HALAMAN SAMPUL KEDUDUKAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENYELENGARAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013
TESIS
Oleh: ANSORI NIM: 146010100111011
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 2016
i
HALAMAN SAMPUL DALAM KEDUDUKAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENYELENGARAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013
TESIS
Oleh: ANSORI NIM: 146010100111011
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2016
ii
PERSETUJUAN Lembar Persetujuan Ujian Tesis Judul: KEDUDUKAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENYELENGARAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013
Oleh: ANSORI NIM: 146010100111011
Menyetujui:
Pembimbing Utama
Pembimbim Kedua
Dr. Jazim Hamidi, SH, MH. NIP. 196611161997021001
Dr. Muchamad Ali Safa’at, SH, MH NIP. 197608151999031003
Mengetahui: Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Dr. Istislam, SH, MHum. Nip. 196208231986011002
iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS Saya
menyatakan
dengan
sebenar-benarnya
bahwa
sepanjang
pengetahuan saya, di dalam naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Magister) dibatalkan serta dapat diproses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Malang, 19 September 2016 Mahasiswa
Nama : Ansori NIM : 146010100111011 PS
iv
: Magister Ilmu Hukum
RINGKASAN Penelitian ini berjudul “Kedudukan Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelengarakan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013”. Penelitian ini dapat diselesaikan atas bimbingan Dr. Jazim Jazim Hamidi, S.H.,M.H, sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Mochammad Ali Safaat, S.H.,M.H, sebagai Pembimbing Kedua. Pada bagian awal disebutkan bahwa KPUD merupakan bagian dari KPU yang tidak terpisahkan, sedangkan KPU diberikan wewenang oleh UUD NRI Th 1945 untuk menyelenggarakan Pemilu. Setelah Putusan MK Nomor 97/PUUXI/2013, KPUD diberi tugas untuk menyelengarakan Pilkada, pemberian tugas tersebut tentunya akan berakibat hukum pada kelembagaannya, mengingat KPUD bagian dari KPU sebagai penyelengara Pemilu yang bersifat hierarki, maka seharusnya tugas KPU tidak keluar dari Pemilu. Makna hierarki pada pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu di sini masih multi tafsir (kabur), apakah lembaga yang di bawahnya harus sesuai dengan lembaga di atasnya. Seperti KPUD harus sesuai dengan KPU baik tugas dan fungsinya, atau status KPUD hanya sebatas lembaga yang diberikan tugas khusus oleh undang-undang. Melihat problmatika tersebut terbuatlah kajian khusus yaitu menganalisis dan memahami legalisasi pengaturan kedudukan hukum KPUD dalam penyelengaraan Pilkada pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Hasil kajian tersebut adalah bahwa undang-undang memberikan tugas tambahan kepada KPUD untuk menyelengarakan Pemilihan gubernur bupati dan walikota, sebenarnya KPUD tidak dapat menyelengarakan Pilkada karena KPUD bagian dari KPU yang bersifat hierarkis, sedangkan KPU berwenang secara konstitusional menyelenagarakan Pemilu, dan KPUD bukan lembaga daerah yang diberikan tugas khusus oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pilkada, serta KPUD sebagai pelaksana dari tugas KPU untuk menyelengarakan pilkada.
v
SUMMARY
This study entitled "The legal position of the Regional Election Commission in organizes local elections after the Constitutional Court Number 97 / PUU-XI / 2013". This study can be completed without the guidance of Dr. Jazim Jazim Hamidi, SH, M.H, as Top Advisor and Dr. Mochammad Ali Safaat, SH, M.H, as Second Counselor. In the early part stated that the Election Commission is part of the Commission which not inseparable, the Commission was given the authority by the UUD NRI Th 1945 to hold elections. After the Constitutional Court Number 97 / PUU-XI / 2013, the Election Commission was given the task to hold the elections, giving the task will certainly any legal consequences on the institutional, considering Election Commission part of the Commission as the organizers of the election have hierarchical, then it should duty the Commission is not out of the election. The meaning of hierarchy in article 5 paragraph (1) Act Number 15 of 2011 on the Election here still multiple interpretations (blurred), whether the institutions under it must conform with the institutions on it. Crate Election Commission must be in accordance with the the Commission well tasks and functions, or the status of the Election Commission only to the extent an institution is given a special duty by statute, see the problmatika was made a special study is to analyze and understand the legalization of setting the legal position of the Election Commission in holding the elections after the Constitutional Court decision No. 97 / PUU-XI / 2013. The results of these studies is that the the legislation provides additional duties to the Election Commission to hold elections for the governor regents and mayors, actually the Election Commission can not hold the elections because the Election Commission part of the Commission which is hierarchical, whereas the Commission is authorized constitutionally menyelenagarakan Elections, and Election Commission not regional institutions specially tasked by the legislation to organize the elections, as well as the election Commission as the executor of duty the Commission to hold the elections.
