P U T U S A N NOMOR. 191/Pid.Sus/2015/PT.Bdg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :
Nama lengkap
: UDIN Bin UCU
Tempat/ Tgl. Lahir
: Bandung, 05 Juni 1957
Umur
: 57 tahun
Jenis kelamin
: laki-laki
Kewarganegaraan
: Indonesia
Tempat tinggal
: Kp. Tutugan RT.03/07 Desa Cihanjuang Rahayu Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat
Agam
: Islam
Pekerjaan
: Wiraswasta
Pendidikan
: SD
Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh : 1. Penyidik tidak dilakukan penahanan; 2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015 dengan jenis penahanan rumah; 3. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 dengan jenis penahanan rumah; 4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan 18 Mei 2015 dengan jenis penahanan rumah;
PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Mei 2015 Nomor. 160/Pid.Sus/ 2015/PN.Blb, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas.
Halaman 1 dari 7 halaman Perkara No.191/Pid.Sus/2015/PT.Bdg
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tanggal
12
Pebruari
2015
Nomor
Register
perkara
PDM-
49/CIMAH/02/2015 Terdakwa tersebut di atas telah didakwa sebagai berikut : Bahwa terdakwa Udin bin Ucu dari bulan April 2014 hingga November 2014 atau suatu waktu dalam tahun 2014 di Kampung Citiis Rt 01/19 Desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) yang dilakukan dengan cara: Bahwa terdakwa selaku pemilik dan pengelola pertambangan pasir di Kampung
Citiis
Rt
01/19
Desa
Cihanjuang
Rahayu
Kecamatan
Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan luas sekitar 14 Ha tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah mempekerjakan 16 (enam belas) penambang pasir dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti balincong, pacul dan singkup yang setiap harinya beroperasi sejak pukul 07.00 Wib hingga pukul 17.00 Wib, meskipun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdakwa pernah diberitahukan oleh pihak desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat hingga diberikan peringatan oleh pihak desa tersebut, sehingga sehariharinya terdakwa memperoleh keuntungan bersih atas usaha tambang pasir tersebut + Rp. 180.000 dan diperkirakan sebulan diperkirakan telah memperoleh
hasil Rp. 1.000.000, bahkan menurut saksi Reni Parama
selaku Kasi Penambangan Umum Kab Bandung Barat selain kegiatan penambangan
tersebut
tidak
memiliki
izin
penambangan
tekhnis
pertambangan juga tidak sesuai dengan standar pengaturan dengan tinggi maksimal 9 meter dan ketinggian tebing lebih dari 20 meter sampai 30 meter bahkan trap/bentuk penambangan digali hanya sesuai kemauan penambang yang dilokasi yang nantinya akan berdampak terjadinya kecelakaan dan longsor dilokasi tersebut, hal tersebut juga bertentangan dengan Perda No 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kab Bandung Barat wilayah Kawasan Bandung Utara tidak termasuk dalam wilayah pertambangan karena merupakan daerah resapan air atau Hidrologi sebagai mana dijelaskan oleh saksi Iwan Kuswayadi ST selaku
Halaman 2 dari 7 halaman Perkara No.191/Pid.Sus/2015/PT.Bdg
PPNS Bidang Lingkungan Hidup di Kantor Lingkungan Hidup Kab Bandung Barat; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diserahkan tanggal 21 April 2015 Nomor Register Perkara PDM49/CIMAH/02/2015 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini memutuskan : 1
Menyatakan terdakwa Udin Bin Ucu bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2
Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Udin Bin Ucu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan;
3
Membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4
Menetapkan barang bukti berupa : Singkup, balincong, pemukul pasir dan cangkul diramps untuk dimusnahkan;
5
Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Mei 2015 Nomor. 160/Pid.Sus/ 2015/PN.Blb, telah menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa UDIN Bin UCU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa izin; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,-
Halaman 3 dari 7 halaman Perkara No.191/Pid.Sus/2015/PT.Bdg
(lima juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan lagi tindak pidana dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun; 4. Menetapkan barang bukti berupa : singkup, balincong, pemukul pasir dan cangkul dirampas untuk dimusnahkan; 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor. 30/Akta.Pid/2015/PN Blb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 8 Juni 2015; Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung masing- masing pada tanggal 22 Juni 2015; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari itu juga dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2015; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Juni 2015 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2015 Sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 30/Akta.Pid/2015/PN.Blb; Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;
Halaman 4 dari 7 halaman Perkara No.191/Pid.Sus/2015/PT.Bdg
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung kurang memberikan efek jera bagi terdakwa dan tidak memerikan dampak pembelajaran bagi masyarakat agar jangan sampai melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan terdakwa;
-
Berdasarkan alasan tersebut mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar dihukum membayar denda sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan sebagaimana tersebut dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada
pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -
Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pelurusan jalan;
-
Bahwa Kesalahan Terdakwa hanya karena ketidak tahuan soal perijinan untuk pekerjaannya karena tingkat pendidikannya;
-
Bahwa dengan demikian Undang Undang nomer 4 tahun 2009 tidak berlaku baginya; Menimbang,
bahwa
Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan
dengan seksama berkas perkara
dan turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Bale Bandung Tanggal 13 Mei 2015 Nomor : 160/Pid.Sus/2015/PN.Blb serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum
maupun kontra memori
banding, ternyata Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“tindak
pidana
melakukan
usaha
penambangan
tanpa
izin”
sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding serta dianggap telah termasuk dalam putusan ini. Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar maka
Halaman 5 dari 7 halaman Perkara No.191/Pid.Sus/2015/PT.Bdg
putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Tanggal 13 Mei 2015
Nomor :
160/Pid.Sus /2015/PN.Blb dapat dipertahankan untuk dikuatkan; Menimbang,
bahwa
karena
terdakwa
dijatuhi
pidana,
maka
kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilaan ; Mengingat ; 1. Undang Undang nomer 8 tahun 1981, tentang Hukum acara Pidana ( Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ) khususnya dari pasal 233 sampai dengan pasal 243; 2. Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum, junto Undang Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 3. Undang Undang nomer 4 tahun 2009; 4. Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait.
MENGADILI -
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----------
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Mei
2015
Nomor.
160/Pid.Sus/2015/PN.Blb,
yang
dimintakan
banding tersebut ; ----------------------------------------------------------------------
Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); ----------------------------------------------------------------------
Demikianlah, diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada Hari ini : Selasa Tanggal 28 Juni 2015, oleh kami: H. SUKARMAN SITEPU, S.H M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis dengan : EDDY PANGARIBUAN, S.H M.H dan AA. ANOM HARTANINDITA,
S.H
M.H
masing-masing
sebagai
Hakim
Anggota,
berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Tanggal 06 Juli 2015, Nomor : 191/Pen/Pid.Sus/2015/PT.Bdg, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim
Halaman 6 dari 7 halaman Perkara No.191/Pid.Sus/2015/PT.Bdg
Anggota serta dibantu oleh : HENDAYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasanya.
HAKIM ANGGOTA;
Ttd
HAKIM KETUA;
Ttd
EDDY PANGARIBUAN, S.H M.H
H. SUKARMAN SITEPU, S.H M.Hum.
Ttd
AA. ANOM HARTANINDITA, S.H M.H.
PANITERA-PENGGANTI;
Ttd HENDAYANI,SH.
Halaman 7 dari 7 halaman Perkara No.191/Pid.Sus/2015/PT.Bdg
