleh Dinas Pertambangan Daerah. Jumlah PETI selama tahun 1993
-
1997 rata-rala setiap tahun yaitu 1.781
kelompok, dengan tingkat perkembangannya meningkat 3,1 pasen per tahun, jumlah ienaga kerja yang terserap rata-rata 16.391 orang setiap tahun dengan tingkat pcnycrapan Ic-a
kerja PETI meningkat 27,6 perscn pcr tal~un,volume kerusakan
tanah dan p a i r yang tergali setiap tahun rata-rata 3.359.687 m3 dengan tingkat ker~~sakannya meningkat 10,8 perseii pertahun, luas areal lokasi penambangan yailg rusak setiap tahun rata-rata 1.378,4 Ha dengan tingkat kerusakannya meningkat 8,3 persen per tal~ukdan penggunaan Air Raksa (Hg) dalanl kegiatau PETI yalg terseba dan mencemari lingkungan krjumlah 4.140.130 gram per tahun dengan tingkat penggunaannya meningkat 6,2 persen per tahun. Keadaan sosial ekonomi masyarakat tert~tama mengenai pedapatan n~asyarakatdi sekilar lokasi PETI yailu ra~a-ratapendapatan pekerja nlau buruh PETI Rp.10 ribu sanlpai Rp.20 ribu per hari kerja Pendapatan masyarakat bukan pekerja
PETI di sekitar lokasi PETI rata-rata Rp. 5 ribu sampai Rp. 20 ribu per hari kerja. Pendapatan bersih penysaha PET1 rata-rata Rp.25 ribu sampai Rp. 50 ribu per hari kerja. Kurang efektiiya Tim Penertiban PETI dalarn menangani PETI dipengmhi oleh berbagai faktor antara lain : lokasi PETI, operasi penediban, pcrijinan, penegakan hul\um, pendanaan,
dan kegiatan Kontrak Karya atau Kuasa
UCAPAN TEFUMA KASIB Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rachmat d m karunia-Nya
yang dianugrahkan kepada permlis, sehingga dapat
menyelesaikan penelitian sampai pada penyusunan lzporan akhir ini kendatipun dengan situasi dan kondisi krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak pertengahan Agustus 1997 yang lalu hingga sampai sekarang ini. Pada kesempahn ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya terutama kepada :
-
Bapak Prof. Dr. IT.F. Gunanvan Suratmo, MF selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) Pascasarjana PB, Bapak Dr. Ir. Kooswardhono Mudikdjo, M.Sc, dan Bapak Ir. Said Rusli, MA
selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan
waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sejak perencanaan penelitian sampai penyusunan tesis ini.
-
Bapak Gubernur Kdh Tingkat I Kalimantan Barat, Bapak H.Aspar Aswin dan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat yang telah memberikan kepercayaan d m kesempatan serta dukungan dana kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan Pascasarjana IPB.
-
Bapak
Wakil
Oubemur Kepala Daerah ,
Bapak H. Syarifuddin Lubis, SH,
Bapak Asisten Administrasi Sekwilda Tingket I Kalimantan B m t Bapak Drs. Tabrani Hadi, dan Bapak Bupati Kdh Tingkat II Pontianak beserta staf yang telah