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN Saya persembahkan karya yang telah saya susun dengan penuh keringat perjuangan ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup, antara lain : 1.
Buat Bapak, Ibu, dan Saudara yang selalu setia dengan kasih sayang dan curahan do’anya mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-cita guna meraih masa depan yang lebih baik.
2.
Buat seluruh keluarga besar saya dan orang-orang terdekat yang selalu setia menemani di saat suka dan duka, serta kepada Muwaffiq Jufri SH, MH, Moh. Sahlan SH MH,, Luqman Wahyudi SH, Eri Hendro Kusuma S.pd, Achmad Nurhadi, Wahyu Faishal SH, Rifky Fhat, Badrul Kamal SS, dan Ahmad Yusri A.Md yang telah menemani dan menyemangati dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.
3.
Buat teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UB angkatan 2014, khususnya kelas B, dan teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. terima kasih atas persahabatan ini,
vii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dunia dari alam jahat menuju peradaban yang bermartabat. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan rampung jika tidak mendapatkan bantuan, gagasan, dan pencerahan dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada: 1. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Bisri, M.S. selaku Rektor Universitas Brawijaya 2. Dr. Rachmad Syafa’at, S.H.,M.H.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum yang selalu memberikan spirit bagi penulis untuk selalu berjuang dalam mengabdikan diri kepada Nusa, Bangsa dan Agama. 3. Dr. Jazim Hamidi, S.H.,M.H, selaku Direktur Yayasan Peradaban Nuswantara, serta menjadi Pembimbing Utama penulisan tesis, dengan penuh kesabaran dan ketelatenan membimbing dan mengarahkan penulis hingga menambah kesempurnaan tulisan dan muatan tesis ini. Siraman rohani yang rutin bapak berikan senantiasa saya harapakan pada
kesempatan-kesempatan
selanjutnya
sebagai
bekal
dalam
mengarungi kehidupan ini. Semoga Allah membalas segala kabaikan Panjenengan. Amien. 4. Dr. Mochammad Ali Safaat, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua penulisan tesis, dengan penuh kesabaran dan ketelatenan membimbing dan mengarahkan penulis hingga menambah kesempurnaan tulisan dan muatan tesis ini. 5. Dr. Istislam, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan pengarahan kepada penulis
viii
sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian tesis ini. 6. Agung Ali Fahmi, S.H.,M.H., Mukhlis, S.H.,M.H., Prof. Dr. Nunuk Nuswardhani, S.H.,M.H., Dr. Yahya Surya Winata, S.E.,M.Si., Fauzin, S.H.,LL.M, Misbahul Munir, S.H.,M.Hum. Kesemuanya merupakan guru penulis saat menempuh pendidikan kesarjanaan di Universitas Trunojoyo Madura yang hingga saat ini tetap memberikan dorongan berupa materi dan non-materi yang memudahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Terimakasih atas segala bantuannya, semoga dicatat sebagai “amal jariyah”. Amien. 7. Semua Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, para Kyai, para guru yang dengan kesabaran serta keikhlasannya memberikan ilmu kepada penulis. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan dapat penulis baktikan kepada Nusa, Bangsa dan Agama untuk kemaslahatan ummat. 8. Pihak-pihak terkait yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu, terimakasih dan mohon maaf jika ada salah. Tidak lupa permohonan maaf juga penulis sampaikan jika dalam penulisan tesis ini terdapat banyak kekuarangan dan kelemahan. Untuk itu penulis berharap adanya koreksi, saran, dan kritik atas kekurangan ini sebagai bahan dalam upaya menyempurnakan penulisan tesis ini yang nantinya akan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirul kalam, semoga tulisan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amien. Wallahul Muwaffiq ilaa Aqwamitthariq
Malang, 26 Agustus 2016 Penulis
Ansori NIM. 146010100111010
ix
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ............................................................................................ i HALAMAN SAMPUL DALAM ........................................................................... ii PERSETUJUAN .................................................................................................... iii PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS ............................................................ iv RINGKASAN ......................................................................................................... v SUMMARY ............................................................................................................. vi HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................... vii KATA PENGANTAR ......................................................................................... viii DAFTAR ISI .......................................................................................................... iv DAFTAR TABEL ................................................................................................... 6 DAFTAR BAGAN ALUR...................................................................................... 7
BAB I PENDAHULUAN ................................................. Error! Bookmark not defined. 1.1. Latar Belakang ........................................... Error! Bookmark not defined. 1.2. Rumusan Masalah ...................................... Error! Bookmark not defined. 1.3. Tujuan Penulisan ........................................ Error! Bookmark not defined. 1.4. Manfaat Penulisan ...................................... Error! Bookmark not defined. 1.5. Orisinalitas Penelitian ................................ Error! Bookmark not defined. 1.5. Kerangka Teoritik ...................................... Error! Bookmark not defined. 1.5.1. Lembaga Negara .......................... Error! Bookmark not defined. 1.5.2. Hierarki ........................................ Error! Bookmark not defined. 1.5.2.1. Makna Hierarki Menurut Peraturan PerundangUndangan ..................... Error! Bookmark not defined. 1.5.2.2. Makna Hierarki Kelembagaan NegaraError! Bookmark not defined. 1.5.3. Kewenangan ................................. Error! Bookmark not defined. 1.5.4. Keabsahan .................................... Error! Bookmark not defined. 1.5.5. Tujuan Hukum ............................. Error! Bookmark not defined. 1.6. Metode Penelitian ....................................... Error! Bookmark not defined. 1.6.1. Jenis Penelitian ............................. Error! Bookmark not defined. 1.6.2. Pendekatan Masalah ..................... Error! Bookmark not defined. 1.6.3. Bahan Hukum .............................. Error! Bookmark not defined. 1.6.4. Teknik Analisis ............................ Error! Bookmark not defined. 1.7. Definisi Konsepsional Dan Ruang Lingkup AnalisaError! Bookmark not defined. 1.7.1. Kedudukan Hukum ...................... Error! Bookmark not defined. 1.7.2. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)Error! Bookmark not defined. 1.7.3. Pemilihan Kepala Daerah ............. Error! Bookmark not defined. 1.7.4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013Error! Bookmark not defi 1.8. Sistematika Penulisan ................................. Error! Bookmark not defined. BAB II KAJIAN PUSTAKA .............................................. Error! Bookmark not defined. 2.1. Demokraasi ................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2. Pemilihan Umum........................................ Error! Bookmark not defined. 2.3. Pemilihan Kepala Daerah ........................... Error! Bookmark not defined. 2.4. Putusan MK Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)Error! Bookmark not defined.
iv
2.4.1.
2.5.
Putusan Final dan Mengikat (Binding) MK dalam Perspektif Filosofis-Yuridis .......................... Error! Bookmark not defined. 2.4.2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat (Binding) ...... Error! Bookmark not defined. Penyelengara Pemilihan Umum ................. Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .............................. Error! Bookmark not defined. 3.1. Latar Belakang Lahirnya Komisi Pemilihan UmumError! Bookmark not defined. 3.1.1. Pengaturan lembaga KPU sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI Tahun 1945 ................. Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebagai penataan kelembagaan KPU ........................ Error! Bookmark not defined. 3.2. Pengaturan Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Menyelengarakan Pemilihan Kepala DaerahError! Bookmark not defined. 3.2.1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ................... Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelengaraan Pemilihan Kepala DaerahError! Bookmark not defined. 3.2.3. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan WalikotaError! Bookmark not defined. 3.3. Legalitas Kedudukan Hukum KPUD Dalam Menyelengarakan Pemilihan Daerah Didalam Bingkai NKRI Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Kedudukan Hukum KPUD Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Teori Keabsahan Hukum .......................................... Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Kedudukan Hukum KPUD Dalam Menyelengarakan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Teori Tujuan HukumError! Bookmark not defi BAB IV PENUTUP .............................................................. Error! Bookmark not defined. 4.1. Kesimpulan................................................. Error! Bookmark not defined. 4.2. Saran ........................................................... Error! Bookmark not defined. Daftar Pustaka ........................................................ Error! Bookmark not defined. Lampiran
v
DAFTAR TABEL
Tabel
Judul Tabel
Halaman
Tabel 1
Penelitian terdahulu tentang KPUD
16
Tabel 2
Pengaturan Kedudukan KPUD Dalam Menyelenggarakan PilkadaMenurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
118
Tabel 3
Pengaturan Kedudukan KPUD Dalam Menyelenggarakan PilkadaMenurut UU nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
124
Tabel 4
Pengaturan Kedudukan KPUD Dalam Menyelenggarakan PilkadaMenurut 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
131
Tabel 5
Legality and legitimacy
132
Tabel 6
Keabsahan Kedudukan Hukum KPUD Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Daerah Di Bingkai NKRI
136
6
DAFTAR BAGAN ALUR
Bagan
Judul Bagan Alur
Halaman
Bagan Alur 1
Orisinalitas Penelitian
15
Bagan Alur 2
Kerangka Teoritik
47
Bagan Alur 3
Desain Hasil Penelitian
55
Bagan Alur 4
Kedudukan KPUD Dalam Menyelengarakan Pilkada Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004
117
Bagan Alur 5
Kedudukan KPUD Dalam Menyelengarakan Pilkada Menurut UU Nomor 22 tahun 2007
123
Bagan Alur 6
Kedudukan KPUD Dalam Menyelengarakan Pilkada Menurut UU Nomor 8 Tahun 2015
131
7
